ANALISIS SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA) Yondrian Universitas BinaNusantara , Jl. Kebonjeruk Raya No 27, Telp: (021) 53696969 Email:
[email protected] Dosen Pembimbing : Martin Surya Mulyadi, S.E.,M.M.,BKP.,CPMA.
Abstrak Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui Efek Sosialisasi terhadap Dampak Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Metoda dan Objek Penelitian metoda yang digunakan ada kualitatif dengan langsung observasi dilapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan sedangkan Objek Penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Analisis Penulis mengacu pada SE-98/PJ/2011 dan SE-22/PJ/2007 dan Undang – Undang Perpajakan. Hasil Yang dicapai bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua telah mengikuti prosedur sesuai SE-98/PJ/2011 dan SE-22/PJ/2007 serta juga realisasi sosialisasi melebihi dari target yang di tetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Simpulan bahwa Sosialisasi dapat meningkatkan Kepathuan Wajib Pajak dan Kinerja serta cara Tim Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansasri Dua telah memuaskan dan sesuai dengan Peraturan yang ada. (Ion) Kata Kunci :Efek Sosialisasi,Kepatuhan Wajib Pajak, Kinerja, Sosialisasi Peraturan Perpajakan.
Abstract The purpose of research , is to investigate the impact of socialization effects to Taxpayer Compliance in Jakarta Small Tax Office Tamansari Dua . Method and Object existing research used qualitative methods with direct field observations , documentation , and literature study , while Object Research is Jakarta Small Tax Office Tamansari Dua Taxpayers, and Small Tax Office Tamansari Dua. The author refers to the analysis and SE-22/PJ/2007 SE-98/PJ/2011 and the Taxation . The achieved results that Jakarta Small Tax Office Tamansari Dua have followed the appropriate procedures and SE-22/PJ/2007 SE-98/PJ/2011 socialization as well as the realization of the target exceeds that set by the Jakarta Small Tax Office Tamansari Dua . The Conclusion that socialization can improve compliance taxpayer and performance as well as ways of Counseling Team from Jakarta Small Tax Office Tamansari Dua has satisfactory and in accordance with existing regulations .(Ion)
Key Words : Socialization Effect, Taxpayer Compliance, Performance, Socialization Tax Regulation.
Pendahuluan Pajak merupakan Pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia.Pajak dapat mendukung Pembangunan dan Perekonomian Bangsa Indonesia, sehingga kesadaran masyarakat sangat penting untuk bangsa ini, sumber penerimaan ini yang mempunyai umur yang tidak terbatas terlebih dengan bertambahnya penduduk indonesia yang meningkat tiap tahunnya. Namun salah satu usaha untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berasal dari sektor pajak. Dimana Direktorat Jendral Pajak diamanat kan untuk mengumpulkan penerimaan negara dan melakukan penerimaan negara tentu membutuhkan manajemen yang baik untuk melakukan tugas yang kompleks. Maka Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan reformasi atau restrukturisasi baik itu dalam strategi, skill, sistem dan struktur organisasi.Disamping itu tidak hanya membutuhkan reformasi atau restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak tetapi besar nya penerimaan negara itu tidak terlepas juga dari pernan dari wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak dengan menggunkan sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment merupakan suatu reformasi sistem yang di berlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana sistem Self Assessment itu yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak baik dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak mereka sendiri, sehingga dalam kebenaran pembayaran, penyampaian informasi ini tergantung dari kejujuran dan kepatuhan wajib pajak sendiri dalam kewajiban maupun hak perpajakan. Kepatuhan pajak dalam hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak baik dalam mengisi, menghitung , melaporkan pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan analisis yang disajikan oleh Palil dan Musthopa (2011) pentingnya pengetahuan pajak dalam menentukan prilaku kepatuhan pajak menggunakan sistem self assessment malaysia.Sistem Self Assessment menekankan baik tanggung jawab pembayar pajak untuk melaporkan pendapatan mereka dan untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri . Salah satu faktor utama memfasilitasi untuk mencapai tujuan sistem self assessment tersebut adalah dengan melakukan pengembangan tingkat pengetahuan pajak antara Wajib Pajak. Menurut Andreoni et al dalam artikel pajak.go.id bahwa Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance),penegakan hukum (law enforcement),struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct),atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998 dalam www.pajak.go.id) Halyang di ungkapkan oleh Andreoni et al. 1998 mengenai Masalah Kepatuhan Pajak diatas dilihat dari berbagai segi, sedangkan menurut Alabede, Ariffin, & Kami, 2013 yang mempengaruhi Prilaku Kepatuhan Pajak adalah struktur sistem pajak, sehingga struktur sistem pajak yang efisiensi akan meningkatkan prilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak mereka. Sosialisasi merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena tidak semua Wajib Pajak mengerti mengenai pajak, sebagian wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga membuat mereka akan kepatuhan tersebut masih jauh untuk mau membayar pajak. Tugas fiskus yaitu untuk menyentuh masyarakat yang dengan tingkat pendidikan rendah tetapi
mereka memiliki penghasilan diatas PTKP untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka. Jadi dengan melakukan sosialisasi membuat Wajib Pajak dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mengerti terhadap peraturan moderenisasi dan reformasi perubahan undangundang perpajakan , maka dengan mengerti nya peraturan perpajakan akan kah dapat meningkatkan kepatuhan mereka atau bisa sebaliknya. Tetapi dampak dari sosialisasi perturan perpajakan terhadap kepatuhan itu bisa bermacam-macam apakah dengan sosialiasi kepatuhan formil nya meningkat atau kepatuhan materil nya meningkat. Dengan mengertinya wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah , maka mereka kesadaran mereka untuk bayar pajak itu ada sehingga akan meningkatkan penerimaan negara . Dalam melakukan sosialisasi terdapat berbagai macam cara baik itu sosialisasi melalui Media elektronik, Media cetak dan langsung terjun kelapangan yang dilakukan oleh fiskus baik itu sosialisasi dilakukan di Pasar dengan menggunakan mobil, membuka pojok pajak di tempat pameran, ataupun mengundang wajib pajak kekantor atau tempat diselenggarakan sosialisasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis diatas penulis memberi judul penelitian ini : “ANALISIS SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA)” Ruang Lingkup Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tentu saja tidak hanya dengan sosialisasi saja. Dalam skripsi ini penulis membahas dampak sosialisasi terhadap Penerimaan PPh Non Migas, SPT Tahunan , Jumlah Wajib Pajak terdaftar, Penerimaan STP,Penerimaan SPT PPh 25 OP dan Penrimaan PP 46 Tahun 2013. Untuk meningkatkan kepatuhan mempunyai banyak cara baik secara sanksi – sanksi yang tegas, dalam hal ini penulis sendiri tidak membahas mengenai sanksi yang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan serta juga penulis lebih membahas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua agar penelitian lebih spesifik dan data yang di dapat lebih rinci. Namun Penulisan ini, lebih diarahkan lebih pada pembahasan analisis efek dari sosialisasi peraturan perpajakan terhadap dampak jumlah kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dari tahun 2010-2012 serta bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukkan moderenisasi dan reformasi administrasi perpajakan untuk menuju sistem administrasi perpajakan indonesia yang lebih baik. Jenis data Penelitian ini menggunakan 2 jenis data : a. Data Primer Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari bagia seksi pelayanan dan ekstensifikasi dan hasil wawancara secara langsung dengan pejabat yang berwewenang. b. Data Sekunder Data Primer yang diolah kembali oleh penulis menjadi bentuk, tabel, dan angka. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta dalam menganalisis datanya dilakukan secara utuh, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Penelitian Lapangan 1. Observasi Penulis mengamati dan melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh para petugas KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendapatkan informasi dan data. 2. Dokumentasi Melakukan pengumpulan data baik berupa dokumen maupun catatan-catatan lainnya yang terkait dengan penelitian. b. Penelitian Kepustakaan Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan tertulis (buku), dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek dan masalah penelitian. Sosialisasi Perpajakan Modernisasi Pajak dimana setiap tahun adanya perkembangan dan perubahan peraturan kebijakan perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi, Target Penerimaan Pajak yang masih potensial di bidang-bidang tertentu, tujuan Direktorat Jenderal Pajak dan menarik investor ke indonesia.Sehingga dengan adanya perkembangan dan
perubahan kebijakan peraturan perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban memberitahukan kebijakan peraturan baru tersebut melalui berbagai media sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat ada dua kategori sosialisasi yaitu : 1. Sosialisasi bersifat Nasional 2. Sosialisasi bersifat Lokal Sosialisasi bersifat Nasional dilakukan dalam rangka mengamankan target/agenda/tujuan DJP secara Nasional, sedangkan Sosialisasi bersifat Lokal dilakukan dalam rangkaaa mengamankan agenda/target/tujuan dari unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak – Kanwil /KPP). Sehingga yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah sosialisasi bersifat lokal. Analisis Jenis- Jenis Media Sosialisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Berdasarkan Peraturan SE-98/PJ/2011 terdapat 2 media dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan yaitu Media sosialisasi langsung dan Media Sosialisasi Tidak Langsung, Dari hasil Observasi dilapangan dalam sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua Media yang digunakan Yaitu a) Media Sosialisasi Langsung Sesuai dengan SE-98/PJ/2011 dimana Jenis – jenis Media Sosialisasi Langsung yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua yaitu : 1. Kelas Pajak;dan 2. Seminar Namun dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan selain media sosialisai langsung yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua juga ada media sosialisasi tidak langsung. b) Media Sosialisasi Tidak Langsung Dalam media sosialisasi tidak langsung yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua berbeda dengan SE-98/PJ/2011 yaitu : 1. Media Elektronik 2. Media Cetak (Seperti Koran,Majalah, tabloid) Sedangkan media Sosialisasi menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua: 1. Brosur 2. Leaflet 3. Spanduk 4. X-banner 5. Souvenir 6. Baliho/ Mini Billboard yang dipasang digedung KPP. Sehingga sesuai dengan SE-98/PJ/2011 bahwa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tersbut termasuk dalam Kegiatan Non Sosialisasi (Kecuali dapat dijelaskan sebaliknya) jadi dari penjelasan yang di dapat bahwa Media elektronik dan Media Cetak diatas lebih ke arah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Bagian Sosialisasi Perpajakan dan Hubungan Masyarakat yang melakukannya.Jadi Media Sosialisasi Tidak langsung seperti brosur,leaflet,spanduk,X-banner,souveniruntuk sarana penunjang sosialisasi langsung sedangkan Baliho / Mini Billboarddipasang didepan gedung KPP secara tidak langsung tidak hanya Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua saja tetapi juga bisa bagi masyarakat umum yang memperoleh manfaat mengenai informasi yang ada di Baliho/Mini Billboard tersebut. Meskipun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua banyak menggunkan media – media sosialisasi tetapi banyak Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua tidak melihat dan memerhatikan media sosialisasi seperti leaflet,Brosur yang mana telah disediakan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua didekat TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Restiani (2011) tentang Analisis Kualitas Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuah Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, bahwa hasil dari Kantor Pelayanan Pajak Cianjur responden mengikuti perkembangan perpajakan melalui surat kabar/majalah sebesar 31.46%, kemudian 29.33% responden berpendapat melalui iklan di TV, 20.00% responden berpendapat melalui internet, dan yang menanggapi melalui brosur sebesar 19.21%.Sedangkan dari hasil penelitian yang mengenaisosialisasi secara langsung yang mana hasil penilitan ini terhadap tingkat keikutsertaan yang menunjukkan hasil yang baik dimana terdapat 58% Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari
Dua atau dari 45 responden yang di teliti terdapat 26 orang yang pernah mengikuti Sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua.
Gambar4.1 Grafik Tingkat Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Sosialisasi yang dilaksankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua Namun baik melalui media sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung Wajib Pajak memperoleh manfaat mengenai pengetahuan perpajakan baik dan dalam penelitian ini yang meniliti Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua mengenai Kegunaan Sosialisasi yang telah mereka ikut, hasil dari penelitian seperti di grafik dibawah ini.
Gambar4.2 Grafik Tingkat Kegunaan Sosialisasi bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua Hasil dari gambar4.2 menunjukan bahwa sosialisasi berguna bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dimana dari 45 responden terdapat 38 responden atau sebanyak (78%) yang menjawab Ya untuk tingkat kegunaaan sosialisasiyang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua itu sangat membantu mereka dalam memahami Peraturan Perpajakan.Dengan berguna nya sosialisasi ini dapat meningkatakan kesadaran yang juga dapat dilihat dari Penerimaan untuk PPh Non –Migas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dari Tahun 2010-2012 mengalami peningkatan Tahun 2010 ke 2011 meningkat 23% dan dari 2011 ke 2012 meningkat 14% seperti pada Tabel 4.1 dibawah ini : Tabel 4.1 Penerimaan PPh Non-Migas Jenis Pajak 2010 2011 2012 A. PPh Non Migas 132.794.008.329 163.926.750.947 187.365.023.286 Kenaikan dalam % 23% 14% (Sumber dari : Bagian PDI Kantor Pelayanan Pajak Tamansari Dua lalu diolah kembali oleh Penulis) Analisis Materi Sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua Tiap Tahunnya melakukan perencanaan untuk sosialisasi dan materi yang dibawakan. Dari hasil yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua kebanyakan Materi yang disosialisasikan biasanya materi yang umum.Materi yang kebanyankan dibawakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua mengenai Hak dan kewajiban perpajakan,Pengisian SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah. Namun ketika ada nya perubahan peraturan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, Maka pihak Direktorat Jenderal Pajak mempunyai Kewajiban untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat,Tetapi sebelum menyosialisasikannya kepada masyarakat maka Direktorat jenderal Pajak wajib menyosialisasikan kepada tiap-tiap Kanwil. Dari Kanwil akan meminta perwakilan dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti sosialisasi peraturan baru yang dilakukan oleh Kanwil seperti PP.46 Tahun 2013 sebelum
disosialisasikan kepada masyarakat pihak Direktorat Jenderal Pajak harus menyosialisasikan kepada Kanwil , dari Kanwil akan menyosialisasikannya lagi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah Kantor Pelayanan Pajak sudah mengerti dan barulah dibentuk tim untuk menyosialisasikan kepada masyarakat atau Wajib Pajak. Dalam Penelitian ini meneliti Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua mengenai Pengetahuan dari Tujuan sosialisasi tersebut.
Gambar4.6 Grafik TingkatPengetahuan Mengenai Tujuan Sosialisasi Dari gambar 4.6 diatas menunjukan sekitar 58% Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua mengetahui dari dan sekitar 42% tidak mengetahui dari Tujuan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua. Tabel 4.3 Materi Penyuluhan Tahun 2012 dan Tahun 2013 Materi 2013 Materi 2012 Bendahara Mahir Pajak Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Bendahara Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak Pengisian dan Pelaporan SPT Orang Pribadi 1770 ,1770S,1770SS Pengisian dan Pelaporan SPT melalui e-filling "Ngisi SPT Bareng" Sosialisasi terkait khususnya untuk SPT 1770S dan SPT 1770 SS pengisian SPT dan Pelaporan SPT bagi WPOP "AYO LAPOR PAJAK" Penyuluhan terkait pengisian " Ngisi SPT Bareng" memberi Pengetahuan SPT dan Pelaporan SPT bagi WPOP Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan WP Badan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan WP Badan Memberikan Penyuluhan PBB dan Pelaksanaan ,sebagai persiapan penyerahan PBB ke Pemerintah Daerah "Taat Pajak Sejak Awal" Kewajiban Perpajakan Bagi Sosialisasi Perpajakan tentang KLU tertentu Wajib Pajak Baru Potensial "Usaha Lancar Bangun Negeri" mengenai Peraturan Sosialisasi mengenai Perpajakan Umum Pemerintah Nomo 46 Tahun 2013 kepada pelajar "ANAK MUDA NGERTI PAJAK" Memberikan Sosialisasi tentang KLU tertentu Potensial Pengenalan tentang pajak dan arti penting bagi kelangsungan negara " Bendahara Bijak Taat Pajak" memberikan pengetahuan perpajakan dalam melaksanakan tugas " Pajak Tuntas , Tidur Pulas " memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait penagihan dan penunggakan pajak serta resikonya "TERIMA KASIH NEGERIKU" Para Wajib Pajak Orang Pribadi Kaya mendapatkan informasi tentang Pajak Yang telah dibayarkan (Sumber :Bagian Ekstensifikasi terus diolah kembal ioleh Penulis) Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua Analisa kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua sesuai lebih kepada Wajib Pajak Orang Pribadi . Berdasarkan Siti Kurnia Rahayu (2009) dapat dibagi menjadi dua : 1. Kepatuhan Formal 2. Kepatuhan Material Kepatuhan Formal seperti menyampaikan SPT PPh Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau pada tanggal 31 maret apabila menyampaikannya tepat waktu maka
Wajib Pajak telah memenuhi Kepatuhan Formal sedangkan Kepatuhan Material seperti Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan dengan benar ,jujur dan perhitungan yang benar. Selain kepatuhan diatas peneliti juga mengukur melalui Jumlah Wajb Pajak yan terdaftar , Jumlah Penerimaan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dan juga Jumlah SPT dan Penerimaan Mengenai Peraturan Pemerintah Tahun 2013 mengenai Wajib Pajak ememiliki omeset tertentu. Tabel 4.8 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 2010 22.338 2011 23.559 2012 24.639 Dari Tabel diatas dapat dilihat dari tahun ke tahun Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua meningkat tahun 2011 meningkat sekitar 6,11% lebih tinggi dibandingkandengan tahun 2012 peningkatan hanya sebeaar 4,97% peningkatan Wajib Pajak ini melebih dari target yang ditarget kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh Tim penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk materi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak telah sukses meningkatkan Kesadaraan untuk masyarkat mendaftarkn diri sebagai Wajib Pajak. Dan sedangkan untuk kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi seperti tabel di bawah ini Tabel 4.9 Jumlah SPT Tahunan Tahun Jumlah SPT Tahunan Rasio 2010 8984 40,21% 2011 9060 38,45% 2012 8355 33,90%
Penjelasan untuk Kepatuhan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua Rasio dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun penurunan yang tajam di tahun 2012 . menurut analisa peneliti yaitu 1. Banyak Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua melaporkan SPT Tahunan mereka lebih banyak di Dropbox dibandingkan di Kantor Pelayanan Pajak sendiri dikarenakan alasannya letak Kantor Pelayanan Pajak jauh dari tempat tinggal dan wilayah kerjanya, sehingga menyebabkan pihak Dropbox telat menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dan juga di Dropbox tidak adanya sortir kelengkapan, kebenaran, kejelasan pengisian SPT sehingga banyak SPT yang dianggap tidak masuk. Namun setelah disortir sama pihak Account Respresentative SPT yang salah dikirimkan kembali kepada Wajib Pajak langsung dan juga di beritahukan tetapi Wajib Pajak tidak menanggapi nya sehingga mengakibatkan kesadaraan Wajib Pajak kurang. 2. Penurunan Rasio SPT Tahunan disebabkan Krisis Global menyebabkan banyak nya Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh penghasilan dibawah PTKP dan Wajib Pajak Badan memgalami kerugian yang membuat mereka merasa tidak perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan. 3. Penurunan Rasio SPT Tahunan disebabkan juga Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak baru dan Pindah baru tetapi Tidak menjalankan usaha dan Tidak melakukan Pekerjaan Bebas menyebabkan Wajib Pajak dikecualikan atau diberi kebebasan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan. Dan dapat dibandingkan dari Penerimaan STP (Surat Teguran Pajak) Tabel 4.10 Penerimaan STP Jenis Pajak 2010 2011 2012 STP 132.550.818 94.121.613 452.535.870
(Sumber :Bagian PDI)
Grafik 4.11 Penerimaan STP PPh Dapat dilihat dari data penerimaan STP diatas dianalisis dengan membandingkan sama jumlah pelaporan SPT menyebabkan kenaikan Jumlah penerimaan yang naik di tahun 2012 bahwa masih banyak wajib pajak yang telat bayar ataupun kurang bayar Jadi untuk tahun 2012 yang pelaporan SPT menurun dan diimbangi dengan naiknya penerimaan STP yang menunjukan SPT tahun 2012 telat dilapor atau terdapat kesalahan isi yang tidak disortir sama Pihak dropbox yang membuat Wajib Pajak menjadi telat lapor dan Fiskus Wajib menerbitkan STP dan dikenakan sanksi denda. Dalam Penelitian Langsung kepada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua menunjukan hasil berbanding terbalik dengan data yang didapatkan dari Kantor Pelayanana Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua seperti Grafik dibawah ini.
Gambar4.12 Grafik Tingkat Kepatuhan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Dari hasil Grafik diatas Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua berpendapat telah menyampaikan secara tepat waktu sekitar 82% dan sekitar 18 % Wajib Pajak Tidak menyampai SPT Tahunan Orang Pribadi secara tepat waktu dari analisa diatas menunjukan bahwa pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan OP mereka di bulan maret . namun sesuai hasil observasi peneliti kebanyakan Wajib Pajak mengumpulkan SPT mereka bukan di awal bulan ataupun dipertengahan bulan pada saat 3 hari sebelum tanggal 31 maret mulai ramai menggumpulkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan ke Dropbox yang terdekat sehingga membuat Pihak Dropbox kewalahan dengan antrian yang panjang menyebabkan mereka tidak lagi mengecek SPT Tahunan yang dilaporkan. Akibatnya Setelah dicek SPT tahunan oleh Ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua sehingga Fiskus menerbitkan STP atas kurang bayar pajak terutang. Untuk penlitian langsung mengenai pernah dijatuhi hukuman dengan penelitian langsung terhadap Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua
Gambar4.13Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang tidak pernah dijatuhi Hukuman
Dari grafik diatas menujukan bahwa Wajib Pajak telah Patuh tidak pernah dijatuhi hukuman dari fiskus sebesar 73% dan yang tidak patuh dan pernah dijatuhi hukuman dari fiskus sebesar 27% responden Wajib Pajak. Analisis Pengaruh Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pertengahan Tahun 2013 Pemerintah menerbitakan sebuah Peraturan Baru yang mengatur UKM (Usaha Kecil Menegah) yang peraturan nya berlaku mulai akhir bulan juli 2013 sehingga membuat Wajib Pajak dan fiksus ikut menyesuaikan dengan adanya peraturan tersebut. Sehingga pada bulan agustus Tim Penyuluhan melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak UKM sampai tahun 2014, dengan adanya Peraturan Pemerintah Ini akan mempengaruhi Jumlah Penerimaan PPh 25 . Tabel 4.11 Penerimaan SPT PPh 25 Orang Pribadi Jenis Pajak 2010 2011 2012 2013 SPT PPh 25 OP 6.395.001.208 6.900.093.032 7.616.921.483 7.372.898.627 (Sumber : Bagian PDI) Tabel 4.12 Penerimaan SPT PPh 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Jenis Pajak 2010 2011 2012 2013 SPT PPh 25 72.253.678 182.382.166 255.493.948 204.387.534 (Sumber : Bagian PDI)
Gambar4.16 Grafik Penerimaan SPT PPh 25 orang Pribadi
Gambar4.17 Grafik Penerimaan SPT PPh 25 Pengusaha Tertentu Tabel 4.13 Penerimaan Pajak untuk Wajib Pajak Memiliki Penghasilan Tertentu Jenis Pajak Tahun 2013 2014 S.D Maret WP memiliki Penghasilan Tertentu 2.353.218.999 2.462.597.957 Dari Tabel 4.11 ,Tabel 4.12 ,Tabel 4.13 dan gambar4.16 dan 4.17 ini dapat dianalisa bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang di berlakukan pada bulan juli 2013 menyebabkan Penerimaan PPh 25 Orang Pribadi dan Penerimaan PPh 25 Orang Pribadi pengusaha tertentu tahun 2013 menurun jadi dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dapat adaptasi dengan peraturan baru tersebut dan juga dapat dilihat kinerja tim penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua adanya kelihatan hasil dari kegiatan penyuluhan yang diadakan mereka. Simpulan Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua telah melakukan sosialisasi Peraturan Baru melalui berbagai media –media yang digunakan seperti Booklet, Leaflet, Spanduk, Billboarddan X-bannersemua media ini ada terdapat dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua.
2.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta melakukan jenis sosialisasi peraturan perpajakan seperti peraturan mengenai Hak dan Kewajiban , Perubahan Nomor Faktur Pajak, Mengenai SPT dan seelalu berusaha memperbaruhi materi – materi sosialisasi terkait dengan perubahan peraturan seperti Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013. 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penyajian dan Penyelenggaran Sudah baik, yang penyajiannya unik dan kreatif yang disajikan kepada Calon Wajib Pajak. 4. Kinerja Tim Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua sangat Bagus karena tiap proporsi rencana dibuat tiap pada waktu realisasi telah melebih dari rencana. Dan juga target penyuluhan yang direncanakan selalu melebihi dari yang direncanakan namun untuk daerah Tamansari Dua tidak begitu banyak sekolah hanya sedikit dan tidak ada universitas disekitar wilayah kerja Tamansari Dua tersebut. 5. Cara sosialisasi yang dilakukan Tim Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari dua baik , selain dengan cara penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Tim Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua juga melakukan Kegiatan Non penyuluhan yang bekerja sama dengan Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat seperti dengan melakukan Aksi simpatik dengan sosialisasi turun ke jalanan. 6. Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua secara keseluruhan cukup baik, di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua terdapat sekitar 22.338 wajib pajak yang terdaftar tetapi SPT Tahunan yang masuk hanya sekitar 8984 seharusnya SPT Tahunan yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta sekitar 22.338. Tetapi kesadaraan Masyarakat Tamansari Dua meningkat dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang meningkat terus sampai tahun 2013, namun mereka medaftarkan diri tanpa sadar akan Kewajiban yang akan di laksanakan mereka baik itu tiap bulan maupun tiap tahun nya. 7. Tinggi nya Tarif Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebabkan sebagian Wajib Pajak belum mengaplikasikan / mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Yang dapat memberatkan pajak Wajib Pajak yang menjalankan usaha bertambah dibandingkan dengan tahun 2012 ,2011, dan 2010. 8. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak sangat berpengaruh besar dalam kepatuhan Wajib Pajak sehingga untuk meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak dengan melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas , peneliti memberikan beberapa saran : 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tmansari Dua dapat melakukan sosialisasi lebih banyak dilakukan dengan memilih Cara , Media, dan penyajian yang unik dan baru seperti adanya Twitter milik Kantor Pelayanan Pajak sendiri atau sosial media lain yang sedang berkembang agar Wajib Pajak tidak bosan dalam mengikuti sosialisasi dan juga menyiapkan tenaga penyuluh yang banyak dan menambah tenaga Account Repesentative untuk melakukan konsultasi pada waktu acara sosialisasi tengah berlangsung ataupun telah usai dikarenakan Wajib Pajak lebih menyukai konsultasi langsung dengan fiskus. 2. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua melihat Potensial Penerimaan Pajak di wilayah kerja yang sangat tinggi dan untuk mendekatkan dengan pindah Kantor dari kantor sekarang yang terletak di Jl.Ks.Tubun sehingga memudahkan untuk Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, memenuhi prosedur perpajakan, Konsultasi dan Sosialisasi serta memudahkan Petugas Pajak untuk memantau Wajib Pajak Baru dan Potensial. 3. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Pusat mempertimbangkan lagi Tarif Pajak yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Karena banyak Wajib Pajak merasa memberatkan dengan Tarif Pajak yang terlalu tinggi. 4. Media sosial atau Media internet dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk menyosialisasikan Preaturan terbaru dan konsultasi melalui media tersebut yang tidak memakai biaya yang banyak dan banyak pengguna di Indonesia. Keterbatasan 1. Ketidaksediaan Bagian Ekstensifikasi untuk dilakukan Wawancara dikarenakan kebijakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua 2. Keterbatasan Data mengenai Sosialisasi Tahun 2010, 2011 yang tidak didapatkan dari Kepala Bagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua dikarena pergantian Kepala Bagian Pelayanan yang lama ke yang baru yang tidak ada simpanan data. 3. Keterbatasan Waktu Penelitian yang membuat penulis tidak dapat meneliti lebih dalam.
REFERENSI Alabede, Dr.James O; Ariffin, Dr. Zaimah Bt; Kami, Prof,Dr.Idris Md (2013) Tax System Factorsand Individual Tax Compliance Behaviour in Nigeria: Does theEffect of the Taxpayer's Risk Preference Matter?. Scholarly Journals, Vol 2, No.8,pp 153 – 160. Direktorat Jenderal Pajak (2010) . Reformasi Pajak :Silent Revolution, Jakarta : DirektoratJenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (2013) Artikel Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak diakses tanggal : 7 Januari 2014 Direktorat Jenderal Pajak (2013) Artikel Mengenal Sensus Pajak Nasional. http://www.pajak.go.id/content/mengenal-sensus-pajak-nasional diakses tanggal : 15 Mei 2014 Direktorat Jenderal Pajak (2013) SE-22/PJ/2007tentang Sosilasisasi Perpajakan Bagi Masyarakat.
Penyeragaman
Direktorat Jenderal Pajak (2013) SE-98/PJ/2011tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Direktorat Penyuluhan Pelayanan Dan Humas (2012) . Kumpulan Peraturan Bidang Penyuluhan, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak. Ilyas ,Wirawan B dan Burton Rihcard (2010). Hukum Pajak (edisi 5),Jakarta : Salemba Empat Kementrian Perdagangan. (2013). Data Import tahun 2010-2011-2012 diakses : 18 April 2014 dari http://www.kemendag.go.id/ Keputusan Menteri Keuangan RI No. 06/KM.1/2004. Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007. Mukhlis Imam, Utomo Sugeng Hadi, dan Soesetyo Yulia (2014) Increase Tax Compliance Through Streghthening Capacity of Education Sector For Export Oriented SMES Handicraft Field In East Java Indonesia. European Scientific Journal, Vol 10 , No. 7, pp 170 – 184. Nisa, Nunur. (2013).Politik Perdagangan Buah Impor Indonesia Tahun 2011-2012 ,Center World Trade Studies Universities Gadjah Mada. Diakses Tanggal : 18 April 2014 dari : http://cwts.ugm.ac.id/2013/04/politik-perdagangan-buah-impor-indonesiatahun-2011-2012/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.03/2012 tentang TATA CARAPENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2013 tentangPAJAKPENGHASILANATASPENGHASILANDARIUSAHAYANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAKYANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Puspitasari, Nilla Ayu. (2013). Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya).Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 .Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009.Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Mardiasmo (2011). Perpajakan (edisi revisi), Yogyakarta : ANDI. Moeinadin,Mahmoud,Heirany Forough dan Harandi Azadeh (2014), “ Identifying the Effective Factors for the Improvement of Tax Compliance”, International Journal Of Academic Reasearch in Accounting, Finance, and Management Sciences, Volume 4, Number 1, pp 220-227 OECD (2011). Definisi Tax Complience.Diakses : 12 Desember 2013 Palil , Mohd Rizal dan Mustapha Ahmad Fariq .(2011),“Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system”, African Journal of Business Management Vol. 5(33), pp. 12864-12872. Pusat Bahasa (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi empat),Jakarta :Gramedia. Priantara, Diaz. (2011). Kupas Tuntas Pengawasan,Pemeriksaan danPenyidikan Pajak, Jakarta : Indeks. Salling Olesen, Henning & Weber, Kirsten (2012). Socialization, Language, andScenic Understanding. Alfred Lorenzer's Contribution to a Psycho-societalMethodology [73 paragraphs].Social Sciences: Comprehensive Works,Vol 13, No.n/a. Rahayu, Siti Kurnia (2010). Perpajakan Indonesia, Bandung : Graha Ilmu. Resmi,Siti (2013). Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 7), Jakarta : Salemba Empat. Restiani, Metti. (2011). Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer, Bandung. Tempo.co (2012). Krisis Ekonomi Global Hambat Ekspor Indonesia diakses : 18 April 2014 dari : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/05/090446043/Krisis-EkonomiGlobal-Hambat-Ekspor-Indonesia Vadde, Suresh; Gundarapu, Srinivas.(2012)FACTORS THAT INFLUENCERENTAL TAX PAYERS' COMPLIANCE WITH TAX SYSTEM: ANEMPIRICAL STUDY OF MEKELLE CITY, ETHIOPIA . Educational Research Multimedia & Publications,Vol 4,No.9. pp.41-49. Waluyo (2013). Perpajakan Indonesia ,Buku 1 (edisi 11), Jakarta : Salembah Empat.Widodo,dkk, Widi. (2010). Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak, Bandung : ALFABETA. Yohannah, Ester. (2012). Tinjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pademangan Jakarta). Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,Jakarta. RIWAYAT HIDUP Yondrian, lahir di kota Palembang, 07 Januari 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2014.
