ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TESIS. Oleh WESLEY L

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TESIS

Oleh WESLEY L. HUTASOIT 107024011/SP

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2012


TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Oleh WESLEY L. HUTASOIT 107024011/SP


PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2012 Judul Tesis

: ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Nama Mahasiswa

: Wesley L. Hutasoit

Nomor Pokok

: 107024011

Program Studi

: Studi Pembangunan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Warjio, MA, Ph.D)

(Drs. Bengkel Ginting, M.Si)

Ketua

Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A)

Dekan

(Prof. Dr. Badaruddin, M.Si)

Tanggal Lulus : 30 Agustus 2012


Telah diuji pada Tanggal 30 Agustus 2012 __________________________________________________________________

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Warjio, MA, Ph.D

Anggota

:

1. Drs. Bengkel Ginting, M.Si 2. Hatta Ridho, S.Sos, MSP 3. M. Arifin Nst, S.Sos, MSP 4. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si


PERNYATAAN


TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2012 Penulis,

Wesley L Hutasoit



ABSTRAK Pada dasarnya setiap Undang-undang memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga Undang-undang berubah secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam menjawab tuntutan perubahan. Metode penulisan dalam tesis ini menggunakan analisis deskripsi studi pustaka yang mengandalkan analisa penulis sebagai instrumen penelitian dalam membandingkan Undang-undang melalui buku-buku, media elektronik dan sumber lainnya yang layak dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam penulisan karya ilmiah tesis ini.Otonomi dan desentralisasi yang diberlakukan pada tahun 2001 memberikan perubahan yang sangat berarti kepada setiap daerah untuk bersentuhan langsung dengan demokrasi dan secara penuh dijamin oleh Undang-undang. Otonomi dan desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan daerah sesuia dengan potensi masyarakat yang ada dengan tidak terlepasnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada didaerah. Perjalanan pemilihan kepala daerah dimulai dalam UU No. 5 Tahun 1974 namun besarnya intervensi pemerintah berlaku hingga reformasi. Kelahiran UU No. 22 Tahun 1999 melalui otonomi-desentralisasi meskipun pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD hingga akhirnya disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mengembalikan hak rakyat sepenuhnya dalam alam demokrasi yang berhak dipilih dan memilih. Keterbukaan demokrasi juga melahirkan UU No. 12 Tahun 2008 yang memberikan peluang bagi setiap calon perseorangan. UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 memiliki beberapa persamaan yaitu kentalnya politik uang yang diberikan kepada DPRD dalam pencapaian kekuasaan di daerah serta masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, UU No. 32 Tahun 2004 secara tersendiri mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat melalui partisipasi politik masyarakat namun kesalahan dalam UU No. 22 Tahun 1999 justru berpindah kepada UU No. 32 Tahun 2004 dimana praktek politik uang dalam bentuk memberikan uang kepada setiap pemilih.Pemilihan kepala daerah sudah tidak seharusnya menggunakan uang dalam pencapain kekuasaan namun lebih menekankan pada kejujuran, keadilan serta tanggungjawab akan tugas yang diemban dalam mensejahterakan masyarakat. Rakyat berhak meminta pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan janji-janji yang telah diberikan namun bila tidak tercapai maka masyarakat akan menghukum kepala daerah dengan tidak lagi memilihnya. Tugas kepala daerah adalah memandirikan daerah sesuai dengan potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada daerah. Kata kunci : Perbandingan UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun2004


COMPARISON OF ACT NO. 22 OF 1999 AND ACT NO. 32 OF 2004 ABOUT LOCAL GOVERNMENT

ABSTRACT

Principally each act has advantages and weakness that cause the law changed dynamically based on the development and society need that require change.The writing of this thesis applies the library study descriptive analysis that rely on the writer’s analysis as research instrument in compare the act through books, electronic media and another trusted and accountable sources in the writing of this thesis as scientific paper. Autonomy and decentralization that applied in 2001 provide the important change to each area contact to democracy directly and protected by act. Autonomy and decentralization provide the society with opportunity to develop their area based on the available society potency without neglect the attention of central government to the society in local level. The implementation of local government head election it begin by act No. 5 of 1974 but the being intervention of government is implemented up to the reformation. The issuance of act No. 22 of 1999 trough autonomt-desentralization althought the election of local government head is elected by Local Assembly up to the issuance of Act No. 32 of 2004 that applies the election of local government head directly by return the right of society into democracy condition that has a right to elect and be elect. The democacy openness delivers the Act No. 12 of 2008 that provide the individual candidate with opportunity. Act No. 22 of 1999 and Act no. 32 of 2004 has any similarity, i.e. the money politic that provided to local assembly (DPRD) to get the local authority and the lower of society political education level. The Act No. 32 of 2004 regulate the election of local government head directly in order to provide the society with political education and understanding through the society political participation but the fault in Act No. 22 of 1999 move to Act No. 32 of 2004 in which the money politic is found by the distribution of money to the voters. The election of local government had shout had shout not use the money to get the power or authority but focus to the honesty, justice and accountability on the task for the society prosperous. The people has a right to ask the responsibility on the task for government head based on the promises but if it did not fulfilled, the society will punish the local government head by not elect him/her for the next period. The task of local government head is to make the local area be self sufficient based on the local potency and the authority delegated by the central government to the local government.

Keywords : Comparison of Act No. 22 of 1999 and Act No. 32 of 2004


KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kupersembahkan untuk Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, bimbingan dan kasihnya sehingga karya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis yang berjudul “Analisis Perbandingan Terhadap Undang-undang Nomo 22 Tahun 1999 Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Magister Studi Pembangunan pada Universitas Sumatera Utara. Ungkapan terbesar penulis ucapkan kepada keluarga yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Tanpa doa dari keluarga, kedua orang tua dan saudara mustahil karya penulisan tesis ini dapat terselesaikan, dengan rasa hormat kuucapkan terimakasih. Sehubungan dengan itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTMH, MSc (CTM), SpA(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3.

Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak Warjio, MA, Ph.D selaku ketua pembimbing atas saran dan bimbingan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.


5.

Bapak Drs. Bengkel Ginting, M.Si selaku anggota pembimbing atas saran dan bimbingan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis.

6.

Bapak Hatta Ridho, S.Sos, MSP selaku penguji yang memberikan saran dalam penyelesaian penulisan tesis.

7.

Bapak M. Arifin Nst, S.Sos, MSP selaku penguji yang memberikan saran dalam penyelesaian penulisan tesis.

8.

Bapak Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si selaku Dosen Tamu yang memberikan saran dalam penyelesaian tesis.

9.

Terimakasih

kepada

semua

keluarga

yang

telah

mendukung

terselesaikannya penulisan tesis ini. 10.

Teman-teman kuliah Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan XIX yang banyak memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis. Semoga saran, kritik, bimbingan dan arahan serta dukungan yang diberikan

kepada penulis menjadi tanggungjawab dalam proses perjalanan penulis untuk kebaikan penulis di masa depan, penulis berharap kiranya tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Medan,

Agustus 2012

(Wesley L. Hutasoit)


RIWAYAT HIDUP

Nama N.I.M Tempat/Tgl Lahir Alamat Nama Orang Tua

: : : : :

Saudara

: Sarmeylida hutasoit Frans Risky Hutasoit

Pendidikan

: 1. SDN No. 116882 Torgamba 2. SLTP RK Cinta Rakyat 1, P. Siantar 3. SMU RK Bintang Timur, P. Siantar 4. Universitas HKBP Nommensen Medan, Admnistrasi Negara. 5. Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara : Wiraswasta

Pekerjaan

Wesley L. Hutasoit 107024011 P. Siantar, 19 September 1985 Jl. Dorowati Lr/Gg Gereja No. 27 Medan, 20236 Darwis Hutasoit, S.pd T. Br Pasaribu, S.pd


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK………………………………………………………………….i ABSTRACT………………………………………………………………...ii KATA PENGANTAR…………………………………………………….iii RIWAYAT HIDUP………………………………………………………..v DAFTAR ISI……………………………………………………………….vi BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah………………………….………….1 1.2 Perumusan Masalah……………………………………….....7 1.3 Tujuan Penelitian………………………………………….…8 1.4 Manfaat Penelitian……………………………………….…..8 1.5 Kerangka Pemikiran…………………………………….…....9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi…………………………15 2.2 Sistem Pemilihan Semu Masa Orde Baru dalam UU No. 5 Tahun 1974………………………………………..18 2.3 Perbandingan UU No. 22 Tahun 1999 Dengan UU No. 32 Tahun 2004……………………………………….......20 2.4 Demokrasi…………………………………………...……….26 2.5 Pilkada…………………………………………….…………32

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian…………………………………………….....40 3.2 Defenisi Konsep…………………………………………….. 40 3.3 Teknik Pengumpulan Data……………………………….…..42 3.4 Analisis Data………………………………………………....42 3.5 Jadwal Penulisan Penelitian……………………………….....43 BAB IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

PEMBAHASAN Otonomi Daerah……………………………………………...44 Desentralisasi………………………………………………....54 Pemilihan Kepala Daerah………………………………….....61 Pemilihan Kepala Daerah Orde Baru………………………...68 Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkada)…….....74 Perbandingan UU No 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004…………………………………..……...89


BAB V 5.1 5.2

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan……………………………………………..........97 Saran…………………………………………………………101


DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2

Matriks Perbandingan UU No. 22 Tahun 1999 Dengan UU No. 32 Tahun 2004……………………………….36 Kelebihan dan Kekurangan UU No. 22 Tahun 1999 Dengan UU No. 32 Tahun 2004……………………………….37


ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TESIS. Oleh WESLEY L

Recommend Documents