ANALISIS PERANAN SUBSEKTOR PERIKANAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN BLITAR
JURNAL ILMIAH Disusun oleh : Pusparani Rinanti 0910213017
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013
ANALISIS PERANAN SUBSEKTOR PERIKANAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN BLITAR Pusparani Rinanti, Susilo Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email:
[email protected] ABSTRAK Indonesia mempunyai potensi sumberdaya perikanan sangat besar, namun sumbangan subsektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian hanya sebesar 7,45%, sedangkan pangsa ekspornya terhadap nilai ekspor non migas hanya sebesar 7,09% pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I). Penduduk Jawa Timur yang besar membutuhkan banyak ikan segar dan olahan. Ikan olahan utamanya untuk konsumsi manusia dan hewan. Salah satu daerah di Jawa Timur yang perikanannya cukup potensial adalah Kabupaten Blitar. Potensi perikanan di Kabupaten Blitar meliputi perikanan laut dan perikanan darat yang di budi dayakan berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Meskipun perikanan di Kabupaten Blitar bukan sumber pendapatan yang utama, tetapi perikanan Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang menjanjikan dan merupakan salah satu penyumbang dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tetapi dalam subsektor perikanan masih terdapat beberapa kendala yaitu mengenai anggaran APBD yang sedikit, teknologi dan sumber daya manusia. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor penyebab tidak sejalannya kenaikan produksi dan ketersediaan anggaran dan menganalisis peranan subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menghitung nilai kontribusi, nilai LQ dan nilai shift share. Dari penelitian ini didapatkan hasil, anggaran APBD, teknologi dan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Blitar. Ketika jumlah anggaran APBD yang didapat banyak, ditunjang oleh teknologi canggih dan sumber daya manusia yang baik maka PDRB Kabupaten Blitar juga akan meningkat. Menurut perhitungan, sektor basis di Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian, yang disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian. Subsektor perikanan Kabupaten Blitar sendiri merupakan subsektor basis kedua setelah subsektor peternakan. Kata kunci: PDRB, Kontribusi, Location Quotient (LQ), Shift Share A. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, misalnya perikanan, Menurut Badan Pusat Statistik (2011), Indonesia menghasilkan sebesar 5,384,418 MT ikan laut (tangkapan). Untuk Jawa Timur sendiri menyumbang sebesar 355,415 MT atau kontribusi sebesar 6,6% terhadap hasil nasional, sedangkan untuk produksi ikan di Jawa Timur berfluktuasi. Salah satu daerah di Jawa Timur yang perikanannya cukup potensial adalah Kabupaten Blitar. Potensi perikanan di Kabupaten Blitar meliputi perikanan laut dan perikanan darat yang dibudidayakan berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Tetapi,m inimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat nelayan maupun petani dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak dari segi ekonomi. Akses mereka terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk mereka yang dapat menyebabkan terjadinya penekanan harga produk1. Armada atau kapal yang digunakan nelayan masih sederhana dengan ukuran relatif kecil dengan perlengkapan sederhana sehingga belum mampu menjangkau fishing-ground yang luas dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain potensi laut yang ada di pantai Tambakrejo juga sedang di kembangkan budidaya rumput laut yang melibatkan nelayan sekitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan (RPJMD Kabupaten Blitar, 2011). Salah satu kendala pengembangan potensi subsektor perikanan khususnya perikanan laut di Kabupaten Blitar disebabkan karena sangat terbatasnya sarana prasarana dan infrastuktur diantaranya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Nelayan Blitar masih ragu untuk 1
http://www.blitarkab.go.id/?p=910
mengembangkan usahanya karena belum ada tempat pendaratan yang memadahi dan memberikan rasa aman sehingga nelayan Blitar yang memperoleh hasil tangkapan banyak lebih memilih mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Sendang Biru (Kabupaten Malang) dan PPI Prigi (Kabupaten Trenggalek) yang memiliki fasilitas lengkap. Oleh sebab itu mulai tahun 2005 pemerintah Kabupaten Blitar secara bertahap membangun pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang berlokasi di pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto. Pembangunan PPI Tambakrejo diharapkan akan mampu menaikkan perekonomian di Kabupaten Blitar khususnya wilayah Blitar Selatan yang selama ini relatif tertinggal (RPJMD Kabupaten Blitar, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak sejalannya kenaikan produksi dan ketersediaan anggaran dan menganalisis peranan subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar.
B. KAJIAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Dalam hubungan ini di tunjukkan hubungan perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain (Djojohadikusumo, 1993). Menurut Boediono (1981), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Berdasarkan pengertian tersebut, ada tiga aspek yang ditekankan, yaitu : a. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu yang dilihat dari perkembangan atau perubahan output b. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kenaikan output perkapita, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduknya c. Pertumbuhan ekonomi berlaku dalam jangka panjang Terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya dan sumber daya modal2. Teori Basis Ekonomi Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah tersebut disebut kegiatan basis. Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan atau sektorservis/pelayanan yang disebut sektor nonbasis.Sektor nonbasis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kenaikannya sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat setempat (Tarigan, 2005). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Badan Pusat Statistik (2011), Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (Propinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa – jasa. PDRB merupakan salah satu 2
http://makalahartikelonline.blogspot.com/2009/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Perikanan Perikanan memegang peranan sangat penting dalam peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga modern. Secara umum, Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan lainnya (Fauzi, 2010). Menurut Undang – Undang No 31 Tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan yang dimaksudkan disini adalah potensi semua jenis ikan. Adapun kebijakan nasional yang terkait dengan kelautan dan perikanan adalah : a. Menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan nelayan dan pembudidaya ikan b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga kelautan dan perikanan untuk meningkatkan akses nelayan dan pembudidaya ikan serta meningkatkan skala pengusaha yang dapat meningkatkan posisi tawar nelayan dan pembudidaya ikan c. Meningkatkan ketersediaan pangan ikan dalam negeri d. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap terjaga kelestariannya melalui pemetaan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca penan/pasca tangkap, peningkatan kemampuan SDM dan penyuluhan perikanan serta memperkuat sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrument penting untuk mempertegas pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada e. Pengembangan usaha dengan pendekatan kewilayahan terpadu, dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah f. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk, sistem standar mutu dan keamanan pangan. Melindungi nelayan dan pembudidaya ikan dari persaingan yang tidak sehat g. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola usaha serta mendukung pengembangan agro industri C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang berfokus pada pembahasan atas rumusan masalah. Di sini suatu permasalahan dicoba untuk dipecahkan melalui tahapan pengumpulan dan penyusunan data-data yang kemudian akan diolah, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan agar pihak lain dapat memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik). Jenis data yang dipakai yaitu menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang sudah diolah dari sumber asli dan telah disajikan dalam bentuk tertentu yaitu dari BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Bappeda Kabupaten Blitar dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dengan cara mengutip angka – angka pertahun mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011. Alat analisis yang digunakan meliputi: Growth Growth =
Kontribusi Kontribusi terhadap sektor pertanian
Kontribusi terhadap 9 sektor ekonomi
Nilai PDRB subsektor perikanan di Kabupaten Blitar Nilai PDRB sektor pertanian di Kabupaten Blitar
=
Nilai PDRB subsektor perikanan di Kabupaten Blitar
=
x 100%
x 100%
Nilai PDRB 9 sektor ekonomi di Kabupaten Blitar
Location Quotient (LQ)
Shift Share Rumus yang digunakan (Tarigan, 2005): !"# &'# #
#
"# $ "# % "# % (") * ") % + $ "# ,(") * ") % + $ (") * ") ,("# $ (") * ") % + "#
%
%+
%-
"#
%-
D. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor Penyebab Kenaikan Produksi Tidak Sejalan Dengan Ketersediaan Anggaran APBD Terdapat 3 faktor-faktor penyebab kenaikan produksi tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran APBD yaitu: Anggaran APBD Anggaran APBD yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar tergolong masih rendah dibandingkan dengan dinas-dinas dalam sektor yang lain. Tetapi, Pada tahun 2011 pemerintah pusat memberikan bantuan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar, sehingga hasil produksi meningkat pesat, hal ini di karenakan subsektor perikanan mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa alat tangkap yang lebih canggih dan armada yang lebih besar, sehingga nelayan bisa lebih bisa menjangkau fishing ground dalam mencari ikan dan dapat menjaring ikan lebih banyak juga karena menggunakan alat tangkap baru di daerah yang dulunya belum terjangkau. Masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan memang masih menjadi suatu masalah yang masih merajalela di Kabupaten Blitar, mungkin juga di daerah lain. Diakui bahwa secara substansial kemiskinan memiliki relevansi kuat terhadap berbagai faktor, antara lain pendidikan, pendapatan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, kondisi lingkungan dan sebagainya. Problematika kemiskinan di Kabupaten Blitar selama ini diakui masih memerlukan upaya penanganan serius. Besarnya penduduk miskin berpotensi menciptakan permasalahan sosial yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan
dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial dan politik serta meningkatnya angka kriminalitas. Teknologi Teknologi sangat mempengaruhi apakah hasil produksi yang didapat banyak atau tidak. Jika teknologinya sudah canggih dan bagus maka hasil produksi yang didapat juga akan maksimal. Tetapi untuk saat ini, perikanan di Kabupaten Blitar masih mengalami kendala teknologi. Dari kurangnya armada kapal, alat tangkap yang masih sederhana juga merupakan salah satu kurangnya teknologi. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan juga masih menghadapi beberapa kendala yaitu: a. Harga pakan pabrik masih relatif mahal, hal ini merupakan kendala besar dalam suatu siklus produksi perikanan, sehingga biaya produksi relative tinggi juga. b. Masih banyak masyarakat pencari ikan di perairan umum yang menggunakan bahan kimia, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bias menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil (benih). c. Masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Balai Benih Ikan (BBI). d. Terjadinya kerusakan terumbu karang sebagai akibat penangkapan ikan dengan bahan terlarang (potassium maupun bahan terlarang). e. Masih adanya serangan penyakit di lapangan akibat perubahan cuaca dan iklim yang sangat tidak menentu. f. Belum tersedianya dukungan tata niaga/rantai pemasaran komoditi perikanan (ikan konsumsi maupun ikan hias). g. Belum terselesaikannya Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di desa tambakrejo, kecamatan Wonotirto sehingga belum layak untuk dioperasionalkan, mengingat sarana dan prasarana yang tersedia belum h. Teknologi pengolahan ikan masih sederhana dan diversifikasi produk olahan ikan masih rendah. i. Sarana dan prasarana produksi olahan ikan masih belum memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia disini berarti masyarakat pesisir dan nelayan yang diutamakan. Terkadang nelayan masih egois dengan menggunakan alat tangkap yang bisa merusak terumbu karang agar menangkap ikan yang banyak. Untuk itu, pemerintah melakukan penyuluhan agar nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dapat merusak laut. Jika ada alat tangkap baru nelayanpun juga akan diberi penyuluhan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar masih memiliki kendala perihal sumber daya manusia di antaranya: a. Tingkat kepemilikan tanah usaha perikanan masyarakat relatif masih sempit dengan skala usaha masih rendah pula. b. Masih banyak masyarakat pencari ikan di perairan umum yang menggunakan bahan kimia, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bias menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil (benih). c. Perairan umum di Kabupaten Blitar masih banyak yang belum dilakukan restoking. d. Terjadinya kerusakan terumbu karang sebagai akibat penangkapan ikan dengan bahan terlarang (potassium maupun bahan terlarang). e. Sumberdaya ikan (perikanan tangkap) belum bisa diambil dan dimanfaatkan secara optimal. f. Masih sering terjadinya konflik nelayan yang disebabkan adanya pelanggaran jalur penangkapan ikan. g. Kurangnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
h. i. j.
Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita per tahun masyarakat Kabupaten Blitar bila dibandingkan dengan konsumsi ikan per kapita per tahun tingkat nasional. Belum terbentuknya konsep pemasaran yang melembaga di kabupaten Blitar. Akses pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar ikan terhadap informasi, kebijakan pemerintah pemasaran dan permodalan masih perlu ditingkatkan (Renstra, 2011).
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar Agenda program pembangunan yang menjadi prioritas untuk di kembangkan Pemerintah Kabupaten Blitar adalah (RPJMD Kabupaten Blitar, 2011): 1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 2. Peningkatan aksesbilitas terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 3. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai 4. Peningkatan dan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan kepedulian sosial 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM 6. Optimalisasi pengendalian sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang 7. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi, birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Program pembangunan daerah Kabupaten Blitar untuk bagian Dinas Kelautan dan Perikanan menurut RPJMD 2006-2011 sebagai berikut : 1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 4. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 5. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 6. Program pengembangan budidaya perikanan 7. Program pengembangan perikanan tangkap 8. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 9. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 10. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Untuk program rencana pengembangan kawasan budidaya pada kawasan perikanan dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 1. Penangkapan Ikan Laut Kebijaksanaan pengembangan adalah: a. Pengusahaan perikanan di perairan luat masih jauh dari optimal dan masih terbuka peluang besar untuk mengeksploitasinya. Dengan demikian maka perlu disertai dengan modernisasi teknologi penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan. b. Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan serta pangkalan pelelangan ikan yang telah ada yaitu di Tambakrejo dan di Serang. c. Pengembangannya akan terkait dengan peningkatan efisiensi unsur produksi pedesaan, melalui pengembangan kawasan permukiman nelayan. 2. Budidaya Perikanan Kolam Pekarangan dan Mina Padi Kebijaksanaan pengembangan adalah: a. Kegiatan usaha perikanan kolam pekarangan dikembangkan di dalam kawasan permukiman. Di Kabupaten Blitar masih memungkinkan untuk dikembangkan secara ekstensif dengan lokasi pengembangan pada tiap-tiap kecamatan yang ada.
b.
Sejalan dengan pengembangan sawah irigasi, budidaya mina padi diupayakan dapat dikembangkan lebih luas lagi. 3. Penangkapan Ikan Di Perairan Umum dan Budidaya Kegiatan usaha penangkapan ikan di perairan umum dan budidaya perikanan air payau adalah: a. Penangkapan ikan di perairan sungai direncanakan pada sungai-sungai yang tidak berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah industri. b. Penangkapan ikan di perairan waduk terkait positif dengan pembangunan infrastruktur pengelolaan air sungai. c. Budidaya perikanan air payau (tambak) yang direncanakan untuk dikembangkan yaitu di Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Wates. Untuk rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri ada 8 point, tetapi yang mengarah ke pengembangan potensinya terdiri dari 4 point yaitu : 1. Program pengembangan budidaya perikanan, yang terdiri : a. Akselerasi produksi perikanan budidaya air tawar b. Program Budidaya Ikan Lele c. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Unit Pembenihan Rakyat (UPR) d. Restoking Sumberdaya Ikan e. Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) f. Pendampingan Pengembangan Kawasan Minapolitan g. Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri dari kegiatan-kegiatan: a. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo (DAK dan Pendamping DAK) b. Peningkatan Produksi Sumberdaya Laut 3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, terdiri dari kegiatan: a. Pengembangan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kelompok Kelautan dan Perikanan 4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, terdiri dari kegiatan-kegiatan : a. Sosialisasi GEMARIKAN Kabupaten Blitar b. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan c. Optimalisasi Sub Raiser Ikan Hias d. Pameran kontes ikan hias e. Peningkatan produk bernilai tambah hasil perikanan (PPNT) f. Optimalisasi sarana prasarana pasar ikan g. Peningkatan mutu hasil perikanan h. Pendamping PUMP pengelolahan dan pemasaran Jadi jumlah anggaran APBD, teknologi canggih dan sumber daya manusia (SDM) tentu sangat berpengaruh terhadap hasil produksi, dari sektor atau hasil produksi apapun itu. Selain berpengaruh terhadap hasil untuk sektor atau subsektor yang bersangkutan tentu juga akan berpengaruh terhadap PDRBnya. Semakin banyak produksi yang dihasilkan maka semakin banyak jumlah pemasukan yang didapat yang juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya hasil PDRB.
B. Peranan Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Kontribusi Tabel 1 Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Blitar. Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Subsektor Perikanan (Rp) 61.297,10 64.190,32 66.687,33 69.468,19 75.993,50 83.059,62 85.519,60 87.618,79 90.983,35 94.934,97
Sektor Pertanian (Rp) 1.954.769,49 2.057.153,27 2.130.295,38 2.227.632,36 2.332.548,39 2.432.182,33 2.539.330,66 2.633.697,46 2.711.102,08 2.817.007,16
Kontribusi (%) 3,14% 3,12% 3,13% 3,12% 3,26% 3,42% 3,37% 3,33% 3,36% 3,37%
Sumber: Data Diolah
Untuk kontribusi subsektor perikanan terhadap sektor pertanian dapat kita lihat mengalami peningkatan. Untuk rata-rata kontribusinya sendiri sebesar 3,26%. Tabel 2 Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 9 Sektor di Kabupaten Blitar. Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Subsektor Perikanan (Rp) (VAssp) 61.297,10 64.190,32 66.687,33 69.468,19 75.993,50 83.059,62 85.519,60 87.618,79 90.983,35 94.934,97
PDRB 9 Sektor (Rp) (VAss) 3.770.668,71 3.946.009,62 4.123.463,99 4.337.152,45 4.570.575,68 4.834.799,54 5.126.942,58 5.392.757,37 5.720.374,71 6.082.188,80
Kontribusi (%) 0,0163 0,0163 0,0162 0,0160 0,0166 0,0172 0,0167 0,0162 0,0159 0,0156
Sumber : Data diolah
Menurut data diatas dapat dianalisa bahwa meningkatnya PDRB subsektor perikanan maupun 9 sektor PDRB di Kabupaten Blitar tidak lalu membuat kontribusi yang dihasilkan subsektor perikanan juga terus meningkat. Terlihat kontribusi yang dihasilkan berfluktuasi dengan kontribusi sebesar 0,0172 merupakan kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2007 dan untuk kontribusi terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,0156, sedangkan nilai rata-rata kontribusi subsektor perikanan selama kurun waktu 2002-2011 adalah sebesar 0,0163%. Secara keseluruhan, kontribusinya dapat dikatakan dominan menurun dari tahun ke tahun, hal ini terkait dengan permasalahanpermasalahan yang sedang dialami pemerintah Kabupaten Blitar dan Dinas Kelautan dan Perikan seperti yang sudah penulis jelaskan di awal.
Growth Tabel 3 Growth Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Subsektor Perikanan 61.297,10 64.190,32 66.687,33 69.468,19 75.993,50 83.059,62 85.519,60 87.618,79 90.983,35 94.934,97
Growth 4,72% 3,89% 4,17% 9,39% 9,30% 2,96% 2,45% 3,84% 4,34%
Sumber: Data Diolah
Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan subsektor perikanan berfluktuasi. Untuk pertumbuhan yang tertinggi, yaitu pada tahun 2006, dan yang terendah pada tahun 2009. Untuk pertumbuhan rata-rata tahunannya adalah sebesar 5,01%. Gambar 1 Grafik Growth dan Kontribusi Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar
Sumber: Data Diolah
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya subsektor perikanan Kabupaten Blitar mempunyai potensi di perikanannya, hanya saya pemanfaatannya belum optimal di karenakan adanya faktor-faktor penghambat seperti anggaran APBD, teknologi dan sumber daya manusia. Location Quotient (LQ) Analisis Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2007)
Tabel 4 Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) 9 Sektor PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2002-2011 Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa - Jasa
2002 3,0105
2003 3,0963
2004 2,8880
Location Quotient (LQ) Tahun 2005 2006 2007 2008 2,9458 2,9779 3,0967 3,1322
1,2276
1,2194
1,2638
1,2739
1,2451
1,1794
1,1324
1,1105
1,1041
1,1717
0,1263
0,1267
0,1165
0,1220
0,1272
0,1274
0,1298
0,1300
0,1304
0,1286
0,1057 0,4095
0,1034 0,4263
0,1911 0,5333
0,1986 0,5389
0,2050 0,5632
0,2486 0,5626
0,2601 0,5837
0,2729 0,5922
0,2779 0,6218
0,2820 0,6146
1,0143
0,9741
0,8178
0,7946
0,7711
0,8158
0,8165
0,8345
0,8415
0,8491
0,2514
0,2528
0,3970
0,3936
0,3950
0,3556
0,3467
0,3271
0,3202
0,3100
0,9420 0,8802
0,9554 0,8693
1,1231 1,1669
1,0951 1,2020
1,0778 1,2213
1,0334 1,1012
1,0182 1,1233
1,0202 1,1169
1,0264 1,1552
1,0348 1,1833
2009 3,1210
2010 3,1604
2011 3,2296
Sumber: Data Diolah
Tabel 4 di atas berisikan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) 9 sektor PDRB di Kabupaten Blitar. Berdasarkan perhitungan LQ dalam sektor pertanian hasilnya berfluktuasi. Pada tahun 2002 hingga 2003 hasil LQ meningkat. Tahun 2004 turun tetpai tahun 2005 hingga 2008 meningkat terus. Pada tahun 2009 menurun tetapi tahun 2010 hingga 2011 meningkat lagi. Tetapi sektor ini tetap sektor basis. Tabel 5 Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar
Tahun
Subsektor Perikanan Kabupaten Provinsi Jawa Blitar Timur (Xikb)
(Xjt)
Kabupaten Blitar
PDRB Provinsi Jawa Timur
(Xkb)
LQ
(Xjt)
2002
61.297,10
820.226,45
3.770.668,71
60.754.056,19
1,204101396
2003
64.190,32
872.687,81
3.946.009,62
63.252.166,46
1,179038255
2004
66.687,33
3.781.592,44
4.123.463,99
242.228.892,17
1,035934616
2005
69.468,19
4.052.547,08
4.337.152,45
256.374.726,78
1,013277589
2006
75.993,50
4.447.439,25
4.570.575,68
271.249.316,68
1,014061211
2007
83.059,62
5.663.326,79
4.834.699,54
288.404.312,28
0,874884209
2008
85.519,60
5.990.240,04
5.126.942,58
305.538.686,62
0,850803346
2009
87.618,79
6.256.944,13
5.392.757,37
320.861.168,91
0,833184639
2010
90.983,35
6.484.561,75
5.720.374,71
342.280.765,51
0,839535973
2011
94.934,97
6.615.547,26
6.082.188,80
366.984.301,20
0,865860705
Sumber: Data Diolah
Menurut Tarigan (2005), apabila LQ > 1 artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya, apabila LQ < 1 maka peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. LQ > 1 menunjukkan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di daerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain.
Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Untuk perhitungan Location Quotient (LQ) 9 sektor di atas didapatkan, nilai LQ > 1 berarti bahwa peranan sektor i di Kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor i di tingkat Provinsi. Sebaliknya, bila nilai LQ < 1 berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di Kabupaten daripada di tingkat Provinsi. Jika nilai LQ = 1, berarti bahwa peranan sektor tersebut di Kabupaten sama dengan di tingkat Provinsi. Dari tabel 4 dapat di ketahui bahwa hanya 2 sektor yang LQnya di atas 1 yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian merupakan basis yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Dari tabel 5 mengenai perhitungan LQ subsektor perikanan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 hingga 2006 hasil LQnya di atas 1, itupun berfluktuasi. Selebihnya, dari tahun 2007 hingga 2011 LQnya di bawah 1 dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 hasil LQ mengalami kenaikan sedikit dari tahun 2009, begitu pula pada tahun 2011 hasil LQnya naik dari tahun 2010. Dari perhitungan 2 tabel diatas dapat dianalisa bahwa untuk hasil perhitungan LQ pada subsektor perikanan Kabupaten Blitar, LQ terbesar terdapat pada tahun 2002 yaitu sebesar 1,204101396 dan LQ terendah pada tahun 2009 sebesar 0,833184639. Hal ini dapat dibuat perkiraan faktor penyebab yaitu masih banyaknya masyarakat Kabupaten yang masih kurang mampu yang tentu berdampak pada kurangnya pendidikan yang didapat, sehingga pemerintah lebih fokus pada masalah mengatasi pendidikan dan kemiskinan. Tetapi pemerintah juga membuat kebijakaan pengembangan seperti yang telah penulis jelaskan di atas diantaranya: 1.Pengusahaan perikanan di perairan luat masih jauh dari optimal dan masih terbuka peluang besar untuk mengeksploitasinya. Dengan demikian maka perlu disertai dengan modernisasi teknologi penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan. 2.Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan serta pangkalan pelelangan ikan yang telah ada yaitu di Tambakrejo dan di Serang. 3.Pengembangannya akan terkait dengan peningkatan efisiensi unsur produksi pedesaan, melalui pengembangan kawasan permukiman nelayan. Analisis Shift Share Analisis shift share digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang dikaitkan dengan perekonomian referensi, yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis shift share dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk menjabarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar Tabel 6 Hasil Perhitungan Shift Share 9 Sektor PDRB Kabupaten Blitar Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa - Jasa Jumlah Sumber: Data Diolah
National Share
Differential Shift
9.853.015,61 451.777,49 605.940,88 56.585,96 340.456,79 4.380.506,25 419.018,63
Proportional Shift -1.974.317,18 85.551,36 -3.654,52 -35.443,55 -103.119,81 2.093.483,09 -66.055,39
1.038.107,16 1.860.646,89 19.006.055,68
-63.845,50 -467.847,21 -535.248,71
-834.019,20 -1.129.454,67 -16.159.286,89
-7.016.460,76 -467.167,57 -526.001,66 -9.315,05 -182.710,32 -5.701.623,85 -292.533,83
Menurut Tarigan (2005), hasil komponen Proportional Shift (P) ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerahdaerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau
bahkan sedang merosot. Menurut Fachrurrazy (2009), apabila nilai P positif, berarti perekonomian daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang sama yang tumbuh cepat pada perekonomian nasional, atau daerah yang lebih tinggi. Sebaliknya apabila nilai P negatif, berarti perekonomian daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang sama dan tumbuh lambat pada perekonomian nasional atau daerah yang lebih tinggi. Dari hasil Proportional Shift (P) di atas, maka dapat diketahui terdapat 2 sektor yang P positif yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ini berarti perekonomian Kabupaten Blitar berspesialisasi pada sektor tersebut yang tumbuh cepat dan sama dengan perekonomian Provinsi Jawa Timur. Untuk sektor yang P negatif terdapat 7 sektor yaitu, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa dan sektor jasa-jasa. Ini berarti perekonomian Kabupaten Blitar berspekulasi pada sektor-sektor tersebut tetapi tumbuh lambat pada perekonomian Provinsi Jawa Timur. Menurut Tarigan (2005), apabila suatu daerah mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien akan mempunyai differential shift yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif. Menurut Fachrurrazy (2009), apabila nilai D positif, berarti terdapat sektor ekonomi di daerah tersebut yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama ditingkat nasional atau daerah yang lebih tinggi. Sedangkan apabila nilai D negatif, berarti sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional atau daerah yang lebih tinggi. Dari hasil Differential Shift (D) di atas maka dapat diketahui tidak ada sektor yang nilai D positif, semua nilai D nya negatif. Ini berarti semua sektor di Kabupaten Blitar tumbuh dengan lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas, bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang tambahan PDRB di Kabupaten Blitar adalah sama dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga banyak menyumbang tambahan PDRB Provinsi Jawa Timur. Perdagangan yang alam ukuran Provinsi Jawa Timur berkembang pesat. Artinya perdagangan seperti ini agak terkonsentrasi di Kabupaten Blitar dan hal ini menyumbang tambahan PDRB. Tabel 7 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Pertanian Kabupaten Blitar Sektor Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan Jumlah
Sumber: Data Diolah
National Share
Proportional Shift
4.225.085,92 1.571.941,87 3.638.936,15 108.083,59 308.968,03 9.853.015,56
-1.551.140,06 -433.644,51 2.353.161,87 -60.908,93 124.402,46 431.870,83
Differential Shift -2.157.554,64 -1.143.184,77 -5.674.715,14 -47.461,54 -399.732,63 -9.422.648,71
Dari hasil Proportional Shift (P) di atas terdapat dua subsektor dari sektor pertanian yang Pnya positif, yaitu subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Ini berarti perekonomian Kabupaten Blitar berspesialisasi pada subsektor yang sama yang tumbuh cepat pada perekonomian Provinsi Jawa Timur. Selain dua subsektor tersebut ada tiga subsektor yang nilai Pnya negatif, yaitu subsektor tanaman bahan makanan. Subsektor tanaman perkebunan dan subsektor kehutanan. Ini berarti perekonomian Kabupaten Blitar berspesialisasi pada subsektor tersebut yang sama dan tumbuh lambat pada perekonomian Provinsi Jawa Timur.
Dari hasil Differential Shift (D) di atas maka dapat diketahui tidak ada subsektor yang nilai D nya positif, semua nilai D nya negatif. Ini berarti semua subsektor di Kabupaten Blitar tumbuh dengan lambat dibandingkan subsektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sama seperti hasil shift share untuk PDRB semua sektor, kedua komponen shift ini, yaitu Proportional Shift (P) dan Differential Shift (D), juga memisahkan unsur-unsur pertumbuhan Kabupaten Blitar yang bersifat intern dan ekstern, dimana P dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja dalam Provinsi Jawa Timur dan D adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam Kabupaten Blitar. Dari hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa subsektor perternakan adalah subsektor yang banyak menyumbang nilai pertambahan PDRB Kabupaten Blitar diikuti subsektor perikanan meskipun terpaut jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa subsektor peternakan juga menyumbang tambahan PDRB di Provinsi Jawa Timur. Di sini Kabupaten Blitar memiliki industri yang dalam ukuran Provinsi Jawa Timur berkembang pesat. Dari hasil perhitungan LQ dan shift share dapat dikatakan bahwa hasilnya bergeser. Tetapi dalam hasil LQ dan shift share, sektor pertambangan dan penggalian sama-sama menjadi sektor basis dan sektor yang pertumbuhannya positif. Sektor pertanian sendiri tidak menjadi sektor yang pertumbuhannya positif. Hal ini di karenakan dalam subsektor perikanan sendiri mengalami pergeseran dari yang basis menjadi tidak basis. Beberapa faktor yang menyebabkan bergesernya hasil ini diakibatkan karena anggaran APBD yang belum maksimal di setiap sektornya. Pemerintah memberikan banyak anggaran APBD kepada sektor yang sedang kacau, seperti untuk sekarang ini kepada kemiskinan dan pendidikan seperti yang telah penulis sebutkan di awal bab 4. Bergesernya sektor pertanian sedikitnya juga di pengaruhi oleh bergesernya subsektor perikanan. Di dalam sektor perikanan, anggaran, SDM dan teknologi juga masih menjadi masalah. E. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan permasalahan, tujuan dan hasil analisis, penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut masingmasing dapat dikemukakan seperti berikut: Kesimpulan Berdasarkan pembahasan, maka beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan adalah: 1.
2. 3.
Terdapat 3 faktor yang menyebabkan tidak sejalannya kenaikan produksi dan ketersediaan anggaran yaitu: a. Anggaran APBD, dimana anggaran APBD yang didapat Dinas Kelautan dan Perikanan masih di bawah Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. b. Teknologi, yakni teknologi yang dipakai belum terlalu canggih, seperti armada yang kecil dan alat tangkap yang masih sederhana. c. Sumber Daya Manusia, dimana nelayan di Kabupaten Blitar masih banyak yang memakai alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang. Peranan subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar masih di bawah subsektor peternakan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan produksi di subsektor perikanan masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menangani masalah yang ada di subsektor perikanan mempunyai beberapa kebijakan, di antaranya: a. Pengusahaan perikanan di perairan laut masih jauh dari optimal dan masih terbuka peluang besar untuk mengeksploitasinya. Dengan demikian maka perlu disertai dengan modernisasi teknologi penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan. b. Pengembangan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kelompok Kelautan dan Perikanan c. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Saran - Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah: 1.
Pemerintah diharapkan memberikan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembangunan subsektor perikanan, karena selama ini alokasi APBD yang peruntukannya untuk pembangunan subsektor perikanan masih kecil, yaitu sekitar 0,07% dari total APBD. Untuk masalah teknologi, pemerintah diharapkan tetap memantau dan membantu dalam hal teknologi seperti armada dan alat tangkap bagi nelayan yang memang membutuhkan, dan untuk masalah Sumber Daya Manusia pemerintah diharapkan tetap memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir mengenai teknik dan manajemen pengolahan perikanan sehingga nantinya subsektor perikanan dapat mengoptimalkan produksinya.
2.
Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan dapat memberikan bantuan sarana prasarana untuk subsektor perikanan yang bertujuan meningkatkan hasil produksi, yang akan mempengaruhi besarnya kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar, hal ini dikarenakan peranan subsektor perikanan yang belum optimal dibandingkan dengan subsektor peternakan. Contoh program yang ditujukan untuk peningkatan hasil produksi subsektor perikanan, yaitu melalui program modernisasi teknologi penangkapan, pengolahan hasil tangkapan, penambahan armada besar, optimalisasi anggaran APBD, dan pelatihan-pelatihan untuk nelayan.
UCAPAN TERIMA KASIH Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan. DAFTAR PUSTAKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2006-2011. 2006. Blitar : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Badan Pusat Statistik. PDRB Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2008-2011. 2011. Blitar : BPS Kabupaten Blitar. Badan Pusat Statistik. PDRB Propinsi Jawa Timur 2000-2003. 2004. Surabaya: BPS Propinsi Jawa Timur. Badan Pusat Statistik. PDRB Propinsi Jawa Timur 2004-2008. 2009. Surabaya: BPS Propinsi Jawa Timur. Badan Pusat Statistik. PDRB Propinsi Jawa Timur 2007-2011. 2012. Surabaya: BPS Propinsi Jawa Timur. Boediono. 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Datu K, Indra Rindu. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin, Makassar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar. 2011. Rencana Strategi (Renstra). Blitar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar. 2011. Data Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Blitar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. 2009. Peraturan Bupati Blitar Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. 2010. Peraturan Bupati Blitar Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. 2011. Peraturan Bupati Blitar Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. 2012. Peraturan Bupati Blitar Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Djojohadikusumo, Sumitro. 1993. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia. Fachrurrazy. 2009. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara. Fahrulrozi. 2013. Agriculture Base Sector Analyses In Kabupaten Tanah Datar. Jurnal. Riau. Journal Of Economic Science, Prodi Ekonomi Pembangunan. Economic Faculty, University of Riau. Fauzi, Akhmad. 2010. Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan dan Pengelolaan. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hendayana, Rachmat. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Jurnal. Bogor. Peneliti Muda, Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor. Indra, Ricky. 2012. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Sektor Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya, Malang. Indrasari, Viki. 2011. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro, Semarang. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga. Margunani. 2002. Pengaruh Output Sector Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dinamika Vol 11 (no 2). Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Nazir, Moh. 1983. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
Nurlia. 2011. Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pinrang Periode 2005-2009. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin, Makassar. Soemokaryo, Soepanto. 2001. Model Ekonometrika Perikanan Indonesia. Malang : Agritek Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi. Jakarta. PT Bumi Aksara, Jakarta. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 tentang: Perikanan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang: Pemerintah Daerah Undang - Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2012 tentang: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Anonimous. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. http://makalahartikelonline.blogspot.com/2009/05/faktor-faktoryangmempengaruhi.html. Diakses 22 Oktober 2012. Pemerintah Kabupaten Blitar. 2012. Gambar Peta Kabupaten Blitar. http://www.blitarkab.go.id/?attachment_id=773. Diakses 20 Februari 2013.
Sumber:
Pemerintah Kabupaten Blitar. 2012. Potensi Perikanan http://www.blitarkab.go.id/?p=910. Diakses 20 Oktober 2012.
Sumber:
Daerah.
