PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO PERIODE 2009-2013 SAPRUDIN DANIAL 1, LA ODE RASULI 2, RONALD S.BADU3 Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo
Saprudin Danial. 921411181. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo Periode 20092013. Skrips, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Bapak La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA dan Bapak Ronald S. Badu, SE, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo periode 2009-2013. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dengan mengunduh melalui website resmi Badan Pusat Statistik dan DPPKAD Provinsi Gorontalo. Populasi dalam penelitian sebanyak
6
Kabupaten/Kota.
Tehnik
Analisis
data
dengan
menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2009-2013. Koefisien determinasi R2 sebesar 0,207. Nilai ini berarti bahwa sebesar 20,7% Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh Belanja Modal. Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuan Ekonomi
1
Saprudin Danial, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 La Ode Rasuli, S.Pd., SE., M.SA Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Ronald S. Badu, SE., M.SI Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
PENDAHULUAN Undang-Undang
No.
23
Tahun
2014
menjelasakan
bahwa
penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemberian wewenang kepada daerah dalam mengatur daerahnya yang selanjutnya disebut dengan otonomi daerah. Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam penelitian (Kurniawan dkk, 2012) menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap PDRB memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya alokasi belanja modal untuk kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik sehingga belum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada struktur PDRB Provinsi Gorontalo memperlihatkan persentasi dari lapangan usaha tahun 2008-2013. Dalam PDRB Provinsi Gorontalo penyumbang pertama masih didominasi oleh Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 28,00%. Sedangkan penyumbang terendah pada Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,53%. Penyumbang terbesar setelah sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan adalah sektor jasa sebesar 25,95% diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 11,60% serta sektor Keuangan, Real Ested dan Jasa Perusahaan yang mencapai 11,46%. Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan mengalami meningkatan menjadi 5,11% dari tahu sebelumnya, dan dibeberapa sektor ekonomi lainnya mengalami peningkatan dan penurunan yang secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pada struktur PDRB dapat kita lihat bahwa yang menjadi penyumbang terbesar dalam dua terakhir mengalami penurunan sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan
suatu daerah berkurang.
Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dapat
dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.1: PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2013 Jenis Pekerjaan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
%
%
%
%
%
%
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan.
31,32
29,59
28,95
29.42
28,95
28,00
Pertambangan dan Penggalian
1,08
1,15
1,18
1,16
1,15
1,13
Industri Pengolahan
4,92
4,87
4,85
4,82
4,90
5,11
Listrik, Gas, dan Air Bersih
0,58
0,55
0,54
0,54
0,54
0,53
Bangunan
6,68
6,94
6,92
6,89
7,05
7,09
Perdagangan, Hotel dan Restoran
10,25
10,31
10,37
10,75
11,03
11,60
Pengangkutan dan Komunikasi
8,74
8,88
9,03
9,08
9,04
9,13
Keuangan, Real Ested dan Jasa
9,93
10,19
10,39
10,41
11,05
11,46
26,54
27,52
27,78
26,93
26,30
25,95
Perusahaan Jasa – jasa Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2015
Selama tahun 2008-2013 total realisasi belanja modal Provinsi Gorontalo memperlihatkan peningkatan 156,9 miliar di tahun 2008 menjadi 184,9 miliar pada tahun 2013 dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,79%. Ditinjau dari komposisi belanja APBD, rasio belanja modal terhadap total belanja APBD dari tahun 2008 mengalami peningkatan hingga 11,96% pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 38,86%, 2011 memperlihatkan kembali peningkatan mencapai 23,23% selanjutnya penurunan kembali terjadi pada tahun 2012 mencapai 2,53% hingga di tahun 2013 mengalami kenaikan hingga 25,17% selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2: Perkembangan Belanja Modal Tahun 2008-2013 Anggaran Belanja
Realisasi Belanja
Rasio
2008 2009
Modal pada APBD Rp. 227.687.594.853 Rp 196. 422.203.952
Modal APBD Rp.156.957.974.761 Rp.178.273.806.526
Belanja Modal (3,62) % 11,96 %
2010 2011
Rp.111.845.881.090 Rp. 112.527.955.442
Rp.108.996.106.112 Rp.141.984.542.254
(38,86) % 23,23 %
2012
Rp. 147.415.186.259
Rp.138.397.573.651
(2,53) %
Tahun
2013
Rp. 190.615.004.393
Rp.184.959.339.603
25,17 %
-
3,79 %
Rata-rata Sumber: DPPKAD Provinsi Gorontalo, 2015
Penyebab rendahnya belanja modal diantaranya keterlambatan dalam tender, termin pembayaran yang belum jatuh tempo, maupun kesengajaan pemerintah daerah menahan dana untuk dibungakan. Bilamana penyebabnya adalah termin pembayaran yang belum jatuh tempo, maka kondisi tersebut lumrah, namun bila penyebabnya adalah keterlambatan tender dan kesengajaan menahan dana, maka kondisi ini tidak mendukung tujuan desentralisasi fiskal untuk percepatan pencapaian perluasan kesejahteraan masyarakat (Departemen Keuangan, 2014). KAJIAN PUSTAKA Pengertian Belanja Modal Belanja modal adalah belanja
yang digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
(Anggraini
dan
Purwanto,
2010:
137).
Halim
(2012:
107),
mengungkapkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: 1. Belanja tanah; 2. Belanja peralatan dan mesin; 3. Belanja modal gedung dan bangunan; 4. Balanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 5. Belanja aset tetap lainnya; 6. Belanja aset lainnya Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
masalah ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sukirno, 2010: 9). Irawan dan Suparmoko (2012: 443), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap merupakan salah satu dari trilogi pembangunan yang harus dipenuhi sebagai landasan pembangunan tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, dan kebudayaan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka pertumbuhan di bidang-bidang lain akan tidak dapat dicapai dengan baik. METODE PENELITIAN Objek dari penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni satu variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Adapun subjek penelitian ini pada Badan Pusat Statistik dan DPPKAD Provinsi Gorontalo. Populasi yang digunakan adalah data laporan realisasi APBD dan PDRB Provinsi Gorontalo. dari tahun 2009-2013, yaitu selama 5 tahun. Penarikan sampel dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik karena subjek penelitian ini pada Provinsi Gorontalo yaitu 5 kabupaten dan 1 kota. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah Field Research. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Berikut adalah persamaan regresi (Sugiyono, 2010: 261) adalah:
Ŷ = α + βx Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalisasi. Untuk menguji hipotesis digunakan pengujian yakni uji T dan Koefisien Determinasi. HASIL PENELITIAN Adapun statistik deskriptif dari variabel penelitian yakni Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi dari Provinsi Gorontalo, sebagai berikut: Tabel 4.1: Statistik Deskriptif
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Belanja_Modal
20
23,98
24,76
24,3275
,21961
Pertumbuhan_Ekonomi
20
13,00
22,99
14,7760
2,77640
Valid N (listwise)
20
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Modal memilki nilai terendah sebesar LN 23,98 atau sebesar Rp. 25.883.052.581,91. Nilai tertinggi sebesar LN 24,76 atau sebesar Rp. 56.655.915.388,22. Kemudian
rata-rata
Belanja Modal dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebesar LN 24,32 dengan standar deviasi sebesar 0,21%. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata merupakan represntasi yang baik dalam menggambarkan keseluruhan data Belanja Modal. Tabel 4.2: Hasil Pengujian Normalitas Unstandardized Residual N
20
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
Mean
,0000000
Std. Deviation
,14568334
Absolute
,192
Positive
,192
Negative
-,077
Kolmogorov-Smirnov Z
,857
Asymp. Sig. (2-tailed)
,454
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015
Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel penelitian sebesar 0,857 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,454. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z di atas lebih kecil dari nilai 1,96 kemudian nilai signifikansi pengujian normalitas lebih besar dari nilai alpha 0,05 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Pengujian normalitas dapat pula dilakukan dengan melihat Normal Probability
Plot
yang
membandingkan
distribusi
kumulatif
dari
data
sesungguhnya dengan distribusi kumulatif daridistribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan
dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil Normal Probability Plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2: Grafik Hasil Pengujian Normal Probability Plot Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Tabel 4.3: Hasil Analisis Regresi Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant)
1
Belanja_Modal
Std. Error -5,509
3,781
,775
,358
Beta
,455
-1,457
,162
2,165
,044
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015
Berdasarkan hasil analisis di atas maka model regresi antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut : Ŷ = −𝟓, 𝟓𝟎𝟗 + 𝟎, 𝟕𝟕𝟓𝑿 hasil Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: Tabel 4.4: Hasil Uji Hipotesis
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B
1
(Constant) Belanja_Modal
Std. Error -5,509
3,781
,775
,358
Beta
,455
-1,457
,162
2,165
,044
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015
Hasil analisis pada tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Belanja Modal diperoleh sebesar 2,165, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas n-k-1 =20-1-1= 18 sebesar 2,100 (pengujian dilakukan dengan metode 2 pihak didasarkan pada hipotesis yang dibangun). Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel (2,165>2,100) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya signifikan. Tabel 4.5: Koefisien Determinasi
Model
1
R
R Square
,455a
,207
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate ,163
,14968
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015
Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,207. Nilai ini berarti bahwa sebesar 20,7% Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pembangunaan sarana dan prasarana publik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di segala bidang ekonomi. Berdasarkan nilai yang dihasilkan dari analisis regresi di atas, maka dapat pula disimpulkan bahwa variabel bebas belum mampu dalam menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 79,3% (100%-20,7%). Variabel lain tersebut dapat berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yakni dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
PEMBAHASAN Proses Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik (Darise, 2009: 128). Pengelolaan Pemerintahan yang baik dapat ditempuh dengan cara pelayanan yang baik dengan memaksimalkan nilai belanja publik dalam pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik. Salah satu bentuk belanja tersebut yakni belanja modal. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Realisasi belanja modal dari anggaran belanja modal 11,96%
2009-2013 mengalami naik turunnya
yang dikeluarkan.
Pada tahun 2009
dan Penurunan belanja modal terjadi
naik dengan
pada tahun 2010 dari tahun
sebelummnya sekitar 38,68% dan tahun 2012 yang penurunannya sebesar 2,53% sementara tahun 2011 mengalami peningkatan sekitar 23,23%. Berikut dapat kita lihat pada grafik berikut.
Belanja Modal 40 20 0 -20 -40 -60
25,17
23,23 11,96 2009
2010 -38,86
2011
-2,53 2012
2013
Belanja Modal
Rendahnya belanja modal pada tahun 2010 dan 2012 sala satunya disebebkan karena masih rendahnya PAD sehingga penggalokasian anggaran belanja modal kurang memadai. Karena dalam penelitiannya Pungky Ardhani (2011) berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2009. Diperoleh bahwa PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga untuk menghindari minimnya dan menurunnya belanja modal, maka pemerintah lebih menggali sumber-sumber pendapatan sehingga dapat menunjang belanja daerah terutama belanja modal. Daerah dengan kenaikan pertumbuhan yang tinggi akan mendapatkan Pendapatan Asli daerah yang tinggi pula atau peningkatan PAD. Dengan peningkatan PAD tersebut maka akan mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Untuk itu Pemerintah Daerah Sebaiknya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi lokal dengan mengalokasikan secara lebih efisien belanja pembangunan (Adi, 2006: 5). Kemudian pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelolah sumber daya yang ada ataupun potensi daerah yang terdapat pada daerah tersebut dengan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi tersebut dapat diwujudkan dengan alokasi belanja modal dari daerah tersebut. Setiap besaran belanja modal yang dialokasikan oleh Pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memberikan dampak peningkatan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu acuan bahwa belanja modal merupakan faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi yakni kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi yang pro rakyat. Hal ini terlihat pula pada persentase pengaruh dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,207 atau nilai R Square ini berarti sebesar 20,7% besarnya kemampuan belanja modal dalam memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Efendi dan Wardhana (2012) yang meneliti tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Barat. Hasil penelitiannya menemukan bahwa nilai belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 20092013 pada Provinsi Gorontalo ditemukan adanya pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien pengaruhnya yakni positif yang berarti bahwa setiap peningkatan Belanja Modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengaruh signifikan jika pada tingkat signifikansi 5% namun pada tingkat signifikansi 1%, hal ini tidak dapat dikatakan signifikan. SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2009-2013. Belanja Modal pada Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami fluktuasi, begitu juga yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Dengan dibuktikannya hipotesis penelitian yang bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dari belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Adanya dampat positif ini mengindikasikan bahwa sarana dan prasana fisik untuk pleyanan publik yang dibangun oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat. Meskipun dengan nilai pengaruh yang signifikan, namun kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat masih kurang yang terlihat dari nilai koefisien determinasi hanya sebesar 20,7% Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil penelitian yang ditemukan yakni sebagai berikut: 1. Perlunya bagi pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan dari pembangunan. Karena pada dasarnya belanja modal merupakan suatu keharusan bukan merupakan pilihan dalam pengelolaan keuangan daeerah.
2. Pemerintah harus ada langkah untuk memperbaiki sistem desentralisasi fiskal. Di antaranya adalah merubah perilaku dan struktur belanja pemda agar kualitas belanjanya semakin membaik. Pertumbuhan belanja modal per tahun sebaiknya harus lebih cepat ketimbang belanja pegawai, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten/kota. 3. Bagi peneliti selenjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang terkait pertumbuhan ekonomi, karena dalam penelitian ini nilai pengaruhnya walaupun signifikan namun kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat masih kurang mampu yakni hanya sebesar 20,7%. DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari, 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pebdapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi. Padang. Anggraini, dan B. Hendra Purwanto. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Ardhany, Pungky. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta. Depkeu. 2014. Analisis Ekonomi dan Fiskal Provinsi Gorontalo Triwulan III. Gorontalo. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta Irawan, dan Suparmoko. 2012. Ekonomi Pembangunan. BPFE. Yogyakarta. Kurniawan, Effendi dan Adhitya Wardhana. 2012. Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Jawa Barat. Tesis. Universitas Padjadjaran. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Derah. Sukirno, Sadono. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi 3,raja wali pers. Jakarta. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
.
. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
.
. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung, Alfabeta
