ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Oleh : MASRIDA ZASRIATI,SE.M.Si DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAKTI ALAM KERINCI Abstract Human Devlopment index is a Measure of the achhievement of human Deplopment Based on a number of basic components of quality of life consists of life expectancy index, an index level of education and decent living index. While capital expenditure done by the govermen to get the local goverment assets such as equipment, building, infrastructure and other fixed assets.the data used is human devlopment index (IPM) capital expenditure and economic growth of data in PDRB Jambi province from 2004 to 2013 issuued by the central of statistics in Jambi Province after doing calculation by using SPPP program version 19 has got the result as follow: capital expenditure has significant to human devlopment index and economic growth in goverment of Jambi Province.The amount of influence or contribution of capital expenditure on the human devlopment index in the governant of jambi Province is about 77,20 %, while on the economic growth in the goverment of Jambi Province is about 76,20% Keywords : capital expenditure, human devlopment Index (IPM) and economic growth
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah baik propinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri yang berarti dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah serta dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai dampak dari penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, sehingga dapat diketahui peran otonomi daerah sebagai katalisator pemerataan pembangunan. Dalam pembangunan, perkembangan wilayah merupakan suatu hal yang harus diterima dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan ditimbulkan. Perkembangan wilayah dapat terjadi karena adanya suatu perkembangan peradaban dan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat 1
kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui dimensi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. United Nation Development Programme (UNDP) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walapun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Kuncoro (2004:56) secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan produk domestik regional bruto yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia bagi semua orang, setiap penduduk diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam kaitannya dengan pemerintah, pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantaranya adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suyanto (2009:74), dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Menurut Mardiasmo (2002:47), semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.
2
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, yang mendukung aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas asset. Berdasarakan uraian di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap jumlah alokasi belanja modal. Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak. Untuk itu maka pemerintah memerlukan alokasi belanja modal untuk mewujudkan pencapaian indeks pembangunan manusia yang baik. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu mengalokasikan belanja modalnya. Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsi belanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung pada penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan keadaan yang diuraikan di atas, maka penulisdalam penelitian mengambil judul “Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan manuasia dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi” Berdasarkan masalah yang telah diuraiankan, maka dapat dinyatakan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi secara parsial? 2. Berapa besar pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi secara parsial? Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap indeks
pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. 2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi.
METODOLOGI PENELITIAN Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal dan laporan-laporan periodik yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 3
yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dari pihak ketiga berupa gambaran umum objek penelitian, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal Provinsi Jambi mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013. Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari situs internet Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.go.id dan djpk.kemenkeu.go.id. Alat Analisis Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: Regresi Linier Sederhana Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah menghitung pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. Rumus yang digunakan mengacu pada Riduwan (2004:152) sebagai berikut: Y1 = a + b1X1 + e ...................................................................... (1) Y2 = a + b2X2 + e ...................................................................... (2) Dimana : Y1 = variabel terikat Y2 = variabel terikat X1 = variabel bebas X2 = variabel bebas a = Konstanta b = Koefisien regresi variabel X e = error Uji Hipotesis Uji – t Untuk menguji hipotesis yang diajukan secara parsial, maka dilakukan perhitungan t-hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t-tabel dengan criteria sebagai berikut : Jika t-hitung < t-tabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. Jika t-hitung ≥ t-tabel : maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk mengolah data agar hasil yang diperoleh lebih valid, maka pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 19.
4
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Definisi Operasional Variabel Indek Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks tingkat pendidikan dan indeks hidup layak. Data yang digunakan adalah data IPM Provinsi Jambi dari tahun 2004 sampai dengan 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Belanja Modal Belanja modal adalah belanja dalam ABPD yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tahun 2004 – 2013. Pertumbuhan Ekonomi Adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Jambi pada suatu jangka waktu tertentu yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dari tahun 2004 - 2013. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indek Pembangunan Manusia di Pemerintah Provinsi Jambi Berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan pengaruh belanja modal terhadap indek pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi. Pada tabel 1 berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan regrsi linier sederhana. Tabel 1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indek Pembangunan Manusia Di Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2004 – 2013 Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B
(Constant)
Std. Error
1.418
.085
.038
.007
Standardized Coefficients
t
Sig.
Beta
95.0% Confidence Interval for B Lower Upper Bound Bound
16.778
.000
1.223
1.613
5.211
.001
.021
.055
1 Belanja Modal
.879
a. Dependent Variable: IPM
Dari tabel 1. di atas dapat dijelaskan bahwa persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: Y = 1,418 + 0,038X1 Nilai konstanta (a) adalah positif yaitu sebesar 1,418, artinya bahwa jika belanja modal bernilai 0 (nol) maka indek pembangunan manusia bernilai 1,418. Nilai koefisien belanja modal sebesar 0,038, artinya bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap indek pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi tahun 2004 - 2013. Jika belanja modal meningkat sebesar 1%, maka indek pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 0,038%. Jika dilihat dari hasil perhitungan uji t-hitung, pada tingkat signifikansi 5% dan df = n – k (10 – 1 = 9 ), maka nilai t-tabel sebesar 2,262. Dengan demikian maka nilai t-hitung > t5
tabel (5,211 > 2,262). Artinya bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indek pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi. Tabel 2. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indek Pembangunan Manusia Model Summaryb Model
1
R
.879a
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.772
.744
.00406
Change Statistics R F Square df1 df2 Change Change .772
27.160
1
DurbinWatson
Sig. F Change
8
.001
1.006
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal b. Dependent Variable: IPM
Dari tabel 2. di atas dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi antara belanja modal dengan indeks pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,879. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 77,20%, sedangkan sisanya sebesar 22,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah Provinsi Jambi, maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Model Summaryb Model
1
R
.873a
R Square
Adjusted R Square
.762
.732
Std. Error of the Estimate 1754492. 01484
Change Statistics R Square F Change df1 df2 Change .762
25.621
1
Durbin Sig. F Change Watson
8
.001
1.185
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal b. Dependent Variable: Pertb.Ekonomi
Dari tabel3. di atas dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi di pemerintah Provinsi Jambi ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,873. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 76,20%, sedangkan sisanya sebesar 23,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.
6
PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indek pembangunan manusia di Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan t-hitung yang dibandingkan dengan t-tabel, diperoleh nilai 5,211 > 2,262. 2. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah Provinsi Jambi, berdasarkan hasil perhitungan t-hitung yang dibandingkan dengan t-tabel diperoleh nilai 5,062 > 2,262. Artinya bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah Provinsi Jambi. 3. Besarnya pengaruh atau kontribusi variabel belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 77,20%, sedangkan sisanya sebesar 22,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini. 4. Besarnya pengaruh atau kontribusi variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 76,20%, sedangkan sisanya sebesar 23,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN, Yogyakarta. Agus Kurniawan, Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DiJawa Barat Tahun 2004-2010. Boediono,1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Penerbit Yogyakarta: BPFE. Coobb-Douglas, Modal Manusia: Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Indikator-Indikator Lain. Fino Andria Christy, Prio Hari Adi, 2009,Hubungan Antara Dana Alokasi Umum,Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa. Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta. Erlangga. Kaho, Josef Riwu, 2007, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta. Minir, Dasril, 2003Kebijakan & Manajemen Keuangan daerah. Penerbit YPAPI, Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi kedua. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. Nordiawan, Deddi, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Riduwan, 2004, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Penerbit Alfabeta, Bandung. Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama. Soepriyanto, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Sidik, Machfud, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Soeparmoko, 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Saragih, Subekty, 2003, Keuangan dan Pembangunan Daerah, Penerbit Andi, Jakarta Sukirno. 2009. Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Departemen Sosial RI
7
Suyanto. 2009. Pengaruh Dana Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. SPSS Versi 17. Tarigan, Robinson, 2007, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. www://Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.go.id. www://djpk.kemenkeu.go.id.
8
