ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA PENGURUS KUD KARYA BERSAMA DI WATES LAMPUNG TENGAH. Oleh. Yulistina Dosen Tetap STIE Umitra ABSTRAK

Yulistina: Analisis Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Pengurus Pada KUD Karya Bersama Di Wates Lampung Tengah

1

ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA PENGURUS KUD KARYA BERSAMA DI WATES LAMPUNG TENGAH Oleh Yulistina Dosen Tetap STIE Umitra ABSTRAK Tujuan penelitian adalah sebagai bahan kajian dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan tentang perkoperasian dan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan kegunaannya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada KUD Karya Bersama dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Hipotesis yang peneliti ajukan adalah Pendelegasian wewenang mempunyai hubungan terhadap prestasi kerja pengurus KUD Karya Bersama di Wates Lampung Tengah.

______________________________ Keywords : Pelimpahan Wewenang

PENDAHULUAN Dalam rangka mensejahterakan rakyat, pemerintah telah membentuk berbagai wadah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan lembaga yang berupaya untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga, pemerintah telah menerapkan konsep ekonomi kerakyatan. Dengan konsep ini, diharapkan akan lebih menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi dan peranan koperasi adalah : a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya b) Berperan serta secara aktif dalam upaya meninggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat c) Memperkokoh perekonomian

Jurnal Sains dan Inovasi 6(1)1-6(2010)

rakyat sebagai kekuatan dasar dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Undangundang No. 25 Tahun 1992) Manajemen koperasi harus diselaraskan dengan asas dan sendisendi dasar koperasi serta peraturanperaturan yang berlaku. Dengan demikian koperasi akan berhasil apabila mengikutsertakan seluruh staf dan mendapatkan dukungan maupun partisipasi dari para anggota. Kepengurusan koperasi harus di dukung oleh anggota-anggota yang terpilih dalam Rapat Anggota, mereka harus cermat, mampu melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan baik, sehingga koperasi yang dipimpin dapat berkembang dan


dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya serta dapat berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi masyarakat desa di lingkungan daerah kerjanya. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh bangsa Indonesia dapat turut andil dalam proses pembangunan nasional sehingga bangsa Indonesia akan mampu berdiri sendiri dalam menata perekonomian dengan prinsip percaya pada kemampuan sendiri. Syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah : a. Anggota koperasi yang aktif dengan mempunyai sifat kejujuran jiwa kepemimpinan serta mempunyai keterampilan kerja b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian c. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan koperasi d. Prioritas bagi anggota yang tercatat sebagai anggota minimal 2 tahun dan pernah mengikuti pendidikan perkoperasian. Tugas pengurus koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah : 1. Mengelola koperasi dan usahanya 2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja koperasi 3. Menyelenggarakan Rapat Anggota 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas


2

5. memelihara daftar buku anggota dan pengurus Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis pelimpahan wewenang terhadap kinerja pengurus KUD Karya Bersama di Wates Lampung Tengah”.Adapun permasalahannya yaitu “Seberapa besar hubungan pelimpahan wewenang terhadap kinerja pengurus KUD Karya Bersama di Wates Lampung Tengah?”. Bertitik tolak dari tujuan koperasi pada umumnya, yaitu dari, oleh, dan untuk mensejahterakan anggota, maka dalam hal ini anggota KUD Karya Bersama mempunyai hak yang utama, yaitu berhak memperoleh Sisa Hasil Usaha apabila koperasi tersebut berkembang dan mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang optimal. Oleh sebab itu, pengurus koperasi harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Rapat Anggota tentang koperasi yang dipimpinnya. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu ” Pelimpahan wewenang mempunyai hubungan terhadap kinerja pengurus KUD Karya Bersama di Wates Lampung Tengah”. Proses kegiatan untuk mencapai tujuan khusus dalam kehidupan sebuah koperasi terutama bidang usaha koperasi haruslah dipraktekkan sesuai dengan prinsip manajer atau fungsi manajer koperasi. Pimpinan koperasi seperti pengurus, badan pengawas, dan manajer


menjalankan fungsi manajemen antara lain : a. Merencanakan dalam melaksanakan keputusan rapat anggota koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam koperasi sesuai keputusan rapat anggota, ketentuan Anggaran Dasar serta Rencana Anggaran Pendapatan c. Pelimpahan wewenang oleh pengurus dan manajer Kelebihan dari kepemimpinan dibagi menjadi empat, yaitu : a) Kelebihan dalam moral dan akhlak b) Kelebihan dalam jiwa dan semangat c) Kelebihan dan ketajaman intelek dan persepsi d) Kelebihan dalam ketekunan dan keuletan jasmaniah. Untuk melakukan tugas dan wewenang, seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat-sifat pokok, yaitu : 1) Adil, 2) Suka, 3) Penuh inisiatif Pelimpahan wewenang merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam manajemen. Kegagalan dalam fungsi pelimpahan wewenang akan berakibat fatal, hal ini berarti kegagalan manajemen secara keseluruhan. Kinerja merupakan pencerminan tingkat produktivitas kerja karyawan, sehingga dengan sendirinya kinerja akan mempengaruhi keberhasilan tercapainya tujuan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Untuk mencapai semua itu, dituntut adanya semangat dan kegairahan kerja yang tinggi dari karyawan.


3

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu : a) Pendidikan b) Perbaikan penghasilan dan sistem upah yang dapat menjamin kesejahteraan karyawan c) Penghargaan yang merupakan pendorong untuk bekerja lebih giat lagi d)Jaminan sosial lainnya Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 20 yang berbunyi : 1. Setiap anggota mempunyai kewajiban: a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota b) Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi c) Mengembangkan dan memeli-hara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan 2. Setiap anggota mempunyai hak : a) Menghadiri, menyatakan penda-pat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota b) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar d) Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak e) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama diantara sesama anggota f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar


Untuk hal ini, pengurus telah menjalankan dan menuangkan semua aspirasi dan keinginan anggota lewat kenyataan yang ada, dimana anggota meminta perubahan Anggaran Dasar. Hal tersebut telah dijalankan dan telah dilaksanakan serta kotak saran anggota telah disediakan di kantor KUD. METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan pendekatan teori-teori dan juga berdasarkan peraturan yang berlaku pada KUD Karya Bersama di Wates Lampung Tengah. Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh KUD Karya Bersama, khususnya dalam masalah tanggung jawab pengurus, maka peneliti hanya menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan, fenomena yang terjadi pada KUD Karya Bersama dilihat dari pelaksanaan dan tanggung jawab pengurus terhadap anggotanya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) atas dasar demokrasi yang berpijak di atas demokrasi Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia. Adapun yang terpilih sebagai Ketua Koperasi dalam Rapat Anggota adalah Bapak T. Siswanto dari Desa Wates. Ketua dan


4

pengurus menjalankan organisasi koperasi mempunyai tanggung jawab kepada seluruh anggota, bertanggungjawab atas organisasi dan manajemen, usaha ekonomi koperasi dan kelancaran usaha koperasi. Anggota merupakan unsur yang penting dalam organisasi karena anggota juga ikut andil dalam perkembangan kegiatan usaha KUD dan juga menunjang maju dan tidaknya kegiatan yang ada pada KUD. Dalam beberapa tahun terakhir, KUD Karya Bersama tidak mengalami pertambahan jumlah anggota, hal ini disebabkan : b. Kurang percayanya masyarakat pada KUD yang dikarenakan terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab oleh pengurus yang mengakibatkan perkembangan kegiatan usaha KUD mengalami kemacetan c. Kurangnya kegiatan penyuluhan untuk anggota masyarakat yang dilakukan oleh pengurus d. Kegiatan yang ada kurang dirasakan bermanfaat oleh anggota dan masyarakat Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus telah mengambil upaya, yaitu : 1. Bersama menumbuhkan kembali citra KUD dengan memperbaiki kegiatan-kegiatan usaha yang mengalami kemunduran dan perbaikan struktur organisasi 2. Mengadakan kegiatan penyuluhan untuk masyarakat walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengurus 3. Mengadakan kegiatan pembinaan untuk anggota KUD


Dalam hal ini pengurus telah berhasil melaksanakan kegiatannya, namun masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya, yaitu kegiatan penyuluhan untuk anggota masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya tenaga penyuluh untuk membantu pengurus dalam mengadalan penyuluhan kepada masyarakat dan wilayah kerja KUD yang cukup besar. Untuk bidang administrasi pengurus telah berhasil mengelola sistem pembukuan yang benar, dimana pengurus selalu mengadakan pengawasan dilihat dari tiap habis jam kerja. KUD pengurus selalu melihat pembukuan pada hari kerja tersebut dan bila dirasa ada sesuatu hal yang dirasakan beda, pengurus akan mengecek kebenaran pembukuan tersebut dengan menyatakan segala sesuatunya dengan pihak yang melakukan pembukuan tersebut, yaitu kasir dan juru buku. Pengawas KUD Karya Bersama kurang dapat mewujudkan kegiatan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari pengawas tidak mempunyai jadwal pengawas yang tetap dan jarang membuat laporan tertulis hasil pengawasan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pengawas tentang pembukuan dan kurangnya tanggung jawab pengawas dalam kegiatan pengawasan. Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen Sumber Daya Manusia, disamping fungsi operasionalnya. (M. Agus Tulus, 2001)


5

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada KUD Karya Bersama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Pengurus KUD Karya Bersama belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, dimana hal ini dapat dilihat dari kurang teraturnya kegiatan administrasi dan kegiatan usaha kurang berkembang, sehingga walaupun telah mendapatkan SHU, hasil yang diharapkan belum sesuai b. Pengurus KUD Karya Bersama dalam pengembangan dan pembinaan terhadap anggota telah dijalankan sesuai dengan tugasnya dimana jumlah anggota dari tahun ke tahun bertambah hingga mencapai 2.947 orang anggota c. Pengurus KUD Karya Bersama dalam hal penyuluhan kepada masyarakat secara teratur dan terprogram belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengurus d. Belum dilaksanakannya fungsi pengawasan karena pelaksanaan manajemen yang kurang baik Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan bagi keberhasilan KUD Karya Bersama adalah sebagai berikut : a. Pengurus hendaknya lebih meningkatkan lagi program penyuluhan kepada anggota masyarakat, agar masyarakat


mengerti keuntungan-keuntungan menjadi anggota koperasi b. Petugas pengawas agar lebih diaktifkan karena akan memperkecil kemungkinan terulangnya kembali praktek penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab. c. Koordinasi antar pimpinan dan anggota agar lebih ditingkatkan dalam mencapai tujuan d. Tetap berusaha mencari bidang usaha yang baru, disamping lebih mengembangkan bidang usaha yang telah berjalan selama ini DAFTAR PUSTAKA Ahyari, Agus. Manajemen Produksi. Yogyakarta : BPFE UGM. 2000. Arikunto, Suharsini, Kepemimpinan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001 Departemen Perdagangan dan Koperasi. Tugas Pengurus dalam Mengelola Organisasi Koperasi. Jakarta : Dirjen Koperasi. 2001.


6

Hasibuan, Malayu SP. Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. 2002. Kertasaspoetra, dkk. Koperasi Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. 2000. -----------------. Praktek Pengelolaan Koperasi. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. Nitisemito, Alex S. Manajemen Personalia. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000. Thoby, Mutia. Pengembangan Koperasi. Jakarta. PT. Gramedia. 2002. Thoha, Miftah. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta. Rajawali Pers. 2001. Tulus, Agus. Moh. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta. PT Gramedia. Pustaka Utama. 2001. Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Pokok-pokok Perkoperasian. Surabaya. Arloka. Widiyanti, Ninik. Manajemen Koperasi. Jakarta. Rineka Cipta. 2002.

ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA PENGURUS KUD KARYA BERSAMA DI WATES LAMPUNG TENGAH. Oleh. Yulistina Dosen Tetap STIE Umitra ABSTRAK

Recommend Documents