ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPERMADES) PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh: Audia Arsyad Nurwinendra
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected] ABSTRACT
This research was arranged to analyze the implementation of TTG managerial program from Bapermades of Central Java Province and the constraints that may affect the TTG’s program implementation. Bapermades of Central Java province has not implement guidance and facilitation of optimal thus giving rise to problems in implementation. This research is kind of descriptive- qualitative research where the data was collected through interviews, observation, and literature study. Informants were taken by author is the head of SDA and TTG sub division, TTG’s sub division staff, Posyantek officials, and representatives of community groups. The Author used the indicators of TTG’s program implementation guides from Minister of Home Affairs Regulation and Central Java Governor Regulation then it compared accordingly with problems in the field. Based on the research, the results obtained that needs mapping of TTG are still in manual. Socialization, information media, IT knowledge and training are still in deficiency. Posyantek formation is still uneven and regulatory in Regents Regulation level as well as a special institution for TTG has not yet been established. The Number of human resources and budget limitation is the kind of obstacles for conducting the program. Based on the results, this study concludes that the implementation of TTG managial program have conducted in accordingly with the applicable guidelines of regulation, but it still encountered some obstacles so it can’t be implemented to the fullest. The advice given by the author is this program needs to be socialized and assisted to the community,it needs to improve the information media, training and developing in the IT field as well as increasing the cooperation with various stakeholders.
Keywords: community empowerment, Appropriate Technology, Posyantek, and community groups 1
ABSTRAKSI Penelitian ini disusun untuk menganalisis pelaksanaan program pengelolaan TTG oleh Bapermades Provinsi Jawa Tengah dan kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program TTG. Bapermades Provinsi Jawa Tengah belum melaksanakan pembinaan dan fasilitasi secara optimal sehingga memunculkan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan yang diambil oleh peneliti adalah kepala sub.bidang SDA dan TTG, staff sub.bidang TTG, pengurus Posyantek, dan perwakilan kelompok masyarakat. Peneliti menggunakan indikator panduan pelaksanaan program TTG dari Permendagri dan Pergub Jawa Tengah yang dikomparasikan sesuai dengan permasalahan di lapangan. Hasil penelitian diperoleh pemetaan kebutuhan TTG masih manual. Sosialisasi, media informasi, pengetahuan IT dan pelatihan masih kurang. Pembentukan Posyantek masih belum merata dan regulasi setingkat Perbup serta lembaga khusus TTG belum dibentuk. Jumlah SDM dan anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan TTG dilaksanakan sesuai dengan panduan peraturann yang berlaku, namun masih menemui beberapa kendala sehingga belum terlaksana secara maksimal. Saran yang diberikan oleh peneliti, yakni perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, perlunya memperbaiki media informasi, peningkatan pelatihan dan pengembangan bidang IT serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, Teknologi Tepat Guna, Posyantek, dan kelompok masyarakat
Pengenalan teknologi menjadi penting
PENDAHULUAN
dalam upaya peningkatan pelaksanaan
A. LATAR BELAKANG Memposisikan
masyarakat
pemberdayaan masyarakat yang ditujukan
sebagai
kepada para masyarakat yang masih
subyek dalam pembangunan agar bersifat
tradisional. Indonesia pada umumnya dan
efektif perlu dicarikan berbagai alternatif
Jawa Tengah pada khususnya mempunyai
strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan
sumber daya alam yang selama ini belum
strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan
diolah secara maksimal dan hasilnya masih
dan
dijual dalam bahan mentah sehingga secara
kemandirian masyarakat. Oleh karena itu,
ekonomi belum memberikan nilai tambah.
perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas
dalam
Untuk itu perlu solusi yang tepat yang dapat
pelaksanaan
digunakan dalam pengelolaan SDA yang
pemberdayaan masyarakat agar masyarakat
ada.
mampu berkembang dan memiliki mutu hasil. 2
Teknologi
Tepat
Guna
yang
adalah Instruksi Presiden RI Nomor 3
selanjutnya disebut TTG adalah teknologi
Tahun
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
Pengembangan
dapat menjawab permasalahan masyarakat,
Dalam
tidak
dapat
Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
merusak
dimanfaatkan masyarakat
lingkungan,
2001
tentang
Penerapan
teknologi
Instruksi
tepat
Presiden
dan guna.
Republik
dan
dipelihara
oleh
Penerapan dan Pengembangan teknologi
secara
mudah,
serta
tepat
guna
disebutkan
bahwa
untuk
menghasilkan nilai tambah dari aspek
mempercepat pemulihan ekonomi nasional,
ekonomi dan aspek lingkungan.
mempercepat
Berikut
merupakan
Pemberdayaan
Masyarakat
kemajuan
desa
dan
sasaran
menghadapi persaingan global dipandang
melalui
perlu melakukan percepatan pembangunan
pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG):
pedesaan
a. Masyarakat menganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin; b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah; c. POKMAS (Kelompok Masyarakat); d. POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna); dan e. WARTEK (Warung Teknologi Tepat Guna).
masyarakat di berbagai bidang yang
Pengelolaan
dan
melalui
didukung
oleh
pemberdayaan
penerapan
dan
pengembangan teknologi tepat guna. Dalam
rangka
optimalisasi
pelaksanaan Inpres tersebut pada setiap level tingkat pemerintahan, dibentuk Tim
pemanfaatan
Koordinasi Penerapan dan Pengembangan
Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan
Teknologi
salah
Badan
Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di
Desa
bidang pemberdayaan masyarakat dengan
(BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
untuk
partisipasi
Negeri Nomor 20 tahun 2010 dalam
masyarakat. Program TTG merupakan
pelaksanaan program TTG dan telah
program strategis untuk mensejahterakan
membentuk lembaga pelayanan TTG di
masyarakat
menambah
setiap kecamatan dan desa/kelurahan yang
lapangan kerja, menambah produktivitas
tersebar di wilayah Jawa Tengah, yakni
masyarakat, dan bertambahnya inventor-
Posyantek. Posyantek ini bertujuan untuk
inventor baru.
melaksanakan
satu
program
Pemberdayaan
dari
Masyarakat
meningkatkan
karena
dapat
dan
masyarakat
Kebijakan yang turut mendukung
Tepat
Guna.
pengelolaan dimana
Bapermades
TTG
seharusnya
di bisa
memberikan pengetahuan dan ketrampilan
upaya pemberdayaan masyarakat dalam
mengenai
rangka penerapan teknologi tepat guna 3
TTG
dengan
menciptakan
inovasi produk TTG, selain itu Posyantek
6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam
sebagai
pelaksanaannya
sarana
informasi
dan
masih
terdapat
pengembangan sarana prasarana alat TTG
permasalahan dalam Program Pengelolaan
di masyarakat.
Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut, antara lain pemetaan kebutuhan TTG masih
Apabila melihat dari Inpres Nomor 3
manual, sumber daya yang belum memadai
Tahun 2001, Bapermades Provinsi Jawa
dan berbasis TTG, anggaran yang terbatas,
Tengah sebagai tim koordinasi dalam
penguasaan teknologi dan manajemen
penerapan dan pengembangan TTG dalam
masih terbatas, keberadaan Posyantek
melaksanakan program TTG belum sesuai
belum
harapan dari Inpres tersebut, dimana terdapat
salah
memfasilitasi
satu
intruksi
kelembagaan
Dari
budaya masyarakat dari tradisional menjadi modern
Jawa
program
Hal
ini
Tengah
sebagai
fasilitator
dan
melaksanakan tugas dan fungsinya secara
memiliki
optimal. Oleh karena itu penulis tertarik
Posyantek. Hal ini menunjukkan bahwa
untuk
Bapermades Provinsi Jawa Tengah belum
meneliti
pelaksanaan
mengadakan pembinaan lebih lanjut terkait
dan
program
menganalisis pemberdayaan
masyarakat melalui program pengelolaan
dengan pemerataan Posyantek pada setiap
teknologi tepat guna (TTG) oleh Badan
Kabupaten/Kota.
Pemberdayaan Pelaksanaan
TTG.
bagi
pembina pelaksanaan program TTG belum
setiap Kecamatannya, masih terdapat 16 belum
tantangan
menunjukkan bahwa Bapermades Provinsi
18 Kabupaten yang memiliki Posyantek di
yang
menjadi
pelaksanaan
34
Kabupaten yang ada di Jawa Tengah baru
Kabupaten
lembaga-
menangani TTG. Selain, itu merubah
beberapa Kabupaten/Kota yang masih Posyantek.
aktif
serta belum terdapat lembaga khusus
pelayanan
Posyantek. Sedangkan, masih terdapat
memiliki
peran
lembaga TTG di Kab/Kota belum optimal,
untuk
teknologi tepat guna melalui kegiatan
belum
merata,
program
pengelolaan
Masyarakat
dan
Desa
(BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah.
Teknologi Tepat Guna (TTG) di Badan Pemberdayaan
Masyarakat
dan
B. RUMUSAN MASALAH
Desa
Berdasarkan
(BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah
uraian
yang
telah
disebutkan pada latar belakang, maka
dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan
rumusan masalah dalam penelitian ini:
sasaran yang ada dengan mengacu pada
1.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 28 Tahun 2013 dan Undang – Undang No. 4
Bagaimana pelaksanaan program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Badan
2.
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Korten memberi pengertian "people centered development" sebagai pendekatan yang mementingkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama. ‘People centered development’ harus menitikberatkan pada manusia dan kesejahteraan mereka, dengan menekankan bahwa pentingnya wilayah dan kepercayaan diri masyarakat sebagai petunjuk dasar, sehingga dapat memberikan pilihan di dalam menggunakan sumber daya lokal di bawah kendali lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Analisis pendekatan “people centered”
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah? Apakah kendala - kendala dalam pelaksanaan program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah?
C. TUJUAN Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah. 2. Mengetahui kendala - kendala dalam pelaksanaan program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah.
meletakkan
manusia
lingkungan
sebagai variabel utama, tempat dimulainya perencanaan pengembangan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila masyarakat dijadikan sebagai “kelompok sasaran” sekaligus
sebagai
pengembangan. D. KERANGKA
dan
PEMIKIRAN
“agent”
dari
Pendekatan
people
centered, memandang bahwa masyarakat
TEORITIS
merupakan unit-kultural, bahkan sebuah
Pelaksanaan (actuating) merupakan
“system” yang tepat dan memadai untuk
fungsi manajemen yang paling utama.
melakukan pengembangan yang berbasis
Dalam
pada masyarakat.
fungsi
perencanaan
pengorganisasian
lebih
dan banyak
Secara konseptual, pemberdayaan atau
berhubungan dengan aspek-aspek abstrak
pemberkuasaan (empowerment), berasal
proses
dari
manajemen,
sedangkan
fungsi
kata
‘power’
actuating justru lebih menekankan pada
keberdayaan).
kegiatan
pada
yang
berhubungan
langsung
(kekuasaan
Pemberdayaan
kemampuan
orang,
atau
merujuk khususnya
dengan orang-orang dalam organisasi.
kelompok yang rentan dan lemah sehingga
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
mereka 5
memiliki
kekuatan
atau
kemampuan kebutuhan
dalam dasarnya
(a)
memenuhi
sehingga
sosial, pemberdayaan dapat dilakukan
mereka
melalui tiga aras pemberdayaan, yakni:
memiliki kebebasan (freedom), dalam arti
Aras Mikro, Aras Mezzo dan Aras Makro.
bukan saja bebas mengemukakan pendapat,
Strategi
pemberdayaan
masyarakat
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari
pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:
kebodohan, bebas dari kesakitan; (b)
Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.
menjangkau sumber-sember produktif yang memungkinkan
mereka
dapat
meningkatkan
pendapatannya
dan
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang
mereka
perlukan;
dan
(c)
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan
yang
mempengaruhi mereka (dalam Soeharto, 2005:58).
Dalam hubungan ini, Ismawan (Mardikanto, 2013:170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari: (1) Pengembangan sumber daya manusia; (2) Pengembangan kelembagaan kelompok; (3) Pemupukan modal masyarakat (swasta); (4) Pengembangan usaha produktif; (5) Penyediaan informasi tepat guna
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses sendiri dapat dibedakan sebagai berikut: a. Pemberdayaan sebagai Proses b. Pemberdayaan sebagai Proses Pembelajaran c. Pemberdayaan sebagai Proses Penguatan Kapasitas d. Pemberdayaan sebagai Proses Sosial e. Pemberdayaan sebagai Proses Pembangunan Masyarakat f. Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat
memenuhi
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Kartasasmita dalam Mardikanto (2013: 172) mengemukakan pentingnya percepatan perubahan struktural (structural adjustment atau structural transformation), yang meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Perubahan struktural serupa ini mensyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia.
hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,
Lebih lanjut, perlu diingat bahwa
maupun sosial. Dalam konteks pekerjaan
kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat
yang
berdaya,
memiliki
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan
dalam
6
dilihat
sebagai
teknologi”
suatu
atau
proses
“alih-
TTG dari Permendagri dan Pergub Jawa
perantara/penghubung
Tengah
yang
dikomparasikan
sesuai
antara “kegiatan penelitian” (yang selalu
dengan permasalahan di lapangan. Teknik
berupaya
dan
analisis menggunakan analisis domain dan
dan
analisis
menemukan
mengembangkan
teknologi)
“penerapan teknologi” yang dilaksanakan
taksonomi
dengan
triangulasi
sumber untuk kualitas data yang diperoleh.
oleh masyarakat sebagai pengguna hasil-
HASIL PEMBAHASAN
hasil penelitian. 1. Melihat dari konsep dan teori yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini strategi yang digunakan dalam upaya pelaksanaan
pemberdayaan
selanjutnya disebut TTG adalah teknologi
masyarakat
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
adalah alternatif teknologi tepat guna yang
dapat menjawab permasalahan masyarakat,
akan diterapkan dalam masyarakat untuk
tidak
merubah masyarakat tradisional menjadi
tepat
guna
merusak
dimanfaatkan
masyarakat modern dengan menyediakan informasi
Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Bapermades Provinsi Jawa Tengah Teknologi Tepat Guna yang
masyarakat
melalui
lingkungan,
dapat
dan
dipelihara
oleh
secara
mudah,
serta
menghasilkan nilai tambah dari aspek
pengembangan kelompok masyarakat agar
ekonomi dan aspek lingkungan.
dapat meningkatkan hasil guna yang pada
Pelaksanaan program pengelolaan
awalnya secara tradisional menjadi modern
Teknologi Tepat Guna oleh Bapermades
serta memberikan manfaat bagi masyarakat
Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima)
dengan alat sederhana dan tepat guna.
langkah, yaitu pemetaan kebutuhan TTG,
E. METODE PENELITIAN
pengkajian TTG, pengembangan TTG,
Tipe penelitian yang digunakan dalam
pemasyarakatan TTG, dan penerapan TTG.
penelitian ini adalah jenis penelitian
Pemetaan kebutuhan teknologi
diskriptif kualitatif dengan pengumpulan
tepat guna merupakan langkah awal dalam
data melalui wawancara, observasi, dan
pelaksanaan kegiatan TTG. Pemetaan
studi kepustakaan. Informan yang diambil
kebutuhan dilakukan untuk mengenali
oleh peneliti adalah kepala sub.bidang SDA
potensi-potensi dan masalah yang ada di
dan TTG, staff sub.bidang TTG, pengurus
daerah/desa.
Posyantek,
dilakukan melalui pengumpulan data dan
masyarakat.
dan
perwakilan
Peneliti
kelompok
menggunakan
informasi
indikator panduan pelaksanaan program
Pemetaan
jenis
TTG,
kebutuhan
jenis
ini
usaha
masyarakat, sosial budaya dan potensi 7
sumberdaya lokal. Pemetaan kebutuhan
Langkah kedua, yaitu pengkajian
yang dimaksudkan tidak hanya berbentuk
TTG. Pengkajian merupakan suatu proses
data secara manual/statistic, melainkan
kegiatan dalam mengkaji atau menganalisis
juga
yang
hasil pemetaan kebutuhan TTG yang telah
menunjukkan wilayah atau daerah lengkap
dilakukan sebelumnya. Pengkajian TTG ini
dengan potensi sumberdaya dan usaha yang
dilakukan untuk mengidentifikasi dan
dimiliki. Gambaran peta disini akan
memverifikasi proposal dari kelompok
membantu proses identifikasi pemberian
masyarakat yang layak diberikan bantuan
bantuan jenis TTG yang sesuai dengan
TTG sesuai dengan kebutuhan mereka.
kebutuhan
Proses pengkajian ini dilakukan melalui
gambaran
peta
potensi
tematik
wilayah
dalam
masyarakat.
rapat dengan tim koordinasi dalam rangka
Bidang
usaha
yang
dimiliki
memverifikasi
kebutuhan
masyarakat berbagai macam bentuknya,
masyarakat
mulai dari industri rumah tangga, pertanian,
terkait
perikanan, peternakan, dan lain sebagainya.
masyarakat pengguna TTG. Pelaksanaan
Berdasarkan jenis usaha dan potensi
pengkajian TTG ini sesuai dengan petunjuk
wilayah dalam masyarakat maka dapat
teknis kegiatan TTG.
diidentifikasi
alat
TTG
yang
serta
kelompok
melakukan
pengembangan
inovasi
evaluasi usaha
sesuai
Pengembangan TTG dilakukan
kebutuhan, misalnya jenis usaha anyaman
melalui inovasi dan uji coba TTG yang
bambu maka jenis alat TTG yang tepat
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait
adalah alat serut.
dengan pengembangan TTG, ada beberapa
Hasil analisis terhadap pemetaan
kemungkinan potensi yang terkandung
kebutuhan TTG yang dilakukan oleh
dalam masyarakat. Jadi, untuk melakukan
Bapermades Provinsi Jawa Tengah berjalan
pengembangan TTG perlu menggunakan
dengan baik, pengumpulan data dilakukan
difusi,
di berbagai daerah dengan melihat berbagai
dikomunikasikan melalui saluran-saluran
jenis usaha dan potensi sumberdaya lokal
tertentu dalam jangka waktu tertentu dan
yang dirangkum dalam sebuah dokumen
untuk dapat melaksanakan konsep difusi
berbentuk tabel. Selama ini Bapermades
inovasi diperlukan adanya kerjasama antar
Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan
institusi terkait (stake holder).
kebutuhan secara manual dimana belum
Bapermades
yakni
terdapat gambaran peta yang menunjukkan
Tengah
wilayah berpotensi dalam masyarakat.
Pemerintah
proses
bekerjasama Daerah
dimana
inovasi
Provinsi
Jawa
dengan
pihak
Kabupaten/Kota
sebagai fasilitator mengadakan semacam 8
rangkaian perlombaan TTG yang diikuti
komunikasi informasi dan edukasi, atau
mulai dari tingkat SMA/SMK, Perguruan
media massa. Bapermades Provinsi Jawa
Tinggi, dan masyarakat atau swasta.
Tengah mengikuti Gelar TTG Nasional
Perlombaan
untuk
rutin setahun sekali sebagai langkah
menciptakan suatu inovasi TTG oleh
strategis dalam menyebarluaskan informasi
masyarakat
dengan
berbagai teknologi yang dapat memberikan
kebutuhannya. Pemenang dari lomba-
nilai tambah kepada masyarakat dan
lomba di daerah akan diikutkan dalam
sebagai forum untuk menggali pemikiran
pameran atau gelar TTG yang diikuti oleh
dalam
Bapermades
Tengah.
penerapan dan pengembangan TTG di
Beberapa contoh alat-alat inovasi TTG,
masa mendatang. Peserta Gelar TTG
seperti sepeda alat penyapu sampah, alat
Nasional berasal dari 33 Provinsi se-
pegukur kesuburan tanah, alat pendeteksi
Indonesia.
ini
ditujukan
yang
sesuai
Provinsi
Jaw
rangka
penyusunan
kebijakan
gempa sederhana, dsb. Adapula alat
Bapermades Provinsi Jateng juga
unggulan seperti destilator (alat perubah
mengikuti barbagai pameran, diantaranya
sampah plastik menjadi bahan bakar). Hal
Jateng Fair dan Pameran Produk Inovasi.
ini menunjukkan semakin banyak produk
Jateng Fair dimaksudkan sebagai media
inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat
memasyarakatkan Teknologi Tepat Guna
yang berpartisipasi dalam perlombaan
dan produk-produk hasil binaan UMKM
TTG. Untuk uji coba TTG, peralatan TTG
serta menginformasikan program-program
yang biasa tidak memerlukan uji coba
Bapermades Provinsi Jawa Tengah kepada
khusus dan hanya alat unggulan yang akan
masyarakat.
Pameran
memerlukan
dimaksudkan
untuk
uji
coba
khusus
terkait
keamanan produk.
Produk
Inovasi
mewujudkan
dan
menciptakan Jawa Tengah yang mandiri
Produk-produk alat TTG yang
baik
dalam
pemasaran
produk
yang
telah tercipta dari berbagai kelompok
berkualitas dan bermutu pada penguasaan
masyarakat
kemudian
serta pemanfaatan hasil teknologi. Selain
melalui
pemasyarakatan
diperkenalkan TTG.
itu, Bapermades Provinsi Jawa Tengah
Pemasyakatan TTG bertujuan untuk lebih
menerbitkan majalah INOTEK sebagai
mengenalkan TTG secara lebih luas dengan
langkah pengkomunikasian melalui media
melalui
seperti
cetak, namun sekarang majalah tersebut
guna,
tidak beredar lagi dan berganti nama serta
kegiatan-kegiatan,
gelar/pameran
teknologi
tepat
lokakarya, temu informasi teknologi tepat
pengelolanya.
guna, pelatihan, pendampingan, magang, 9
Penerapan TTG dapat dilakukan
secara
garis
besar
salah
perwakilan
langsung dengan kelompok masyarakat.
dikarenakan keterbatasan anggaran yang
Bapermades
Provinsi
Jawa
Tengah
dimiliki.
melakukan
penerapan
TTG
melalui
dilaksanakan selama tiga hari. Orientasi
pelatihan,
posyantek dapat digunakan sebagai sarana
diantaranya,
pemberian
bantuan
pemagangan.
yaitu
langsung,
Pelatihan
Posyantek,
satu
melalui beberapa kegiatan yang berkaitan
kegiatan
dari
atau
Orientasi
hal
Posyantek
ini
ini
dan
forum diskusi, komunikasi dan koordinasi.
adalah
Pemberian bantuan langsung yang
mempersiapkan pegawai untuk mengambil
dilakukan
jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh
Tengah dapat berupa hibah dan bantuan
teknologi dan organisasi tempat bekerja,
sosial
dan
perundang-undangan
membantu
prestasi
dalam
peserta
memperbaiki
kegiatannya
terutama
kelompok
Pelatihan yang dilakukan oleh
berbentuk
Provinsi pelatihan
manajemen,
studi
Jawa teknis,
sesuai
Provinsi
ketentuan
memberdayakan
mengenai pengertian dan keterampilan.
Bapermades
Bapermades
Jawa
peraturan
dengan
maksud
masyarakat
melalui
masyarakat
dalam
memanfaatkan TTG. Dalam pelaksanaan
Tengah
program TTG, Bapermades Provinsi Jawa
pelatihan
Tengah memberikan bantuan berupa hibah,
dan
hibah ini berbentuk uang yang diberikan
pemagangan. Bapermades Provinsi Jawa
kepada kelompok masyarakat. Pelaksanaan
Tengah tidak melakukan pelatihan secara
bantuan secara hibah mulai tahun 2015
implisit, tetapi untuk secara eksplisit
sampai seterusnya ditiadakan dikarenakan
terdapat
orientasi
terdapat peraturan baru yang menetapkan
posyantek yang ditujukan kepada pengurus
bahwa bantuan hibah akan diberikan
Posyantek atau kelompok masyarakat pada
kepada
tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
memiliki dasar/landasan hukum sebagai
pelatihan
banding,
berupa
kelompok
masyarakat
yang
Orientasi Posyantek dimaksudkan
penerima bantuan hibah. Jadi, hanya
untuk meningkatkan kapasitas (knowledge,
kelompok masyarakat yang belum atau
skill dan attitude) bagi pengurus Posyantek,
tidak memiliki dasar hukum tidak bisa
khususnya dalam hal ini pengelolaan
mendapatkan hibah. Selain memberikan
manajemen Posyantek. Tengah sebanyak
pelatihan dan pemberian bantuan langsung,
50
Bapermades
orang
yang
berasal
dari
35
Provinsi
Jawa
Tengah
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Namun,
melakukan kegiatan pendampingan kepada
dalam
kelompok masyarakat.
pelaksanaannya
Bapermades
Provinsi Jawa Tengah hanya mengundang 10
Pendampingan dilakukan untuk memberdayakan
masyarakat
mencapai 10% dan Wartek kurang lebih
dalam
8500 desa atau baru 10% juga.
penerapan TTG. Bapermades melakukan pendampingan
dengan
Dalam
berkoordinasi
Bapermades
konteks Provinsi
demikian,
Jawa
Tengah
dengan lembaga pelayanan TTG. Lembaga
berwenang
pelayanan TTG terdiri atas Posyantek (Pos
pengkoordinasian
Pelayanan Teknologi) yang berkedudukan
berbagai program pemberdayaan secara
di
(Warung
integrated yakni mampu menciptakan
di
sistem, mensinergikan dan menjembatani
Kecamatan
Teknologi)
dan
Wartek
berkedudukan
Desa/Kelurahan. Pembentukan lembaga
keseluruhan
pelayanan TTG ini ditetapkan sesuai
masyarakat.
melaksanakan dan
program
fungsi
mensinkronkan
pemberdayaan
dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Posyantek merupakan embrio dari TTG. Posyantek memiliki empat fungsi, yaitu
Kendala Kendala dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
sebagai:
Kendala
1. Chanelling, artinya menghubungkan pembuat mesin dan konsumen (masyarakat). 2. Perpustakaan, artinya menyediakan buku-buku dan cara-cara mengenai Teknologi Tepat Guna. 3. Informasi, artinya memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan TTG kepada masyarakat. 4. Bengkel, artinya menerima pemesanan dan memperbaiki alat-alat TTG. Keberadaan Posyantek dinilai
hambatan
tersebut
diintruksikan
menurut
ini
terjadi
program
dapat
individu/pegawai,
dalam
pengelolaan
berasal internal
dari organisasi
maupun dari faktor di luar lingkungan organisasi.
Hasil
analisis
taksonomi
mengenai kendala pelaksanaan program pengelolaan TTG dapat berasal dari komunikasi, sumberdaya, sikap, struktur organisasi dan faktor lingkungan. A. Komunikasi
harus memiliki Posyantek di tingkat hal
dapat
suatu
Teknologi Tepat Guna (TTG). Kendala
TTG dalam masyarakat. Setiap Kabupaten
karena
yang
pelaksanaan
sangat penting dalam proses penerapan
Kecamatannya,
merupakan
- Sosialisasi kepada masyarakat masih
telah
kurang dilakukan oleh Bapermades
peraturan
Provinsi Jateng
perundang-undangan. Kondisi riil saat ini
- Juknis hanya berupa dokumen yang
Jawa Tengah yang memiliki Posyantek
sebagian besar membahas pemberian
kurang lebih 525 Kecamatan atau baru
bantuan 11
- Media
informasi
sosialisasi
masih
kepada
dengan
terdapat SOP yang khusus mengatur
masyarakat,
program TTG secara menyeluruh
Bapermades Provinsi Jateng tidak menyediakan
informasi
E. Faktor Lingkungan
melalui
- Sulit untuk mengubah persepsi yang
website
ada di masyarakat terkait program
- Respon penerima informasi tergantung
TTG dipengaruhi dari pendidikan yang
dari masing-masing individu
dimiliki oleh masyarakat
B. Sumberdaya
- Hanya kelompok masyarakat yang
- Jumlah pegawai pelaksana program TTG
masih
sangat
mengakibatkan
memiliki
terbatas
usaha
yang
dapat
memanfaaatkan program TTG
keterbatasan
- Terkendala dalam mencari inovator
jangkauan pelaksanaan kegiatan TTG
pembuat alat TTG
kepada masyarakat
- Belum terdapat peraturan setingkat
- Anggaran dalam pelaksanaan program
Peraturan Bupati di daerah yang
TTG terbatas hanya 30% untuk biaya
mendukung pelaksanaan program TTG
operasional
- Belum
- Pelaksanaan
kegiatan
hanya
terdapat
untuk
membentuk lembaga khusus yang
berdasarkan kewenangan yang ada
menangani teknologi tepat guna
dalam peraturan
- Pelatihan orientasi posyantek yang
C. Sikap
secara bergilir dan hanya perwakilan
- Pemahaman
pelaksanaan
program
- Beberapa Posyantek belum mampu
sangat tergantung pada masing-masing
menyediakan
pegawai
website
- Harapan
peraturan
dan
kenyataan
dalam
- Produk
usaha
informasi
masyarakat
melalui
masih
pelaksanaan program terkadang tidak
dipasarkan secara lokal karena belum
sama
adanya kerjasama dengan pihak seperti
- Masih terdapat harapan yang tidak
koperasi dan sebagainya
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Pengetahuan masyarakat yang terbatas
D. Struktur Organisasi
terkait penggunaan IT
- SOP hanya dipegang oleh pimpinan
Perlu adanya pembimbingan dan
Sub.Bidang Pengembangan SDA dan
pelatihan kepada kelompok masyarakat
TTG
oleh Bapermades Provinsi Jawa Tengah
- Selama ini pelaksanaan kegiatan hanya
selaku
berpedoman pada juknis dan belum
fasilitator
dalam
pelaksanaan
program pengelolaan TTG agar masyarakat 12
yang ditujukan untuk pengurus Posyantek agar dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Pemberian bantuan dan pendampingan juga dilakukan oleh Bapermades Provinsi Jawa Tengah. Terdapat kendala dalam orientasi posyantek karena peserta orientasi hanya beberapa perwakilan dari masingmasing posyantek serta pemberian bantuan hibah yang ditiadakan.
mampu meningkatkan kualitasnya dalam mengembangkan usaha mereka melalui teknologi tepat guna. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pelaksanaan Teknologi
Tepat
program, Guna
pengelolaan (TTG)
yang
dilakukan oleh Bapermades Provinsi Jawa
Terdapat kendala - kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan TTG, yaitu:
Tengah dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
-
a. Pemetaan Kebutuhan TTG yang dilakukan Bapermades Provinsi Jawa Tengah masih secara manual karena belum terdapat gambaran peta baik sederhana maupun digital yang menggambarkan wilayah berpotensi dalam masyarakat. b. Pengkajian TTG yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari kegiatan identifikasi, verifikasi sampai pemberian bantuan sesuai dengan proposal dari kelompok masyarakat. c. Pengembangan TTG difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan mengadakan perlombaan TTG yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan suatu inovasi teknologi tepat guna. Dalam uji coba alat unggulan TTG, masih terdapat masalah pada standarisasi keamanan produk. d. Pemasyarakatan TTG, dilaksanakan melalui kegiatan gelar TTG Nasional yang dilakukan rutin setiap tahun, pameran produk inovasi, pameran Jateng Fair, lokakarya TTG, temu informasi TTG, pelatihan, pemagangan, pendampingan, dan sebagainya bertujuan untuk menginformasikan TTG kepada masyarakat secara umum. e. Penerapan TTG melalui kegiatan pelatihan seperti orientasi posyantek
-
Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Keterbatasan isi petunjuk teknis (juknis) Belum terdapat media informasi khusus Keterbatasan jumlah pegawai dan anggaran Pemahaman dan harapan belum sesuai kebutuhan Belum terdapat SOP khusus TTG Sulit untuk merubah persepsi masyarakat Kelompok masyarakat sulit menemukan inovator Belum terdapat regulasi di daerah yang mendukung program TTG Kurangnya pengetahuan mengenai IT
Saran 1. Melakukan
pemetaan
kebutuhan
Teknologi Tepat Guna secara digital dengan
membuat
gambaran
peta
sederhana yang menunjukkan wilayah berpotensi di masyarakat. 2. Pengkomunikasian
TTG
kepada
masyarakat lebih ditingkatkan dengan lebih sering mengadakan lomba-lomba atau pameran ke daerah-daerah serta
13
melalui website atau media cetak yang
DAFTAR PUSTAKA
menyediakan informasi TTG. 3. Sosialisasi program
mengenai pengelolaan
ditingkatkan
agar
Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta
pelaksanaan TTG
perlu
sampai
pada
Korten, David C. et.al 1984. People Centered Development; Contribution Toward Theory and Planning Framework. USA: Kumarian Press
masyarakat secara luas dan merata melalui
pendampingan
secara
pasrtisipatif di masyarakat. 4. Menekan
anggaran
program
dengan
pelaksanaan
Malayu,
menggunakan
swadaya yang ada di masyarakat untuk kegiatan TTG di daerah. 5. Membuat
suatu
Operasional
SOP
Proyek)
Mardikanto, Totok dan Poerwoko S. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
(Standard
yang
Hasibuan. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
secara
khusus mengatur pelaksanaan program
Suharto,
TTG keseluruhan. 6. Bapermades Provinsi Jawa Tengah
Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama
melakukan pembimbingan partisipatif Terry, George R. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
kepada tiap Kabupaten/Kota yang belum
menganggarkan
melaksanakan
program
untuk TTG
dan
Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
membentuk Posyantek. 7. Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pengembangan IPTEK kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
kelompok masyarakat dan lembaga pelayanan TTG. 8. Meningkatkan
pemasaran
produk
usaha dengan melakukan kerjasama antara
kelompok
masyarakat
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah
dan
koperasi dalam hal pemasaran produk inovasi dari usaha yang dimiliki oleh masyarakat agar memiliki nilai jual.
14
