ANALISIS MOTIF KEPENTINGAN AKTOR PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KAWASAN DUSUN BESAR KOTA BENGKULU INTEREST MOTIVE ANALYSIS ACTOR OF TRANSFER FUNCTION OF TECHNICAL IRRIGATED RICE FIELD IN DUSUN BESAR AREA, BENGKULU Alimansyah Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman, Kandang Limun. Telp: (0736) 21170 Email:
[email protected]
ABSTRACT Dusun Besar area is agriculture rice cultivation field area which irrigated technically from Dendam Tak Sudah Lake. This area protected by Constituition, but actually many of space in this area does not comply with destining, such as deviations field use into houses, swallow nest, or shops. This research aims to analysize interest motive actor of transfer function of technical irrigated rice field in dusun besar area which use descriptive research and cualitative approach. This study showed that Dusun Besar Area is a suistainable food land area which irrigated technically and protected by Constitution.The interest motive actor that caused the space deviation are caused by economy reason of farmer, the field owner or the buyer. But, undirectly this space deviation is caused administration politics in Bengkulu. The result of this research suggested to arrange the law of agriculture field protection which application of the Act number 41 2009. . Key words:interest motive, actor, space deviation, Dendam Tak Sudah Lake
PENDAHULUAN Pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable) antar sektor dan selaras dengan penataan ruang yang ada, saat ini masih banyak terganjal oleh berbagai permasalahan nasional maupun di daerah. Menurut Ernawi (2008;2), “Masih banyak terjadi inkonsistensi kebijakan terhadap
penataan ruang dan kelemahan dalam pengendalian ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang sehingga terjadi penyimpangan seperti alih fungsi lahan sawah’’. Fakta-fakta permasalahan penataan ruang secara nasional, sejalan dengan beberapa permasalahan penataan ruang yang terjadi juga di daerah seperti di kota Bengkulu yaitu terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu. Penyimpangan Pemanfaatan Ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis ini seperti adanya lahan sawah beririgasi teknis yang berubah fungsi untuk bangunan Rumah permukiman, Rumah toko, Sarang walet dan Kolam Ikan Rakyat Bengkulu (2010). Hal ini jelas berdampak pada menurunnya luas lahan sawah tanam/tahun akibat terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang terus berlanjut. Berdasarkan hasil investigasi Berita Harian Rakyat Bengkulu (2010) menyatakan bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 terjadi penciutan lahan sawah beririgasi teknis di Dusun Besar seluas 9,52 % atau sekitar 10 hektar yang telah beralih fungsi dari sebelumnya yaitu lahan sawah. Hal ini menyebabkan jumlah panen per tahun dan produksi padi oleh petani semakin menurun. Menurut data dinas Pertanian dan Peternakan kota Bengkulu (2010) menunjukkan bahwa “Telah terjadi penurunan produksi padi yang cukup drastis dari tahun 2006 s/d 2009 yaitu dari 13.335 ton/tahun menjadi 9.078 ton/tahun” menurunnya hasil produksi berimbas pada ketahanan pangan di kota Bengkulu secara khusus dan Indonesia pada umunya. Selain itu berdampak juga pada pendapatan petani yang semakin menurun sedangkan harga beras yang semakin meningkat yang dirasakan masyarakat akibat harus mengimpor beras dari daerah atau negara lain. Pemanfaatan ruang kota oleh masyarakat sering menimbulkan masalah karena setiap pihak berusaha mengutamakan kepentingan masing-masing. Hal inilah yang mendasari aktor atau pelaku yang terlibat dan mempunyai kepentingan (interest) tersebut untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga terjadi sebuah penyimpangan pemanfaatan ruang dalam penataan ruang seperti alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun pada dasarnya penyimpangan pemanfaatan ruang dalam penataan ruang tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini menurut Ahab (2009) “Dalam Penataan Ruang terdapat banyak kepentingan yang berhubungan baik Unit-unit Pemerintahan, Kelompok Kepentingan, Partai politik, Kelompok penekan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya, mulai
dari perencanaan, pemanfataan dan pengendalian ruang”. Sehingga lebih lanjut dinyatakan bahwa pada hakekatnya penataan ruang merupakan hasil konsiliasi dari berbagai kepentingan ( interest) yang ada dalam masyarakat terlepas ada yang menyimpang atau tidak. Berdasarkan pendapat diatas terlepas menyimpang atau tidaknya pemanfaatan ruang dalam penataan ruang, bahwa sedari awal motif kepentingan diantara masing-masing kelompok sudah ada. Namun dari berbagai aktor kepentingan yang ada secara garis besar menurut Ahab (2009) ada 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi motif kepentingan dalam penataan ruang sehingga dapat mengarah pada penyimpangan pemanfaatan ruang tersebut, yaitu: Pertama, Motif politik dan Kedua, Motif ekonomi. Tetapi kedua motif diatas kadangkala saling berkaitan sehingga dapat dikatakan menjadi motif kepentingan politik ekonomi. Dengan demikian sangatlah menarik untuk diteliti tentang motif kepentingan aktor penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di Kawasan Dusun Besar Kota Bengkulu Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana motif kepentingan aktor penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan dusun besar kota bengkulu?”. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama diatas.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian adalah untuk menganalisis motif kepentingan aktor penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan yaitu purposive sampling, maka peneliti menggali data pada Pemerintah Daerah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berwenang, petani, LSM dan seluruh pihak terkait yang intens menyoroti masalah alih fungsi lahan di Kawasan Danau Dusun Besar secara representatif dan proporsional. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, teknik wawancara mendalam (deep interview) dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah model analisis kualitatif, yang menurut Miles dan Huberman (1992) terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Reduksi Data, Penyajian Data ( Display Data) dan Menarik Kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Tempat Penelitian Kawasan Dusun Besar secara geografis terletak diantara 3 0 47’ 45” – 30 49’ 01” Lintang Selatan dan 1020 18’ 07” – 1020 20’ 15” Bujur Timur. Bila dilihat dari tofografinya kawasan Dusun Besar pada umumnya relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan atau kelerengan 0-8%, sedangkan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 15 meter, dan memiliki batas-batas wilayah adminsitrastif pemerintahan yang termasuk dengan wilayah sebagai berikut: a. Sebelah barat berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Ratu Agung. b. Sebelah utara berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Muara Bangkahulu. c. Sebelah Timur berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Gading Cempaka dan Karang Tinggi serta kecamatan Talang empat (Kabupaten Bengkulu Tengah). d. Sebelah selatan berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Gading Cempaka dan kecamatan Selebar. Kawasan Dusun Besar tersebut dikelilingi oleh 8 (Delapan) desa atau kelurahan penyangga yang dihuni oleh hampir menyeluruh oleh masyarakat adat suku Lembak yang sudah sejak dahulu atau sekitar 500 (lima ratus) tahun yang lalu telah berdomisili dan berinteraksi secara simbiosis mutualisme dengan ekosistem Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) atau Danau Dusun Besar, budidaya pertanian lahan basah berupa lahan sawah beririgasi teknis yang bersumber dari buangan air Danau Dendam Tak Sudah yang mengairi luas sawah pada awalnya seluas ± 700 ha. Penetapan lahan pertanian berupa sawah beririgasi teknis dikawasan Danau Dusun Besar ini dikarenakan disesuaikan dengan kondisi kesesuaian lahan yang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bengkulu merupakan wilayah kesesuaian lahan III (tiga) adalah lahan yang memiliki kestabilan tinggi sampai
dengan sedang dimana penggunaan lahannya diperuntukkan untuk sawah yang harus dipertahankan kecuali bila keadaan memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berupa sawah. Sedangkan potensi-potensi yang terdapat di Kawasan Danau Dusun Besar menurut UY/yayasan Lembak (2009), dari hasil analisis yang telah dilakukan secara menyeluruh yaitu terdapat: Potensi Ekologi, Potensi Ekonomi, Potensi Sosial dan Potensi Identitas Budaya. Berdasarkan beberapa analisa tentang potensi-potensi yang ada di kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu, potensi-potensi tersebut akan terus berkurang bahkan hilang apabila alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis terus saja terjadi, oleh sebab itu perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis dan penegakan peraturan tentang kawasan Danau Dusun Besar sangat diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kawasan ini agar bisa diperuntukkan sesuai dengan fungsinya di dalam RTRW kota Bengkulu sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini mengingat bahwa lahan pertanian produktif merupakan aset penting dalam pembangunan pertanian karena hal ini didasarkan atas dua hal yaitu besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan dalam bentuk sarana dan prasarana irigasi dan pencetakan sawah baru serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat sawah baru hingga terbentuknya lahan sawah dengan tingkat produktivitas yang tinggi (Catur et al., 2010).
Motif Kepentingan Aktor Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang motif kepentingan aktor dan penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di kawasan Dusun Besarkota Bengkulu sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi yaitu antara untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi petani dan penguasaan modal bagi pembeli sawah (Pemilik modal). Untuk mengetahui lebih jelas tentang latar belakang motif kepentingan aktor dan apa penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di kawasan Danau Dusun Besar, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: Tabel 1. Motif Kepentingan & PenyebabAlih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di kawasan Danau Dusun Besar.
No
Peran Aktor Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Danau Dusun Besar
Aktor
Motif Kepentingan Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis
Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis -
Pemilik Sawah Awal 1
EKONOMI
-
- Kebutuhan hidup yang semakin meningkat - Petani miskin (Tidak berdaya)
-
Aktor Alih Fungsi Secara Langsung Pemilik Sawah Setelah Berpindah Tangan (Pembeli Lahan)
EKONOMI - Investasi - Pengembangan Usaha - Kepemilikan lahan atau Penguasaan modal
-
-
-
Air irigasi tidak lancar sehingga produksi padi tidak maksimal lagi. Bertanam padi tidak kompetitif dibandingkan dengan usaha lain Biaya produksi tinggi Pembinaan (insentif) dan perhatian terhadap petani masih rendah Harga lahan yang meningkat dari para spekulan tanah Kurang pemahaman pentingnya mempertahankan lahan sawah dan dampak dari alih fungsi lahan sawah ke nonpertanian. Pertumbuhan punduduk yang semakin meningkat. Lahan yang semakin terbatas. Pertumbuhan ekonomi. Kurang pemahaman pentingnya mempertahankan lahan sawah dan dampak dari alih fungsi lahan sawah ke nonpertanian. Persaingan kepemilikan lahan.
Pembuat kebijakan daerah (Eksekutif & Legeslatif)
2
Aktor Alih Fungsi Secara Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daera h (SKPD) yang berwenang dan berkaitan Aparat Penegak Hukum
Politik AdministrasiPemer intahan Daerah Kota Bengkulu
- Kelalaian dalam pembuatan kebijakan RTRW. - Lemahnya pengawasan, dengan adanya pembiaran bangunan diatas irigasi dan lahan sawah. - Lemahnya Pengendalian dengan adanya Pemberian izin (bangunan,usaha) dilahan sawah irigási teknis. - Pembinaan & Perlindungan terhadap petani masih rendah. - Adanya pembangunan irigasi sekunder baru yang tidak sesuai keinginan petani karena berfungsi sebagai drainase di areal sawah tadah hujan. - Data laporan penggunaan lahan ke pemerintah dengan luas sawah yang tetap walaupun ada alih fungsi lahan sawah ke non sawah. - Penertiban dan penegakan hukum yang tidak tegas.
Sumber : Hasil analisis penelitian (2011).
Berdasarkan Tabel 1diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang dilakukan oleh aktor secara langsung yaitu pemilik lahan sawah awal yang mempunyai latar belakang motif kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga petani pemilik sawah awal melepas kepemilikan dengan menjual sawahnya atau mengalihfungsikan sendiri hal ini terjadi karena petani pemilik sawah awal tidak berdaya dengan kondisi yang ada yang mereka alami dengan minimnya pembinaan dan perlindungan bagi mereka terutama dari pemerintah daerah melalui dinas pertanian dan peternakan kota Bengkulu. Sedangkan alih fungsi yang dilakukan oleh aktor Pemilik Sawah Pembeli (Pemilik modal) yaitu dominan dilatarbelakangi oleh motif kepentingan ekonomi yaitu penguasaan modal seperti investasi, pengembangan usaha atau perdagangan. Dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa pelaku alih fungsi yang merubah fungsi pertanian (sawah) ke fungsi non pertanian (selain sawah) adalah Pemilik Sawah Setelah Berpindah Tangan (Pembeli Lahan) yang mempunyai kepentingan dalam penguasaan modal. Sebagaimana menurut IH yang menyampaikan bahwa :
“Alih fungsi kebanyakan dilakukan oleh pemilik sawah pembeli, mereka kebanyakan orang berduit atau pengusaha, karena untuk membangun dilahan sawah perlu ditimbun terlebih dahulu yang membutuhkan dana besar untuk memindahkan atau mengambil tanah dari tempat lain, hal ini terbukti dari bangunan yang ada dibuat ruko untuk usaha material (penjualan bahan bangunan), rumah makan bahkan ada kabarnya mau dibuat untuk hotel”.
Dengan demikian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis terjadi kebanyakan dilakukan oleh aktor secara langsung yaitu pemilik sawah pembeli yaitu pihak pemilik modal yang mempunyai kepentingan ekonomi berupa penguasaan modal untuk perluasan usaha yang sebenarnya menyimpang dari aturan pemanfaatan ruang dalam RTRW kota Bengkulu. Hal ini sejalan dengan penelitian Suputra et al. (2012) yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah di Bali juga dominan dilakukan oleh pemilik lahan namun bukan karena alasan faktor ekonomi melainkan karena factor penggusuran karena kepadatan penduduk yang terus meningkat dan memerlukan tempat tinggal. Adapun motif kepentingan aktor alih fungsi secara tidak langsung dari hasil penelitan menunjukkan bahwa adanya upaya untuk mengarahkan dan mendorong untuk terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar, hal ini dengan adanya kelalaian dalam pembuatan kebijakan RTRW yang baru, selain itu pembinaan dan perlindungan terhadap petani yang masih rendah dan luas sawah yang terjadi alih fungsi seperti tidak ada yang berubah karena luas sawah yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dikawasan Danau Dusun Besar selama 5 (lima) tahun terakhir hanya 1 (satu) hektar yang beralih fungsi walaupun sebenarnya faktanya lebih dari itu.
Hal ini menurut hasil wawancara dengan salah satu informan Sy (2011) dari Dinas Pertanian dan Peternakan kota Bengkulu yang menyatakan bahwa :
“Data luas sawah yang dilaporkan ke BPS yang juga ke pemerintah pusat memang tidak ada yang berkurang, sama dari tahun-tahun sebelumnya yaitu ± 700 hektar, karena kalau berkurang maka akan mengurangi kegiatan ataupun bantuan program serta turunya anggaran dari pusat”.
Berdasarkan data diatas dalam hal ini terjadi manipulasi data lahan pertanian di kawasan Danau Dusun Besar yang menggambarkan seolah-olah luas sawah masih seluas 700 hektar walaupun telah terjadi alih fungsi. Selain itu pengendalian ruang melalui perizinan dan penegakan hukum yang seharusnya dapat berjalan efektif ternyata belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti adanya izin usaha dan izin bangunan yang ada dikawasan Danau Dusun Besar walaupun secara kelembagaan dinas Tata kota dan Pengawasan Bangunan tidak pernah mengakui secara kelembagaan dan menyatakan bahwa apabila ada izin yang dikeluarkan oleh dinas maka itu dilakukan oleh oknum perizinan sehingga izin mendirikan bangunan yang keluar adalah illegal dan oknum yang melakukan hanya diberi sanksi ringan seperti dimutasikan ke dinas atau instansi yang lain. Dari pemaparan dan penjelasan hasil penelitian diatas, maka motif ekonomi yang sangat dominan terasa terutama oleh aktor alih fungsi lahan sawah secara langsung yaitu pemilik sawah awal dan pembeli sawah yang mengalih fungsikan lahan sawahnya. Sedangkan motif kepentingan aktor secara tidak langsung mempunyai peran secara tidak langsung baik dalam Perecanaan ruang yang terjadi kelalaian tentang ketepatan waktu penetapan Perda RT/RW, dan adanya inkonsistensi terhadap peraturan yang ada yang berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu dengan demikian peneliti melihat adanya indikasi kepentingan oleh aktor secara tidak langsung yaitu adanya politik administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kota Bengkulu.
KESIMPULAN Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motif Kepentingan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar, didominasi oleh kepentingan ekonomi baik aktor pemilik sawah awal (petani) pembeli sawah (pemilik modal), sedangkan secara tidak langsung alih fungsi lahan di kawasan danau dusun besar lebih kepada dinamika politik administrasi di kota Bengkulu. Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut: Pertama. Agar dilakukan pengembalian fungsi kawasan lahan pangan berkelanjutan di kawasan danau dusun besar oleh berbagai pihak yang berwenang dan berkepentingan. Kedua. Agar adanya PERDA tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai turunan dari UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketiga. Agar semua pihak bisa melaksanakan kewenangannya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal.
DAFTAR PUSTAKA Ahab, Peter Heyn. 2009. “Penataan Ruang dan Implikasinya terhadap Peningkatan Ekonomi masyarakat di Kecamatan Kupang Timur”. Tesis Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta. Prodi Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada. Catur, TB., Purwanto, J., Uchyani, R., F dan Susi, W.A. 2010. Dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian Terhadap ketersediaan beras di kabupaten klaten Provinsi jawa tengah. J.Caraka Tani Vol. 25 (1):38-42. Ernawi S, Imam. 2008. “Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum”. Jakarta. Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Laporan Tahunan Penggunaan Lahan Dinas Pertanian & Peternakan kota Bengkulu 2006-2010. Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 1992. “Analisa Data Kualitatif ”. (Terjemahan Tjetjep Rohidi). Jakarta. UI Press. Rakyat Bengkulu, 8 Oktober 2010. Suputra, D.W.A., Ambarawati, I.G.A.A., Tenaya, I.M.N. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Alih fungsi lahan. Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. EJournal Agribisnis dan Agrowisata Vol 1 (1):61-68. Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
