PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIKENAKAN PP NO. 46 TAHUN 2013 (STUDI KASUS: KPP PRATAMA KABANJAHE) Arinda Nurul Karina S.Meliala, Fany Inasius, S.E., M.M., M.B.A., BKP Universitas Bina Nusantara, Jln. Kebon Jeruk Raya No. 9, (62-21) 5350660/5350644,
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe. Dalam penelitian ini metode kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner dan kemudian hasilnya diproses melalui program SPSS (19,0). Metode pengambilan sampel menggunakan Convenience Sampling dan kuesioner dibagikan kepada 110 responden. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa secara simultan kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013. Sementara itu, berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa secara partial kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terdahap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 dan secara partial sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013.(ANK) Kata kunci: Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
ABSTRACT The purpose of this study is to determine influence of the quality of tax authorities’ service and tax socialization toward individual taxpayers’ compliance whom impose Goverment Regulation Number 46 Year 2013 in Pratama Tax Office Kabanjahe. In this study, aouthor uses quantitative methods by distributing questionnaires and processing the questionnaires’ result through SPSS (19.0) software. The sampling method is using Convinience sampling and the questionnaires are distributed to 110 respondents. The method to analyze the data is multiple linear regression method. Based on the result of F test, it shows that quality of tax authorities’ service and tax socialization simultaneously have a significant effect on individual taxpayers’ compliance whom impose Goverment Regulation Number 46 Year 2013. Meanwhile based on the result of T test, it shows that quality of tax authorities’ service partially has insignificant effect on individual taxpayers’ compliance whom impose Goverment Regulation Number 46 Year 2013 and tax socialization partially has significant effect on individual taxpayers’ compliance whom impose Goverment Regulation Number 46 Year 2013.(ANK) Keywords: quality of tax authorities’ service, tax socialization, taxpayers’ compliance, and Goverment Regulation Number 46 Year 2013.
PENDAHULUAN Latar Belakang Setiap Wajib Pajak mendapat pengenaan pajak yang berbeda sesuai dengan banyaknya penghasilan dan sumber penghasilan yang diperolehnya. Untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omzet tertentu dalam menghitung pajaknya, maka pemerintah menciptakan penyederhanaan aturan perpajakan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Karena PP No.46 Tahun 2013 ini merupakan peraturan baru maka sosialisasi sangatlah penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan ini sehingga diharapkan dapar meningkatkan kepatuhannya. Selain itu, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan dan kontribusi masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang jumlahnya sampai dengan Rp 4.800.000.000,(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh untuk menambah jumlah Waib Pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak Negara akan semakin meningkat (Winerungan, 2013). Pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga meningkat (Syahril, 2013).
Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
Apakah kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe? Apakah kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe? Apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe?
Tinjauan Pustaka Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dikenakan PP No.46 Tahun 2013 ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam menganalisis hasil penelitian serta pengelolaan data-data yang ada. Berikut ini merupakan hasil penelitian dari penelitian terdahulu: Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha (2012) judul penelitian ini adalah pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 97 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) judul penelitian ini adalah pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan Wajib Pajak. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak PKB dan BBNKB yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara seremoak kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama
SAMSAT Denpasar. Kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial berpenagruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe.
2. 3.
METODE PENELITIAN Model Penelitian Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Menurut Ghozali (2013) regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
2.
Studi Kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil data dan informasi melalui buku, jurnal,internet, dan data lainnya yang dijadikan sebagai landasan teori. Kuesioner Kuesioner adalah data primer yang dibutuhkan untuk analisis statistik. Data ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe.
Penentuan Sampel Penulis mengambil populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Kabanjahe ditahun 2014 yaitu sebanyak 5.032 orang. Dalam menentukan jumlah sampel penulis menggunakan rumus menurut Slovin, yaitu sebagai berikut:
Maka :
Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh batasan sampel penelitian sebanyak 98.05144. Berdasarkan batasan tersebut maka penulis menyebarkan kuesioner sebanyak 110.
Metode Analisis Data Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menjawab dan menganalisis masalah dalam penelitian ini. Metode kuantitatif berarti bahwa penulis menggunakan statistik untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini, penulis menggunakan Statistical Program for Society Science (SPSS ). Kuesioner merupakan data primer yang digunakan dimana hasilnya akan diproses melalui aplikasi SPSS (19.0).
HASIL DAN BAHASAN Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan data pada umumnya. Data yang digunakan adalah hasil dari kuesioner mengenai masing-masing variabel. . Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N KP 110 SP 110 KWP 110 Valid N (listwise) 110
Minimum 13 6 16
Maximum 30 25 35
Mean 23.69 20.25 29.17
Std. Deviation 3.247 3.266 3.942
Berdasarkan tabel, dapat dilihat terdapat 110 sampel yang digunakan untuk menguji variabel kualitas pelayanan fiskus (KP), sosialisasi perpajakan (SP), dan kepatuhan Wajib Pajak (KWP).
1.
Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai terendah sebesar 13, nilai tertinggi sebesar 30, rata-rata sebesar 23,69, dan standar deviasi sebesar 3,247.
2.
Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai terendah sebesar 6, nilai tertinggi sebesar 25, rata-rata sebesar 20,25, dan standar deviasi sebesar 3,266.
3.
Variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai terendah sebesar 16, nilai tertinggi sebesar 35, rata-rata sebesar 29,17, dan standar deviasi sebesar 3,942.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Tabel 2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
110 a,b
Normal Parameters
Mean
.0000000
Most Extreme Differences
Std. Deviation
2.85894287
Absolute
.063
Positive
.062
Negative
-.063
Kolmogorov-Smirnov Z
.663
Asymp. Sig. (2-tailed)
.772
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang diperoleh, nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2tailed)) adalah 0.772. Dimana nilai 0.772 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.
Uji Multikoliniearitas Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakan dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflantion Factor (VIF) dan tolerance value untuk masing-masing variabel independen. Apabila tolerance value diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolonieritas. Tabel 3 Uji Multokoliniearitas
Coefficientsa Standardized Coefficients Model 1
Beta (Constant)
Collinearity Statistics t
Sig.
4.988
.000
Tolerance
VIF
KP
.055
.729
.468
.848
1.179
SP
.665
8.735
.000
.848
1.179
Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas diperoleh, nilai tolerance untuk variabel kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan adalah 0,848 dimana nilai ini lebih besar dari 0,1 ( tolerance > 0,1 ). Nilai VIF untuk variabel kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan adalah 1,179 dimana nilai ini kurang dari sepuluh ( VIF < 10 ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antara variabel bebas.
Uji Heteroskedastisitas Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan menggunakan uji Gletser .
Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
2.493
1.526
KP
.048
.062
SP
-.076
.062
Model 1
t
Sig.
1.634
.105
.081
.777
.439
-.128
-1.233
.220
a. Dependent Variable: RES2
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh, nilai signifikansi (Sig.) kualitas pelayanan fiskus adalah 0,439 dan nilai signifikansi (Sig.) sosialisasi perpajakan adalah 0,220. Nilai signifikansi dari kedua variabel adalah lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai dalam penelitian ini.
Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R2) Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi Model Summary Adjusted
R Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate
1
.688a
.474
.464
2.886
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh, nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,464 atau sama dengan 46,4%. Nilai R2 sebesar 0,464 menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi tidak memberikan efek yang besar karena masih jauh dari angka satu.
Uji Simultan (Uji F) Pengujian simultan bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
Tabel 6 Uji Simultan (Uji F) ANOVAb Model Sum of Squares 1 Regression 802.801 Residual 890.917 Total 1693.718 a. Predictors: (Constant), SP, KP b. Dependent Variable: KWP
df 2 107 109
Mean Square 401.400 8.326
F 48.209
Sig. .000a
Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F) yang ditampilkan dalam tabel 4.18, nilai signifikansi adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel bebas (kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 ).
Uji Parsial (Uji t) Pengujian parsial bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tabel 7 Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Model B Std. Error 1 (Constant) 11.327 2.271 KP .067 .092 SP .803 .092 a. Dependent Variable: KWP
Standardized Coefficients Beta .055 .665
T 4.988 .729 8.735
Sig. .000 .468 .000
Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) yang diperoleh, pengaruh masing-masing variabel bebas (kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013) dapat diketahui sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) terhadap variabel kualitas pelayanan fiskus diperoleh, nilai signifikansi adalah 0,468. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa secara parsial kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengujian parsial ( uji t ) terhadap variabel sosialisasi perpajakan diperoleh, nilai signifikansi adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan dalam bab 4, maka dapat disimpulkan halhal sebagai berikut : 1.
Terdapat pengaruh yang signifikan dari variable kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap variable kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013.
2.
3.
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variable kualitas pelayanan fiskus secara parsial terhadap variable kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 tahun 2013. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variable sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1.
Bagi KPP Pratama Kabanjahe a. Diharapkan agar KPP Pratama Kabanjahe dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti . Serta agar fiskus dapat menjalin hubungan yang baik dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. b. KPP Pratama Kabanjahe diharapkan dapat terus memberikan sosialisasi perpajakan secara rutin kepada Wajib Pajak. Untuk menarik minat masyarakat dan Wajib Pajak atas sosialisasi yang diberikan, KPP Pratama Kabanjahe dapat menyuguhkan sosialisasi yang menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga Wajib Pajak akan memberikan perhatian dan memahami sosialisasi yang diberikan. Semakin sering sosialisasi perpajakan diberikan maka akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak mengenai informasi perpajakan sehingga masyarakat akan menyadari pentingnya membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat.
2.
Bagi peneliti selanjutnya a. Apabila Peneliti Selanjutnya ingin melakukan penelitian sejenis yaitu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dikenakan PP No. 46 Tahun 2013, diharapkan dapat melakukan model penelitian ulang dengan menambahkan variabel yang lain seperti pengetahuan perpajakan, tarif pajak, ketegasan sanksi Perpajakan, keadilan pajak, dan lainnya. b. Penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Pratama Kabanjahe. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian didaerah Kantor Pajak lainnya, sehingga akan memperoleh gambaran kepatuhan Wajib Pajak didaerah yang akan diteliti.
REFERENSI Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. STIE Perbanas Surabaya, 2-19. Arum, H. P., & Zulaikha. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap KEpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Diponegoro Journal of Accounting, 1-8. Data/Informasi. (2014, Februari 10). Dipetik Maret 02, 2015, dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=394:perke mbangan-data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-20112012&Itemid=93 Dharma, G. P., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanan 6.1, 340-353. Ghozali, P. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hasan, R. (2014). Tax Compliance Behavior among Prospective Tax Payers of Bangladesh . The International Journal's Research Journal of Economic & Business Studies, 90-97. Ilyas, W. B., & Burton, R. (2010). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Inasius, F. (2014, April 05). Pajak dan UMKM. Dipetik April 18, 2014, dari Binus University: http://accounting.binus.ac.id/2014/04/05/pajak-dan-umkm/ Inasius, F. (2015). Tax Compliance of Small Medium Enterprises in Indonesia: A Case of Retailer. Global Conference on Business and Finance Proceedings, 87-92. Krismanto, B. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Yang Berdampak Pada KEpatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Jakarta: ANDI. Meliala , F. M. (2012). Taxpayers' Perception on the Implementation of E-SPT and E-Payment Toward Taxpayers' Compliance (Study Case in Pratama Tax Office Kebun Jeruk Satu). Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Negeri Padang, 4-29. Pandiangan, L. (2014). Mudahnya Menghitung Pajak UMKM. Jakarta: Mitra Wacana Media. Priantara, D. (2011). Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak. Jakarta: PT.Indeks. Puspita, N. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Negeri Padang. Rakhmad, B. (2012, Juli 02). Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan. Dipetik Desember 22, 2014, dari http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajaksektor-umkm-melalui-kehumasan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/Pj/2013 tentang tata cara penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 42/Pj/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Menengah (UMKM).
tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, 1-16. Soemitro, R. (2011). Dalam Mardiasmo, Perpajakan (hal. 1). Jakarta: ANDI. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. (2013, September 16). Dipetik Juni 20, 2015, dari http://www.pajak.go.id/: http://www.pajak.go.id/content/flash-foto/sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun2013-di-kanwil-djp-wajib-pajak?lang=id Susanto, H. (2012, Januari 9). Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Dipetik Juni 3, 2015, dari http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dankepedulian-sukarela-wajib-pajak Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Universitas Negeri Padang, 120. Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Bitung. Jurnal EMBA, 960-970.
RIWAYAT PENULIS
Full Name
: Arinda Nurul Karina S.M
Place / Date of Birth
: Kabanjahe, 05 Oktober 1993
Formal Education
: Bina Nusantara University (2011-2015) Bachelor (S1), Accounting GPA: 2.94