ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO.35 TAHUN 2004, e-Registration TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENCANTUMKAN NPWP DALAM MELAKUKAN VALIDASI SSB (BPHTB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBUATAN KARTU NPWP (Studi Kasus KPP Pratama Serpong)
Disusun oleh: LERY MUNADJAT 105082002668
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010 M / 1430 H
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO 35 TAHUN 2004, e-Registration TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENCANTUMKAN NPWP DALAM MELAKUKAN VALIDASI SSB (BPHTB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBUATAN KARTU NPWP (Studi Kasus KPP Pratama Serpong)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh LERY MUNADJAT 105082002668
Di Bawah Bimbingan: Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM
Rini, SE, Ak, M.Si NIP. 197603152005012002
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010 M / 1430 H
Hari ini Jumat Tanggal 5 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Lery Munadjat Nim: 105082002668 dengan judul Skripsi “ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO 35 TAHUN 2004, e-Registration TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENCANTUMKAN NPWP DALAM MELAKUKAN VALIDASI SSB (BPHTB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBUATAN KARTU NPWP” (Studi Kasus KPP Pratama Serpong). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 5 Maret 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM Ketua
Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si Penguji Ahli I
Rini, SE., Ak., M.Si Sekretaris
Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si Penguji Ahli II
Hari ini Jumat Tanggal 2 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Lery Munadjat Nim: 105082002668 dengan judul Skripsi “ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO 35 TAHUN 2004, e-Registration TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENCANTUMKAN NPWP DALAM MELAKUKAN VALIDASI SSB (BPHTB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBUATAN KARTU NPWP” (Studi Kasus KPP Pratama Serpong). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 2 Oktober 2009
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Amilin, SE, Ak, M.Si Ketua
Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si Sekretaris
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Penguji Ahli
ABSTRACT The object of research is to analyze the influence of general Directorates tax regulation’s no 35 before and after the arranging. And the e-registration program about pursuance tax obligation to put NPWP at SSB validation, along with the impact of making the NPWP card. This research shows that there is a close relationship between the general directorates of tax regulation’s number 35, e- registration with the pursuance tax obligation to put NPWP on making SSB validation have the impact to NPWP’s card makings, the general directorates of tax regulation’s number 35 give instruction to tax obligation to put NPWP at making SSB validation. With e-registration, the NPWP registration can be made anytime, anywhere ( 24 hours a day, 7 days a week), send with the internet facility through ASP company, with the result of the general directorates of tax regulation’s number 35 and e-registration at the second hand made the tax obligation put the NPWP when making the SSB validation and have the impact of the number of NPWP’s card maker. Based on the number of sample at KPP Pratama Serpong, consist of 50 tax obligation which representative from 50 district one that enrolled at the KPP Pratama serpong acquiring a result which give influence after the general directorates of tax regulation’s number 35 and e-registration assembling for tax obligation to put NPWP pursuance on making SSB Validation over 99.8% and anova table obtain the F Value around 11738.186 with probability value (sig)=0.000 significant rate at 5%, where as the influence of general directorates of tax regulation’s number 35, e- registration with the pursuance of tax obligation to put NPWP on making SSB validation to NPWP’s card maker around 80% and anova table obtain the F value is 61.374 with probability value (sig)=0.000 significant rate at 5%.
Keyword : SSB Validation, general directorates of tax regulation’s number 35, eRegistration, pursuance tax obligation, impact of making the NPWP card.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI Nama Tempat/Tgl.lahir Agama Telp Alamat
: Lery Munadjat : Sukabumi 09 Mei 1986 : Islam : 08561994080 : Jln. Ceremai III Blok 1 No.7 Perum Suradita Cisauk- Tangerang
PENDIDIKAN FORMAL SDN 10 Petang Bintaro SLTP N 177 Jakarta Selatan SMAN 86 Jakarta Selatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
: 1992 - 1998 : 1998 – 2001 : 2001 – 2004 : 2005 – 2010
PENDIDIKAN NON FORMAL Kursus Komputer Bimbingan Belajar di Nurul Fikri Brevet A dan B Pajak di Patra Mandiri Kursus Komputer Akuntansi Patra Mandiri
: 2003-2004 : 2003-2004 : 2009 : 2009
PENGALAMAN ORGANISASI Anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMU 86 Jakarta Selatan : 2003-2004 Anggota Remaja Masjid Al-Mujahidin Bintaro : 2004-2005 Anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAS) Perum Suradita : 2006-2007
PENGALAMAN KERJA Magang di KPP Pratama Serpong
: 2008-2009
i
ABSTRACT
The object of research is to analyze the influence of general Directorates tax regulation’s No.35 before and after the arranging and the e-Registration program about pursuance tax obligation to put NPWP at SSB validation, along with the impact of making the NPWP card. This research shows that there is a close relationship between the general directorates of tax regulation’s number 35, e- Registration with the pursuance tax obligation to put NPWP on making SSB validation have the impact to NPWP’s card makings, the general directorates of tax regulation’s number 35 give instruction to tax obligation to put NPWP at making SSB validation. With e-Registration, the NPWP registration can be made anytime, anywhere (24 hours a day, 7 days a week), send with the internet facility through ASP company, with the result of the general directorates of tax regulation’s number 35 and e-Registration at the second hand made the tax obligation put the NPWP when making the SSB validation, and have the impact of the number of NPWP’s card maker. Based on the number of sample at KPP Pratama Serpong consist of 50 tax obligation which representative from 50 district one that enrolled at the KPP Pratama serpong acquiring a result which give influence after the general directorates of tax regulation’s No.35 and e-Registration assembling for tax obligation to put NPWP pursuance on making SSB Validation over 99.8% and anova table obtain the F Value around 11738.186 with probability value (sig)=0.000 significant rate at 5%, where as the influence of general directorates of tax regulation’s No.35, e- Registration with the pursuance of tax obligation to put NPWP on making SSB validation to NPWP’s card maker around 80% and anova table obtain the F value is 61.374 with probability value (sig)=0.000 significant rate at 5%.
Keyword: SSB Validation, general directorates of tax regulation’s No.35, eRegistration, pursuance tax obligation, impact of making the NPWP card.
ii
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh sebelum dan sesudah adanya penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 dan Program eRegistration terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan Validasi SSB, serta dampaknya terhadap pembuatan kartu NPWP. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration dengan kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan Validasi SSB dan berdampak terhadap pembuatan kartu NPWP. Peraturan Dirjen Pajak No.35 mengintruksikan kepada Wajib Pajak untuk mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB. Dengan e-Registration pendaftaran NPWP dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja (24 jam x 7 hari), dikirim dengan fasilitas internet melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), sehingga dengan adanya peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration secara tidak langsung membuat Wajib Pajak mencantumkan NPWP saat melakukan Validasi SSB, dan berdampak pada jumlah pembuatan kartu NPWP. Berdasarkan jumlah sampel pada KPP Pratama Serpong yang terdiri dari 50 Wajib Pajak yang terwakili dari 50 kelurahan yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong diperoleh hasil bahwa pengaruh sesudah adanya penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan Validasi SSB sekitar 99,8% dan tabel Anova diperoleh nilai F sebesar 11738.186 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan pengaruh diterapkannya peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration dan kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan Validsi SSB terhadap pembuatan kartu NPWP sekitar 80% dan tabel Anova diperoleh nilai F sebesar 61.374 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 pada tingkat signifikansi 5%.
Kata kunci: Validasi SSB, Peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration, kepatuhan Wajib Pajak, dampak terhadap pembuatan kartu NPWP.
iii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha rahman dan rahim, segala puji dan syukur hanya bagi-Nya yang menjadi hari akhir, pengayom alam semesta, sumber ilmu pengetahuan, Sang Maha Cahaya, Pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa cahaya kebenaran, yang diutus sebagai rahmatan lilalamin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. “Terima kasihku untuk Ayah dan Mama tercinta yang memiliki peran yang sangat penting dan tidak terhingga, yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk TETAP SEMANGAT & KUAT dalam menjalani hidup, atas doa tulus ikhlas, motivasi dan kasih sayang yang tak pernah padam, menjadikan semangat dan hamparan ruhul hayat yang tak pernah ternilai, kiranya ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis”. Serta Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada: 1. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM. Selaku dosen pembimbing I dan selaku staf pengajar yang ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberi pengarahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. 2. Ibu Rini, SE, Ak, M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang ditengah kesibukannya pula telah meluangkan waktu serta pengarahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
iv
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Segenap Bapak/Ibu dosen FEIS yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Segenap Staff akademik dan perpustakaan FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Mas Handoko, Mas Apit dan Mas Renaldi bagian Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang telah mengizinkan penulis mengambil data penelitian skripsi ini. 8. Ibu Diana, Pak Darmono, Mas Benk2x, Mas Eko, Mba Astri, Pak Prianto, pak Dita atas kebaikannya dan telah memberikan data yang penulis butuhkan. 9. Pak Yayan, Bang Yogi, Bapak Wijaya, Ibu Ratna, Teteh Icha yang dianggap penulis sudah menjadi bagian keluarga, yang memberikan banyak pengetahuan dan perhatiannya kepada penulis. 10. Friend Akuntansi B angkatan 2005, Mardian, Arif Rahman, Arif Fahruri, Hario, Erawan, Syarif, Riza, Riki, Lisda, Made, Dinda, Dara, Devi, Vivi, Ita, Upi, Epi, Unun, Indah PW. 11. Friend Akuntansi Pajak, Fajar , Malik, Samsul, Fikri, Ari, Hadi, Fauzi, Ara, Dara, Sarah, Evi. 12. Pihak-pihak yang mempunyai peran yang “signifikan” bagi penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena adanya batas ruang.
v
Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada, baik dari tingkat keilmuan dan fasilitas lainnya, kegiatan serta skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, meskipun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menyajikan yang terbaik penyajian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, serta tidak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai penyempurnaan skripsi ini. Wa’alaikumussalam Wr.Wb. Tangerang, Januari 2010 Penulis
Lery Munadjat
vi
DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul Lembar Pengesahan Dosen Lembar Pengesahan Komprehensif Daftar Riwayat Hidup ........................................................................................ i Abstract .............................................................................................................. ii Abstrak ................................................................................................................ iii Kata Pengantar ................................................................................................... iv Daftar Isi ............................................................................................................. vii Daftar Tabel ....................................................................................................... ix Daftar Gambar .................................................................................................... x Daftar Lampiran ................................................................................................. xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ............................................................ 1 B. Perumusan Masalah ...................................................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pajak ........................................................................ 11 B. Konsep Dasar BPHTB ............................................................... 14 C. Penyampain dan Validasi SSB ................................................... 27 D. NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ........................ 35 E. e-Registration ............................................................................. 45 F. Peraturan Dirjen Pajak No.35 .................................................... 51 G. Kepatuhan Wajib Pajak .............................................................. 53 H. Pembuatan Kartu NPWP ............................................................ 55 I. Model Penelitian dan Hipotesis ................................................. 58
BAB III
METODELOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................... 67 B. Metode Penentuan Sampel ......................................................... 68 C. Metode Pengumpulan Sampel dan Data .................................... 69
vii
D. Metode Analisis ......................................................................... 69 E. Operasional Variabel .................................................................. 72 BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum KPP Pratama Serpong ................................. 75 1. Sejarah KPP Pratama Serpong ........................................... 75 2. Visi dan Misi KPP Pratama Serpong ................................. 76 B. Hasil dan Pembahasan .............................................................. 84 1. Analisis Kualitatif .............................................................. 84 2. Analisis Kuantitatif ............................................................ 87
BAB V
KESIMPULAN A. Kesimpulan ............................................................................ 110 B. Implilkasi ............................................................................... 112 C. Saran ...................................................................................... 113
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 115 LAMPIRAN .................................................................................................... 117
DAFTAR TABEL
viii
Nomor
Keterangan
Halaman
4.1
Data pegawai KPP Pratama Serpong
79
4.2
Wilayah kerja KPP Pratama Serpong
81
4.3
Sampel Penelitian
89
4.4
Hasil Uji koefesien Determinasi (I)
93
4.5
Hasil Uji Statistik t
95
4.6
Hasil Uji Anova
97
4.7
Koefisien Jalur
99
4.8
Hasil Uji koefesien Determinasi (II)
100
4.9
Hasil Uji Statistik t
103
4.10
Hasil Uji Anova
105
4.11
Koefisien Jalur
108
DAFTAR GAMBAR
ix
Nomor
Keterangan
2.1
Pendaftaran NPWP Secara Manual
39
2.2
Pendaftaran NPWP Secara Elektronik
42
2.3
Path Analisis
60
2.4
Hubungan Struktur XI dan X2 Terhadap Y
63
4.1
Hubungan Struktur XI dan X2 Terhadap Y
92
4.2
Hubungan Kausal XI dan X2 Terhadap Y
98
4.3
Hubungan XI, X2 dan Y Terhadap Z
100
4.4
Hubungan Kausal XI, X2 dan Y Terhadap Z
106
DAFTAR LAMPIRAN
x
Halaman
Nomor
Keterangan
Halaman
1
Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong
117
2
Olah Data KPP Pratama Serpong
118
3
Olah Data (SPSS 12,0 for windows)
119
4
Olah Data SPSS Path Analysis
122
5
Login ke Website Layanan e-Registration
124
6
Surat Keterangan Terdaftar Sementara
128
7
Contoh NPWP dan Tanda Terima
130
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Kebijakan keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter serta kebijaksanaan lainnya yang dilaksanakan sekarang ini senantiasa mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN ini merupakan strategi dasar pembangunan nasional jangka panjang. Dalam GBHN tahun 1993 telah digariskan bahwa dana untuk pembiayaan pembangunan nasional terutama didapat dari sumber kemampuan sendiri. Peningkatan kemampuan dalam negeri akan mempercepat laju pembangunan serta memperbaiki struktur pembiayaan dari luar negeri. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa alternatif peminjaman dari luar negeri sudah tidak efektif lagi di mata masyarakat karena ternyata sangat membebani pengeluaran negara pada masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, peranan penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan dari non migas yang sebagian besar akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah melalui reformasi kebijakan perpajakan, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1983 dengan perubahan sistem perpajakan dari sistem ”official assessment” menjadi sistem ”self assessment”. Perubahan sistem perpajakan ini selanjutnya diikuti dengan penyempurnaan administrasi perpajakan melalui perubahan struktur organisasi (kebijakan prosedur/penerapan peraturan 1
strategis), prosedur organisasi (penyederhanaan prosedur, akses mempercepat pelayanan melalui komputerisasi), starategi organisasi dan budaya organisasi. Sasaran administrasi perpajakan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti yang dinyatakan oleh Toshiyuki (2001:42) bahwa target akhir administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendapat tersebut didukung oleh Summers et al. (2002:45), bahwa dalam sistem ”self assessment”, aktivitas utama admininistrasi
perpajakan
adalah
untuk
mengawasi
kepatuhan
dan
meyakinkan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal yang sama diungkapkan oleh Bird dan Jantscher (2003:1), bahwa terdapat hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga administrasi perpajakan yang baik adalah administrasi yang dapat memperkecil angka ketidakpatuhan, bukan hanya dilihat dari aspek peningkatan penerimaan saja. Bird dan Jantsher (2003:3-4) menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang ada tiga muatan pokok yang dibutuhkan untuk keberhasilan reformasi administrasi perpajakan, yaitu: (a) struktur pajak perlu disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan dan administrasi: (b) strategis reformasi yang cocok untuk kondisi khusus masingmasing negara harus dikembangkan; dan (c) ada komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan adminstrasi perpajakan. Jadi penerimaan pajak bukan merupakan ukuran yang tepat atas efektifitas administrasi perpajakan dan pengukuran yang lebih akurat adalah besarnya jurang kepatuhan, yaitu selisih
2
antara penerimaan pajak yang sesungguhnya dan yang potensial dan bagaimana tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Pajak negara yang dikenakan sampai saat ini masih berlaku dan memberi masukan yang cukup besar bagi pendapatan negara, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang- undang Dasar 1945, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang menguntungkan. Disamping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya, oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehak Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dikenakan terhadap objek fisik properti, tetapi dikenakan terhadap perolehan hak atas properti ( tanah dan atau bangunan). Dilihat dari sistem self assessment, Surat Setoran BPHTB (SSB) berfungsi sebagai media pertanggung jawaban wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak diberi
3
kebebasan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dengan cara mengambil, mengisi, menyetor pajak yang harus dibayar dan melakukan Validasi SSB dengan melengkapi syarat-syarat administrasi perpajakan (wajib mencantumkan NPWP atas tranksaksi diatas 60.000.000,00). Bertitik tolak dari sistem self assessment di atas, salah satu tolak ukur untuk mengetahui perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban perpajakan dan administrasi perpajakan dengan mencantumkan NPWP pada saat Validasi SSB (BPHTB), serta melakukan Validasi SSB (BPHTB) setelah menghitung dan membayarkan pajak yang terhutang, semakin tinggi partisipasi wajib pajak memenuhi persyaratan administrasi perpajakan (mencantumkan NPWP atas tranksaksi diatas 60.000.000,00), diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Selama ini wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP secara manual. Namun, belakangan ini cara tersebut dianggap menyulitkan wajib pajak, salah satu cara yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yaitu melakukan penerapan teknologi informasi dalam proses pelayanan pajak. Ditjen Pajak meluncurkan Produk eRegistration atau electronic Registration system, yaitu pendaftran NPWP secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang rel time. Adanya fasilitas ini, wajib pajak akan mendaptkan kemudahan antara lain pendaftran NPWP melalui media yang terhubung secara online sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan serangkaian prosedur manual seperti yang selama
4
ini dilakukan (News Indo Pos: 2008 dalam http:// www. Pajak2000.com/news _print.php?id=22). Melatarbelakangi pendaftran NPWP secara online, Ditjen pajak menjadikan pendaftaran wajib pajak sebagai yang pertama yang menggunakan implementasi
sistem
e-Registration
dikarenakan
untuk
meningkatkan
efisiensi/memangkas birokrasi yang berbelit sehingga apabila e-Registration ini berhasil diterapkan dalam pendaftaran NPWP yang digunakan sebagai alat administrasi perpajakan, maka prosedur yang lain pun di harapkan bisa diterapkan sistem e-Registration. Menurut
Hadi Purnomo (2005:2), alasan kuat Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) melakukan inovasi layanan di bidang administrasi perpajakan, yaitu: a. Untuk Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan
teknologi
informasi
yang
demikian
pesat
telah
menyebabkan layanan administrasi secara manual yang ada selama ini sudah tidak efisien, tidak menghemat waktu dan cenderung birokratis. Ditjen Pajak memandang perlunya sebuah alternatif baru untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. b. Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Kepada Masyarakat Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dengan sejumlah sanksi hukum didalamnya maka layanan prima kepada masyarakat sudah menjadi keharusan. Jika layanan buruk terdapat lembaga publik. Maka konsekuensi yang ditimbulkan akan luas.
5
c. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan adanya kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran serta pelaporan pajak maka hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. d. Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bagi Negara Dengan adanya inovasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian
mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Dirjen Pajak
No.35, e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB, serta dampaknya Terhadap Pembuatan Kartu NPWP belum banyak dilakukan, dikarenakan Peraturan dan program eRegistration tersebut masih tergolong baru di kalangan Wajib Pajak, ketentuannya mulai berlaku sejak 7 Desember 2004 pendaftaran NPWP dilakukan melaui internet (e-registration) berdasarkan KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 Nopember 2004. Penelitian sebelumnya, dilakukan oleh Riyadul Zanah (2005) mengenai analisis realisasi anggaran BPHTB dan Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua. Penelitian tersebut berkisar untuk mengetahui realisasi penerimaan BPHTB dan kepatuhan penggunaan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua. Penelitian yang dilakukan oleh Riyadul Zanah tersebut tergolong dalam bentuk penelitian deskriptif analisis, karena hanya membahas data realisasi penerimaan BPHTB dan penggunaan NPWP.
6
Penelitan lainnya dilakukan oleh Tri Juwita (2006) yang coba menganalisis penerapan teknologi informasi dalam proses pelayanan perpajakan di Indonesia dengan mengimplementasikan metode e-Registration terhadap kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan Tri juwita hampir sama dengan yang dilakukan Riyadul Zanah, keduanya sama-sama menjelaskan pada kepatuhan wajib pajak menggunakan NPWP dalam setiap administrasi perpajakan. Paparan di atas membuat penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian lebih menekankan pada penerapan peraturan Dirjen Pajak dan membandingkan antara sebelum dan sesudah digunakannya program e-Registration dalam pencantuman NPWP saat validasi yang dikaitkan kepada Kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus ingin mengetahui dampak efektifitas dari penerapan Peraturan DJP No.35 Tahun 2004 dan e-Registration terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP, petugas bagian validasi BPHTB pada Kantor Pelayanan Pajak menyatakan dengan adanya ketetapan penggunaan NPWP atas tranksaksi SSB BPHTB di atas Rp 60.000.000,00 tentu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama dalam validasi BPHTB, karena wajib pajak terlebih dahulu harus membuat NPWP, sementara itu di sisi lain sekarang pendaftaran dan pembuatan NPWP di buat semudah mungkin, sejauh ini besarnya pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Regisration terhadap kepatuhan wajib pajak belum dapat diketahui secara pasti.
7
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Pengaruh
Penerapan
Peraturan Dirjen Pajak No 35 Tahun 2004, e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP Dalam Melakukan Validasi SSB (BPHTB), Serta Dampaknya Terhadap Pembuatan Kartu NPWP ( Studi kasus KPP Pratama Serpong)”.
B. Perumusan Masalah Perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apakah Peraturan Dirjen Pajak No.35 Tahun 2004 dan e-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB). 2. Apakah Peraturan Dirjen Pajak No.35 Tahun 2004, e-Registration dan kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB) berpengaruh terhadap Pembutan katu NPWP.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan setelah adanya Peraturan Dirjen Pajak No.35 Tahun
8
2004
dan
e-Registration
terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak
mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB). b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan setelah adanya Peraturan Dirjen Pajak No.35 Tahun 2004, e-Registration dan kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB) terhadap pembuatan kartu NPWP. 2.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: a. Bagi Penulis Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui telah diterapkannya
Peraturan Dirjen Pajak No.35 Tahun 2004 dan
program e-Registration yang merupakan wujud dari reformasi peraturan dan modernisasi perpajakan yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara online dalam usaha penertiban administrasi perpajakan. b. Bagi Direktorat Jendaral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Memberi masukan kepada Direktorat Jendaral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentang seberapa maksimal penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 Tahun 2004 dan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan berbagai program yang diluncurkan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi
9
wajib pajak. dalam usaha penertiban administrasi perpajakan sebagai wujud dari reformasi perpajakan. c. Bagi Pembaca Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penelitian lebih lanjut pada bidang perpajakan serta dalam rangka untuk pengembangan ilmu.
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pajak 1. Definisi Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi Pajak, diantaranya: Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Siti Resmi, 2007:1). Kemudian
definsi
diatas
disempurnakan
oleh
R.
Santoso
Brotodiharjo, (2004:5), sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiyai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat. “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Siti Resmi, 2007:1).
11
Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani, (2006:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Ciri-ciri yang melekat pada Definisi Pajak: 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 2. Fungsi Pajak Terdapat 2 fungsi pajak, diantaranya: a.
Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan.
12
b.
Fungsi Regulerend (mengatur) Artinya
pajak
merupakan
alat
untuk
mengatur
atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, juga dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 3. Hukum Pajak a.
Hukum Pajak Material merupakan hukum yang membuat normanorma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak yang dikenakan.
b.
Hukum Pajak
Formal
memuat
peraturan
mengenai
cara
merealisasikan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. 4. Jenis Pajak Tiga macam pengelompokan pajak berdasarkan jenisnya: a.
Menurut Golongannya Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan pada pihak ketiga.
b.
Menurut Sifatnya Pajak Subjektif adalah merupakan pajak yang pengenaannya didasarkan memperhatikan pada keadaan subjeknya. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memfokuskan pada objeknya
13
baik berupa benda, keadaan perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak tanpa memperhatikan subjeknya. c.
Menurut Lembaga Pemungutannya Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.
B. Konsep Dasar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. b. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. c. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengolahan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
14
Pelaksanaan BPHTB melibatkan para pejabat terkait; antara lain: PPAT/Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Lelang (BUPLN), KPPBB (Dit Jen Pajak), dan Instansi terkait lainnya.
2. Dasar Hukum Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah undang –undang Nomor 21 tahun 1997, yang berlaku mulai tanggal 1 januari 1998, Undang-undang ini menggantikan Organisasi Bea Balik Nama Staatsbald 1924 nomor 291, dan telah disempurnakan kembali menjadi UU No. 20 tahun 2007. Peraturan pelaksana izinnya yang mendukung realisasi UndangUndang ini antara lain: a. Peraturan Pemerintah RI No. 113 Tahun 2000 tentang penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB. b. Keputusan Menteri Keungan RI No.516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB. c. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB. d. Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-21/PJ.6/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPHTB dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran BPHTB (SSB).
15
e. Keputusan Menteri Keuangan RI No.181/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. f.
Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-22/PJ.6/1997 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan BPHTB.
g. Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah. h. Peraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. i.
Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-35/PJ.6/2006 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Subjek Pajak dan Objek Pajak a.
Subjek Pajak Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB.
b.
Objek Pajak Dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
16
(1) meliputi: 1) Pemindahan hak karena: a. Jual beli b. Tukar menukar c. Hibah d. Hibah wasiat Adalah suatu penetapan terhadap wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. e. Waris f.
Pemasukan dalam perseroaan atau badan hukum lainnya Adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau badan kepada
Perseroan Terbatas atau badan
hukum lainnya sebagai penyertaan modal
pada Perseroaan
Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan Adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. h. Penunjukan pembeli dalam lelang Adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.
17
i.
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
j.
Penggabungan usaha Adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung.
k. Peleburan usaha Adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. l.
Pemekaran usaha Adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang sama.
M. Hadiah Adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
18
2)
Pemberian hak baru karena:
a. Kelanjutan pelepasan hak Adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. b. Diluar pelepasan hak Adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: 1)
Hak milik Adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak milik hapus apabila: a) Tanahnya jatuh pada negara 1. Karena pencabutan hak untuk kepentingan umum 2. Karena
penyerahan
dengan
sukarela
oleh
pemiliknya 3. Karena ditelantarkan 4. Karena dialihkan kepada orang asing
19
b) Tanahnya musnah 2) Hak guna usaha Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai laangsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. 3) Hak guna bangunan Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku. 4) Hak pakai Adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang, dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya
oleh
pejabat
yang
berwenang
memberikannya. 5) Hak milik atas satuan rumah susun Adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dari terpisah. 6) Hak pengelolaan Adalah hak untuk menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
20
Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No,29 Tahun 2000 telah disebutkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan azas perwakilan timbal balik. b. Negara
untuk
penyelenggaraan
pemerintah
dan/atau
untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. c. Badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. e. Orang pribadi atau badan karena wakaf. f.
Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Objek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak hak pengelolaan, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 5%. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
21
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat 2, NPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebesar: a. Harga tranksaksi, dalam hal: jual beli. b. Nilai pasar objek pajak, dalam hal. 1) Tukar Menukar 2) Hibah 3) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 4) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak 5) Peralihan hukum karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
6) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. c. Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, dalam hal: Penunjukan pembeli dalam lelang. d. Nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) apabila NJOP PBB belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh menteri keuangan RI
.
22
5. Nilai Perolehsan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional dan dibedakan antara perolehan hak karena waris, dan hibah wasiat dengan besarnya NPOPTKP dalam hal perolehan hak karena perbuatan dan peristiwa hukum lainnya. Mengingat adanya perbedaaan tingkat perekonomian antar daerah. Maka penetapan besanya NPOTKP dapat dibedakan antar daerah satu dengan daerah lainnya sesuai dengan semangat Otonomi Daerah yang lebih memberikan kewenangan kepada Daerah/ Kabupaten/ Kota untuk mengatur sendiri rumah tangganya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.516/KMK.04/2000 tentang cara penetuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak BPHTB dan Pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 2000 tentang BPHTB, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000.000.,- kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, temasuk suami/ istri NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,-. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.444/ WPJ.08/2002 telah ditetapkan bahwa NPOPTKP di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Pratama Serpong sebesar Rp. 30.000.000,- atas semua tranksaksi atau pemberian hak, kecuali dalam
23
hak perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat, dan telah ditetapkan dalam hal perolehan hak karena waris dan hibah wasiat sebesar Rp. 150.000.000,-. 6. Menentukan Besarnya BPHTB Terutang a. Besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak.
BPHTB = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak x Tarif = NPOPTKP x Tarif = (NPOP-NPOPTKP) x 5% Contoh: Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp. 60.000.000,- NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,- maka besarnya pajak yang terutang yaitu: NPOP
= Rp 60.000.000,-
NPOPTKP
= Rp 30.000.000,-
Maka NPOPKP
= Rp 30.000.000,-
Pajak (BPHTB) terhutang: Rp 30.000.000,- x 5% = Rp 1.500.000,b. Bila NPOP tidak dietahui atau lebih kecil dari dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dipakai sebagai dasar pengenaaan pajak BPHTB = NPOPKP x 5% = (NJOP PBB- NPOPTKP) x 5%
24
Contoh: Wajib Pajak “B” membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp. 40.000.000,- NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah sebesar Rp. 60.000.000,- dan NPOPTKP Rp 30.000.000.- maka pajak yang terutang yaitu: NJOP PBB
= Rp 60.000.000.-
NPOPTKP
= Rp 30.000.000,-
Maka NPOPKP
= Rp 30.000.000,-
Pajak BPHTB terhutang : Rp 30.000.000,- x 5% = Rp 1.500.000,c. Khusus untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat besarnya BPHTB adalah: BPHTB = (NPOPKP x 5%) x 50% Contoh: Wajib pajak memperoleh hak karena waris, sedangkan NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB digunakan sebagai dasar pengenaan: NJOP PBB
= Rp 200.000.000,-
NPOPTKP
= Rp 150.000.000,-
Maka NPOPKP
= Rp 50.000.000,-
Pajak (BPHTB) terhutang: Rp 50.000.000,-x 5% = Rp 2.500.000,Khusus untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat BPHTB yang seharusnya terutang sehingga menjadi:
25
Rp 2.500.000,- x 50% = Rp 1.250.000,7. Saat dan Tempat Pajak yang Terutang a.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), saat yang menentukan terutangnya pajak adalah: 1)
Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk: a) Jual beli b) Tukar-menukar c) Hibah d) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya e) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan f) Penggabungan usaha g) Peleburan usaha h) Pemekaran usaha i) Hadiah
2)
Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang,untuk lelang
3)
Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk putusan hakim
4)
Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, untuk hibah wasiat dan waris
5)
Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk: a) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
26
b) Pemberian hak baru diluar pelepasan hak Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). b. Sedangkan tempat pajak terutang adalah diwilayah: 1) Kabupaten Daerah Tingkat II, atau 2) Kotamadya Daerah Tingkat II, atau 3) Propinsi Daerah Tingkat I untk Kotamadya Administratif yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.
C. Penyampaian dan Validasi Surat Setoran Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sistem self assessment dimanan wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sekaligus melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan mengisi
Surat
Setoran
BPHTB
(SSB)
dan
melaporkannya
tanpa
mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
27
Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. SSB sekurang-kurangnya memuat jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, data Wajib Pajak, data tanah dan atau bangunan, penghitungan Wajib Pajak, dan jumlah pembayaran. Dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terhutang nihil, maka wajib pajak tetap mengisi SSB dengan keterangan nihil. BPHTB terutang nihil jika NPOP lebih kecil dari NPOPTKP. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah divalidasi dan dilaporkan ke Kantor Pajak, sangat berperan membentuk kepatuhan wajib pajak, sebab banyak wajib pajak yang beranggapan, kewajiban perpajakannya hanya sebatas pada pembayaran pajak, selain itu SSB (BPHTB) yang sudah di validasi penting digunakan untuk peningkatan hak atas suatu kepemilikan tanah dari Akta Jual-Beli, menjadi Sertifikat. Berikut proses validasi dan Pelaporan Pajak: a.
SSB yang telah dihitung dengan benar, oleh Wajib Pajak di bayarkan ke Bank yang telah bekerjasama dengan Kantor Pajak.
b.
Data-data pada SSB (BPHTB) ditulis sesuai dengan data yang ada di SPPT.
c.
Setelah SSB di bayar, Lampiran SSB (BPHTB), lampiran 1,3,5, divalidasi di Kantor Pajak Objek Pajak terdaftar.
d.
Pada saat melakukan Validasi SSB (BPHTB), wajib pajak
wajib
melampirkan, SPPT, Formulir Penyampaiaan, konsep Akta Jual Beli,
28
dan juga Mencantumkan NPWP, apabila tranksaksi di atas Rp.60.000.000,00. e.
Untuk Validasi SSB Jual Beli, Proses Penyelesaiannya 1 hari, sedangkan untuk proses Validasi SSB selain jual beli, proses penyelesaiannya selama 3 hari. Penyampaian SSB yang disampaikan ke KP PBB oleh wajib pajak
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. SSB dapat diperoleh di: a.
KP PBB setempat
b.
PPAT/Notaris
c.
Kantor Lelang Negara
d.
Kantor Pertanahan
e.
Kantor Cabang Bank BUMN
f.
Kantor Cabang Bank BUMD
g.
Subdinas Pendapatan Daerah Kotamadya A. Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Apabila seorang Wajib Pajak merasa, tidak mampu melunasi utang pajaknya, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 181/KMK.04/1999 tentang, pemberian pengurangan BPHTB, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat mengajukan pengurangan, dengan tiga alasan yaitu:
29
a. Kondisi Tertentu Wajib Pajak dengan Objek Pajak Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu: 1) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah
di
bidang
pertanahan
dan
tidak
mempunyai kemampuan secara ekonomis. 2) Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah. 3) Wajib pajak yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan (sebesar penghitungan BPHTB selain tanah ). Besarnya
persentase
pengurangan
akan
ditetapkan
berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif sebesar 50% dari pajak yang seharusnya terutang untuk wajib pajak. b. Kondisi Wajib Pajak dengan Sebab-Sebab Tertentu Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tetentu, yaitu: 1) Wajib pajak yang memperoleh hak atas
tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak pembayaran ganti rugi.
30
2) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 3) Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasioal sehingga wajib pajak harus melakukan resturkturisasi usaha atau utang usaha sesuai denagn kebijaksanaan pemerintah. 4) Wajib pajak yang melakukan Penggabungan Usaha ( merger) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penggabungan usaha dari Direktur Jendral Pajak. 5) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bancana alam atau sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak penandatanganan akta, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. 6) Wajib pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI, atau janda/duda PNS, TNI dan POLRI. Besarnya
pengurang
akan
ditetapkan
berdasarkan
pertimbangan yang wajar dan objektif sebesar 50% dari pajak yang seharusnya terutang wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter sehingga
31
harus melakukan rstrukturisasi usaha dan utang usaha, pengurangan yang diberikan sebesar 75% dari pajak yang terutang Wajib Pajak. c. Tanah dan Bangunan Untuk Kepentingan Sosial Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial mencari dan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. Maksudnya adalah 1) Tanah dan atau bangunan yang secara nyata tidak digunakan utuk mencari keuntungan seperti panti jompo, panti asuhan, dan rumah yatim piatu. 2) Tanah dan atau bangunan yang secara nyata digunakan untuk pendidikan. 3) Tanah dan atau banguanan yang digunakan untuk rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 50% dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak. B.
Ketentuan Bagi Pejabat Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah: a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris b. Kepala Kantor Lelang Negara c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya.
32
Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut a. PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti dan bangunan. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,untuk setiap pelanggaran. b. Kepala Kantor Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,- untuk setiap pelanggaran. c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotokopi pembayaran pajak (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan) dan menunujkan aslinya.
33
C. Sanksi a.
Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak, bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterngan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar, maka kepala KP PBB atas nama Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB kurang bayar (SKBKB), ditambah sanksi administasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.
b.
Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutang pajak, kepala KP PBB atas nama Direktur Jendaral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Kurang
Bayar
Tambahan
(SKBKBT)
apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah sanksi administarasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaaan.
34
D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Dasar Hukum Dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa: Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Kewajiban Mendaftarkan Diri Semua wajib pajak (orang pribadi, badan, dan BUT) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan sistem self assesment (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajak terutang) wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal pajak (Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Pasal 2 ayat1 Undang-Undang KUP). Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian akan pemisahan penghasilan dan harta. (Erly Suandy,2004).
35
Wajib Pajak Terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Fungsi NPWP 1. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan umtuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan. 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP; 4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam Surat Setoran Pajak; 5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan
mencantumkan
NPWP
dokumen-dokumen
yang
diwajibkan; Misal; - Dokumen Impor (PIB)- Dokumen Ekspor (PEB) 6. Untuk Keperluan Pelaporan SPT Masa dan Tahunan
.
36
c. Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Wajib pajak yang mempunyai kewajiban pajak (Orang pribadi, Badan, Bentuk Usaha Tetap) harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak diatur dalam KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001. Mulai 7 Desember 2004 pendaftaran NPWP dapat dilakukan melaui internet (eregistration) berdasarkan KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 Nopember 2004. 1) Pendaftaran NPWP Manual Pada dasarnya wajib pajak mengajukan permohonan NPWP dan akan terdaftar di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak ( Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU KUP). a) Tempat Tinggal (bagi WP Orang Pribadi) adalah: 1. Rumah Tetap orang pribadi berada, yaitu tempat tinggal orang pribadi tersebut beserta keluarganya sebagaimana tercantum dalm KTP. 2. Jika memiliki rumah pada 2 atau lebih wilayah kerja KPP, maka ditentukan berdasarkan pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. 3. Jika tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi tidak dapat ditentukan, maka dilihat dari tempat orang pribadi tersebut yang lebih lama ditinggali. 4. Bila masih juga tidak dapat ditentukan, maka fiskus dapat menentukan (menunjuk) tempat tinggal orang pribadi berada dalam
37
2 atau wilayah kerja KPP namun masih dalam 1 wilayah kanwil DJP, penentuan tempat tinggal dilaksanakan oleh Kakanwil yang terkait. Penentuan tempat tinggal dilakukan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I apabila tempat tinggal orang pribadi berada dalam 2 atau lebih wlayah kerja Kanwil DJP (Kep701/PJ./2001). Tempat Kedudukan Badan adalah: 1. Tempat kantor
pimpinan perusahaan dan pusat administrasi dan
keuangan berada sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Pendirian Perusahaan. 2. Dalam hal pusat adaministrasi dan keuangan terpisah dengan tempat kantor pimpinan perusahaan, maka tempat kedudukan berada di tempat kantor pimpinan perusahaan. b) Karakteristik Pendaftaran NPWP Manual 1. Wajib Pajak Masih harus berhubungan langsung dengan petugas pajak, dan memerlukan waktu luang untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. 2. Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data NPWP di Kantor Pelayanan Pajak, khususnya data lampiran NPWP. 3. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan wajib pajak dalam Formulir pengisian NPWP tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
38
4. Perekaman data NPWP membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. 5.
Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen NPWP
6.
Pemborosan kertas.
7.
Memperlambat pelayanan lainnya.
c) Tata Cara Pendaftaran NPWP Secara Manual Gambar 2.1 Pendaftaran NPWP Manual MEKANISME e-Registration
E-mail SKTS & NPWP
Konsentrasi Data Nasional
KP.DJP
Provider
e-registration
e-registration e-registration
Kios Pendaftaran
Warnet
KANWIL SKTS & NPWP
Form Aplikasi pendaftaran
KPP Kartu NPWP & SKT
KTP, KTP, KK, KK, SIUP SIUP DLL DLL
Wajib Pajak
KPP Kartu NPWP & SKT
Kantor Pos 1
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2005)
1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak, sesuai dengan tempat tinggal ( bagi WP Orang Pribadi ), atau tempat kedudukan badan. 2. Wajib Pajak lalu mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan peraturan perpajakan.
39
3. Wajib Pajak harus menandatangani serta menyampaikan kembali formulir pendaftarn NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. a) Data-data yang wajib dilampirkan dalam formulir pendaftaran NPWP 1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau Paspor, Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Instansi yang berwenang. 2) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, selain melampirkan syarat di atas juga melampirkan Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaaan Bebas dari Instansi yang berwenang. 3) Untuk Wajib Pajak Badan, selain syarat diatas juga melampirkan fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi BUT. 4) Bendaharawan sebagai pemungut/pemotong, melampirkan KTP dan surat penunjukan bendaharawan. 5) Joint
Operation
sebagai
WP
pemungut/pemotong,
melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama
sebagai joint
operation.
40
2) Pendaftaran NPWP Secara Elektronik (e-NPWP) a. Pengertian Elektronik NPWP adalah aplikasi (program komputer) yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak yang digunakan untuk mengadministrasikan data NPWP yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam Pendaftaran NPWP. b.
Pendaftaran NPWP Dengan Menggunakan Media Komputer. 1) Wajib Pajak masuk ke aplikasi e-Registration lewat http:// www.pajak.go.id. 2) Membuat Account Wajib Pajak. 3) Login ke Aplikasi e-Registration. 4) Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak. 5) Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis. 6) Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Menandatanganinya. 7) Mencetak Surat Keterangan Terdaftar ( SKTS ). 8) Untuk Mencetak Kartu NPWP, Wajib Pajak dapat Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftarkan diri.
41
Gambar 2.2 Mekanisme Pendaftaran NPWP Elektronik MEKANISME e-Registration
E-mail SKTS & NPWP
Konsentrasi Data Nasional
KP.DJP
Provider
e-registration
e-registration e-registration
Kios Pendaftaran
Warnet
KANWIL SKTS & NPWP
Form Aplikasi pendaftaran
KPP Kartu NPWP & SKT
KTP, KTP, KK, KK, Wajib SIUP SIUP DLL DLL Pajak
KPP Kartu NPWP & SKT
Kantor Pos 1
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2005)
c.
Fitur Pendaftaran NPWP Elektronik 1)
Aplikasi dibuat untuk mudah digunakan (User Friendl) dan dilengkapi dengan petunjuk pemakaian.
2)
Tampilan Aplikasi Mendekati Formulir Pendaftaran NPWP aslinya.
3)
Administrasi Data Pendaftaran NPWP a)
Membuat Account Wajib Pajak.
b)
Login ke Aplikasi e-Registration.
c)
Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak.
42
d)
Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis.
e)
Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Menandatanganinya.
f)
Mencetak Surat Keterangan Terdaftar ( SKTS ).
d. Karakteristik Pendaftaran NPWP dengan Media Elektronik 1)
Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP dan tidak berhubungan dengan Petugas Pajak.
2)
Waktu lebih cepat untuk merekam data pendaftaran NPWP, karena
pada prinsipnya Wajib Pajak merekam datanya
sendiri dan KPP hanya me”load”saja. 3)
Proses ”load” membutuhkan waktu yang lama karena jenis media yang digunakan.
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a. Dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa: Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah Kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata
43
usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendaral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jendaral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. b. NPWP atau Pengukuhan Secara Jabatan Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak ternyata orang pribadi atau badan
atau
Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak. c. Sanksi Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan
44
usahanya untuk dikukuhkan sebgai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
E. e-Registration 1.
Pengertian Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah tercapainya penerimaan yang optimal. Secara umum, kinerja penerimaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukan kecendrungan yang semakin meningkat. Untuk itu, Dirjen Pajak selalu berusaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui berbagai kegiatan seperti melaksanakan pemeriksaan, penyuluhan, perbaikan undang-undang pajak, pelayanan dan lain-lain. Sejak tahun 2004 Dirjen Pajak mulai menerapkan pendaftaran pajak dengan sistem elektronik yang dikenal dengan e-Registration. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan DJP dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada wajib pajak dengan harapan akan meningkatkan kepatuhan sehingga akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. e-Registration adalah layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mendaftar NPWP secara elektronik (on-line) dan real time melaui aplikasi pendaftaran NPWP berbasis Web.
45
Dengan menggunakan e-Registration para Wajib Pajak dapat: a. Mendaftar NPWP baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan, dan Joint Operation. b. Mendapatkan realtime acknowledgment (konfirmasi pelaporan pendaftaran), yang berarti Nomor Pokok Wajib Pajak langsung didapatkan. 2.
Dasar Hukum e-Registration a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001, tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak. b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 173/PJ./2004 tanggal 29 Nopember 2004, tentang Pendaftaran NPWP Secara Elektronik.
3.
Istilah-Istilah Dalam e-Registration a. Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP): Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan data-data pendaftaran NPWP secara elektronik Ke Direktorat Jenderal Pajak. b. Sertifikat Digital (digital certificate): Alat yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses pendaftaran NPWP (e-Registration) melalui Perusahaan Penyedia jasa aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.
.
46
c. NTPA (Nomor Tranksaksi Pengiriman ASP): Nomor identitas yang diberikan oleh ASP kepada WP yang melakukan proses e-Registration. d. Electronic Data Interchange (EDI): Electronic Data Interchange (EDI) merupakan transmisi langsung antara satu komputer dengan komputer yang lain diantara beberapa perusahaan atau organisasi yang berbeda dalam satu format terstruktur yang memungkinkan seluruh data dapat terbaca oleh semua komputer yang terhubung. 4.
Karakteristik Pendaftaran NPWP (e-Registration) a. Waktu lebih cepat, karena pada prinsipnya wajib pajak langsung me”load” data pendaftaran nya ke Database DJP tanpa melalui KPP. b. Proses
ini
ditindaklanjuti
dengan
proses
”download”
data
Pendaftaran NPWP ke KPP dimana WP terdaftar. c. Pengiriman data NPWP dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu yang ditentukan. 5.
Syarat Menggunakan e-R egistration Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Registration pengguna harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke Internet. b. Dalam PC tersebut telah terinstal / menggunakan Internet Explorer (IE) versi 5.5 atau yang lebih baru.
47
6.
Kirim Cetakan Permohonan Registrasi Wajib Pajak Ke KPP. Wajib Pajak mencetak dan menandatangani Permohonan Registrasi Wajib Pajak yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menyampaikan Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak tinggal secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama: 1)
30 (tiga puluh) hari sejak mengisi pendaftaran NPWP melalui e-Registration.
7.
Sistem Requirment Personal Computer dengan OS yang terdiri dari Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Modem dan Direct Line Phone.
8.
Dampak Positif Menggunakan e-Registration a. Layanan yang lebih cepat dan efisien Dengan
menggunakan
e-Registration,
pengguna
dapat
mempercepat proses transaksi, meningkatkan dan efisiensi, menekan biaya dan waktu. Dari segi kecepatan bertambah karena: 1) Pendaftaran tidak perlu dilakukan dengan menandatangani dan mengikuti antrian di Kantor Pelayanan Pajak karena pelaporan eRegistration proses real time dan dapat dilakukan setiap saat (24 jam sehari/7 hari seminggu).
48
2) Pengguna menerima konfirmasi untuk laporan-laporan yang telah dilakukan langsung pada saat laporan tersebut diterima di Direktorat Jenderal Pajak. 3) Pengguna
mendapatkan
kesempatan
akses
ke
berbagai
kemudahan dan informasi perpajakan seperti tax calculator, kurs pajak, peraturan pajak terkini dan informasi lainnya seputar pajak. Dari segi efisiensi akan meningkat karena: 1) Software/aplikasi yang disediakan untuk pengisian laporan pendaftaran memiliki fasilitas checking yang dapat mengurangi kesalahan. Kesalahan input dapat segera
di perbaiki/direvisi
pada saat pengisian data pada formulir pendaftran NPWP, tanpa harus menghapus dan mengganti kertas lembar formulir pendaftaran. 2) Tidak perlu
menyediakan tempat untuk menyimpan berkas-
berkas pelaporan karena sudah dalam bentuk elektronik. Dari segi biaya dan waktu karena: 1) Pengguna
akan
berkurang
biaya
operasionalnya
seperti
komunikasi, transport dan stasionary (mengurangi biaya untuk mencetak lampiran). 2) Waktu lebih sedikit dan biaya lebih rendah untuk pelaporan dan pemeliharaan data pajak.
49
b. Keamanan dan Kerahasiaan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasai (ASP) menggunakan bentuk security yang paling aman berdasarkan PKI Infrastructure. Data digital pendaftaran pajak yang terkirim
melalui jaringan
komunikasi akan mengalami proses acak (encryption) sehingga hanya sistem komputer DJP yang dapat menterjemahkan data acak tersebut. Verifikasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa dalam perjalanan data tersebut tidak mengalami perubahan dari data asli yang dikirim, untuk menjamin keabsahan data. c. Kemudahan dalam Penggunaan Mudah karena hanya memerlukan sambungan ke internet, akses melaui aplikasi e-Registration dari komputer, dan memasukan secret key dan langsung kirim (submit). Dari Website yyang dipilih akan mengeluarkan sebuah nomer acknowledgment berupa NTPA, yang akan digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) menerima dengan lengkap data yang dikirimkan pendaftar. Jikalau tidak diterima atau ditolak, disediakn informasi detail yang dapat membimbing pendaftar memperbaikinya. 9.
Dampak Negatif Menggunakan e-Registration. a. Biaya perangkat lunak yang mahal dan kebutuhan perangkat keras dengan kualifikasi yang lebih tinggi (masalah ini akan muncul terutama pada saat penerapan EDI).
50
b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum banyak menguasai dan harus dibayar lebih tinggi dari biasanya.
F. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35 Sasaran Reformasi administrasi perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35 adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti yang dinyatakan oleh Toshiyuki (2001:42) bahwa target akhir administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendapat tersebut didukung oleh Summers et al. (1991:45), bahwa dalam sistem ’’self assessment”, aktivitas utama administrasi perpajakan adalah untuk mengawasi kepatuhan dan meyakinkan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35 secara tidak langsung menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan untuk pengawasan kelengkapan administrasi perpajakan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2004 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terhadap pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam hal tranksaksi jual-beli dan lelang, wajib pajak wajib mencantumkan Nomor Pokok
51
2. Batasan NJOP dan NPOP yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam SSB oleh Wajib Pajak Oramg Pribadi adalah sebesar kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 3. Batasan PPh terutang yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam SSP oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk pembayarn PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 4. Berkenaan dengan hal di atas, diminta agar saudara melaukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, antara lain kepada masyarkat wajib pajak, Notaris PPAT, Badan Pertanahan Nasional, Bank Persepsi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya. 5. Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35 /PJ/2004 ini, agar saudara memberikan pelayanan pendaftaran
NPWP
kepada
Wajib
Pajak
sebaik-baiknya
dengan
memperhatikan jangka waktu penyelesaiaan. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Surat Edaran No SE-49/PJ/2004)
.
52
G. Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib aman dan teratur. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela menurut Silviani (2005:274-275), diperlukan rasa keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan berbagai peraturan dan prosedur perpajakan dan system pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak. Silviani (2005:1-5) berpendapat bahwa yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajaknnya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya pengelolaan pajak yang efisien, agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Silviani menambahkan variabel kepatuhan terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek yuridis meliputi ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada, aspek psikologis meliputi persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak, aspek sosiologis meliputi aspek sosial sistem perpajakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan hingga melaporkan
kewajiban
pajak
dengan
memenuhi
semua
persyaratan
administrasi perpajakan) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Adapun kepatuhan Wajib Pajak (WP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diartikan sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menghitung, menyetorkan, melaporkan serta melakukan validasi Surat
53
Setoran BPHTB (SSB) di Kantor Pelayanan Pajak, dengan memenuhi semua persyaratan administrasi perpajakan dalam melakukan validasi Surat Setoran BPHTB atau sifat patuh pada ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tujuan utama dari instansi perpajakan adalah menciptakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana: 1. Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak paham dan berusaha untuk memahami UU pajak, 2. Melaksanakan syarat administrasi perpajaknnya. 3. Mengisi formulir pajak dengan cepat. 4. Menghitung pajak tepat pada waktunya. Intinya untuk mendorong timbulnya kepatuhan (disiplin WP), maka harus diusahakan sedemikian rupa supaya WP dapat benar-benar memahami masalah perpajakan terutama berakitan dengan sistem self assessmen serta pelaksanaan administrasi perpajakannya.. Kepatuhan Materi BPHTB, meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penyampain SSB yang disampaikan ke KP PBB oleh Wajib Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal pemabayaran atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. b. Mencantumkan NPWP pada formulir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.(khususnya nilai tranksaksi yang diatas Rp 60.000.000,00)
54
c. Wajib Pajak harus meminta tanda tangan dari Notaris / PPAT, cap dari Bank pada saat menyampaikan SSB ke kantor Pajak. d. Wajib Pajak harus melunasi Pajak Bumi dan Bangunan, selama 10 tahun terakhir pada saat melakukan validasi SSB di Kantor Pajak. e. Wajib
Pajak
harus
melampirkan
dokumen-dokumen
terkait
(Sertifikat, STTS, Formulir Penyampaian, Print Tunggakan, SSP) pada saat melakukan validasi SSB di Kantor Pajak f. Wajib
Pajak
selalu
dapat
mempertanggung
jawabkan
dan
menjelaskan besarnya BPHTB yang harus dibayar. g. Wajib Pajak tidak memperoleh Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak. h. Wajib Pajak harus Melampirkan Lembar NTPN setiap penyampaian SSB. i. Wajib Pajak selalu memasukan SSB secara tepat waktu.
H. Pembuatan Kartu NPWP Sejak adanya reformasi perpajakan pada Tahun 1983, telah terjadi perubahan dalam sistem penomoran NPWP. Dalam rangka mendukung sistem administrasi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983. Beberapa masalah yang diduga muncul adalah pertama, apakah pencantuman NPWP, PKP PPN, dan Nomor Register dalam setiap melakukan tranksaksi pajak tidak merepotkan Wajib Pajak. Kedua, apakah petugas administrasi perpajakan tidak akan mengalami kesulitan dalam
55
mengidentifikasi wajib pajak yang mana yang telah melakukan tranksaksi, ketiga, apakah sistem penomoran NPWP dewasa ini cukup mendukung sistem administrasi perpajakan secara kesuluruhan, dan keempat, sudahkah wajib pajak memperoleh NPWP secara mudah. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak. Sistem pemberian NPWP sebelum diberlakukannnya reformasi perpajakan Tahun 1983, diatur dan dikelola oleh masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Dalam sistem yang lama antara kantor pusat dan cabang dari wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda. Sistem pemberian NPWP model lama ini dinilai tidak fleksibel, sebab apabila wajib pajak pindah kewilayah lain, NPWP yang dimilikinya tidak berlaku lagi. wajib pajak harus mengajukan NPWP baru ke Kanwil DJP setempat. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983, sistem penomoran NPWP tidak lagi dibuat oleh kanwil DJP, akan tetapi dibuat secara nasional. Pada tahun 1985 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983 mulai diberlakukan secara efektif. Pada saat diberlakukannya undang-undang tersebut ditemukan adanya kesulitan untuk mendeteksi wajib pajak mana yang telah melakukan pembayaran pajak dari Kantor Cabang yang sama dalam satu Kanwil DJP. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya Kantor Cabang dari suatu unit usaha yang sama, sedangkan NPWP Kantor Cabang tersebut adalah sama. Persoalan tersebut diatasi dengan menerbitkan Nomor Pengusaha Kena Pajak PPN(PKP PPN). Semua Wajib Pajak yang terkena
56
pajak PPN diwajibkan untuk mendaftar Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan PKP PPN dan Nomor Register Wajib Pajak. Dengan demikian setiap Kantor Cabang akan melakukan tranksaksi perpajakan, Kantor Cabang harus mencantumkan NPWP, PKP PPN dan Nomor Register, namun hal ini membuat orang masih enggan membuat kartu NPWP, kerena proses dan prosedurnya yang terbilang rumit, sehingga wajib pajak yang membuat kartu NPWP masih minim. Pada perkembangan selanjutnya Departemen Keuangan melalui DJP membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menjaring Wajib Pajak Membuat Kartu NPWP, karena sebagaimana kita ketahui NPWP sangat penting bagi sarana administrasi perpajakan. Kebijakan tersebut terbagi dalam dua bagian. 1. Kebijakan prosedur, Kebijakan prosedur adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini DJP berupa peraturanperaturan yang secara tidak langsung membuat Wajib Pajak harus
memiliki
NPWP,
dengan
adanya
kebijakan
ini
pertambahan pengguna NPWP mulai dirasakan. 2. Sedangkan kebijakan teknis adalah kebijakan-kebijakan yang mempermudah Wajib Pajak memiliki NPWP, untuk kebijakan teknis, kebijakan tersebut tertuang dan diatur dalam: a. KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak secara manual, pada dasarnya Wajib Pajak mengajukan permohonan NPWP dan akan terdaftar di
57
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak ( Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU KUP). b. KEP-173/PJ/2004 tanggal 29 Nopember 2004 Mulai 7 Desember 2004 pendaftaran NPWP dapat dilakukan melaui internet (e-registration). e-Registration adalah layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat mendaftar NPWP secara elektronik (on-line) dan real time melaui aplikasi pendaftaran NPWP berbasis Web. Kebijakan ini diharapkan membuat pengguna NPWP bertambah banyak, karena Wajib Pajak banyak diberikan kemudahan untuk mendapatkannya.
I.
Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis (hypotheses testing) umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Tipe hubungan antara dua variabel atau lebih dapat berupa hubungan korelasional, komparatif, dan hubungan sebab-akibat. Hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan.
58
Pada Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh markus, penelitian tersebut menggunakan variabel yang masih tergolong umum, berdasarkan hal tersebut yang diperkuat oleh teori-teori sebelumnya tanpa mengubah hubungan kausalitas anatar variabel, peneliti berusaha membuat variabel lebih spesifik dan menambahkan variebel lain di luar variabel sebelumnya yang bersifat residual (pengaruh variabel yang telah teridentifikasi oleh teori, tetapi tidak diteliti). Merumuskan Hipotesis dan persamaan struktural 1. Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. 2. Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB berpengaruh secara simultan dan signfikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP.
59
X1 = Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 X2 = e-Registration Y = Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB Z = Pembuatan kartu NPWP
ɛ2
ɛ2
X1
ρX1Z
Y
r12
ρzE2 ρyZ
Z
ρX2Z
X2 Sumber: Riduwan
1. Sub- Struktur 1 Y = ρx1y X1 + ρx2y X2 + ρyE1
X1
ρX1y ρX2Y
r12
ɛ1
ρyE1
Y
X2 Sumber: Riduwan Gambar 2.3 Hubungan Struktur X1 dan X2 terhadap Y
60
a) Pengujian secara individual sub struktur 1 a) Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Hipotesis statistik Ha : ρ x1 y > 0 Ho : ρ x1 y = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Ho : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. b)
e-Registation berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
Hipotesis statistik Ha : ρ x2 y > 0 Ho : ρ x2 y = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
61
Ho : e-Registration tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumakan NPWP dalam Validasi SSB. b)
Pengujian secara simultan sub struktur 1 ¾ Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Hipotesa secara statistik: Ha : ρx1y = ρx2y ≠ 0 Ho : ρx1y = ρx2y = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 dan e-Registration berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Ho : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 dan e-Registration tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
62
2. Sub-Struktur 2 Z = ρx1z X1 +ρx2z X2 +ρyz Y +ρzE2
X1
ɛ2
ρX1Z
Y
r1
X2
ρzE2 ρyZ
Z
ρX2Z
Sumber: Riduwan Gambar 2.4 Hubungan Struktur X1 dan X2 terhadap Z, dan Y terhadap Z
a) Pengujian secara individual sub struktur 2 a)
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP.
Hipotesa secara statistik: Ha : ρx1z > 0 Ho : ρx1z = 0
63
Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. Ho : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. b)
e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP.
Hipotesa secara statistik: Ha : ρx2z > 0 Ho : ρx2z = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. Ho : e-Registration tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. c)
Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB
Berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu
NPWP.
64
Hipotesa secara satistik: Ha : ρyz > 0 Ho : ρyz = 0 Hipotesa Bentuk kalimatnya: Ha : Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB berpengaruh secara signifikan terhadap
Pembuatan Kartu
NPWP. Ho : Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. b)
Pengujian secara simultan sub struktur 2 ¾ Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB berpengaruh secara simultan dan signfikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. Hipotesa secara statistik: Ha : ρx1z = ρx2z = ρyz ≠ 0 Ho : ρx1y = ρx2y = ρyz = 0
65
Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha :
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP.
Ho :
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP.
66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini penulis menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB serta dampaknya dalam pembuatan kartu NPWP. Sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang terdapat pada masing-masing kelurahan, yang masuk dalam wilayah KPP Pratama serpong,
baik yang namanya belum
terdaftar dalam SPPT, maupun yang sudah terdaftar dalm SPPT yang melakukan Validasi SSB (BPHTB) dalam rangka peningkatan hak atas pemilikan tanah dan bangunan dari Akta Jual Beli menjadi Sertifikat tanpa mencantumkan NPWP, dengan yang menacantumkan NPWP pada Kantor Pelayanan PBB Patama Serpong, serta jumlah pembuatan kartu NPWP, yang datanya didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Dalam Penulisan terdapat dua macam data yang dapat diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) berupa kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari data-data teoritis berupa literatur-literatur dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan (Indriantoro,2003:147).
67
Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa data sekunder, diantaranya meliputi: 1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, yang meliputi. a. Keadaan Geografis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. b. Struktur organisasi yang ada dalam KPP Pratama Serpong. 2. Data mengenai jumlah validasi SSB (BPHTB) yang dilakukan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (transaksi SSB diatas 60.000.000)
baik
dengan mencantumkan NPWP maupun tidak mencantumkan NPWP, dan jumlah pembuatan kartu NPWP. Sebelum dan setelah adanya peraturan DJP No.35 dan e-Registration. 3. Data mengenai jumlah Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang namanya belum terdapat dalam SPPT, maupun yang sudah terdaftar dalam SPPT yang diklasifikasikan berdasarkan kelurahan.
B. Metode Penentuan Sampel Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling), yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian, yaitu hanya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada kelurahan wilayah KPP Pratama Serpong yang melakukan Validasi SSB (BPHTB) tanpa mencantumkan NPWP yang berubah dengan mencantumkan NPWP, serta dampaknya terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP, jadi disini
68
indikatornya
adalah
penambahan/pengurangan
kepatuhan
dan
jumlah
pembuatan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.
C. Metode Pengumpulan Sampel dan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan, antara lain: 1. Studi Lapangan a. Pengamatan (observation), yaitu melakukan pengamatan atas objek data dan kronologis suatu kegiatan, merekam, menghitung, serta mencatat data yang diperoleh dari Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak. b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab yang dilakukan penulis kepada Fiskus dan Wajib Pajak mengenai pokok persoalan yang dibahas. 2. Studi Kepustakaan Untuk dapat memperoleh landasan konsep yang kuat agar dapat memecahkan
permasalahan,
maka
penulis
melakukan
tinjauan
kepustakaan dengan membaca literatur yang ada, yang berhubungan dengan topik penelitian.
D. Metode Analisis Metode
analisis
data
yang
dilakukan
dimulai
dengan
menyederhanakan dan mengelompokan data yang diperoleh agar tujuan pengujian kepatuhan ini dapat dianalisis lebih mudah. Data yang diperoleh
69
dikelompokan
per
kelurahan
menjadi
data
pengujian
kepatuhan
(menggunakan data berupa berkas SSB yang tertahan dan tanggal validasi SSB (BPHTB) atas transaksi SSB diatas 60.000.000, serta jumlah pembuatan NPWP dari jumlah Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada masing-masing kelurahan yang melakukan validasi
dengan menetapkan
kriteria patuh atau tidak patuh). Metode analisis data yang dilakukan menggunakan pengujian data statistik non-parametrik yaitu pengujian statistik dengan kondisi penelitian tertentu berdasarkan informasi dan sampel. Uji hipotesis diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer paket program SPSS V.12 (Singgih Santoso:2001). Metode statistik non-parametrik yang akan digunakan dalam pengujian dan sampel berpasangan ini adalah: 1. Metode Path Analysis Analysis pola hubungan antar variabel dengan tujuan
untuk
mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel eksogen terhadap variabel endogen Metode ini digunakan untuk pengujian kepatuhan Wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan data yang diperoleh bertipe nominal, (Riduwan, 2007: 2). Langkah-langkahnya adalah: a. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural Struktur: Y = ρx1y X1 + ρx2y X2 + ρyE1 Struktur: Z = ρx1z X1 +ρx2z X2 +ρyz Y +ρzE2 b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi
70
a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan persamaan strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan. Hipotesis: naik turunnya variabel endogen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel eksogen (X1 dan X2). a. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan. Hitung koefsien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan: Persamaan regresi ganda : Y = a + b1X1 +b1X2+E1 c. Menghitung Koefisien jalur secara simultan (keseluruhan) perhitungan dilakukan dengan memasukan data yang siap diolah kedalam SPSS dan hasilnya akan didapatkan pengujian secara simultan (keseluruhan), dan pengujian secara individu. Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut. Ha: ρx1y = ρx2y =………= ρx1k ≠ 0 Ho: ρx1y = ρx2y =………= ρx1k = 0 Kaidah pengujian signifikansi: Program SPSS a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05< Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05>Sig), maka Ho ditolak Ha diterima, artinya signifikan.
71
d. Menghitung koefisien jalur secara individu Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik berkut: Ha : ρx1y > 0 Ho : ρx1y = 0 e. Menguji kesesuian antar model f. Merangkum dalam tabel
E. Operasional Variabel Opersional variabel penelitian merupakan pendefinisian variabel yang digunakan dalam peneltian ini. Operasional variabel yang digunakan adalah sebagi berikut: 1)
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) adalah proses pemeriksaan SSB (BPHTB) beserta lampirannya mengenai apakah perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan berkas SSB (BPHTB) sudah dilakukan secara benar dan lengkap, kemudian pejabat
72
yang terkait akan menandatangani dan memberikan nomor pada lembar SSB. 2)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Pencantuman NPWP adalah proses pemberian nomor dalam administrsi
perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 3)
Peraturan Dirjen Pajak No.35 adalah Peraturan tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ini, peraturan ini secara tidak langsung menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan untuk pengawasan kelengkapan administrasi perpajakan.
4)
e-Registration adalah Layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mendaftar NPWP beserta lampirannya secara elektronik (on-line) dan real time melalui aplikasi penerimaan pendaftaran berbasis Web.
5)
Kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah kepatuhan Wajib Pajak BPHTB yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dalam validasi SSB mencantumkan NPWP atau sifat patuh atau ketaatan dalam melaksankan kewajiban perpajakan.
73
6)
Dampak kebijakan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration Sasaran Reformasi administrasi perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35 dan e-Registration adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti yang dinyatakan oleh Toshiyuki (2001:42) bahwa target akhir administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam rangka ingin mengetahui, apakah dengan adanya Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Regitration jumlah wajib pajak yang membuat kartu NPWP meningkat, atau sebaliknya, serta kepatuhan
dalam
menggunakan
NPWP
dalam
setiap
aktifitas
administrasi perpajakan.
74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Seiring dengan Visi Misi Direktorat Jendaral Pajak, peranan pelayanan sangat penting terutama kepada masyarakat wajib pajak, sebagaimana diketahui bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi semua lapisan masyarakat, sehingga secara nasional mempunyai nilai strategis dan mencerminkan kegotong royongan seluruh unsur masyrakat dalam pembiayaan pembangunan. Pada awalnya KPP Pratama Serpong hanya melayani kegiatan yang tidak terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena adanya tuntutan permintaan dari masyarakat, dan untuk mencapai target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Tangerang khususnya, maka di bukalah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong. Kantor
Pelayanan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
bertugas
melaksanakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bidang Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsinya antara
75
lain mengolah data Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Visi dan Misi yang terdapat pada KPP Pratama Serpong guna mencapai target Penerimaan Pajak: •
Visi KPP Pratama Serpong Menjadi Model Pelayanan Prima yang mendorong kepatuhan masyarakat Wajib Pajak yang akan menciptakan keberhasilan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.
•
Misi Fiskal KPP Pratama Serpong Mengamankan rencana penerimaan pajak dengan Efektifitas dan Efesiensi Tinggi di Wilayah Serpong.
•
Misi Kelembagaan KPP Pratama Serpong Meningkatkan kinerja berkelanjutan dalam rangka Teknokrasi Perpajakan dan Optimalisasi Pelayanan Publik. KPP Pratama Serpong Berlokasi di JL Raya Serpong Sektor VIII
Blok 405 No.4 BSD-Tangerang, pada awalnya KPP Pratama Serpong, wilayah kerjanya mencangkup 8 wilayah kecamatan, namun untuk mengefisienkan dan mengefektifitaskan kinerja pelayanan
maka sejak
setahun yang lalu, wilayah kerja KPP Pratama Serpong khususunya Pelayanan PBB, hanya mencangkup 4 kecamatan, sedangkan 4 kecamatan lain dipecah wilayah kerjanya ke KPP Tiga Raksa.
76
3. Strukutur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi suatu kantor pelayanan pajak bertujuan agar dalam pelaksakan tugas lebih tertib dan berdaya guna serta dapat diadakan evaluasi secara objektif terhadap setiap pelaksanaan. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama Serpong berada di bawah Kantor Wilayah DJP Banten dipimpin oleh kepala kantor dan mempunyai susunan oragnisasi yang terdiri dari: a. Sub Bagian Umum, yang dibagi lagi menjadi korlak Tata Usaha dan Kepegawaian, Korlak Keuangan, dan Korlak Rumah Tangga, Tugasnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana operasional: menyesuaikan tata letak ruang kantor guna mendukung suasana kerja pegawai dan pelayanan kepada Wajib Pajak menempatkan SDM optimal sesuai dengan lingkup pekerjaannya, didukung teknologi informasi yang handal. b. Seksi Pendataan dan Penilaian, yang dibagi lagi menjadi koordinator Pelaksanan (Korlak) Klasisfikasi, Korlak Pemutakhiran Data dan Korlak Monografi, tugasnya meningkatkan penguasaan objek atau subjek PBB dan BPHTB (sebagai Implementasi Knowing your taxpayer) melalui pembentukan basis data informasi objek dala rangka mendukung Smart Map, berkoordinasi dengan pihak terkait (BPN, Pemda, Telkom, PLN) guna tukar informasi penunjang, target penyelesian pembaharuan data objek pajak dalam kurun kurang 3 tahun; secara aktif melakukan pemutakhiran data guna menunjang
77
peningkatan pokok ketetapan PBB didukung data monografi yang memadai; melaksanakan penilaian baik secara massal maupun individual guna penerapan NJOP yang mendekati harga pasar. c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang dibagi lagi menjadi Korlak Pengolahan Data, Korlak Dukungan Komputer dan Korlak Pelayanan Terpadu. Tugasnya menyelasaikan proses pegolahan data atau updating dengan segera guna memperoleh hasil keluaran atau data yang sesuai dengan seharusnya, melakukan pemeliharaan basis data dan Teknologi informasi secara berkesinambungan guna mendukung atau menjaga kelancaran tugas. d. Seksi Penetapan, yang dibagi lagi menjadi Korlak Penetapan Pedesaan dan Perkotaan, Korlak Identifikasi dan Ekstensifikasi, tugasnya
adalah
menetapkan
Penetapan
PBB
secara
akurat;
menyerahkan SPPT dengan segera pada awal tahun pajak, sehingga wajib pajak dapat segera memenuhi kewajibannya. e.
Seksi Penerimaan, yang dibagi lagi menjadi Korlak TUP dan Restitusi, Korlak Pemantauan dan Pembagian Hasil. Tugasnya adalah mengupayakan secara intensif pengamanan penerimaan sehingga terlealisasi secara maksimal dan melebihi target, melalui kegiatan operasi jemput bola dan konfirmasi pembayaran kesetiap TP dan Bank Persepsi, sehingga diharapkan penerimaan dapat terlealisasi sebelum lewat jatuh tempo pembayarannya.
78
f. Seksi Penagihan, yang dibagi lagi menjadi Korlak Penagihan Aktif dan Korlak Tata usaha piutang. Tugasnya mengupayakan secara maksimal pencairan tunggakan baik secara persuasif maupun melalui enforcement
yang
terjadwal
secara
ketat
guna
pengamanan
penerimaan. Melalui kegiatan penyampaian himbauan, konfirmasi tunggakan hingga penagihan aktif (sita). g. Seksi Keberatan dan Pengurangan, yang dibagi lagi menjadi Korlak Pelaksana Keberatan dan Banding dan Korlak Pengurangan. Target meminimalisasi permohonan keberatan (sebagai cermin tingginya validitas data) dan pengurangan (sebagai cermin peningkatan kemampuan wajib pajak untuk membayar) serta target mempercepat penyelesainnya. h. Pelayanan Satu Tempat (PST) Mengupayakan meningkatkan kinerja pelayanan dalam memberikan informasi serta menerima keluhan wajib pajak, baik atas data maupun kemampuan membayarnya, dilengkapi tempat pembayaran guna memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan operasionalnya, KP PBB Pratama serpong didukung oleh sumber daya manusia sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.1 Data Pegawai di KPP PBB Pratama Serpong No Urut 1
Unit Kerja Kepala Kantor
Jumlah Gol Pegawai I 1
-
Gol II
Gol III
Gol IV
-
-
1
79
2
Seksi Subbagian Umum
11
-
7
4
-
3
Seksi Pedanil
13
-
9
4
-
4
Seksi DAI
7
-
3
4
-
5
Seksi Penetapan
7
-
2
5
-
6
Seksi Penerimaan
5
-
2
3
-
7
Seksi Penagihan
7
-
3
4
-
8
Seksi Keberatan dan Pengurangan
5
-
2
3
-
9
Jabatan Fungsional
2
-
-
2
-
Jumlah
58
-
28
29
1
sumber: Seksi Subbagian Umum KPP Pratama Serpong
Tugas Kantor Pelayanan PBB Pratama serpong adalah salah satu unit organisasi pelaksana fungsi Direktorat Jendaral Pajak yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah Kantor Wilayah DJP Banten yang melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang administrasi penerimaan negara dari sektor PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk wilayah kerja.
80
Tabel 4.2 Wilayah Kerja KP PBB Pratama Serpong NO
KECAMATAN 1.
KELURAHAN CIATER
2.
RAWA BUNTU
3.
CILENGGANG
4.
LENGKONG GUDANG TIMUR
1
SERPONG
5.
MEKAR WANGI
6.
BUARAN
7.
LENGKONG GUDANG
8.
PAKULONAN
9.
PAKUALAM
10. JELUPANG 11. LENGKONG WETAN 12. RAWA MEKAR JAYA 13. LENGKONG KARYA 14. SERPONG 15. PONDOK JAGUNG
2
PAMULANG
1.
PONDOK CABE ILIR
2.
BENDA BARU
3.
PONDOK BENDA
4.
BAMBU APUS
5.
PONDOK CABE UDIK
6.
KEDAUNG
81
3
PONDOK AREN
1.
PONDOK AREN
2.
JURANG MANGU TIMUR
3.
PERIGI BARU
4.
PONDOK KACANG BARAT
5.
PONDOK KARYA
6.
PONDOK BETUNG
7.
PONDOK KACANG TIMUR
8.
PERIGI
9.
JURANG MANGU BARAT
10. PONDOK PUCUNG 11. PONDOK JAYA
4
CIPUTAT
1.
CIPAYUNG
2.
CIPUTAT
3.
SARUA
4.
PONDOK RANJI
5.
JOMBANG
6.
SAWAH BARU
7.
SAWAH
8.
CEMPAKA PUTIH
9.
REMPOA
10. PISANGAN 11. SARUA INDAH 12. CIRENDEU 13. RENGAS Sumber: Help Desk PBB
KP
PBB
Pratama
Serpong
mempunyai
fungsi
dalam
melaksanakan tugasnya antara lain: a. Pendapatan objek dan subjek pajak dan penilain objek Pajak Bumi dan Bangunan.
82
b. Pengolahan dan penyajian data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. c. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. d. Penatausahaan
piutang
pajak,
penerimaan,
penagihan,
serta
penyelesaian, restitusi pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. e. Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, dan Penatausahaan Banding. f. Pembetulan surat ketetapan pajak g. Pengurangan Sanksi Pajak. h. Pemeriksaan sederhana dan penetaapan sangsi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. i.
Pelaksanaan administrasi KP PBB. Adapun jenis pelayanan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di
KP PBB Pratama Serpong, yaitu terlampir (Lampiran 1). Untuk memperlancar pelayaan tersebut, maka wajib pajak harus mematuhi tata cara pengajuan permintaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut: a. Pelayanan PBB di ajukan tertulis oleh Wajib Pajak, kecuali hal yang sifatnya konsultasi. Dalam hal Wajib Pajak berhalangan, dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan surat kuasa.
83
b. Permintaan
pelayanan
harus
didukung
oleh
dokumen
yang
dipersyaratkan sesuai jenis pelayanan. c. Berkas
permintaan
pelayanan
diserahkan
langsung
kepada
lokrt/petugas di tempat Pelayanan Satu Tempat (PST) atau dikirim Via Kantor Pos.
B. Hasil Dan Pembahasan 1. Analisis Kualitatif Data-data yang berhasil dikumpulkan sebagai bahan pendukung dalam analisis kualitatif dapat diikhtisarkan sebagai berikut: a. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berjumlah 50 sampel yang merupakan
termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serpong. b. Data yang terseleksi menjadi objek penelitian tersebut, diperoleh dari data yang diinput oleh salah satu pihak (bagian) Pengolahan Data dan Informasi perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Data yang diperoleh dibagi dalam beberapa jenis data, yaitu: 1) Pencantuman NPWP pada saat melakukan validasi SSB (BPHTB) yang dilakukan wajib pajak yang mewakili tiap-tiap kelurahan, yang termasuk wilayah kerja KPP Pratama Serpong. Data berdasarkan setelah penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan eRegistration.
84
2) Jumlah pembuatan kartu NPWP pada wajib pajak yang mewakili tiap-tiap kelurahan yang termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Data berdasarkan setelah penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration. 3) Jumlah Wajib Pajak yang mewakili tiap-tiap kelurahan yang termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang melakukan pendaftaran secara online. Data berdasarkan setelah penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan eRegistration. 4) Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan mewakili tiap-tiap kelurahan yang termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Hasil dari penelitian berdasarkan analisis kualitatif berupa Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB serta dampaknya dalam pembuatan kartu NPWP adala sebagai berikut: a. Mekanisme Pendaftaran NPWP secara online / e-Registration. 1) Wajib Pajak masuk ke aplikasi e-Registration lewat http:// www.pajak.go.id. 2) Membuat Account Wajib Pajak. 3) Login ke Aplikasi e-Registration. 4) Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak.
85
5) Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis. 6) Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Menandatanganinya. 7) Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKTS). 8) Untuk Mencetak Kartu NPWP, Wajib Pajak dapat Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftarkan diri. b. Keamanan dan Jaminan Terhadap Data DJP memberikan jaminan bahwa data pendaftran yang dikirmkan melaui e-Registration tidak akan mengalami perubahan atau kerusakan selama proses pengiriman. DJP telah menyiapkan perangkat pengaman data berupa: a. File yang terkirim tidak langsung masuk dalam database atau bank data hal diatas dapat memperkecil resiko kerusakan ynag terjadi dalam perjalanan menuju bank data yang ada yang ada di DJP. b. Sistem pengacakan data selama dalam proses pengiriman Data angka atau huruf diubah oleh sistem menjadi sebuah kode yang acak (proses enkripsi) kemudian pada saat data tiba di komputer server kode acak tersebut kembali dirubah menjadi data angka dan huruf yang dapat dimengerti (proses deskripsi).
86
c. Dampak Positif dan Negatif Dampak Negatif Sistem manual: 1) Bagi Wajib Pajak Sistem manual memiliki kebutuhan yang tinggi akan waktu, personel dan biaya, Wajib Pajak harus mengantarkan SKTS ke KPP untuk dapat kartu NPWP. 2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) a) Menerima berkas yang begitu banyak. b) Memasukan data ke dalam database komputer secara manual . c) Mengirimkan ke DJP melalui internet. Dampak positif e-Registration: 1) Proses pendaftran NPWP yang cepat 2) Data Pendaftaran NPWP dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. 3) Efisiensi personel dan biaya.
2. Analisis Kuantitatif A. Deskripsi Objek Penelitian Objek penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 dan eRegistration
yang
berpengaruh
terhadap
Kepatuah
Wajib
Pajak
mencantumkan NPWP dalam melakukan Validasi SSB (BPHTB) serta
87
dampaknya terhadap pembuatan kartu NPWP yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Serpong, diambil sampel sejumlah 50 kelurahan yang masuk wilayah kerja KPP Pratama Serpong. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini menggunakan metode pengujian sebagaimana disajikan berikut ini: Pengujian
Kepatuhan
Wajib
Pajak,
dan
Dampak
Terhadap
Pembuatan Kartu NPWP Menggunakan Metode Path Analysis Kepatuhan Wajib Pajak dalam mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB) dan dampak terhadap pambuatan kartu NPWP dibagi menjadi dua, yaitu pada saat sebelum adanya Peraturan Dirjen Pajak No.35, pendaftran NPWP secara manual (sebelum e-Registration) dan pada saat setelah adanya Peraturan Dirjen Pajak No.35, pendaftran NPWP secara elektronik (setelah e-Registration). Kepatuhan dilihat dari Jumlah Wajib Pajak yang mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB) per-kelurahan yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dari tahun ke tahun. Begitu pula dampak Peratuaran Dirjen Pajak No.35, eRegistration terhadap pembuatan kartu NPWP dilihat dari Jumlah NPWP per-kelurahan yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dari tahun ke tahun. Pendaftaran NPWP secara manual yaitu Wajib Pajak, mendaftar NPWP sesuai domisilinya langsung. Dalam pendaftran NPWP secara Manual terdapat interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan aparat pajak (fiskus). Dalam pendaftaran NPWP harus disertai seluruh lampiran
88
yang mendukung dalam pengisian pendaftaran NPWP, lampiran pendukungnya berjumlah sangat banyak sehingga pendaftran NPWP ini sedikit merepotkan. Pendaftaran NPWP secara elektronik (e-Registration) yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam pendaftaran NPWP. Berikut ini disajikan hasil olah data dan kategori kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan Validasi SSB serta dampaknya terhadap pembuatan kartu NPWP: Tabel 4.3 Rincian Jumlah Sampel Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
P.Cabe Ilir
Peraturan DJP No35 (X1) 788
eRegistration (X2) 792
Kepatuhan WP (Y1) 792
Pembuatan kartu NPWP (Y2) 800
2
B.Baru
796
802
802
700
3
P.Benda
800
806
808
650
4
Pam.Timur
806
812
814
530
5
Pam.Barat
816
818
826
528
6
B.Apus
818
824
828
535
7
P.Cabe Udik
824
826
834
545
8
Kedaung
828
838
840
550
9
Cipayung
840
850
856
555
10
P.Ranji
852
862
872
560
No
Nama WP/PKP
1
89
11
Sarua
860
864
882
570
12
Ciputat
862
872
892
580
13
Jombang
868
882
898
580
14
Rengas
878
890
910
590
15
Sawah Baru
896
906
920
595
16
Sawah
900
908
938
600
17
Cempaka Putih
908
920
948
595
18
Rempoa
894
904
936
610
19
Pisangan
900
908
946
615
20
Sarua Indah
908
914
954
630
21
Cirende
910
918
956
635
22
P.Aren
918
924
966
640
23
J.Mangu Timur
922
934
970
580
24
P.Btung
930
938
980
560
25
P.Kcang Timur
938
946
992
550
26
J.Mangu Barat
940
950
1000
600
27
P.Pucung
946
954
1010
660
28
P.Jaya
952
958
1016
680
29
Perigi
954
960
1020
700
30
Perigi Baru
962
964
1028
705
31
Pndk. Kacang Barat P.Karya
964
966
1032
720
966
972
1036
730
32
90
33
Pndk.Kacang
972
974
1044
735
34
Ciater
976
978
1052
740
35
R.Buntu
978
980
1054
750
36
Cilenggang
980
986
1062
760
37
L.Gudang T
982
994
1070
780
38
Mekar Wangi
986
996
1074
785
39
Buaran
998
1008
1088
790
40
L.Gudang
1002
1008
1094
800
41
Pakulonan
1008
1010
1102
810
42
Jelupang
1012
1014
1108
815
43
L.Wetan
1016
1018
1112
820
44
R.Mekar Jaya
1018
1020
1116
835
45
L.Karya
1022
1024
1120
840
46
Serpong
1024
1026
1124
845
47
P.Jagung
1026
1028
1130
900
48
P.Jagung T
1030
1030
1136
845
49
Paku Jaya
1032
1032
1140
885
50
Pakualam
1038
1034
1148
750
Sumber : Data Sekunder yang diolah
91
B. Pengujian Hipotesis Pada tabel 4.3 di atas dapat diuji dengan metode analisis jalur (path analysis), analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Imam Ghozali, 2005:160), antara lain sebagai berikut: a. Uji Koefisien Determinasi Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh variabel-variabel independen, yaitu Peraturan DJP No.35 (X1) dan eRegistration (X2) dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu: Kepatuhan wajib pajak (Y1). Hasil uji koefisien Adjusted R Square disajikan pada tabel 4.4. 1. Sub- Struktur 1 Y = ρx1y X1 + ρx2y X2 + ρyE1
ρX1y
X1 ρX2Y
r12
ɛ1
ρyE
Y
X2 Sumber: Riduwan Gambar 4.1 Hubungan Struktur X1 dan X2 terhadap y
92
Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary
Model 1
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
,999(a)
,998
,998
4,884
a Predictors: (Constant), e-Registration (x2), Penerapan Peraturan DJP (X1) b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : Data sekunder yang diolah
Pada tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai koefesien Adjusted R Square
adalah sebesar 0,998, hal ini berarti 99,8% variabel kepatuhan
wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB dapat dijelaskan oleh peraturan DJP No.35 dan e-Registration. Sedangkan sisanya (100% - 99,8% = 0,2%) dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini, dengan adanya peraturan DJP No.35 memaksa wajib pajak untuk
memiliki
NPWP,
sedangkan
e-Registration
mempermudah
seseorang untuk memiliki membuat NPWP. Seperti telah di bahas dalam bab sebelumnya variabel faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada 3 yaitu, aspek yuridis, aspek psikologis (kesadaran), dan aspek sosilologis, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Marcus (STAN, 2005) kesadaran dari wajib pajak sendiri sangat berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu mencapai 14%, hal ini diperkuat oleh kondisi nyata di lapangan yang di hadapi penulis bahwa kesadaran dari wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jadi selain peraturan DJP No.35 dan e-Registration kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB juga dipengaruhi kesadaran wajib pajak itu sendiri yang mencapai 93
0,2%. Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.4 sebesar 0,999 menunjukan bahwa hubungan antara peraturan DJP No.35, e-Registration dengan kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi diatas 0,5, dan hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Marcus (STAN, 2005). b. Pengujian secara individual sub struktur 1 (Uji t) a. Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Hipotesis statistik Ha : ρ x1 y > 0 H0 : ρ x1 y = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya : Ha :
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
Ho :
Penerapan
Peraturan
Dirjen
Pajak
No
35
tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. b. e-Registation
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
94
Hipotesis statistik Ha : ρ x2 y > 0 H0 : ρ x2 y = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha :
e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
Ho :
e-Registration
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumakan NPWP dalam Validasi SSB. Tabel 4.5 Coefficients(a) Hasil Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)
Model
B 1
Standardize d Coefficients
Unstandardized Coefficients Std. Error
t
Sig.
Beta
(Constant)
-342.893
10.216
-33.565
.000
Peraturan
1.827
.189
1.266
9.670
.000
eregistration
-.394
.193
-.267
-2.042
.047
a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : Data sekunder yang diolah
Tabel koefesien merupakan hasil pengujian antara variabel dependen kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP pada saat melakukan validasi SSB dengan variabel independen secara individu parsial yang dilakukan uji t, hasil pengujian tersebut adalah: 1) Hasil pengujian variabel Peraturan DJP No.35 mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000,
95
maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi Peraturan DJP No.35 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB). 2) Hasil pengujian e-Registration mempunyai nilai signifikan 0,047 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,047, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (BPHTB). c. Pengujian secara simultan sub struktur 1 a. Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan e-Registration berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Hipotesa secara statistik : Ha : ρx1y = ρx2y ≠ 0 Ho : ρx1y = ρx2y = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha :
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 dan eRegistration berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB.
96
Ho :
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 dan eRegistration tidak signifikan
berpengaruh secara simultan dan
terhadap
kepatuhan
Wajib
Pajak
Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB. Tabel 4.6 ANOVA(b)
Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
Df
Mean Square
560043.266
2
280021.633
1121.214
47
23.856
561164.480
49
F 11738.18 6
Sig. .000(a)
a Predictors: (Constant), e-Registration (X2), Penerapan Peraturan DJP (X1) b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : Data sekunder yang diolah
Pada tabel Anova diperoleh nilai F sebesar
11738,186
dengan nilai
probabilitas (sig) = 0,000, karena nilai sig < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu , pengujian secara individual dapat dilakukan. Kerangka hubungan kausal empiris antara X1 dan X2 terhadap Y dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut. Struktur: Y
= ρx1y X1 + ρx2y X2 + ρyE1 = 1,266 X1 + (-0,267) X2 + 0,044 E1
R Square
ρyE
=
= 0,998 1 − 0,998 = 0,002 =0,044
97
ɛ1= 0,044
X1
ρX1y = 1,266
r12
ρyE1
Y
ρX2Y = -0,267 X2
Sumber: Data Sekunder yang diolah Gambar 4.2 Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris X1 dan X2 terhadap Y
Memaknai Hasil Analilis Jalur Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur struktur tersebut, maka memberikan informasi secara objektif sebagai berikut: 1. Besarnya pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1) yang secara
langsung
mempengaruhi
Kepatuhan
Wajib
Pajak
mencantumkan NPWP dalam validasi SSB (Y) adalah 1,266
2
=
1,602756, dengan nilai probabilitas Sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 maka pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB adalah signifikan. 2. Besarnya pengaruh e-Registration (X2) yang secara langsung mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB (Y) adalah − 0,267
2
= 0,071289, dengan nilai
probabilitas Sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,047 maka pengaruh e-
98
Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB adalah signifikan. 3. Besarnya pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1) dan e-Registration (X2) berpengaruh secara simultan yang langsung mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB (Y) adalah 0,998 = 99,8%, sedangkan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.4 sebesar 0,999. Tabel 4.7 Koefisien Jalur , Pengaruh Langsung, Pengaruh Total dan Pengaruh bersama Penerpan Peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1) dan e-Registration (X2) Mempengaruhi secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB (Y). Pengaruh Bersama 2 ( R yxk )
Variabel
Koefisien Jalur
Langsung
Total
X1
1,266
1,266
1,266
-
X2
-0,267
-0,267
-0.267
-
€1
0,044
1-0,998 = 0,002
-
-
X1dan X2
-
-
-
0,998
Sumber : Data Sekunder yang diolah
99
a. Uji Koefisien Determinasi Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh variabel-variabel independen, yaitu Peraturan DJP No.35 (X1) dan eRegistration (X2) dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu: Kepatuhan wajib pajak (Y1). Hasil uji koefisien Adjusted R Square disajikan pada tabel 4.4. 2. Sub-Struktur 2 Z = ρx1z X1 +ρx2z X2 +ρyz Y +ρzE2
X1
ρX1Z
ɛ2
ρzE
Y
r12
X2 Sumber: Riduwan
ρyZ
2
Z
ρX2Z
Gambar 4.3 Hubungan struktur Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisen Determinasi Model Summary
Std. Error of the Estimate R R Square Adjusted R Square .894(a) .800 .787 50.893 a Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), e-Ragistration (x2), Penerapan Peraturan DJP (x1) b. Dependent Variabel: Pembuatan kartu NPWP (Z) Sumber: Data sekunder yang diolah Model 1
Pada tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai koefesien Adjusted R Square
adalah sebesar 0,800, hal ini berarti 80% variabel pembuatan
100
kartu NPWP dapat dijelaskan oleh variabel peraturan DJP No.35, eRegistration dan kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB. Sedangkan sisanya (100% - 80% = 20%). dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini, seperti yang kita ketahui kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP secara tidak langsung membuat jumlah pembuatan NPWP meningkat seperti telah di bahas dalam bab sebelumnya variabel/faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada 3 yaitu, aspek yuridis (prosedur), aspek psikologis
(kesadaran),
dan
aspek
sosilologis
(kebijakan
fiskal,
ekstensfikasi), berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Marcus (STAN, 2005) ekstensifikasi sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah pembuatan kartu NPWP yaitu mencapai 34%, hal ini diperkuat oleh kondisi nyata di lapangan yang di hadapi penulis bahwa usaha yang dilakukan DJP melakukan ekstensifikasi telah banyak menjaring wajib pajak baru, jadi selain peraturan DJP No.35, e-Registration dan kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB jumlah pembuatan kartu NPWP juga dipengaruhi aspek sosilologis (kebijakan fiskal, ekstensfikasi ) yang mencapai 20%. Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.8 sebesar 0,894 menunjukan bahwa hubungan antara peraturan DJP No.35, e-Registration dan kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB dengan jumlah pembuatan kartu NPWP adalah kuat karena memiliki nilai koefisien
101
korelasi diatas 0,5, dan hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Marcus (STAN, 2005). b. Pengujian secara individual sub struktur 2 (Uji t) a. Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP. Hipotesis statistik Ha : ρ x1 z > 0 H0 : ρ x1 z = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP. Ho : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP. b. e-Registation
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
pembuatan kartu NPWP. Hipotesis statistik Ha : ρ x2 z > 0 H0 : ρ x2 z = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha
: e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP.
Ho
:
e-Registration
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap pembuatan kartu NPWP. 102
c.
Kepatuhan
wajib
pajak
mencantumkan
NPWP
dalam
melakukan validasi SSB berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP. Hipotesis statistik Ha : ρ yz > 0 H0 : ρ yz = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha :
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 berpengaruh secara
Ho :
signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP.
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kartu NPWP. Tabel 4.9 Coefficients(a) Hasil Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) Unstandardized Coefficients
model
1
(Constant) peraturan Eregistratio n kepatuhan
B 2765.90 3 -7.083
Std. Error
Standardized Coefficients
T
Sig.
Beta
531.926
5.200
.000
3.404
-4.762
-2.081
.043
-4.243
2.100
-2.791
-2.021
.049
8.588
1.520
8.333
5.650
.000
a Dependent Variable: Pembuatan kartu NPWP (Z) Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel koefesien merupakan hasil pengujian antara variabel dependen pembuatan kartu NPWP dengan variabel independen secara individu/parsial yang dilakukan uji t, hasil pengujian tersebut.
103
1) Hasil pengujian variabel Peraturan DJP No.35 mempunyai nilai signifikan 0,043 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,043, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi Peraturan DJP No.35 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP. 2) Hasil pengujian variabel e-Registration mempunyai nilai signifikan 0,049 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,049, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi e-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP. 3) Hasil pengujian variabel kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi Kepatuhan wajib pajak mencantumkan NPWP dalam melakukan validasi SSB berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP. c. Pengujian secara simultan sub struktur 2 a. Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB berpengaruh secara simultan dan signfikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. Hipotesa secara statistik : Ha : ρx1z = ρx2z = ρyz ≠ 0 104
Ho: ρx1y = ρx2y = ρyz = 0 Hipotesa bentuk kalimatnya: Ha : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. Ho : Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No 35, e-Registration dan Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB tidak berpengaruh
secara simultan dan
signifikan terhadap Pembuatan Kartu NPWP. Tabel 4.10 ANOVA(b)
Model 1
Sum of Squares Regressi on Residual Total
df
Mean Square
476901.217
3
158967.072
119146.403
46
2590.139
596047.620
49
F
Sig.
61.374
.000(a)
a Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), e-Rgistration (X2), Penerapan Peraturan DJP(X1) b Dependent Variable: Pembuatan kartu NPWP (Z) Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel Anova diperoleh nilai F sebesar probabilitas
61.374
dengan nilai
(sig) = 0.000, karena nilai sig < 0,05, maka keputusannya
adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu , pengujian secara individual dapat dilakukan. Kerangka hubungan kausal empiris antara X1, X2 dan Y terhadap Z dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut.
105
Struktur: Z
= ρx1z X1 +ρx2z X2 +ρyz Y +ρzE2 = -4,762X1 + -2.791X2 +8,333Y+0E2
R Square
= 0,800
ρyE
=
1 − 0,800 = 0 ,200 = 0.4472
X1
ρX1Z = -4,762
ɛ 2 = 0,4472 ρzE2
Y
r12
ρyZ = 8,333
Z
ρX2Z = -2, 791
X2 Sumber: Data Sekunder yang diolah Gambar 4.4 Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris X1,X2 dan Y terhadap Z
Memaknai hasil analisis jalur Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur struktur tersebut, maka memberikan informasi secara objektif sebagai berikut: 1. Besarnya pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1) yang secara langsung mempengaruhi Pembuatan kartu NPWP (Z) adalah 2
− 4,762 = 22,676644, dengan nilai probabilitas Sig lebih kecil dari
0,05 yaitu 0,043 maka pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 terhadap Jumlah pembuatan kartu NPWP adalah signifikan.
106
2. Besarnya pengaruh e-Registration (X2) yang secara langsung mempengaruhi Pembuatan kartu NPWP (Z) adalah - 2,791
2
=
7,789681, dengan nilai probabilitas Sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,049 maka pengaruh e-Registration terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP adalah signifikan. 3. Besarnya pengaruh kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB (Y) yang secara langsung mempengaruhi Pembuatan kartu NPWP (Z) adalah adalah 8,333 2 = 69,438889, dengan nilai probabilitas Sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 maka pengaruh kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP adalh signifikan. 4. Besarnya pengaruh penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1),eRegistration (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP
dalam Validasi SSB (Y) berpengaruh secara simultan yang langsung mempengaruhi Pembuatan kartu NPWP (Z) adalah 0,800 = 80 % hanya sebagian kecil yang dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.8 sebesar 0.894 menunjukan bahwa hubungan antara penerapan peraturan Dirjen Pajak, e-Registration dan
kepatuhan wajib pajak mencantumkan
NPWP dalam Validasi SSB dengan pembuatan kartu NPWP adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi diatas 0,5.
107
Tabel 4.11 Koefisien Jalur , Pengaruh Langsung, Pengaruh Total dan Pengaruh bersama Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1), e-Registration (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (Y) Mempengaruhi secara Signifikan terhadap Pembuatan kartu NPWP (Z). Variabel
Langsung
Total
X1
Koefisien jalur -4,762
-4,762
-4,762
Pengaruh Bersama _
X2
-2,791
-2,791
-2,791
_
Y
8,333
8,333
8,333
_
€2
0
_
_
X1,X2 dan Y
_
1-0,800 = 0,200 _
_
0,800
Sumber: Data Sekunder yang diolah
Hasil tes statistik menunjukan bahwa terdapat hubungan sebelum dan sesudah adanya penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35, eRegistration terhadap kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP
dalam melakukan Vanidasi SSB serta dampaknya terhadap pembuatan kartu NPWP. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, bisa terlihat bahwa pada saat sebelum adanya peraturan Dirjen Pajak No.35, pendaftaran NPWP secara manual Wajib Pajak cenderung tidak patuh mencantumkan NPWP dan pembuatan kartu NPWP pun jumlahnya tidak signifikan, ini dikarenakan proses pendaftaran sampai pembuatan kartu NPWP
108
memerlukan waktu yang lama. Lampiran pendukung yang dibutuhkan dalam pendaftaran NPWP terbilang rumit dan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk patuh mencantumkan NPWP dalam proses Validasi SSB dan peningkatan pembuatan kartu NPWP. Adanya peraturan Dirjen Pajak No.35 dan program e-Registration memberikan kemudahan wajib pajak dalam mendaftar NPWP dan meningkatkan pembuatan kartu NPWP, adanya e-Registration cenderung membuat Wajib Pajak patuh untuk mencantumkan NPWP dalam proses Validasi SSB dan meningkatnya pembuatan kartu NPWP. Berdasarkan pemaparan sebelumnya jelas bahwa penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 dan program e-Registration hendaknya lebih efektif
dan
terus
berkembang
positif
agar
dapat
membantu
mengoptimalkan pelaksanaan/penerapan peraturan perpajakan serta timbulnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak melalui sikap kesadaran dan kejujuran dalam mencantumkan NPWP dalam melakukan proses Validasi SSB.
109
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana berikut: 1. Terlihat bahwa sebelum adanya peraturan Dirjen Pajak No.35 dan pendaftaran NPWP secara manual wajib pajak cenderung tidak patuh mencantumkan NPWP pada saat melakukan Validasi SSB dikarenakan prosedur untuk mendaftar sampai proses pembuatan NPWP sangat rumit, hal itu yang membuat wajib pajak enggan membuat NPWP, dan dampaknya adalah pada saat validasi SSB banyak yang tidak mencantumkan NPWP serta terhadap pembuatan kartu NPWP adalah jumlah pembuatan kartu NPWP yang tidak signifikan (tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar). Adanya penerapan peraturan Dirjen Pajak No 35 dan program e-Registration memberikan kemudahan wajib pajak dalam pendaftaran NPWP, sehingga membuat wajib pajak patuh untuk mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB dan berdampak pada peningkatan pembuatan NPWP. 2. Jumlah sampel (N) yang digunakan berjumlah 50 sampel (Wajib Pajak yang mewakili tiap-tiap kelurahan yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Serpong), untuk model summary substruktur 1 tingkat R Square mencapai 99,8% itu berarti penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1) dan e-Registration (X2) berpengaruh secara simultan yang langsung 110
mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam validasi SSB (Y), untuk substruktur 2 tingkat R Square mencapai 80% itu berarti penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 (X1), e-Registration (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB (Y)
berpengaruh
secara
simultan
yang
langsung
mempengaruhi
Pembuatan kartu NPWP (Z), hanya sebagian kecil yang dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian ini, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yamg dilakukan sebelumnya oleh Markus (STAN,2005). 3.
Untuk tingkat signifikansi substruktur 1 Y = ρx1y X1 + ρx2y X2 + ρyE1 Tabel Anova diperoleh nilai F sebesar
11738.186
dengan nilai probabilitas
(sig) = 0.000, karena nilai sig < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu , pengujian secara individual dapat dilakukan. Nilai signifikan ρx1y X1 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan, nilai signifikan ρx2y X2 0,047 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,047 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan. 4.
Untuk tingkat signifikansi substruktur 2 Z = ρx1z X1 +ρx2z X2 +ρyz Y +ρzE2 Tabel Anova diperoleh nilai F sebesar
61.374
dengan nilai
probabilitas (sig) = 0.000, karena nilai sig < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu , pengujian secara
111
individual dapat dilakukan. Nilai signifikan ρx1z X1 0,043 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,043 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan, nilai signifikan ρx2z X2 0,049 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,049 maka Ho
ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan, nilai signifikan ρyz Y 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti koefisien analisis jalur adalah signifikan.
B. Implikasi
Terdapat hubungan yang erat atau terdapat pengaruh antara sebelum dan sesudah adanya penerapan peraturan Dirjen Pajak No.35 dan program eRegistration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam
melakukan Validasi SSB dan dampaknya terhadap pembuatan kartu NPWP. Hal ini karena, sebagian wajib pajak telah memahami dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Dirjen Pajak No.35 Wajib Pajak wajib mencantumkan NPWP pada saat melakukan Validasi SSB (transaksi > Rp.60.000.000) dan berdasarkan KEP-173/PJ./2004 bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui perusahaan ASP yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Peraturan Dirjen Pajak No.35 secara tidak langsung memaksa wajib pajak untuk patuh mencantumkan NPWP pada saat melakukuan Validasi SSB, e-Registration memberikan kemudahan dalam pendaftran NPWP, hal ini akan berdampak
112
pada perkembangan pelayanan yang semakin baik dan akan berpengaruh pada penerimaan negara. Berdasarkan hasil penelitian dan indikasi yang diperoleh maka sudah selayaknya pemerintah membuat pelayanan sejenis program e-Registration yang memberi kemudahan kepada wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian yang diperoleh dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya hanya dipaparkan mengenai prosedur penggunaan e-Registration sedang dalam penelitian ini, membahas prosedur dan uji statistik akan kepatuhan Wajib Pajak mencantumkan NPWP dalam Validasi SSB dan dampaknya teradap pembuatan kartu NPWP sebelum dan sesudah adanya penerapan Peraturan Dirjen Pajak No.35 dan eRegistration. Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian
selanjutnya yaitu membahas secara mendalam mengenai reformasi administrasi Perpajakan yang merupakan salah inti dalam program eRegistration.
C. Saran
1. Bagi Fiskus (Aparat Pajak) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menghimbau melalui aparat pajak dengan melakukan sosialisai berupa pemahaman secara mendalam peraturan Dirjen Pajak No.35 dan mengenai e-registration terhadap Wajib Pajak agar dapat menerapkan e-registration dalam pendaftaran NPWP.
113
2. Bagi Wajib Pajak Wajib Pajak menggunakan e-Registration dalam pendaftaran NPWP karena mudah dan praktis melalui internet tanpa harus berhubungan langsung dengan petugas pajak. Data yang disampaikan melalui e-Registration aman karena pada saat menggunakannya Wajib Pajak diperkuat dengan adanya sertifikat yang berfungsi sebagai pengaman data pendaftaran NPWP sehingga ASP tidak dapat membaca formulir Pendaftaran NPWP. 3. Pemerintah a. Pemerintah dapat mendukung program e-Registration dengan menetapkan UU dalam dunia internet (cyber law) supaya adanya sanksi yang diberikan apabila ada pembajakan data pendaftran NPWP. b. Diharapkan adanya upaya pemerintah dalam mempercepat akses untuk internet. c. Diharapkan
adanya
upaya
dari
pemerintah
untuk
terus
mensosialisasikan peraturan Dirjen Pajak No.35, dan program eRegistration untuk menggugah wajib Pajak untuk patuh membuat kartu NPWP serta menggunakanya dalam setiap administrasi perpajakan khususnya pada saat melakukan Validasi SSB.
114
DAFTAR PUSTAKA
Adriani, P.J.A. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Yogyakarta, 2006 Bird, Richard, M. dan M. Casanegra de Jantscher, 2003. Improving Tax Administration in Developing Countries. International Monetary Fund, Washington DC. Brotodiharjo, R. Santoso. “Pajak dan Pembangunan”, Universitas Parahyangan, Bandung, 2004 Direktorat Jendral Pajak.”Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP35//PJ/2005” tanggal 9 September 2005 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Universitas Dipenegoro, Semarang, 2001 Indriantoro Nur, Bambang Supomo. ”Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE Yogyakarta, 2003 Juwita, Tri. ”Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program e-Filing, e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa PPN”. Fakultas Ekonomi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 173/PJ./2004 tanggal 29 Februari 2004, “ Tentang Pendaftaran NPWP Secara Elektronik”. Keputusan Menteri Keuangan RI No 516 / KMK. 04 / 2000, “Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. NN .”Ditjen Pajak Luncurkan e-Registration dan e-Filing” News Indo Pos, 25 januari-2005, Artikel diakses tanggal 28 Nopember 2009, dari http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=22 Pemerintah RI, Undang-undang No.6 Tahun 1983. “tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No 16 Tahun 2007”. Pemerintah RI, Undang-undang No.29 Tahun 2000. “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Objek Pajak BPHTB”.
115
Purnomo, Hadi. ”Ditjen Pajak Luncurkan e-Registration” News Indo Pos, 25 Januari-2005, Artikel diakses tanggal 28 Nopember 2008, dari http://pikiranrakyat.com/cetak/2005/0105/25/0104.htm Resmi, Siti. ”Perpajakan Teori dan Kasus”, Buku 1, Edisi, 2, PT Salemba Empat, Jakarta, 2007 Riduwan. ”Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur”, Buku 1, Edisi, 2, Alfabeta, Bandung, 2007 Soemitro, Rochmat, Prof. Dr., S.H., “Pengantar Singkat Hukum Pajak”, (Bandung: PT Eresco,2005), hal, 12. Silviani. ”Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2005 Singgih, Santoso. “SPSS Versi 12 Mengolah Data Statistik Secara Profesional”, PT Alex Media Kumpotindo, Jakarta, 2001 Suandy, Erly, “Perpajakan”, (Jakarta:PT Salemba Empat Patria,2004), hal.169. Summers, H.Lawrence, Johannes F. Linn dan Shankar N.Acharya, 2002. Lesson of the Tax Reform, World Bank, Washington. Taufan Sofyan, Marcus. ”Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak), STAN, Jakarta, 2005 Toshiyuki, Fushimi, 2001, Administrasi Perpajakan yang Semestinya (Semoga Administrasi Perpajakan di Indonesia Terus Berkembang), Japan Internasional Cooperation Agency, Japan. Zanah, Riyadul. ”Analisis realisasi anggaran BPHTB dan Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua”, Fakultas Ekonomi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005
116
LAMPIRAN
117
Lampiran 2 Rincian Jumlah Sampel Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong No
Nama WP/PKP
1
P.Cabe Ilir
Peraturan DJP No35 (X1) 788
Kepatuhan Pembuatan eWP kartu NPWP Registration (X2) (Y1) (Y2) 792 792 800
2
B.Baru
796
802
802
700
3
P.Benda
800
806
808
650
4
Pam.Timur
806
812
814
530
5
Pam.Barat
816
818
826
528
6
B.Apus
818
824
828
535
7
P.Cabe Udik
824
826
834
545
8
Kedaung
828
838
840
550
9
Cipayung
840
850
856
555
10
P.Ranji
852
862
872
560
11
Sarua
860
864
882
570
12
Ciputat
862
872
892
580
13
Jombang
868
882
898
580
14
Rengas
878
890
910
590
15
Sawah Baru
896
906
920
595
16
Sawah
900
908
938
600
17
Cempaka Putih
908
920
948
595
18
Rempoa
894
904
936
610
19
Pisangan
900
908
946
615
119
20
Sarua Indah
908
914
954
630
21
Cirende
910
918
956
635
22
P.Aren
918
924
966
640
23
J.Mangu Timur
922
934
970
580
24
P.Btung
930
938
980
560
25
P.Kcang Timur
938
946
992
550
26
J.Mangu Barat
940
950
1000
600
27
P.Pucung
946
954
1010
660
28
P.Jaya
952
958
1016
680
29
Perigi
954
960
1020
700
30
Perigi Baru
962
964
1028
705
31
964
966
1032
720
32
Pndk. Kacang Barat P.Karya
966
972
1036
730
33
Pndk.Kacang
972
974
1044
735
34
Ciater
976
978
1052
740
35
R.Buntu
978
980
1054
750
36
Cilenggang
980
986
1062
760
37
L.Gudang T
982
994
1070
780
38
Mekar Wangi
986
996
1074
785
39
Buaran
998
1008
1088
790
40
L.Gudang
1002
1008
1094
800
41
Pakulonan
1008
1010
1102
810
42
Jelupang
1012
1014
1108
815
120
43
L.Wetan
1016
1018
1112
820
44
R.Mekar Jaya
1018
1020
1116
835
45
L.Karya
1022
1024
1120
840
46
Serpong
1024
1026
1124
845
47
P.Jagung
1026
1028
1130
900
48
P.Jagung T
1030
1030
1136
845
49
Paku Jaya
1032
1032
1140
885
50
Pakualam
1038
1034
1148
750
Sumber : Data Sekunder yang diolah
121
Lampiran 3
Path Analysis Tests 1. Sub- Struktur 1 Y = ρx1y X1 + ρx2y X2 + ρyE1
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary
Model 1
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
,999(a)
,998
,998
4,884
a Predictors: (Constant), e-Registration (x2), Penerapan Peraturan DJP (X1) b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : Data sekunder yang diolah
Coefficients(a) Hasil Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)
Model
B 1
Standardize d Coefficients
Unstandardized Coefficients
(Constant)
Std. Error
t
Sig.
Beta
-342.893
10.216
-33.565
.000
peraturan
1.827
.189
1.266
9.670
.000
eregistration
-.394
.193
-.267
-2.042
.047
a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : Data sekunder yang diolah
ANOVA(b)
Model 1
Regression Residual
Sum of Squares 560043.266
df 2
Mean Square 280021.633
1121.214
47
23.856
F 11738.186
Sig. .000(a)
Total
561164.480 49 a Predictors: (Constant), e-Registration (X2), Penerapan Peraturan DJP (X1) b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : Data sekunder yang diolah
122
2. Sub-Struktur 2 Z = ρx1z X1 +ρx2z X2 +ρyz Y +ρzE2
Hasil Uji Koefisen Determinasi Model Summary
Std. Error of the R R Square Adjusted R Square Estimate .894(a) .800 .787 50.893 a Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), e-Ragistration (x2), Penerapan Peraturan DJP (x1) b. Dependent Variabel: Pembuatan kartu NPWP (Z) Sumber: Data sekunder yang diolah Model 1
Coefficients(a) Hasil Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) Unstandardized Coefficients
Model
1
(Constant) Peraturan eregistratio n Kepatuhan
B 2765.90 3 -7.083
Standardized Coefficients
Std. Error
t
Sig.
Beta
531.926
5.200
.000
3.404
-4.762
-2.081
.043
-4.243
2.100
-2.791
-2.021
.049
8.588
1.520
8.333
5.650
.000
a Dependent Variable: Pembuatan kartu NPWP (Z) Sumber: Data sekunder yang diolah Tabel 4.10 ANOVA(b)
Model 1
Sum of Squares Regressi on Residual Total
df
Mean Square
476901.217
3
158967.072
119146.403
46
2590.139
596047.620
49
F
Sig.
61.374
.000(a)
a Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), e-Rgistration (X2), Penerapan Peraturan DJP(X1) b Dependent Variable: Pembuatan kartu NPWP (Z) Sumber: Data sekunder yang diolah
123
Masuk ke Aplikasi e-Registration lewat http://www.pajak.go.id
Membuat Account Wajib Pajak
Login ke Aplikasi e-Registration
124
Login ke Aplikasi e-Registration
125
Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak
Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak Secara Elektronik
Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Menadatanganinya
126
Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Menadatanganinya
Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Menadatanganinya
127
128
Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak Mendaftarkan diri
POS
129
Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Kasi TUP / Kasi Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP terdaftar
POS
130
BAGAN ORGANISASI KPP PRATAMA SERPONG Kanwil DJP Banten
Kepala Kantor KPP Pratama
Sub Bagian Umum
Pendataan dan Penilaian
PDI
Penetapan
Tata Usaha
Klasifikasi
Pengolahan data
Ekstensifikasi
Keuangan
Pemutakhiran Data
Dukungan Komputer
Penerimaan
Restitusi
Pemantauan
Keberatan dan Pengurangan
PST
Banding
Pelayanan
Pengurangan
Help Desk
Penagihan 117
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PELAYANAN OPERASIONAL
SUBDIREKTORAT PENDUKUNG OPERASIONAL
SEKSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI
SEKSI BIMBINGAN SISTEM
SEKSI PEMANTAUAN KONFIGURASI DAN KAPASITAS
SEKSI PEMUTAKHIRAN DATA TAMPILAN
SEKSI PEMANTAUAN KEAMANAN SISTEM DAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA
SEKSI PELAYANAN DUKUNGAN TEKNIS
SEKSI PEMUTAKHIRAN DATA ELEKTRONIK
SEKSI PEMANTAUAN BASIS DATA
SEKSI PELAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA
SEKSI PENGELOLAAN INTRANET DAN INTERNET
SEKSI PEMANTAUAN PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
SEKSI PELAYANAN APLIKASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR
118
