ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB SUMATERA UTARA

ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh NOVITA LINDA SITOMPUL 047018014/EP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Novita Linda Sitompul: Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara, 2007. USU e-Repository © 2008

ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB SUMATERA UTARA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh NOVITA LINDA SITOMPUL 047018014/EP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB SUMATERA UTARA : Novita Linda Sitompul : 047018014 : Ekonomi Pembangunan (EP)

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D) Ketua

Ketua Program Studi

(Dr. Murni Daulay, S.E, M.Si)

(Drs. Rujiman, MA) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc)

Tanggal Lulus : 28 Juni 2007


TELAH DIUJI PADA TANGGAL

: 28 JUNI 2007

PANITIA PENGUJI TESIS :

KETUA

: Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D.

ANGGOTA : 1. Drs. Rujiman, MA. 2. Dr. Murni Daulay, M.Si. 3. Dr. Ramli, SE,MS. 4. Kasyful Mahalli, SE, M.Si.



ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada besarnya pengaruh investasi, baik PMDN maupun PMA terhadap PDRB, dimana investasi tersebut juga akan menyerap sejumlah tenaga kerja sehingga menjadi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1984 – 2005, yaitu data jumlah tenaga kerja, jumlah investasi PMDN, jumlah investasi PMA di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian, BPS, dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sumatera Utara dipengaruhi tiga sektor yang utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Utara. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 98,39 persen. Hal ini berarti bahwa PDRB Sumatera Utara akan semakin meningkat dengan meningkatnya investasi dan jumlah tenaga kerja. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, investasi PMA tahun sebelumnya dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara, sedangkan kondisi perekonomian tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: investasi, PMDN, PMA, tenaga kerja, PDRB.


ABSTRACT

This research based on on the level of influence of invesment, domestic and foreign invesment to PDRB, where the invesment also will needs a number of manpower so that become productively. This research has a purpose to analyze the influence of invesment, number of manpower, and condition of economics on Indonesia before and after economic crisis to PDRB of North Sumatera. The analysis uses Ordinary Least Square (OLS) method. For this analysis aim, use a secondary database in time series form, 1984 – 2005, that is data of number of manpower, amount of domestic and foreign invesment in North Sumatera and Product Domestic Regional Bruto (PDRB) of North Sumatera. The data obtained form Departemen of Manpower and Transmigration, Departament of Industry, and Central Bureau of Statistics of North Sumatera Utara, and other sources that is research result and journals. The result of research indicate that PDRB of North Sumatera influenced by three primair sector, that is agricultural sector, industrial sector and commercial sector, restaurant and hotel. Third of the sector give biggest contribution to PDRB of North Sumatera. Based on the estimating result, this research found that domestic invesment previous year, foreign invesment previous year, number of man power, and economics condition had a positive influence to the PDRB of North Sumatera with a determination coefficient value (R2), in the amount of 98,39 percents. It means that the PDRB of North Sumatera will be more increasing with the increasing in domestics invesment, foreign investmen, number of manpower. Partially, this analysis result showed that domestics invesment, foreign invesment and manpower had a significant influence to PDRB of North Sumatera, while the conditions of economics do not has a significant influence to the PDRB of North Sumatera. Key words: invesment, domestics invesment, foreign invesment, manpower, PDRB.


KATA PENGANTAR

Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini merupakan tugas akhir yang harus disajikan dalam rangka menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana pada Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara”. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini dalam waktu yang telah ditetapkan berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan khususnya Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dengan kesabarannya telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahan. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis

banyak dibantu

oleh

berbagai pihak, baik dalam bentuk moril, bimbingan maupun arahan, sehingga sesuai dengan syarat dan tatacara yang telah ditentukan. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang tulus kepada : 1. Ibu Prof.Dr.Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.


2. Ibu Dr. Murni Daulay, S.E.,M.Si., Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D. sebagai Ketua Pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama masa perkuliahan dan pengerjaan tesis ini 4. Bapak Drs. Rujiman, MA. sebagai Anggota Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan tesis ini. 5. Ibu Dr. Murni Daulay, S.E.,M.Si., Bapak Dr. Ramli, SE, MS, dan Kasyful Mahalli, SE, M.Si. sebagai Pembanding yang telah banyak memberikan saransaran perbaikan dalam penyusunan tesis ini. 6. Bapak, Ibu Dosen Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 8. Kepada orang-orang tercinta penulis, ibunda J. br. Sihombing, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat, saran dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 9. Dalam kurun waktu tiga semester selama menjalani masa perkuliahan, telah terjadi interaksi yang baik antara penulis dengan rekan-rekan kuliah terutama angkatan VII, maka untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih kepada mereka semua, khususnya rekan Inggrita Gusti Sari Nasution, Vinelia A.


Marpaung yang tetap saling menguatkan dan mengingatkan dalam perjuangan menyelesaiakan tesis ini. 10. Rekan-rekan sekerja di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang selalu memberikan semangat dan pengertian dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan penulis selama ini. Semoga Allah Bapa Yang Maha Pengasih memberikan berkat-Nya kepada kita. Aminn........

Medan,

28 Juni 2007

Penulis,

Novita Linda Sitompul


RIWAYAT HIDUP

1. Nama

: Novita Linda Sitompul

2. Agama

: Kristen

3. Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 29 Nopember 1970

4. Pekerjaan

: PNS pada Departemen Keuangan

5. Nama Ayah

: W.D. Sitompul (alm)

Ibu

: J. br. Sihombing

6. Pendidikan : a. SD Katolik Budi Murni III Medan, lulus Tahun 1983 b. SMP RK St. Thomas I Medan, lulus Tahun 1986 c. SMA RK St. Thomas I Medan, lulus Tahun 1989 d. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, lulus Tahun 1996 e. Sekolah Pascasarjana USU, lulus Tahun 2007


DAFTAR ISI

ABSTRAK...........................................................................................................

i

ABSTRACT ........................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ vi DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR TABEL............................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

x

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xii BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah .................................................................... 9 1.3. Tujuan Penelitian......................................................................... 10 1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................... 10 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 2.1. Pengertian Investasi .................................................................... 2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi .............................. 2.2.1. Tingkat bunga dan investasi ............................................. 2.2.2. Investasi dan GDP ............................................................ 2.2.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ....................... 2.3. Investasi dan Penentuan Tingkat Upah ....................................... 2.4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja .................................. 2.5. Kesempatan Kerja ....................................................................... 2.5.1. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi................ 2.5.2. Kesempatan Kerja dan Upah ............................................ 2.6. Pengertian dan Fungsi Produksi.................................................. 2.7. Penelitian Sebelumnya ................................................................


11 11 14 18 20 22 26 28 29 29 30 33 37

2.8. Hipotesis Penelitian..................................................................... 40 2.9. Kerangka Pemikiran.................................................................... 40 BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................. 3.1. Ruang Lingkup Penelitian........................................................... 3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian ............................................... 3.3. Model Analisis ............................................................................ 3.4. Metode Analisis .......................................................................... 3.5. Uji Kesesuaian ............................................................................ 3.6. Definisi Operasional.................................................................... 3.7. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik ..............................................

41 41 41 41 42 43 43 44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 4.1. PDRB Sumatera Utara ................................................................ 4.2. Pertumbuhan Investasi di Sumatera Utara .................................. 4.3. Ketenagakerjaan .......................................................................... 4.4. Analisis Estimasi ......................................................................... 4.4.1. Uji Kesesuaian ................................................................ 4.4.2. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 4.5. Pembahasan ................................................................................ 4.5.1. Investasi ........................................................................... 4.5.2. Jumlah Tenaga Kerja ....................................................... 4.5.3. Kondisi Perekonomian ....................................................

47 47 49 51 54 54 58 61 61 63 64

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 68 5.1. Kesimpulan.................................................................................. 68 5.2. Saran............................................................................................ 69 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 70


DAFTAR TABEL Nomor 1.1

Judul

Halaman

Keadaan Investasi PMA dan Jumlah Pengangguran di Indonesia .....

8

1.2. Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Sumatera Utara ...................

9

4.1. PDRB Sumatera Utara Berdasarkan Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rp.)......................................................

47

4.2. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara(%)......

48

4.3. Perkembangan Investasi di Sumatera Utara, 1985 – 2005 .................

50

4.4. Perkembangan Tenaga Kerja di Sumatera Utara, 1985 – 2005 .........

53

4.5. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi PDRB Sumatera Utara ...................................................................................

55

4.6. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas...................................................

58

4.7. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test..............................

59

4.8. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas dengan White Test................

60


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

2.1. Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi ..............................................

19

2.2. Hubungan Tingkat Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja ...............

32

2.3. Kerangka Pemikiran Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara...........................................................

40


DAFTAR SINGKATAN

APBN BPS BKPM BUMN GNP ICOR ILO IPM OLS PDRB PHK PMA PMDN RRC TKI VMPL

= = = = = = = = = = = = = = = =

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Usaha Milik Negara Gross National Product Incremental Capital Output Ratio International Labour Organization Indeks Pembangunan Manusia Ordinary Least Square Produk Domestik Regional Bruto Pemutusan Hubungan Kerja Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Republik Rakyat China Tenaga Kerja Indonesia Value Marginal Product of Labor


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

1. Peringkat Persetujuan Nilai Rencana Investasi Menurut Lokasi, 1 Januari – 31 Oktober 2006 ....................................................................

72

2. PDRB, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja di Sumatera Utara, Tahun 1984 – 2005...........................................................................................

73

3. Data Analisis .........................................................................................

74

4. Analisis OLS ........................................................................................

75

5. Uji Asumsi Klasik .................................................................................

76


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan

tersebut

dikelompok

dalam

pembangunan

nasional

dan

pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2000). Pada umumnya pembangunan nasional dan daerah di negara-negara berkembang ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena yang paling terasa adalah keterbelakangan ekonomi dan pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahanperubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain dari masyarakat.

1 Novita Linda Sitompul: Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara, 2007. USU e-Repository © 2008

Tetapi perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja sudah diakui tidak memberikan jaminan untuk suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinue, apabila diabaikan berbagai segi di bidang sosial.

Oleh karena itu,

dewasa ini pembangunan dilakukan dan dikembangkan melalui suatu pendekatan yang integral atau menyeluruh. Pendekatan dan kebijaksanaan sistem ini telah diterapkan dan diaplikasikan di berbagai negara sehingga pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat berhasil secara maksimal. Sebagai salah satu contoh adalah Brasil. Negara besar ini merupakan salah satu negara yang relatif tetap bermasalah dalam pembangunan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan ekonominya. Selama tiga dasawarsa terakhir, Brasil mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang cepat yang dapat dilihat dari GNPnya (Todaro, 2000). Namun demikian, selama periode yang sama, masalah kemiskinan, pengangguran serta distribusi pendapatan tetap dianggap sebagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius. Masalah di atas tetap terjadi walaupun Brasil merupakan salah satu negara industri baru dengan pembangunan sektor industri yang sangat pesat dan telah menyumbangkan 36 persen terhadap GNP. Secara teoretis, masalah kemiskinan, pengangguran atau kesempatan kerja akan dapat diatasi dengan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam keberhasilan pembangunan ekonomi Malaysia. Malaysia merupakan salah satu dari beberapa negara dunia


ketiga

yang

berhasil

dan

berkesinambungan

dalam

pembangunan

dan

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia relatif tinggi dengan tingkat inflasi yang rendah. Rata-rata pertumbuhan sektor riilnya hampir mencapai 6 persen perkapita antara tahun 1985 sampai 1996. Keberhasilan pembangunan ekonomi Malaysia ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan investasi yang cukup besar karena Malaysia menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor internasional. Investasi dalam bidang perkebunan misalnya telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu produsen utama produk minyak kelapa sawit, karet, dan kayu tropis. Investasi ini dengan sendirinya telah membuka lapangan kerja yang luas kepada warganya bahkan kepada tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu, investasi pada sektor perminyakan dan pertambangan mulai tumbuh pesat sejak tahun 1980, sehingga menjadikan Malaysia sebagai salah satu pengekspor utama minyak dan gas di dunia. Disamping investasi dalam berbagai sektor di atas, investasi dalam dan luar negeri banyak tercurah ke sektor manufaktur yaitu investasi asing yang terbesar berasal dari Jepang dan Amerika Serikat. Keberhasilan Malaysia dalam menarik investasi terutama didukung oleh tenaga terdidik dan terampil yang cukup banyak dan stabilitas politiknya yang cukup mantap. Tingkat tabungan domestik Malaysia juga relatif tinggi sehingga mampu menyediakan dana investasi (Todaro, 2000). Keberhasilan pelaksanaan investasi seperti diuraikan di atas seharusnya dapat diaplikasikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.


Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi.

Salah satu permasalahan tersebut adalah jumlah

angkatan kerja yang terus meningkat yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan (Tambunan, 2001a).

Sektor pertanian merupakan

sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan di posisi kedua adalah sektor industri terutama industri pengolahan. Namun dalam perkembangan pembangunan selanjutnya, Indonesia mengalami transformasi dari sektor pertanian menuju sektor industri. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan angkatan kerja terhadap sektor industri, khususnya di perkotaan. Pendapatan yang lebih terjamin dan kehidupan yang lebih modern menyebabkan permintaan angkatan kerja terhadap sektor industri semakin meningkat setiap tahun, bahkan telah menjadi fenomena tersendiri melalui arus urbanisasi yang terus berlangsung (Tambunan, 2001b). Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor industri yang diharapkan akan mampu mengurangi peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor industri sangat diharapkan karena sektor ini

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan sektor pertanian (Tambunan, 2001b). Hal ini berarti bahwa investasi yang besar dalam


sektor industri harus dilakukan sehingga dapat memberi kesempatan kerja yang luas seperti yang diharapkan. Kolapsnya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun (Depnakertrans, 2004). Berarti ada sejumlah 0,9 juta angkatan kerja yang tidak tertampung atau menganggur setiap tahun. Krisis ekonomi telah menyebabkan dampak yang sangat serius terhadap dunia industri. Nilai tukar rupiah yang terus melemah menyebabkan biaya operasi industri, khususnya dalam penyediaan bahan baku menjadi tinggi. Demikian juga inflasi yang diakibatkan oleh krisis menyebabkan terjadinya peningkatan hargaharga, termasuk bahan bakar minyak. Inflasi juga menyebabkan berbagai tuntutan kenaikan upah oleh kelompok buruh. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi sektor industri melambung tinggi, sehingga produk tersebut tidak mampu bersaing dengan produk lain, khususnya produk impor. Hal ini menyebabkan sebagian


besar industri melakukan PHK, dan bahkan sudah banyak yang tidak beroperasi lagi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengangguran. Untuk mengatasi ketidakseimbangan natara penawaran dan permintaan tenaga kerja ini, maka salah satu tujuan pembangunan nasional adalah perluasan kesempatan kerja yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan investasi. Tujuan ini menjadi penting karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sudah pasti diikuti pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula. Di lain pihak pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pertumbuhan atau perluasan kesempatan kerja. Hasil penelitian International Labour Organization (ILO) di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, malah pengangguran yang semakin meningkat dan taraf hidup yang semakin rendah. Menurut Silalahi (2004), untuk menanggulangi masalah penganggur dan setengah penganggur, efek netto dari hasil pembangunan yang diperkirakan akan semakin baik di masa mendatang perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain terciptanya kesempatan kerja produktif dan remunerative. Penciptaan kesempatan kerja produktif dapat dilakukan dalam bentuk investasi, sehingga lebih banyak memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja. Jaminan keamanan dan biaya investasi yang produktif juga akan meningkatkan investasi di dalam negeri, khususnya investasi asing.


Keberhasilan

pertumbuhan

PDRB,

tidak

dapat

dipisahkan

dari

meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003). Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yang ingin dicapai yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Gambaran perkembangan pembangunan daerah tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus termasuk dalam kebijakan investasi. Namun demikian, kedua jenis investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta pada akhirnya akan dapat menambah kesempatan kerja dan memberi sumbangan


dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran

dan

sebagainya.

Keterkaitan

investasi

dengan

masalah

pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Keadaan Investasi PMA dan Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sumber :

Investasi PMDN (Milyar Rp.) 100.499,39 119.755,50 60.748,50 55.600,30 88.294,70 58.674,00 25.262,30 1) Bank Indonesia, 2006 2) BPS, 2004

1

PMA (juta US$) 29.773,60 33.126,90 13.544,10 10.891,40 15.282,90 15.044,20 9.744,10

1

Pengangguran (orang)2 4.275.414 4.183.971 5.045.260 6.030.319 5.813.231 8.005.031 9.132.104

Data dalam Tabel 1.1. menunjukkan terdapat indikasi hubungan antara investasi (PMA) dengan jumlah pengangguran di Indonesia. Pada tahun 1997, ketika investasi meningkat pengangguran berkurang dan ketika investasi menurun sejak tahun 1998, pengangguran meningkat setiap tahun. Hal ini berarti bahwa investasi memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak sehingga masalah pengangguran dapat dikurangi. Keterkaitan antara investasi dengan kesempatan kerja dan pengangguran seperti diuraikan di atas tentu dapat juga terjadi di tingkat propinsi seperti di Sumatera Utara. Hal ini perlu dikaji mengingat Sumatera Utara merupakan salah


satu barometer perekonomian Indonesia dan merupakan daerah tujuan investasi. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara (2004), PDRB Sumatera Utara tahun 2001 s/d 2004 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB dan kesempatan kerja/menganggur yang berhubungan dengan investasi di Sumatera Utara, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.2. Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Sumatera Utara Tahun

PMDN (Milyar Rp.)1

PMA (Juta US$)1

PDRB (Milyar Rp.)2

Bekerja (Orang)2

Menganggur (Orang)2

2001

501,745

41.782,31

24.911,052

4.811.088

456.059

2002

836,695

10.382,57

25.925,363

4.928.353

528.550

2003

471,556

89.450,26

27.086,903

4.855.793

711.288

2004

273,969

30.764,98

28.598,613

4.756.078

756.327

Sumber : 1) BKPMD Sumatera Utara, 2005. 2) BPS Sumatera Utara, 2004. Dari tabel di atas terlihat bahwa antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang positif. Sebaliknya menunjukkan arah yang berlawanan dengan kesempatan kerja dan pengangguran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian terhadap pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengaruh investasi PMDN, investasi


PMA, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis pengaruh investasi PMDN, PMA, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian Dengan penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang antara lain adalah : 1. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam pelaksanaan investasi ke arah membuka kesempatan kerja yang lebih luas. 2. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh investasi dan jumlah tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. 3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. 4. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah khususnya di Sumatera Utara tentang perkembangan investasi di Sumatera Utara.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Investasi Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang (Dornbusch, Fisher dan Startz, 2004). Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses, dan barang jadi. Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.


Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal, yang terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Pengeluaran investasi dapat juga meliputi pengeluaran yang ditambahkan pada komponen-komponen barang modal. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta.

Dalam hal ini kegiatan investasi dapat

dibedakan atas investasi yang otonom dan investasi yang terdorong (Harjanti, 2005). Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan-jalan, jembatan-jembatan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian investasi otonom dan investasi yang terdorong adalah saling mendukung satu sama lain.

Dengan investasi otonom diharapkan akan meningkatkan

permintaan, yang pada gilirannya akan mendorong investasi. Jenis investasi juga dapat dibedakan atas public investment dan private investment, domestic investment dan foreign investment, gross investment dan net investment.

Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang

dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan


sifatnya resmi. Sedangkan private investment adalah investasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah, bahwa dalam investasi swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing. Gross investment adalah total seluruh investasi yang dilaksanakan pada suatu waktu, baik itu autonomous maupun induced atau private maupun public. Sedangkan net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Para pelaku investasi adalah Pemerintah, swasta, dan kerjasama Pemerintah – swasta. Investasi Pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada umumnya swasta tidak tertarik pada

investasi ini, karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama (Brata, 2005). Pihak swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba, yang biasanya terdorong oleh karena adanya pertambahan pendapatan.


2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Pendapatan nasional bisa naik atau turun karena perubahan investasi. Kondisi ini tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya (Samuelson dalam Makmun, 2001). Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998, investasi yang dipompakan ke dalam ekonomi Indonesia anjlok, bahkan terjadi pelarian modal (capital flight) US$10 milyar setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi negatif hanya terjadi satu tahun saja (1998) dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 terjadi pertumbuhan ekonomi positif rata-rata 3,2 persen per tahun. Adapun sumber pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata berasal dari investasi, akan tetapi juga konsumsi masyarakat. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2004), salah satu unsur penggerak pertumbuhan ekonomi yang belum pulih adalah investasi. Tingkat investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam tahun 2002 baru mencapai sekitar 75 persen dibandingkan sebelum krisis (tahun 1996). Dengan pemulihan investasi yang lambat tersebut, peranan investasi dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) menurun dari 29,6 persen pada tahun 1996 menjadi 20,2 persen pada tahun 2002. Upaya untuk menarik investasi dihadapkan pada dua lingkungan strategis yaitu lingkungan eksternal yang semakin ketat dan daya tarik domestik yang masih lemah. Tantangan eksternal untuk menarik investasi dalam


tahun 2004 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan makin berat. Pertama, terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun. Beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan tersebut antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara. Kedua, dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negaranegara tertentu. RRC diperkirakan tetap menjadi negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia dalam tahun-tahun mendatang didukung oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah, serta ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Sementara itu lingkungan domestik masih belum mampu menciptakan iklim investasi yang sehat. Beberapa faktor domestik yang menghambat iklim investasi belum mengalami perbaikan yang berarti. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut (BKPM, 2004): 1) Prosedur yang panjang dan berbelit. Sebagai contoh untuk memulai usaha di bidang perdagangan diperlukan tidak kurang dari 46 surat izin dari berbagai tingkat pemerintahan. Berdasarkan telaah Bank Dunia (2003) terhadap peraturan perundangan yang ada, dibutuhkan sekitar 11 prosedur pokok untuk memulai usaha di Indonesia yang memakan waktu 168 hari atau hampir tiga


kali lipat dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Timur lainnya yaitu sekitar 66 hari. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. 2) Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi serta kebijakan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi nasional yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. Salah satu contoh tumpang tindih kebijakan antar sektor adalah pelarangan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Disamping pemerintah bisa menghadapi gugatan dari investor

yang

telah

mendapatkan

izin

penambangan

yang

lebih

memprihatinkan adalah belum tumbuhnya pemahaman yang mendalam antara kepentingan jangka panjang dengan kepentingan jangka pendek yang sebenarnya terkait erat satu sama lain. 3) Kurangnya kepastian hukum dengan berlarutnya perumusan RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga.


4) Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja. Menurunnya penciptaan lapangan kerja per satuan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keengganan perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja. Secara singkat terdapat dua masalah ketenagakerjaan yang mempengaruhi minat investasi yaitu: (a) kecenderungan peningkatan upah minimum yang tinggi dan besarnya biayabiaya non-UMP serta (b) ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja. Kedua masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja tidak saja tinggi, tetapi juga sulit untuk diperkirakan. 5) Meskipun sejak tahun 2001 stabilitas keamanan secara nasional relatif membaik, kegiatan investasi di Indonesia masih sangat sensitif terhadap gangguan keamanan di daerah sehingga penanaman modal cenderung menghindar dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Meningkatnya gangguan keamanan, meskipun bersifat lokal, dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional yang pada gilirannya akan mengakibatkan kekuatiran investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau menunda realisasi dari rencana investasinya 6) Kurangnya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain,


sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (tax allowances).

2.2.1. Tingkat bunga dan investasi Peningkatan permintaan terhadap dana pinjaman akan mendongkrak tingkat bunga equilibrium. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi arus modal keluar neto. Permintaan investasi juga bisa berubah karena pemerintah mendorong atau membatasi investasi melalui undang-undang pajak. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah menaikkan pajak pendapatan perorangan dan menggunakan penerimaan tambahan tersebut untuk mengurangi pajak bagi orang-orang yang ingin mengivestasikan dananya ke dalam modal baru. Perubahan dalam undangundang pajak seperti itu membuat banyak proyek investasi lebih menguntungkan dan, seperti inovasi teknologi, meningkatkan permintaan akan barang-barang investasi (Mankiw, 2003).


(A) S Tingkat bunga riil, r Kenaikan investasi yang diinginkan

B r2 A

I2

r1 Menaikkan tingkat bunga

I1 0

Investasi, Tabungan, I, S

(B) Tingkat bunga riil, r

S(r)

Kenaikan investasi yang diinginkan

B

r2 A

r1 Menaikkan tingkat bunga

I2 I1

0

Investasi, Tabungan, I, S

Sumber: Mankiew, 2003. Gambar 2.1. Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi

Pada Gambar 2.1 (A), kenaikan permintaan terhadap barang-barang investasi menggeser kurva investasi ke kanan. Pada tingkat bunga berapapun,


jumlah investasi lebih besar. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Karena jumlah tabungan adalah tetap, maka kenaikan permintaan investasi menaikkan tingkat bunga, sedangkan jumlah investasi ekuilibrium tidak berubah. Peningkatan dalam permintaan investasi hanya meningkatkan tingkat bunga ekuilibrium. Namun kesimpulan berbeda akan diperoleh jika fungsi konsumsi sederhana dimodifikasi dan memungkinkan konsumsi (dan sisi dibaliknya, tabungan) bergantung pada tingkat bunga. Karena tingkat bunga merupakan hasil tabungan (seperti halnya biaya pinjaman), maka tingkat bunga yang semakin tinggi mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan. Jika demikian, kurva tabungan akan miring ke atas, seperti Gambar 2.1 (B). Ketika tabungan bergantung pada tingkat bunga, pergeseran ke kanan dalam kurva investasi menaikkan tingkat bunga dan jumlah investasi. Tingkat bunga yang lebih tinggi mendorong orang-orang meningkatkan tabungan, yang pada gilirannya membuat investasi meningkat.

2.2.2. Investasi dan GDP Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebaian besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. Para ekonomi mempelajari investasi untuk memahami fluktuasi dalam output barang dan jasa perekonomian dengan lebih baik. Model GDP seperti model IS-LM didasarkan


pada fungsi investasi sederhana yang mengaitkan investasi dengan tingkat bunga riil; I = I(r). Fungsi itu menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga riil menurunkan investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis, investasi residensial dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial, mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional, seperti pabrik baja, dan jenis-jenis modal seperti komputer. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat, yang disebut infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan dan sistem pembuangan air. Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan perekonomian. Dengan kata lain modal apakah yang menghasilkan produk marjinal tertinggi. Dalam hal ini, pasar dapat diandalkan untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marjinal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Pemerintah disarakan untuk hanya


menciptakan tingkat yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal, misalnya dengan meyakinkan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil. Pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan modal secara efisien (Mankiw, 2003).

2.2.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Perencanaan

pembangunan

pada

dasarnya

akan

ditentukan

oleh

kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atas dana untuk diinvestasikan guna mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang hendak dicapai. Untuk keperluan analisis ini, biasanya digunakan konsep Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah Suatu angka perbandingan yang memberikan informasi tentang seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output perekonomian Perhitungan yang diperoleh berupa angka yang menunjukan perbandingan antara investasi yang diperlukan untuk dapat meningkatkan tambahan pendapatan atau output. Angka ini dihitung untuk perkiraan kebutuhan secara menyeluruh maupun sektoral. Dengan angka ICOR ini akan dapat dihitung perkiraan kebutuhan investasi secara total serta alokasi sektoral. Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan ouput akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk


menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan. ICOR secara konsep dirumuskan: ICOR =

ΔK ΔY

dimana ICOR = Incremental Capital Ouput Ratio, adalah besarnya penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output satu unit ΔK

= perubahan nilai kapital atau nilai investasi

ΔY

= perubahan nilai output Sebagai ilustrasi, arti dari angka ICOR sebesar 3.0 adalah agar output

perekonomian naik satu rupiah dibutuhkan tambahan kapital senilai 3.0 rupiah. Perhitungan angka ICOR biasanya bukan dari perubahan kapital dan output tahun per tahun, melainkan dihitung dalam selang waktu yang relatif panjang, misalnya 5 tahun. Sebab penambahan kapital pada tahun ini tidak otomatis diikuti oleh penambahan output pada tahun ini juga, melainkan baru akan muncul pada satu atau dua tahun yang akan datang. Selain itu masa yang dibutuhkan dari waktu penambahan kapital sampai dengan menghasilkan output akan berbeda-beda dari sektor yang satu dengan sektor lainnya. Sebagai contoh penambahan kapital (investasi) pada sektor bangunan akan mendatangkan output paling cepat pada 2– 3 tahun yang akan datang. Di sisi lain penambahan kapital (investasi) untuk


kegiatan perdagangan, dipastikan akan mendatangkan output dalam jangka waktu kurang dari satu tahun setelah investasi. Angka ICOR bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya, hal ini bergantung pada tingkat efisiensi ekonomi suatu negara. Semakin tinggi angka ICOR, semakin tidak efisien kegiatan produksi di negara tersebut, demikian sebaliknya. Indonesia pada beberapa waktu yang lalu pernah memiliki angka ICOR 4.5. Pada periode yang sama negara-negara maju di dunia umumnya memiliki angka ICOR tidak lebih dari 3.0. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi dari kegiatan produksi di Indonesia jauh di bawah negara-negara maju. Dalam prakteknya penerapan formula ICOR seperti dicantumkan di atas mengalami kesulitan, terutama dalam menaksir tingkat output. Untuk itu kemudian nilai output diganti oleh nilai Produk Domestik Bruto, sehingga konsep praktis perhitungan ICOR diformulasikan menjadi: ICOR =

I ΔPDB

dimana I

= nilai investasi (= ΔK )

ΔPDB = perubahan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) Kemudian mengingat ICOR harus dihitung dalam selang waktu yang relatif lama, maka berikut adalah formulasi ICOR yang dihitung dari tahun m hingga n:


n

∑I ICORm→n =

i−m

t −1

PDRB n - PDRB m

dimana m

= tahun mulai perhitungan ICOR

n

= tahun akhir perhitungan ICOR

PDRBm = Angka PDRB pada awal perhitungan ICOR PDRBn = Angka PDRB pada tahun terakhir perhitungan ICOR Berdasarkan formula di atas maka makna ICOR sedikit berubah menjadi berapa rupiah investasi yang dibutuhkan pada tahun t untuk menambah satu rupiah PDRB pada tahun t+1. Setelah diperoleh angka ICOR berdasarkan rumus di atas, kemudian dihitung kebutuhan investasi menggunakan rumus teknis sebagai berikut: It = ICOR(PDRBt-1 – PDRBt) Makna yang terkandung dalam formula tersebut adalah agar PDRB pada tahun t+1 bertambah menjadi sebesar PDRBt+1 dari nilai tahun t sebesar PDRBt maka pada tahun t harus dilakukan investasi sebesar It. Formula lebih sederhana yang diturunkan dari persamaan di atas adalah: It = ICOR*(LPEt-1/100)*PDRBt dimana It

= nilai investasi yang dibutuhkan tahun t


PDRBt

= nilai PDRB tahun t

ICOR

= angka ICOR

LPE(t+1) = angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) yang ditargetkan pada tahun t+1

2.3. Investasi dan Penentuan Tingkat Upah Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elstisitas penawaran parsial, karakeristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produki. Secara historis, pembedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya bargaining position antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga (Makmun dan Yasin, 2003). Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produski lainnya yang memberikan


kontribusi relatif tetap terhadap produksi. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatkan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Jika tanah dan modal dapat diperjualbelikan di pasar sedangkan tenaga kerja tidak demikian. Namun demikian, hal ini tidak cukup menjadikan alasan bagi aliran ekonomi utama (mainstream economy) untuk melakukan pembedaan analisis terhadap faktor produksi lain. Jika kemudian tenaga kerja dibedakan dengan entrepreneur (wirausaha) adalah lebih didasarkan atas perbedaan karakter intrinsik yang ada pada kedua faktor produksi tersebut. Entrepreneur dipandang sebagai tenaga kerja yang berani mengambil resiko, sehingga ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan resiko yang diambil dan nilainya belum tentu tetap. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja.


2.4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Pandangan mainstream economy terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (derived demand), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja (Makmun dan Yasin, 2003). Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusahaan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (Value Marginal Product of Labor, VMPL). VMPL menunjukkan tingkat upah

maskimum yang mau dibayarkan oleh

perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum. Analisis tradisonal terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (leisure). Leisure dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangakan pendapatan secara langsung, seperti istirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang


diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan (Tambunan, 2001a). Ekonom memandang bahwa waktu senggang merupakan kebutuhan pokok manusia, sementara upah juga merupakan barang normal (semakin banyak semakin disukai). Tenaga kerja dianggap tidak suka pada jam bekerja namun suka pada pendapatan dan leisure. Oleh karena itu penawaran tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat upah, namun karena leisure juga diinginkan oleh tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja bersifat backward bending (bengkok ke belakang). Pada tingkat upahnya meningkat karena ingin mempertahankan jam leisure-nya (untuk mengurusi keluarga dan sebagainya).

2.5. Kesempatan Kerja 2.5.1. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negri (Makmun, 2004). Secara nasional data menunjukkan bahwa lumpuhnya ekonomi wilayah industri di perkotaan menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan dan meningkatnya pengangguran sebagai akibat meningkatnya migran pulang ke desa. Menurunnya laju perekonomian di desa dan bertambahnya jumlah tenaga kerja di desa serta meningkatnya harga konsumsi dan biaya


produksi di bidang pertanian jelas akan mengurangi kapasitas produksi pertanian yang dihasilkan. Pemberian kemudahan modal pemerintah untuk pengembangan sektor UKM akan mampu mengatasi levelling off (penurunan tingkat kemampuan) dan meningkatkan keuntungan. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan juga akan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesempatan kerja penduduk sehingga akan meningkatkan agregat supply. Menurut Makmun dan Yasin (2003), pergeseran agregat supply, secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi produksi agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja, yang secara matematis ditulis: Y = f ( N, T, SDM, INF) Dimana : Y = produksi N = tenaga kerja T = teknologi SDM = sumber daya manusia INF = infrastruktur

2.5.2. Kesempatan Kerja dan Upah Dalam perekonomian pasar-bebas tradisional, ciri-ciri utamanya antara lain adalah penonjolan kedaulatan konsumen, utilitas atau kepuasan individual, dan


prinsip maksimalisasi keuntungan, persaingan sempurna dan efisiensi ekonomi dengan produsen dan konsumen yang atomistik, yaitu tidak ada satu pun produsen atau konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output produksi, tingkat penyerapan tenaga kerja dan harganya (yakni tingkat upah), ditentukan secara bersamaan atau sekaligus oleh segenap harga output dan faktor-faktor produksi (di luar tenaga kerja), dalam suatu perekonomian yang beroperasi melalui perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran (Todaro, 2000). Produsen meminta lebih banyak tenaga kerja sepanjang nilai produk marjinal yang akan dihasilkan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja melebihi biayanya (tingkat upah). Dengan asumsi bahwa hukum produk marjinal yang semakin menurun berlaku dan harga produk ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, maka nilai produk marjinal tenaga kerja tersebut akan memiliki kemiringan yang negatif atau mengarah dari bawah ke atas (Gambar 2.1). Hal ini berarti tenaga kerja yang direkrut selanjutnya oleh pihak pengusaha atau produsen akan mendapat tingkat upah yang lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Pada sisi penawaran, setiap individu diasumsikan selalu berpegang pada prinsip maksimalisasi kepuasan. Kenaikan tingkat upah akan setara dengan kenaikan harga bersantai (biaya oportunitas). Seandainya tingkat upah mengalami kenaikan, maka penawaran tenaga kerja, yakni para pekerja itu sendiri akan meningkat. Motivasi kerja mereka bertambah karena adanya iming-iming upah


yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Korelasi tersebut ditunjukkan oleh kemiringan positif (mengarah dari bawah ke atas) atas kurva penawaran tenaga kerja yang juga termuat dalam Gambar 2.2.

DL Tingkat upah

W2

F

G

SL

We

W1 SL

DL

Le Penyerapan tenaga kerja Sumber: Todaro, 2000 Gambar 2.2. Hubungan Tingkat Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Gambar 2.2. memperlihatkan bahwa hanya satu titik yang melambangkan tingkat upah ekuilibrium, yaitu We, jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh individu (pasar tenaga kerja) sama besarnya dengan yang diminta oleh pengusaha. Pada tingkat upah yang lebih tinggi, seperti pada W2, penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat pada titik ekuilibriumnya. Sebaliknya, pada upah yang lebih rendah (W1),


jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh para produsen dengan sendirinya akan melebih kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadilah persaingan di antara para pengusaha atau produsen dalam memperebutkan tenaga kerja, sehingga hal tersebut akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat pada titik ekuilibrium. Pada titik We jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu mendatar atau horisontal adalah sebesar Le. Secara definitif, pada titik Le inilah tercipta kesempatan atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employement). Artinya pada tingkat upah ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh pekerjaan, sehingga sama sekali tidak terdapat pengangguran.

2.6. Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi Ditinjau dari segi ekonomi pengertian produksi merupakan suatu proses pendayagunaan sumbers-umber yang telah tersedia sehingga memperoleh suatu hasil yang baik kualitas dan kuantitasnya, terkelola dengan baik sehingga merupakan suatu komoditi yang dapat diperdagangkan. Menurur Joesron dan Suharti (2003), produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input produksi dengan ouput dapat dijelaskan dengan


suatu fungsi produksi. Dengan demikian, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Secara klasik, biaya produksi hanya dihitung berdasarkan pengeluaran tenaga kerja saja, karena teori klasik belum percaya pada mesinisasi. Dengan demikian, input produksi bukan hanya human resources, melainkan bisa capital resoruces (modal), natural resources (tanah), dan managerial skill. Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Jika salah satu faktor tidak tersedia, maka proses produksi tidak akan berjalan, terutama tiga faktor utama, yaitu tanah, modal dan tenaga kerja. Bila hanya tersedia tanah, modal dan manajemen saja, tentu proses produksi atau usahatani tidak akan berjalan karena tidak ada tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, tidak ada yang dapat dilakukan, begitu juga dengan faktor lainnya, seperti modal. Hubungan antara jumlah output (Q) dengan jumlah input dalam proses produksi (X1, X2, X3, .... Xn), secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Q = f(X1, X2, X3, .... Xn) Dimana : Q = output X = input Input produksi sangat banyak, dan dalam hal ini input produksi hanyalah input yang tidak mengalami proses nilai tambah. Dengan demikian dalam fungsi


produksi di atas tidak bisa dimasukkan material sebab dalam fungsi produksi ada substitusi antara faktor produksi. Kajian makroekonomi dan pengembangan secara khusus menggunakan dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, yang secara implisit mempersamakan lahan atau tanah dengan modal. Tanah dan modal berbeda secara intrinsik karena modal dapat terakumulasi, sementara tanah tidak. Fungsi produksi Cobb-Douglass dapat juga dipakai untuk menganalisis produktivitas tenaga kerja. Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditunjukkan pada persamaan berikut: Q = f(K,L) atau Q = AKαLβ Dimana : Q = Output A = Konstanta K = Kapital L = Labour (tenaga kerja) α = Koefisien kapital β = Koefisien tenaga kerja Menurut Soekartawi (1994), ada tiga alasan pokok mengapa fungsi produksi Cobb-Douglass banyak dipakai oleh para peneliti, yaitu:


1. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglass relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi lain, misalnya lebih mudah ditransfer dalam bentuk linier. 2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi produksi Cobb-Douglass akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. 3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran return to scale. Hal senada dikemukakan oleh Wirasasmita (1998), bahwa dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui beberapa hal yang sangat penting, antara lain: 1. Marginal Physical Product dari masing-masing input produksi, yaitu perubahan pada output sebagai akibat perubahan-perubahan pada input. Pemahaman tentang marginal physical product penting untuk mengetahui produktivitas masing-masing input produksi. 2. Elastisitas output dari masing-masing faktor produksi, yaitu perubahan persentase dari output sebagai akibat perubahan persentase dari faktor produksi (input). Parameter ini sangat penting, terutama dalam usaha mengadakan perbaikan dari proses produksi atau efisiensi dan juga untuk meramalkan misalnya dampak-dampak dari perubahan-perubahan faktorfaktor (input) produksi.


3. Bagian dari faktor produksi (input), yaitu tenaga kerja dan modal dapat diketahui. Hal ini sangat penting karena setiap proses produksi mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap bagian-bagian tersebut. Dengan pengetahuan mengenai bagian-bagian dari unput, kita juga dapat mengetahui sejauh mana suatu proses perubahan bersifat padat karya atau padat modal. 2.7. Penelitian Sebelumnya Harjanti (2005) dalam penelitiannya mencoba mengestimasi penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga selama periode penelitian (1989-2003). Ternyata bahwa rasio pengeluaran pemerintah per PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan rasio investasi per PDRB dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan. Semakin tinggi rasio investasi per PDRB maka penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat, demikian juga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan

peningkatan investasi yang menyebabkan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja, maka pengangguran akan semakin berkurang. Selain penelitian Harjanti di atas, Brata juga telah melakukan penelitian tahun 2005 mengenai investasi sektor publik, pembangunan manusia dan


kemiskinan, mendapati bahwa dari hasil estimasi dengan menggabungkan data tahun 1996, 1999, dan 2002 diperoleh bukti bahwa investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga ditemukan membawa manfaat

pada

berkurangnya

tingkat

kemiskinan.

Variabel

lain

yang

diintroduksikan, yakni investasi swasta dan distribusi pendapatan secara umum berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan. Investasi swasta berperan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja yang memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan merugikan upaya pengurangan kemiskinan karena yang terjadi justru peningkatan kemiskinan. Makmun (2004) melakukan pengkajian terhadap pengaruh ketersediaan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah terhadap investasi di sektor industri di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sektor industri menjadi primadona yang menyerap investasi tidak kurang dari 50 persen. Menyusul kemudian investasi di sektor perdagangan dan jasa, perumahan, pariwisata, dan pertanian. Bahan baku yang digunakan untuk keperluan industri diimpor (85,33 persen dari impor Batam) dari negara Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Hongkong. Hasil


analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh pembentukan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja terhadap investasi pada sektor industri dalam periode 1991-2002 cukup signifikan. Signifikannya pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap investasi sektor industri menunjukkan ketersediaan tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. Begitu pula dengan pembentukan nilai tambah bagi investasi yang sudah ada di Kota Batam juga menjadi pertimbangan Selanjutnya Makmun dan Yasin (2003), melakukan studi pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi secara umum berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB dalam periode 1980-2002, namun apabila dibreakdown pengaruh investasi yang bersumber dari PMA tidak signifikan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa krisis ekonomi pada pertengahan 1997 ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Koefisien tenaga kerja tidak berdampak signifikan bahkan negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi. Hal ini sejalan pula dengan tingkat efisiensi (return on scale) menurun. Ini berarti pula bahwa penambahan output di sektor pertanian hanya dilakukan dengan cara memasukkan faktor teknologi dan mengurangi pekerja.


2.8. Hipotesis Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan dari beberapa hasil kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah : 1. Investasi PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara, ceteris paribus. 2. Investasi PMA berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara, ceteris paribus. 3. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara, ceteris paribus. 4. Kondisi perekonomian Indonesia sesudah krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara, ceteris paribus. 2.9. Kerangka Konseptual Investasi PMDN

Investasi PMA

PDRB Sumatera Utara Jumlah Tenaga Kerja

Kondisi Perekonomian

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah investasi dan tenaga kerja serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selama kurun waktu 1984 – 2005. Investasi yang diteliti adalah dalam bentuk penanaman modal, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA).

3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian, BPS, dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan analisis adalah jumlah tenaga kerja, jumlah investasi PMDN, jumlah investasi PMA di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara.

3.3. Model Analisis Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekoomi Sumatera Utara dispesifikasi dalam model yang akan dijadikan sebagai model penelitian merupakan fungsi matematis, sebagai berikut :


PDRB = f (PMDN, PMA, TK, Dm) ............................................... (1) Dari fungsi tersebut diatas kemudian dispesifikasikan ke dalam model logaritma dengan spesifikasi modelnya sebagai berikut: LPDRB = b0 + b1 LPMDN(t-1) + b2 LPMA(t-1) + b3 LTK + b4 Dm + μ ....(2)

Dimana: PDRB

= PDRB Sumatera Utara (milyar Rp.)

PMDN(t-1) = investasi PMDN tahun sebelumnya (milyar Rp.) PMA(t-1)

= investasi PMA tahun sebelumnya (milyar Rp.)

TK

= jumlah tenaga kerja yang bekerja (orang)

Dm

= dummy variabel kondisi perekonomian Indonesia, D=0 sebelum tahun 1997; D=1 mulai tahun 1997

b0

= intercept (konstanta)

b1...b4

= koefisien regresi

μ

= kesalahan pengganggu

3.4. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Untuk memudahkan dalam pengolahan data maka sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut adalah Program Eviews versi 4.1


3.5. Uji Kesesuaian a. R2 (coefficient determinant), untuk melihat kekuatan variabel bebas (independent variable) menjelaskan variabel terikat (dependent variable). b. Partial test (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Jika thit > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. c. Overall test (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika Fhit > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

3.6. Definisi Operasional Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dari variabel yang digunakan pada penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan perihal batasan operasional sebagai berikut: a.

Pertumbuhan ekonomi adalah PDRB Sumatera Utara per tahun (atas dasar harga konstan tahun 1993), diukur dalam milyar rupiah.

b. Investasi PMDN adalah besarnya penanaman modal oleh sektor swasta dalam negeri di Sumatera Utara, diukur dalam milyar rupiah. c.

Investasi PMA adalah besarnya penanaman modal oleh sektor swasta asing di Sumatera Utara, diukur dalam milyar rupiah.

d. Tenaga kerja adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di Sumatera Utara, diukur dalam satuan orang.


e.

Kondisi perekonomian adalah keadaan perekonomian Indonesia sesudah krisis ekonomi pada tahun 1997.

3.7. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Penelitian ini juga mungkin tidak terlepas dengan modal regresi bias yang terjadi secara statistik yang dapat mengganggu model yang telah ditentukan. Dalam penghitungan regresi mungkin akan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Untuk itu maka perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik (Gujarati 2004). Dalam penelitian asumsi klasik yang diuji terdiri dari: a. Multikolinieritas Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi.

Interpretasi dari

persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel-variabel

bebas

berkorelasi

dengan

sempurna,

maka

disebut

multikolinieritas sempurna. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaranbesaran regresi yang didapat, yaitu : 1) Variasi besar (dari taksiran OLS) 2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar sehingga interval kepercayaan lebar).


3) Uji-t tidak signifikan.

Suatu variabel bebas secara substansi maupun

secara statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan. 4) R2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test. 5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi. b. Autokorelasi Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu.

Dalam konteks regresi, model

regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau gangguan ui. Dengan menggunakan lambang E (ui, uj) = 0; i≠j, secara sederhana dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbance atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan melalui uji Lagrange Multiplier Test (LM Test), yaitu dengan membandingkan nilai X² hitung dengan X² tabel, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :


1. Jika nilai X²hitung > X²tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, ditolak. 2. Jika nilai X²hitung < X²tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, tidak dapat ditolak. c. Heterokedastisitas Salah satu asumsi dalam model regresi linear berganda adalah varian setiap disturbance term (ui) yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ2. Jadi heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan (residual) dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ARCH Test, yaitu dengan membandingkan nilai Obs-R² atau X² hitung terhadap X² tabel, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 1. Jika nilai Obs-R² atau X2hitung > X2tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan, tidak dapat ditolak. 2. Jika nilai Obs-R² atau X2hitung < X2tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan, ditolak.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PDRB Sumatera Utara Product

Domestic

Regional

Bruto

(PDRB)

suatu

daerah

juga

menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan melihat angka

PDRB

pada

suatu

daerah

memberikan

gambaran

pelaksanaan

pembangunan yang telah dicapai. Pengukuran laju pertumbuhan PDRB total atau pun per sektor, akan lebih baik jika menggunakan perhitungan dengan berdasarkan harga konstan. Karena dengan menggunakan harga konstan pengaruh naik atau turunnya tingkat harga setiap tahun atau tingkat inflasi dapat dihilangkan sehingga perhitungannya menjadi lebih riil. Tabel 4.1. PDRB Sumatera Utara Berdasarkan Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rp.) No.

Tahun

Sektor 2002

2003

2004

2005

7.924,48

8.171,31

8.479,33

8.952,77

332,98

347,57

323,60

342,15

5.665,96

5.872,16

6.154,76

6.518,19

447,09

474,19

500,79

529,24

1.

Pertanian

2.

Tambang dan Penggalian

3.

Industri

4.

Listrik, Gas, Air Minum

5.

Bangunan

1.112,46

1.209,64

1.337,05

1.426,08

6.

Perdagangan, Hotel, Restoran

4.465,33

4.611,81

4.842,92

5.121,14

7.

Pengangkutan & Komunikasi

2.299,19

2.456,56

2.704,94

2.832,54

8.

Keuangan & Persewaan

1.737,12

1.847,85

2.029,04

2.137,52

9.

Jasa-jasa

1.940,75

2.095,81

2.226,18

2.352,42

PDRB SU

25.925,36

27.086,90

28.598,61

30.212,05

Sumber : BPS Sumatera Utara


Berdasarkan data PDRB pada Tabel 4.1 diketahui besar sumbangan dari masing-masing sektor terhadap PDRB. Terdapat tiga sektor penyumpang tersebesar terhadap PDRB Sumatera Utara, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sampai dengan tahun 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap PDRB Sumatera Utara dibandingkan dengan sektor lain, kemudian disusul sektor industri. Namun terlihat kencenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian setiap tahun terhadap PDRB Sumatera Utara, yaitu dari 30,57 persen pada tahun 2002 menjadi 29,63 persen pada tahun 2005. Sedangkan sektor industri menunjukkan peningkatkan dari tahun 2004 ke posisi tahun 2005, yaitu dari 21,52 persen menjadi 21,57 persen (Tabel 4.2.).

Tabel 4.2. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara (%) No.

Sektor

1.

Pertanian

2.

Tambang dan Penggalian

3.

Industri

4.

2002

2003

2004

2005

30,57

30,17

29,65

29,63

1,28

1,28

1,13

1,13

21,85

21,68

21,52

21,57

Listrik, Gas, Air Minum

1,72

1,75

1,75

1,75

5.

Bangunan

4,29

4,47

4,68

4,72

6.

Perdagangan, Hotel, Resotaran

17,22

17,03

16,93

16,95

7.

Pengangkutan & Komunikasi

8,87

9,07

9,46

9,38

8.

Keuangan & Persewaan

6,70

6,82

7,09

7,08

9.

Jasa-jasa

7,49

7,74

7,78

7,79

100,00

100,00

100,00

100,00

PDRB SU



Sumbangan sektor yang menunjukkan peningkatan setiap tahun adalah sektor bangunan, yaitu dari 4,29 persen tahun 2002 menjadi 4,72 persen tahun 2005; kemudian pengangkutan dan komunikasi dari 8,87 persen tahun 2002 menjadi 9,38 persen tahun 2005, sektor jasa-jasa yaitu dari 7,49 persen pada tahun 2002 menjadi 7,79 persen pada tahun 2005.

4.2. Pertumbuhan Investasi di Sumatera Utara Investasi pada umumnya dibedakan berdasarkan sumber modalnya, yaitu PMDN (penanaman modal dalam negeri) dan PMA (penanaman modal asing). Investasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena selain menyerap tenaga kerja juga memberikan pendapatan kepada daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect. Perkembangan investasi di Sumatera Utara selama periode 1985 s/d 2004 disajikan pada Tabel 4.3. Perkembangan investasi di Sumatera Utara, baik PMDN maupun PMA sangat fluktuatif. Namun secara rata-rata selama periode penelitian, investasi PMDN dan PMA di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan, 118,79 % untuk PMDN dan 511,07 % untuk PMA.

Setelah terjadinya krisis ekonomi,

pertumbuhan investasi PMDN di Sumatera Utara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi PMA. Kondisi ini terutama disebabkan kondisi keamanan dan politik yang belum stabil di dalam negeri sehingga arus investasi ke Indonesia


secara umum dan Sumatera Utara secara khusus belum pulih. Selain itu juga disebabkan berbagai kebijakan pemerintah di bidang investasi yang masih kurang kondusif untuk mendukung peningkatan investasi PMA.

Tabel 4.3. Tahun

Perkembangan Investasi di Sumatera Utara, 1985 – 2005 PMDN (Milyar Rp)

Perkembangan (%)

PMA (Milyar Rp.)

Perkembangan (%)

1984

10,911

-

1,459

-

1985

111,007

917,42

5,406

270,55

1986

825,318

643,48

14,380

166,03

1987

176,563

-78,61

10,631

-26,07

1988

476,247

169,73

113,783

970,30

1989

125,806

-73,58

12,963

-88,61

1990

327,872

160,62

1.118,955

8.532,06

1991

395,443

20,61

98,180

-91,23

1992

199,516

-49,55

266,596

171,54

1993

527,834

164,56

117,517

-55,92

1994

358,993

-31,99

73,650

-37,33

1995

357,520

-0,41

238,380

223,67

1996

234,859

-34,31

138,744

-41,80

1997

1.469,005

525,48

222,592

60,43

1998

80,064

-94,55

672,583

202,16

1999

110,627

38,17

454,062

-32,49

2000

118,278

6,92

823,980

81,47

2001

501,745

324,21

434,536

-47,26

2002

836,695

66,76

92,820

-78,64

2003

471,556

-43,64

757,196

715,77

2004

273,969

-41,90

285,807

-62,25

2005

14,300

-94,78

0,574

-99,80

-

118,79

-

511.07

Rata-rata

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sumatera Utara.


Bila dibandingkan secara nasional (sebagaimana dilihat dalam Lampiran 1), Sumtera Utara merupakan salah satu tujuan investasi yang utama. Untuk PMDN, Sumatera Utara menempati peringkat ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, dengan nilai investasi hingga Oktober 2006 sebesar Rp. 10.076,5 milyar untuk membiaya 10 proyek. Sedangkan untuk PMA, Sumatera Utara berada pada urutan ke empat setelah DKI Jakarta, Riau dan Kalimantan Selatan, dengan nilai investasi hingga Oktober 2006 sebesar US$ 1.466,8 juta untuk membiaya 27 proyek.

4.3. Ketenagakerjaan Salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja


menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (di atas 8 persen) maka penciptaan lapangan kerja baru akan mampu memenuhi tambahan angkatan kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah. Pertumbuhan industri di perkotaan menjadi salah satu daya tarik tenaga kerja dari berbagai daerah, termasuk pedesaan untuk menjadi pekerja di sektor industri. Struktur umur penduduk berkorelasi linier dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan demikian semakin bertambah jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kerja juga akan semakin bertambah. Perkembangan jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.


Tabel 4.4. Perkembangan Tenaga Kerja di Sumatera Utara, 1985 – 2005 Tahun

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rata-rata

Bekerja (orang)

Perkembangan (%)

Pengangguran (orang)

Tenaga Kerja (orang)

3.254.567 3.348.361 3.446.541 3.548.550 3.654.384 3.764.480 3.878.923 3.997.869 4.121.596 4.250.453 4.384.113 4.523.144 4.667.820 4.818.391 4.530.389 4.546.310 4.676.094 4.811.088 4.928.353 4.855.793 4.756.078 5.166.132

2,88 2,93 2,96 2,98 3,01 3,04 3,07 3,09 3,13 3,14 3,17 3,20 3,23 -5,98 0,35 2,85 2,89 2,44 -1,47 -2,05 8,62 2,26

878.380 857.564 845.962 872.521 862.234 847.790 697.599 670.054 649.226 577.623 518.825 453.107 127.830 44.744 475.876 510.193 653.351 456.059 528.550 711.288 756.327 636.980

4.132.947 4.205.925 4.292.503 4.421.071 4.516.618 4.612.270 4.576.522 4.667.923 4.770.822 4.828.076 4.902.938 4.976.251 4.795.650 4.863.135 5.006.265 5.056.503 5.329.445 5.267.147 5.456.903 5.567.081 5.512.405 5.803.112

Perkembangan (%)

1,77 2,06 3,00 2,16 2,12 -0,78 2,00 2,20 1,20 1,55 1,50 -3,63 1,41 2,94 1,00 5,40 -1,17 3,60 2,02 -0,98 5,27 1,65


Jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan setiap tahun, kecuali tahun 1990, 1996, 2001 dan 2004. Rata-rata peningkatan jumlah tenaga kerja adalah 1,65 persen. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara rata-rata 1,12 persen per tahun (BPS, 2005).


Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan setiap tahun, kecuali tahun 1998, 2003 dan 2004. Rata-rata peningkatan jumlah yang bekerja adalah 2,26 persen. Peningkatan ini juga sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja di Sumatera Utara rata-rata 1,65 persen per tahun (BPS, 2005). Penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada tahun 1998 merupakan dampak dari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, sehingga banyak sektor riil yang terpaksa tutup, menyebabkan sebagian tenaga kerja mencari pekerjaan ke luar Sumatera Utara, umumnya ke Malaysia dan Batam.

Demikian juga pada tahun 2003 dan 2004, disebabkan situasi

perekonomian yang masih sulit khususnya di Sumatera Utara, sebagian tenaga kerja pindah ke daerah-daerah lain seperti Riau dan Batam dan juga ke Malaysia sebagai TKI.

4.4. Analisis Estimasi 4.4.1. Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) Untuk pengujian hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka dilakukan estimasi dengan model Ordinary Least Square (OLS) untuk data time series 22 tahun dengan menggunakan Program EViews 4.1.

Hasil

analisis regresi terhadap model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 4.


Tabel 4.5. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi PDRB Sumatera Utara LPDRB = -6,666 + 0,0323 LPMDN(t-1) + 0,0421 LPMA(t-1) + 2,8784 LTK – 0,0109 DM Std.Er. t-stat

: :

(0,015) (2,152)**

R2 DW-test

: 0,9839 : 2,1885

F-stat Prob

(0,0126) (3,327)***

(0,225) (12,79)***

(0,019) (-0,578)

: 244,93*** : 0,0000

Sumber : Lampiran 4. Ket. : *** signifikan pada α 1 %. ** signifikan pada α 5 %. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9839 berarti bahwa variabel investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi perekonomian mampu menjelaskan variasi PDRB Sumatera Utara sebesar 98,39 persen. Dilihat dari nilai F-statistik, yaitu sebesar 244,933 yang signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen atau α = 1 %; berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya,

jumlah

tenaga

kerja,

dan

kondisi

perekonomian

akan

mempengaruhi variasi PDRB Sumatera Utara. Berdasarkan uji t-statistik (uji secara parsial), dapat diketahui bahwa variabel investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara pada α = 5 % dan 1 %, sedangkan kondisi perekonomian tidak berpengaruh


signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara. Berikut ini hasil uji t dari masingmasing variabel bebas. a. Investasi PMDN Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat investasi PMDN, maka PDRB Sumatera Utara akan semakin tinggi. Nilai koefisien regresi investasi PMDN sebesar 0,0323 berarti bahwa setiap peningkatan investasi PMDN 100 persen, maka menyebabkan peningkatan PDRB Sumatera Utara sebesar 3,23 persen, ceteris paribus. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 2,152 yang lebih besar dibandingkan t-tabel (α 5% = 2,101). Hal ini berarti bahwa variabel investasi PMDN tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara pada tingkat keyakinan 95 persen atau α = 5 %. b. Investasi PMA Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi PMA tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat investasi PMA, maka PDRB Sumatera Utara akan semakin tinggi. Nilai koefisien regresi investasi PMA sebesar 0,0421 berarti bahwa setiap peningkatan investasi PMA 100 persen, maka menyebabkan peningkatan PDRB Sumatera Utara sebesar 4,21 persen,


ceteris paribus. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 3,327 yang lebih besar dibandingkan t-tabel (α 1% = 2,878). Hal ini berarti bahwa variabel investasi PMA tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara pada tingkat keyakinan 99 persen atau α = 1 %. c. Jumlah Tenaga Kerja Dari hasil estimasi diketahui bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara. Nilai koefisien regresi jumlah tenaga kerja sebesar 2,8784 berarti bahwa setiap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen, akan menyebabkan terjadinya peningkatan PDRB Sumatera Utara sebesar 2,8784 persen, ceteris paribus. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah tenaga kerja, maka PDRB Sumatera Utara akan semakin meningkat. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 12,79 yang lebih besar dibandingkan t-tabel (α 1 % = 2,878). Hal ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara pada tingkat keyakinan 99 persen atau α = 1 %. d. Kondisi Perekonomian (Dummy Variabel) Dari hasil estimasi diketahui bahwa kondisi perekonomian sebelum krisis dan sesudah krisis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara.


4.4.2. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari multikolinieritas dan autokorelasi, sebagai berikut. a. Multikolinieritas Untuk

mendeteksi

masalah

multikolinearitas

dilakukan

dengan

membandingkan nilai R2y.x dengan nilai R2x.x. Kriteria keputusan sebagai berikut : 1. Jika nilai R2y.x < R2x.x, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak. 2. Jika nilai R2y.x > R2x.x, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan ditolak. Uji korelasi parsial (partial correlation examination) dilakukan dengan model: Tabel 4.6. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas Model Estimasi LPDRB = f(LPMDN(t-1), LPMA(t-1), LTK, DM) LPMDN(t-1) = f (LPMA(t-1), LTK, DM) LPMA(t-1) = f (LPMDN(t-1), LTK, DM) LTK = f (LPMA(t-1), LPMDN(t-1), DM) DM = f (LTK, LPMA(t-1), LPMDN(t-1)) Sumber : Data diolah (Lampiran 5).

Nilai R2 0,9839 0,2062 0,6222 0,7679 0,5951


Nilai R2 LPDRB, LPMDN(t-1), LPMA(t-1), LTK, DM lebih tinggi dari nilai R2 LPMDN(t-1), LPMA(t1), LTK, DM;

nilai R2

dan nilai R2

LPMA(t-1), LPMDN(t-1), LTK, DM;

DM, LTK, LPMA(t-1), LPMADNt-1),

nilai R2

LTK, LPMA(t-1), LPMADNt-1), DM,

maka dalam model empiris tidak

ditemukan adanya multikolinieritas. b. Autokorelasi Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan melalui uji Lagrange Multiplier Test (LM Test), yaitu dengan membandingkan nilai X² hitung dengan X² tabel, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 1. Jika nilai X2hitung > X2tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, ditolak. 2. Jika nilai X2hitung < X2tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, tidak dapat ditolak. Uji autokorelasi dengan LM Test sebagai berikut. Tabel 4.7. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.277260 0.800090

Probability Probability

0.761923 0.670290

Sumber: Data diolah (Lampiran 3). Hasil uji LM test di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai X2hitung (Obs*R-squared) = 0,80009 dengan Xtabel (7) α 5% = 14,07 yang berarti


bahwa X2hitung < Xtabel, dengan demikian hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi tidak dapat ditolak. Artinya dalam model yang diestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial (autokorelasi) antar faktor pengganggu (error term).

Hal ini menunjukkan bahwa ada tidak

korelasi antara data dengan data sebelumnya. c. Uji Heteroskedastisitas Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan ARCH Test, yaitu dengan membandingkan nilai Obs-R2 atau X2hitung terhadap X2tabel. Kriteria keputusan sebagai berikut : 1. Jika nilai Obs-R2 atau X2hitung > X2tabel (Prob. < 0,05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak. 2. Jika nilai Obs-R2 atau X2hitung < X2tabel (Prob. > 0,05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.

Tabel 4.8. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas dengan ARCH Test ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared

1.411175 1.453982


0.250300 0.227890

Sumber: Data diolah (Lampiran 3)


Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan No Cross Term diperoleh nilai Obs*R-squared = X2-hitung = 1,453982 dengan X2-tabel (2) α 5% = 5,991 yang berarti bahwa X2hitung < Xtabel, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan ditolak. Artinya dalam model yang diestimasi tersebut tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.5. Pembahasan 4.5.1. Investasi Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi baik PMDN maupun PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zuhri (1999), bahwa investasi PMA dan PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain itu, hasil penelitian Purwanto (2002) juga menemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal meningkatkan iklim investasi melalui usaha penurunan nilai ICOR, belanja pemerintah modal pembangunan untuk masing-masing sektor lapangan usaha, dan perpajakan, memiliki kemampuan meningkatkan nilai nominal PDRB, PDRB per kapita, dan tingkat produktivitas.


Menurut Zetha dan Tambunan (2006), relatif masih rendahnya minat investasi di Indonesia kembali terlihat dari angka-angka yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada periode Januari - November 2006 realisasi investasi mengalami penurunan tidak saja pada penanaman modal asing (PMA) tetapi juga pada realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Nilai realisasi PMA pada periode tersebut hanya mencapai US$ 4,69 milyar, yang anjlok sebesar 45,9 persen dari realisasi PMA pada priode yang sama tahun 2005. Satu hal yang menarik dari data investasi yang dikeluarkan BKPM adalah menurun tajamnya investasi yang berasal dai Jepang, meskipun intensitas kunjungan promosi Indonesia ke Jepang semakin tinggi. Selama periode JanuariNovember 2006, investasi dari negara ini hanya sekitar US$ 430,2 juta atau anjlok 61,13 persen dibandingkan nilai investasi pada periode yang sama tahun 2005. Menurunnya investasi dari Jepang yang terjadi sejak krisis ekonomi melanda Indonesia tidak terlepas dari penilaian para pengusaha Jepang yang melihat iklim investasi di Indonesia sangat rendah saat ini. Jika sebelum krisis tahun 1997 Indonesia menjadi tujuan investasi kedua terbesar dari Jepang, maka pada tahun 2006 ini Indonesia berada di urutan ke-9 setelah Vietnam, Singapura, China, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ada lima masalah yang menjadikan pengusaha Jepang menunda minatnya menanamkan modal di Indonesia. Pertama, masalah perizinan di bidang bea dan cukai. Kedua, masalah pajak. Ketiga, realisasi pembangunan infrastruktur


yang lambat. Keempat, kepastian aturan ketenagakerjaan yang tidak kunjung tuntas, dan kelima adalah masalah tata kelola yudisial yang meragukan. Selain dari Jepang, penurunan investasi ke Indonesia juga terjadi dari China yang turun sebesar 43,22 persen. Jika pada tahun 2005 pangsa investasi dari Jepang masih sebesar 8,7 persen, maka pada Januari-Oktober 2006 turun menjadi 2,7 persen, sedangkan pangsa investasi dari China turun dari 1,5 persen menjadi 0,75 persen pada periode yang sama. Sementara itu pangsa investasi dari Singapura, yang merupakan pangsa investasi terbesar ke Indonesia saat ini, turun dari 28,9 persen pada tahun 2005 menjadi 12,3 persen pada Januari-Oktober 2006.

4.5.2. Jumlah Tenaga Kerja Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Zuhri (1999) di Jawa Tengah, bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada jangka panjang. Pengaruh signifikan dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan posisi tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Selain sebagai faktor produksi, tenaga kerja produktif juga merupakan sumber penerimaan daerah dan sektor pajak dan merupakan konsumen.


Hasil analisis yang dilakukan oleh Tambunan menunjukkan bahwa elastisitas kesempatan kerja tidak pernah lebih dari 0,50, ini berarti penambahan PDB hanya mampu menambah kesempatan kerja 0,50 unit. Menurut Makmun dan Yasin (2003), pertumbuhan ekonomi yang negatif selama tahun 1998 dan 1999, sangat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Dampak krisis moneter sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai elastisitas kesempatan kerja yang tinggi, yaitu sektor konstruksi, jasa dan transportasi/ komunikasi. Krisis moneter yang hampir terjadi di semua negara berakibat permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan yang sangat tajam. Turunnya permintaan berdampak aktivitas perusahaan mengalami stagnasi atau penurunan atau bahkan menghentikan produksinya. Bersamaan dengan itu penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik yang disebabkan karena penambahan penduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur, karena turunya aktivitas produksi.

4.5.3. Kondisi Perekonomian Berdasarkan data tahun 1996 (BPS, 2001), perekonomian Indonesia hanya mengalami pertumbuhan hingga 7,98 persen. Tahun 1997 dan 1998, pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bertambah parah karena banyak wilayah Indonesia yang diterpa musim kering, inflasi yang terjadi di banyak daerah, krisis moneter di dalam negeri


maupun di negara-negara mitra dagang seperti sesama ASEAN, Korsel dan Jepang akan sangat berpengaruh. Perbaikan kondisi perekonomia yang dilakukan pemerintah masih belum memberikan pengaruh yang signifikan, karena hingga tahun 2000 pertumbuhan ekonomi hanya meningkat menjadi 4,8 persen. Lambatnya

pemulihan

kondisi

perekonomian

ini

menyebabkan

jumlah

pengangguran semakin meningkat, yang akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secepat yang diharapkan. Stabilitas ekonomi makro yang dinamis merupakan syarat keharusan untuk dapat melakukan pembangunan di berbagai bidang. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh ekonomi makro ini pada upayaupaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Nilai mata uang yang tidak stabil ataupun inflasi yang tidak terkendali berpengaruh buruk pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Demikian juga besarnya utang yang ditanggung, ternyata membuat ekonomi Indonesia sangat rentan dan membatasi opsi kebijakan yang dapat diambil. Untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas ekonomi makro, menurut Bappenas (2004) perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, antara lain memformulasikan APBN yang memberikan prioritas penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga harus mengelola kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan utang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab,


serta menyempurnakan kebijakan sektor Perminyakan dan Gas Bumi dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor migas. Dalam hal pengelolaan kebijakan fiskal, harus ditingkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia, dengan tetap menjaga peran masing-masing, untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Dalam upaya meningkatkan makro ekonomi, harus diciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan. Selain itu meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan mutu dan produktivitas, yang

antara lain dapat dicapai

melalui invensi, inovasi, dan teknologi juga seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Berhubungan dengan daya saing ekonomi Indonesia,

pemerintah juga harus memperbaiki dan meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara baik regional maupun internasional. Mengingat peran lembaga keuangan yang cukup besar dalam stabilitas ekonomi, maka perlu meningkatkan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan. Demikian juga dengan revitalisasi pengelolaan aset-aset negara, serta mendorong terwujudnya pengelolaan BUMN secara efisien dan bertanggung jawab. Selain dipengaruhi oleh hubungan industrial, penyebab menurunnya kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja disebabkan oleh iklim investasi yang tidak kunjung membaik. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apabila terjadi peningkatan investasi.


Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung didorong oleh peningkatan konsumsi. Inventasi cenderung tidak meningkat dan bahkan dalam beberapa tahun sebelumnya menunjukkan penurunan. Dengan demikian, meskipun perekonomian meningkat, penciptaan lapangan kerja sangat lambat. Perkembangan investasi yang belum pulih dipengaruhi oleh berbagai kebijakan termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Keberpihakan pemerintah yang tidak seimbang antara kebijakan ketenaga-kerjaan dan kebijakan investasi telah menimbulkan keengganan bagi para penanam modal melakukan ekspansi atau menanamkan modalnya di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab dari lambatnya perkembangan investasi yang pada gilirannya memperlambat penyediaan lapangan kerja. Dengan keterkaitan ini, upaya untuk mengatasi masalah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan yang terpadu yang diarahkan pada penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, termasuk kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan yang tidak terlalu memberatkan para penanam modal. Dengan iklim penanaman modal yang kondusif, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dipengaruhi tiga sektor yang utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Utara. 2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 98,39 persen. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor ekonomi Sumatera Utara akan semakin meningkat dengan meningkatnya investasi dan jumlah tenaga kerja. 3. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, investasi PMA tahun sebelumnya dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sedangkan kondisi perekonomian sebelum dan sesudah resesi tidak menunjukkan perbedaan terhadap pertumbuhan ekonomi.


5.2. Saran 1. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah hendaknya mengambil kebijakan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, seperti pengurusan perizinan dan pajak, realisasi pembangunan infrastruktur dengan cepat, serta kepastian peraturan ketenagakerjaan. 2. Dianggap perlu untuk mengkaji kembali penelitian ini (atas masalah yang sama) dengan menggunakan metode pendekatan, serta konsep peninjauan yang berbeda agar dapat dilakukan studi komparasi dan mendukung temuantemuan baru.


DAFTAR PUSTAKA

Arief, Sritua. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta, UI-PRESS. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2004. Laporan Perkembangan Investasi di Indonesia. Jakarta. Bank Indonesia, 2006. Statistik Keuangan Indonesia. Jakarta. Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Indonesia Tahun 2007. Jakarta. BPS, 2001. Data Statistik Indonesia. Jakarta BPS Sumatera Utara, 2004. Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2004. Medan. ________, 2005. Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2005. Medan. Brata, Aloysius Gunadi, 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta, Lembaga Penelitian - Universitas Atma Jaya. Depnakertrans, 2004. Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, Majalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni. Dornbusch, Rudiger; Stanley Fisher dan Richard Startz. 2004. Makro Ekonomi. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta, PT. Media Global Edukasi. Gujarati, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Jakarta, Erlangga. Harjanti, Erni Setyo, 2005. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 1989-2003. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogjakarta. Makmun. 2004. Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja dan Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi di Sektor Industri (Studi Kasus Kota Batam). Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, Maret.


Makmun dan Akhmad Yasin, 2003. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 3 September. Mankiw, N. Gregory, 2003, Teori Makroekonomi, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta Purwanto, Sigit, 2002. Analisis Pengaruh Kebijakan Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Master Theses. ITB Central Library. http://digilib.itb.ac.id/gdl.php. Silalahi, Levi, 2004. Masalah Buruh-Pengusaha Belum Pengangguran Terus Bertambah. Jakarta, Depnakertrans.

Terpecahkan,

Soekartawi, 1994, Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglass, Jakarta, Raja Grafido Persada. Tambunan, Tulus. 2001a. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta, Ghalia Indonesia. ________. 2001b. Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris. Jakarta, Salemba Empat. ________. 2006. Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, Jakarta, Kadin – Indonesia. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Jilid 1. (Terjemahan Haris Munandar). Jakarta, Erlangga. Zetha, Erna dan Tulus Tambunan, 2006. Perkembangan Ekonomi Indonesia, Analisa Bulanan. Laporan Ekonomi Bulan Oktober 2006. Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Zuhri, Abidin Achmad, 1999. Pengaruh Investasi PMA dan PMDN Serta Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.


Lampiran 3. Data Analisis ==================================================== obs LPDRB LLAGPMDN LLAGPMA LTK DM ==================================================== 1984 12.77943 NA NA 6.512493 0.000000 1985 12.81000 10.03785 9.163990 6.524832 0.000000 1986 12.90053 11.04535 9.732838 6.537383 0.000000 1987 12.98976 11.91662 10.15777 6.550051 0.000000 1988 13.01382 11.24690 10.02657 6.562814 0.000000 1989 13.07386 11.67783 11.05608 6.575705 0.000000 1990 13.12234 11.09970 10.11270 6.588711 0.000000 1991 13.21831 11.51570 12.04881 6.601829 0.000000 1992 13.25586 11.59708 10.99202 6.615065 0.000000 1993 13.26044 11.29998 11.42585 6.628435 0.000000 1994 13.29975 11.72250 11.07010 6.641882 0.000000 1995 13.33851 11.55509 10.86717 6.655440 0.000000 1996 13.33754 11.55330 11.37727 6.669114 0.000000 1997 13.39520 11.37081 11.14222 6.682902 1.000000 1998 13.34524 12.16702 11.34751 6.656135 1.000000 1999 13.35663 10.90344 11.82775 6.657659 1.000000 2000 13.37696 11.04386 11.65712 6.669883 1.000000 2001 13.39639 11.07290 11.91592 6.682243 1.000000 2002 13.41372 11.70048 11.63803 6.692702 1.000000 2003 13.43276 11.92257 10.96764 6.686260 1.000000 2004 13.45634 11.67353 11.87921 6.677249 1.000000 2005 13.48018 11.43770 11.45607 6.713165 1.000000 ====================================================


Lampiran 4. Analisis OLS Model : LPDRB = b0 + b1 LPMDN(t-1) + b2 LPMA(t-1) + b3 LTK + b3 Dm + μ Dependent Variable: LPDRB Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:49 Sample(adjusted): 1985 2005 Included observations: 21 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LLAGPMDN LLAGPMA LTK DM C

0.032289 0.042062 2.878385 -0.010916 -6.666032

0.015006 0.012640 0.225049 0.018898 1.376736

2.151821 3.327586 12.79005 -0.577638 -4.841911

0.0470 0.0043 0.0000 0.5715 0.0002

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.983931 0.979914 0.027270 0.011899 48.69881 2.188535

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

13.25115 0.192417 -4.161791 -3.913095 244.9333 0.000000


Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik 5.1. Multikolinieritas Model: LPMDN(t-1) = a0 + a1 LPMA(t-1) + a2 LTK + a3 Dm + μ Dependent Variable: LLAGPMDN Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:53 Sample(adjusted): 1985 2005 Included observations: 21 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LLAGPMA LTK DM C

0.149197 3.261642 -0.281698 -11.74975

0.201079 3.550421 0.297710 22.06905

0.741981 0.918663 -0.946216 -0.532409

0.4682 0.3711 0.3573 0.6013


0.206209 0.066128 0.440770 3.302723 -10.37507 1.772643


11.40763 0.456108 1.369054 1.568011 1.472074 0.257560

Model: LPMA(t-1) = a0 + a1 LPMDN(t-1) + a2 LTK + a3 Dm + μ Dependent Variable: LLAGPMA Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:54 Sample(adjusted): 1985 2005 Included observations: 21 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LLAGPMDN LTK DM C

0.210250 10.54722 -0.042437 -61.28709

0.283362 3.478769 0.362453 21.83669

0.741981 3.031883 -0.117084 -2.806611

0.4682 0.0075 0.9082 0.0121


0.622249 0.555587 0.523238 4.654218 -13.97685 2.141797


11.04108 0.784884 1.712081 1.911038 9.334400 0.000711


Model: LTK = a0 + a1 LPMA(t-1) + a2 LPMDN(t-1) + a3 Dm + μ Dependent Variable: LTK Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:54 Sample(adjusted): 1985 2005 Included observations: 21 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LLAGPMA LLAGPMDN DM C

0.033275 0.014501 0.053235 6.076259

0.010975 0.015784 0.015751 0.171986

3.031883 0.918663 3.379857 35.33004

0.0075 0.3711 0.0036 0.0000


0.767936 0.726983 0.029389 0.014683 46.49079 1.286416


6.631879 0.056246 -4.046742 -3.847786 18.75188 0.000012

Model: DM = a0 + a1 LTK + a2 LPMA(t-1) + a3 LPMDN(t-1) + μ Dependent Variable: DM Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:55 Sample(adjusted): 1985 2005 Included observations: 21 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LTK LLAGPMA LLAGPMDN C

7.549559 -0.018987 -0.177606 -47.40350

2.233692 0.162162 0.187701 13.41678

3.379857 -0.117084 -0.946216 -3.533149

0.0036 0.9082 0.3573 0.0026


0.595107 0.523655 0.349984 2.082306 -5.531721 0.577643


0.428571 0.507093 0.907783 1.106740 8.328806 0.001259


5.2. Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.277260 0.800090


0.761923 0.670290

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/15/07 Time: 17:17 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LLAGPMDN LLAGPMA LTK DM C RESID(-1) RESID(-2)

-0.007865 0.006904 0.055872 -0.012739 -0.351494 -0.287499 -0.146168

0.019518 0.017226 0.288243 0.027501 1.743633 0.397218 0.376621

-0.402939 0.400771 0.193838 -0.463212 -0.201587 -0.723782 -0.388103

0.6931 0.6946 0.8491 0.6503 0.8431 0.4811 0.7038


0.038100 -0.374144 0.028592 0.011445 49.10667 2.027005


-4.36E-15 0.024391 -4.010159 -3.661985 0.092420 0.996093

5.3. Heteroskedastisitas ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared

1.411175 1.453982


0.250300 0.227890

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/23/07 Time: 15:57 Sample(adjusted): 1986 2005 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C RESID^2(-1)

0.000740 -0.268859

0.000204 0.226326

3.622336 -1.187929

0.0019 0.2503


0.072699 0.021182 0.000700 8.83E-06 117.9507 2.051256


0.000584 0.000708 -11.59507 -11.49550 1.411175 0.250300



Lampiran 6. Analisis OLS (Multi Lagged) Model : LPDRB = b0 + b1 LPMDN(t-2) + b2 LPMA(t-2) + b3 LTK + b3 Dm + μ Dependent Variable: LPDRB Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:50 Sample(adjusted): 1986 2005 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LLAGPMDN2 LLAGPMA2 LTK DM C

0.026154 0.013967 2.933077 -0.002558 -6.645387

0.017078 0.016337 0.313123 0.022215 1.927427

1.531397 0.854911 9.367174 -0.115132 -3.447802

0.1465 0.4060 0.0000 0.9099 0.0036


0.972381 0.965016 0.031420 0.014808 43.70452 1.916878


13.27321 0.167983 -3.870452 -3.621519 132.0254 0.000000

Model : LPDRB = b0 + b1 LPMDN(t-3) + b2 LPMA(t-3) + b3 LTK + b3 Dm + μ Dependent Variable: LPDRB Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:50 Sample(adjusted): 1987 2005 Included observations: 19 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.


0.010737 0.022049 2.651035 0.006793 -4.684159

0.015967 0.014041 0.312070 0.021276 1.935850

0.672418 1.570338 8.494994 0.319293 -2.419692

0.5123 0.1387 0.0000 0.7542 0.0297


0.969643 0.960969 0.029079 0.011838 43.15862 1.671849


13.29282 0.147186 -4.016697 -3.768161 111.7928 0.000000


Model : LPDRB = b0 + b1 LPMDN(t-4) + b2 LPMA(t-4) + b3 LTK + b3 Dm + μ Dependent Variable: LPDRB Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:51 Sample(adjusted): 1988 2005 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.


0.009582 0.027771 2.345210 0.014793 -2.701479

0.016411 0.017207 0.416014 0.022219 2.599821

0.583854 1.613878 5.637329 0.665791 -1.039102

0.5693 0.1306 0.0001 0.5172 0.3177


0.962259 0.950647 0.029165 0.011058 41.01388 1.762597


13.30966 0.131283 -4.001542 -3.754216 82.86372 0.000000

Model : LPDRB = b0 + b1 LPMDN + b2 LPMA + b3 LTK + b3 Dm + μ Dependent Variable: LPDRB Method: Least Squares Date: 06/14/07 Time: 11:51 Sample: 1984 2005 Included observations: 22 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LPMDN LPMA LTK DM C

-0.010871 0.027744 3.504132 -0.033998 -10.15640

0.018220 0.011190 0.202123 0.023443 1.293210

-0.596680 2.479331 17.33665 -1.450255 -7.853632

0.5586 0.0239 0.0000 0.1652 0.0000


0.978676 0.973659 0.034572 0.020319 45.64280 1.433957


13.22971 0.213016 -3.694800 -3.446836 195.0565 0.000000



ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB SUMATERA UTARA

Recommend Documents