ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

JURNAL KAJIAN BISNIS VOL. 22, NO. 1, 2014, 38 - 46

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL Papang Permadi Prasetyo Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha, email: [email protected] Ariyadi Rimawan Alumnus Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Abstract Local tax is one of the main source of funding for supporting local government and development. The percentage of tax realization growth in BPS (Statistic Department) which is managed by the local government of Gunung Kidul District shows fluctuating data and sometimes going up and down. Local tax is a source of local income which contributes much to the original income of the local government. The aim of this research is to analyze the growth rate of local tax and to measure the contribution of local tax on PAD (Original Local Income) as long as 6 years, which is from 2006 to 2012. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis. The result of this research shows that the local tax growth and its contribution on PAD in Gunung Kidul District is in moderate level and can be improved. Keyword : Tax, growth, contribution, and PAD (Original Local Income).

PENDAHULUAN Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah bukanlah jenis pajak baru tetapi sudah lama ada di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang cukup potensial dalam menghasilkan pajak. Sektor usaha yang menonjol di DIY terkait dengan pemasukan pajak adalah perdagangan, penunjang pariwisata, industri makanan dan minuman serta jasa. Pembangunan daerah perlu didorong agar berjalan seiring dengan pembangunan nasional yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. DIY merupakan daerah yang terkenal sebagai kota pelajar, kota wisata, kota budaya, kota gudeg dan lain-lain.

38

Setiap tahun, banyak sekali orang-orang dari berbagai kota maupun dari luarnegeri yang datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan, kunjungan wisata, maupun untuk bekerja. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang memiliki daerah terluas dibandingkan kabupaten lainnya di DIY. Dengan luasnya daerah Kabupaten Gunungkidul, seharusnya banyak sekali potensi-potensi pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang bisa digali secara optimal. Menurut data BPS persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul terlihat fluktuatif dan terkadang terlihat naik turun.

JURNAL KAJIAN BISNIS Vol. 22 No. 1 JANUARI 2014

PAPANG PERMADI PRASETYO & ARIYADI RIMAWAN

Sempat menanjak di tahun 2007 dengan 51%, tapi pada tahun 2008 menurun drastis 7,5%. Terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak daerah mengalami naik turun pertumbuhan dari tahun ke tahun bahkan mencapai penurunan 10% di tahun anggaran 2010. Namun mulai membaik di dua tahun berikutnya yaitu 2011 dan 2012 sama-sama mencapai 32%. Gunungkidul memiliki wilayah yang cukup banyak berpotensi sebagai potensi pajaknya tetapi hal itu kurang dapat dimaksimalkan. Pajak daerah di daerah gunung kidul merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang relatif besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul selama 6 tahun? 2. Berapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis laju pertumbuhan Pajak Daerah selama 6 tahun, yaitu tahun 20062012 2. Untuk mengukur kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

TINJAUAN TEORITIS Pajak Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerrend (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

-JU

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2004 : 2). Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini memungut pajak dari orang pribadi yang tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. b. Asas sumber, yaitu memungut pajak dari orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumbersumber yang berada di negara itu. c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle) yaitu memungut pajak dari status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Mardiasmo (2011) menjelaskan secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klarifikasi sebagai berikut: (1) Menurut golongannya yaitu pajak langsung dan tidak langsung, (2) Menurut sifatnya yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif, dan (3) Menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2008:12) subjek pajak dan wajib pajak daerah, yaitu: a. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.


39

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Otonomi Daerah dan Penerimaan Daerah Sutedi (2009) menjelaskan bahwa otonomi daerah secara istilah merupakan wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Sekalipun otonomi daerah diberlakukan, pemerintahan pusat tetap memberikan dana kepada setiap daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga dana yang diberikan pemerintah pusat akan dikelola, dan digabungkan dengan dana pungutan dari daerah yang disebut Penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang termasuk Pendapatan Asli Daerah yaitu (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (d) Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang

40

memberikan kontribusi yang relatif besar dalam Pendapatan Asli Daerah.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Menurut Nawawi (1985) metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang berupa Laju Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran dan realisasi pajak daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2006-2012. Datadata yang diperlukan tersebut diperoleh peneliti dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode Pengolahan Dan Analisis Data Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat di interpretasikan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian. Analisis Laju pertumbuhan Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan pajak daerah selama 6 tahun dalam persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak daerah pada tahun



tertentu dibandingkan dengan realisasi jumlah pajak daerah pada tahun sebelumnya. Rumus menurut (Nugroho Budi Yuwono, 1993, hal. 223):

Tabel 1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Kidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 – 2012 No.

Tahun

Nilai (Jutaan Rp.)

Pertumbuhan (%)

1

2006

2.830.582

3,82

2

2007

2.941.288

3,91

3

2008

3.070.298

4,38

4

2009

3.199.315

4,20

5

2010

3.330.079

4,12

= Pertumbuhan Pajak Daerah pertahun

6

2011

3.474.288

4,33

Yt = Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang sah pada tahun tertentu

7

2012

3.642.562

4,84

Analisis Laju pertumbuhan Pajak Daerah: Yt - Yt-1 Y = —————— X 100% Yt-1 Y

Yt-1 = Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang sah pada tahun sebelumnya

Analisis Kontribusi Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul. Adapun rumus yang dapat digunakan yaitu:

Realisasi Pajak Daerah Analisis Kontribusi = ------------------------------- X 100% Realisasi PAD

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul. Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di suatu daerah yang ditunjukkan dari perhitungan PDRB. Adapun perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

-JU

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta 2014 Tabel 2 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Kidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2012 No.

Tahun

Nilai PDRB (Jutaan Rp.)

Nilai PDRB Perkapita (Rp.)

1

2006

4.390.868

6.245.138

2

2007

4.872.123

7.110.408

3

2008

5.502.208

5.502.208

4

2009

5.987.782

8.701.236

5

2010

6.624.572

9.808.630

6

2011

7.250.682

10.694.252

7

2012

7.962.605

10.628.655

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta 2014

Dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan adanya pertumbuhan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar 3,82%, berturut-turut naik menjadi 3,91% pada tahun 2007 dan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2008 sebesar 4,38%. Namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 menurun dan hanya mencapai sebesar 4,20% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 juga mengalami penurunan dari tahun 2009 yaitu mencapai 4,12%. Di tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 4,33% dan paling menanjak di tahun 2012 yaitu sebesar 4,84% yang berarti lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahuntahun sebelumnya Sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertanian, kemudian disusul oleh sektor jasa Sektor lain yang cukup pesat pertumbuhannya adalah sektor


41


perdagangan, hotel dan restoran. Sekalipun terdapat penurunan PDRB Perkapita di tahun 2008 Kabupaten Gunung Kidul dapat menaikkan PDRB Perkapita di tahun 2009 secara signifikan.

Realisasi APBD & PADK Kabupaten Gunung Kidul Realisasi APBD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2006-2012 disajikan pada tabel 3. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2006-2012 disajiskana pada tabel 4.

Dalam kurun waktu 7 tahun Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menerapkan kebijakan surplus 6 kali dan kebijakan defisit 1 kali, sehingga secara umum penetapan kebijakan anggaran cukup berimbang. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, surplus/defisit APBD dihitung dengan menggunakan formula : Surplus/Defisit = Pendapatan – Belanja Dari data di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tidak pernah melanggar ketentuan batas maksimal defisit, sesuai dengan Peraturan Menteri

Tabel 3 Realisasi APBD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2006-2012 TAHUN

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

% S/D

Surplus/Defisit

dari PD

2006

578.611.171.307,33

503.624.606.065,3

74.986.565.242,03

12,9

2007

727.707.330.673.50

575683751392,34

152.023.579.281,16

20,8

2008

688.258.856.594,74

717.302.227.232,29 (29.043.370.637,55)

(4,2)

2009

711.953.527.994,11

694.325.519.861,52

17.628.008.132,48

2,4

2010

798.228.365.175,92

765.190.186.921,71

33.038.178.254,21

4,1

2011

965.826.232.915,18

938.850.017.617,72

26.976.215.297,46

2,7

2012

1.076.501.995.407,09

1.073.158.313.435,78

3.343.681.971,31

3,1

Sumber : Data BPS Kota Yogyakarta 2014

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2006-2012 Tahun

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Perusda/ HPKDYD

Lain-lain PADYS

Jumlah Total Pendapatan Asli Daerah

1

2

3

4

5

6 = 2+3+4+5

2006

3.389.990.508

18.327.422.191

1.608.249.564,82

6.475.373.984,85

29.801.036.248,67

2007

5.105.382.324

15.093.480.315

2.401.288.012,56

6.278.205.894,59

28.878.356.546,15

2008

5.489.806.439

17.270.848.448

2.709.220.759,13

7.437.739.049,84

32.907.614.695,97

2009

6.875.766.083

21.690.642.795,5

5.200.730.811,18

4.688.266.482,43

38.455.406.172,11

2010

6.176.567.554

25.071.279.924,5

4.731.632.593,33

6.542.041.140,09

42.521.521.211,92

2011

8.129.852.163

11.384.304.859

4.259.232.514,51

30.689.029.235,67

54.462.418.771,18

2012

10.728.490.356

19.667.336.377

5.329.404.405,12

31.325.550.754,97

67.050.781.893,09

Sumber : Data BPS kota Yogyakarta 2014

42



Keuangan No. 72 Tahun 2006 pasal 4. yaitu sebesar 5% dari total pendapatan. Sehingga pemerintah daerah akan memenuhi kriteria apabila APBDnya surplus atau apabila defisit tidak melebihi 5% dari total pendapatan. Sehingga kategori melanggar peraturan apabila pemerintah daerah mengalami defisit melebihi 5% dari total pendapatan.

Analisis Laju pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut sesuai dengan Perda dalam APBD dan bemberlakuan dua jenis peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu Kepmendagri 29 Tahun 2002 dan Permendagri 13 Tahun 2006, yang secara langsung mempengaruhi jenis pajak daerah yang dapat ditarik oleh suatu pemerintah daerah. Selain itu, faktor krisis ekonomi serta potensi yang fluktuatif juga menyebabkan hal ini terjadi di Kabupaten Gunung Kidul.

Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun anggaran 2006-2012 disajikan pada tabel 5. Tabel 5 Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun anggaran 2006-2012 (dalam rupiah) Tahun

Pajak Daerah

PAD

Laju pertumbuhan

2006

3.389.990.508

29.801.036.248,67

-

2007

5.105.382.324

28.878.356.546,15

51 %

2008

5.489.806.439

32.907.614.695,97

7,5 %

2009

6.875.766.083

38.455.406.172,11

25 %

2010

6.176.567.554

42.521.521.211,92

(10) %

2011

8.129.852.163

54.462.418.771,18

32 %

2012

10.728.490.356

67.050.781.893,09

32 %

Rata-rata

23 %

Sumber : Data diolah

Dari rumus Analisis Laju pertumbuhan Pajak Daerah yang digunakan maka memperoleh hasil kolom bagian paling kanan pada tabel. Dari Tabel diatas diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 23% dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD yang relatif stabil 15,61% dari tahun ke tahun. Namun jika dicermati lebih lanjut, maka persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul terlihat fluktuatif dan terkadang terlihat naik turun. Fluktuasi pertumbuhan ini sangat terkait erat dengan kurang mampunya pemerintah daerah memprediksi anggaran akan terjadi defisit, sehingga kurang mampu menggunakan sumber-

-JU

Analisis Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Diberlakukan UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas, untuk lebih leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah, sepanjang tidak. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunung Kidul dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil perhitungan tersebut telah ditulis dikolom paling kanan pada tabel 6.


43


Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun anggaran 2006-2012

Tahun Pajak Daerah

PAD

Kontribusi pajak terhadap PAD

2006

3.389.990.508

29.801.036.248,67

11,3 %

2007

5.105.382.324

28.878.356.546,15

17,6 %

2008

5.489.806.439

32.907.614.695,97

16,6 %

2009

6.875.766.083

38.455.406.172,11

17,8 %

2010

6.176.567.554

42.521.521.211,92

14,5 %

2011

8.129.852.163

54.462.418.771,18

14,9 %

2012

10.728.490.356

67.050.781.893,09

16,6 %

Rata-rata

Terlihat dari tabel di atas bahwa persentase kontribusi pajak daerah mengalami naik turun pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini dirasa cukup memuaskan namun seharusnya bisa lebih ditingkatkan lebih lagi dari sisi kontribusinya, mengingat potensi sumber daya alam Kabupaten Gunung Kidul. Selama kurun waktu tahun anggaran 20062012, Pemda Kabupaten Gunung Kidul telah memberlakukan beragam jenis pajak daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah daerah beserta DPRD dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah menetapkan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul cukup memuaskan. Namun Kontribusi pajak dalam PAD di KAbupaten Gunung Kidul masih dibilang sedikit. Karena belum mencapai 25 % dari PAD kabupaten Gunung Kidul

SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan Analisis pertumbuhan pajak daerah dan Kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak dalam PAD di

44

15,61%

Kabupaten Gunung Kidul masih dalam kondisi moderat dan masih bisa diupayakan peningkatannya. Identifikasi kendala dalam meningkatkan PAD secara umum diantaranya : a. Belum tergalinya potensi sumber-sumber pendapatan daerah b. Potensi riil pendapatan daerah belum dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah c. Terbatasnya sarana dan prasarana mobilitas operasional Adapun solusi dalam penyelesaian atas permasalahan dimaksud, diantaranya adalah : a. Pengembangan usaha daerah melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dengan menambah permodalan maupun mengupayakan informasi melalui berbagai sumber pendanaan dari pemerintah b. Ektensif ikasi dan intensif ikasi dan diversifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan c. Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif d. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah



e. Peninjauan terhadap berbagai peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat

2. Pendayagunaan potensi SDM dan SDA dalam rangka peningkatan PAD. 3. Pendayagunaan SDA dan SDM untuk memasarkan daerah. 4. Peningkatan profesionalisme layanan publik.

Rekomendasi Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut :

5. Pembangunan infrastruktur pendukung investasi.

1. Peningkatan kegiatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan pengembangan jaringan distribusinya.

DAFTAR PUSTAKA ________,Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Acmad Tjahjono dan Muhammad Fachri Husein, (2005), Perpajakan, Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Agus Rahmanto (2007), Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004, Ekonomi : Universitas Negeri Semarang. Arif, Bachtiar dan Muchlis, Iskandar, (2002), Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat. Azhari, A. Samudra (2005), Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi, Jakarta : Hecca Publishing. Budiyuwono Nugroho (1993), Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan Aplikasi dan Terapan, Cetakan I, Yogyakarta: Andi Offset.

Eno Suhendi (2008), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005”, Skripsi Fakultas Ekonomi : Universitas Islam Indonesia. http://www.gunungkidulkab.go.id Mardiasmo (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM Mardiasmo (2011), Perpajakan, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta Nawawi Hadari,(1985), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 tentang Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogyakarta

Davey, K.J.(1988), Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Jakarta:UI-Press.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. (2010). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, Gunungkidul.

Davey, Nick (1989), Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanulah, Jakarta : UI Press.

Saragih, Juli Panglima (2003), Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Devas, K.J. (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta. UI Press.

Republik Indonesia (1997), Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1997, “Tentang Pajak dan Retribusi Daerah”, Departemen Dalam Negeri , Jakarta.

-JU


45


Resmi, Siti, (2008) Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi keempat, Jakarta : Salemba Empat.

UU Drt No. 11/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan UU Drt No. 12/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

Siahaan Marihot (2005), Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT. Raja Graf indo Persada.

UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Soemitro, Rochmat (1990), Azas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco. Sudarsono, Hardjosoekanto (1994), Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sumitro, Djojohadikusumo (1987), Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan, Jakarta: LP3ES.

Utomo, S.Dwiarso, Yulita Setiawanta dan Agung Yulianto (2011), Perpajakan: Aplikasi dan Terapan, Yogyakarta:Andi Offset.

I,

Wirawan Ilyas dan Waluyo (2003). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

46

Cetakan


ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Recommend Documents