PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH ( )

Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Norista Gathama Putra)

PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH (2005 – 2008) Norista Gathama Putra (C2B006047) Dosen Pembimbing oleh Drs. Y Bagio Mudakir MSP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT Government expenditure or regional spending is a form of invesment made by local government. It aims to stimulate the regional economy. The government expenditure is divided into 2 (two) forms, there are capital spending and operational spending. According to the researchs of Jamzani Sodik (2007), Siti Aisyah Tri Rahayu (2004), Mesghena Yasin (2002), and Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, and Heng-fu Zou (1996) showed the different correlation between capital spending and operational spending to the economic growth. This study is aimed to verify the behavior of capital spending and operational spending toward economic growth in 35 Regencies / Cities in Central Java Prov ince during 2005 – 2008 period. The operational variables were economic growth (GR) as the dependent variable, and the ratio of capital spending to the PDRB (GIR) with the ratio of operational spending to the PDRB (GCR) as the independent variable, this research also employed Least Square Dummy Variable (LSDV) to enrich the recommendation of this study. The results showed that ratio of capital spending has probability value of 0,0108 which less than α 5%, also the coeficient of 7,2382, it means this variable has positively and significant correlation to the economic growth in 35 Regencies / Cities in Central Java Province. Likewise to the ratio of operational spending which it has probability value of 0,0128 less than α 5%, also the coeficient of 3,7010, it means this variable has positively and significant correlation to the economic growth in 35 Regencies / Cities in Central Java Province. In the same level of credibility in 95%, shown the effect of capital spending is more than the effect of operational spending, so as the policy implication that local government supposed to do is give more concern to the capital spending as the booster of economic growth. Keywords :

Economic, Growth, Spending, Central Java, Least-SquareDummy-Variabel.

1


1. PENDAHULUAN Begitu juga di daerah, sasaran Pembangunan

ekonomi

utama pembangunan daerah adalah

negara

dasarnya

menciptakan

mencapai

dan

sebuah

pada

bertujuan

untuk

kemakmuran

masyarakat

melalui

pemerataan

termasuk pendapatan

Pertumbuhan

mencapai

merupakan

ekonomi

pembangunan,

didalamnya

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. ekonomi

pertumbuhan

antar

pemerataan

daerah.

Untuk

sasaran

pembangunan

diperlukan

perencanaan

pertumbuhan output yang dibentuk

tersebut

oleh

ekonomi

pembangunan ekonomi yang baik.

menggambarkan

Hal tersebut disebabkan karena pada

berbagai

sehingga

sektor

dapat

bagaimana

kemajuan

atau

umumnya

pembangunan

ekonomi

kemunduran yang telah dicapai oleh

suatu daerah berkaitan erat dengan

sektor ekonomi tersebut pada suatu

potensi ekonomi dan karakteristik

periode waktu tertentu. Pertumbuhan

yang dimiliki dimana pada umumnya

ekonomi juga menunjukkan sejauh

berbeda antar satu daerah dengan

mana aktivitas perekonomian akan

daerah lainnya.

menghasilkan masyarakat tertentu,

tambahan pendapatan pada

karena

suatu pada

Setelah

periode

otonomi

dasarnya

yaitu

proses penggunaan faktor – faktor

kepada

maka proses ini pada saatnya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa

dimiliki

oleh

produksi

masyarakat

melalui

mengenai

wewenang

produksi untuk menghasilkan output,

faktor

daerah

Undang-

Undang No 32 dan 33 tahun 2004

aktivitas perekonomian adalah suatu

terhadap

dilaksanakannya

yang

pemerintah

pemerintah dan

pembangunan

daerahnya

berdasarkan

pusat

daerah

merencanakan

masing

sebagai

dari

pelimpahan

untuk

mengelola masing-

potensi

dan

permasalahan yang ada di wilayah

pemilik faktor produksi juga akan

bersangkutan, banyak daerah yang

turut meningkat.

mengalami

kesulitan

dalam

pembangunan daerahnya. Kesulitan –

2


kesulitan

tersebut

merupakan

dampaknya

akan

mendorong

tantangan besar yang harus dihadapi

pertumbuhan pada segala sektor dan

serta

akan

ditangani

oleh

pemerintah

daerah dengan kembali memikirkan mengenai

–

strategi

strategi

pembangunan

menyangkut

peranan

Pembangunan Jawa

tersebut

yang

menyeluruh

telah

Pencapaian

hasil-hasil

pembangunan yang sangat dirasakan

tangan

masyarakat

merupakan

agregat

dari

35

pembangunan

2001).

Kabupaten/Kota yang

dan

perekonomian

masyarakat.

(Mangkoesoebroto,

Tantangan

Propinsi berlangsung

meningkatkan

akan berjalan sempurna apabila tidak

pemerintah

di

berkesinambungan

Karena kekuatan pasar sendiri tidak

campur

Tengah

secara

pemerintah

dalam perekonomian di luar pasar.

mengikutsertakan

peningkatan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

pembangunan yang harus dilakukan. Strategi

memicu

di

Jawa

Tengah

dihadapi

yang tidak terlepas dari usaha keras

suatu daerah terutama untuk daerah

bersama-sama antara pemerintah dan

otonom

masyarakat

yang

baru

adalah

Namun

peningkatan pendapatan daerah dan

berbagai

kemandirian

memaksimalkan

dalam

pembangunan

di

sisi

kendala

lain dalam

potensi

sumber

dengan kendala ketersediaan sumber

daya manusia dan sumber modal

daya di daerah yang terbatas. Dengan

masih

demikian penentuan kebijakan dan

kebijakan di tingkat propinsi maupun

strategi pembangunan ekonomi yang

di kabupaten/kota.

tepat penentu

sangatlah

diperlukan.

kebijakan

dan

Seperti

strategi

Tabel 1, selama

kriteria prioritas pembangunan salah

meningkatnya

investasi

yang

dapat

periode

pertumbuhan

satunya berupa peningkatan investasi daerah,

oleh

penentu

Arah

tersebut adalah tercapainya kriteria –

disuatu

dihadapi

terlihat

pada

diketahui bahwa 2005

–

2008

ekonomi di Propinsi

Jawa Tengah mengalami rata – rata

dengan

pertumbuhan

maka

persen,

3

hanya sedikit

sebesar di

5,43 bawah


pertumbuhan

ekonomi

sebesar

rata-rata

5,46

Provinsi

Jawa

Tengah

nasional

dilakukan oleh pemerintah terhadap

persen.

perekonomian daerah.

juga Perekonomian Jawa Tengah

merupakan provinsi dengan rata – rata

pertumbuhan

sangat dipengaruhi oleh keberadaan

ekonomi paling

Kabupaten / Kota yang berada pada

rendah di banding dengan provinsi di

wilayah Provinsi tersebut.

pulau jawa lainnya selama periode

Jawa

2005 – 2008.

Tengah

terdiri

Provinsi dari

35

Kabupaten / Kota yang tersebar di

Tabel 1

wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jawa

Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005 – 2008

administratifnya, Tengah

Kabupaten

(persen)

terdiri

dan

6

dimana dari

29

(enam) Kota.

Berdasarkan data BPS, PDRB atas

2005

2006

2007

2008

Rata rata

dasar harga berlaku tanpa migas pada

Provinsi Banten

6,01

5,95

6,04

5,89

5,97

Kabupaten / Kota yang mempunyai

DKI Jakarta

5,60

6,02

6,44

6,19

6,06

besaran dan peranan cukup dominan

Jawa Barat

5,35

5,33

6,41

5,90

5,75

dalam

5,35

5,33

5,59

5,46

5,43

Tengah,

5,84

5,80

4,57

5,68

5,47

Kabupaten Kudus, Kota Magelang,

5,84

5,80

6,11

5,90

5,91

Kota

Surakarta,

5,38

5,18

5,67

5,59

5,46

Kota

Pekalongan.

Jawa tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Indonesia

4

tahun

terakhir,

pembentukan

terdapat

PDRB

6

jawa

yaitu Kabupaten Cilacap,

Kota

Semarang,

Sementara

itu,

untuk Kabupaten / Kota yang lain

Sumber : BPS, 2009

memiliki sumbangan terhadap total Dalam teori ekonomi makro, dari

sisi

pengeluaran,

regional bruto

PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi

pendapatan

Jawa Tengah relatif rendah, yaitu

adalah penjumlahan

kurang dari 4 persen (BPS, 2009).

dari berbagai variabel termasuk di dalamnya pemerintah pemerintah

adalah

pengeluaran

(G).

Pengeluaran

atau

belanja

PDRB inilah yang akan membentuk laju

pertumbuhan

ekonomi

pada

Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa

daerah

Tengah.

merupakan bentuk rangsangan yang

4


Berdasarkan data di Provinsi

Hubungan

antara

Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi

pertumbuhan

di tiap – tiap daerah berfluktuatif,

pengeluaran pemerintah, atau lebih

hanya terdapat 5 (lima) daerah saja

umumnya adalah ukuran dari sektor

yang

publik,

memiliki

pertumbuhan

ekonomi

adalah

dan

pengeluaran

ekonomi yang terus meningkat tiap

pemerintah

tahunnya,

Kabupaten

pertumbuhan ekonomi dalam jangka

yaitu

dapat

menaikkan

Banyumas,

Kabupaten

Kebumen,

panjang (Sodik, 2007). Pengeluaran

Kabupaten

Wonosobo,

Kabupaten

pemerintah pada sektor publik ini

Sragen, dan Kabupaten Pekalongan.

dapat

Namun pertumbuhan ekonomi kedua

modal yang

wilayah tersebut berada dibawah rata

anggaran

– rata seluruh pertumbuhan ekonomi

daerah di masing – masing daerah.

regional Kabupaten / Kota Provinsi

Belanja

Jawa Tengah periode tahun 2005 –

modal tanah, belanja modal peralatan

2008

persen

dan mesin, belanja modal gedung

dengan standar deviasi sebesar 0,84.

dan bangunan, belanja modal jalan,

Selain

irigasi,

yaitu

sebesar

kedua

4,48

wilayah

tersebut

terdapat 18 wilayah lainnya yang berada

di

bawah

rata

–

dilihat

dari jumlah belanja terdapat

pendapatan

modal

di realisasi dan

meliputi

belanja

belanja

dan jaringan serta belanja

modal fisik lainnya (BPS, 2009).

rata

Keseluruhan belanja modal tersebut

pertumbuhan 4,48 persen. Wilayah

merupakan

yang

digunakan oleh daerah. Ketersediaan

memiliki

pertumbuhan

infrastruktur

ekonomi paling tinggi pada periode

infrastruktur

tahun 2005 – 2008 adalah Kota

suatu daerah untuk menarik investor

Semarang,

Kota

masuk, karena seringkali hambatan

Kabupaten

Karanganyar,

ketiga

wilayah

Surakarta,

tersebut

dan

meskipun

investasi

tersebut

terjadi

penting

yang

bukan

bagi

karena

bukan

terbatasnya pasar atau kekurangan

merupakan wilayah dengan PDRB

bahan mentah ataupun tenaga kerja

yang tergolong tinggi.

melainkan karena terbatasnya jenis prasarana atau infrastruktur yang ada di daerah tersebut (Sukirno, 1985).

5


Selain

pengeluaran

(dua)

yaitu

belanja

operasi

dan

pemerintah daerah pada sektor publik

belanja modal. Yang membedakan

yang bersifat investasi juga terdapat

kedua jenis belanja daerah tersebut

pengeluaran

pemerintah

untuk

adalah sifatnya, belanja operasi lebih

keperluan

konsumsi

yang

bersifat

konsumsi dari pemerintah

operasi,

daerah

bersangkutan

dicerminkan

oleh

belanja

pada

kurun

walaupun belanja operasi dampaknya

waktu tertentu,

tidak

operasi lebih bersifat investasi dalam

langsung

pembangunan,

terhadap

melainkan

melalui

hal

ini

sedangkan belanja

berkaitan

dengan

sektor

multipliernya yang akan berdampak

publik pada daerah bersangkutan dan

pada

pembangunan.

operasi

maupun

keduanya sama pengaruh

Baik

belanja

pada periode waktu tertentu (Bastian,

belanja

modal,

2006).

–

sama memiliki

terhadap

Berdasarkan data di Provinsi

pertumbuhan

Jawa Tengah, daerah yang memiliki

ekonomi. Karena jika perekonomian

jumlah belanja modal paling tinggi

hanya ditopang oleh konsumsi saja atau

investasi

saja,

pertumbuhan

ekonomi tidak

maksimal.

Oleh

diperlukannya jenis

sinergi

pengeluaran

adalah Kabupaten Cilacap, dimana

maka

karena dari

dilihat

akan

dari kondisi perekonomian,

Kabupaten Cilacap termasuk pada 6

itu

(enam) besar Kabupaten / Kota yang

kedua

memilik peranan penting / dominan

pemerintah

terhadap pembentukan PDRB Jawa

tersebut agar pertumbuhan ekonomi

Tengah

dapat maksimal (Purba, 2006).

(BPS,

–

salah

kebutuhan

dilihat

itu

wilayah memiliki tren yang berbeda

keseluruhan di tiap – tiap daerah dapat

Selain

terlihat belanja modal tiap – tiap

Kondisi perekonomian secara

satunya

2009).

dari

beda.

Hal ini terkait dengan di

masing

–

masing

seberapa besar jumlah belanja daerah

daerah yang juga berbeda – beda.

pada daerah bersangkutan. Seperti

Daerah yang memilik belanja daerah

yang sudah di bahas, belanja daerah

yang

sendiri dapat dibedakan menjadi 2

Kabupaten

6

tergolong

besar

Cilacap,

adalah

Kabupaten


Banyumas,

Kabupaten

Kebumen,

jumlah

Kabupaten

Wonosobo,

Kabupaten

pertumbuhan ekonomi.

Wonogiri, Kabupaten

Kabupaten Grobogan,

modal tren

Jepara,

belanja

ini

selama

akan

terhadap

dengan

modal

modalnya

yaitu

antara

pemerintah

belanja

Aisyah

modal,

keperluan maka

Tri Rahayu

semakin

penggunaan

selaras

Kabupaten

belanja

Siti

(2004)

besarnya

anggaran konsumtif

akan

kemungkinan

Wonosobo. Selain di daerah tersebut hubungan

besarnya

menurut

dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonominya

konsumtif

besar daripada jumlah belanja modal,

daerahnya

(satu) wilayah saja yang kenaikan belanja

Kabupaten

jumlah belanja operasi ini jauh lebih

masing – masing. Hanya terdapat 1

jumlah

Kabupaten

tahunnya. Namun jika di bandingkan

Kabupaten / Kota seiring dengan ekonomi

yaitu

daerah yang terus meningkat tiap

2008 tidak semua pertambahan atau

pertumbuhan

tersebut,

Rembang,

kebutuhan

Tengah selama kurun waktu 2005 –

belanja

periode

ini disebabkan oleh kebutuhan –

suatu

wilayah, namun pada Provinsi Jawa

pengurangan

terdapat empat

Pekalongan, dan Kota Magelang. Hal

langsung

perekonomian

operasi selama

Temanggung,

ekonomi, mengingat belanja modal dampak

Hanya

Kabupaten

menyebabkan kenaikan pertumbuhan

mempunyai

fluktuatif,

wilayah saja yang trennya fluktuatif

pemerintah

modal

cenderung

dari belanja

meningkat.

dan Kota Semarang. Secara teori

untuk

yang

periode 2005 – 2008 cenderung

Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes,

pengeluaran

dan

Berbeda halnya pada belanja

Kabupaten

Kabupaten

kenaikan

modal

Sragen,

Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,

belanja

untuk

pemerintahan,

semakin

besar

terjadinya

pula

inefisiensi

dalam penggunaan anggaran.

modal

dengan laju pertumbuhan ekonomi

Penelitian

yang

dilakukan

cenderung fluktuatif dan tidak ada

oleh Jamzani Sodik (2007) diperoleh

tren

hasil bahwa pertumbuhan ekonomi

yang

tetap

untuk

kenaikan

suatu

7

daerah

dipengaruhi

oleh


investasi

pemerintah,

konsumsi

Sebaliknya dengan penelitian

pemerintah, tenaga kerja dan tingkat

yang

keterbukaan

Devarajan,

Vinaya

Swaroop,

untuk investasi swasta tidak memiliki

Heng-fu

Zou

(1996)

pengaruh

menunjukkan hubungan yang positif

ekonomi.

Sedangkan

terhadap

pertumbuhan

dilakukan

oleh

dan yang

ekonomi. Hal ini sependapat dengan

dan

penelitian yang dilakukan oleh Siti

pengeluaran

Aisyah

terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Tri Rahayu

(2004)

yang

signifikan

Shantayanan

menunjukkan hubungan yang positif

Sedangkan

dan

pengeluaran

signifikan

antara

investasi

rutin

antara

rasio

terhadap

PDB

hubungan

antara

rasio

pembangunan terhadap

pemerintah daerah yang di lihat dari

PDB

rasio antar belanja modal dengan

ekonomi adalah

negatif.

PDRB daerah bersangkutan dengan

yang

Mesghena

laju

ekonomi.

(2002) menunjukkan hubungan yang

Sedangkan untuk variabel konsumsi

positif dan signifikan antara rasio

pemerintah yang dilihat dari rasio

pengeluaran

antar belanja operasi dengan PDRB

PDB dan laju pertumbuhan ekonomi.

pertumbuhan

daerah

bersangkutan

dan

positif

akan

tetapi

signifikannya

ekonomi. konsumsi

mengenai

tidak

2005

Tidak

keadaan

–

2008

belanja modal,

terhadap

perekonomian

khususnya

pada

dan belanja operasi,

serta adanya penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang

dalam pengeluaran pemerintah untuk inefisiensi

Yasin

masalah laju pertumbuhan ekonomi,

pemerintah

kemungkinan bisa disebabkan karena

terjadi

pemerintah

Penelitian

Provinsi Jawa Tengah pada tahun

terhadap laju pertumbuhan ekonomi

konsumsi

dilakukan

pertumbuhan

Berdasarkan penjelasan diatas

signifikan dampaknya terhadap laju pertumbuhan

laju

variabel

tenaga kerja menunjukkan hubungan yang

dengan

berbeda

dalam

–

beda (research

gap)

mengenai hubungan belanja modal

penggunaan anggaran sejalan dengan

dan belanja operasi terhadap laju

semakin besarnya pos pengeluaran

pertumbuhan ekonomi di berbagai

pemerintah.

daerah

8

melatar

belakangi

penulis


untuk

mengadakan

mengenai

sejauh

penelitian

apa

pengaruh

belanja modal dan belanja operasi ........................................(2.2)

terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi

Persamaan

Jawa Tengah selama periode 2005 –

ini menunjukkan

bahwa produksi yang dilakukan pada

2008 constant return to scale pada input 2.

TELAAH TEORI

dan

. Asumsinya adalah angkatan

kerja agregat (L) adalah konstan.

2.1 Pemerintah dan Pertumbuhan

Pengeluaran pemerintah (G) berada

Ekonomi

pada deminishing return untuk modal Berdasarkan pertumbuhan

teori

endogen,

agregat

fungsi

(K).

Oleh

karena

itu,

perekonomian berada pada kondisi

produksi sederhana dari teori ini

pertumbuhan ekonomi endogen.

adalah (Mankiw, 2003) : Barro

dan

Sala-i-Martin

(1995) menyatakan bahwa kegiatan ....................................... (2.1)

pemerintah

Dimana Y adalah output, A adalah

konstanta

yang

mengukur

unit

adalah

modal,

persediaan

produksi

ini

sedangkan modal.

berkaitan

fungsi

terhadap

pertumbuhan

ekonomi.

Aktivitas

pemerintah

adalah

perlindungan

K

hak

kepemilikan dan

pengenaan pajak terhadap aktivitas

Fungsi

ekonomi.

dengan

pada

pertumbuhan ekonomi. Modifikasi

efek

pengadaan jasa – jasa infrastruktur,

jumlah output yang diproduksi untuk setiap

mempunyai

Perubahan

aktivitas

–

perubahan

pemerintah

akan

menyebabkan pergeseran pada fungsi produksi.

produksi

Cobb-Douglas dalam Barro dan Sala-

2.2 Hubungan

i-Martin (1995) dinyatakan sebagai

Pengeluaran

Pemerintah dan Pertumbuhan

berikut:

Ekonomi

9


Salah satu komponen dalam permintaan

agregat

Pembentukan modal di bidang sarana

(aggregate

dan prasarana ini umumnya menjadi

demand / AD) adalah pengeluaran

social overhead capital (SOC) yang

pemerintah. Secara teori dinyatakan

sangat penting dalam pertumbuhan

bahwa jika pengeluaran pemerintah

ekonomi. SOC ini sangat penting

meningkat

maka

karena pihak swasta tidak akan mau

meningkat.

Selain

pengualaran

pemerintah

AD itu,

akan peranan

menyediakan

berbagai

fasilitas

di negara

publik, namun tanpa adanya fasilitas

sedang berkembang sangat signifikan

publik ini maka pihak swasta tidak

mengingat kemampuan sektor swasta

berminat

dalam

modalnya. Dengan adanya berbagai

mendorong

ekonomi

relatif

pertumbuhan

terbatas

sehingga

untuk

menanamkan

fasilitas publik ini akan mendorong

peranan pemerintah sangat penting.

pertumbuhan

Peningkatan

peningkatan pendapatan.

AD

pertumbuhan pertumbuhan

berarti

ekonomi,

terjadi

Peningkatan berarti

Produk Domestik Bruto (PDB) maka PDB

peningkatan

kemampuan

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan

Samuelson

pendapatan

masyarakat untuk membayar pajak.

berarti

peningkatan pendapatan. Menurut

dan

karena

ekonomi diukur dari

peningkatan

ekonomi

dan

penerimaan

salah

satu

sumber

negara

yang

Nordhaus (1995) bahwa ada empat

diperuntukkan

faktor sebagai sumber pertumbuhan

pengeluaran

pemerintah

maka

ekonomi.

peningkatan

pajak

berarti

Faktor-faktor

tersebut

untuk

membiayai

adalah (1) sumberdaya manusia, (2)

peningkatan pengeluaran pemerintah.

sumberdaya alam, (3) pembentukan

Keadaan ini membuat suatu siklus

modal, dan (4) teknologi. Dalam hal

yang

ini pengeluaran pemerintah berperan

mempengaruhi.

dalam pembentukan modal melalui

pengeluaran

pengeluaran pemerintah di berbagai

menyebabkan kenaikan pertumbuhan

bidang seperti sarana dan prasarana.

ekonomi dan kenaikan pertumbuhan

10

saling

terkait

dan

saling

Kenaikan pemerintah

akan


ekonomi

akan

kemampuan

meningkatkan

keuangan

yang

pemerintah

diperuntukkan

pembangunan Dawood,

(Alliasuddin

2008).

Pengeluaran

Penelitian

Pemerintah

Pertumbuhan

Ekonomi

Studi Kasus Data Panel di Indonesia,

dan

dengan

yang

mengambil sampel di 26

provinsi di Indonesia selama periode –

1993

menunjukkan

mengidentifikasi

dan

konsumsi

ditunjukkan

pemerintah

pemerintah

oleh

yang

jumlah

belanja

hubungan

daerah

terhadap


tingkat

ekonomi

telah

provinsi

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

regional.

negara,

periode

metode

penelitian.

penelitian,

dan

Penelitian

terdahulu

yakni

yang

variabel

investasi

Publik

Lokal

dalam

Wilayah Surakarta (1987 – 2000) mengambil sampel 7 Kabupaten / Kota di Eks-Karesidenan Surakarta selama

dan

Penelitian

Heng-fu Zou pada tahun 1996.

penelitiannya

regional

Pertumbuhan Ekonomi Regional di

pada tahun 2002, dan Shantayanan

Sodik

terhadap

ekonomi

untuk

Sektor

pada tahun 2004, Mesghena Yasin

Jamzani

pengaruh

penelitiannya yang berjudul Peranan

telah

Swaroop,

variabel

Siti Aisyah Tri Rahayu dalam

tahun 2007, Siti Aisyah Tri Rahayu

Vinaya

semua

terhadap pertumbuhan ekonomi.

dilakukan oleh Jamzani Sodik pada

Devarajan,

untuk

swasta yang tidak memiliki pengaruh

dilakukan.

mencakup berbagai macam sampel dan

pemerintah,

/

kecuali

Berbagai macam studi empiris yang

daerah

investasi

ekonomi

pertumbuhan

pertumbuhan

banyak

ini

keterbukaan

memiliki

Studi mengenai faktor yang terhadap

pengaruh

investasi

Hasilnya 2.3 Penelitian Terdahulu

berpengaruh

Penelitian

konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan

positif

2003.

swasta,

modal dan belanja operasi memiliki yang

Regional :

bagi

dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) investasi

dan

pengaruh

periode

1987

ini investasi

–

2000.

mengidentifikasi pemerintah

daerah, laju pertumbuhan angkatan

dalam

kerja,

berjudul

11

pengeluaran

(konsumsi)


pemerintah daerah, dan penerimaan

signifikan

daerah

ekonomi.

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

regional

menggunakan

teknik

Secara

data

Shantayanan

panel.

menunjukkan

publik

pengaruh

yang

lokal

dalam penelitiannya

bahwa

The

Composition

berjudul

of

Public

mengemukakan bahwa di 43 negara

signifikan terhadap

berkembang

selama

–

1970 Yasin

yang

Expenditure and Economic Growth

mempunyai

pertumbuhan ekonomi regional. Mesghena

Devarajan,

Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou

selama periode pengamatan peranan sektor

pertumbuhan

dengan

garis besar hasil estimasi

persamaan

terhadap

1990

kurun

waktu

menunjukkan

dalam

peningkatan

pengeluaran rutin dan

penelitiannya yang berjudul Public

mempunyai

pengaruh

Spending and Economic Growth :

dan signifikan terhadap pertumbuhan

Empirical

ekonomi,

Investigation

of

Sub

sebaliknya

Saharan mengambil sampel di 26

pembangunan

daerah di Sub-Saharan Afrika selama

pengaruh

periode 1987 – 1997. Penelitian ini


mengidentifikasi pengeluaran

yang

positif

pengeluaran menunjukkan

yang

negatif

terhadap

pengaruh pemerintah,

pembangunan,

2.4 Hipotesis

bantuan liberalisasi

Berdasarkan landasan teoritis,

perdagangan, investasi swasta, dan

maka hipotesis dari penelitian ini

tingkat

adalah:

pertumbuhan

penduduk

terhadap

pertumbuhan

dengan

menggunakan

pengolahan

1.

teknik

Rasio

panel.

Hasilnya

pemerintah

pemerintah,

bantuan

berpengaruh

data

pengeluaran

ekonomi

pembangunan,

perdagangan, investasi swasta, dan pertumbuhan

memiliki

tanda

yang

2.

penduduk positif

untuk positif

investasi dan

signifikan


liberalisasi

tingkat

pengeluaran

Rasio

pemerintah

dan

12

pengeluaran untuk

konsumsi


berpengaruh

positif

dan

signifikan

section yang sama disurvei dalam


beberapa waktu. (Gujarati dan Porter, 2009 dalam Firmansyah, 2009).

3.

METODE PENELITIAN Data yang digunakan dalam

3.1 Jenis dan Sumber Data

penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu

data

berdasarkan disusun

yang informasi

dan

1.

diperoleh yang

telah

dipublikasikan

oleh

Indonesia menurut lapangan usaha, publikasi

ini

panel

yang

menggunakan

2.

merupakan

dari

Badan

Data

time

series

tahun

2005

sampai

Provinsi,

Statisti

3.

Ringkasan

Jawaban

yaitu

Kabupaten

Kabupaten

/

publikasi Badan

Pusat Statistik Indonesia.

tahun 2008 dan data cross-section 35

Pusat

Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah

penggabungan data time series dan

dimulai

Regional

Indonesia.

Penelitian

cross-section.

Domestik

Bruto (PDRB) Provinsi – Provinsi di

instansi tertentu.

data

Produk

Kota di

Provinsi Jawa Tengah. Teknik data

Pertanggung

Pelaksanaan /

Kota,

APBD publikasi

Sekretariat Daerah Jawa Tengah.

panel dengan menggabungkan jenis 4.

data time series dan cross-section, memberikan

beberapa

keunggulan

dibandingkan

dengan

pendekatan

Jawa Tengah Dalam Angka,

Publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

standar time series dan cross-section.

5.

Untuk

Provinsi

menggambarkan data panel

secara singkat, misalkan pada data

PDRB

Kabupaten

Jawa

Tengah,

/

Kota

publikasi

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

cross-section, nilai dari satu variabel atau

lebih

dikumpulkan

3.2

untuk

Definisi Variabel

beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross-

13

Operasional


a.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laju

pertumbuhan

didekati dengan

laju

Produk

Domestik

(PDRB).

PDRB

ekonomi

kemudian

dirasiokan dengan PDRB di tahun

pertumbuhan

tersebut.

Regional Bruto yang

(APBD)

pada

digunakan

APBD penelitian

yang

digunakan

ini

merupakan

realisasi anggaran tiap – tiap daerah

dalam penelitian ini adalah PDRB

penelitian dalam jutaan rupiah.

atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 dalam jutaan rupiah.

Rasio

pengeluaran

pemerintah untuk investasi dihitung Laju merupakan

pertumbuhan laju

PDRB

pertumbuhan

dengan formula:

dari

tahun ke tahun (yoy) yang dihitung dengan formula: ........................... (3.2) x 100 Dimana: ........................... (3.1)

GIR

:

Rasio

pemerintah

Dimana:

pengeluaran untuk

investasi

(GI/Y) GR

:

Laju

pertumbuhan

ekonomi (persen)

:

Pengeluaran

pemerintah

untuk investasi pada tahun n : PDRB tahun t : PDRB tahun n : PDRB tahun t-1 c. b.

Rasio Pengeluaran Pemerintah

Rasio Pengeluaran Pemerintah untuk Konsumsi (GCR)

untuk Investasi (GIR) Pengeluaran Pengeluaran didekati

dengan

pemerintah jumlah

didekati

belanja

dengan

pemerintah jumlah

belanja

operasi yang tercantum pada realisasi

modal yang tercantum pada realisasi

14


Anggaran Pendapatan dan Belanja

kalanya variabel – variabel penjelas

Daerah

bisa

(APBD)

kemudian

bersifat

kualitatif.

Variabel

dirasiokan dengan PDRB di tahun

kualitatif ini sering dikenal dengan

tersebut.

variabel buatan atau variabel dummy

pada

APBD penelitian

yang

digunakan

ini

merupakan

atau

variabel

boneka

(Gujarati,

realisasi anggaran tiap – tiap daerah

2009).

penelitian dalam jutaan rupiah.

ditunjukan dengan angka 0 dan 1.

Variabel

dummy

ini

Penggunaan dummy wilayah dalam Rasio

pengeluaran

penelitian

pemerintah untuk konsumsi dihitung

ini

perbedaan

dengan formula:

untuk

melihat

pertumbuhan

antara

daerah satu dengan daerah lainnya. 3.3 Spesifikasi Model Untuk

........................... (3.3)

mengukur

pengeluaran investasi

Dimana:

pengaruh

pemerintah (GIR),

untuk

pengeluaran

pemerintah untuk konsumsi (GCR) GCR

:

Rasio

pengeluaran


pemerintah untuk konsumsi (GC/Y) : pemerintah

untuk

(GR),

analisis

Model (FEM) atau Least Square

pada

Dummy Variable (LSDV) dengan

tahun n

menggunakan program Eviews 6.0. Data yang digunakan dalam analisis

: PDRB tahun n

ini d.

digunakan

regresi dengan metode Fixed Effect

Pengeluaran konsumsi

maka

Dummy Wilayah (D)

berupa

data

panel.

Adapun

persamaan yang digunakan dibentuk berdasarkan

Model regresi variabel tak

teori sebagai berikut

(Mankiw, 2003):

bebas Y dan variabel penjelas X bersifat bilangan kuantitatif. Namun hal ini tak selalu berlaku, dan ada

15


diturunkan akan

terhadap

Y,

sehingga

menghasilkan

persamaan

sebagai berikut:

........................... (3.4) Dimana: Y

= Tingkat output ........................... (3.6)

K

= Persediaan modal fisik Dimana:

A

= Konstanta yang mengukur

jumlah output yang diproduksi untuk

=

setiap unit model

pengeluaran

diketahui

mempengaruhi Asumsi

adalah

=

output.

diberikan

(3.4)

pemerintah

dari untuk

modal

tingkat

yang

persamaan

bahwa

produk

investasi

Berdasarkan persamaan (3.4) dapat

Marginal

Marginal

pengeluaran

pada

produk

dari

pemerintah

untuk

hubungan

semua

konsumsi

constant

return to scale, maka K dapat Arah

digantikan oleh G, dimana G adalah pengeluaran persamaan

pemerintah, (3.4)

dapat

penurunan

sehingga

parsial terhadap

diasumsikan

dituliskan

kembali sebagai berikut:

positif,

dan

pengujian empiris, notasi dan dalam

output untuk =

. Variabel – variabel persamaan

ini

dinotasikan

........................... (3.5) , dan Pengeluaran dibedakan pengeluaran

menjadi

GCR. Sehingga persamaan baru yang

pemerintah dua,

pemerintah

akan digunakan dalam penelitian ini

yaitu

dapat

untuk

persamaan

ditulis

(Rahayu, 2004):

investasi (GI) dan konsumsi (GC). Kemudian

=

(3.5) dapat

16

sebagai

berikut


4.

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN ........................... (3.7)

4.1 Keadaan

Wilayah

Provinsi

Jawa Tengah Dimana: Jawa Tengah sebagai salah satu GR

= Laju pertumbuhan ekonomi

provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh

(Growth Rate)

dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat pengeluaran

dan Jawa Timur. Letaknya antara

pemerintah untuk investasi terhadap

5ᴼ40’ dan 8ᴼ30’ Lintang Selatan dan

PDRB

antara 108ᴼ30” dan 111ᴼ30’ Bujur

GIR

=

Rasio

(Government

Investment

Timur

Ratio)

(termasuk

Karimunjawa). GCR =

Rasio

pengeluaran

Jarak

Pulau terjauh

dari

Barat ke Timur adalah 263 km dan

pemerintah untuk konsumsi terhadap

dari Utara ke Selatan adalah 226 km

PDRB (Government Consumption

(tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Ratio) Luas wilayah provinsi Jawa = Nilai autonomous tingkat

Tengah tercatat sebesar 3.254.412

pertumbuhan ekonomi

hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa dan 1,70 persen dari

=

Koefisien

variabel

–

luas Indonesia. Luas wilayah tersebut

variabel independen

terdiri dari 991.000 hektar (30,45 persen) lahan sawah dan 2,26 juta

= Variabel pengganggu i

= 1, 2, ..., 35

t

= 2005, 2006, 2007, 2008

hektar (69,55 persen) bukan lahan sawah. Provinsi Jawa Tengah dengan pusat

pemerintahan

Semarang,

secara

di

Kota

administrattif

terbagi dalam 35 Kabupaten / Kota (29 Kabupaten dan 6 Kota) dengan

17


565 Kecamatan yang meliputi 7872 desa dan 622

Berdasarkan

kelurahan. Secara

penduduk

jumlah

tersebut,

48

persen

administratif Provinsi Jawa Tengah

diantaranya

berbatasan oleh :

kerja. Mata pencaharian yang paling

Sebelah Utara : Laut Jawa

banyak

terdapat

pada

sektor

Sebelah Timur : Jawa Timur

pertanian

(36,84

persen),

sektor

Sebelah Selatan: Samudra Hindia

perdagangan

Sebelah Barat : Jawa Barat

sektor

Jumlah

penduduk

yang

merupakan

(21,05

industri

perekonomian

Jawa

Tengah,

Sosial

berdasarkan

Ekonomi

(SUSENAS)

yang

persen),

(17,48

dan

persen).

Pertanian merupakan sektor utama

tersebar di seluruh wilayah Provinsi Tengah

angkatan

Survei Nasional

di

dimana

Provinsi hampir

Jawa separuh

jumlah angkatan kerja berada pada

dilakukan oleh

sektor ini.

BPS tahun 2007 tercatat sebesar 16 Kawasan hutan meliputi 29

juta jiwa penduduk laki – laki dan 16,29

juta

jiwa

persen dari total lahan non-sawah di

penduduk

Provinsi Jawa Tengah, terutama di

perempuan, dengan total penduduk sebesar 32,24 juta jiwa. Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi dengan

Timur. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah berada

Dimana dikenal

Kabupaten

kedua

daerah

sebagai

daerah

Tengah

juga

industri

besar

terdapat maupun

sejumlah menengah,

kawasan industri utama di Provinsi

pada posisi ketiga terbesar jumlah Provinsi

Grobogan.

dan

penghasil kayu jati. Di Provinsi Jawa

setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa

di

Blora

tersebut

jumlah penduduk terbanyak ketiga

penduduknya

Kabupaten

Jawa Tengah adalah Kota Semarang,

Jawa

Kabupaten

Tengah yaitu sebesar 1,5 juta jiwa

Cilacap,

Surakarta.

setelah Kabupaten Brebes (1,77 juta

merupakan

jiwa) dan Kabupaten Cilacap (1,61

Provinsi

juta jiwa).

dan

Kabupaten Kabupaten Jawa

Kota Cilacap

terluas

Tengah,

di luas

wilayahnya sekitar 6,6 persen dari total

18

wilayah

di

Provinsi

Jawa


Tengah.

Tiga

menyumbang

Kabupaten PDRB

yang

non

Pengeluaran

migas

biasanya

mencerminkan

terbesar adalah Kabupaten Cilacap,

pemerintah

Kabupaten

anggarannya.

Kudus,

dan

Kota

Semarang.

kebijakan

dalam

penentuan Pengeluaran

pemerintah terus berkembang seiring dengan

4.2 Pengeluaran Pemerintah pada 35

pemerintah

Kabupaten

/

Kota

pemerintah

di

adanya

Pendapatan

dalam

aktivitas

perekonomian

yang antara lain disebabkan oleh

Provinsi Jawa Tengah Anggaran

meningkatnya

–

perubahan

perubahan

dalam suatu perekonomian seperti

dan

Belanja Daerah (APBD) merupakan

pertumbuhan

instrumen kebijakan yang dijalankan

demografi, dan perubahan kegiatan

pemerintah

untuk

sektor

tujuan

pemerintah harus dapat memainkan

pembangunan. Kebijakan pemerintah

peranannya dalam mengatur tingkat

daerah dalam menjalankan APBD

alokasi penggunaan sumber – sumber

merupakan

daya

daerah

menentukan

arah

konkret memberikan Pemerintah

diantara konsumen sehingga dapat

publik.

mempertahankan tingkat kesempatan

masih

politik

tinggi,

dan

harga,

tingkat

serta

laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

masih

terakhir.

Menurut pengeluaran

menggerakkan

dibedakan

perekonomian yang lesu agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis. Perekonomian yang lesu ini dapat

(1992)

pemerintah

dapat

menjadi pembelian

produksi

(input) (output).

pengeluaran

(belanja)

Budiono

pertama,

produk

diatasi dengan kebijakan yang tepat pengeluaran

yang

stabilitas

gejolak

yang

tahun

kerja

perlu

penanganan

dalam

sisi

pendapatan

dalam

Pemerintah dituntut menjadi motor

pada

distribusi

demikian,

pemerintah

beberapa

utama

serta

Dengan

langkah

daerah

ekonomi dan

swasta.

perubahan

gambaran

pelayanan

melakukan

terjadi

dan

ekonomi,

dua,

yaitu

faktor-faktor

dan

pembelian

Kedua,

konsumsi

untuk

pemerintah

(belanja rutin / belanja operasi) serta

pemerintah.

19


untuk investasi pemerintah (belanja

kemampuan

pembangunan

modal).

sarana dan prasarana pembangunan

Pengeluaran pemerintah yang diukur

yang meningkat dan pada akhirnya

dari

juga

/

belanja

operasi

belanja

modal

mempunyai

fungsi

cukup

sasaran

dan

belanja

peranan

besar

dan

pembangunan

akan

demand

mendukung

dalam

mendorong

untuk meningkat, sehingga

daerah

yang

menunjang kegiatan pemerintah serta

meningkatkan

peningkatan

ekonomi.

pelayanan

yang

berkaitan modal

dan

secara

dengan untuk

produksi.

pemerintah

akan

permintaan

Peran

pertumbuhan

masing

2005 – 2008 menunjukkan belanja operasi mempunyai rasio terhadap

memperbesar

PDRB lebih besar daripada belanja

melalui

modal, yaitu sebesar 14,71 persen

multiplier effect dan selanjutnya akan produksi

–

masing

Provinsi Jawa Tengah selama tahun

pengeluaran

aggregat

meningkatkan

laju

dapat

belanja dalam pembentukan PDRB

pengeluaran

maka

selanjutnya

langsung

peningkatan

Layaknya

masyarakat

misi

pembentukan

tujuan

aggregate

dapat merangsang kegiatan produksi

dalam

jangkauan

menciptakan

sedangkan belanja modalnya sebesar

atau

3,88 persen. Begitu juga jika dilihat

penawaran aggregat sehingga PDRB

per Kabupaten / Kota, semua daerah

akan meningkat.

menunjukkan rasio belanja operasi Perkembangan

penduduk

terhadap PDRB yang lebih besar dari

pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi

pada rasio belanja modal terhadap

Jawa

Tengah

pengeluaran upaya

menuntut

adanya

PDRB. Besarnya belanja operasi ini

pembiayaan

sebagai

lebih

peningkatan

kesejahteraan

masing

disebabkan –

oleh

masing

daerah

untuk

rakyat. Pembiayaan tersebut berupa

membiayai

pengeluaran pemerintah daerah baik

seperti pembayaran gaji pegawai dan

belanja

belanja

barang

operasi. Dengan adanya peningkatan

operasional.

Selain

pengeluaran

belanja operasi juga digunakan untuk

modal

maupun

pemerintah

belanja

diharapkan

20

keperluan

keperluan

konsumtifnya,

kebutuhan itu

besarnya


pembayaran

bunga

hutang.

Pada

satu

belanja modal, keperluan yang paling banyak

menggunakan

adalah

kebutuhan

infrastruktur gedung

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten / Kota

pembelanjaan

jalan,

bangunan,

anggaran

bangunan,

pembelanjaan

dalam

dan

irigasi,

dan

pelaksanaan

ekonomi

dan

antar

menghasilkan

pembelanjaan

dengan

pengeluaran

nilai rasio pemerintah

anggaran /

pembangunan daerah

telah

pencapaian

yang

berbeda – beda. Hal ini berhubungan

peralatan dan mesin. Besarnya

dalam pembangunan

daerahnya.

pembelanjaan

seperti dan

sasaran

keunggulan –

masing

belanja

masing

sekaligus

komparatif daerah

yang

menggambarkan

daerah terhadap PDRB merupakan

karakteristik

salah satu indikator peran pemerintah

Berdasarkan data, PDRB pada 35

daerah dalam pembentukan PDRB.


Semakin besar nilai rasio anggaran

Tengah

terdapat

pengeluaran

memiliki

PDRB

pemerintah

terhadap

perekonomiannya.

PDRB berarti semakin besar peranan

yaitu

pemerintah

Kudus,

dan

Selain

ketiga

dalam

perekonomian

daerah (pembentukan PDRB).

Kota

terdapat 4.3 Pertumbuhan 35

Ekonomi

Kabupaten

/

pada

Kota

Banyumas,

pertumbuhan ekonomi yang positif

Kabupaten

dan

pembangunan

tinggi.

Tiap

–

tiap

menonjol, Kabupaten

Kabupaten

Cilacap.

daerah

tersebut,

daerah

yang

Provinsi Jawa Tengah selama kurun

adalah

dalam

Semarang,

yang

PDRB pada 35 Kabupaten / Kota di

waktu

hal yang

yang

beberapa

penting

satu

daerah

PDRBnya berada di atas rata – rata

di

Provinsi Jawa Tengah Salah

3

4

tahun,

Karanganyar,

daerah

yaitu Kabupaten

Kabupaten Sukoharjo,

Klaten, Kabupaten

Kabupaten

menginginkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten

yang

Kendal, Kabupaten Brebes, dan Kota

tinggi

dan

menjadikan

Surakarta.

pertumbuhan ekonomi menjadi salah

21

Semarang,

Pati,

Kabupaten


Berdasarkan penelitian yang

pertumbuhan

ekonomi

yaitu

dilakukan oleh Kantor Pusat Bank

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten

Indonesia mengenai dampak krisis

Rembang.

keuangan global yang terjadi pada

global

pertengahan

secara

tahun

2007

terhadap

Jadi

tidak

krisis

terlalu

keuangan berpengaruh

langsung

terhadap

perekonomian daerah Jawa Tengah,

pertumbuhan

didapati hasil bahwa penurunan nilai


PDB

Tengah.

Amerika

Serikat

yang

ekonomi

merupakan salah satu tujuan ekspor ekonomi

ekspor Jawa Tengah turun hingga 26,74

persen.

investasi,

PDRB,

krisis

Kabupaten

Kabupaten

ke

untuk

2005

paling

pertumbuhan tinggi

adalah

2008

Kota

Semarang

pertumbuhan

ekonomi

5,98 persen, dan 5,59 persen, dengan rata – rata pertumbuhan selama 4

terhadap pertumbuhan ekonomi pada

tahun tersebut sebesar 5,60 persen,

35 Kabupaten / Kota di Provinsi

dimana

Jawa Tengah, hanya ada 2 daerah mengalami

yang

Sedangkan

sebesar 5,14 persen, 5,71 persen,

yang

signifikan dari adanya krisis global

yang

–

memiliki

secara khusus per Kabupaten / Kota pengaruh

Pekalongan.

Kabupaten Karanganyar. Pada tahun

ekonomi di Provinsi

ada

Kabupaten

Kota Semarang, Kota Surakarta, dan

penurunan

Jawa Tengah. Tetapi apabila dilihat

tidak

Kebumen,

daerah

ekonominya

Secara umum penurunan PDRB ini

maka

di

Wonosobo, Kabupaten Sragen, dan

variabel makro ekonomi yang lain.

pertumbuhan

Kota

2008, yaitu Kabupaten Banyumas,

ini

besentuhan dengan luar negeri, dan

menyebabkan

/

naik sejak tahun 2005 hingga tahun

karena merupakan sisi yang langsung

menjadi transmission channel

Kabupaten

ada 5 daerah saja yang trennya selalu

persen, 5,54 persen, dan 1,58 persen. imbas

perumbuhan

tren yang tetap tiap tahunnya, hanya

dan konsumsi mengalami

menjadi

rata

Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki

impor,

penurunan sebesar 12,53 persen, 10,3

Ekspor

–

Rata

utama Jawa Tengah berdampak pada

pada

merupakan

pertumbuhan

penurunan

22

–

rata

pada

35

rata

tertinggi


–


persamaan

Tengah. Diikuti oleh Kota Surakarta

Intersep

yang merupakan salah satu kawasan

bervariasi sepanjang individu (dalam

industri

Jawa

hal ini adalah 35 Kabupaten / Kota di

Tengah yang memiliki rata – rata

Provinsi Jawa Tengah), dan tidak

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52

bervariasi

persen,

disebut time invariant. Berdasarkan

utama

di

Provinsi

kemudian

Kabupaten

tiap dalam

tiap

daerah.

persamaan

sepanjang

waktu,

ini

yang

Karanganyar yang memiliki rata –

model

rata

koefesien slope dari regresor tidak

pertumbuhan

ekonomi

juga

sebesar 5,52 persen.

FEM,

bervariasi

diasumsikan

antar

individu

bahwa

maupun

waktu. Bentuk model fixed effect 4.3 Estimasi Fixed Effect Model Hasil

regresi

adalah dengan memasukan variabel dummy

persamaan

untuk

menyatakan

dengan estimasi fixed effect model

perbedaaan intersep

diselesaikan

mengurangkan

dengan

Eviews

6.0

menambahkan

adalah sebagai berikut :

yakni dengan

(negatif) (positif)

atau konstanta

dengan parameter variabel dummy. Akibat dari efek dummy tersebut adalah ........................... (4.2) Persamaan

regresi

memasukkan

variabe dummy,

pada

setiap

persamaan daerah yang satu dengan daerah

tersebut

yang

merupakan persamaan utama yang belum

perbedaan

yang

lainnya.

berbeda

Persamaan –

tersebutmenyebabkan

koefisien

beda laju

pertumbuhan ekonomi yang berbeda

sebagai pembeda

pula untuk setiap daerahnya.

23


Tabel 2 Persamaan Regresi Tiap Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Kab. Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Kab. Semarang Temanggung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Kab. Tegal Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Sumber : Data diolah

Dummy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Persamaan Regresi 4,582481 3,769432 4,148207 3,606565 3,164278 4,604400 2,150997 4,144863 3,414475 2,806742 4,111212 3,526208 5,008371 4,366996 3,564953 3,176184 3,434546 3,843919 3,188208 3,729405 3,223451 3,467440 2,957552 3,114385 2,246590 3,637931 3,461306 4,281205 4,104406 2,856485 4,987671 3,203284 5,374022 2,799900 3,916456

24

+ 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157 + 7,238157

GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973 GIR + 3,700973

GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR GCR


laju 4.4 Intepretasi

Hasil

dan

daerah.

data

yang

dilakukan

pengolahan

menggunakan

model

untuk

tinggi

effect

laju paling

Semarang Karanganyar

fixed

effect

dalam

penelitian ini mengasumsikan bahwa

Jawa Tengah tahun 2005 – 2008.

koefisien slope dari regresor tidak

Variabel dependen yang digunakan

bervariasi antar individu dan waktu,

adalah laju pertumbuhan ekonomi,

sehingga dalam 35 persamaan pada

sedangkan variabel independen yang

Tabel 4.9 intepretasinya sama untuk

digunakan adalah rasio pengeluaran

tiap – tiap variabel independennya.

investasi (GIR),

Variabel

rasio pengeluaran pemerintah untuk dan

Kota

Kabupaten

Model

pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi

(GCR),

yang

(5,01%), dan Kota Surakarta (4,99).


konsumsi

tersebut

ekonominya

adalah

(5,37%),

belanja modal dan belanja operasi

untuk

asumsi daerah

pertumbuhan

data

mengetahui hubungan antara

pemerintah

Apabila

dipenuhi maka

diperoleh

fixed

ekonomi adalah

sebesar konstanta masing – masing

Pembahasan Dari

pertumbuhan

rasio

pemerintah

variabel

yang

dummy wilayah.

untuk

diukur


dari

rasio

(GIR) realisasi

belanja modal pemerintah terhadap PDRB,

Sebagai akibat dari penambahan

memiliki

positif

terhadap

laju

variabel dummy maka dapat di lihat

dan

dari persamaan hasil regresi pada

pertumbuhan

Tabel 4.8

menunjukkan konstanta

ditunjukkan dengan nilai probabilita

persamaan tiap – tiap daerah yang

sebesar 0,0108 lebih kecil dari nilai α

berbeda – beda, hal ini menyebabkan

5%. Rasio pengeluaran pemerintah

hasil regresi yang berbeda – beda

untuk

pula untuk tiap daerahnya. Apabila

sebesar

diasumsikan

setiap kenaikan 1 satuan dalam

semua

variabel

independen sama dengan nol, maka

signifikan

pengaruh

ekonomi.

investasi

memiliki

7,238157,

meningkatkan 7,24%

25

Hal

artinya

ini

koefisien bahwa

pertumbuhan


ekonomi

regional.


Apabila

pemerintah terhadap

PDRB

meningkatkan

meningkatkan 3,70%

untuk

ekonomi

naik

sebesar 0,01 satuan atau 1% akan

rasio

regional.

pengeluaran konsumsi

maka

0,0724%

pertumbuhan Apabila

pemerintah terhadap

untuk

PDRB

sebesar 0,01 satuan atau 1%

naik maka

pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga

akan

sesuai dengan hipotesis awal yang

pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga

menyatakan

hubungan

rasio

sesuai dengan hipotesis awal yang

pengeluaran

pemerintah

untuk

menyatakan

hubungan

rasio

yang

pengeluaran

pemerintah

untuk

investasi

memiliki

hubungan

meningkatkan

rasio

postif dan signifikan terhadap laju

investasi

pertumbuhan

postif dan signifikan terhadap laju

ekonomi.

Pengaruh

memiliki

0,0370%

hubungan

yang sama juga ditunjukkan oleh

pertumbuhan

penelitian yang dilakukan oleh Siti

yang sama juga diitunjukkan oleh

Aisyah

penelitian

Tri

Rahayu

(2004)

dan

Jamzani Sodik (2007).

ekonomi.

yang

yang

Shantayanan

Pengaruh

dilakukan

Devarajan,

oleh Vinaya

Swaroop, dan Heng-fu Zou (1996) Variabel

rasio

pengeluaran

dan Jamzani Sodik (2007).

pemerintah untuk konsumsi (GCR) yang

diukur

dari

rasio

realisasi

5

SIMPULAN,

belanja operasi pemerintah terhadap

KETERBATASAN,

PDRB,

SARAN

dan

memiliki signifikan

pertumbuhan

pengaruh

positif

terhadap

laju

ekonomi.

Hal

DAN

5.1 Kesimpulan

ini

ditunjukkan dengan nilai probabilita

Selama

periode

penelitian

sebesar 0,0128 lebih kecil dari nilai α

ditemukan bahwa secara garis besar

5%. Rasio pengeluaran pemerintah

pengeluaran

untuk

pengaruh

sebesar

investasi

memiliki

3.700973,

artinya

koefisien bahwa

pemerintah

yang

memiliki

signifikan terhadap

laju pertumbuhan ekonomi regional. Untuk

setiap kenaikan 1 satuan dalam

pemerintah

26

komponen yang

pengeluaran pertama

yaitu


belanja modal, menurut hasil analisis

banyak

menunjukkan hubungan yang sesuai

juga

dapat

berpengaruh

terhadap

dengan hipotesis awal yaitu positif

pertumbuhan

ekonomi

seperti

dan

investasi

signifikan

pertumbuhan

terhadap

ekonomi.

laju

Hal

ini

faktor-faktor

swasta,

aglomerasi,

lainnya yang

tenaga

kerja,

pengangguran,

netto

berarti bahwa alokasi anggaran untuk

ekspor dan prasarana perhubungan

belanja

guna

menunjang

Oleh

karenanya

modal

pemerintah

yang

dapat

pertumbuhan

dilakukan

mendorong

ekonomi

di

laju

daerah

lanjutan

yang

mobilitas

barang.

diperlukan lebih

studi

mendalam

tersebut. Begitu juga dengan alokasi

dengan data dan metode yang lebih

anggaran yang dilakukan pemerintah

lengkap sehingga dapat melengkapi

untuk belanja operasi, menurut hasil

hasil penelitian yang telah ada dan

analisis juga menunjukkan hubungan

hasilnya dapat dipergunakan sebagai

yang sesuai dengan hipotesis awal

bahan pertimbangan berbagai pihak

yaitu positif dan signifikan terhadap

yang berkaitan dengan pertumbuhan

laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini

ekonomi.

berarti bahwa alokasi anggaran untuk belanja

operasi

yang

5.3 Saran

dilakukan

pemerintah juga dapat mendorong

Berdasarkan

laju pertumbuhan ekonomi di daerah

pembahasan

tersebut.

telah

dan kesimpulan yang

diberikan,

diberikan

5.2 Keterbatasan

hasil

maka

beberapa

saran

dapat yaitu

sebagai berikut : Keterbatasan

dalam Pertama,

penelitian ini adalah jumlah tahun penelitian tahun).

yang Selain

relatif singkat itu,

model

agar

(4

potensi

yang

sehingga

dikembangkan dalam penelitian ini

penerimaan penerimaan

segala

daerahnya, daerah

akan

digunakan untuk menambah jumlah

modal dan belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

mengoptimalkan

meningkat kemudian hasilnya dapat

masih terbatas pada pengaruh belanja

laju

lebih

pemerintah daerah

alokasi

Masih

27

untuk

belanja

daerah


khususnya

pada

modal,

daya manusia tersebut dapat berupa

jumlah

pelatihan

alokasi ini akan berdampak langsung

pelatihan

pada pembangunan daerah melalui

penguasaan

pembangunan infrastruktur, sehingga

teknologi,

akan menarik lebih banyak investor

dan

pelatihan

swasta untuk masuk. Dengan catatan

pada

usaha

penambahan jumlah alokasi ini juga

korupsi.

diharapkan

belanja

penambahan

–

pelatihan

meliputi

hard-skill ilmu

berupa pengetahuan,

dan keterampilan teknis soft-skill khususnya untuk

memberantas

harus disesuaikan dengan sasaran – sasaran

pembangunan

yang

Ketiga,

ingin agar

dicapai oleh suatu daerah, sehingga penambahan

jumlah

belanja

modal

efektif

sesuai

pembangunan karena

itu

ini

alokasi akan

suatu

saja

yang

meningkatkan

laju

kepada

perekonomian

cenderung rendah seperti Kabupaten

Oleh

Wonosobo, Kabupaten Batang, dan

studi lebih

dapat

memberikan

laju pertumbuhan ekonominya masih

Kota Pekalongan. Bagi daerah –

lanjut mengenai penerimaan daerah apa

banyak

daerah

daerahnya terutama bagi daerah yang

sasaran

daerah.

diperlukan

stimulus

pada

berjalan

dengan

lebih

pemerintah

daerah tersebut juga sebaiknya tidak

berpotensi

hanya

pertumbuhan

menggantungkan

pemerintah

ekonomi disuatu daerah.

pusat

kepada

melainkan

lebih

menggali potensi daerahnya masing Kedua, agar

pemerintah

meningkatkan

sumber

daya

pengalokasian untuk

kualitas manusia,

anggaran

belanja

–

daerah dari agar

Keempat, • yang

dapat

sehingga

dampak

multipliernya

memiliki

pertumbuhan

terhindar dari inefisiensi penggunaan anggaran,

agar

perekonomian

daerahnya dapat terangkat.

pemerintah

pegawai

masing

Bagi

daerah

potensi

ekonomi yang

laju tinggi

seperti Kota Semarang, Kabupaten

diharapkan

Karanganyar, Kota Surakarta, agar

dapat

mengimbangi

berimbas pada pembangunan daerah. Usaha peningkatan kualitas sumber

28

pertumbuhan

ekonominya

dengan

perekonomian

masyarakat.

perbaikan Usaha


perbaikan perekonomian masyarakat

seperti sektor pertanian dan sektor

ini

industri

ditunjukkan

berkembangnya perekonomian langsung

dengan sektor

yang

dengan

–

ikut sektor

berhubungan

masyarakat

***

luas,

29


DAFTAR PUSTAKA Alliasuddin dan Dawood, Taufiq C. 2008.” Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah”. Makalah disampaikan pada seminar Universitas Syiah Kuala, Universitas Bengkulu dan Universitas Kebangsaan Malaysia, Banda Aceh, 27 - 28 Oktober 2008. Arsyad, Lincolyn. 1997. Ekonomi Pembangunan. Edisi Ketiga.Yogyakarta: BP STIE YKPN. Arsyad, Lincolyn. 1999. Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Jawa Tengah dalam Angka. Semarang: Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Semarang: Bakir, Zainab dan Manning, Chris. 1984. Angkatan Kerja di Indonesia : Partisipasi, Kesempatan dan Pengangguran. Jakarta: Rajawali. Bank Indonesia. 2007. Pemetaan Peraturan Daerah dan Potensi Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Semarang: LSKE. Barro dan Sala-i-Martin. 1995. Economic Growth. New York: McGraw-Hill,inc. Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai Tahun. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota Provinsi Jawa tengah. Semarang: Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE . Deliarnov, 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Devarajan, Shantayanan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou. 1996. “The Composition of Public Expenditure and Economic Growth”. Policy Research

30


Department, The World Bank. Journal of Monetary Economics, Vol. 37, Page 313 – 344. Dronbusch, Fischer, dan Startz. 2004. Makroekonomi. Jakarta: PT. Media Global Edukasi. Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Firmansyah. 2009. “Modul Praktek Regresi Data Panel dengan EViews6”. Modul disajikan dalam Seri 13 Pelatihan LSKE FE Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Mei 2009. Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate lanjutan dengan Program SPSS. Semarang : Undip. Gujarati, Damodar N. 2009. Basic Econometric International Edition. New York: McGraw-Hill,inc Jhingan. 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Alih Bahas oleh D. Guritno SH. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudrajad. n.d. Pengolahan Data Panel, Kuliah Ekonometri IESP FE UGM. Yogyakarta: Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE. Mankiw, N Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Musgrave, Richard A and Peggy B Musgrave. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Alih Bahasa oleh Drs. Alfonsus Sirait AK. Jakarta: Erlangga. Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo. Purba, Adearman. 2006. “Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”. Tesis Tidak Dipubliksikan. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

31


Rahayu, Siti Aisyah Tri. 2004. “Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987 – 2000)”. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kinerja, Vol. 8, No. 2, Hal 135 – 150. Samuelson, Paul A dan Nordhaus. 1995. Makro Ekonomi. Alih Bahasa : Drs Haris Munandar, dkk. Jakarta: Erlangga.

Sasana, Hadi. 2005. “Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, Antar Sektor di Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2001 – 2003)”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 12, No. 2, Hal 249 – 268. Septiana, Denada. 2010. “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Kudus”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Program Sarjana Fakultas Hukum USM. Sinaga, Enidarwati R.A. 2009. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2004 – 2007”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Diponegoro Semarang. Simanjuntak, Payaman J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE-UI. Sjoberg, Peter. 2003. “Government Expenditures Effect on Economic Growth : The Case of Sweden (1960 – 2001)”. Tesis Tidak Dipublikasikan. Social Science and Business Administration Programmes of LULBA University of Technology. Sodik, Jamzani. 2007. “Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia”. UPN Veteran Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 1, Hal 27 – 36. Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPFE UI dengan Bina Grafika. Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suparmoko. 1994. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.

32


Suparmoko. 2001. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI. Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi 7. Alih Bahasa oleh Drs. Haris Munandar MA. Jakarta: Erlangga. Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Yasin, Mesghena. 2002. “Public Spending and Economic Growth : Empirical Investigation of Sub Saharan”. Morehead State University.

33


LAMPIRAN Hasil Analisis Data Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic 3,6564 0,1848 19,7893 C 7,2382 2,7864 2,5977 GIR 3,7010 1,4616 2,5322 GCR 2 R-squared (R ) 0,7072 Mean dependent variables 4,4816 S.D. dependent variables 0,8360 3,0622 F-tabel Cross-section Random Probability (Hausman Test) 0,0424 Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas) Auxiliary Regression GIR=f(GCR) t-statistic = 10,82448 Durbin-Watson Stat. 2,2331 Obs*R-squared (white-test) 59,5023 Obs*R-squared (LM-test) 27,8539 2 165,3159 χ Tabel

34

Probability 0,0000 0,0108 0,0128

PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH ( )

Recommend Documents