ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU DI INDONESIA DALAM TRANSAKSI DANA PENSIUN PADA PT DPLK ABC

1

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU DI INDONESIA DALAM TRANSAKSI DANA PENSIUN PADA PT DPLK ABC

HARYADI NUGROHO MIRANTI KARTIKA DEWI Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia E-mail: [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang Akuntansi dan Manfaat Pekaporan Purnakarya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18. Kata kunci: Penerapan prinsip syariah, transaksi dana pensiun, PSAK 18, wakalah bil ujrah, mudharabah ABSTRACT This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC. PT Pension Fund ABC uses wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract in investing its funds. This study compares the fatwa of DSN-MUI with mudaraba contract and wakalah bil ujrah contract implemented by PT Pension Fund ABC. Not only that, this study also compares the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC with SFAS 18 regarding Acoounting and Reporting of Retirement Benefits Program. Results of this study shows that most of the contracts made by the PT Pension Fund are in accordance with the fatwa, although there are several discrepancies exist. Moreover, results of this study also Universitas Indonesia

Analisis penerapan..., Haryadi Nugroho, FE UI 2013

2

shows that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC have been in accordance with SFAS No. 18. Keywords : Application of Islamic principles, transactions and retirement, SFAS 18, wakalah bil ujrah, mudharabah LATAR BELAKANG Di Indonesia saat ini sudah banyak perusahaan yang telah berkembang sehingga telah menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.Awalnya para karyawan tersebut tidak memikirkan bagaimana selanjutnya apabila telah berhenti berkerja, namun lambat laun mulai banyak karyawan yang memikirkan bagaimana nasibnya apabila sudah berhenti bekerja. Dari situlah mulai terpikirkan untuk mengambil pensiun, karena para karyawan yang sudah tidak produktif lagi tidak akan mendapatkan gaji / pendapatan lagi. Oleh karena itu dibentuklah lembaga pensiun, lembaga ini awal mulanya didirikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkerja.Namun lambat laun seiring dengan berkembangnya zaman maka tidak hanya PNS saja yang mulai mengambil pensiun tapi juga dilakukan oleh pegawai swasta.Dana pensiun mempunyai banyak kegunaaan selain sebagai sumber pendapatan apabila karyawan tersebut tidak berkerja lagi, selain itu juga sebagai motif jaga-jaga apabila karyawan tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan karyawan tersebut tidak dapat berkerja. Perkembangan dana pensiun di Indonesia dimulai sejak saat APBI (Asosiasi pegawai Bank Indonesia) didirikan untuk mengurus pensiun bagi pegawai Bank Indonesia. Dari situlah mulai banyak dana pensiun yang diberikan kepada PNS dari kementrian lain. Lambat laun program pensiun ini pun mulai menarik pihak swasta untuk ikut mengikuti program tersebut, sehingga mulai bermunculan layanan-layanan pensiun untuk para karyawan swasta.Sehingga sekarang program pensiun tersebut tidak hanya untuk pegawai negeri saja namun sudah merambah ke sektor swasta. Perkembangan ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini TAHUN

2007

2008

2009

2010

Jumlah Tenaga Kerja

51.575.897

52.160.666

52.691.899

56.813.952

Jumlah Peserta Dana Pensiun

431.957

2.559.112

2.681.233

2.817.997

Presentase

4.71%

4.91%

5.09%

5.10%

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja dan Peserta Dana Pensiun Universitas Indonesia


3

Sumber: Bapepam LK Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah tenaga kerja dibandingkan jumlah peserta dana pensiun maka rata – rata pada kisaran 5%. Sehingga dapat disimpulkan dana pensiun memiliki potensi yang cukup besar, terlihat dari jumlah tenaga kerja yang hanya sedikit mengikuti program dana pensiun kurang dari 10 % . Karena besarnya potensi dana pensiun untuk berkembang di Indonesia maka banyak perusahaan tertarik untuk ikut mengelola dana pensiun, tidak terkecuali dari perusahaan yang berbasis syariah. Antara dana pensiun konvensional dengan yang berbasis syariah terdapat perbedaan antara lain investasi pada dana pensiun konvensional lebih banyak disalurkan melalui obligasi, reksa dana, dan investasi lainnya sedangkan untuk dana pensiun syariah pengelolannya hanya boleh dilakukan pada instrumen–instrumen yang dibenarkan menurut DSN-MUI yaitu obligasi syariah, deposito secara syariah, reksa dana syariah. Sebenarnya sejak tahun 2010 Bapepam LK telah melakukan kajian mengenai Program Pensiun Berbasis Syariah (PPBS) dalam rangka mendukung pengembangan pasar modal dan industri keuangan nonbank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2011 kajian tersebut dilanjutkan dengan melakukan kajian terhadap skema untuk dana pensiun berbasis syariah, yang meliputi skema akad, skema kepengurusan, skema tata kelola, skema iuran, skema pengelolaan kekayaan, skema manfaat pensiun, dan skema pembinaan dan pengawasan. Untuk memperoleh informasi terkait prinsip-prinsip syariah, telah dilakukan pembahasan dengan beberapa narasumber di bidang syariah baik akademisi maupun praktisi termasuk dengan lembaga yang sangat kompeten di bidang syariah yaitu DSN-MUI.Pengaturan mengenai PPBS telah dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Atas dasar alasan diatas peneliti tertarik mengambil bank syariah sebagai objek penelitian karena peneliti ingin tahu bagaimanakah penerapan akuntansi dana pensiun di bank syariah, apakah mengikuti PSAK No 18 tahun 1994 (revisi Universitas Indonesia


4

2010) ataukah ada standar yang lain dalam penerapan akuntansinya, selain itu bagaimana tata cara pembentukannya? Bagaimana cara penghitungannya? Apakah mengikuti Undang – undang Republik Indonesia Tahun 1992, selain itu bagaimana pandangan hukum syariah tentang hukum dana pensiun ini? Bagaimana penerapan dana pensiun yang benar menurut hukum syariah Islam?. LANDASAN TEORI Dana pensiun Dana pensiun merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi karyawan apabila mereka tidak produktif lagi bagi perusahaan. Sementara bagi perusahaan dana pensiun merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mermberikan kesejahteraan

bagi

karyawannya.

Berdasarkan

Undang-undang

Republik

Indonesia No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut PSAK 18, Paragraf 6, dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut UndangUndang No 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun terdapat dua jenis dana pensiun di Indonesia yaitu: 1.

Dana Pensiun Pemberi Kerja Dana pensiun jenis ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program manfaat pasti atau program pensiun pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap para pemberi kerja.

2.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adalah danapensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Universitas Indonesia


5

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 diatur mengenai jenis program pensiun yang berlaku di Indonesia. Program pensiun tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu: 1. Program pensiun manfaat pasti Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. 2. Program pensiun iuran pasti Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing masing peserta sebagai manfaat pensiun Dalam membahas program pensiun terdapat istilah manfaat pensiun. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 terdapat beberapa jenis manfaat pensiun yaitu: 1. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. 2. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. 3. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. 4. Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti berkerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannyasampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Dana Pensiun Syariah Setelah membahas tentang perkembangan DPLK di Indonesia selanjutnya peneliti akan membahas tentang dana pensiun syariah. Menurut Marliana dan Kesumadewi (2004) dana pensiun syariah merupakan bagian dari institusi Universitas Indonesia


6

keuangan syariah. Hal ini berarti dana pensiun syariah harus dijalankan dengan mengikuti prinsip syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam. Sedangkan menurut Nasirwhaind (2012) dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan

melaksanakan

setiap

program

yang

menjanjikan

manfaat

pensiun

menggunakan prinsip konvensional atau syariah, yang berarti dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang murni berbasis prinsip syariah. Berdasarkan kedua definisi diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang prinsip dan pengelolaannya berbasis pada hukum syariah. Pengelolaannya juga harus berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Fatwa-fatwa terkait investasi dana pensiun syariah Wakalah bil ujrah Untuk akad yang terakhir akad yang dipakai oleh perusahaan dana pensiun adalah akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah menurut Fatwa DSN MUI No : 52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Dalam fatwa DSN terdapat objek yang bisa dikenakan oleh akad wakalah bil ujrah antara lain adalah: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengelolaan dana investasi. Dalam akad wakalah bil ujrah sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewjiban peserta dan perusahaan. Yang kedua adalah besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee. Dan yang ketiga adalah adanya syarat-syarat lain yang disepakati. Fatwa DSN MUI tidak hanya mengatur tentang ketentuan akad yang dilakukan namun juga mengatur tentang ketentuan para pihak dalam akad ini ketentuan tersebut adalah: 1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yangmendapat kuasa) untuk mengelola dana. 2. Peserta sebagai individu dan kelompok bertindak sebagai muwakkil (Pemberi kuasa) untuk mengelola dana. 3. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa). Universitas Indonesia


7

4. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 5. Perusahaan sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah. Fatwa DSN MUI juga mengatur tentang kegiatan investasi yakni perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Wakalah Akad berikutnya adalah wakalah. Menurut fatwa DSN MUI Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, maksudnya adalah peserta dana pensiun akan memberikan kekuasaan kepada perusahaan dana pensiun untuk mengelola dananya untuk diinvestasikan sesuai dengan permintaan peserta. Praktek wakalah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah diatur mengenai ketentuan tentang wakalah salah satunya adalah mengenai ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak dalam hal ini perusahaan dana pensiun dan peserta dana pensiun untuk menunjukkan kehendak / keinginan mereka dalam mengadakan kontrak / akad, artinya didalam akad tersebut harus memuat keninginan dari peserta mengenai investasi yang diambil untuk mengelola dana pensiun mereka, jenis investasi, jangka waktu iuran dan waktu pengambilan dana pensiun peserta. Selain itu wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak, artinya akad yang dilakukan ini bersifat mengikat antara perusahaan dana pensiun dengan peserta dana pensiun, apabila ada perubahan atau pembatalan tidak boleh dari satu pihak saja, kedua pihak harus menyetujui perubahan tersebut.



8

METODOLOGI PENELITIAN Desain Penelitian Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian analisis deskriptif. Sekaran (2010) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan akurat mengenai penerapan akuntansi dana pensiun dalam PT DPLK ABC, yang dimulai dari identifikasi transaksi dana pensiun, pengolahan investasinya hingga pembayaran kepada peserta dana pensiun. Peneliti menggunakan

metode studi kasus yaitu penelitian yang

memusatkan penelitiannya pada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus. Teknik Pengumpulan Data Untuk keperluan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, studi kepustakaan serta wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang pertama peneliti lakukan adalah teknik dokumentasi. Melalui teknik ini peneliti mendapatkan jenis data sekunder yaitu profil perusahaan PT DPLK ABC yang peneliti peroleh melalui website PT DPLK ABC. Selain memperoleh profil perusahaan dari website tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi lainnya yaitu laporan kinerja keuangan dari PT DPLK ABC serta simulasi perhitungan dana pensiun. Tidak hanya itu, ketentuan dan persyaratan dalam mengambil dana pensiun juga peneliti peroleh dari website PT DPLK ABC. Setelah melakukan teknik dokumentasi maka peneliti melanjutkan ke teknik pengumpulan data berikutnya yaitu studi kepustakaan. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku, jurnal-jurnal terkait, dokumen Universitas Indonesia


9

presentasi dari PT DPLK ABC, peraturan atau regulasi yang terkait dengan dana pensiun syariah. Karena penelitian ini berhubungan dengan syariah maka fatwafatwa terkait dengan dana pensiun juga digunakan. Buku dan jurnal yang dipakai antara lain adalah mengenai akuntansi syariah, dan mengenai dana pensiun konvensional. Kemudian studi kepustakaan yang terkait mengenai laporan dan publikasi institusi perekonomian meliputi laporan keuangan yang berasal dari PT DPLK ABC dan juga berasal dari peraturan pemerintah tentang dana pensiun konvensional. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang terakhir peneliti melakukan wawancara dimana jenis data yang diambil adalah data primer. Sebelum melakukan proses wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan beberapa hal yang perlu dilakukan demi menunjang kelancaran proses wawancara. Hal yang pertama peneliti lakukan adalah menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak atau sumber informasi yang terkait dengan penelitian. Setelah menyiapkan daftar pertanyaan, peneliti selanjutnya menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam melakukan proses wawancara seperti menyiapkan surat keterangan penelitian dari universitas, surat pernyataan penelitian. Kemudian setelah menyiapkan administrasi yang diperlukan peneliti akan menetukan jadwal dengan pihak yang inigin diwawancara. Proses persiapan yang terkahir adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melakukan wawancara seperti alat rekam, alat tulis dan prasarana lainnya yang digunakan dalam proses wawancara. Dalam melakukan wawancara peneliti memutuskan untuk memakai jenis wawancara tidak berstruktur karena selain menghasilkan data atau informasi yang lebih kaya, proses wawancara yang dilakukan kepada partisipan juga lebih dari satu kali untuk mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga diharapkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tepat sasaran dan mendapat data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Selain itu wawancara jenis ini akan membuat pihak yang diwawancara merasa nyaman sehingga pengumpulan data akan berjalan dengan lancar.



10

Hal yang mendasari peneliti memutuskan untuk mengambil jenis wawancara tidak berstruktur adalah bahwa penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur dimana ciri dari wawancara tidak berstruktur. Hal tersebut dijelaskan dalam Rachmawati (2004). Data Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sekaran (2010) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama atau sumber langsung dari informasi atau data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang berupa tanya jawab dengan pihak dari PT DPLK ABC yaitu Bapak Sigit Widayanto (Alt Koordinator Operasional), Bapak Kani Hidaya (DSN MUI). Selain wawancara peneliti juga mendapatkan data dari hasil dokumentasi yaitu contoh akad yang digunakan oleh peserta dan dari hasil observasi peneliti juga mendapatkan gambaran proses bisnis PT DPLK ABC. Untuk data sekunder Sekaran (2010) menyatakan bahwa data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang peneliti peroleh meliputi profil PT DPLK ABC, Laporan kinerja keuangan dari PT DPLK ABC, fatwa-fatwa DSN MUI mengenai akad-akad dan investasi perbankan yang terkait dengan dana pensiun, serta ketentuan dan syarat-syarat dalam mengambil dana pensiun di PT DPLK ABC. PROFIL PERUSAHAAN Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ABC adalah penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang didirikan oleh PT Bank ABC, yang berdiri pada tanggal 10 Oktober 1997. Jenis usaha dari PT DPLK ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam. PT DPLK ABC mulai beroperasi tahun 1992. Aset bersih PT DPLK ABC terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun pada tahun 2012 PT DPLK ABC telah memiliki asset bersih sebesar Rp433.000.000.000. Dalam melakukan kegiatan investasinya PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil



11

ujrah. PT DPLK ABC melakukan investasi dana peserta melalui beberapa produk antara lain, deposito berjangka, sukuk, saham syariah serta reksadana syariah. PEMBAHASAN MASALAH Analisis penerapan syariah akad wakalah bil ujrah pada PT DPLK ABC terhadap Fatwa DSN MUI Fatwa DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil ujrah Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak PT DPLK ABC, peneliti melakukan analisis penerapan syariah untuk akad wakalah bil ujrah yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan peserta dana pensiun. Peneliti akan membandingkan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan Fatwa DSNMUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil ujrah. Akad ini menurut fatwa DSN MUI merupakan akad yang dikhususkan untuk asuransi syariah dan reasuransi syariah, namun peneliti telah melakukan wawancara dengan Ust Erwandi Tarmizi MA tentang masalah ini dan beliau berpendapat bahwa fatwa ini juga dapat dipakai untuk dana pensiun. Hal ini dikarenakan sifat yang mirip antara dana pensiun dengan asuransi. Yakni samasama menghimpun dana dari peserta, selain itu dana hasil himpunan tadi juga dinvestasikan dan tata cara melakukan investasinya pun hampir sama. Tidak hanya itu instrumen yang dipakai dalam melakukan investasi pun juga hampir sama. Berikut adalah tabel kesesuaiannya.



12

No 1

FATWA Objek Wakalah bil ujrah

KESESUAIAN Sesuai

KETERANGAN PT DPLK ABC

dalam

melakukan

antara lain:

kegiatannya akan mengenakan biaya / fee

a.

Kegiatan

adapun biaya-biaya tersebut sudah sesuai

administrasi

dengan objek wakalah bil ujrah yang

b.

Pengelolaan dana

terdapat dalam fatwa DSN MUI yakni :

c.

Pembayaran

1.

klaim

PT DPLK ABC mengenakan biaya untuk kegiatan administrasi.

d.

Underwriting

2.

e.

Pengelolaan

DPLK ABC mengenakan biaya

portofolio risiko

sebsesar 2% per tahun dari total

f.

Pemasaran

dana peserta.

g.

Investasi.

3.

Untuk jasa pengelolaan dana PT

Pada saat pembayaran manfaat pensiun PT DPLK ABC akan mengenakan biaya sebesar 3,5% dari total dana pengalihan.

2

Dalam akad wakalahbil ujrah

harus

disebutkan

sekurang-kurangnya: a.

b.

Belum dilakukan

Dalam

akad

wakalah bil ujrah

yang

dilakukan oleh PT DPLK ABC tidak terdapat pernyataan mengenai hak dan

Hak

dan

kewajiban peserta serta kewajiban dana

kewajiban peserta

pensiun,

dan

pendaftaran pihak PT DPLK ABC akan

perusahan

namun

sebelum

melakukan

dana pensiun.

memberikan buku panduan mengenai hak

Besaran, cara dan

dan kewjiban peserta, besaran, cara dan

waktu

waktu pemotongan fee atas investasi yang

pemotongan

dilakukan.

ujrah

fee

investasi

atas yang

dilakukan. c.

Syarat-syarat lain yang

disepakati,

sesuai jenis

dengan yang

diakadkan.



13

No 3

FATWA Perusahaan

bertindak

KESESUAIAN Sesuai

KETERANGAN PT DPLK ABC dalam akad yang dilakukan

sebagai

wakil

(yang

menyatakan sebagai wakil untuk mengelola

mendapat

kuasa)

untuk

dana pensiun peserta.

mengelola dana. 4

Peserta sebagai individu bertindak

Sesuai

Dalam akad yang dilakukan antara peserta

sebagai

dengan PT DPLK ABC,disebutkan bahwa

muwakkil (pemberi kuasa)

peserta sebagai pihak pertama memberikan

untuk mengelola dana

kuasa terhadap pihak kedua dalam hal ini PT DPLK ABC untuk mengelola dananya.

5

Wakil dalam hal ini PT

Belum dilakukan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan

DPLK ABC tidak boleh

oleh pneliti dengan PT DPLK ABC.

mewakilkan kepada pihak

Ternyata PT DPLK ABC tidak sepenuhnya

lain

yang

memberikan informasi kepada peserta dalam

diterimanya kecuali atas

melakukan pengelolaan dana. PT DPLK

izin muwakkil dalam hal

ABC akan memberikan informasi tersebut

ini peserta dana pensiun

apabila peserta meminta informasi tersebut.

atas

kuasa

Alasan yang dikemukakan oleh PT DPLK ABC adalah data tersebut takut disalah gunakan oleh pihak lain. 6

Akad

wakalah

bersifat

adalah

amanah

amanah)

dan

(yad bukan

Sesuai

PT DPLK ABC menyatakan didalam akad wakalah bahwa PT DPLK ABC telah memberikan

penjelasan

yang

cukup

tanggungan (yad dhaman)

mengenai karakteristik produk PT DPLK

sehingga wakil dalam hal

ABC kepada peserta dan peserta memahami

ini PT DPLK ABC tidak

segala

menanggung

produkdana

risiko

terhadap

kerugian

investasi

dengan

konsekuensi pensiun

atas

pemanfaatan

termasuk

manfaat,

risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk tersebut.

mengurangi fee yang telah diterimanya,

kecuali

karena kecerobohan atau wanprestasi.



14

No 7

FATWA Perusahaan dalam hal

KESESUAIAN Sesuai

KETERANGAN Menurut wawancara dengan pihak PT DPLK

ini PT DPLK ABC

ABC. PT DPLK ABC tidak mengambil bagian

sebagai wakil tidak

dari hasil investasi yang dilakukan dikarenakan

berhak

memperoleh

tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang

bagian

dari

wakalah.

hasil

investasi, karena akad yang

digunakan

adalah akad Wakalah. 8

Perusahaan

dana

pensiun pemegang

Sesuai

PT

DPLK

ABC

berperan

sebagai

wakil

selaku

(pengelola dana) telah menginvestasikan dana

amanah

yang terkumpul dan investasi pun dilakukan

wajib

dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari

menginvestasikan

hasil penelitian akad yang dijalankan oleh PT

dana yang terkumpul

DPLK ABC dimana PT DPLK ABC dalam

dan investasi wajib

menjalankan investasinya selaku ke produk-

dilakukan

produk

sesuai

dengan syariah.

investasi

syariah

contoh:

deposito

menggunakan

akad

dalam

PT

melakukan

DPLK

mudharabah

ABC dan

persyaratan mengenai investasi deposito juga sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai pedoman pelaksanaan investasi.

Tabel 5.1 kesesuaian syariah akad wakalah bil ujrah pada PT DPLK ABC dengan Fatwa DSN MUI tentang wakalah bil ujrah Peneliti telah meninjau kesesuaian fatwa DSN-MUI No.52/DSNMUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil ujrah. Sebagian besar rukun dan syarat yang dilakukan oleh PT DPLK ABC telah sesuai dengan fatwa yang terkait. Namun didalam fatwa tersebut ada yang belum dilakukan oleh PT DPLK ABC yakni didalam akad yang ditandatangani oleh peserta tersebut belum memuat informasi tentang hak dan kewajiban peserta, selain itu besaran cara dan waktu pemotongan ujrah fee juga tidak dinyatakan dalam akad tersebut. Dalam hal ini PT DPLK ABC sebelum peserta melakukan pendaftaran hanya menjelaskan



15

tentang ha dan kewajiban melalui booklet dan brosur, serta dijelaskan kembali oleh

bagian

marketing

oleh

PT

DPLK

ABC



16

Analisis penerapan syariah akad wakalah pada PT DPLK ABC terhadap Fatwa DSN MUI Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wakalah Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis kesesuaian penerapan akad wakalah yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan peserta dana pensiun. Analisis ini juga dilakukan dengan cara membandingkan fatwa DSN MUI dengan akad wakalah yang dilakukan oleh PT DPLK ABC untuk lebih jelasnya peneliti telah membuat tabel 5.2 di bawah ini No 1

FATWA Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)

KESESUAIAN Sesuai

2

Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Sesuai

KETERANGAN Dalam formulir pendaftaran untuk menjadi peserta dana pensiun sudah terdapat keterangan mengenai tujan dan kehendak peserta dalam akad tersebut. Dalam formulir pendaftaran dana pensiun disebutkan bahwa PT DPLK ABC berhak memperoleh imbalan dan didalam peraturan PT DPLK ABC dijelaskan bahwa akad yang dipakai bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Tabel 5.2 kesesuaian syariah akad wakalah pada PT DPLK ABC dengan Fatwa DSN MUI tentang wakalah Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang kesesuaian akad wakalah yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wakalah peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai. Hal itu dapat dilihat dari formulir pendaftaran PT DPLK ABC yang berdasarkan akad wakalah, dimana dalam akad tersebut pernyataan ijab dan qabul telah dinyatakan oleh kedua belah pihak dan karena PT DPLK ABC melakukan wakalah dengan bersifat imbalan (ujrah) maka akad tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Analisis kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun pada PT DPLK ABC terhadap PSAK No 18 (revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. Dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT DPLK ABC menyatakan bahwa laporan keuangannya telah disajikan sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Peneliti akan mencoba melakukan analisis terhadap kesesuaian



17

penerapan akuntansi khususnya yang berhubungan dengan dana pensiun dengan PSAK 18. Untuk lebih jelasnya peneliti telah membuat tabel 5.7 dibawah ini. No

KETENTUAN

KESESUAIAN

KETERANGAN

1

Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana purnakarya Peserta berkepentingan pada aktivitas program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak penerima manfaat purnakarya. Tujuan laporan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup hal berikut: a) Penjelasan atas aktivitas signifikan program manfaat purnakarya selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program, serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya. b) Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program purnakarya pada akhir periode. c) Penjelasan atas kebijakan

Sesuai

Menurut hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. PT DPLK ABC dalam laporan keuangannya telah terdapat laporan aset neto dan di laporan keuangannya telah terdapat penjelasan mengenai kebijakan pendanaan dari PT DPLK ABC. Menurut hasil wawancara dengan PT DPLK ABC jumlah manfaat yang diterima oleh peserta berbeda-beda. Hal ini karena dalam melakukan pembayaran iuran pensiun peserta diberi kebebasan dalam melakukan pembayaran jumlah iuran pensiun selama melebihi jumlah minimum yang disepakati antara PT DPLK ABC dengan peserta. Tidak hanya itu jenis paket investasi serta usia pensiun juga berpengaruh terhadap manfaat yang diterima. Dalam wawancara dengan pihak PT DPLK ABC. Peserta dalam melakukan pembayaran iuran dapat melakukan cetak terhadap buku tabungan pensiun untuk mengetahui apakah iuran telah dibayarkan. Untuk bagian pengendalian PT DPLK ABC dalam melakukan investasi telah melakukan pengendalian terhadap investasi yang ditanamkan contoh: apabila ada potensi kerugian dalam investasi maka bagian investasi PT DPLK ABC akan segera melakukan tindakan untuk menanggulangi kerugian tersebut.

2

3

4

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Dalam laporan keuangannya PT DPLK ABC telah terdapat atas aktivitas program manfaat purna karya yang signifikan, selain itu dampak setiap perubahan terkait dengan program, keanggotaan dan syarat juga dijelaskan di laporan keuangan PT DPLK ABC. Untuk kinerja transaksi juga PT DPLK ABC telah melakukan pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program pensiun pada akhir periode. Dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT DPLK ABC telah terdapat penjelasan atas kebijakan investasi.



18 No 5

6

7

8

KETENTUAN investasi. Investasi program manfaat purnakarya harus diakui pada nilai wajar.

KESESUAIAN

KETERANGAN

Sesuai

Dalam laporan keuangannya PT DPLK ABC mencatat investasi sebagai berikut: i) Deposito berjangka dan atau deposito on call pada bank berdasarkan nilai nominal karena sesuai dengan PER-05/BL/2012 tentang penyusunan laporan keuangan dan dasar penilaian investasi bagi dan pensiun. ii) Obligasi dan atau sukuk yang tercatat di Bursa efek di Indonesia berdasar nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM LK atau lembaga yang sudah diakui secara internasional. iii) Sedangkan untuk reksadana disajikan berdasarkan nilai aset bersih. iv) Sedangkan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek Dalam laporan keuangan yang dikeluakan oleh PT DPLK ABC sudah terdapat informasi yaitu adanya laporan perubahan aset neto dan adanya ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan yakni kebijakan akuntansi terkait dengan pendanaan.

Laporan Keuangan manfaat purnakarya yang berupa iuran pasti, berisi informasi berikut ini: a) Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan c) Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

Sesuai

Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal sebagai berikut: i) Iuran pemberi kerja ii) Iuran karyawan iii) Pendapatan investasi seperti bunga dan deviden iv) Pendapatan lain-lain v) Manfaat yang dibayarkan dan terutang vi) Beban administrasi vii) Beban lain-lain viii) Pajak penghasilan ix) Laba rugi pelepasan investasi

Sesuai

Sesuai

PT DPLK ABC dalam laporan keuangan yang dikeluarkan telah menyatakan kebijakan pendanaan yaitu kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan PT DPLK ABC yakni iuran peserta ditetapkan dengan jumlah iuran minial sebesar 50.000 perbulan Dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT DPLK ABC laporan perubahan aset neto telah menyajikan hal-hal yang terdapat pada PSAK 18 hanya saja ada sedikit perubahan nama akun yaitu untuk iuran karyawan diganti oleh iuran peserta, sedangkan untuk akun Transfer dari dan untuk program purnakarya lain menjadi akun pengalihan dana ke dan dari dana pensiun lain.



19 No

9

10

11

KETENTUAN x) Transfer dari dan untuk program purnakarya lain Laporan keuangan program iuran pasti berisi laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masadepan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas dana purnakarya tersebut Peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan.

KESESUAIAN

KETERANGAN

Sesuai

Dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT DPLK ABC telah berisi laporan aset neto dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Sesuai

Berdasarkan wawancara denag pihak DPLK ABC jumlah manfaat yang diterima oleh peserta ditentukan dari besarnya iuran yang dibayarkan, jenis kegiatan investasi yang dilakukan dan periode pensiun yang diambil oleh peserta.

Belum dilakukan

PT DPLK ABC hanya menginformasikan tentang jenis investasi yang diambil dan estimasi, namun tidak menjelaskan kepada peserta tentang persentase yang disepakati dalam melakukan akad mudharabah.

Tabel 5.7 Analisis kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun pada PT DPLK ABC terhadap PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan manfaat purnakarya. Dalam melaksanakan proses akuntansi dana pensiun PT DPLK ABC telah menerapakan sebagian besar dari PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan manfaat purnakarya. Namun tidak semua dilaksanakan oleh PT DPLK ABC. Hal yang tidak dilaksanakan oleh PT DPLK ABC adalah peserta tidak mengetahui tentang program pensiun, memang PT DPLK ABC memberikan estimasi pendapatan dari jenis investasi yang dilaksanakan, tetapi pada saat penandatanganan akad wakalah bil ujrahpeserta tidak diberitahukan berapa persentase keuntungan yang disepakati oleh PT DPLK ABC. KESIMPULAN 1. PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun menggunakan akad wakalah bil ujrah. Dalam proses penghmpunan dana dari peserta PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah dengan peserta dana pensiun. Peserta memberikan kekuasaan untuk mengelola dana dari peserta sesuai dengan paket yang diinvestasikan.Dan PT DPLK ABC juga mengenakan biaya atau fee untuk pengelolaan investasi.Selain itu ada hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC terkait dengan akad wakalah bil ujrah.Hal itu adalah PT DPLK ABC tidak memberitahukan kemana investasi ditanamkan kepada peserta.PT DPLK ABC hanya memberitahu apabila diminta oleh peserta. PT DPLK ABC berpendapat bahwa informasi



20

tersebut takut disalah gunakan oleh phak lain. Kemudian dalam melakukan investasi dana peserta, PT DPLK ABC menggunakan beberapa jenis investasi yakni: investasi melalui deposito mudharabah, sukuk syariah, saham dan reksadana syariah. Dalam melakukan investasi deposito mudharabah PT DPLK ABC akan melakukan negoisasi untuk mendapatkan nisbah atau sewa yang lebih tinggi setelah sepakat, kemudian PT DPLK ABC akan mendatangani akad tersebut. Setelah beberapa waktu PT DPLK ABC akan menerima manfaat dari investasi tersebut. Setelah menerima manfaat dari investasi tersebut maka PT DPLK ABC akan mentransfer ke rekening dana pensiun masing-masing peserta. PT DPLK ABC tidak mengambil keuntungan dari hasil investasi. Tetapi PT DPLK ABC akan memperoleh imbalan dari presentase aktiva bersih ditambah dengan hasil investasi yang diterima. 2. PT DPLK ABC dalam melakukan pencatatan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan sebagian besar sudah mengacu kepada PSAK 18 tentang dana pensiun dan PER-05/BL/2012 tentang penyusunan laporan keuangan dan dasar penilaian investasi bagi dan pensiun. PT DPLK ABC juga sudah berusaha untuk memperbarui jurnal dan proses pencatatan akuntansi terhadap standar yang terbaru. Namun ada hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC namun terdapat pada PSAK 18 yakni tentang penjelasan bahwa Peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Memang PT DPLK ABC telah memberi tahu estimasi hasil investasi, namun PT DPLK ABC seharusnya memberi tahu tentang hasil presentase pembagian yang disepakati antara PT DPLK ABC dengan pihak bank atau manjer investasi, karena dana yang diinvestasikan adalah dana peserta. 3. Dalam melakukan kegiatan investasinya PT DPLK ABC tidak semuanya sesuai dengan syariah hal ini bisa dilihat pada tabel 5.1 tentang kesesuaian akad wakalah bil ujrah yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan pihak bank/ manajer investasi. Seharusnya PT DPLK ABC dalam akad wakalah bil ujrah yang dilakukan mencantumkan hak dan kewajiban peserta serta perusahaan dana pensiun dan juga PT DPLK ABC harus mencantumkan besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas investasi yang dilakukan. Selain itu PT DPLK ABC juga tidak memberikan informasi kepada peserta dana pensiun kemana dana mereka ditanamkan. PT DPLK ABC baru akan memberitahu apabila peserta meminta informasi tersebut. Namun PT DPLK ABC akan melakukan perbaikan atas masalah ini.



21

SARAN Untuk PT DPLK ABC: 1.

Dalam melakukan akad wakalah bil ujrah PT DPLK ABC harusnya mencantumkan dalam akad mengenai hak dan kewjiban peserta dan PT DPLK ABC, tidak hanya itu dalam akad tersebut juga harus disebutkan besaran dan tata cara pemotongan ujrah atau fee yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Memang PT DPLK ABC memberikan buku mengenai hal tersebut, namun akan lebih baik apabila informasi tersebut dituangkan dalam akad yang dilakukan oleh peserta dengan PT DPLK ABC.

2.

PT DPLK ABC juga seharusnya memberikan informasi tentang kemana dana peserta diinvestasikan meskipun peserta tidak meminta informasi tersebut. PT DPLK ABC telah memiliki website. Informasi tersebut harusnya bisa diberikan melalui website dengan menggunakan siste user login peserta. Artinya peserta hanya tinggal login ke website DPLK ABC untuk melihat informasi kemana dana tersebut diinvestasikan.

3.

Dalam akad ijarah PT DPLK ABC seharusnya bisa memperoleh flexibilitas karena hal tersebut diatur dalam fatwa DSN MUI.



22

DAFTAR PUSTAKA Bapepam LK (2012), PER – 05/BL/2012 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun

Fatwa DSN MUINo: 52/DSN-MUI/IV/2006, tentangWakalah bil Ujrah . Fatwa DSN MUINo: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentangObligasi Syariah. Fatwa DSN MUINo: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentangWakalah. Fatwa DSN MUINo: 03/DSN-MUI/IV/2002, tentangDeposito. Fatwa DSN MUINo: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentangIjarah. Fatwa DSN MUINo: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentangPembiayaan Mudharabah. Fatwa DSN MUINo: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentangObligasi Syariah. Fatwa DSN MUINo: 20/DSN-MUI/IV/2001, tentangPedoman Pelaksanaan Investasi Syariah. Hendri. (2001). Evaluasi Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Manfaat Pasti dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan: Studi Kasus Pada dana pensiun Jasa Marga. Salemba. Nurhayati, W. S. (2008). Akuntansi Syari'ah di Indonesia. Jakarta: Salemba 4. PP No 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Rachmawati, Imami Nur. (2004). Pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif. Depok

Sekaran, Uma. (2010). Research Methods For Business: ASkill Building Approach, Second Edition, John Willey &Sons, Inc. New York Tarmizi, E. (2012). Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Berkat Mulia Insani. Undang-Undang No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.. Widayanto, Sigit (2012). Wawancara Pribadi dengan Peneliti



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU DI INDONESIA DALAM TRANSAKSI DANA PENSIUN PADA PT DPLK ABC

Recommend Documents