Analisis Penggunaan Identitas Elektronik sebagai Syarat Unsur Kecakapan Bertindak dalam Kontrak Elektronik di Indonesia

Analisis Penggunaan Identitas Elektronik sebagai Syarat Unsur Kecakapan Bertindak dalam Kontrak Elektronik di Indonesia

Andriansyah Tiawarman K, Edmon Makarim, Dan Abdul Salam Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia. Email : [email protected]

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai analisis penggunaan identitas elektronik untuk memenuhi syarat kecakapan bertindak subjek hukum dalam melakukan kontrak elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lebih banyak mengambil bahan dari literature dan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah mengenai kecakapan seseorang yang diatur dalam pasal 1330KUHPerdata dan dikaitkan dengan pasal 330 KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Dan untuk penggunan identitas elektronik sebagai syarat unsur kecakapan dalam kontrak elektronik di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan karena yang bisa mendapatkan identitas diri adalah orang yang sudah berusia 17 tahun sementara untuk dinyatakan cakap adalah yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian identitas bisa dijadikan alat otentifikasi unsur kecakapan bertindak disesuaikan dengan usia si penguna identitas tersebut. Kata kunci

:

Identitas elektronik, kecakapan, kontrak elektronik.

Analysis of the Use of Electronic Identity Element Terms Acting Skills in Electronic Contracts in Indonesia

Andriansyah Tiawarman K, Edmon Makarim, and Abdul Salam Department of Law Science, Faculty of Law, University of Indonesia, Depok, West Java, 16424, Indonesia. Email : [email protected]

Analisis penggunaan identitas..., Andriansyah Tiawarman K, FH UI, 2014

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of the use of electronic identity for qualified legal subjects acting prowess in electronic contracting. This study is a qualitative study with more taking material from the literature and legislation. The results of the discussion of this thesis is the one skill that is governed by Article 1330KUHPerdata and associated with article 330 of the Civil Code is 21 years old or have been married. And for the use of electronic identity as a condition element prowess in electronics contract in Indonesia has not been fully implemented because that can get self-identity is a person who is aged 17 years expressed while competent is already 21 years old or married. Thus can be used as identity authentication element acting skills tailored to the age of the user's identity. Keywords: Electronic identity, prowess, electronic contracts.

1.

Pendahuluan Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat menuntut SDM di Indonesia untuk ikut bersaing dalam pemanfaatan teknologi tersebut dalam berbagai hal, termasuk dalam melakukan sebuah kontrak. Perubahan paradigma masyarakat dari kontrak konvensional (paperbased) menjadi. paperless karena dianggap lebih efisien dan menghemat waktu dan biaya hal ini juga didukung dengan kemajuan penggunaan identitas elektronik seperti tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, atau yang terbaru adalah KTP elektronik. Namun kemajuan teknologi ini ternyata menimbulkan masalah baru yaitu mengenai kecakapan bertindak seseorang dalam melakukan kontrak. Pasalnya dalam kontrak elektronik antara satu pihak dengan pihak lain tidak perlu saling bertemu sehingga para pihak bisa saja tidak bisa mengenal dan mengetahui apakah pihak yang diajak berkontrak tersebut memang benar si pengguna identitas dan apakah cakap dalam melakukan kontrak tersebut.


2.

Tinjauan Teoritis 2.1. Kecakapan Bertindak 2.1.1. Pengertian Kecakapan Kecakapan hukum merupakan hal yang sangat asasi dalam kaitanya dengan kecakapan bertindakan menusia yang telah mencapai kesempurnaan akal atau usia seseorang sebagai syarat sahnya dalam pembebanan hukum. Dalam pembahasan hukum yang ada, baik dalam konsep hukum pidana positif ataupun hukum pidana islam. kecakapan merupakan unsur pertama dan utama yang menentukan seseorang mempunyai hak sebagai seseorang untuk bertindak hukum. Adanya kecakapan pada seseorang merupakan ukuran bahwasanya tindakan seseorang dapat memiliki akibat hukum, sedangkan tidak adanya kecakapan pada seseorang itu menyebabkan perilakukanya tersebut tidak memiliki akibat hukum atau dibatalkan demi hukum. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seorang dianggap dewasa adalah setelah orang tersebut mencapai umur dua puluh satu tahun. Selain itu juga apabila seseorang sudah melaksanakan perkawinan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan seseorang laki-laki harus sudah berumur delapan belas tahun dan perempuan berumur lima belas tahun. Perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang belum dewasa harus telah mendapatkan ijin dari orang tua masing-masing. Selain melalui perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dapat mengajukan pendewasaan kepada pengadilan untuk yang sudah mencapai umur dua puluh tahun dan delapan belas tahun untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Pasal 1330 KUHPerdata Dengan demikian maka berdasarkan KUHPerdata ketidakcakapan adalah kondisi dimana subyek hukum: 1. Belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdata) : usia 21 tahun atau sudah pernah menikah.


2. Di bawah pengampuan. (Pasal 433 KUHPerdata, orang-orang di bawah pengampuan adalah orang-orang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap yang tidak cakap menggunakan pikirannya. Orang yang karena keborosannya atau tidak cakap dalam mengelola harta kekayaannya bisa ditempatkan dalam pengampuan. Orang-orang yang demikian ini disamakan dengan orang yang belum dewasa) 3. Perempuan dan orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Ketentuan mengenai perempuan sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum telah dinyatakan oleh yurisprudensi sebagai tidak berlaku lagi. Ketentuan mengenai suatu yurisprudensi meniadakan undang-undang patut ditelaah lebih lanjut. Permasalahannya bukan substansi mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum oleh perempuan yang ditinjau dari sisi sosiologis tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tapi lebih kepada persyaratan formal mengenai yurisprudensi yang dapat meniadakan suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku untuk umum.) Masalah kedewasaan ini tidak hanya monopoli dari KUHPerdata saja, -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa anak yang telah berumur delapan belas tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Berdasarkan undang-undang ini pula disebutkan bahwa anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dilakukan oleh orang tua.

-

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai definisi anak. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa pengertian anak adalah yang belum mencapai umur delapan belas tahun. Maka ketika seseorang telah mencapai umur delapan belas tahun tidak dapat dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan yang berumur delapan belas tahun ke atas? Apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa yang telah berumur delapan belas tahun ke atas dianggap telah dewasa? Lagi-lagi hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun sudah jelas pasti dapat disimpulkan bahwa orang yang telah mencapai umur delapan belas tahun tidak dilindungi oleh undang-undang ini. Dalam hal perkawinan undang-undang ini tidak menjelaskan


apakah setelah seseorang berusia di bawah delapan belas tahun dan telah melangsungkan perkawinan sudah dianggap dewasa. Selain itu, undang-undang ini dibuat dalam rangka melindungai hak asasi manusia khususnya untuk anak bukan untuk menentukan kedewasaan seseorang. -

Kemudian di ketentuan mengenai Notaris dinyatakan bahwa umur tujuh belas tahun sudah dianggap dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan yang berumur tujuh belas tahun ke atas? Apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa yang telah melewati umur enam belas tahun ke atas dianggap telah dewasa? Pasal 330 KUHPerdata sampai dengan sekarang tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan mengenai umur dua puluh satu tahun masih berlaku.

-

Lain lagi halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sebagai penghadap Notaris adalah seseorang telah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pertanyaannya ialah apakah ketentuan ini sebatas pembuatan akta atau hal-hal yang berhubungan sebagai penghadap Notaris atau berlaku untuk semua perbuatan hukum dengan ketentuan di hadapan Notaris? Apabila diberlakukan untuk semua perbuatan hukum mengapa diatur di Undang-undang mengenai kenotariatan? Karena tidak semua perbuatan hukum berkaitan dengan kenotariatan.

-

Unsur-unsur yang ada dalam kecakapan erat kaitannya dengan subyek hukum manusia yang terdiri dari umur, status perkawinan dan tidak di bawah pengampuan. Subyek hukum badan hukum tidak mengenal umur, tidak melakukan perkawinan dan tidak mungkin di bawah pengampuan karena gila, dungu dan keborosan. Maka subyek hukum badan hukum tidak mengenal kecakapan.

O Pasal 1330 KUHPerdata (Cakap) O Pasal 330 KUHPerdata (Dewasa) - Usia 21 tahun - Sudah pernah menikah sebelumnya Cakap sudah pasti dewasa akan tetapi Dewasa belum tentu Cakap


2.2. Kontrak Elektronik Perikatan

ataupun

hubungan

hukum

yang dilakukan

secara

elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem (e-contract) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan m enggunakan media komputer, khususnya jaringan internet. (Edmon Makarim) Sementara itu di dalam websitenya US Legal menyebutkan defenisi e-Commerce yaitu : “E-contract is any kind of contract formed in the course of ecommerce by the interaction of two or more individuals using electronic means, such as e-mail, the interaction of an individual with an electronic agent, such as a computer program, or the interaction of at least two electronic agents that are programmed to recognize the existence of a contract. The Uniform Computer Information Transactions Act provides rules regarding the formation, governance, and basic terms of an e-contract. Traditional contract principles and remedies also apply to e-contracts. This is also known as electronic contract.”1 Berdasarkan defenisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hal-hal yang berlaku dalam kontrak konvensional juga berlaku dalam kontrak elektronik. Yang membedakan hanyalah media yang digunakan untuk melakukan perjanjian tersebut berbeda. Pasal 1 angka 17 UU No 11 tahun 2008 Pasal 1 angka 15 PP No 82 Tahun 2012

3.

Metode Penelitian 3.1. Fokus Penelitian Analisis mengenai penggunaan identitas elektronik sebagai sarana memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam kontrak elektronik.

1

US Legal, e-Contract and Legal Definition, http://definitions.uslegal.com/e/e-‐contract/, diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 04:50 WIB


3.2. Jenis Penelitian Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis.2 Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.3 Agar tidak terjebak pada kesalahan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridus normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian metode utama yaitu library research, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada enelitian lapangan; dan bibliographic research, yaitu penelitian yang memfokuskan pada ggasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis metode tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian seperti ini biasa disebut juga dengan “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.4 Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primay and secondary materials.5

2

Sui generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupaan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005). 3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004). 4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm. 23. 5 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46.


4.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Identitas sebagai Syarat Unsur Kecakapan Bertindak Dalam Kontrak Elektronik di Indonesia 4.1. Tanda Tangan Elektronik Ps 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2008 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Ps. 1 angka 19 PP No. 82 tahun 2012 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 4.2. Sertifikat Elektronik Ps. 1 angka 18 PP No. 82 tahun 2012 Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Ps. 1 angka 9 UU No. 11 tahun 2008 Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 4.3. KTP Elektronik

(UU No 24 Tahun 2013/Perpres No 35 Tahun 2010)

Saat ini juga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan tas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara nasional disebutkan


bahwa KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk tersebut.6 Diperkuat juga dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 bahwa : - KTP berbasi NIK memua Kode Keamanan dan Rekaman Elektronik sebagai alat verifikasi dan validaasi jatidiri penduduk. - Kode Keamanan adalah alat identifiasi jatidiri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepa dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik rang tersebut. Dimana isi dari Rekaman Elektronik tersebut adalah sebagai berikut : a. Biodata; b. Tanda tangan; c. Pas photo; d. Sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.7 Selanjutnya dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk

sebagai

bukti

diri

yang diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana. Jika dikaitkan dengan undang-undang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 14 maka dapat dikatakan juga bahwa KTP Elektronik nantinya akan bisa juga termasuk sebagai Identitas Elektronik.8 Dimana data seorang subjek hukum yang terdapat dalam KTP-el tersebut mencakup :9 6

Pasal 6 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan tas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara nasional. 7 Legislasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik, materi disampaikan oleh Dr. Edmon makarim, S.H., S.Kom., LL.M. 8 Pasal 1 angka 14 UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi,”Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KPTel, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana:. 9 Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan


a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. u. v. w.

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah;

x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut bahwa : (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda

Pancasila

dan

peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan,

agama,

status perkawinan,

pekerjaan, kewarganegaraan,

golongan darah, alamat,

pas foto,

masa


berlaku, tempat

dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. (3) Pemerintah

menyelenggarakan

semua pelayanan publik

dengan

berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk

menyelenggarakan

semua pelayanan publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. (5) Elemen pada

data ayat

agama

(1)

penduduk

tentang

agama sebagaimana dimaksud

bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai

berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan atau

bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. (7) KTP-el untuk : a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen

data, rusak,

Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan

atau

kepada

hilang, Instansi

Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. (9) Dalam

hal

KTP-el

rusak

atau

hilang, Penduduk pemilik KTP-el

wajib melapor kepada Instansi

Pelaksana

melalui

lurah/kepala

lambat

(empat belas) hari dan

desa

paling

14

camat

atau

melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. Pasal

25

Peraturan

Pemerintah

Nomor

82

tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai: a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik; b. objek yang ditransaksikan; c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;


d. tata cara penggunaan perangkat; e. syarat kontrak; f. prosedur mencapai kesepakatan; dan g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 mengenai penyelenggaraan system elektronik tersebut dapat kita analisis bahwa untuk identifikasi dan otentifkasi para pihak yang berkontrak dapat menggunakan identitas elektronik yang berupa Tanda Tangan Lektronik, Sertifikat Elektronik, maupun KTP Elektronik, karena semuanya merupakan data pribadi subjek hukum yang terintegrasi utnuk menjadi bahan validasi dan verifikasi untuk otentifikasi para pihak yang melakukan kontrak tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b.

dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pada Pasal 47 ayat (2) butir b PP Nomor 82 Tahun 2012 tersebut juga bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah jika dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal ini yang dititikberatkan adalah Pertama, kecakapan bertindak seorang subjek hukum. Kedua, adalah mengenai penggunaan identitas elektronik sebagai syarat unsur kecakapan bertin dak seorang subjek hukum. Dalam hal ini perlu dilakukan Legalisasi dan Otentifikasi untuk melakukan Kontrak Elektronik. O Legalisasi Identitas (Sesuai Hukum) Secara umum Legalisasi dapat dikatakan sebagai pengesahan yang dilakukan menurut undang-undang atau hukum yang berlaku.


O Otentifikasi (Original) Sementara Otentifikasi Secara sederhana sebuah prosedur otentifikasi adalah prosedur pengenalan jati diri seorang pemakai kepada sistem dan pemberian kartu hak akses tertentu dari sistem kepada pemakai yang bersangkutan. Seorang pemakai yang telah melewati proses otentifikasi tertentu akan memiliki hak akses tertentu dan tentu saja selalu dapat diawasi dan dikendalikan oleh sistem. Otentifikasi merupakan cara untuk menetapkan validitas dan jaminan identitas yang diklaim oleh pengguna, perangkat atau entitas lain dalam informasi atau system komunikasi. Dimana defenisi tersebut menyiratkan dua proses yaitu : 1. Sebuah klaim yang berkaitan dengan orang atau badan (subjek hukum) 2. Klaim yang kemudian diperkuat, yang kemudian menimbulkan kepercayaan atau tidak dalam klaim yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus istilah otentifikasi secara elektronik digunakan untuk merujuk pada teknik yang melibatkan berbagai unsur, seperti : 1. Identitas individu; 2. Konfirmasi otoritas seseorang (biasanya tentang kecakapan atau kewenangan bertindak); 3. Prerogative (misalnya keanggitaan dalam suatu lembaga) 4. Jaminan mengenai integritas informasi; 5. Dan terfokus pada identitas. Dari pembahasan mengenai Legalisasi dan Otentifikasi tersebut, maka hal ini terkait dengan Syarat sahnya konttak elektronik itu sendiri yaitu kecakapan atau kewenangan bertindak para pihak yang melakukan kontrak tersebut. Dimana dalam hal ini identitas elektronik yang digunakan untuk menjadi syarat unsur kecakapan diperlukan otentifikasi pengguna identitas tersebut harus ada database yang menampung data-data kependudukan Nasional secara Elektronik agar keotentikan data tersebut bisa dijamin oleh Pemerintah. O Kriptografi (Keamanan Data Privasi) Kriptografi ini adalah suatu cara untuk mengubah data menjadi bentuk lain (enkripsi) atau istilah awamnya adalah mengubah menjadikode rahasia atau bentuk sandi-sandi yang sulit untuk dipecahkan (dekripsi). Yang bisa memecahkan kode ini hanya si pemilik data dan si penerima yang valid atau yang benar-benar berhak atas data itu.


5.

Kesimpulan Identitas elektronik dalam hal ini termasuk tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik dan KTP Elektronik yang telah mempunyai database penyimpanan data sendiri,sebagai contoh KTP Elektronik telah mempunyai Nomor Induk Kepenududukan (NIK) yang berlaku secara Nasional dan menyimpan data-data subjek hukum tersebut. Dalam hal identifikasi subjek hukum atau para pihak dalam melakukan kontrak elektronik, maka harus ada legalisasi data tersebut dan otentifikasi penggunanya seperti yang telah dibahas sebelumnya. Setelah otenti identitas sujek hukum terpenuhi dan terjamin, serta kecakapan atau kewenangan bersikap tindaknya terpenuhi, baru kontrak elektronik bisa dilegalisasi jika syarat objektifnya terpenuhi. Dengan demikian untuk identitas elektronik yaitu KTP Elektronik saat ini hanya bisa sebagai alat untuk otentifikasi pengguna KTP Elektronik tersebut mengingat yang bisa memiliki KTP Elektronik adalah penduduk yang berusia 17 tahun sementara dalam pasal 1330 KUHPerdata yang dinyatakan cakap bertindak adalah yang berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian KTP Elektronik dapat dijadikan sebagai syarat sah keakapan dengan melihat usia pemilik KTP Elektronik tersebut. 6. Saran 1. Menghimbau masyarakat untuk dapat memperhatikan unsur kecakapan para pihak saat melakukan kontrak. 2. Menghimbau pemerintah untuk segera menerapkan sistem satu identitas secara nasional yang disimpan dalam database kependudukan nasional sehingga dalam identitas tersebut telah mencakup semua data pribadi masing-masing subjek hukum secara elektronik.


7.

Daftar Pustaka / Referensi

Sumber Kepustakaan (Buku/Literatur) Arionto, Suharsimi. Proseur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rieneka Cipta, 2002. Badrulzaman, Miriam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. Penerbit PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2001. Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary: ith Pronounciations – Sixth Edition. St. Paul, West Publishing Co : 1994. Djokomartono, dkk. Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi. Cet. 1., Jakarta : Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan (KPDK) Pusat. H. S, Salim. Hukum Kontrak., Jakarta : Sinar Grafika, 2003. H.S. Salim. Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hadikusuma, H. Hilman. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2005. Harahap, Yahya. segi-segi Hukum Perikatan. Bandung : PT. Alumni, 1982. Ibrahim, Jhony Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing, 2006. Kansil C.S.T., Kansil. Modul Hukum Perdata I Termasuk Asas-asas Hukum Perdata, Cet. 1. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1991. Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak”. Modul perkuliahan hukum kontrak, UII, Fakultas hukum, Yogyakarta, 2010. Marzuki, Peter mahmudi. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005. Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya bakti, 1992. Paton, G.W.A. Texbook of Jurisprudence,diterjemahkan oleh J. Satrio, Cet. II., At the Clarendon Press, Oxford, 1951. Pitlo, A Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht, (diterjemahkan oleh J. Satrio), Cet. IV. H.D. Tjeenk Wilink, Groningen, 1971. Prodjodikoro, Wirjono R. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung : Sumur, 1993.


Rutten dalam Purwahid Patrik, Dasar-dasa Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang). Bandung : Manda Maju, 1994. Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995. Satrio, J. Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. Soekanto, Sardjono dan Sri mamudji. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Pers, 2006. Subekti, R. Hukum Perjanjian. Cet. XII. Jakarta: PT. Intermasa, 1990. Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung : PT Alumni, 1984. Syamsudin Meliala, Qyrom. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Cet. 1. Yogyakarta : Liberty, 1985. Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Kedua. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka: 1994. Turban Efrain dkk. Electronic Commerce – A managerial Perspective, Int Ed. New Jersey: Prentice Hall International, Inc., 2000. Whiteley, David. e-Commerce – Strategy, Technologies and Applications, Int. Ed. Singapore: McGraw-Hill Bok Co, 2000. Artikel Ilmiah / Jurnal Ilmiah / Modul / Seminar / Karya Ilmiah Agus, Budi “Hukum Telematika”, Modul perkuliahan hukum telematika,Yogyakarta. 2010. Agus,

Budi,

“Hukum

Internet

di

Indonesia,

”http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_kriftografi_&ident9149. Asfandi, “Skripsi e-commerse,” http://.indoskripsi.com/tugas-makalah-judul-skripsi/matakuliah/hukum-pidana. Diakses pada tanggal 6 juni 2014 pukul 14.00 WIB. Buckingham, David. Introducing Identity, Youth identity and Digial Media. .Massachusetts institute of technology, Published under Creative commons AttributionNonCommercial-No Derivative works unported 3.0 license, http://mitpwebdev.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262524834_sch_0001.pdf, diakses pada tanggal 6 juni 2014pukul 05:30 WIB. Dokumen Elektronik, http://s1ilmuperpustakaan.files.wordpress.com/2008/09/ dokumenelektro.ppt.


In

Brief

–

Free

Legal

Information,

Contracts,

http://www.inbrief.co.uk/contract-

law/contracts.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 05:45 WIB. Journal

“Electronic

Identities

–

A

brief

introduction”,

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/eid_introduct ion.pdf, hlm 2. Diakses pada tanggal 6 juni 2014 pukul 05:30 WIB. Julius Indra D, “Pengakuan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Pembuktian” http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php/buka.php?d=art+2&f=esign.pdf diakses pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 15.00 WIB. Khalil, “Dokumen Elektronik,” http://.staff.uns.ac.id./files/2009/03/kontrak -elektronik-k04.ppt April. 03. 2010. Khalil, “Kontrak Elektronik”, http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-elektronik-k04.ppt. 06 Mei 2014. Makarim, Edmon. Apakah Transaksi Secara Elektronik Mempunyai Kekuatan Pembuktian?, Lembaga Kajian Hukum Teknologi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT-FHUI). http://ww.cyberlaw.lkht.org/arsip/e_transaksi_kekuatan_hukum_pembuktian_edm .htm Makarim, Edmon. Legislasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik, materi disampaikan untuk Seminar. US Legal, e-Contract and Legal Definition, http://definitions.uslegal.com/e/e-contract/, diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 04:50 WIB. Windley, Phillip J. (2005). Digital Identity. O'Reilly Media, Inc. pp. 8–9. ISBN 9780596008789. Diakses melalui http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_identity ada tanggal 6 juni 2014 pukul 06:10 WIB.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 tahun 2008. Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974.


Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2003. Indonesia. Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006. Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 24 Tahun 2013. Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP No. 82 Tahun 2012. Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Perpres No. 26 tahun 2009. Presiden.

Peraturan Presiden republic Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara nasional. Perpres No. 35 tahun 2010.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek. (terjemahan) Cet. 28. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.


Analisis Penggunaan Identitas Elektronik sebagai Syarat Unsur Kecakapan Bertindak dalam Kontrak Elektronik di Indonesia

Recommend Documents