ANALISIS PENGARUH LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 2010-2011 Oleh : Erisa Dyah Ayutia ABSTRACT This study aims to determine the financial performance of Surakarta City Government in 2010 and 2011 as well as to determine the level of efficiency and effectiveness of Government of Surakarta in managing its resources. The data used in this research is secondary data obtained from the Government of Surakarta. Data analysis techniques used in this research is the Regional Autonomy Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratios, Growth Ratio, DSCR ratio, ratio of Harmony. Based on the analysis of data obtained results: 1) states that the financial performance of Surakarta City Government is still lacking is in the aspect of independence, since independence ratio amounted to 15.83% (2010) and 22.44 (2011). 2) the ratio of recurrent expenditure / operations of the budget amounted to 90.24% (2010) and 86.90% (2011). 3) the ratio of capital expenditure to the budget amounted to 9.65% (2010) and 13.07% (2011). 4) The level of efficiency of Government of Surakarta in managing the fund has been very efficient, because the efficiency ratio amounted to 27.95% (2010) and 14.15% (2011). 5) effectiveness ratio amounted to 94.81% (2010) and 102.79% (2011). 6) revenue growth is quite high, amounting to 13.17% (2010), revenues rose by 79.55% (2011). 7) Growth expenditures amounted to 83.44% (2010) and 61.03% (2011). 8) Government of Surakarta has the ability to repay the loan within the selected calculation result DSCR ratio of 34.46% (2010) and 65.95% (2011). The first hypothesis test proved to be true, which means acceptable. Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratio, Ratio Harmony, Growth Ratio, Ratio DSCR.
PENDAHULUAN Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah seni, ilmu (science) maupun perekayasaan Technology namun juga dapat diartikan sebagai sebuah proses. Sesuai ragam ukuran dapat dihasilkan ke dalam 2 (dua) bidang utama, yaitu Akuntansi Sektor Privat dan Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Privat adalah suatu proses akun untuk mencatat aktivitas ekonomi perusahaan swasta. Sedangkan Akuntansi Sektor Publik ditunjukan bagi organisasi yang bersifat Nirlaba, seperti Yayasan, Lembaga Swadya Masyarakat (LSM), Pemerintah. Untuk bisa lebih memahami Akuntansi Sektor Publik maka akuntansi sebaliknya dilihat sebagai sebuah proses (Halim, 2012 : 230) seperti definisi yang diberikan oleh American Accounting Association 1966 berikut ini : “akuntansi adalah suatu proses
70
pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputrusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Dengan demikian Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas public seperti Pemerintahan, Lembaga Swadya Masyarakat (LSM), dan dijadikan sebagai informasi dalam rangka dalam mengambil keputusan ekonomi oleh stakeholders Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya
ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah memiliki kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatnya terhadap peraturan Undang-undang. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang pertama masih menggunakan basis kas modifikasi belum berbasis akrual, karena menjadi masa transisi dari Single Entry menuju Double Entry. Melaui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terbaru tersebut Pemerintah Daerah mulai tahun 2011 diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Adanya Standar Akuntansi Pemerintah menjadi era baru lagi perkembangan Akuntansi Sektor Publik khususnya pemerintah di Indonesia. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain dengan menganalisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.
71
PERUMUSAN MASALAH 1. Apakah ada pengaruh antara laporan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta periode tahun 2010-2011 ? 2. Bagaimana kondisi laporan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta periode tahun 2010-2011 ?
LANDASAN TEORI 1. Laporan Keuangan : Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan Keuangan adalah gambaran tentang neraca atau laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode atau pada akhir tahun. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan namun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan. Laporan keuangan tahunan meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan laba yang ditahan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatua perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggaraan dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselanggarakanya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan terdiri dari : laporan realisasi anggaran (LRA), laopran arus kas
72
(LAK), neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan saldo anggaran lebih ( LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LKE), catatan atas laporan keuangan ( CaLK). Analisis Laporan Keuangan adalah melakukan penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya. Analisis keuangan dapat diartikan sebagai usaha mengidentifikasikan ciri-ciri berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksana suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai organisasi dalam satu periode. Penilaian adalah suatu proses atau sistem digunakan untuk menentukan sesuatu objek, perkara, atau keadaan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dalam memnuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar tercapai yang diinginkan.
KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :
X
Y
73
Keterangan : X : Laporan Keuangan : 1) Laporan Arus Kas 2) Laporan Realisasi Anggaran 3) Neraca Y : Kinerja Pemerintah Kota Surakarta
HIPOTESIS Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Hipotesis yang disampaikan dalam bentuk deskriptif adalah sebagai berikut: a) Diduga ada pengaruh antara laporan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta periode tahun 2010-2011 b) Diduga ada pengaruh antara kondisi laporan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta Periode tahun 2010-2011
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah berupa rasio keuangan sebagai berikut : 1. Rasio Kemandirian Daerah ( Halim, 2007) :menyatakan bahwa kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kriteria atau ukuran yang digunakan adalah :kriteria semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang
74
merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa timgkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah = 2. Rasio efektivitas : efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kriteria atau ukuran yang digunakan adalah :kriteria efektifitas meningkat dari “efektif ” menjadi “sangat efektif ” . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 telah sangat efektif dalam mengelola PAD nya Rasio Efektivtas = 3. Rasio Efisiensi :efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kriteria atau ukuran yang digunakan adalah :Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah “sangat efisien” karena hasil rasio efisiensi kurang dari 60%. Rasio Efisiensi = 4. Rasio Pertumbuhan : pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode (Halim, 2012). Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.
75
Kriteria atau ukuran yang digunakan adalah : kinerja keuangan semakin meningkat karena keadaan uang semakin membaik Rasio Pertumbuhan = 5. Rasio DSCR : perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5. Kriteria atau ukuran yang digunakan adalah : dari penerimaan sumber daya alam, pajak bumi dan bangunan Rasio DSCR = 6. Rasio Keserasian :mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Kriteria atau ukuran yang digunakan adalah : semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja invetasi yang dipakai semakin kecil I.
II.
Rasio Belanja rutin / operasi =
Rasio Belanja Modal =
HASIL DAN PEMBAHASAN Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio DSCR, Rasio Keserasian.
76
KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut : 1. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio kemandirian daerah sebesar 15,83 (2010) dan 24,44% (2011) 2. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio efisiensi sebesar 27,95% (2010) dan 14,15% (2011) 3. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio efektivitas sebesar 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) 4. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini di buktikan dari hasil rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 13,17% (2010) dan 79,55 % (2011) 5. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio pertumbuhan belanja sebesar 83,44% (2010) dan 56,48% (2011) 6. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio DSCR sebesar 34,46% (2010) dan 65,95% (2011) 7. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio keserasian belanja rutin/operasional sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011) 8. Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio keserasian belanja modal sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011) Jadi hipotesa peneliti yang disampaikan pada BAB II terbukti benar.
77
SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut: 1. Dalam meningkatkan kondisi laporan keuangan diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya, antara lain : pendapatan pajak daerah, pendapatan restibusi pajak daerah, lain-lain pendapatan yang sah 2. Pemerintah Kota Surakarta
harus melakukan review terhadap belanja daerah yang
sekiranya tidak begitu efektif dan efisien dapat mengalokasikan dana anggaran belanja rutin/operasional dan meningkatkan belanja modal
REFERENSI Baridwan, Zaki. 2002. Intermediate Accounting. Yogyakarta : BPFE. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Erlangga. Bernadin dan Russel. 1993. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja. Yogyakarta : Psikologi Industri. Falikhatun dan Puteri Nugrahaningsih. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Surakarta : UNS. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta : Salemba Empat. .
2007. Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Harahap, Sofyan Sahri. 1998. Fungsi Standar Akuntansi.Jakarta : Raja Grafindo. .
2002. Analisis Kritis dan Laporan Keuangan.Jakarta : Raja Grafindo.
Hasibuan, SP. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.Jakarta : Penerbit Agung. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogjakarta : CV. Andi Ofsset. Munawir, S. 1995. Analisis Laporan Keuangan.Yogyakarta : Liberty. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : Edisi IV. Liberty. Nogi. 2003. Kebijakan Publik.Yogyakarta : Salemba Empat.
78
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta : Salemba Empat. Prabu Mangkunegara, Anwar. 2000. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Jakarta Timur Refika Adiatma. Simamora, Henry. 2004. Akuntansi Manjemen.Malang : UNM. Sulistyani, Ambar Teguh. 2003. Manajemen Sumber Daya. Yogyakarta : Graha Ilmu. Tim Penyusun Modal Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. Analisis Keuangan Daerah. Jakarta : STAN.
2007.
Ulum, MD. 2004. Akuntasi Sektor Publik. Malang : UMS. Wahyudi, Bambang. 2002. Sumber Daya Manajemen Alam. Bandung : Sulita. WWW. Surakarta.co. id
79
