Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Jurnal ilmiah “INTEGRITAS” Vol.1 No. 3 Oktober 2015

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN Oleh : SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE,MM,Ak [email protected] (Dosen Tetap STIE Harapan Medan) RINGKASAN Upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan kesadaran wajib pajak yang tinggi dan penerapan sanksi perpajakan yang adil dan merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kuantitatif yang menjelaskan tentang kondisi variabel yang diteliti dengan menggunakan data statistik. Seluruh indikator harus lolos uji validitas dan uji reliabilitas, Uji asumsi klassik serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji determinan, uji parsial dan uji simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Kemampuan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 69,3%, sedangkan sisanya sebesar 31,7% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak


PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN Oleh : SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE,MM,Ak (Dosen Tetap STIE Harapan Medan)

ABSTRACT The efforts of Direktorat Jenderal Pajak (DJP) to increase compliance of taxpayer to increase of tax revenues as a source of state revenue that contributes the largest in the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) is not an easy. Required taxpayer awareness is high and the application of tax penalties are fair and equitable. The purpose of this study was to test the awareness that there are significant tax payers and tax penalties on tax compliance in KPP Pratama Medan Belawan. This study uses quantitative analysis which describes the condition of the variables studied by using statistical data. All the indicators have to pass the validity and reliability test, test of Klassik assumptions and test of hypothesis that consist of determinant test, test of partial and simultaneous. These results indicate that awareness of taxpayers and tax penalties significant effect, either partially or simultaneously on taxpayer compliance in KPP Pratama Medan Belawan . Ability awareness of taxpayers and tax penalties can explain the taxpayer compliance of 69.3%, while the remaining 31.7% is explained by other variables are not included in this research model. Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Penalties and Taxpayer Compliance PENDAHULUAN Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara maksimal untuk

meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk


memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positip terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Pahala, dkk (2013) juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Tindakan pemberian sanksi tersebut akan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakan sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positip dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positip dan signifikan terhadap kepatuhan waib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Selupu Rejang. Diperlukan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan secara adil dan merata agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, namun upaya yang dilakukan belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari ratio tingkat kepatuhan setiap tahunnya sejak tahun 2009 hingga 2013 cenderung menurun sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Ratio tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan Tahun WP Terdaftar WP Lapor SPT Ratio Tingkat Tahunan Kepatuhan 2009 37.693 19.449 52 % 2010 48.189 19.529 41 % 2011 54.698 19.604 36 % 2012 60.539 19.627 32 % 2013 71.149 19.373 27 % Sumber : KPP Pratama Medan Belawan


Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa ratio tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari perbandingan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan sejak tahun 2009 sampai 2013 cenderung menurun setiap tahunnya sedangkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan dari tahun ke tahun menunjukkan penambahan yang cukup signifikan. Dan bahkan ratio tingkat kepatuhan wajib pajak yang dicapai masih jauh berada dibawah rata-rata ratio kepatuhan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak secara nasional, yaitu untuk KPP Pratama sebesar 62,5% (SE DJP No. SE-18/PJ/2011). Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar penurunan ratio kepatuhan tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian untuk menguji kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Selanjutnya Waluyo (2013 : 2) memberikan kesimpulan bahwa ciriciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: a. Pajak dipungut menurut undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Pengertian Pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2) mendefinisikan bahwa “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapatkan

Pengertian Wajib Pajak Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP, disebutkan bahwa “pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan


peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan pengertian tersebut wajib pajak dapat dibedakan atas: a. Wajib pajak orang pribadi, baik usahawan dan non-usahawan b. Wajib pajak badan yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Yayasan, Persekutuan, Perkumpulan, Koperasi, dan lainnya. c. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: a. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. c. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. d. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya

diatur dalam dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. e. Membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. f. Wajib pajak yang diperiksa wajib : 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 3) Memberikan keterangan lain yang diperlukan. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan menurut Resmi (2011 : 42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung


jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) terbagi atas dua, yaitu: 1) Surat Pemberitahuan (SPT) masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. 2) Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas selanjutnya diwajibkan bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang dapat dilakukan: a. Secara langsung b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. Cara lain, seperti melalui jasa perusahaan jasa ekspedisi atau melalui e-filling Batas waktu penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Nurmantu dalam Devano Dan Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan menurut Nasucha dalam Devano Dan Rahayu (2006:111) menyatakan: a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan besarnya pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu dan


tidak pernah menerima surat teguran. Sedangkan ratio tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun berjalan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari wajib pajak terdaftar yang diterima selama tahun berjalan (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun sebelumnya. (SE DJP No. 18/PJ/2011) Kesadaran wajib pajak Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Oleh karena nya perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006) dalam Kurniawan (2009) adalah sebagai berikut: a. Mengetahui Fungsi Pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin. b. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan

fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara. Sanksi Perpajakan Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diatur dalam Undang Undang No., 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), meliputi antara lain: a. Bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp. 1.000.000,untuk wajib pajak Badan. b. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak masa dan tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayarannya. c. Bagi wajib pajak yang terungkap ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. Berikutnya sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak


sehubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No., 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), meliputi antara lain: a. Bagi wajib pajak yang karena kealpaannya: 1) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) 2) Menyampikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggitingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 38 UU KUP No. 28 Tahun 2007) b. Bagi wajib pajak yang dengan sengaja: 1) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, 2) menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak, 3) tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), 4) menyampikan SPT dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, 5) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, 6) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 UU KUP No. 28 Tahun 2007). Berdasarkan uraian deskripsi teoritis di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesa yang ada.


Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan yang terletak di Jl. Kol.Laut Yos Sudarso Medan, Sumatera Utara. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2), sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Masingmasing definisi operasional variabel ini akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Indikator dalam variabel ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin. b. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara. 2. Sanksi perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator dalam variabel ini adalah sebagai berikut: a. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. b. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 3. Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut: a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk meyetorkan kembali surat pemberitahuan c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak efektif, yaitu wajib pajak lebih kurang 19.373 wajib pajak. sampel sebanyak 99,49 dan selanjutnya dibulatkan menjadi 100 sampel, Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner


dengan menggunakan alat pengukuran skala likert. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menguji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji Asumsi Klasik terhadap persamaan regresi dengan menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan Uji Hipotesis dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Determinasi, Uji t, dan Uji F.

Uji Kualitas Data Dari hasil uji validitas menunjukkan r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian ini telah valid (Ghozali, 2013). sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 1 berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Demografi Responden Jumlah responden laki – laki sebanyak 108 orang atau sebesar 54%, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 92 orang atau 46%. Tabel 1. Uji Validitas Instrumen Penelitian Corrected Item-Total Correlation r table X1.1 .337 X1.2 .444 X1.3 .582 X1.4 .454 X1.5 .387 X2.1 .443 X2.2 .807 X2.3 .463 0.139 X2.4 .816 X2.5 .710 Y1 .557 Y2 .302 Y3 .645 Y4 .557 Y5 .202 Sumber : Data Diolah, 2014

Keterangan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID


Selanjutnya Dari hasil uji seluruh variabel penelitian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai dinyatakan reliabel (Sugiono, 2010), Cronbach Alpha > 0,6. Dengan sebagaimana yang ditampilkan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam tabel 2 berikut: Tabel 2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian VARIABEL Cronbach’s Alpha KETERANGAN X1 0.681 RELIABEL X2 0.839 RELIABEL Y 0.683 RELIABEL Sumber : Data Diolah, 2014 menggunakan grafik scatterplots Uji Asumsi Klasik Dari Uji normalitas yang terlihat bahwa titik-titik menyebar menggunakan analisa grafik normal secara acak serta tersebar baik di atas probabilty plot, hasilnya maupun dibawah angka 0 pada menunjukkan bahwa data menyebar sumbu Y. di sekitar garis diagonal dan Regresi Linear Berganda mengikuti arah garis diagonal, Hasil persamaan regresi linier Dari hasil uji multikolinearitas berganda menunjukkan bahwa terlihat bahwa bahwa nilai adanya hubungan yang positif dan Tolerance lebih besar 0,1 yaitu searah antara variabel bebas dengan 0,990 dan nilai VIF kecil dari 10, variabel terikat. hal ini dapat dilihat yaitu 1,010. Selanjutnya hasil uji dalam tampilan tabel 3 berikut: heteroskedastisitas yang Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda Unstandardized Coefficients Model B Std. Error (Constant) 0,108 0.258 X1 0.313 0.057 X2 0.695 0.054 Sumber : Data Diolah, 2014 Berdasarkan pada tabel di b. Ketika kesadaran wajib pajak atas diketahui bahwa hasil analisis ditingkatkan sebesar 1 satuan, regres linear berganda dapat dilihat maka akan diikuti dengan seperti pada persamaan berikut ini : peningkatan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0.313 satuan. Kepatuhan Wajib Pajak = 0,108 + c. Ketika sanksi perpajakan 0.313 X1 + 0.695 X2 Persamaan tersebut, dapat diartikan ditingkatkan sebesar 1 satuan, sebagai berikut: maka akan diikuti dengan a. Ketika kesadaran wajib pajak peningkatan pada kepatuhan wajib (X1) dan sanksi perpajakan (X2) pajak sebesar 0.695 satuan. tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,108 satuan.


sebesar 31,7% dijelaskan oleh Uji Hipotesis Hasil uji determinasi variabel – variabel lain yang tidak menunjukkan bahwa nilai R square dimasukkan dalam model penelitian adalah 0,683, menjelaskan ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 kepatuhan wajib pajak adalah berikut: sebesar 68,3%. Sedangkan sisanya Tabel 4 Koefisien Determinasi Model Summaryb Model

R

R Square

1 .827a .683 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b.Dependent variabel Y Sumber : Data Diolah, 2014 Hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai

Std. Error of the Estimate

.677

.31266

0.05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Statistik t Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients

Model 1

Adjusted R Square

T

Sig.

.420

.675

B

Std. Error

(Constant)

.108

.258

X1

.313

.057

.315

5.477

.000

X2

.695

.054

.733

12.760

.000

a.Dependent Variable: Y Sumber : Data Diolah, 2014 Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai nilai signifikansi adalah sebesar 0.000 nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05 sehingga

Beta

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6 Uji F ANOVAb Model 1

Sum of Squares Regression Residual Total

a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y Sumber: Data Diolah, 2014

df

Mean Square

20.447

2

9.483

97

29.930

99

F

10.224 104.579 .098

Sig. .000a


Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Medan Belawan sebagai perpanjangan tangan dari DJP harus senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak tentang perpajakan melalui penyuluhan, seminar dan berupa himbauan-himbauan tentang pentingnya membayar pajak untuk kesinambungan pembangunan, selain itu dari sisi pemerintah pun harus dapat menujukkan kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak benarbenar dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Apabila kedua hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan pengetahuan perpajakan di masyarakat dan menciptakan penyelenggara negara yang bersih maka kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi dana guna kesinambungan pembangunan negara dapat ditingkatkan. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan sanksi perpajakan dimaksud, KPP Pratama Medan Belawan telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara berkala agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui dengan

pasti hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi perpajakan baik berupa pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak atas kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun demikian sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan kurang mendapat respon yang positip dari wajib pajak karena ada keengganan wajib pajak untuk langsung menghadirinya dan jika pun hadir biasanya hanya diwakili oleh pegawai ybs atau konsultan pajaknya sehingga informasi yang diberikan khususnya tentang pelaksanaan sanksi dan penyebab-penyebab dikenakan sanksi terhadap wajib pajak kurang dapat tersampaikan dengan baik. Selain sosialisasi kepada wajib pajak di atas, KPP pratama Medan Belawan dalam menerapkan sanksi perpajakan juga melakukan imbauan-imbauan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melakukan kunjungan dan konseling kepada Ybs sebelum membuat surat teguran dan surat tagih pajak (STP), namun karena keterbatasan petugas pajak yang ada maka tidak semua wajib pajak dapat terjangkau untuk dikunjungi. Kedua kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Belawan di atas hendaknya dapat menjadi masukan dan perhatian bagi Kepala KPP Pratama Medan Belawan beserta jajarannya agar kedepannya sanksi perpajakan di wilayah KPP


Pratama Medan Belawan dapat lebih ditingkatkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positip terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dijelaskan di atas dihasilkan bahwa nilai signifikan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hal ini berarti secara bersama-sama kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Oleh karenanya KPP Pratama Medan Belawan harus senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak tentang perpajakan melalui penyuluhan, seminar dan berupa himbauan-himbauan tentang pentingnya membayar pajak, sehingga wajib pajak menyadari bahwa pentingnya membayar pajak yang nantinya akan digunakan untuk kesinambungan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan rakyat. Apabila kesadaran ini telah terbangun maka dengan sendirinya wajib pajak akan secara suka rela

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akhirnya secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam memeuhi kewajiban perpajakannyapun dapat meningkat. Disamping itu juga yang perlu menjadi perhatian dari KPP Pratama Medan Belawan adalah penerapan sanksi perpajakan yang diberlakukan secara adil dan merata serta tanpa diskriminasi kepada seluruh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat menimbulkan aspek jera kepada wajib pajak. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan konsisten maka secara sendirinya kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Arum (2012), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pengujuan hipotesis yang dilakukan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun secra bersama-sama (simultan). Kemampuan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan kepatuhan wajib


pajak sebesar 69,3%, sedangkan sisanya sebesar 31,7% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Dirjen Pajak untuk lebih memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan dan penyebab dikenakannya sanksi kepada wajib pajak, sehinggga kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara perlahan dapat terbangun dan dapat ditingkatkan. Apabila sanksi perpajakan dimaksud dapat dilaksanakan dengan tegas, adil dan merata, maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaannya dan akhirnya akan berimbas kepada peningkatan penerimaan pajak. REFERENSI

Boediono, B. (1996), Perpajakan Indonesia, Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia (2006), Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Kencana, Jakarta Fikriningrum, winda Kurnia (2012), Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari), Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UNDIP, Semarang. Ghozali. (2013), Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Cetakan Ketujuh, Semarang. Kurniawan, Dhani. (2006). Pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Kudus. Skripsi: FIS UNNES

Anonim (2007), Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mardiasmo (2006), Perpajakan (Edisi Revisi), Penerbit Andi, Yogyakarta

Arum (2012), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.

Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery (2010), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Skripsi :


Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali. Nugroho, Agus Jatmiko (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), Tesis S2 Magister Akuntansi, UNDIP, Semarang. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2011 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pahala, Indra, Hasanah, Nurmalia dan Sari, Intan Mayang Sari (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Beban Pajak Penghasilan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Resmi, Siti (2012), Perpajakan teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta Sapriadi, Doni (2013), Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang) Sugiono (2010), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung. Waluyo (2013), Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Recommend Documents