PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara) Sugiyanti, Agoestinus SS., Hari Purnomo Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang [email protected]

ABSTRAKSI Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk meningkatkan hasil pajak Indonesia maka diharapkan pelaku UMKM turut melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini terhadap perubahan kewajiban perpajakan bulanan maupun tahunannya bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan mengunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner dan observasi. Metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan regresi linear sederhana dengan program SPSS. Hasil uji t membuktikan bahwa variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Perpajakan dengan nilai variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 sebesar 3,257. Dengan demikian untuk menigkatkan kewajiban perpajakan maka perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara kepada masyarakat tentang maksud dari penerapan PP No.46 Tahun 2013 sehingga masyarakat lebih memahami alasan pemerintah menerapkan peraturan perpajakan tersebut. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak, Peredaran Bruto Tertentu dan KPP Pratama Malang Utara.

THE INFLUENCE OF GOVERNMNET REGULATION NUMBER 46 YEAR 2013 CONCERNING TO THE DUTY OF TAX CUSTOMER ABOUT TAXATION WITH THE CERTAIN GROSS ROTATION (A study at KPP Pratama, north malang) Sugiyanti, Agoestinus SS., Hari Purnomo Accounting Department Faculty Of Economics University Of Tribhuwana Tunggadewi Malang [email protected] ABSTRACTION Government Rule number 46 year 2013 arrange about the incoming tax of the income of the bussines which is received also gotten by the tax customer who has the certain gross. To increase the result of Indonesian tax so hopefully the UMKM member do the duty in paying tax. The purpose of this research is recognizing the influence of the government rule application number 46 year 2013 toward the changing of taxation duty tax customer with the certain gross rotation. The research is using the quantitative research. The research sample is using purposive accidental quote sampling method. The data collecting is questioner and observations. The data analysis is using the simple linear regretion by using SPSS program. The t examination proved that variable of the application about the government rule number 46 year 2013 is influenced concerning to the variable taxation duty with variable value of application government rule number 46 year 2013 in amount of 3,257. So that, to increase the taxation duty is needed the socialization of the tax service office in the south malang to all people also the consideration about the aim of government rule application number 46 year 2013 thus people will fulfill the taxation duty more transparent. Key words: The application of Government Rule number 46 year 2013, The duty of taxation, The tax customer in the certain gross rotation and KPP Pratama in South Malang.

PENDAHULUAN Di pertengahan Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru yang mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Aturan tersebut tentang pengenaan pajak 1% bagi UMKM yang dirilis dalam PP No. 46 Tahun 2013. Munculnya PP No. 46 Tahun 2013 tersebut telah mengundang pro dan kontra. Hal yang wajar mengingat setiap kebijakan dalam pemajakan pada dasarnya tidak akan pernah diterima dengan ikhlas oleh masyarakat, apalagi bagi para Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak yang akan terkena dampaknya. Ada 2 jenis hukum yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan seluruh aktvitas dalam dunia pajak yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum formil diterbitkan untuk menjamin mekanisme dan prosedur yang berlaku di dunia pajak agar hak dan kewajiban antara pihakpihak yang berinteraksi dalam dunia pajak dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan hukum materiil, mengatur tentang segala hal yang terkait dengan penetapan dan ketetapan pajak yang menjadi beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak (Antikasari, 2011). Maka ketika Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak terutang, pembicaraan akan berada di dalam wilayah hukum materiil. PP No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor UMKM. Beberapa pengaturan dalam PP ini bisa membuat para pelaku UMKM menjadi panas dingin. Bagaimana tidak, sejak tanggal 1 Juli 2013 sektor UMKM dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet. Selain itu, mereka menjadi wajib berNPWP sehingga, seluruh aktivitas ekonomi UMKM telah terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sejak 1 Juli 2013 tersebut setiap UMKM menyetor 1%

ke kas Negara dari omzetnya tidak peduli untung atau rugi. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PP 46 tahun 2013 sebesar 1% dari omset dan bersifat final tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar., ini disebut dengan keadilan vertikal. Di sisi lain, Dirjen pajak memberikan beberapa kemudahan dalam hal pembayaran dengan menerbitkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 37 tahun 2013 Tentang tata cara penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui anjungan tunai mandiri (ATM) yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2013. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang batasan wajib pajak untuk menjadi pengusaha kena pajak. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 menyebutkan bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah (pasal 1 ayat 1). Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak yang memilih tidak menjadi PKP dikarenakan batasan tersebut. Sehingga semakin banyak UMKM yang lepas dari tanggung jawab pemungutan maupun penyetoran PPN dan memudahkan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Regulasi ini dimaksudkan untuk memudahkan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Berdasarkan pengamatan, kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian timbul, salah satunya, karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan dan urusan perbankan bukan karena kesadaran bahwa mereka harus berNPWP. Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha (self employment). Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan (witholding). Orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku UMKM mengenai perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh. Selain itu, tidak adanya data lain yang ada di kantor pajak sebagai penguji penghasilan yang dilaporkan akan memberikan insentif pada

wajib pajak swa-usaha untuk melaporkan penghasilan secara tidak benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini terhadap perubahan kewajiban perpajakan bulanan maupun tahunannya bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. TINJAUAN PUSTAKA 1. PP No. 46 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013. 2. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Berdasarkan pasal 2 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2013, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 3. Kewajiban Perpajakan Kewajiban perpajakan akan timbul setelah memenuhi dua syarat yaitu kewajiban perpajakan subyektif dan kewajiban perpajakan obyektif.

METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan mengunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner dan observasi. Metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan regresi linear sederhana dengan program SPSS. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Linear Sederhana Hasil uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan dengan penjelasan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 1: Uji Regresi Linear Sederhana B (Un. t Variabel Sig. Coefis) hitung Konstanta 42,118 9,622 0,000 (X) 0,377 3,257 0,002 R Square = 0,663 Sumber : Diolah, 2015 Dari tabel 1, dapat dibuat persamaan regresi untuk mengukur tingkat pengaruh dari variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y), adapun persamaan regresi yang digunakan adalah: Y = a + bX Y = 42,118 + 0,377X Dari persamaan regresi dapat diartikan bahwa nilai pengaruh variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y) sebesar nilai konstanta yaitu 42,118, sedangkan nilai variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) sebesar 0,377. Y = Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) X = Koefisien regresi (X) sebesar 0,377 dengan tanda menyatakan bahwa variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y). Dari hasil analisa didapatkan nilai signifikan kurang dari 0,050 maka variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y). Hasil analisis didapatkan nilai R Square (R2 ) sebesar 0,663 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y) sebesar 66,3%. Uji t (Parsial) Uji t di lakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y), adapun besarnya nilai variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut: Tabel 2: Uji t Variabel (X)

t hitung t table Sig t 3,257 1,658 0,002 Sumber : Diolah, 2015

Berdasarkan table 2, didapatkan nilai thitung variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) sebesar 3,257 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 dengan nilai signifikan 0,002 artinya variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y).

PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisa yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y) dengan nilai Unstadardized Coefficients (B) untuk variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) sebesar 0,377. Hasil uji t membuktikan bahwa variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Perpajakan (Y) dengan nilai variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (X) sebesar 3,257. Untuk menigkatkan kewajiban perpajakan maka perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara kepada masyarakat tentang maksud dari penerapan PP No.46 Tahun 2013 sehingga masyarakat lebih memahami alasan pemerintah menerapkan peraturan perpajakan tersebut. Dalam meningkatkan kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak harus mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang dirasakan oleh masyarakat dengan demikian akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya yang dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin Wajib Pajak sadar akan perpajakan maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaporan perpajakan dan tinggi minat masyarakat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun manfaat langsung pajak bagi ekonomi masyarakat dalam pembangunan yaitu membuka peluang bagi masyarakat dalam pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh, pembangunan jalan baru memungkinkan akses pada daerah-daerah terisolir dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha yang ditawarkan pada para pengguna jalan. Adapun secara rinci

manfaat yang dirasakan wajib pajak dari kegunaan pajak yang dinikmati oleh pelaku UMKM di Kota Malang yaitu manfaat pajak bagi pembangunan, manfaat pajak bagi peningkatan kesejahteraan, manfaat pajak bagi sarana dan prasarana publik dan manfaat pajak bagi pelayanan publik (Sambodo, 2010). Dalam menigkatkan kewajiban perpajakan dengan adanya penerapan PP No.46 Tahun 2013, maka pengenaan pajak harus sesuai dengan fungsi pajak, berupa jumlah pajak yang dibayar UMKM yaitu sebanyak 1% diusahakan sesuai kemampuan UMKM di Kota Malang, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pelaporan pajak yang sesuai. Menurut Mardiasmo (2011), dalam meningkatkan pelayanan dan ketentuan perpajakan aparat pajak harus aktif dalam melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan semakin patuh dalam proses pembayaran pajak apabila hasil pajak bisa dirasakan sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat (Soemitro, 2011). Sedangkan dalam menilai tingkat keefektivitasan dari pembayaran pajak ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: kecukupan dan elastisitas, keadilan, dalam pemungutan pajak harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima serta sesuai dengan besarnya beban yang diperoleh dan dapat dijangkau oleh wajib pajak dan adminitrasi sesuai dengan fungsi pajak maka tidak boleh mengganggu keseimbangan jalannya perekonomian (Djajadiningrat, 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak yang diberlakukan yaitu sebesar 1% bersifat final dan dasar pengenaannya bukan laba melainkan omset dari kegiatan UMKM. Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan yaitu kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak; Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan; kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya. Adapun yang harus ditegaskan oleh pihak perpajakan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yakni harus tegas karena pada umumnya menimbulkan reaksi yang positif dalam menigkatkan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Sedangkan peran Kantor Pelayanan Pajak Malang perlu memperhatikan masalahmasalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM maupun masyarakat, sehingga dengan demikian diharapkan pelaku UMKM dapat bekerja sama untuk menyukseskan rencana strategis pemerintah Daerah yaitu mewujutkan pertumbuhan perekonomian Indonesia

yang merata dan berwawasan lingkungan sebagai roda penggerak pertumbuhan, yang mana kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Malang. KESIMPULAN & SARAN 1.

Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa, variabel Penerapan PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap variabel Kewajiban Perpajakan, dalam menigkatkan kewajiban perpajakan maka perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara kepada masyarakat tentang maksud dari penerapan PP No.46 Tahun 2013 sehingga masyarakat lebih memahami alasan pemerintah menerapkan peraturan perpajakan tersebut. Adapun untuk menigkatkan kewajiban perpajakan berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, maka pengenaan pajak harus sesuai dengan fungsi pajak, berupa jumlah pajak yang dibayar UMKM yaitu sebanyak 1% dinyatakan sesuai kemampuan UMKM di Kota Malang, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pelaporan pajak yang sesuai. 2.

Saran 1. Bagi pelaku UMKM di Kota Malang khususnya yang termasuk wilayah KPP Malang Utara diharapkan dalam pelaporan pajak harus tepat waktu serta membayar pajak dengan jujur agar dapat membantu dan berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan pajak Indonesia. 2. Bagi pihak fiskus, diharapkan dalam menerbitkan peraturan harus mempertimbangkan semua aspek perpajakan agar wajib pajak bisa

dengan senang hati membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM khususnya. 3. Bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan judul yang sama diharapkan lebih berfokus pada manfaat dari penerapan PP No.46 Tahun 2013 bagi wajib pajak. DAFTAR PUSTAKA Antikasari. 2011. Prosedur Kebijakan Perpajakan, Ed Revisi VI. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Djajadiningrat. 2009. Perpajakan Teori & Kasus PT. Salemba Empat. Jakarta. Indriantoro, Supomo, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta. Edisi Pertama, BPFE. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. PT. Salemba Empat. Jakarta Sambodo, Agus. 2010. Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha, BPFE, Yogyakarta. Soemitro,Rochmat. 2011. Asas dan Dasar perpajakan 1 dan 2. PT. Eresco, Bandung. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.