ANALISIS PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM BIDANG LEGISLASI
Oleh : Douglas Panit
ABSTRAK Bertolak dari pengamatan awal bahwah peranan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dikabupaten Halmahera barat terindikasi rendah dan tidak optimal maka kemudian penulis merasa tertarik dan kemudian melakukan penelitian dibidang legislasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilaksanakan pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai Key instrument dan menggunakan pendekatan generalisir. Hasil penelitian kemudian menunjukan bahwah peranan DPRD Kabupaten Halmahera barat dalam menjalankan fungsi legislasi belum berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditaraik dari hasil penelitian ini adalah DPRD Halmahera barat merupakan keterwakilan kekuasaan Rakyat yang ada diparlemen dan merupakan perwujudan dari kehendak dan kemauaan Rakyat. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kemudian dituntut untuk lebih proaktif dan optimal dalam melaksanakan fungsi legislasi. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Halmahera barat seakan belum berjalan sesuai amanat Konstitusi. Kata Kunci : Analisis, Peranan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Legislasi.
1. Pendahuluan Dalam bab V undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 19 ayat 2 dinyatakan : penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), adanya pemisahan yang tegas antara kepala daerah dan DPRD tersebut ditujukan agar DPRD juga mempunyai kedudukan yang kuat dan tidak lagi menjadi bagian dari kepala daerah sehingga dapat tercipta check and balance dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya menurut pasal 44 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 32 Tahun 2004 ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindak lanjuti dengan peraturan daerah. Bahwasannya secara normatif produk peraturan daerah sebagai hasil dari fungsi legislasi, namun kepentingan politik (Political Interest) dari berbagai kelompok partai yang ada didalamnya sangat mewarnai pencapaiaan kepentingan dan seringkali peraturan daerah dibuat hanya untuk vest interest dari kelompok tertentu sehingga peraturan daerah yang
dihasilkan bersifat diskriminatif, tidak aspiratif
dan hanya mengakomodir
kepentingan kelompok tertentu. Hal ini kemudian menjadi relevan dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Mahmud MD bahwah dalam kenyataan hukum atau peraturan perundang-undangan lahir secara refleksi dari konfigurasi politik yang melatar belakanginya, sehingga kemudian dalam prakteknya peraturan daerah yang dihasilkan umumnya tidak memperhatikan kondisi social
masyarakat, akan tetapi lebih banyak melayani aspirasi kepentingan
tertentu sehingga produk hukum tersebut tidak berpihak kepada masyarakat daerah dan dinilai tidak aspiratif. Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat merupakan representasi kekuasaan masyarakat Halmahera barat yang ada diparlemen, sebagai Lembaga perwakilan Rakyat
maka DPRD Halmahera barat kemudian dituntut untuk optimal dan maksimal dalam menjalankan Tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimanatkan dalam Konstitusi. Empat tahun telah berlalu dan hampir memasuki akhir periode dari masa jabatan anggota DPRD periode 2009-2014 yang merupakan pilihan rakyat halmahera Barat dengan Visi dan jargon Politik kususnya dibidang legisalsi yang sempat dijanjikan saat momentum pileg seakan tak tercapai karena; pertama : anggota DPRD kabupaten halmahera barat belum menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam sebuah proses pembuatan ranperda sehingga menghabiskan waktu tanpa menyelesaikan sebuah produk hukum. Kedua: Anggota DPRD kabupaten Halmahera barat belum menguasai secara benar tahapan dan mekanisme pembuatan peraturan daerah. Ketiga: Baleg yang merupakan elemen penting dalam menjalankan fungsi legislasi belum memainkan perannya secara Maksimal. keempat : Kinerja DPRD Kabupaten Halmahera barat dalam menjalankan fungsi legislasi hanya terbatas dan berfokus pada membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah yang memuat tentang APBD yang merupakan hasil dari sebuah konfigurasi Politik antara DPRD dan Pemerintaha Dearah dan merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan juga peraturan daerah yang kemudian di usulkan oleh eksekutif. Kelima : pada tahun 2013-2014 tidak ada satu peraturan daerah yang merupkan usulan inisiatif dari DPRD. Keenam :Selama satu periode masa jabatan 2009-2014 anggota DPRD kabupaten halmahera barat hanya menghasilkan satu peraturan daerah yang merupakan usulan atau hak inisiatif DPRD, Ketujuh ; peraturan daerah yang merupakan prakarsa atau hak inisiatif DPRD belum bersifat representatif dan aspiratif, Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwah
DPRD Halmahera barat masih dalam posisi yang lemah jika dibandingkan dengan Eksekutif, hal ini mencerminkan bahwah peranan DPRD Halmahera barat dalam bidang legislasi hanya berada pada posisi membahas dan mengesahkan Ranperda sementara ide dan usulan Ranperda itu berasal dari Pihak eksekutif. Berdasarkan uraiaan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencoba menganalisis permasalahan ini berdasarakan pendekatan yang ilmiatif, objektif dan secara komprehensif untuk kemudian boleh mendapatkan solusi untuk dibahas secara Luas dan mendalam , oleh karena itu dalam kajian ini penulis mengangakat judul : Analisis Peranan DPRD dalam Bidang Legislasi
(Suatu Studi di DPRD
Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara) 2. Perumusan Masalah Berdasarakan uraiaan latar belakang maka rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut : Bagaimana peranan DPRD dalam bidang legislasi? 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 3.1.Tujuan Penelitian Untuk mengetahui gambaran serta mengkaji secara ilmiah, peranan DPRD dalam bidang legislasi di kabupaten Halmahera Barat. 3.2.Manfaat Penelitian. Manfaat ilmiah, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif kearah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembanagan ilmu yang berkaitan dengan peranan DPRD dalam bidang legislasi.
Manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, dan lembaga pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan perananan nya dalam bidang Legislasi 4. TINJAUAN PUSTAKA 4.1.1. Konsep peranan Nasution (1994: 74 ) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (1986 : 29 ) berpendapat ”peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Dalam konteks peranan DPRD dalam bidang legislasi maka DPRD kemudian harus mampu mengoptimalkan segala sumberdayanya untuk menunjukan eksistensi sebagai bentuk representative dari kedaulatan rakyat. Peranan DPRD seyoginya dimulai dari bagaimana mengakomodasi semua kepentingan masyarakat sampai pada proses formulasi dan pembuatan kebijakan. Dengan demikian peran secara kelembagaan maupun secara institusi DPRD semakin signifikan terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan yang merupakan sebuah proses konfigurasi Politik.(Mahmud MD) “Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (hal,10)”. 4.1.2. Konsep DPRD
Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD menyatakan secara eksplisit bahwa DPRD kabupaten merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang anggotanya terdiri atas anggota partai politik. Sebagai lembaga Perwakilan Rakyat DPRD
diberikan
sejumlah kewenagan dan fungsi diantaranya : (a).Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah; (b).Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah; (c).Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 4.1.3. Konsep fungsi legislasi Woodrow Wilson dalam Ashiddiqie (2005) mengemukakan bahwa legislation is an aggrerate, not a simple production, namun sebelumnya Jeremy Betham dan John Austin : 1978 dalam Ashiddiqie (2005) memberikan konsep legislasi sebagai any form of law-making. Karenanya bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian enacted law,statute atau Undang-undang dalam pengertian luas. Dalam pengertian itu fungsi legislasi merupakan
fungsi dalam pembentuakan perundang-undangan. Lebih lanjut Jimmly Assiddiqie (2005) mengemukakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu : a) Prakarsa pembuatan undang-undang (Legislative initiation) b) Pembahasan rancangan undang-undang (Law making Process) c) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (Law enactment approval) d) Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Dalam kerangka untuk menjalankan fungsi legislasi maka anggota DPRD harus mampu memainkan peran dan kedudukannya untuk menjadi mediasi antar para konstituen atau sekelompok masyarakat tertentu, sehingga terlihat jelas kewenangan dalam memainkan perannya sebagai wali amanat (trustee) bagi kepentingan umum. Untuk melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah secara normatif maupun prosedural sangat terlihat bahwa pembahasan secara intensif, mendalam dan menyeluruh terhadap satu rancangan peraturan daerah. 5. METODOLOGI PENELITIAN 5.1.1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini dilaksanakan pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai Key instrument dan menggunakan pendekatan generalisir. 5.1.2. Fokus penelitian Berdasarakan judul penelitian : Analisis peranan DPRD dalam bidang legislasi (Studi penelitain di DPRD Kabupaten Halmahera Barat) maka penelitian difokuskan pada
sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, sebagai focus penelitian lokasi dan focus pembahasan terbatas pada pembahasan dibidang legislasi. 5.1.3. Informan penelitian Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian yaitu : 1. Pimpinan dan anggota badan legislasi DPRD kabupaten Halmahera Barat 2. Sekwan DPRD Kabupaten Halmahera barat 3. Partai Politik, akademisi, LSM , dan Unsur masayarakat 5.1.4. Lokasi penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Kantor Bupati Halmahera Barat dan sekretariat Organisasi Kemasyarakatan yanga ada di Halmahera barat. 5.1.5. Instrumen dan teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Data primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarakan pada fokus penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti (Boyong Suyanto dan sutinah: 2005) b) Data sekunder yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai objek penelitian (observasi langsung) dalam rangka untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpula data. Menurut Boyong Suyanto dan
Sutinah (2005) mendefinisikan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. 5.1.6. Teknik analisa data Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik analisa yang relevan adalah analisa data yang bersifat induktif/kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori. 6. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 6.1.1. Gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, terbentuk sejak Kabupaten Halmahera Barat resmi dijadikan sebagai sebuah Kabupaten yang baru. Kabupaten
Halmahera Barat merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten Maluku Utara yang semula merupakan kabupaten induk berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula Kepulauan dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Februari 2003. 6.1.2. Gambaran historis DPRD Kab. Halmahera barat. Sejak pemekaran Kabupaten Halmahera Barat tahun 2003, maka Pemerintah Daerah membenahi segala aspek yang menunjang kegiatan pemerintahan, serta melengkapi unsur pemerintahan dengan terbentuknya DPRD Kabupaten Halmahera Barat, maka pada tanggal 11 Desember Tahun 2003 Gubernur Maluku Utara Gahral Sjah, melantik dan meresmikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Berikut ini penulis menguraikan nama yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat selama tiga periode :
1. Moch Said dari tahun 2003 sampai dengan Tahun 2004. 2. Benny Andika Ama dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009. 3. Pdt. Juliece Baura.S.Th dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. 7. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 7.1.1. Gambaran tentang informan Jumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 (Sebelas) orang yang dianggap mampu dan mengetahui secara benar tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat diantaranya terdiri dari lima orang anggota DPRD, tiga anggota birokrat,dua anggota LSM dan satu unsure akademisi (Dosen). 7.1.2. Pembahasan dan analisis hasil penelitian Dalam bagian ini akan dianalisis semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya. Adapun analisis yang digunakan adalah analisi bersifat induktif/kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi yang telah didapatkan baik melalui studi pustaka mapaun wawancara secara langsung dengan para praktisi politik dilapangan maupun catatancatatan penulis selama kurang lebih 2 minggu untuk melakukan pengamatan secara langsung, maka dengan demikian penulis dapat menganalisis secara ilmiah peran DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam menjalankan fungsi legislasi. Kegiatan menganalisis Peran DPRD dalam menjalankan Fungsi legislasi meruapakan sebuah kegiatan yang sangat Kompleks karean bagaiamana mengukur secara kualitatif atau kuantitatif dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah,objektif dan rasional, dalam paradikma inilah kemudian penulis mencoba menggunakan bebrapa
indikator untuk menganalisis secara mendalam peran DPRD kabupaten Halmahera barat dalam menjalankan Fungsi legislasi diantaranya : 1) Sumber daya manusia a) Kemampuan personifikasi. Kemampuan ini mengandung berbagai unsur seperti keterampilan manual dan intelektual, bahkan sampai kepada sifat-sifat pribadi yang dimiliki. Unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dianut sesuai dengan perincian kerja yang memungkinkan untuk berja dengan cara tertentu. b) Motivasi dasar Motif prestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan sesuatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Berdasarkan pendekatan ini maka dapat disimpulkan bahwah peranan DPRD Kabupaten Halmahera barat kurang efektif karena beberapa faktor, diantaranya: 1. DPRD bersikap apatis dalam hal melahirkan rugulasi 2. Lemahnya kemampuan personifikasi para legislator. 3. Kurangnya profesionalisme lembaga Legislasi Berikut kutipan wawancara dari hasil penelitian yang dilakukan peneli bersama dengan beberapa informan. 1) Informan dengan inisial J.M “ Peran DPRD Kabupaten Halmahera barat dalam menjalankan fungsi legislasi belum berjalan dengan baik “Merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima bahwah memang semua kelemahan-kelemahan di DPRD baik secara kelembagaan maupun secara Personal itu bersumber
kemampuan dan kualitas para anggota dewan artinya dari sekian banyak anggota DPRD masih banyak yang perlu belajar memahami tahapan dan mekanisme bakan materi dan bahasa hukum untuk bagaimana memboboti sebuah rancanagan peratran daeara yang akan dilahirkan. 2) Informan dengan inisial H.S. Jabatan Sekretaris Dewan Kabupaten Halmahera barat Menurut informan bahwah untuk melaksanakan fungsi DPRD secara efektif dibutukan kesadaran pribadi dari para anggota DPRD untuk bagaimana meningkatkan Motivasi dalam diri mereka untuk lebih respon dan peduli dengan masalah sosial kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan pembuatan perundang-undangan, untuk melaksanakn hal tersebut maka wajib hukumnya kalau anggota DPRD makin mempertajam kualitas dirinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-atuarn dan mekanisme bagaimana melahirkan sebuah regulasi.
2) Peraturan Perundang-undangan Salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dikarenakan oleh lemahnya peraturan perundang-undanagan yang mencakup: a. Tidak adanya sebuah regulasi yang secara terukur menilai kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi b. Tidak adanya Petunjuk teknis untuk dijadikan acuan mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD. c. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang legislasi.
Berikut ini adawah hasil wawancara dengan beberapan informan terkait dengan peran dprd dalam bidang legislasi “ 1) Informan dengan inisial J.U. Jabatan Wakil Ketua DPRD kabupaten Halmahera barat, Menurut informan “aturan sangat diperlukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi apa lagi Negara Indonesia Negara hukum, namun Tidak adanya peraturan perundangundangan yang jelas mengenai pelaksanaan dan penilaiaan kinerja
DPRD dalam
pelaksanaan fungsi legislasi. Serta kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai. 2) Informan dengan inisial R.N. Jabatan Ketua Badan legislasi DPRD Kabupaten Halmahera barat, Menurut informan “ Konstruksi negara kita adalah Konstruksi negara Hukum, maka semua aspek dan lini kehidupan bernegara semuanya dilandasi pada asas dan filosofis hukum. Dalam pendekatan inilah maka tentunya dalam rangka menjalankan Fungsi dan kewenangan DPRD juga selalu berlandaskan pada aturan main, Namun ketika dalam menjalankanm kewengan itu tidak ditemuakn sebuah peraturan yang terukur dan objektif untuk dijadikan sebagani the rule of the game maka tentunya akan signifikan mempengaruhi kinerja DPRD itu sendiri. 8. PENUTUP 8.1.1. Kesimpulan Berdasarkan uraiaan dari hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera barat dalam menjalankan fungsi legislasi belum berjalan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang hal ini
terlihat jelas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwah selama satu periode hanya satu peraturan daerah usulan atau hak inisiatif DPRD. 2. Alat Kelengkapan DPRD dalam hal ini Badan Legislasi belum menjalankan fungsi secara maksimal 3. Anggota DPRD Kabupaten Halmahera barat belum sepenuhnya memahami tahapan dan mekanisme serta materi dan bahasa hukum dalam proses pembauatan rancanagan perundang-undanagan sehingga mempengaruhi pada nilai kulaitas produk hukum yang tidak aspiratif 4. DPRD Kabupaten Halmahera barat masih berada diposisi yang lemah jika disandingkan dengan Eksektutif, karena DPRD sendiri hanya berada pada posisi menetapkan dan mengesahkan sebuah regulasi sementara rancangan dan usulan peraturan itu berasal dari eksekutif. 9. Saran Dalam rangka menunjang efektivitas peran Dewan perwakilan rakyat daerah maka penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya : 1. Perlu adanya Sebuah regulasi yang terukur dan komprehensif untuk dijadikan acuan dalam mengevaluasi dan menilai kinerja dan peran DPRD. 2. Pelaksanaan Fungsi legislasi di Kabupaten Halmahera barat diharapkan sesuai dengan amanat uu no 11 tahun 2012 tentang pembengtukan perundang-undangan 3. Guna melahirkan regulasi yang merupakan fungsi utama DPRD maka dibutuhkan sumber daya manausia yang memadai
4. Dalam rangka menunjang sumber daya manusia yang memadai maka anggota DPRD diharpakan banyak melakukan kegiatan pelatihan,bintek, dan Worshop yang berkaitan dengan kinerja DPRD. 10. DAFTAR PUSTAKA Asshidiqie, J.2005. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konpress: Jakarta Budiarjo Miriam.2008. Dasar-dasar Ilmu Politik.PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Hadi,S. 2004. Metedologi Research (Jilid II) . Andi Jogjakarta. M. D. Mahfud Moh.2011. Membangun Politik Hukum,menegakan konstitusi.PT Raja grafindo persada: Jakarta M. D. Mahfud Moh.1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media: Jokjakarta Muljadi Arief H. M. 2010. Prinsip-prinsip Negara kesatuan dan Desentralisasi dala Negara Republik Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta M. H. Sarman dan Makarao MT.2011. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Rineka Cipta : Jakarta Pramusinto Agus (MAP UGM).2009.Governance Reform di Indonesia. Gava media: Jokjakarta Sadu,W., dkk. 2009. Menigkatkan kinerja DPRD. Fokus media: Bandung Sarudajang, S. H. 2005. Birokrasi dalam Otonomi daerah, Kata hasta Pustaka: Jakarta Sunarno, S. 2009, Hukum pemerintahan Daearh di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta Suyanto B. dan Sutinah. 2005. Metode penelitian sosial. Matapena: Jakarta Syafie, I. K. 1993. Sistem pemerintahan di Indonesia.Rineka Cipta: Jakarta Widi Restu Kartiko. 2010. Asas metodologi penelitian. Graha Ilmu: Yokjakarta Wirjosoegito, S. 2004. Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Ghalia Indonesia: Jakarta Yudhoyono, S. B. 2001, Otonomi Daearh, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Grid Publishing : Jakarta
Literatur Tambahan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daearh Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD, dan DPRD.
