ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHATANI JAGUNG DAN PADI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROPINSI SULAWESI UTARA
ZULKIFLI MANTAU
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
SURAT PERNYATAAN
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul:
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHATANI JAGUNG DAN PADI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROPINSI SULAWESI UTARA
merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri dengan bimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan sumbernya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, Agustus 2009
Zulkifli Mantau NRP. H353070191
ABSTRACT
ZULKIFLI MANTAU. The Analysis of Comparative and Competitive Advantages of Maize and Paddy Farming in Kabupaten Bolaang Mongondow, North Sulawesi Province (HARIANTO as a Chairman and NUNUNG NURYARTONO as a Member of the Advisory Committee). The aims of this research are : (1) to analyze the profitability of maize and paddy farming in Kabupaten Bolaang Mongondow, (2) to analyze the comparative and competitive advantages of maize and paddy farming in Kabupaten Bolaang Mongondow, (3) to analyze the impact of government policy on competitiveness of maize and paddy farming in Kabupaten Bolaang Mongondow, (4) to analyze the price changed sensitivity of input, output and wage of labor on comparative and competitive advantages of maize farming in Kabupaten Bolaang Mongondow. The analysis method use a Policy Analysis Matrix (PAM). The PAM results showed that private and social profitability of maize farming are Rp. 218 926 and Rp. 3 045 938. Private Cost Ratio of maize and paddy farming were 0.97 and 0.69. Domestic Resources Cost Ratio of maize and paddy farming were 0.65 and 0.68. Based on the results of Output Transfer and Nominal Protection Coefficient on Output can be indicated that output price in domestic market was lower than output price in international market. Based on the results of Input Transfer and Nominal Coefficient on Input can be indicated that there’s subsidy policy impact in input price of maize farming. In additional, factor transfer result indicated that there’s tax policy impact in domestic factors. The result of Effective Protection Coefficient of maize (0.80) indicates that there’s low protection of maize product in Bolmong. Net Transfer result was negative. The profitability rates of maize farming just only 7 percent in private price. Subsidy Ratio to Producers was negative. It means that there’s a high budget of production budget of maize farming, especially in private factor. Finally, based on sensitivity analysis can be shown that the ninth scenario (fertilizer price decreased 10 percent and output price increased 30 percent) was the best scenario with result of private and social profitabilities, PCR and DRCR are Rp. 3 027 171/ year and Rp. 6 849 398/ year, 0.69 and 0.46. Keywords : comparative and competitive advantages, maize and paddy farming, Policy Analysis Matrix
RINGKASAN
ZULKIFLI MANTAU. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara (HARIANTO sebagai Ketua, dan NUNUNG NURYARTONO sebagai Anggota Komisi Pembimbing). Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada jagung pada tahun 2007 setelah pencanangan kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada tahun 2005. Selanjutnya pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Utara menyambut RPPK 2005 tersebut dengan meluncurkan Crash Program Agribisnis, dimana ditetapkan beberapa komoditas pertanian dan perikanan yang menjadi prioritas utama untuk ditumbuh kembangkan yaitu jagung, rumput laut dan VCO (Virgin Coconut Oil). Mengacu dari strategi kedua kebijakan RPPK yaitu peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian produksi dan distribusi PPK melalui praktek usaha pertanian yang baik (good agriculture practice), maka perlu dilakukan penelitian dan atau kajian mengenai aspek daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) khususnya komoditi jagung di Bolaang Mongondow yang merupakan sentra jagung di Sulawesi Utara selain juga terkenal sebagai lumbung berasnya Sulawesi Utara, agar dapat dirumuskan suatu kebijakan yang sesuai (langkah-langkah intervensi) untuk pengembangan komoditas unggulan tersebut, dimana sasaran akhirnya tidak terlepas dari faktor peningkatan produksi dan kesejahteraan petani (berhubungan dengan strategi pertama yaitu pengurangan kemiskinan dan kegureman petani). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis aspek profitabilitas usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow, (2) menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow, (3) menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing usahatani jagung dan padi di Bolaang Mongondow, dan (4) menganalisis sensitivitas perubahan harga input, output dan upah tenaga kerja terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung di Bolaang Mongondow. Metode analisis menggunakan Policy Anylisis Matrix (PAM). Dengan PAM dapat diketahui nilai profitabilitas privat dan sosial, Private Cost Ratio (PCR) untuk rasio keunggulan kompetitif, Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) untuk rasio keunggulan komparatif dan aspek divergensi atau dampak kebijakan yang terdiri dari Output Transfer (OT), Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO), Input Transfer (IT), Nominal Coefficient on Input (NPCI), Factor Transfer (FT), Effective Protection Coefficient (EPC), Profitability Coefficient (PC) dan Surplus Ratio to Producer (SRP). Dari 100 orang petani responden diperoleh hasil usia rata-rata sebesar 45 tahun dengan pendidikan terakhir umumnya sekolah dasar (49 persen). Petani responden di lima kecamatan lokasi penelitian (Poigar, Bolaang, Bolaang Timur, Lolayan dan Lolak) semuanya bermata pencaharian utama dari kegiatan usahatani, baik tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan. Sebagian besar petani merupakan pemilik lahan, hanya satu kecamatan saja yang keseluruhan
petaninya tidak memiliki lahan atau hanya menggarap (HGU) yaitu di Kecamatan Lolak (Desa Lolak II). Hasil analisis PAM menunjukkan profitabilitas privat usahatani jagung dan padi masing-masing sebesar Rp. 218 926 dan Rp. 3 870 106 dengan RC-ratio sebesar 1.02 dan 1.39, sedangkan provitabilitas sosial masing-masing sebesar Rp. 3 045 938 dan Rp. 3 446 567 per dua musim tanam dengan RC-ratio sebesar 1.33 untuk jagung dan 1.37 untuk padi. Berdasarkan nilai PCR dapat dikemukakan bahwa usahatani jagung memerlukan 0.97 satuan untuk dapat bersaing dengan usahatani padi yang hanya memerlukan tambahan biaya faktor domestik pada harga privat sebesar 0.69 satuan. Nilai DRCR usahatani jagung menunjukkan bahwa setiap US $ 1.00 yang dibutuhkan untuk mengimpor produk tersebut, hanya membutuhkan biaya domestik sebesar US $ 0.65, artinya untuk memenuhi kebutuhan domestik, maka komoditas jagung sebaiknya di produksi sendiri di Bolaang Mongondow dan tidak perlu didatangkan atau diimpor dari daerah atau negara lain. Demikian halnya dengan usahatani padi yang memiliki nilai DRCR sebesar 0.68. Sehingga dapat dikemukakan bahwa kedua komoditas tersebut lebih menguntungkan diproduksi di dalam Kabupaten Bolaang Mongondow daripada mengimpornya. Selanjutnya berdasarkan analisis dampak kebijakan dalam Tabel PAM diperoleh hasil untuk usahatani jagung nilai OT negatif (Rp. -3 016 041.83) dengan NPCO 0.75 sedangkan usahatani padi nilai OT positif (Rp. 944 028.37) dengan NPCO 1.07. Hasil ini menunjukkan harga domestik jagung lebih rendah dari harga internasionalnya sebaliknya harga domestik padi (beras) lebih tinggi dari harga internasionalnya, yang mengindikasikan adanya kebijakan disinsentif terhadap output jagung (pajak komoditas). Hasil IT baik usahatani jagung maupun padi sama-sama negatif, yaitu Rp. -1 219 818.82 dan Rp. -785 522.96 dengan NPCI masing-masing 0.64 dan 0.62. Hasil ini menunjukkan secara implisit adanya subsidi terhadap faktor input yang besarannya 64 persen untuk jagung dan 62 persen untuk padi. Sebaliknya hasil FT yang positif, yaitu Rp. 1 030 788.26 untuk jagung dan Rp. 1 306 012.31 untuk padi menunjukkan adanya subsidi sebesar nilai-nilai tersebut terhadap faktor domestik masing-masing usahatani. Nilai EPC untuk jagung lebih kecil dari satu (0.80) sedangkan padi lebih besar dari satu (1.16) yang menunjukkan adanya kebijakan proteksi terhadap komoditi padi (beras). Nilai NT dan SRP usahatani jagung yang negatif menunjukkan adanya pengurangan surplus produsen (petani) dan tingginya biaya produksi, dengan rasio keuntungan pada harga privat hanya sebesar 7 persen (PC). Berdasarkan analisis sensitivitas maka kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah pada usahatani jagung di Bolaang Mongondow adalah dengan menurunkan harga pupuk sebesar 10 persen dan menaikkan harga output sebesar 30 persen (skenario ke-9). Kata kunci :
keunggulan komparatif dan kompetitif, Policy Analysis Matrix, usahatani jagung dan padi
© Hak cipta milik IPB, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHATANI JAGUNG DAN PADI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROPINSI SULAWESI UTARA
ZULKIFLI MANTAU
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
Penguji Luar Komisi: Dr. Ir. Heny K.S. Daryanto, M.Ec
Judul Tesis
:
Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara
Nama Mahasiswa
:
Zulkifli Mantau
Nomor Pokok
:
H353070191
Mayor
:
Ilmu Ekonomi Pertanian
Menyetujui, 1. Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Harianto, MS Ketua
Dr. Ir. Nunung Nuryartono, MS Anggota
Mengetahui,
2.
Koordinator Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian
Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA
Tanggal Ujian Tesis : 13 Juli 2009
3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Prof. Dr. Ir. Khairil A.Notodiputro, MS
Tanggal Lulus: 4 September 2009
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rakhmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis Program Magister Sains ini dapat terselesaikan. Tesis ini mengkaji dan mengulas mengenai aspek-aspek daya saing serta kebijakan bagi usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara. Dengan selesainya tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr.Ir. Harianto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr.Ir. Nunung Nuryartono, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan arahan, saran serta pemikirannya dari awal penulisan proposal sampai dengan penyelesaian tesis ini. Terima kasih yang sama penulis sampaikan pula kepada Dr.Ir. Heny K.S. Daryanto, M.Ec selaku penguji luar komisi. Banyak terima kasih penulis sampaikan juga kepada : 1. Kepala Badan Litbang Pertanian – Deptan serta Kepala BPTP Sulawesi Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan S-2 di IPB. 2. Prof.Dr.Ir. Bonar M. Sinaga, MA selaku Koordinator serta seluruh staf dosen dan pegawai Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian SPS – IPB (mba Rubi, mba Yani, mba Aam, Ibu Kokom, Pak Husen) yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, wawasan kepada penulis selama kuliah di EPN - IPB. 3. Para Penyuluh Pertanian Lapangan, Ketua GAPOKTAN, Kepala Desa dan petani responden di Desa Poigar, Bolaang, Langagon, Lolayan dan Lolak II yang telah banyak membantu penulis memperoleh data dan informasi selama penelitian lapang berlangsung.
4. Saudara Aryanto, SPt dan Ben Kumontoi yang telah membantu penulis saat pengambilan data lapang. 5. Para staf di dinas pertanian, dinas perdagangan propinsi dan kabupaten, bea cukai Pelabuhan Bitung dan Gorontalo, Pelindo Bitung, BPS Propinsi, Direktorat Bina Pasar Departemen Perdagangan, yang telah banyak membantu dalam penyediaan dan penelusuran data-data. 6. Teman-teman EPN angkatan 2007 : Adhi Setyanto, Ferryanto W.K, Narta, M.Suryadi, Ambar Kurniawan, Roni Afrizal, Desi Aryani, Dian Hafizah, Wanti Fitrianti, Asri, Wiwik Hidayati, atas bantuan dan dorongan semangatnya. 7. Teman-teman peneliti, penyuluh serta staf administrasi di BPTP Sulut atas segala bantuan yang diberikan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Papi Abdullah Mantau (Alm) dan yang teristimewa untuk Mami tercinta Hj. Kartin Ali atas doa, dukungan dan perhatiannya. Kepada Istri terkasih Salmah Tirajoh serta dua permata hati Zahra dan Raya yang telah dengan sabar menanti dan mendoakan penulis. Kepada Kakak-kakakku Abdul Halim dan Mercy atas doa dan dukungannya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan penelitian di Indonesia.
Bogor, Agustus 2009
Zulkifli Mantau
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Manado pada tanggal 6 Juni 1974 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Drs.Abdullah Mantau (Alm) dengan Ir.Hj.Kartin Ali. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SD Laboratorium IKIP Negeri Manado pada tahun 1986, kemudian pendidikan menengah di SMP Laboratorium IKIP Negeri Manado pada tahun 1989 dan SMA Negeri 7 Manado pada tahun 1992. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar sarjana pada tahun 1997. Penulis bekerja sebagai staf peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara sejak April 1998. Pada tahun 2007 memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan S-2 pada Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor melalui beasiswa dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia.
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ....................................................................... ............ xiv DAFTAR GAMBAR ................................................................. ............ xvi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................... ............ xvii I.
PENDAHULUAN .................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang ...........................................................................
1
1.2.
Perumusan Masalah ...................................................................
5
1.3.
Tujuan Penelitian ......................................................................
6
1.4.
Manfaat Penelitian ....................................................................
7
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian ...........................................................
7
1.6.
Keterbatasan Penelitian ..............................................................
8
TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................
9
2.1.
Teori Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ..........................
9
2.2.
Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .....
15
2.3.
Penelitian Terdahulu ..................................................................
18
III. KERANGKA PEMIKIRAN ..................................................................
22
II.
3.1.
Kerangka Pemikiran Analisis ....................................................
22
3.2.
Policy Analysis Matrix ...............................................................
25
IV. METODOLOGI PENELITIAN ............................................................
28
4.1.
Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................................
28
4.2.
Data dan Sumber Data ...............................................................
28
4.3.
Prosedur Penelitian dan Metode Pengambilan Contoh ...............
30
4.4.
Metode Analisis .........................................................................
32
4.5.
Metode Penentuan Harga Bayangan ...........................................
38
4.5.1. Harga Bayangan Output ..................................................
39
4.5.2. Harga Bayangan Lahan ..................................................
39
4.5.3. Harga Bayangan Sarana Produksi dan Peralatan ............
40
4.5.4. Harga Bayangan Tenaga Kerja .......................................
41
4.5.5. Harga Bayangan Suku Bunga Modal ..............................
42
4.5.6. Harga Bayangan Nilai Tukar Rupiah ..............................
42
Analisis Sensitivitas ...................................................................
43
HASIL DAN PEMBAHASAN ..............................................................
47
5.1.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...........................................
47
5.2.
Karakteristik Petani Responden ..................................................
49
5.3.
Struktur Pendapatan Petani dan Kepemilikan Lahan ..................
53
5.4.
Justifikasi Harga Bayangan .........................................................
56
5.4.1. Harga Bayangan Output ..................................................
57
5.4.2. Harga Bayangan Lahan ..................................................
58
5.4.3. Harga Bayangan Sarana Produksi dan Peralatan ...........
58
5.4.4. Harga Bayangan Tenaga Kerja ......................................
61
5.4.5. Harga Bayangan Suku Bunga Modal .............................
63
5.4.6. Harga Bayangan Nilai Tukar Rupiah .............................
63
5.5.
Profitabilitas Privat dan Sosial ....................................................
64
5.6.
Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ...................................
69
5.7.
Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah ....................................
73
5.7.1. Kebijakan Output ............................................................
74
5.7.2. Kebijakan Input ...............................................................
78
5.7.3. Kebijakan Input-Output .................................................
85
Analisis Sensitivitas ...................................................................
88
VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ................................
92
4.6. V.
5.8.
6.1.
Kesimpulan ................................................................................
92
6.2.
Implikasi Kebijakan ...................................................................
93
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................
95
LAMPIRAN ........................ ................................................................... 100
xiii
DAFTAR TABEL
Nomor 1.
Halaman
Perkembangan Produksi dan Luas Tanaman Padi dan Jagung di Sulawesi Utara Tahun 2003 – 2005....................................................
21
2.
Policy Analysis Matrix............................................................................
27
3.
Persentase Kenaikan Harga Jagung kurun waktu Tahun 1991 – 2006...
46
4.
Curah Hujan selang Tahun 2004 – 2008 ................................................
47
5.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Lapangan Usaha Tahun 2007 ............
48
6.
Luas Tanam Usahatani Tanaman Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007 .........................................................
49
7.
Karakteristik Usia Petani Responden ....................................................
50
8.
Karakteristik Pendidikan Terakhir Petani Responden ...........................
51
9.
Status dan Peranan Anggota Keluarga .................................................
53
10.
Sebaran Petani Responden Menurut Luas Lahan Garapan Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 .....
54
11.
Struktur Pendapatan Rumah tangga Tani Responden ...........................
55
12.
Rekap Harga Sewa Lahan Rata-Rata di Lokasi Penelitian ....................
58
13.
Rekap Harga Privat dan Sosial Sarana Produksi Usahatani Jagung di Lokasi Penelitian ...............................................................................
60
Rekap Harga Privat dan Sosial Upah Tenaga Kerja Tidak Terampil Usahatani Jagung ...................................................................
62
Hasil Analisis Policy Analysis Matrix Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow .......................................................
66
Hasil Perhitungan Privat Cost Ratio dan Domestic Resource Cost Ratio Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow ...........
69
Output Transfer dan Nominal Protection Coeficient on Output Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow ..........
74
14.
15.
16.
17.
xiv
18.
Retribusi Distribusi Komoditi Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 ...................................
76
19.
Input Transfer, Nominal Protection Coeficient Input dan Factor Transfer Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow ........... 79
20.
Rata-Rata Harga Beli Pupuk “Bersubsidi” pada Lima Lokasi Penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow .....................................
80
Effective Protection Coefficient, Net Transfer, Profitability Coeficient dan Susidy Ratio to Producers Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow .......................................................
85
Analisis Sensitivitas Usahatani Jagung di Bolaang Mongondow .........
89
21.
22.
xv
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1.
Dua Belas Pilar Competitiveness ...........................................................
14
2.
Tahapan-Tahapan dalam Membangun Competitiveness ........................
14
3.
Hubungan Tingkat Pendidikan Petani dengan Jenis Usahatani ...........
52
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Halaman
1.
Peta Lokasi Penelitian ........................................................................ 101
2.
Rekap Pendapatan Rata-Rata Rumah tangga Tani Responden di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 ................................ 102
3.
Analisis Finansial dan Ekonomi Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 ...................................................... 103
4.
Analisis Finansial dan Ekonomi Usahatani Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 ...................................................... 105
5.
Koefisien PAM Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow .......................................................................... 107
6.
Koefisien PAM Usahatani Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow .......................................................................... 108
7.
Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Unggulan Sulawesi Utara Tahun 2002 - 2007 ..................................................... 109
8.
Pola Tanam Usahatani Jagung dan Padi secara Umum di Lokasi Penelitian ............................................................................................ 110
xvii
I.
1.1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Sampai kurun waktu 1976 Indonesia masih termasuk salah satu negara
pengekspor jagung (net exporter), namun situasi ini secara drastis berubah setelah kurun waktu tersebut, dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor (net importer) (Swastika, 2002; Nuryartono, 2005). Hal ini berkaitan erat dengan pola konsumsi yang lambat laun berubah, dimana jagung tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) namun juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri, khususnya pakan ternak (Nuryartono, 2005). Tercatat kebutuhan jagung nasional untuk bahan baku pakan ternak pada tahun 2005 saja sudah mencapai 4.5 juta ton dan diprediksi akan meningkat setiap tahunnya (WWF Indonesia, 2008). Sedangkan sampai akhir tahun 2007 kebutuhan jagung nasional secara keseluruhan sebesar 13.8 juta ton, dimana 13.2 juta ton merupakan produksi dalam negeri sementara 600 ribu ton diimpor dari negara lain. Adapun peningkatan permintaan terhadap komoditas jagung tersebut diperkirakan mencapai 2.40 persen per tahun (Antara News, 2007). Kebijakan swasembada beras selama ini menempatkan beras sebagai produk pangan utama di Indonesia, sementara jagung menjadi second commodity dalam tatanan produk pangan di Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan karena sejak era orde lama komoditi padi (dalam hal ini beras) telah memiliki peran strategis terutama menyangkut isu ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan stabilitas politik.
2
Kebijakan perberasan nasional kemudian dimantapkan dalam GBHN 1999 – 2004, yang mengatur landasan utama perumusan kebijakan perberasan nasional (Puslitbangtan, 2005). Selanjutnya kebijakan perberasan nasional semakin dipermantap dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2007 dan No.1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Dimana pada intinya mengatur mengenai: (1) harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah (kering panen dan kering giling), beras dan stabilisasi harga beras, (2) fasilitasi pupuk untuk usahatani padi, (3) penyaluran beras bersubsidi serta sasarannya, (4) masalah ekspor dan impor beras, dan (5) menyangkut koordinasi dan instruksi bagi kementrian dan departemen terkait serta pemerintah daerah. Selanjutnya jagung lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri baik untuk pakan ternak maupun bio-energi, daripada antisipasi ketahanan pangan. Sehingga aspek regulasi pun tidak semantap dan sekonsisten kebijakan perberasan. Alasan yang mendasari perubahan isu dari kepentingan pangan menjadi kepentingan industri pakan adalah semata-mata sebagai antisipasi dari perkembangan industri ternak Indonesia yang semakin pesat. Sebagai gambaran umum bahwa kapasitas produksi Perusahaan Makanan Ternak (PMT) di Indonesia, sekitar 6 908 000 ton per tahun. Apabila 50 persen berat bahan bakunya adalah jagung, berarti setiap tahun memerlukan pasokan hampir 3.5 juta ton. Dengan rata-rata produksi jagung hibrida 5 ton per ha dan 2 kali tanam per tahun, ini berarti untuk memenuhi kebutuhan PMT saja akan diperlukan lahan sekitar 350 000 ha per tahun (Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil Bank Indonesia, 2008).
3
Menurut Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia (GPMTI) proyeksi kebutuhan jagung untuk pakan ternak akan naik dari 3.5 juta ton per tahun menjadi 7 juta ton per tahun dalam kurun waktu tahun 2004 – 2010 (Departemen Perindustrian, 2004). Data FAO menunjukkan bahwa produksi jagung nasional pada tahun 2006 sebesar 11 610 646 ton dengan luas areal panen sebesar 3 346 427 ha (FAO, 2008). Sedangkan Produksi jagung Sulawesi Utara pada tahun 2006 menurut data BPS, sebesar 406 759 ton dengan luas areal panen sebesar 115 664 ha (Badan Pusat Statistik, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari produksi jagung nasional tersebut tersedot oleh kebutuhan pabrik pakan ternak, dan ini akan meningkat terus setiap tahunnya sesuai dengan proyeksi dari GPMTI. Sementara produksi jagung Sulawesi Utara hanya memberikan kontribusi sekitar 12 persen dari total kebutuhan jagung untuk pakan ternak. Seiring kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pada tahun 2005, pemerintah Indonesia kemudian memandang optimis akan perkembangan jagung ini dengan menargetkan swasembada jagung pada tahun 2007 (Nuryartono, 2005). Antisipasi ini dimungkinkan mengacu pada pertumbuhan produksi jagung lima tahun terakhir (2000-2004) yang besarnya 4.24 persen per tahun dan laju peningkatan kebutuhan yang besarnya 2.74 persen per tahun (Badan Litbang Pertanian, 2005 dalam Suryana, 2006). Target pemerintah ini tidak lepas dari kebijakan umum RPPK, dimana strategi kedua adalah peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian produksi dan distribusi PPK melalui praktek usaha pertanian yang baik (good agriculture practice) (Departemen Pertanian, 2005).
4
Selanjutnya pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Utara menyambut RPPK 2005 tersebut dengan meluncurkan Crash Program Agribisnis, dimana ditetapkan beberapa komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang menjadi prioritas utama untuk ditumbuhkembangkan yaitu jagung, rumput laut dan kelapa dalam bentuk Virgin Coconut Oil (VCO). Mengacu dari strategi kedua kebijakan RPPK tersebut (aspek daya saing komoditas unggulan), maka perlu dilakukan penelitian dan atau kajian mengenai aspek daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) khususnya komoditi jagung di Bolaang Mongondow yang merupakan salah satu wilayah sentra jagung di Sulawesi Utara selain juga terkenal sebagai “lumbung berasnya” Sulawesi Utara. Komoditas jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow sejak tahun 2006 mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Tahun 2005 tercatat produksi total jagung Bolmong sebesar 69 000 ton, meningkat menjadi 110 670 ton pada tahun 2006, selanjutnya naik menjadi 119 282 ton pada tahun 2007 dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 126 857 ton (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2006 dan 2008). Peningkatan produksi tersebut diikuti oleh peningkatan luas areal tanam, luas areal panen dan produktivitasnya. Pada tahun 2006 luas areal tanam, luas areal panen dan produktivitas jagung berturut-turut masih sebesar 38 692 ha, 36 835 ha dan 30.15 ton per ha. Kemudian meningkat pada tahun 2008 sebesar 38 813 ha, 37 839 ha dan 35.50 ton per ha (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2006 dan 2008). Bahkan pada tahun 2007 sebanyak 2000 ton jagung Bolmong telah diekspor ke Davao, Phillipina (Harian Komentar, 2 Juni 2007).
5
Peningkatan luas areal tanam, luas areal panen, produktivitas dan produksi jagung di Bolaang Mongondow selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi karena sejak dicanangkannya Crash Program Agribisnis Sulawesi Utara jagung dipacu dan diangkat menjadi komoditas unggulan, sehingga bisa lebih memiliki daya saing serta membuka peluang untuk ekspor (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2006 dan 2008).
1.2.
Perumusan Masalah Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekspor hasil pertanian
dapat dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu: (1) permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi kebijaksanaan pemerintah yang diambil selama ini, (2) permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat yang melekat pada komoditas pertanian, dan (3) permasalahan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perdagangan yang dilakukan oleh partner dagang. Permasalahan-permasalahan ini perlu diatasi dalam upaya pengembangan ekspor hasil pertanian guna meningkatkan penerimaan ekspor dengan melakukan reorientasi kebijaksanaan ekspor dan kebijaksanaan pembangunan pertanian (Dillon dan Suryana, 1990 dalam Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara, 2000). Di lain pihak, untuk mengembangkan komoditas ekspor pertanian perlu mempertimbangkan aspek keunggulan komparatif dan kompetitifnya, sehingga tercipta pewilayahan komoditas yang benar-benar mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan komoditi pertanian serta mampu menangkap peluang pasar.
6
Berhubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara pada tahun 1999 menunjukkan komoditas jagung di Bolaang Mongondow memiliki keunggulan komparatif dengan nilai Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) sebesar 0.53, sedangkan padi memiliki nilai DRCR sebesar 0.61 (BPTP Sulut, 2000). Sementara itu, selama kurun waktu hampir 10 tahun tidak banyak diperoleh informasi terbaru mengenai tingkat keunggulan komparatif maupun kompetitif usahatani jagung serta padi di wilayah tersebut. Apakah telah mengalami peningkatan atau bahkan penurunan, sebab keunggulan komparatif bersifat dinamis dan sewaktu-waktu keunggulan yang dimiliki tersebut dapat diambil alih oleh komoditas lain. Padahal informasi atau data ini sangat penting tersedia sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan atau langkah-langkah intervensi guna pengembangan komoditas jagung tersebut dalam rangka mensukseskan Crash Program Agribisnis Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan bahwa apakah usahatani jagung yang dilakukan selama ini masih memiliki keunggulan komparatif dan bagaimana keunggulan kompetitifnya dengan komoditas lain yang merupakan kompetitor utama di Bolaang Mongondow, yaitu padi ? Selanjutnya, bagaimana kontribusinya terhadap tingkat pendapatan petani di Kabupaten Bolaang Mongondow ?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan
pada bagian 1.1. dan 1.2. maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
7
1. Menganalisis aspek profitabilitas usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow. 3. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing usahatani jagung dan padi di Bolaang Mongondow. 4. Menganalisis sensitivitas perubahan harga input, output dan upah tenaga kerja terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung di Bolaang Mongondow.
1.4.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan dan
informasi bagi pihak pengambil kebijakan daerah tentang sejauh mana atau seberapa besar keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung serta padi di Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini. Sehingga dapat dirumuskan langkah kebijakan selanjutnya mengenai program revitalisasi jagung khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama dalam hal penentuan kadar intervensi pemerintah terhadap usahatani tersebut.
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Lingkup pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi analisis komparatif
dan kompetitif usahatani jagung dan padi yang meliputi perhitungan/ penentuan Domestic Resource Cost Ratio (DRCR), Private Cost Ratio (PCR),
analisis
keuntungan baik sosial maupun privat serta aspek dampak kebijakan pemerintah
8
yang mempengaruhi daya saing jagung serta padi. Keseluruhan indikator tersebut akan menunjukkan seberapa besar tingkat daya saing (komparatif dan kompetitif) dari usahatani jagung serta padi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Disamping itu, pengamatan lebih difokuskan pada tingkat usahatani dan bukan pada tingkat/skala industri besar seperti industri pakan ternak yang memanfaatkan jagung sebagai bahan baku utamanya.
1.6.
Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
1.
Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis komparatif dan kompetitif termasuk profitabilitas sosial dan privat serta dampak kebijakan sesuai hasil Policy Analysis Matrix (PAM) untuk perumusan suatu kebijakan.
2.
Keterbatasan informasi atau kegagalan informasi dari pedagang pengumpul mengenai harga beli riil jagung di tingkat petani serta keterbatasan informasi dari pihak birokrat sebagai alasan untuk pengamanan program daerah.
3.
Batas-batas wilayah administratif yang belum jelas sebagai akibat proses pemekaran wilayah yang belum tuntas menyebabkan kesulitan dalam hal koordinasi dan validasi data sekunder terutama data potensi serta luas lahan dan pertanaman jagung secara total di Kabupaten Bolaang Mongondow.
4.
Penentuan input-input tradable serta validitas harga yang berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya.
9
II.
2.1.
TINJAUAN PUSTAKA
Teori Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Teori ini disinggung pertama kali oleh Adam Smith kemudian diperkaya
dan dikembangkan oleh David Ricardo pada awal abad ke 19, sehingga untuk menggambarkan teori ini secara umum, maka sering digunakan istilah “Ricardian Model” (Gonzalez, 2004). Gonzalez (2004) mengemukakan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam mengartikan
keunggulan
komparatif.
Pertama,
prinsip
dari
keunggulan
komparatif adalah sangat kontra-intuitif. Banyak hasil dari model formal mengandung kontroversi secara logika. Kedua, teori tersebut sangat mudah untuk membawa kebingungan dengan dugaan lain mengenai keuntungan, yang dikenal dalam teori perdagangan sebagai teori keunggulan absolut. Dasar pemikiran dari keunggulan absolut cukup intuitif. Kebingungan antara dua konsep teori ini membuat banyak orang untuk berpikir bahwa mereka paham keunggulan komparatif dalam faktanya, padahal yang dipahami adalah keunggulan absolut. Dalam penjelasan mengenai teori keunggulan komparatif sering disajikan dalam bentuk matematis, menggunakan contoh-contoh numerik atau representasi diagrammatic untuk menggambarkan hasil dasar dan implikasi terdalam dari teori tersebut. Bagaimanapun, teori tersebut mudah untuk dilihat secara matematik, tanpa perlu memahami intuisi dasar dari teori tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa disebabkan ide dasar dari keunggulan komparatif yang tidak intuitif, maka cara terbaik untuk memahami teori ini adalah dengan mempelajari temuan dari David Ricardo. Dalam contohnya, Ricardo
10
menyajikan dua negara, Inggris dan Portugal yang memproduksi dua barang, yaitu pakaian dan anggur dengan menggunakan tenaga kerja sebagai input penjualan dalam produksi. Ricardo berasumsi bahwa produktivitas tenaga kerja (seperti kuantitas produksi per pekerja) bervariasi antara industri dan antar negara. Inggris lebih produktif dalam produksi salah satu barang dan Portugal lebih produktif pada hal yang lain, Ricardo berasumsi bahwa Portugal lebih produktif pada kedua barang tersebut. Jika Portugal dua kali relatif lebih produktif dalam produksi kain dan tiga kali dalam produksi anggur, maka kemudian dikatakan bahwa Portugal memiliki keunggulan komparatif untuk produk anggur. Sebaliknya Inggris dikatakan lebih memiliki keunggulan komparatif untuk produk kain. Hal ini menyiratkan bahwa untuk mendatangkan keuntungan dari spesialisasi produk dan perdagangan bebas, maka Portugal harus mengkhususkan diri memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang paling baik dalam produksi, sedangkan Inggris mengkhususkan diri memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang sedikit buruknya dalam produksi (Gonzalez, 2004). Namun dewasa ini teori keunggulan komparatif (comparative advantage) telah mengalami pergeseran, seiring dikonsepkannya kembali comparative advantage oleh Paul Krugman, seorang ekonom penerima hadiah Nobel tahun 2008. Menurut Handerson (2008) teori Krugman menjelaskan bahwa banyak perdagangan inernasional mengambil lokasi antar negara dengan ratio capital yang sama untuk tenaga kerja. Teori Krugman mencontohkan industri mobil di Swedia yang menggunakan intensive capital dimana Swedia mengeskpor mobil ke Amerika, sementara konsumen Swedia juga mengimport mobil dari Amerika.
11
Penjelasan Krugman mengenai comparative advantage didasari pada economies of scale. Teori Krugman mengatakan bahwa: “sebab dari economies of scale, produsen mempunyai insentif untuk berkonsentrasi memproduksi setiap barang atau jasa pada jumlah terbatas dari lokasi tertentu. Disebabkan karena biaya transaksi melewati jarak (secara geografis), maka lokasi yang diinginkan dari tiap produsen adalah tempat dimana permintaan besar atau jumlah input yang sesuai – yang secara umum adalah suatu lokasi yang dipilih oleh produsen yang lain. Sehingga (secara geografis) konsentrasi dari industri, sekali dimapankan/ dimantapkan, sehingga cenderung untuk berkelanjutan dengan sendirinya” (Handerson, 2008). Intinya, tidak seperti Ricardo yang menyarankan bahwa setiap negara atau daerah harus memiliki spesialisasi dalam memproduksi suatu barang agar dapat memiliki comparative advantage terhadap negara/daerah lain dengan memproduksi barang yang berbeda, namun Krugman mengemukakan bahwa setiap negara dapat memiliki comparative advantage terhadap negara lainnya dengan memproduksi barang yang sama atau tidak perlu spesialisasi produksi karena adanya kemajuan teknologi (Krugman and Venables, 1996; Handerson, 2008). Berhubungan dengan hal spesialisasi produk, Ricci (1999) dalam penelitiannya mengenai aglomerasi versus spesialisasi menemukan bahwa aglomerasi dalam suatu negara akan mengurangi spesialisasi dalam industri yang Increasing Return to Scale (IRS). Selanjutnya dikemukakan bahwa keunggulan komparatif menentukan model atau pola spesialisasi. Dimana dalam aktivitas IRS, masing-masing negara akan lebih mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Tsakok (1990) mengemukakan bahwa konsep dari keunggulan komparatif dan absolut memang sering membingungkan, namun pada prinsipnya mereka sangat berbeda. Keungguan absolut merujuk pada perbedaan dalam tingkat biaya
12
absolut pada produksi suatu negara. Sedangkan keunggulan komparatif merujuk pada perbedaan dalam opportunity cost diantara negara yang melakukan perdagangan. Keunggulan komparatif memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian mengenai efisiensi produksi yang membandingkan antara dua atau lebih negara-negara yang melakukan perdagangan. Negara-negara dengan opportunity cost yang paling rendah adalah relatif lebih efisien dan memiliki keunggulan komparatif. Mereka memiliki biaya keunggulan dibanding dengan produsen lainnya dan memiliki daya saing internasional (internationally competitive). Kedua, pengertian keunggulan komparatif merujuk pada efisiensi dari berbagai jenis produksi di dalam ekonomi domestik, yang dibandingkan pada pendapatan atau simpanan dari setiap unit devisa. Adapun konsep atau teori keunggulan kompetitif (competitiveness) digunakan untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku (analisis finansial). Porter (2008) mengemukakan bahwa competitiveness merupakan suatu konsep yang tidak mudah dipahami, namun dilain pihak arti pentingnya diterima secara luas. Definisi yang paling intuitif mengenai competitiveness adalah share suatu negara dari pasar dunia untuk produk tertentu. Hal ini membuat competitiveness sebagai suatu “zero-sum game”, sebab salah satu keuntungan suatu negara datang
dari biaya negara
lainnya. Gambaran
mengenai
competitiveness ini adalah legalisasi tindakan suatu negara untuk intervensi pasar atau disebut juga kebijakan industrial, termasuk kebijakan untuk menyediakan subsidi, menahan upah lokal dan mendevaluasi mata uang suatu negara. Faktanya,
13
hal ini masih sering dikatakan bahwa upah yang lebih rendah atau devaluasi akan membuat suatu negara lebih kompetitif. Untuk dapat mengerti competitiveness, maka harus diawali atau didasari pada sumber-sumber kemakmuran. Standar hidup suatu negara ditentukan oleh produktivitas ekonominya yang diukur dengan nilai barang dan jasa per unit yang diproduksi dari sumberdaya manusia, kapital dan sumberdaya alam suatu negara. Produktivitas tergantung pada nilai produk dan jasa suatu negara yang diukur dengan harga di pasar bebas serta efisiensi. Selain itu competitiveness suatu negara atau wilayah membaik jika negara atau wilayah tersebut mampu meningkatkan kapabilitas produksi mereka yang didorong oleh faktor-faktor : level negara, industri, perusahaan dan individu (Porter, 2008). Martin et al. (2008) mengemukakan bahwa terdapat dua belas pilar dari competitiveness. Pernyataan tersebut dijelaskan pada Gambar 1, dimana walaupun keduabelas pilar competitiveness tersebut digambarkan secara terpisah, namun hal ini tidak mengaburkan fakta bahwa bukan hanya terkait satu dengan lainnya namun keduabelas pilar tersebut cenderung saling menguatkan satu sama lain. Contohnya, inovasi (pilar keduabelas) tidak mungkin ada didunia ini tanpa suatu institusi (pilar pertama) yang menjamin kebebasan intelektual. Dimana hal ini tidak dapat dibentuk pada negara-negara dengan tingkat pendidikan dan kualitas angkatan kerja yang rendah (pilar kelima). Selain itu, tidak akan mendapat tempat dalam ekonomi dengan pasar yang inefisien (pilar keenam, tujuh dan delapan) atau tanpa infrastruktur yang ekstensif dan efisien (pilar kedua). Namun pengaruh pilar-pilar tersebut akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, terutama antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.
14
Basic requirements • Institutions • Infrastructure • Macroeconomic stability • Health and primary education
Key for Factor-driven economies
Efficiency enhancers • Higher education and training • Goods market efficiency • Labor market efficiency • Financial market sophistication • Technological readiness • Market size
Key for Efficiency-driven economies
Innovation and sophistication factors • Business sophistication • Innovation
Key for Innovation-driven economies
Sumber : Martin et al. (2008) Gambar 1. Dua Belas Pilar Competitiveness Selanjutnya berdasarkan kluster yang terbentuk dari keduabelas pilar tersebut, Porter (2008) menggambarkan tahapan dalam membangun competitiveness seperti terlihat pada Gambar 2.
Factor-driven economy
Investment-driven economy
Input Cost
Efficiency
Innovation-driven economy Unique value
Sumber: Porter (2008) Gambar 2. Tahapan-Tahapan dalam Membangun Competitiveness Tahap factor-driven merupakan faktor kondisi awal seperti biaya tenaga kerja rendah dan sumberdaya alam yang tidak terproses (terolah). Dimana hal tersebut merupakan sumber yang dominan dari keunggulan kompetitif dan eksport. Perusahaan memproduksi komoditi atau produk yang relatif sederhana. Pada tahap investment-driven, efisiensi dalam memproduksi produk standar dan
15
jasa menjadi sumber dominan dari keunggulan kompetitif. Sedangkan faktor investasi besar dalam infrastruktur, administrasi negara yang baik, insentif terhadap investasi dan akses yang baik pada kapital menciptakan produktivitas yang baik. Investment-driven economy dikonsentrasikan pada manufaktur dan jasa-jasa eksport. Pada tahap innovation-driven, kemampuan inovasi produk dan jasa menjadi terdepan. Dengan menggunakan beberapa metode lanjutan, maka hal ini menjadi sumber yang dominan dari keunggulan kompetitif. Institusi dan insentif mendukung inovasi dengan baik. Perusahaan-perusahaan bersaing dengan produk-produk strategis secara global. Pada tahap ini ekonomi memiliki high share dari jasa-jasa dalam ekonomi dan tahan terhadap external shock.
2.2.
Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan RPPK merupakan salah satu dari Triple Track Strategy Kabinet Indonesia
Bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Target penurunan kemiskinan dari 16.6 persen tahun 2004 menjadi 8.2 persen tahun 2009 dan penurunan pengangguran terbuka dari 9.7 persen tahun 2004 menjadi 5.1 persen tahun 2009, mengharuskan dilakukannya
berbagai
usaha
pembangunan
ekonomi
untuk
mencapai
pertumbuhan ekonomi rata-rata hingga 6.6 persen per tahun, rasio investasi terhadap PDP harus naik dari 16 persen pada tahun 2004 menjadi 24.4 persen pada tahun 2009 (www.aphi-net.com, diakses pada 26 Agustus 2008 jam 14:00). Triple Track Strategy tersebut yaitu: (1) stabilisasi ekonomi makro mendukung pertumbuhan 6.6 persen per tahun, (2) menggerakkan kembali sektor riil, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan (3) revitalisasi
16
pertanian dan perekonomian pedesaan. Sebagai konsekuensi maka diperlukan kebijakan yang mensinergikan sektor pertanian, industri dan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan, dengan maksud: 1. Menegaskan komitmen pemerintah terhadap revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia. 2. Mensosialisasikan arah dan strategi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia. 3. Memberi arah dan mendorong investasi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik investasi publik, investasi swasta, maupun investasi masayarakat. 4. Menjadi awal bagi perumusan dan implementasi rangkaian kebijakan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. 5. Menfasilitasi komunikasi antar petani, nelayan, pengusaha pertanian, investor, pemerintah, akademisi dan stakeholder lainnya (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2008). Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara meluncurkan Crash Program Agribisnis pada tahun 2005, dimana salah satunya adalah program revitalisasi komoditas jagung. Pemilihan jagung dengan alasan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap jagung mencapai 11 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai 9 juta ton, sedangkan impor jagung setiap tahun mencapai 2 juta ton. Produksi jagung Sulawesi Utara sekitar 140 ribu ton pada tahun 2004, sementara lahan yang potensial untuk pertanaman jagung sebesar 200 ribu hektar. Sehingga
17
pemerintah menargetkan 50 ribu hektar diantaranya dapat dikelola secara intensif dengan target produksi 400 ribu ton per tahun. Hal ini diharapkan selain dapat memenuhi permintaan nasional, juga diorientasikan untuk penyediaan bahan baku bagi pabrik pakan ternak yang akan dibangun di Sulawesi Utara dengan kebutuhan sekitar 150 ribu ton per tahun. Disamping itu masyarakat Sulawesi Utara sangat familiar dengan tanaman jagung, hal ini ditunjukkan dengan adanya varietas unggul lokal yang bernama “Manado Kuning” (Manado Post, 10 November 2005). Secara umum kebijakan dan strategi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Pengurangan kemiskinan dan kegureman, pengurangan pengangguran, serta pencapaian skala keekonomian usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PPK) terutama melalui pengelolaan pertanahan, tataruang dan keagrariaan; fasilitasi pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diluar usahatani
diwilayah
pedesaan,
pengembangan
agroindustri
pedesaan,
diversifikasi kegiatan produksi PPK, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan kelembagaan usaha petani, nelayan dan petani-hutan serta pemenuhan hak-hak dasar petani, nelayan dan petani-hutan. 2. Peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian produksi dan distribusi PPK terutama melalui praktek usaha pertanian yang baik (good agriculture
practices),
pengembangan
pengembangan
agroindustri
pedesaan,
usaha
baru
dan
pengembangan
multiproduk, infrastruktur,
pengembangan kelembagaan usaha petani, nelayan dan petani hutan, pengembangan dan peningkatan akses terhadap berbagai layanan usaha,
18
pengurangan hingga penghilangan berbagai hambatan usaha dan sumber ekonomi biaya tinggi, serta perlindungan usaha atas persaingan tidak adil. 3. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan,
terutama
melalui
pengelolaan
konservasi,
pengelolaan
pertanahan, tata-ruang dan keagrariaan serta mendorong pengembangan usaha, penerapan teknologi dan kelembagaan yang ramah lingkungan serta penegakkan hukum (www.aphi-net.com, diakses pada 26 Agustus 2008 jam 14:00).
2.3.
Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif
terutama
untuk komoditas jagung dan padi telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Di Sulawesi Utara sendiri pada tahun 1999 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara telah melakukan penelitian mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif tanaman pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu terdapat pula penelitian-penelitian di daerah lain yang relevan dengan penelitian penulis, seperti hasil penelitian Suryana (1980), Oktaviani (1991), Haryono (1991), Emilya (2001), Anapu et al. (2005) dan Suprapto (2006). Hasil penelitian BPTP Sulawesi Utara pada tahun 1999 menemukan bahwa tingkat produktifitas minimal masing-masing komoditas tanaman pangan dan holtikultura yang harus dihasilkan untuk berkompetisi dengan jagung adalah berturut-turut kedelai 4 566.04 kg per ha, padi sawah 3 826.6 kg per ha, nenas 2 410.15 kg per ha serta kentang 4 566.04 kg per ha. Rincian nilai tersebut relatif berbeda jauh jumlahnya dikaitkan angka produktifitas riil di lapangan. Demikian
19
pula dengan tingkat harga yang ditunjukkan bahwa untuk mampu bersaing dengan harga jagung yang sebesar Rp. 850 per kg pada tahun 1999, maka harga minimal masing-masing komoditas yang harus dihasilkan adalah Rp. 1 761 (padi/ beras), Rp. 2 660 (kentang), Rp. 2 100 (kedelai) serta Rp. 1 109 (nenas) (BPTP Sulawesi Utara, 2000). Realitas dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komoditaskomoditas padi, kedelai dan nenas memiliki tingkat produktifitas serta harga yang mampu bersaing dengan jagung karena tingkat produktifitas dan harga yang cukup kompetitif karena berada di bawah nilai ambang dan tingkat harga riil di lapangan. Hasil analisis keunggulan komparatif komoditas tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa komoditas padi memiliki nilai DRCR sebesar 0.61, jagung (DRCR = 0.53), nenas (DRCR = 0.36), kemudian rasio DRC kentang dan kedelai masing-masing sebesar 0.33 dan 0.19. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa komoditas padi sawah merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peluang terkecil untuk dimaksimalkan, dilain pihak kedelai memiliki peluang terbesar dari aspek komparatif (BPTP Sulawesi Utara, 2000). Suryana (1980) dalam tesisnya menyimpulkan bahwa secara ekonomi berdasarkan hasil analisis DRCR menunjukkan usahatani ubi kayu lebih menguntungkan dibanding usahatani jagung baik di Lampung maupun di Jawa Timur, namun untuk pengembangannya Lampung lebih menguntungkan. Sebaliknya secara finansial usahatani ubi kayu dan jagung lebih menguntungkan jika dilaksanakan di Jawa Timur daripada Lampung.
20
Oktaviani (1991) dalam tesisnya menyimpulkan bahwa kebijakan insentif (kebijakan harga) pada komoditas padi, jagung, kedele dan ubi kayu menyebabkan surplus produsen berkurang. Kebijakan pemerintah berupa subsidi input sebaiknya ditetapkan per wilayah. Pada daerah di luar Jawa, besaran subsidi disesuaikan dengan biaya distribusi agar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterima petani produsen sama di tiap wilayah. Haryono (1991) dalam tesisnya menyimpulkan bahwa hasil analisis DRCR menunjukkan komoditas kedelai, jagung dan ubi kayu di Propinsi Lampung memiliki keunggulan komparatif, dengan tingkat proteksi efektif (Effective Protection Coefficient) menunjukkan adanya proteksi pemerintah terhadap petani produsen kedelai dan jagung sementara petani produsen ubi kayu dirugikan. Emilya (2001) dalam tesisnya mengemukakan bahwa usahatani padi, kedelai dan jagung di Propinsi Riau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dimana yang tertinggi komoditas padi, diikuti kedelai dan jagung. Suprapto (2006) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa komoditas jagung di Jawa Timur untuk orientasi ekspor memperoleh proteksi dari pemerintah sedangkan komoditas jagung untuk orientasi subtitusi impor dan perdagangan antar daerah tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah. Hasil penelitian Anapu et al. (2005) mengenai dampak kebijakan tarif impor beras di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor menciptakan pemborosan sumberdaya. Usahatani padi tidak efisien ditunjukkan dengan tingkat keuntungan sosial yang negatif. Sebaliknya usahatani kacang tanah memberikan keuntungan sosial yang jauh lebih tinggi dari
21
padi. Namun, petani lebih suka menanam padi dengan pertimbangan keamanan pangan keluarga, mengurangi resiko dan mudah memasarkan hasil. Hasil kajian yang dilakukan Departemen Pertanian (2009) mengenai Peluang Perencanaan Investasi Pertanian Indonesia menunjukkan jenis tanaman pangan jagung dan padi merupakan komoditas unggulan untuk sub sektor tanaman pangan. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi jagung lebih cepat daripada padi, namun laju pertumbuhan areal padi lebih tinggi daripada jagung. Sedangkan laju peningkatan produksi kedua komoditas ini jauh lebih tinggi daripada peningkatan areal tanamnya. Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Luas Tanaman Padi dan Jagung di Sulawesi Utara Tahun 2003 – 2005 Tahun Komoditas Produksi (ton) Luas (ha) Produksi (ton) Jagung Luas (ha) Padi
2003 369 930 84 385 144 671 65 656
2004 407 358 92 439 150 128 66 196
2005 432 625 94 946 195 305 71 644
Laju pertumbuhan (%) per tahun 8.2 6.1 16.9 4.5
Sumber: Departemen Pertanian (2009), www.deptan.go.id/ppi/investasi/Lapora-Final.pdf.
22
III.
3.1.
KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka Pemikiran Analisis Dewasa ini pengembangan sektor pertanian menghadapi tantangan dan
tekanan yang semakin berat disebabkan adanya perubahan lingkungan strategis berupa derasnya arus liberalisasi perdagangan, otonomi daerah serta makin pesatnya kemajuan teknologi. Berkaitan dengan itu maka strategi pengembangan pertanian kedepan senantiasa berorientasi kompetisi atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini berkaitan erat pula dengan pelaksanaan revitalisasi pertanian di Propinsi Sulawesi Utara yang secara umum diharapkan mencapai tujuan seperti yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Sulawesi Utara tahun 2005-2010, yakni peningkatan produktifitas dan produksi pertanian, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing ekonomi serta melestarikan lingkungan hidup. Menurut Tsakok (1990) terdapat dua cara untuk mengukur keunggulan komparatif, yaitu : Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) atau Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (RBSD) dan Net Economic Benefit Ratio (NEBR). Kedua koefisien menggunakan informasi yang sama dalam penggunaan harga dan input, namun DRCR penggunaanya lebih luas dibanding NEBR. Kedua teknik tersebut mensyaratkan bahwa input primer dan antara dalam proses produksi dinilai atau dihitung dalam harga bayangan (shadow prices). Keunggulan komparatif suatu
23
komoditi yang diukur dengan Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (RBSD) yaitu rasio antara BSD dan harga bayangan nilai tukar uang (V1) sebagai berikut :
dengan catatan jika nilai RBSD suatu komoditi kurang dari satu (RBSD < 1) menunjukkan komoditi tersebut di dalam negeri relatif lebih menguntungkan secara ekonomis dibanding dengan mengimpornya. Dalam penerapan model ini, dipertimbangkan dua jenis harga (riil dan harga bayangan) untuk setiap komponen input dan output. Harga riil merupakan harga ditingkat petani, sementara harga bayangan mengacu pada harga Cost Insurance Freight (CIF) untuk komoditi impor dan harga Free on Board (FOB) untuk komoditi ekspor. Sedangkan Analisis Keunggulan Kompetitif dapat menentukan sampai seberapa jauh komoditas unggulan mampu bersaing dengan komoditas pembandingnya (pesaing) dimana perlu memperhatikan beberapa kondisi yakni : (1) komoditas pembandingnya adalah komoditas yang umumnya ditanam pada hamparan dan musim yang sama, (2) umur komoditas pembandingnya relatif hampir sama, (3) produksi dan harga komoditas pembandingnya diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan), dan (4) biaya produksi baik komoditas yang dibandingkan maupun komoditas pembandingnya diasumsikan tetap. Analisis keuntungan kompetitif produksi akan memberi gambaran pada tingkat produksi minimal berapa komoditas yang ditanam petani baru bisa memberikan tingkat keuntungan yang bersaing dengan komoditas pesaingnya. Sedangkan analisis keuntungan kompetitif harga akan memberikan gambaran mengenai tingkat harga minimal yang harus diterima petani, agar komoditas yang
24
ditanamnya mampu memberikan keuntungan yang bersaing dengan tanaman pesaingnya (BPTP Sulawesi Utara, 2000). Pada garis besarnya, tujuan petani berproduksi adalah untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha produksi dari pengelolaaan sumberdaya tanah, tenaga kerja dan modal. Pada kenyataannya, alokasi sumberdaya sektor pertanian yang dilakukan petani untuk kegiatan usahatani belum dilakukan secara optimal. Dalam usahatani prinsip keunggulan komparatif menjelaskan lokasi produksi pertanian, berbagai jenis tanaman dan ternak dengan syarat-syaratnya yang berbeda, harus diusahakan di daerah-daerah atau pada usahatani yang keadaan fisik serta sumberdaya lainnya secara ekonomi sangat sesuai. Karena itu usahatani dengan sumberdaya yang sangat miskinpun dapat mempunyai keunggulan komparatif untuk beberapa komoditi. Prinsip keunggulan komparatif berlaku untuk wilayah yang luas (dunia, negara) ataupun untuk perbandingan antar usahatani. Prinsip ini sangat mudah diterima oleh setiap orang sehingga sering dilupakan penggunaannya, terutama dalam memilih tanaman untuk daerahdaerah pemekaran (daerah baru). Terdapat beberapa faktor yang dapat mengubah keunggulan komparatif, diantaranya: 1.
Pengembangan pola usahatani baru atau perbaikan teknologi
2.
Perubahan biaya produksi dan harga relatif dari berbagai komoditas usahatani
3.
Perubahan biaya angkutan seperti yang terjadi bila jalan diperbaiki atau rusak
4.
Perbaikan kualitas lahan karena drainase, irigasi dan sebagainya
5.
Pengembangan produk substitusi yang lebih murah.
Sehingga setiap daerah dapat memperbaiki posisi ekonominya dengan komoditas tanaman tertentu, ataupun kehilangan posisi ekonominya (Soekartawi et al. 1986).
25
Dari kerangka di atas diharapkan akan dihasilkan suatu acuan pengembangan pertanian daerah berdasarkan skala prioritas, selain dapat menjadi andalan pertumbuhan perekonomian daerah, juga akan dapat ditetapkan beberapa komoditas yang dapat memberi kepastian usaha bagi para petani berdasarkan spesifikasi wilayah.
3.2.
Policy Analysis Matrix Policy Analysis Matrix (PAM) menyediakan informasi untuk membantu
pengambil kebijakan di pusat dan daerah terhadap tiga isu sentral dari analisis kebijakan pertanian. Isu pertama adalah apakah sistem pertanian kompetitif di bawah teknologi dan harga-harga yang ada saat ini. Apakah para petani, pedagang dan pengolah memperoleh keuntungan ketika menghadapi harga aktual pasar. Kebijakan harga akan mengubah nilai dari output atau biaya input serta pula profitabilitas privat dalam sistem. PAM dapat menunjukkan efek secara individual maupun kolektif dari harga dan kebijakan faktor. Selain itu PAM juga menyediakan informasi baseline yang penting dan esensial untuk analisis benefitcost (analisis keuntungan biaya) dari suatu investasi pertanian (Pearson et al. 2005). Selanjutnya model PAM dapat pula digunakan untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau intervensi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas secara bersamaan (Yao, 1997; Emilya, 2001). Isu yang kedua adalah dampak dari investasi publik pada infrastruktur dalam efisiensi sistem pertanian. Efisiensi diukur dengan profitabilitas sosial, penilaian dari keuntungan dalam efisiensi harga. Kesuksesan investasi publik (pada irigasi atau transportasi) akan meningkatkan nilai output atau menurunkan
26
biaya input. Perbandingan keuntungan sosial sebelum dan sesudah adanya investasi publik dapat menjadi tolok ukur peningkatan dalam social profit. Isu yang ketiga (hampir sama dengan komponen isu kedua) adalah dampak dari investasi publik yang baru dalam penelitian pertanian atau teknologi pada efisiensi sistem pertanian. Kesuksesan investasi publik dalam penyediaan benih unggul baru, teknik pertanian, atau teknologi pengolahan akan meningkatkan hasil pertanian atau hasil olahan dan sekaligus meningkatkan penerimaan atau menurunkan biaya-biaya. Perbandingan keuntungan sosial sebelum dan sesudah adanya investasi publik dalam penelitian dapat merupakan tolok ukur perolehan/ keberhasilan dalam social profitability. Analisis PAM dapat digunakan pada sistem komoditas dengan berbagai wilayah, tipe usahatani dan teknologi. Tabel 2 memberi gambaran bahwa PAM terdiri dari tiga baris, dimana baris pertama adalah perhitungan dengan private price (harga pasar/ aktual) yaitu harga yang diterima petani, baris kedua merupakan perhitungan social price (harga bayangan) yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur biaya maupun hasil, dari dua perhitungan tersebut masing-masing dihitung keuntungan. Keuntungan merupakan perbedaan antara penerimaan dan biaya. Perbedaan perhitungan antara private price dengan social price disebabkan terjadinya kegagalan pasar atau masuknya kebijakan pemerintah yang terletak pada baris ketiga. Jika kegagalan pasar dianggap faktor yang tidak begitu berpengaruh, maka perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan adanya insentif kebijakan yang dapat dianalisis (Monke and Pearson, 1989; Emilya, 2001).
27
Setiap matriks memiliki empat kolom yaitu kolom pertama adalah penerimaan, kolom kedua adalah kolom biaya yang terdiri dari biaya input yang dapat diperdagangkan (tradable input) dan biaya faktor domestik (domestic factors). Input yang digunakan seperti pupuk, pestisida, benih/ bibit, peralatan dan lain-lain dipisahkan menjadi input yang dapat diperdagangkan dan faktor domestik (Monke and Pearson, 1989; Pearson et al. 2005). Tabel 2. Policy Analysis Matrix Uraian Nilai finansial (private price) Nilai ekonomi (social price) Divergensi/ dampak kebijakan dan distorsi pasar
Biaya
Penerimaan (revenue)
Input tradable
Faktor domestik
A
B
C
E
F
G
I=A–E
J=B-F
K=C-G
Profit D=A–B– C H=E–F– G L=D–H= I–J–K
Sumber : Monke and Pearson (1989) Keterangan :
D = private profitability; H = social profitability; I = output transfer; J = input transfer; K = factor transfer; L = net transfer
Penggunaan private dan social price dalam matriks PAM menggambarkan bahwa matriks ini mengandung analisis privat dan sosial. Dalam analisis sosial, tinjauan aktivitas dilihat dari sudut masyarakat secara keseluruhan sedangkan pada analisis privat tinjauan aktivitas pelaku ekonomi (individu atau perusahaan) yang berkepentingan langsung dalam kegiatan ekonomi. Matriks PAM menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya.
28
IV.
4.1.
METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dari Bulan Pebruari sampai April 2009,
mengambil lokasi di 5 Kecamatan pada wilayah zona lahan kering dataran rendah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:
Poigar, Bolaang, Bolaang Timur,
Lolayan dan Lolak. Selanjutnya dari lima kecamatan tersebut diambil masingmasing satu desa, yaitu Desa Nonapan I Kecamatan Poigar, Desa Bolaang Kecamatan Bolaang Timur, Desa Langagon Kecamatan Bolaang, Desa Lolayan Kecamatan Lolayan dan Desa Lolak II Kecamatan Lolak.
4.2.
Data dan Sumber Data Kegiatan penelitian ini lebih terfokus pada kegiatan survei. Dalam survei,
data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan daftar kuesioner secara terstruktur dan interview langsung. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para petani, pedagang pengumpul (desa dan kecamatan), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara dan Bolaang Mongondow, Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi dan Kab. Bolaang Mongondow, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bolaang Mongondow, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow, Bea Cukai, dan Pelindo. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:
29
Data Primer: 1. Input-input tradable dan faktor domestik (non tradable) yang berlaku di Sulawesi Utara. 2. Karakteristik rumahtangga tani 3. Penguasaan aset lahan 4. Kegiatan usahatani : pendapatan, penggunaan faktor-faktor produksi, hasilhasil yang diperoleh (berhubungan dengan nomor 1) 5. Kegiatan dan karakteristik on farm, off farm dan non farm (berhubungan dengan nomor 1 dan 4). 6. Pemasaran hasil produksi dan pengadaan sarana produksi (berhubungan dengan nomor 1, 4 dan 5). 7. Penentuan harga ditingkat petani
Data Sekunder: 1. Aturan pemerintah mengenai pengusahaan komoditas jagung serta sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk ketentuan tentang pajak ekspor – impor, perizinan dan sebagainya. 2. Perkembangan produksi usahatani, volume dan nilai ekspor serta impor selama kurang lebih 5 tahun terakhir (lebih dikhususkan di Propinsi Sulawesi Utara). 3. Perkembangan harga-harga ekspor, harga domesik, pendapatan dan nilai tukar mata uang negara pengimpor. 4. Pola usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow (masing-masing kecamatan).
30
4.3.
Prosedur Penelitian dan Metode Pengambilan Contoh Secara garis besar prosedur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Studi pustaka berupa pengumpulan berbagai bahan bacaan baik dari berbagai buku, makalah, laporan, jurnal, web site serta bahan lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dalam tahap ini merupakan himpunan data sekunder. 2. Menyangkut kegiatan persiapan pelaksanaan penelitian lapangan. Kegiatan ini mencakup pembuatan daftar kuisioner, diskusi dengan pihak-pihak terkait dan para pakar yang berkaitan dengan kegiatan ini, pengurusan perijinan, pemantapan tim kerja peneliti, serta negosiasi dengan calon responden tentang penetapan waktu penelitian dan wawancara. 3. Pelaksanaan dilapangan, yaitu kegiatan
wawancara dengan responden dan
observasi lapangan serta pengumpulan data sekunder pendukung. Dalam wawancara, kepada responden diajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan daftar kuesioner yang telah dipersiapkan. Sedangkan observasi lapangan digunakan untuk menggali data fisik yang diperlukan untuk melengkapi data yang tidak terhimpun dalam kuesioner (berupa wawancara terbuka tanpa kuisioner). Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan
potensi
pengembangan
usahatani
jagung
berupa
tingkat
produktivitas serta jarak ke Ibukota Propinsi (Manado) dan kota kabupaten (Kotamobagu). Hal ini penting karena pertimbangan walaupun suatu kecamatan memiliki luas areal tanam maupun panen yang cukup besar namun jika jauh dari pusat-pusat ekonomi daerah, maka akan memperlemah posisi tawar produk yang
31
bersangkutan. Usahatani jagung diambil sebagai tolok ukur penentuan lokasi penelitian karena dalam penelitian ini memang fokus utamanya adalah usahatani jagung, sehingga pemilihan lokasi pun disesuaikan dengan daerah sentra pengembangan jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan hal tersebut diperoleh 5 kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat memenuhi kriteria potensi pengembangan jagung dan jarak ke pusat ekonomi, yaitu Kecamatan Poigar (produktivitas usahatani jagung 3.44 ton per ha per tahun), Bolaang Timur (produktivitas usahatani jagung 3.46 ton per ha per tahun), Bolaang (produktivitas usahatani jagung 3.46 ton per ha per tahun), Lolak (produktivitas usahatani jagung 3.47 ton per ha per tahun), dan Lolayan (produktivitas usahatani jagung 3.41 ton per ha per tahun), dimana kelima kecamatan tersebut memiliki jarak rata-rata ke ibukota propinsi 50 – 80 km dan ke kota Kotamobagu 10 – 30 km (Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow, 2008). Pada tiap kecamatan kemudian ditentukan desa-desa sampel dengan rasio sampling sebesar 5 persen, sehingga diperoleh rata-rata satu desa tiap kecamatan yang dapat mewakili sejumlah desa pada masing-masing kecamatan. Selanjutnya desa mana yang akan dijadikan sampel tiap kecamatan ditentukan secara purposive berdasarkan informasi dan rekomendasi dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, yaitu Desa Nonapan I (Kecamatan Poigar), Desa Bolaang (Kecamatan Bolaang Timur), Desa Langagon (Kecamatan Bolaang), Desa Lolak II (Kecamatan Lolak) dan Desa Lolayan (Kecamatan Lolayan). Selanjutnya pada tiap desa diambil 20 petani responden yang melakukan kegiatan usahatani utama jagung, sehingga jumlah total responden sebesar 100
32
responden. Pengamatan dilakukan di tingkat Rumahtangga Tani (RTT). Penentuan petani sampel dilakukan menurut kriteria acak sederhana. Sedangkan untuk informan kunci seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat desa, dan tokoh masyarakat ditentukan secara sengaja (purposive) dengan maksud untuk mempermudah perolehan informasi yang lebih mendalam dan terarah. Dalam penelitian ini menitikberatkan pengamatan dan pengambilan data pada kegiatan usahatani jagung, disamping itu sebagai pembanding digali pula informasi mengenai usahatani lain yang juga dilakukan di lahan petani yang bersangkutan.
4.4.
Metode Analisis Dalam penelitian ini menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) atau
Matriks Analisis Kebijakan. Dimana dalam PAM dapat diketahui besaran/ rasio keunggulan komparatif (DRCR) dan kompetitif (PCR) serta dampak dari kebijakan, singkatnya perhitungan dapat dilakukan secara menyeluruh serta sistematis (output merupakan keuntungan privat dan sosial, efisiensi serta besaran insentif intervensi pemerintah pada produsen, konsumen dan pedagang pengumpul). Metode analisis PAM tidak hanya digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif (keuntungan sosial) tapi juga mengukur dampak intervensi pemerintah pada suatu aktivitas ekonomi (dalam hal ini usahatani jagung dan padi). Policy Analisis Matrix juga dapat digunakan untuk menganalisis kegiatan usahatani sebagai suatu sistem, termasuk di dalamnya pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
33
Tahapan penggunaan metode PAM dalam penelitian ini adalah: 1. Identifikasi input dan output secara lengkap dari usahatani jagung dan padi 2. Menentukan harga bayangan dari input dan output usahatani jagung dan padi 3. Memisahkan unsur biaya ke dalam kelompok tradable dan domestik 4. Menghitung penerimaan usahatani jagung dan padi 5. Menghitung dan menganalisis berbagai indikator keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan Tabel PAM. Nilai pada masing-masing sel dalam Tabel PAM untuk usahatani jagung dan padi dihitung dalam periode satu siklus produksi (dua musim tanam dalam setahun). Dari data tersebut selanjutnya dianalisis berbagai indikator sebagai berikut: A.
Analisis Keuntungan
1.
Private Profitability : D = A – (B + C). Keuntungan privat merupakan indikator keunggulan kompetitif dari sistem komoditi berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan yang ada. Apabila D > 0, berarti sistem komoditi itu memperoleh profit di atas normal. Hal ini memberikan implikasi bahwa komoditi itu mampu melakukan ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan.
2.
Social Profitability : H = E – (F + G). Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif atau efisiensi dari sistem komoditi pada kondisi tidak ada divergensi dan penerapan kebijakan yang efisien, apabila H > 0. Sebaliknya, bila H < 0, berarti komoditi itu tidak mampu bersaing tanpa bantuan atau intervensi dari pemerintah.
34
B.
Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif
1.
Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) = G/(E – F). Nilai DRCR merupakan indikator kemampuan sistem komoditi membiayai faktor domestik pada harga sosial. Jika DRCR > 1 maka sistem komoditi tidak mampu hidup tanpa bantuan atau intervensi pemerintah. Sehingga memboroskan sumberdaya domestik yang langka. Sebaliknya jika DRCR < 1 dan atau lebih kecil lagi, maka sistem komoditi makin efisien dan memiliki daya saing tinggi (keunggulan komparatif) serta mampu hidup atau berkembang tanpa bantuan dan intervensi pemerintah disamping memiliki peluang ekspor yang lebih besar.
2.
Private Cost Ratio (PCR) = C/(A – B). Nilai PCR menjelaskan berapa banyak sistem komoditi dapat menghasilkan untuk membayar faktor domestik dan tetap dalam kondisi kompetitif. Sehingga suatu usahatani komoditi akan lebih kompetitif jika nilai D > 0 atau nilai C (harga privat faktor domestik) < (A – B). Keuntungan maksimal akan diperoleh dengan cara meminimumkan biaya faktor domestik. Apabila PCR < 1 dan atau nilainya lebih kecil, maka artinya sistem produksi suatu usahatani mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan kemampuannya semakin meningkat atau memiliki keunggulan kompetitif.
C.
Dampak Kebijakan Pemerintah
a.
Kebijakan Output
1.
Output Transfer : OT (I) = A-E : Transfer output merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga finansial (private) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga bayangan atau sosial. Nilai OT
35
menunjukkan terdapat kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan pada output sehingga membuat harga output privat dan sosial berbeda. Jika nilai OT > 0 menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) terhadap produsen, demikian juga sebaliknya. Dalam pengertian masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya, begitu sebaliknya jika OT < 0 (negatif). 2.
Nominal Protection Coefficient on Output : NPCO = A/E : merupakan rasio penerimaan yang dihitung berdasarkan harga privat dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial yang merupakan indikasi dari transfer output. NPCO menunjukkan dampak kebijakan (kegagalan pasar yang tidak dikoreksi oleh kebijakan efisiensi) yang menyebabkan divergensi antara harga privat dan sosial terhadap harga output. Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1 atau dengan kata lain pemerintah menaikkan harga output di pasar domestik di atas harga efisiensinya (harga dunia), dan sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika NPCO < 1.
b.
Kebijakan Input
1.
Input Transfer : IT (J) = B – F : Transfer input adalah selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga privat dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Nilai IT menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input tradable. Jika nilai IT > 0 (positif), menunjukkan adanya transfer dari petani produsen kepada produsen input tradable, demikian juga sebaliknya, atau dengan kata lain menunjukkan
36
besarnya transfer (insentif) dari produsen ke pemerintah melalui penerapan kebijakan tarif impor. 2.
Nominal Protection Coefficient on Input: NPCI = B/F : indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input pertanian domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi terhadap input tradable, dimana hal ini dapat pula menunjukkan adanya hambatan ekspor input, sehingga proses produksi dilakukan dengan menggunakan input dalam negeri. Sebaliknya jika NPCI > 1 artinya pemerintah menaikkan harga input tradable di pasar domestik diatas harga efisiensinya. Hal ini membawa implikasi sektor yang menggunakan harga input tersebut dirugikan dengan tingginya harga beli input produksi.
3.
Factor Transfer : FT (K) = C – G : Transfer faktor merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosialnya yang diterima produsen
untuk
pembayaran
faktor-faktor
produksi
yang
tidak
diperdagangkan. Nilai FT menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap produsen dan konsumen yang berbeda dengan kebijakan pada input tradable. Intervensi pemerintah untuk input domestik dilakukan dalam bentuk kebijakan subsidi (positif dan negatif). Jika nilai FT > 0 atau positif, artinya terdapat transfer dari petani produsen kepada produsen input non tradable, atau dengan kata lain terdapat kebijakan pemerintah yang melindungi produsen faktor domestik dengan pemberian subsidi positif, demikian juga sebaliknya, jika negatif atau FT < 0 maka kebijakan lebih berpihak pada petani.
37
c.
Kebijakan Input-Output
1.
Effective Protection Coefficient : EPC = (A-B)/(E-F) : yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai EPC > 1 atau dengan kata lain pemerintah menaikkan harga output atau input yang diperdagangkan diatas harga efisiensinya. Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi pertanian domestik. Sebaliknya jika nilai EPC < 1 maka kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan efektif.
2.
Net Transfer : NT (L) = D – H : Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai NT > 0, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output, demikian juga sebaliknya.
3.
Profitability Coefficient : PC = D/H : Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. PC merupakan indikator yang lebih lengkap dibandingkan EPC, yang menunjukkan dampak insentif (transfer) dari semua kebijakan (harga output, input dan faktor domestik), sehingga merupakan proteksi dari net policy transfer. Jika PC > 0, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen. Sebaliknya jika nilai PC < 1 menunjukkan kebijakan pemerintah membuat keuntungan yang diterima produsen lebih kecil dibandingkan tanpa adanya kebijakan. Artinya produsen harus mengeluarkan sejumlah dana kepada masyarakat (konsumen).
38
4.
Subsidy Ratio to Producer : SRP = L/E atau (D-H)/E : indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. SRP memungkinkan
membuat
perbandingan
antara
besarnya
subsidi
perekonomian bagi sistem komoditi pertanian. Apabila nilai SRP < 0 (negatif) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari opportunity cost, demikian pula sebaliknya.
4.5.
Metode Penentuan Harga Bayangan Dalam penelitian ini untuk setiap input dan output ditetapkan dua tingkat
harga, yaitu harga pasar (harga privat/ harga aktual) dan harga bayangan (harga sosial/ harga ekonomi/ harga akuntansi). Harga pasar adalah tingkat harga pasar yang diterima petani dalam penjualan hasil produksinya (hasil panen) atau tingkat harga yang dibayar dalam pembelian faktor produksi. Squire and van der Tak (1976) dalam Suryana (1980) mendefinisikan harga bayangan sebagai harga yang menggambarkan peningkatan dalam kesejahteraan dengan adanya perubahan marjinal dalam persediaan komoditi dan faktor-faktor produksi. Dengan demikian dalam memperkirakan harga bayangan terlebih dahulu perlu diketahui fungsi kesejahteraan sosial yang diwujudkan dalam pernyataan matematik, serta harus betul-betul mengerti pembatas dan kebijakan yang menentukan arah pembangunan negara sekarang dan yang akan datang.
39
Definisi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Gittinger (1986), harga bayangan merupakan merupakan harga yang terjadi dalam perekonomian pada keadaan persaingan sempurna dan kondisi keseimbangan. Kondisi biaya imbangan sama dengan harga pasar sulit ditemukan, maka untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbangan atau harga sosial perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga pasar yang berlaku.
4.5.1. Harga Bayangan Output Harga yang digunakan sebagai harga bayangan output adalah harga perbatasan (border price). Harga Free on Board (FOB) dipakai bila output sedang diekspor atau barang ekspor potensial di masa datang dan Cost Insurance Freight (CIF) untuk barang atau komoditi yang sedang diimpor atau kemungkinan diimpor (Monke and Pearson, 1989; Yao, 1997; Pearson et al. 2005). Dalam penelitian ini border price yang digunakan merupakan harga FOB jagung di pelabuhan terdekat yaitu Pelabuhan Anggrek Propinsi Gorontalo, sebesar US $ 275 per ton.
4.5.2. Harga Bayangan Lahan Penentuan harga bayangan lahan dapat dilakukan melalui cara: (1) pendapatan bersih usahatani tanaman alternatif terbaik yang biasa ditanam pada lahan tersebut, (2) nilai sewa yang berlaku di daerah setempat, dan (3) nilai tanah yang hilang karena proyek. Dalam penelitian ini harga bayangan lahan adalah nilai sewa lahan yang berlaku di daerah setempat. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa mekanisme pasar lahan di pedesaan berjalan dengan baik.
40
4.5.3. Harga Bayangan Sarana Produksi dan Peralatan Harga bayangan sarana produksi dan peralatan didasarkan pada harga input tradable dan non tradable (faktor domestik). Benih, pupuk urea dan phonska serta herbisida cair dan pestisida cair termasuk dalam input tradable sedangkan peralatan termasuk dalam input non tradable. Harga privat pupuk urea dan phonska merupakan harga jual aktual (harga pasaran) di lokasi penelitian. Sedangkan penentuan harga bayangan pupuk urea dan phonska dilakukan pendekatan yang berbeda. Harga bayangan pupuk urea ditentukan berdasarkan harga border (border price) di pelabuhan terdekat sedangkan pupuk phonska mengacu pada harga di pasar bebas, sebab border price hanya pada bahan baku pembuatan pupuk phonska (NPK 15-15-15). Adapun harga bayangan herbisida dan pestisida ditentukan berdasarkan harga pasaran karena ketiadaan subsidi pada produk ini selain itu karena border price hanya mencakup harga bahan-bahan baku untuk pembuatan produk tersebut. Harga bayangan benih berupa harga bayangannya sebagai output. Namun karena benih memiliki aspek quality control maka harga bayangan relatif lebih besar dibanding harga bayangan output yaitu : HBbenih = dimana: HB = harga bayangan; HA = harga aktual (harga pasar) Peralatan seperti sekop, cangkul, parang, alat bajak, alat pipil jagung dan perontok padi merupakan produk domestik. Saat ini peralatan pertanian seperti itu banyak diproduksi di desa/ kecamatan oleh tukang setempat. Dilihat dari keseimbangan pasar, maka barang tersebut berada dalam pasar yang mendekati
41
bersaing sempurna. Oleh karenanya, harga bayangan untuk peralatan pertanian ditentukan berdasarkan atau sama dengan harga pasarnya. Demikian pula dengan traktor untuk pengolahan tanah. Di lokasi penelitian traktor hanya dimiliki oleh kelompok tani atau desa, sedangkan para petani yang hendak menggunakannya dikenakan biaya sewa dengan ketentuan borongan. Sehingga sangat sukar untuk menentukan komponen asing dan domestiknya sebab para penyewa atau petani responden tidak tahu menahu mengenai masalah solar atau oli yang digunakan, lagipula terkadang satu kali pengisian solar dapat digunakan sampai dua minggu atau untuk 2 – 3 petani penyewa, sehingga untuk memudahkan maka komponen traktor dimasukkan dalam input non tradable (faktor domestik). Dengan asumsi bahwa para petani setempat dapat dengan mudah mengakses atau menyewa traktor tersebut.
4.5.4. Harga Bayangan Tenaga Kerja Bila pasar tenaga kerja bersaing sempurna, maka tingkat upah yang berlaku mencerminkan opportunity costnya. Artinya, tingkat upah yang berlaku merupakan nilai produk marginal (Gittinger, 1986). Hal ini tidak berlaku untuk sektor pertanian karena tingkat upah pedesaan cenderung lebih tinggi (tidak mengikuti/ terikat dengan ketentuan upah minimum) karena adanya kegiatan gotong royong (di Bolaang Mongondow disebut “tumoyo”). Pearson et al. (2005) mengemukakan bahwa hampir seluruh tenaga kerja dalam kegiatan usahatani di pedesaan adalah tenaga kerja tidak terampil. Dengan demikian tingkat upah privat (tingkat upah pasar) dapat digunakan sebagai penduga yang baik bagi tingkat upah
42
sosialnya. Walaupun diakui divergensi akan terjadi pada upah tenaga kerja terampil. Meskipun begitu, dalam penelitian ini mengacu pada metode perhitungan oleh Suryana (1980), dimana khusus untuk tenaga kerja pengolahan tanah dengan bantuan ternak dan atau traktor, harga bayangannya disamakan dengan tingkat upah pasar (upah yang berlaku di lokasi penelitian), karena dengan tambahan penggunaan alat tersebut maka dapat digolongkan ke dalam tenaga kerja terampil. Disamping itu biasanya menjelang penanaman dibutuhkan tenaga kerja yang cukup besar (pengolahan tanah) begitupun pada saat panen, sehingga diasumsikan pasar tenaga kerja mendekati persaingan sempurna. Sedangkan tenaga kerja tidak terampil diperhitungkan sebesar 80 persen dari upah aktualnya.
4.5.5. Harga Bayangan Suku Bunga Modal Harga bayangan suku bunga modal adalah tingkat suku bunga tertentu atau tingkat pengembalian riil atas proyek-proyek pemerintah (Suryana, 1980). Tingkat suku bunga modal diperlukan dalam menghitung biaya tunai yang dikeluarkan pada proses usahatani mulai tanam sampai panen. Dalam penelitian ini, penentuan harga bayangan suku bunga modal melalui pendekatan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate). Sedangkan penentuan harga privat suku bunga modal digunakan suku bunga kredit pada lembaga kredit informal pedesaan.
4.5.6. Harga Bayangan Nilai Tukar Rupiah Harga bayangan nilai tukar uang adalah harga uang domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing yang terjadi pada pasar nilai tukar uang pada
43
kondisi persaingan sempurna. Salah satu pendekatan untuk menghitung harga bayangan nilai tukar uang adalah harga bayangan harus berada pada tingkat keseimbangan nilai tukar uang. Keseimbangan terjadi apabila dalam pasar uang, semua pembatas dan subsidi terhadap ekspor dan diimpor dihilangkan. Keseimbangan nilai tukar uang dapat dihitung menggunakan Standart Conversion Factor (SCF) sebagai faktor koreksi terhadap nilai tukar resmi yang berlaku. Tsakok (1990) mengemukakan formula sebagai berikut: ; atau atau dimana: SER
= Shadow Exchange Rate (nilai tukar bayangan tahun ke-t) (Rp/US$) OER = Official Exchange Rate (nilai tukar resmi pemerintah) Xt = nilai ekspor tahun ke-t (Rp) TXt = pajak ekspor tahun ke-t (Rp) Mt = nilai impor tahun ke-t (Rp) TMt = pajak impor tahun ke-t (Rp)
4.6.
Analisis Sensitivitas Setelah dilakukan analisis PAM selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas
yang bertujuan untuk melihat bagaimana hasil analisis suatu aktivitas ekonomi bila terjadi perubahan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah suatu unsur atau mengkombinasikan unsur-unsur dan menentukan pengaruh dari perubahan tersebut pada hasil analisis semula. Pannell (1997)
mengemukakan
bahwa
penggunaan
analisis
sensitivitas
dapat
44
dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu: pengambilan keputusan atau membangun rekomendasi untuk para pengambil kebijakan, komunikasi, peningkatan pengertian atau kuantifikasi suatu sistem dan model pembangunan. Dalam analisis kelayakan proyek pertanian, baik secara finansial maupun ekonomi, terdapat empat faktor yang sangat sensitif terhadap suatu perubahan. Keempat faktor tersebut adalah harga, keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya dan perubahan hasil. Untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat perubahan faktor tersebut maka perlu dilakukan analisis sensitivitas (Gittinger, 1986). Analisis sensitivitas dalam penelitian ini terutama hanya dilakukan pada kegiatan usahatani jagung. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa kebijakan pemerintah untuk usahatani jagung belum seketat atau sekonsisten kebijakan bagi usahatani padi (kebijakan perberasan nasional). Selain itu kebijakan untuk usahatani padi merupakan kebijakan nasional yang bersifat “top down” sehingga dianggap kebijakannya telah tetap dan tidak perlu lagi mencari suatu skenario kebijakan baru. Dalam analisis sensitivitas usahatani jagung terdapat 4 simulasi (12 skenario) yang selanjutnya akan dilakukan analisis sensitivitas untuk memperoleh bentuk kebijakan yang efektif, yaitu: 1. Analisis sensitivitas harga output naik 10, 20 dan 30 persen dari harga aktual dan harga bayangan dalam penelitian ini, dengan asumsi faktor lainnya tetap. 2. Analisis sensitivitas harga input (pupuk) dan output secara bersamaan naik 10, 20 dan 30 persen dari harga aktual dan harga bayangan, dengan asumsi faktor lainnya tetap.
45
3. Analisis sensitivitas harga input (pupuk) turun 10 persen, sementara harga output naik 10, 20 dan 30 persen dari harga aktual dan harga bayangan, dengan asumsi faktor lainnya tetap. 4. Analisis sensitivitas upah tenaga kerja turun 10 persen, sementara harga output naik 10, 20 dan 30 persen dari harga aktual dan harga bayangan, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Hal yang mendasari penetapan besaran persentase terutama pada variasi persentase kenaikan harga output adalah berdasarkan data base harga jagung FAO menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1991 – 2006 (15 tahun terakhir) kenaikan harga jagung rata-rata sebesar 20 persen per tahun (Tabel 3). Sehingga, mengacu pada persentase kenaikan harga jagung rata-rata per tahun tersebut, maka dicobakan skenario variasi persentase kenaikan harga jagung, yaitu 10 persen (10 persen di bawah data FAO), 20 persen (data FAO) dan 30 persen (10 persen di atas data FAO). Sedangkan skenario penurunan persentase harga input (pupuk) mengacu pada persentase penurunan harga eceran tertinggi pupuk (dalam hal ini urea) yang terjadi selama kurun waktu 1973 – 2006, yaitu sebesar 13 – 14 persen (PT. PUSRI, 2009). Besaran persentase penurunan 10 persen yang digunakan dalam analisis sensitivitas merupakan persentase minimal dari persentase acuan berdasarkan data PT. PUSRI tersebut. Upah buruh tani di Bolaang Mongondow pada tahun 1999 rata-rata sebesar Rp. 15 000 per Hari Orang Kerja (HOK), sementara pada tahun 2009 telah mencapai rata-rata Rp. 35 000 per HOK, sehingga terdapat kecenderungan kenaikan upah buruh tani sebesar 13 persen per tahun. Berdasarkan hal ini, maka
46
dalam analisis sensitivitas penulis mencoba menawarkan suatu bentuk kebijakan jika upah buruh tani tersebut dapat diturunkan minimal 10 persen (pada harga privat dan sosial) pada tahun berjalan (2008 – 2009), sementara harga output dinaikkan 10, 20, 30 persen (pada harga privat dan sosial), bagaimana pengaruhnya terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tabel 3. Persentase Kenaikan Harga Jagung kurun waktu Tahun 1991 – 2006
1991-1992
Persentase (%) -8
1992-1993
10
1993-1994
24
1994-1995
16
1995-1996
21
1996-1997
4
1997-1998
74
1998-1999
24
1999-2000
-13
2000-2001
32
2001-2002
-2
2002-2003
4
2003-2004
9
2004-2005
2
2005-2006
14
Rata-Rata Kenaikan
20
Tahun
Sumber : FAO (2008) (diolah)
Keterangan turun
turun
turun
47
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Setelah pemekaran wilayah terakhir pada tahun 2008, maka wilayah
Bolaang Mongondow terbagi menjadi lima daerah tingkat dua, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Adapun
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
saat
ini
secara
administratif terbagi atas 12 Kecamatan dengan luas wilayah 4 628.68 km2 (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2008). Wilayah ini memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan tinggi mencapai 2000 – 3000 mm per tahun (Tabel 4). Iklim di Bolaang Mongondow termasuk iklim tipe A (Tipe Schmidt dan Ferguson) pada daerah dataran tinggi. Sedangkan pada daerah dataran rendah termasuk iklim tipe B. Tabel 4. Curah Hujan selang Tahun 2004 – 2008 (mm/tahun) No.
Bulan
1.
Januari
2.
2004
2005
2006
2007
2008
2 889.4
2 769.5
2 023
1 775.5
1 881.1
Pebruari
2 745
915
2 049
1 997
1 881
3.
Maret
874.7
632
2 131
2 047
1 887
4.
April
2 580.3
628.1
692
1 311
1 441
5.
Mei
2 654.2
941.8
1 491
878.5
1 113
6.
Juni
5 862.2
4 038.2
1 034
912
831
7.
Juli
908
4 336
2 090
877
788
8.
Agustus
1 558.3
485
146
675
767
9.
September
2 136.5
4 047.5
654
618
1 121
10.
Oktober
764
562
0
789
922
11.
Nopember
4 653.9
2 294
1 092
812
1 107.8
12.
Desember
4 118.1
3 046.6
172
918.5
1 671.5
Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan Bolmong (2008)
48
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bolmong (2008) jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2007 berjumlah 213 464 jiwa yang terdiri dari 110 221 jiwa penduduk laki-laki dan 103 243 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan lapangan usaha maka penduduk yang berusaha sebagai petani sebanyak 114 703 jiwa (Tabel 5). Keadaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah petani dengan rasio 58.66 persen. Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Lapangan Usaha Tahun 2007 No.
Lapangan Usaha
1.
Pertanian
2.
Industri pengolahan
3. 4.
Perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel Jasa kemasyarakatan
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan (Jiwa) (Jiwa) 97 159 17 544
Jumlah (Jiwa) 114 703
5 529
2 019
7 548
8 298
16 480
24 778
11 285
12 047
23 332
23 275
1 915
25 190
145 546
50 005
195 551
Lainnya: pertambangan, listrik, gas, air, konstruksi, angkutan, 5.
penggudangan dan komunikasi, keuangan dan lainnya. Total
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow (2008)
Keadaan lahan menurut luas tanam di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas lahan padi (sawah + ladang), jagung, ubi kayu, dan kacang tanah dengan luas masing-masing yaitu padi 52 888 ha, jagung 22 007 ha, ubi kayu 349 ha dan kacang tanah sebesar 619 ha. Selengkapnya mengenai luas tanam usahatani tanaman pangan tersebut seperti terlihat pada Tabel 6.
49
Tabel 6.
Luas Tanam Usahatani Tanaman Pangan Mongondow Tahun 2007
Kabupaten Bolaang
Luas Tanam (ha) Padi (sawah + Kacang Jagung Ubi Kayu ladang) Tanah 1. Passi Timur 330 1 740 29 43 2. Passi Barat 221.5 502 20.5 19.5 3. Bilalang 221.5 502 20.5 19.5 4. Lolayan 7 298 1 515 33 64 5. Dumoga Utara 13 262 2 907 31 59 6. Dumoga Timur 13 003 3 007 4 127 7. Dumoga Barat 7 980 3 025 38 69 8. Poigar 4 012 935 48 36 9. Bolaang 503.5 893 16.5 47 10. Bolaang Timur 503.5 893 16.5 47 11. Lolak 3 139 3 875 47 44 12. Sangtombolang 2 414 2 213 45 44 TOTAL 52 888 22 007 349 619 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow (2008) (diolah) No.
Kecamatan
Berdasarkan data pada Tabel 6 tersebut terlihat bahwa Kecamatan Dumoga Utara, Timur dan Barat memiliki areal pertanaman padi (sawah dan ladang) paling luas di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini tidak mengherankan karena sejak dulu Kecamatan Dumoga (sebelum dimekarkan) sudah menjadi lumbung beras bagi Bolaang Mongondow khususnya dan propinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Sedangkan tanaman jagung luas areal pertanamannya umumnya merata pada setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
5.2.
Karakteristik Petani Responden Secara umum karakteristik petani responden dalam penelitian ini meliputi
umur, pendidikan terakhir, pengalaman berusaha tani, status anggota keluarga, potensi usahatani yang dimiliki/ diusahakan serta sumber-sumber pendapatan
50
rumahtangga tani baik dari on farm, off farm maupun dari non farm. Pengertian on farm dalam penelitian ini adalah setiap pendapatan rumahtangga tani yang berasal langsung dari hasil usahatani yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga rumahtangga tani. Sedangkan off farm adalah setiap pendapatan rumahtangga tani yang berasal dari hasil usaha yang masih berhubungan dengan kegiatan usahatani yang dilakukan, seperti buruh tani, pengolah hasil pertanian dan lain-lain. Adapun non farm merupakan hasil pendapatan rumahtangga tani yang berasal dari kegiatan selain atau tidak berhubungan dengan kegiatan usahatani yang dilakukan, seperti berdagang, karyawan swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Dari 100 orang petani responden diperoleh hasil usia rata-rata sebesar 45 tahun dengan pendidikan terakhir umumnya sekolah dasar (49 persen). Tabel 7 memberikan gambaran umum mengenai kondisi usia para petani responden. Tabel 7. Karakteristik Usia Petani Responden Usia
Persentase (%)
20 -30 tahun
7
30 - 40 tahun
36
40 - 50 tahun
28
50 - 60 tahun
22
> 60 tahun
7
Total
100
Berdasarkan Tabel 7 tersebut dapat dikemukakan bahwa kondisi usia para petani responden
rata-rata
masih pada
usia produktif
(usia kerja).
Hal ini
mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan lagi usahatani yang sudah ada.
51
Faktor pendidikan sangat memegang peranan penting dalam suatu manajerial usaha. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan membaca peluang usaha yang dilakukan masing-masing petani responden. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari 100 orang petani responden hanya satu orang petani yang memiliki pendidikan terakhir perguruan tinggi (sarjana ekonomi). Dimana petani tersebut
memiliki
total
pendapatan
rumahtangga
tani
tertinggi
yaitu
Rp. 129 840 000 per tahun. Selengkapnya mengenai kondisi pendidikan petani responden seperti terlihat pada Tabel 8. Tabel 8. Karakteristik Pendidikan Terakhir Petani Responden Pendidikan Terakhir
Persentase (%)
Perguruan Tinggi
1
SMA
27
SMP
21
SD
49
Tidak Lulus SD
2
Total
100
Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa sebagian besar petani responden berpendidikan SD. Hal ini berpengaruh pada kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh alternatif usaha guna pemenuhan pendapatan rumahtangga tani. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa dari 100 orang petani responden terdapat 31 orang petani yang menjadi buruh tani (tenaga harian dan pemanjat kelapa) atau rata-rata terdapat 1 – 2 orang anggota rumahtangga yang menjadi buruh tani. Pilihan menjadi buruh tani di luar kegiatan rutin usahatani terpaksa
52
d dilakukan karena merek ka tidak memiliki ketraampilan lain selain bertaani, hal ini s sebagai dam mpak dari tinngkat pendidikan yang rendah. Berrhubungan dengan d hal t tersebut, haasil penelitiaan Puspadi et al. (20005) menunjuukkan bahw wa terdapat h hubungan (k koresponden nsi) antara tinngkat pendid dikan petani dengan jenis usahatani u utama yang dikelola. Petani yang tinngkat pendid dikannya relaatif tinggi, berada b pada u usahatani c campuran, s sedangkan ppetani yangg tingkat ppendidikannnya rendah c cenderung memilih m usahhatani pangaan, hal ini diidasari karenna kemajuann pola pikir y yang dimilikki oleh para petani p yang berpendidikkan lebih tingggi (Gambarr 3).
S Sumber : Pu uspadi et al. (2005) Gambarr 3. Hubunggan Tingkat Pendidikan P P Petani dengaan Jenis Usaahatani Tabeel 9 memperrlihatkan staatus dan perranan tiap annggota keluaarga dalam s satu rumahttangga tani di lokasi penelitian. p D Dapat dikem mukakan bah hwa selain s suami sebag gai pencari nafkah n utamaa, ternyata posisi istri buukan hanya sebagai s ibu r rumahtangga a namun berperan b peenting pulaa dalam m menambah pendapatan p r rumahtangga a tani, diman na terdapat rrasio sebanyak 71 persenn istri yang bekerja b dan h hanya 29 perrsen yang menjadi m ibu ruumahtanggaa biasa.
53
Tabel 9.
Status dan Peranan Anggota Keluarga Sekolah
Bekerja
(%)
(%)
Tidak Kerja/ belum sekolah (%)
Suami (KK)
0
100
0
Istri
0
71
29
Anak (< 15 tahun)
68
1
18
Anak (> 15 tahun)
44
20
14
Tanggungan lain (< 15 tahun)
5
0
2
Tanggungan lain (> 15 tahun)
1
1
4
Anggota keluarga
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa umumnya para istri membantu para suami melakukan kegiatan usahatani, disamping itu sebagian lagi ada yang berdagang
ataupun menjadi pegawai/
karyawan.
5.3.
Struktur Pendapatan Petani dan Kepemilikan Lahan Petani responden di lima kecamatan lokasi penelitian semuanya bermata
pencaharian utama dari kegiatan usahatani, baik tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan. Dimana sebagian besar merupakan pemilik lahan, hanya satu kecamatan saja yang keseluruhan petaninya tidak memiliki lahan atau hanya menggarap yaitu di Kecamatan Lolak (Desa Lolak II). Lahan di Desa Lolak II merupakan milik perusahaan perkebunan kelapa daerah sehingga statusnya Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan para petani merupakan keturunan keempat dari penduduk asal Sangihe Talaud yang bertransmigrasi bedol desa karena bencana
54
alam Gunung Awu dan Gunung Karangetang pada tahun 50-an. Pada lahan HGU tersebut diberlakukan ketentuan pembayaran sewa sebesar 5 persen dari hasil penjualan komoditi (jagung dan padi) per tahunnya yang disetorkan ke mandor perusahaan. Selengkapnya mengenai status dan penguasaan lahan pertanian oleh petani di lokasi penelitian seperti terlihat pada Tabel 10. Tabel 10. Sebaran Petani Responden Menurut Luas Lahan Garapan Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 No.
Luas Lahan (ha)
Jumlah petani (orang)
Persentase (%)
1.
0.25 - 0.75
24
24
2.
1-2
70
70
3.
3-4
4
4
4.
>4
2
2
Total
100
100
Keseluruhan petani responden melakukan kegiatan usahatani jagung dan padi sebagai sumber mata pencaharian utama, disamping sebagian kecil berusahatani kedelai, peternakan (sapi, kambing dan babi) dan perkebunan (kelapa-kopra). Hal ini didasari pada curahan waktu kerja pada kegiatan usahatani jagung dan padi sebanyak 8 – 10 jam per hari. Sedangkan pendapatan rumahtangga tani yang berasal dari off farm adalah buruh tani harian dan pemanjat kelapa musiman serta penangkar benih pohon. Sebagian lagi petani responden memiliki alternatif usaha di luar kegiatan usahatani (non-farm) diantaranya berdagang, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, penjahit,
55
tukang bangunan dan pengendara angkutan. Selengkapnya mengenai struktur pendapatan petani responden seperti terlihat pada Tabel 11. Tabel 11. Struktur Pendapatan Rumahtangga Tani Responden Sumber pendapatan
Rasio petani (%)
Pendapatan (rata-rata) per Periode (Rp)
On Farm : 1. UT Jagung (MT)
100
3 771 776
2. UT Padi (MT)
69
8 367 037
3. UT kedelai (MT)
4
1 217 250
4. Perkebunan (kwartal)
20
6 131 825
5. Peternakan (musiman)
20
3 863 158
26
679 194
5
270 000
1
700 000
1. Dagang (mingguan)
16
804 688
2. Karyawan (bulanan)
1
4 000 000
3. PNS/TNI/POLRI (bulanan)
6
1 191 667
4. Penjahit (mingguan)
1
1 140 000
5. Tukang bangunan (mingguan)
5
772 000
6. Angkutan (mingguan)
7
817 500
Off Farm : 1. Buruh tani (mingguan) 2. Buruh pengumpul/pemanjat kelapa (mingguan) 3. Penangkar benih pohon (bulanan) Non Farm :
Berdasarkan Tabel 11 terlihat bahwa secara umum pendapatan rata-rata rumahtangga tani responden dari kegiatan usahatani masih rendah, terutama dari usahatani jagung. Sehingga jika rumahtangga tani hanya melakukan satu usahatani monokultur saja, misalnya hanya jagung saja, maka dapat dipastikan akan terjadi kesulitan keuangan dalam rumahtangga. Hal ini biasanya diatasi
56
petani dengan cara meminjam atau mengijon terlebih dahulu usahataninya pada pedagang pengumpul desa (toko pertanian). Dari lima desa lokasi penelitian diperoleh data Desa Nonapan I Kecamatan Poigar memiliki tingkat pendapatan rumahtangga tani terendah, yaitu hanya Rp. 19 972 850 per tahun atau rata-rata per bulan Rp. 1 664 404 dan umumnya petani responden hanya menggantungkan hidup pada satu sampai dua alternatif usaha untuk menghidupi rumahtangganya. Sedangkan yang tertinggi pendapatan rumahtangga taninya adalah Desa Langagon Kecamatan
Bolaang
yang
rata-rata
pendapatan
rumahtangga
taninya
Rp. 38 758 188 per tahun atau rata-rata per bulan Rp. 3 229 849 dengan dua sampai empat alternatif usaha untuk menghidupi rumahtangganya. Selengkapnya rata-rata pendapatan rumahtangga tani masing-masing responden pada lima lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.
5.4.
Justifikasi Harga Bayangan Dalam penelitian ini untuk menentukan besaran harga sosial dalam
analisis PAM menggunakan perhitungan harga bayangan disesuaikan menurut definisi Gittinger (1986) (lihat kembali bagian 4.5. Metode Penentuan Harga Bayangan), sehingga harga bayangan yang digunakan secara umum ditentukan dengan cara mengeluarkan distorsi akibat adanya kebijakan-kebijakan seperti subsidi, pajak, penentuan upah minimum, harga pembelian pemerintah dan lainlain. Harga bayangan tersebut meliputi harga bayangan output, lahan, input (sarana produksi dan peralatan), tenaga kerja, suku bunga modal dan nilai tukar rupiah.
57
5.4.1. Harga Bayangan Output Harga yang digunakan sebagai dasar penentuan harga bayangan output adalah harga perbatasan (border price). Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara bahwa kegiatan ekspor jagung terakhir yang tercatat berlangsung pada tahun 2007. Untuk tahun-tahun selanjutnya produksi jagung hanya diperuntukkan bagi kebutuhan lokal. Sehingga ditempuh pendekatan kegiatan ekspor jagung di pelabuhan terdekat, yaitu Gorontalo. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo, diperoleh harga FOB jagung di Pelabuhan Anggrek Gorontalo pada tahun 2008 sebesar US $ 275 per ton. Kemudian dikonversi dengan Shadow Exchange Rate (SER) Rp.9 753.59, maka diperoleh harga FOB sebesar Rp. 2 682 per kg. Selanjutnya ditambah dengan dengan biaya angkut (ke kabupaten dan kecamatan) sebesar Rp. 140 per kg, dan biaya bongkar muat di pelabuhan (truck losing) sebesar Rp. 19 per kg, sesuai data Pelindo (2009). Sehingga diperoleh harga sosial output jagung pipilan di tingkat petani sebesar Rp. 2 841 per kg. Harga bayangan beras dilakukan pendekatan pada harga CIF Bangkok (15 persen broken) rata-rata tahun 2008 sebesar US $ 515.8 per ton, sesuai data Harga Komoditi di Pasar Dunia - Bank Indonesia (2009). Setelah dikurangi dengan bea masuk sebesar Rp. 450 per kg dan PPH impor 2.5 persen maka harga border beras menjadi sebesar Rp. 4 455 per kg. Selanjutnya ditambah dengan biaya penanganan dan angkutan, maka harga sosial beras di tingkat petani sebesar Rp. 4 614 per kg.
58
5.4.2. Harga Bayangan Lahan Dalam penelitian ini harga bayangan lahan adalah nilai sewa lahan yang berlaku di daerah setempat. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa mekanisme pasar lahan di pedesaan berjalan dengan baik. Walaupun berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar petani merupakan pemilik lahan baik yang diperoleh secara beli tunai maupun warisan orang tua, namun terdapat pula beberapa petani yang menyewa lahan bahkan di Desa Lolak II Kecamatan Lolak keseluruhan status lahan petani adalah penggarap sewa karena lahan di lokasi tersebut berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Sehingga untuk perhitungan harga bayangan ditempuh cara menyeragamkan ke dalam nilai sewa lahan, dimana untuk Desa Lolak II Kecamatan Lolak berlaku ketentuan sewa 5 persen dari hasil panen per tahun, sedangkan untuk empat kecamatan lainnya berlaku 20 persen dari hasil panen per tahun. Secara ringkas harga sewa lahan yang berlaku di lokasi penelitian seperti terlihat pada Tabel 12. Tabel 12. Rekap Harga Sewa Lahan Rata-Rata di Lokasi Penelitian Ukuran Lahan (ha)
Rata-Rata Harga Sewa (Rp)
0.25 - 0.75
701 228
1-3
1 280 732
>4
2 960 000
5.4.3. Harga Bayangan Sarana Produksi dan Peralatan Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa para petani setempat saat ini hanya menggunakan dua jenis pupuk yaitu urea dan phonska. Adapun KCl tidak digunakan lagi karena harganya yang sangat mahal dan tidak terjangkau petani
59
kecil (mencapai Rp. 800 000 per 50 kg), sedangkan SP-36 sudah sangat jarang ditemukan di pasaran. Harga privat pupuk dalam penelitian ini menggunakan harga jual aktual (harga pasaran) di lokasi penelitian (Tabel 13). Sedangkan penentuan harga bayangan pupuk urea dan phonska dilakukan pendekatan yang berbeda. Harga bayangan pupuk urea mengacu pada harga FOB pupuk urea produksi PT. Pupuk Kaltim di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (posisi harga tahun 2008) sebesar Rp. 4 100 per kg, sesuai data dari Forum Tani (2009). Kemudian ditambah dengan biaya bongkar muat sebesar Rp. 19 per kg, biaya angkut dari pelabuhan ke kota propinsi sebesar Rp. 70 per kg dan dari kota propinsi ke kecamatan sebesar Rp. 70, sesuai data dari Pelindo Bitung (2009). Sehingga diperoleh harga pupuk urea di tingkat petani sebesar Rp. 4 250 per kg (Tabel 13). Harga sosial pupuk phonska dalam analisis PAM menggunakan pendekatan harga pupuk tersebut di pasar bebas. Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari border price pupuk phonska, yang tersedia hanya harga border bahanbahan baku untuk pembuatan pupuk sehingga sulit menentukan border price harga pupuk tersebut. Untuk itu, dilakukan pendekatan pada harga NPK 15-15-15 yang dipasarkan oleh PT. Anugrah Tambang Pratama sebesar Rp. 5 000 per kg (Tabel 13). Hal ini dapat dilakukan karena pupuk phonska produksi PT. Petrokimia Gresik merupakan jenis pupuk majemuk NPK 15-15-15. Selain itu karena harga sosial merupakan harga yang bebas dari pengaruh distorsi harga dalam ini kebijakan subsidi, sehingga produk yang tidak terkena subsidi harga jualnya di lepas ke mekanisme pasar (pasar bebas), maka pendekatan harga sosial phonska melalui harga jual dipasar bebas dapat dilakukan.
60
Harga bayangan benih jagung didekati dari harga bayangan komoditi tersebut sebagai output, namun karena memiliki aspek quality control maka harga bayangan benih lebih besar dibanding harga bayangannya sebagai output. Sehingga harga bayangan (sosial) benih pada Tabel 13 dihitung berdasarkan ratarata harga aktual (harga privat) benih jagung di lokasi penelitian, kemudian dibagi dengan rata-rata harga jual aktual jagung pipilan (output) di lokasi penelitian (rata-rata Rp. 2 138 per kg), selanjutnya dikali dengan harga bayangan jagung pipilan (output) sebesar Rp. 2 785 per kg. Cara yang sama dilakukan untuk harga bayangan benih padi, dimana acuan harga adalah harga privat atau harga aktual setempat yaitu sebesar Rp. 2 734 per kg. Hanya saja untuk benih padi perlu mempertimbangkan faktor konversinya yaitu 1 kg padi = 0.64 kg beras. Tabel 13. Rekap Harga Privat dan Sosial Sarana Produksi Usahatani Jagung di Lokasi Penelitian No.
Uraian
Satuan
Harga Privat
Harga Sosial
(Rp)
(Rp)
1.
Benih hibrida
kg
30 941
2.
Pupuk urea
kg
1 476
41 127 4 259
3.
Pupuk phonska
kg
2 505
5 000
4.
Herbisida cair
liter
76 424
76 424
5.
Pestisida cair
liter
66 882
66 882
6.
Sewa alat pipil
56
56
7.
Penyusutan alat : sekop, cangkul dan parang
60 313
60 313
Rp/kg
Untuk komponen herbisida dan pestisida cair, harga privat dan sosial (harga bayangan) merupakan harga beli di lokasi penelitian (harga pedagang pengumpul desa/ toko saprodi setempat) (Tabel 13). Hal ini didasari asumsi
61
bahwa border price hanya pada komponen atau bahan baku pembuatan pestisida dan herbisida tersebut, sehingga sulit untuk menentukan harga bayangan berdasarkan border price bahan baku. Selain itu karena baik herbisida maupun pestisida merupakan input sarana produksi yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harga jual di lepas ke mekanisme pasar (pasar bebas). Untuk itu harga sosial (harga bayangan) sama dengan harga privatnya (harga aktualnya). Terlihat pada Tabel 13 bahwa untuk sewa alat pipil menggunakan satuan Rp per kg. Hal ini karena perhitungan sewa alat pipil berdasarkan jumlah koli (kg) jagung pipilan yang dihasilkan. Dimana untuk pembayaran sewa alat rata-rata dihargai sebesar Rp. 56 per kg jagung pipilan. Biasanya pembayaran dalam bentuk uang tunai namun ada pula penyewa alat yang membayar dalam bentuk natura (jagung pipilan), hal ini terjadi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
5.4.4. Harga Bayangan Tenaga Kerja Tenaga kerja dalam penelitian ini digolongkan ke dalam tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja pengolahan tanah dengan bantuan ternak dan traktor, tenaga kerja penanaman dengan bantuan ternak (larik), tenaga kerja pengendalian hama dan penyakit (penyemprotan), tenaga kerja pemipilan (operator alat pipil), tenaga kerja pengangkutan dengan bantuan gerobak sapi dan kendaraan lainnya (mobil dan bentor). Harga bayangan upah tenaga kerja terampil tersebut disamakan dengan harga aktualnya (privat). Adapun tenaga kerja tidak terampil (tanpa bantuan alat dan atau ternak) penentuan harga bayangan tenaga kerja sebesar 80 persen dari tingkat upah yang berlaku (Suryana, 1980) (Tabel 14). Kalau di Bolaang Mongondow saat ini upah
62
tenaga kerja harian yang berlaku rata-rata Rp. 35 000 per HOK, maka harga bayangannya rata-rata sebesar Rp. 28 000 per HOK. Hal ini didasari pada asumsi bahwa terdapat 20 persen opportunity cost dari para petani tersebut untuk memperoleh pendapatan/ pekerjaan di luar usahatani jagung atau dengan kata lain 20 persen opportunity cost tersebut merupakan jumlah pendapatan di luar kegiatan usahatani jagung, misalnya menjadi pembantu tukang bangunan, pemanjat kelapa dan lain-lain. Tabel 14. Rekap Harga Privat dan Sosial Upah Tenaga Kerja Tidak Terampil Usahatani Jagung di Lokasi Penelitian No.
Uraian
Unit
Harga Privat (Rp)
Harga Sosial (Rp)
1.
Olah tanah I (manusia)
Rp/HOK
53 032
42 426
2.
Olah tanah II (manusia)
Rp/ HOK
60 000
48 000
3.
Garu I (manusia)
Rp/ HOK
65 000
52 000
4.
Garu II (manusia)
Rp/ HOK
65 000
52 000
5.
Penanaman (manusia)
Rp/ HOK
49 758
39 807
6.
Penyiangan 1 & 2
Rp/ HOK
50 176
40 141
7.
Pemupukan 1 & 2
Rp/ HOK
52 313
41 850
8.
Panen & kupas
Rp/ HOK
48 389
38 711
9.
Jemur
Rp/ HOK
49 022
39 218
10.
Pemipilan (manusia)
Rp/ HOK
31 750
25 400
11.
Pengangkutan (manusia)
Rp/ HOK
50 783
40 626
Selengkapnya mengenai harga privat dan sosial upah tenaga kerja usahatani jagung dilihat pada Lampiran 3. Sedangkan tenaga kerja pada usahatani padi di Lampiran 4.
63
5.4.5. Harga Bayangan Suku Bunga Modal Harga bayangan suku bunga modal dalam penelitian ini mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate) tahun 2008. Berdasarkan data dari Bank Indonesia tercatat BI-rate per Desember tahun 2008 sebesar 9.25 persen (Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2009). Asumsi yang mendasari hal ini adalah karena BI-rate merupakan suku bunga acuan perbankan nasional yang belum terdapat distorsi seperti ambil untung (laba) perbankan, pajak dan biayabiaya lainnya. Sedangkan harga privat suku bunga modal mengacu pada ketentuan pinjam meminjam di lokasi penelitian antara petani dan pedagang pengumpul desa. Dimana setiap nominal peminjaman (baik dalam bentuk uang maupun natura) ada selisih Rp. 250 yang diambil pihak pemberi pinjaman. Cicilan pinjaman dilakukan setiap periode panen atau 3 – 4 bulan,
sehingga dalam
setahun (dua musim tanam) bunga yang dikenakan oleh pihak pemberi pinjaman rata-rata mencapai 25 persen. Selengkapnya mengenai harga privat dan sosial serta budget privat dan sosial suku bunga modal usahatani jagung dapat dilihat pada Lampiran 3.
5.4.6. Harga Bayangan Nilai Tukar Rupiah Pada tahun 2008 nilai total ekspor dan impor Indonesia untuk komoditi jagung dan padi (beras) serta turunannya masing-masing sebesar Rp. 167.2 juta per kg dan Rp. 2.05 milliar per kg, pajak ekspor dan impor masing-masing sebesar Rp. 4.18 juta dan Rp. 51.30 juta (Departemen Perdagangan, 2009). Nilai SCF tahun 2008 sebesar 0.979, sehingga nilai tukar bayangan (SER) adalah Rp. 9753.59 per 1 US $.
64
5.5.
Profitabilitas Privat dan Sosial Analisis finansial dan ekonomi usahatani jagung memberikan gambaran
umum dan sederhana mengenai tingkat kelayakan usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya pada lima kecamatan lokasi penelitian. Selain itu profitabilitas privat (finansial) merupakan indikator keunggulan kompetitif dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan yang ada. Sedangkan profitabilitas sosial (ekonomi) merupakan indikator keunggulan komparatif atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada distorsi pasar dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 3 dapat dikemukakan bahwa baik secara finansial maupun ekonomi usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow selama satu tahun terakhir (dua musim tanam) menunjukkan tingkat kelayakan usaha yang baik. Salah satu indikator sederhana dapat dilihat pada nilai Revenue Cost Ratio (RC-ratio) yang lebih besar dari satu. Selain itu hasil pendapatan pada analisis ini juga merupakan indikator keuntungan privat dan sosial dalam policy analysis matrix. Selanjutnya, secara ekonomi harga jual jagung yang diterima petani pada tingkat harga sosial lebih tinggi daripada harga aktualnya (harga privat). Dimana terlihat bahwa pendapatan bersih (diluar komponen lahan) secara ekonomi yaitu Rp. 4 519 566 per tahun dengan RC-ratio 1.59, lebih besar dibandingkan secara finansial yang berjumlah Rp. 1 692 554 per tahun dengan RC-ratio 1.23. Demikian halnya jika komponen lahan dimasukkan maka diperoleh pendapatan bersih secara ekonomi sebesar Rp. 3 045 938 per tahun dengan RC-ratio 1.33 dan secara finansial diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 218 926 per tahun dengan RC-ratio 1.02 (lihat Lampiran 3).
65
Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi masyarakat tani setempat sebenarnya lebih diuntungkan dibanding dengan produsen input tradable maupun domestik (non tradable). Sebaliknya secara finansial (individu petani) perolehan pendapatan yang rendah selama dua musim tanam terakhir menunjukkan tingginya komponen biaya produksi (tradable dan faktor domestik) yang harus dikeluarkan setiap petani (secara individual) untuk kelangsungan hidup usahataninya. Sementara biaya produksi yang tinggi tidak diimbangi dengan harga jual yang memadai pada tingkat harga aktual. Berdasarkan hasil analisis PAM pada Tabel 15 menunjukkan bahwa walaupun usahatani jagung memperoleh profitabilitas privat di atas normal (D > 0) yaitu 2.39 persen. Namun jika dibandingkan komoditi kompetitor utamanya, yaitu padi terlihat bahwa profitabilitas privat usahatani jagung menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan profitabilitas privat usahatani padi. Selain itu berdasarkan analisis finansial dan ekonomi pada Lampiran 4
terlihat bahwa
secara finansial usahatani padi memiliki RC-ratio (tingkat kelayakan usaha) jauh lebih besar dibanding usahatani jagung (1.39), namun secara ekonomi tidak begitu nyata perbedaannya (1.37). Profitabilitas privat (finansial) adalah selisih penerimaan dan biaya total dengan dasar perhitungan harga output yang diterima dan harga input yang dibayar petani produsen. Total biaya telah mencakup nilai sewa lahan dan sewa tenaga kerja dalam keluarga. Pada kondisi aplikasi teknologi aktual, kinerja usahatani, pada tingkat harga yang dibayar dan diterima petani, dan kebijakan yang sedang berjalan nampak bahwa usahatani jagung belum memberikan
66
keuntungan pada petani produsen secara individual (privat) dibandingan usahatani padi (Tabel 15). Profitabilitas sosial mengindikasikan keunggulan komparatif suatu komoditas dalam pemanfaatan sumberdaya yang langka di dalam negeri. Pada kondisi ini harga input dan output diperhitungkan dalam kondisi persaingan sempurna, dimana segala bentuk subsidi dan proteksi yang bersifat mendistorsi pasar telah dihilangkan. Sistem komoditas dengan tingkat profitabilitas sosial (ekonomi) yang makin tinggi maka menunjukkan tingkat keunggulan komparatif yang semakin besar. Tabel 15 memperlihatkan bahwa usahatani jagung memiliki profitabilitas sosial yang tinggi (24 persen), dimana tidak berbeda secara signifikan dengan profitabilitas sosial usahatani padi (25 persen). Hasil ini merupakan indikasi awal bahwa usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki keunggulan komparatif. Tabel 15. Hasil Analisis Policy Analysis Matrix Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Rp) No 1.
2.
Uraian Jagung: a.Privat b.Sosial c.Divergensi Padi : a.Privat b.Sosial c.Divergensi
Revenue
Input Tradable
Faktor Domestik/ non tradable Lahan & Tenaga Kerja Modal
Profit
9 160 790.63 12 176 832.45 -3 016 041.83
2 135 557.29 3 355 376.11 -1 219 818.82
4 560 657 3 962 836 597 821
2 245 650 1 812 683 432 968
218 926 3 045 938 -2 827 011
13 705 580.09 12 761 551.72 944 028.37
1 268 151.97 2 053 674.92 -785 522.96
5 434 977 4 706 137 728 840
3 132 345 2 555 173 577 172
3 870 106 3 446 567 423 539
Profitabilitas privat (finansial) usahatani jagung yang rendah merupakan indikasi awal rendahnya keunggulan kompetitif usahatani jagung. Komoditas ini akan
mengalami
hambatan
dalam
pengembangannya
karena
komoditas
67
kompetitornya yaitu padi ternyata memiliki daya saing lebih tinggi secara finansial atau lebih kompetitif. Terlihat pada Tabel 15 profitabilitas privat usahatani jagung lebih kecil dibanding profitabilitas sosialnya. Perbedaan ini terjadi diduga karena adanya praktek monopsoni di lokasi penelitian. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketergantungan para petani pada pedagang pengumpul desa atau dengan kata lain para pedagang pengumpul di masing-masing desa penelitian menjadi satu-satunya pembeli hasil panen dan tempat bergantung petani untuk aspek keuangan serta pengadaan input. Sehingga para pedagang pengumpul tersebut memiliki kekuatan dalam mengendalikan pasar input dan output, akibatnya harga jual input menjadi tinggi sementara harga beli output justru ditekan. Pearson et al. (2005) mengemukakan bahwa salah satu penyebab terjadinya divergensi adalah kegagalan pasar. Pasar dikatakan gagal apabila tidak mampu menciptakan harga yang kompetitif serta menciptakan alokasi sumberdaya maupun produk yang efisien. Terdapat tiga jenis kegagalan pasar yang menyebabkan divergensi, yaitu: (1) monopoli (penjual yang menguasai harga pasar) atau monopsoni (pembeli menguasai harga pasar), (2) eksternalitas negatif yaitu biaya, dimana pihak yang menimbulkan terjadinya biaya tersebut tidak bisa dibebani biaya yang ditimbulkannya atau eksternalitas positif yaitu manfaat, dimana pihak yang menimbulkan manfaat tersebut tidak bisa menerima kompensasi atau imbalan atas manfaat yang ditimbulkannya), dan (3) pasar faktor domestik yang tidak sempurna, dimana tidak adanya lembaga yang dapat memberikan pelayanan yang kompetitif serta informasi yang lengkap.
68
Penyebab kedua terjadinya divergensi adalah kebijakan pemerintah yang distorsif. Penerapan kebijakan distorsif untuk mencapai tujuan yang bersifat nonefisiensi (pemerataan atau ketahanan pangan), akan menghambat terjadinya alokasi sumberdaya yang efisien dan dengan sendirinya akan menimbukan divergensi. Misalnya, tarif impor beras yang diterapkan untuk meningkatkan pendapatan petani (tujuan pemerataan) dan meningkatkan produksi beras dalam negeri (tujuan ketahanan pangan), namun dilain pihak akan menimbulkan kerugian efisiensi bila harga beras impor yang digantikannya ternyata lebih murah dari biaya domestik yang digunakan untuk memproduksi beras dalam negeri, sehingga akan timbul trade-offs (Pearson et al. 2005). Pengambil kebijakan harus memberikan bobot tertentu pada masing-masing tujuan yang saling bertentangan tersebut untuk menentukan apakah kebijakan tarif impor perlu diterapkan atau tidak. Secara teori, kebijakan yang paling efisien dapat dicapai jika pemerintah mampu menciptakan kebijakan yang mampu menghapuskan kegagalan pasar dan jika pemerintah mampu mengabaikan tujuan non-efisiensi serta menghapuskan kebijakan yang distorsif. Apabila tindakan menciptakan kebijakan yang efisien dan menghilangkan kebijakan yang distorsif tersebut mampu dilaksanakan, maka divergensi dapat dihilangkan dan efek divergensi (nilai-nilai divergensi pada Tabel 15) akan menjadi nol. Pada kondisi seperti itu, nilai-nilai pada bagian privat (baris pertama tabel PAM) akan sama dengan nilai pada bagian sosial (baris kedua tabel PAM) atau dengan kata lain pendapatan (revenue), biaya dan profitabilitas privat akan sama dengan pendapatan, biaya dan profitabilitas sosial.
69
5.6.
Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Tabel 16 memperlihatkan nilai PCR dan DRCR dari usahatani jagung
berdasarkan analisis PAM dan sebagai pembanding diperlihatkan juga nilai PCR dan DRCR dari usahatani padi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tabel 16. Hasil Perhitungan Private Cost Ratio dan Domestic Resource Cost Ratio Usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow No.
Usahatani
Private Cost Ratio (PCR)
Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)
1.
Jagung
0.97
0.65
2.
Padi
0.69
0.68
Nilai PCR usahatani jagung seperti pada Tabel 16 tersebut, menunjukkan bahwa usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow selang satu tahun terakhir dikategorikan sedikit memiliki keunggulan kompetitif karena nilai PCR < 1. Jika dibandingkan dengan nilai PCR usahatani padi maka dapat dikemukakan bahwa usahatani padi di Kabupaten Bolaang Mongondow lebih kompetitif dibanding usahatani jagung. Dengan kata lain, untuk meningkatkan nilai tambah output sebesar satu satuan pada harga privat maka usahatani padi di Kabupaten Bolaang Mongondow hanya memerlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar 0.69 atau kurang dari satu satuan. Memang jika dibandingkan dengan nilai PCR usahatani jagung juga berada pada posisi kurang dari satu satuan, yaitu 0.97 namun masih lebih besar memerlukan tambahan biaya faktor domestik dibandingkan pada usahatani padi. Dengan nilai PCR yang hanya 0.97 maka usahatani jagung memiliki kemampuan terbatas dalam membiayai faktor domestik. Atau dengan kata lain bahwa terdapat kecenderungan pembengkakan biaya produksi atau tidak
70
tertutupnya biaya produksi jika harga output pada tingkat harga privat jatuh (turun). Sehingga disarankan agar pemerintah dapat memberikan kebijakan proteksi output dengan mensubsidi harga output domestik sehingga mendongkrak naiknya harga output domestik dibanding harga efisiensinya (harga dunia). Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil perhitungan output transfer pada Lampiran 5 diperoleh hasil sebesar Rp. –3 016 041.83 yang menunjukkan bahwa petani sebagai produsen menerima harga output lebih rendah dari harga dunia yang pada tahun 2008 berada pada kisaran Rp. 2 600 sampai dengan 2 900 per kg (lihat pembahasan lebih lanjut pada sub bab 5.7.1). Hal ini sesuai dengan data hasil wawancara di lapangan yang menunjukkan bahwa harga jual tertinggi produk jagung petani di lokasi penelitian pada satu tahun terakhir (dua musim tanam) hanya rata-rata Rp. 2 138 per kg dan terendah Rp. 1 455 per kg atau berada pada kisaran Rp. 1 000 sampai dengan 2 300 per kg. Nilai DRCR usahatani jagung sebesar 0.65 (Tabel 15) menunjukkan bahwa usahatani ini memiliki keunggulan komparatif. Nilai tersebut berarti bahwa untuk memproduksi jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow hanya membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 65 persen terhadap biaya impor yang dibutuhkan. Dengan kata lain, setiap US $ 1.00 yang dibutuhkan untuk mengimpor produk tersebut, hanya membutuhkan biaya domestik sebesar US $ 0.65, artinya untuk memenuhi kebutuhan domestik, maka komoditas jagung sebaiknya di produksi sendiri di Bolaang Mongondow dan tidak perlu didatangkan atau diimpor dari daerah atau negara lain. Demikian halnya dengan usahatani padi yang memiliki nilai DRC sebesar 0.68, artinya bahwa untuk memproduksi
padi
(beras)
di
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
hanya
71
membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 68 persen atau cukup menghemat devisa jika memproduksinya di wilayah tersebut dibanding mengimpornya. Sebagai komoditas kompetitor utama jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat bahwa komoditas padi lebih memiliki daya saing dibanding jagung. Hal ini tidak mengherankan karena tanaman padi merupakan tanaman pangan utama yang keberadaannya sudah sejak lama diperhatikan dan dipacu produksi serta dikontrol harganya oleh pemerintah, dimana secara nasional sejak dimulainya program Pra Bimas tahun 1952 dan di Propinsi Sulawesi Utara sendiri sejak adanya program transmigrasi dari Pulau Jawa dan Bali pada awal 1970-an. Hasil penelitian BPTP Sulut pada tahun 1999 menunjukkan bahwa komoditi jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki nilai DRCR sebesar 0.53. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami penurunan keunggulan komparatif. Diduga hal ini terjadi karena faktor sumberdaya lahan yang semakin berkurang akibat konversi lahan, kenaikan hargaharga input tradable dan faktor domestik serta tidak menentunya harga jual jagung hasil panen petani. Kurangnya proteksi pemerintah terhadap hasil jagung petani, semakin memperparah kondisi usahatani jagung di Bolaang Mongondow khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Akibat yang sangat jelas terlihat pada produksi jagung Sulut yang tidak bisa memenuhi ketentuan kuantitas stok dan kontuinitasnya, dimana para buyers menargetkan pembelian hingga 2000 ton sampai tahun 2009, namun belum mampu dipenuhi sehingga jagung Sulut tidak diminati buyers, hal ini jelas sangat mempengaruhi pada tingkat daya saing
72
komoditi jagung Sulawesi Utara (http://www.news.roll.co.id/komoditas/23274komoditi-jagung-kurang-diminati-buyershtml, 2009). Khadijah (2002) mengemukakan bahwa produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing dari sisi harga dibanding dengan negara lain. Di negara-negara barat sistem pertanian sudah sangat efisien dengan produktivitas yang tinggi sehingga
mampu
menjual
dengan
harga
murah.
Sedangkan
Indonesia
produktivitasnya masih rendah. Dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pertanian maka harga produk pertanian akan bertambah mahal yang mengakibatkan daya saing produk tersebut semakin menurun. Ketika daya saing produk menjadi rendah maka yang dihadapi bukan saja pasar internasional, tetapi juga pasar lokal yang diserbu produk impor. Bisa dibayangkan dampak buruknya adalah stagnasi pertanian lokal. Ketika pertanian dalam negeri sudah tidak berdaya maka akan terjadi ketergantungan terhadap produk pertanian impor. Hasil kajian Khadijah (2002) tersebut ternyata relevan dengan kenyataan di Bolaang Mongondow. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemberlakuan pajak retribusi komoditi pertanian oleh pemerintah Kabupaten justru menurunkan tingkat daya saing komoditi jagung Bolmong (lihat Tabel 18 halaman 76). Harga jual jagung di tingkat petani menjadi rendah, dimana pada Musim Tanam (MT) I tahun 2008 rata-rata petani masih bisa merasakan harga sampai Rp. 2 300 per kg, namun pada MT II rata-rata harga jual hanya berkisar Rp. 1 400 – 2 000 per kg. Di lain pihak para pedagang kemudian menjual hasil panen petani tersebut dengan harga tinggi. Diperoleh informasi bahwa harga jagung di pasar tradisional saja pada Bulan Pebruari 2009 rata-rata sudah sebesar Rp. 2 500 per kg.
73
Berdasarkan hal tersebut, maka sangat perlu bagi pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih operasional sehingga dapat mengangkat kembali tingkat daya saing jagung di Bolaang Mongondow. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : 1. Menghilangkan atau mengurangi distorsi pasar baik pada pasar input maupun pada pasar output, seperti pajak/ retribusi komoditi, mengontrol harga pembelian, dan lain-lain. 2. Mengefektifkan program-program penelitian yang bersifat terapan untuk inovasi teknologi usahatani sehingga langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani serta terjangkau dengan anggaran usahatani yang dimiliki petani. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas sentra-sentra produksi terhadap pasar input maupun output, seperti pembentukan pasar lelang komoditi yang bersifat berkesinambungan.
5.7.
Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Ukuran dampak divergensi dan kebijaksanaan pemerintah dalam Policy
Analysis Matrix adalah Output Transfer (OT), Input Transfer (IT), Factor Transfer (FT) dan Net Transfer (NT). Ukuran relatif ditunjukan oleh analisis koefisien proteksi output nominal atau Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO), koefisien proteksi input nominal atau Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI), koefisien proteksi efektif atau Effectif Protection Coeficient (EPC). Koefisien profitabilitas atau Profitability Coeficient (PC) dan rasio subsidi bagi produsen atau Subsidy Ratio to Producer (SRP) (Saptana et al. 2008).
74
5.7.1. Kebijakan Output Hasil Output Transfer (OT) usahatani jagung pada Tabel 17 menunjukkan nilai yang negatif, artinya bahwa harga output di pasar domestik lebih rendah dibandingkan harga internasionalnya. Lebih lanjut, hal ini mengindikasikan adanya kebijakan pajak atau pungutan terhadap output yang dibebankan kepada petani produsen secara tidak langsung. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa pemerintah kabupaten menerapkan peraturan retribusi terhadap beberapa komoditas pertanian termasuk jagung (Tabel 18), dimana sebenarnya biaya retribusi tersebut dibebankan pada para pedagang pengumpul, namun secara tidak langsung justru yang menanggung adalah petani karena para pedagang membeli hasil jagung petani lebih murah (Rp. 1000 – 2300 per kg) dibanding harga jual kembali (diatas Rp. 2500 per kg). Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menutupi biaya retribusi yang akan dikeluarkan nanti pada saat pengangkutan keluar wilayah kabupaten. Tabel 17. Output Transfer dan Nominal Protection Coeficient on Output Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Usahatani
OT
NPCO
Jagung
Rp. -3 016 041.83
0.75
Padi
Rp. 944 028.37
1.07
Hasil OT didukung pula oleh nilai Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) yang merupakan rasio untuk mengukur output transfer. Nilai NPCO pada Tabel 17 berarti bahwa karena adanya kebijakan retribusi pajak terhadap komoditi jagung Bolmong, maka nilai total output 25 persen lebih rendah dari nilai (harga) efisiensinya (harga internasional). Lebih lanjut lagi, nilai NPCO
75
usahatani jagung menunjukkan bahwa kebijakan daerah mengenai usahatani jagung bersifat disinsentif terhadap output. Artinya tidak ada bantuan ataupun intervensi pemerintah baik melalui subsidi harga pembelian maupun proteksi atau pengendalian harga beli aktual, terhadap hasil jagung petani tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat permainan harga relatif tinggi, sebab para pedagang pengumpul mampu mempermainkan harga sementara masing-masing petani tidak punya pilihan lain karena terdesak kebutuhan, utang dan terutama belum adanya acuan harga yang baku dari pemerintah terhadap pembelian hasil jagung mereka. Fenomena yang terjadi pada usahatani jagung ini sangat berbeda dengan kondisi usahatani padi, dimana dengan hasil OT dan NPCO pada Tabel 17 menunjukkan adanya kebijakan yang bersifat protektif terhadap harga output domestik, sehingga petani bisa menerima harga output yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain bahwa karena adanya kebijakan tarif impor beras maka nilai total output 7 persen lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, yaitu jika tidak ada kebijakan tarif impor (distrosi dihilangkan). Hasil penelitian Anapu et al. (2005) mengenai dampak kebijakan tarif impor beras di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, mendukung hasil OT dan NPCO usahatani padi (beras) dalam penelitian ini. Anapu et al. (2005) mengemukakan bahwa kebijakan tarif impor beras dapat memproteksi sistem usahatani padi di Minahasa (padi tadah hujan – irigasi semi teknis luas lahan < 0.5 ha, padi tadah hujan – irigasi semi teknis luas lahan 0.5 – 1 ha, dan padi tadah hujan – irigasi semi teknis dengan luas lahan > 1.0 ha. Diperoleh hasil rata-rata divergensi output adalah 39 persen, dimana 30 persen diantaranya bersumber dari
76
kebijakan tarif impor. Tanpa adanya proteksi, maka keuntungan privat akan negatif. Tabel 18. Retribusi Distribusi Komoditi Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 No.
Jenis
Quantum (kg)
Besaran Tarif (Rp)
1.
Cengkih
100
50 000
2.
Vanili kering
100
50 000
3.
Vanili basah
100
25 000
4.
Biji pala
100
25 000
5.
Fuli
100
40 000
6.
Jagung
100
5 000
7.
Kedele
100
5 000
8.
Beras
100
5 000
9.
Kentang
100
5 000
10.
Sayur
100
5 000
11.
Coklat
100
10 000
12.
Kopi biji
100
5 000
13.
Kopra
100
10 000
14.
Telur ayam
100
5 000
15.
Ayam daging
100
20 000
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bolaang Mongondow (2009)
Kebijakan yang bersifat protektif terhadap harga output beras tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pembelian pemerintah terhadap beras pada tahun 2009 ini sebesar Rp.4 600 per kg. Selain itu beras sebagai makanan pokok utama masih memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar lokal dibanding jagung, yaitu pada kisaran Rp. 5 000 – 7 000 per kg. Hal ini berbeda dengan harga jagung pipilan yang belum pernah menembus Rp. 4 000 per kg (kondisi Bolaang Mongondow). Walaupun diakui bahwa komoditi jagung ini
77
berpeluang ekspor, namun dengan adanya berbagai macam retribusi terhadap komoditi pertanian (Tabel 18), menjadi salah satu penyebab tetap rendahnya pendapatan petani produsen dari usahatani jagung ini secara finansial (privat). Berhubungan dengan masalah tarif tersebut, hasil penelitian Hadi dan Wiryono (2005) mengenai usahatani padi menunjukkan bahwa skenario penghapusan tarif impor baik yang eksplisit maupun implisit akan menyebabkan keuntungan usahatani padi menurun sekitar Rp. 827 ribu sampai dengan Rp. 1.46 juta atau rata-rata Rp. 1.19 juta per hektar per musim atau menurun sekitar 40.41 persen sampai dengan 111.37 persen atau rata-rata 53.48 persen. Sedangkan skenario mempertahankan seluruh tarif implisit (Rp.117.4 per kg) dan menghapus seluruh tarif eksplisit (Rp. 430 per kg) akan menyebabkan keuntungan petani menurun sekitar Rp. 650 ribu sampai dengan Rp. 1.06 juta atau rata-rata Rp. 933 ribu per hektar per musim atau menurun sekitar 31.76 persen sampai dengan 87.53 persen atau rata-rata 42.03 persen. Sementara skenario penghapusan seluruh tarif implisit dan mempertahankan seluruh tarif eksplisit akan menyebabkan keuntungan petani menurun sekitar Rp. 177 ribu sampai dengan Rp. 314 ribu atau rata-rata Rp. 255 ribu per hektar per musim atau menurun sekitar 8.67 persen sampai dengan 23.89 persen atau rata-rata 11.47 persen. Terlihat bahwa dampak skenario kebijakan non tarif lebih ringan daripada skenario kebijakan tarif. Hadi dan Wiryono (2005) menyimpulkan bahwa kebijakan proteksi yang merupakan kombinasi tarif dan non tarif berhasil meningkatkan harga produsen, jumlah produksi, surplus produsen dan pendapatan petani serta menurunkan jumlah impor beras secara signifikan. Kebijakan nontarif mempunyai efek lebih besar daripada kebijakan tarif. Namun tidak berarti bahwa salah satu kebijakan
78
dapat dihilangkan karena keduanya saling memperkuat. Jika salah satu kebijakan tersebut dihapus, apalagi keduanya, maka dikhawatirkan akan menyebabkan usahatani padi hancur sehingga tingkat ketergantungan Indonesia pada pasar dunia yang tipis akan makin besar. Kebijakan tarif saja atau kebijakan nontarif saja tampaknya tidak cukup untuk melindungi pertanian padi nasional. Apalagi dengan penerapan kesepakatan WTO saat ini yang mengharuskan setiap negara anggota untuk membuka pasar yang berdampak pada terjadinya fenomena banjir impor (import surge). Ironisnya justru banjir impor terjadi pada produk-produk bahan pangan, sehingga hal ini dapat merupakan suatu indikator ancaman (faktor ancaman) terhadap keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Dampak jangka panjangnya adalah ketergantungan pada bahan pangan impor atau anjloknya kemandirian pangan (Simatupang, 2004).
5.7.2. Kebijakan Input Secara keseluruhan hasil perhitungan Input Transfer (IT), Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) dan Factor Transfer (FT) pada Tabel 19 menunjukkan adanya kebijakan yang bersifat protektif terhadap produsen input tradable dan faktor domestik (non tradable) baik pada usahatani jagung maupun usahatani padi. Bentuk kebijakan tersebut biasanya diwujudkan lewat pemberian subsidi (insentif) baik terhadap proses produksi maupun terhadap produk akhir. Hal ini sebenarnya dilakukan dengan harapan agar para petani sebagai pengguna (konsumen) dapat menerima harga input yang lebih
rendah sehingga dapat
menekan biaya produksi usahataninya, namun kenyataan di lapangan jauh berbeda dengan harapan dan sasaran dari program kebijakan ini.
79
Berdasarkan hasil IT usahatani jagung dan padi pada Tabel 19 menunjukkan nilai yang negatif. Artinya bahwa secara implisit terdapat subsidi terhadap input tradable (dalam hal ini pupuk) yang harus disediakan pemerintah setiap tahunnya. Pengertian lain bahwa terdapat transfer (insentif) dari produsen pupuk ke petani. Sedangkan NPCI yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat input transfer menunjukkan bahwa karena adanya subsidi terutama pada pupuk maka total biaya input sebesar 64 persen dari biaya seharusnya untuk usahatani jagung dan 62 persen untuk usahatani padi, yaitu jika subsidi ditiadakan. Tabel 19. Input Transfer, Nominal Protection Coeficient on Input dan Factor Transfer Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Usahatani
IT
NPCI
FT
Jagung
Rp. -1 219 818.82
0.64
Rp. 1 030 788.26
Padi
Rp. -785 522.96
0.62
Rp. 1 306 012.31
Nilai FT pada Tabel 19 menunjukkan bahwa secara implisit subsidi yang harus disediakan terhadap faktor domestik (tenaga kerja, modal dan lahan) pada dua musim tanam sebesar Rp. 1 030 788.26 untuk usahatani jagung dan Rp. 1 306 012.31 untuk usahatani padi. Kondisi yang penulis temukan di lapangan, menunjukkan bahwa para petani setempat umumnya hanya menggunakan dua jenis pupuk dalam usahataninya yaitu urea dan phonska. Kedua pupuk ini merupakan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi Pemerintah (HET) sampai ke Lini IV (kecamatan) masing-masing sebesar Rp. 1 200 per dan Rp. 1 750 per kg. Namun pada kenyataannya harga pupuk bersubsidi di lokasi penelitian justru lebih mahal
80
dibandingkan HET. Untuk lebih memperjelas hal ini, Tabel 20 memperlihatkan harga jual pupuk yang berlaku pada lima lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Tabel 20. Rata-Rata Harga Beli Pupuk “Bersubsidi” pada Lima Lokasi Penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow Harga Pupuk di Lokasi Penelitian (Rp/kg) Bolaang Poigar Bolaang Lolayan Lolak Timur
No.
Jenis Pupuk
1.
Urea
1 463
1 373
1 571
1 433
1 592
2.
Phonska
2 641
2 306
2 890
2 181
2 583
Fenomena tersebut jelas memperlihatkan tidak operasionalnya kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan pemerintah selama ini. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif kebijakan untuk mengatasi hal ini, misalnya dengan pengalihan subsidi dari subsidi gas untuk proses produksi pupuk menjadi subsidi distribusi atau transportasi ke petani yang bisa menekan biaya transportasi dan bisa berakibat langsung pada stabilisasi harga pupuk di tingkat petani. Darwis dan Nurmanaf (2004) dalam kajiannya mengemukakan bahwa beberapa kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan pemerintah menyangkut masalah pupuk di tingkat usahatani, yaitu: (1) rasionalisasi penggunaan pupuk di tingkat petani, (2) rekomendasi pupuk berdasarkan atas analisis tanah spesifik lokasi,
(3) peningkatan efektivitas penggunaan pupuk anorganik yang
dikomplemen dengan pemanfaatan pupuk organik, (4) perbaikan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pupuk, dan (5) pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor pupuk yang kondusif bagi kontinuitas dan harga pupuk di tingkat petani. Menyangkut masalah subsidi pupuk, Syafa’at et al. (2007) dalam kajiannya mengemukakan bahwa terdapat kekuatan dan kelemahan subsidi pupuk
81
langsung ke produsen pupuk ataupun ke petani. Dikemukakan bahwa kekuatan modus subsidi langsung ke produsen pupuk, yaitu: 1. Pengelolaan subsidi relatif mudah. Hal ini karena pemerintah hanya perlu berhubungan dengan beberapa produsen pupuk saja, yaitu Pupuk Iskandar Muda (PIM), Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Petro Kimia Gresik (PKG), dan Pupuk Kalimantan Timur (PKT) 2. Tidak diperlukan identifikasi petani penerima subsidi. Hal ini karena pengecer resmi (lini IV) dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja baik petani yang berhak maupun bukan. Namun sesuai kondisi lapangan pada saat penelitian, hal ini justru menjadi kelemahan modus subsidi langsung ke produsen. Sebab hal ini mengakibatkan kelangkaan pupuk atau naiknya harga pupuk di tingkat petani. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umumnya petani membeli pupuk pada toko atau pedagang pengumpul desa dengan harga tinggi, artinya pupuk bersubsidi justru dijual ke pedagang pengumpul karena terdapat kebebasan distributor di lini IV (tingkat kecamatan) untuk menjual pupuk bersubsidi kepada siapapun. 3. Efektivitas dalam meningkatkan daya beli petani untuk membeli pupuk relatif tinggi. Hal ini berlaku dengan syarat apabila efektivitas HET terjamin. Adapun kelemahan subsidi harga pupuk langsung ke produsen pupuk menurut Syafa’at et al. (2007), yaitu: 1. Harga pupuk terasa relatif murah. Hal ini karena Harga Eceran Tertinggi (HET) jauh lebih rendah daripada harga pasar bebas. Akibatnya, petani cenderung melebihi dosis dalam penggunaan pupuk. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harga pupuk di tingkat petani lebih mahal daripada
82
HET pemerintah. Artinya ada kelemahan dalam pola distribusi pupuk, entah di lini I – II ataukah di lini III – IV. Malahan sebagian petani terpaksa tidak memupuk lahan pertaniannya karena ketiadaan biaya untuk membeli pupuk dan kalaupun ada kemampuan membeli pupuk, jumlah pupuk yang tersedia justru terbatas, sehingga pemupukan dilakukan tidak sesuai anjuran pemupukan berimbang. 2. Terjadi dualisme pasar pupuk domestik, yaitu pasar pupuk dengan harga bersubsidi dan pasar pupuk dengan harga tidak bersubsidi. Hal ini membuka peluang terjadinya aliran pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non subsidi yang memicu terjadinya langka pasok. Selanjutnya Syafa’at et al. (2007) mengemukakan terdapat pula kekuatan dan kelemahan jika subsidi harga pupuk diberikan langsung ke petani, yaitu: Kekuatan : 1. Harga pupuk terasa relatif mahal. Hal ini karena harga pupuk yang dibayar petani adalah harga pasar bebas. Akibatnya, petani cenderung tidak overdosis dalam penggunaan pupuk. 2. Dualisme pasar pupuk domestik, yaitu pasar pupuk dengan harga bersubsidi dan pasar pupuk dengan harga tidak bersubsidi, tidak terjadi. Hal ini karena hanya ada satu harga pupuk yang berlaku di pasar yaitu harga pasar itu sendiri. Dalam hubungan ini petani penerima subsidi membeli pupuk dengan harga pasar. 3. Ketepatan subsidi mencapai sasaran adalah relatif tinggi. Hal ini karena petani penerima subsidi telah melalui seleksi dengan sejumlah kriteria tertentu. Potensi mark-up dana subsidi adalah relatif sulit. Hal ini karena besarnya dana
83
subsidi yang dapat di-claim oleh produsen pupuk harus sesuai dengan jumlah kupon (voucher) yang telah digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi tingkat pengecer resmi. Kelemahan : 1. Pengelolaan subsidi adalah relatif sulit. Hal ini karena pemerintah perlu berhubungan dengan puluhan juta petani. 2. Diperlukan identifikasi petani penerima subsidi. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan dana yang tidak kecil khususnya pada tahun pertama diterapkannya modus bersangkutan. 3. Dibutuhkan dana relatif besar untuk mencetak dan mendistribusikan kupon (voucher). Dana ini harus tersedia setiap tahun selama modus tersebut diterapkan. 4. Potensi konflik antara petani dan petugas lapangan relatif tinggi. Hal ini karena walaupun petani penerima subsidi telah melalui seleksi dengan kriteria tertentu namun tetap terbuka peluang ada petani yang tidak menerima subsidi meskipun mereka berhak berdasarkan kriteria yang berlaku. 5. Efektivitas dalam meningkatkan daya beli petani untuk membeli pupuk relatif rendah. Hal ini berlaku dengan syarat apabila terjadi jual beli kupon (voucher) guna dibelikan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak tanah, dsb. Fenomena semacam itu sangat mungkin terjadi dalam kondisi daya beli masyarakat yang rendah. Karena kupon (voucher) dijual untuk mendapatkan uang tunai guna membeli makanan maka anggaran petani untuk membeli makanan membengkak (naik) sedangkan anggaran petani untuk membeli pupuk tetap atau mungkin turun. Ini berarti daya beli petani untuk membeli
84
makanan meningkat, sedangkan daya beli petani untuk membeli pupuk adalah tetap. Karena daya beli petani untuk membeli pupuk adalah tetap maka jumlah pupuk yang sanggup dibeli petani tidak berubah. Akibatnya, kuantitas produksi yang diperoleh juga tetap. Dengan demikian pemberian subsidi harga pupuk yang dimaksudkan oleh pemerintah agar petani mampu meningkatkan penggunaan pupuk dan sekaligus meningkatkan kuantitas produksi menjadi sia-sia. Nugroho (2009) dalam kajiannya mengemukakan bahwa pemerintah menetapkan HET dan memberikan subsidi untuk mendukung kebijakan pangan murah. Namun pencapaian tujuan ini menimbulkan efek samping negatif sebagai berikut: 1. Transfer pendapatan dari pembayar pajak kepada pekerja pabrik pupuk dan produsen pengguna pupuk bersubsidi (tidak selalu petani tanaman pangan, namun juga pengusaha perkebunan yang secara ilegal membeli pupuk bersubsidi). Dengan HET Rp. 1 200, masyarakat harus mensubsidi paling sedikit Rp. 2 800 per kg urea produksi PT. Pupuk Kaltim. Sementara untuk pupuk urea produksi tiga perusahaan lainnya (PT. Pusri, PT. Petrokimia, PT. Pupuk Kujang), masyarakat mensubsidi paling sedikit Rp. 900 per kg urea. 2. Inefisiensi penggunaan pupuk urea. Petani yang mengejar peningkatan produksi akan menggunakan pupuk urea melebihi takaran efisien. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan kualitas hara tanah yang justru semakin mendorong petani untuk menggunakan pupuk lebih banyak lagi.
85
3. Tidak menariknya penggunaan pupuk organik karena pupuk urea cukup murah dan jauh lebih praktis. Padahal pupuk organik lebih aman bagi kesehatan dan lingkungan.
5.7.3. Kebijakan Input-Output Secara keseluruhan hasil perhitungan Effective Protection Coefficient (EPC), Net Transfer (NT), Profitability Coeficient (PC) dan Subsidy Ratio to Producers (SRP) pada Tabel 21 menunjukkan belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap usahatani jagung dan para petani jagung karena tingkat proteksi yang rendah terhadap hasil jagung petani, dimana hal ini berdampak pada pengurangan surplus petani yang sangat merugikan petani kecil. Secara rinci dapat dikemukakan bahwa nilai PC usahatani jagung sebesar 0.07 menunjukkan bahwa rasio keuntungan usahatani jagung hanya sebesar 7 persen atau dengan NT yang negatif (Rp. -2 827 011) hanya mendatangan rasio keuntungan sebesar 7 persen terhadap harga privat. Pengertian lain bahwa terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar pada input dan output secara keseluruhan yang merugikan petani. Nilai SRP -0.23 menunjukkan bahwa petani produsen mengeluarkan biaya produksi yang besar. Hal ini mungkin saja tidak akan terjadi seandainya pemerintah dapat menerapkan kebijakan tarif impor terhadap produk jagung impor sebesar 23 persen, sehingga dapat meningkatkan harga jual produk domestik, dampaknya pada peningkatan tingkat penerimaan petani dan profitabilitas privat.
86
Tabel 21. Effective Protection Coefficient, Net Transfer, Profitability Coeficient dan Susidy Ratio to Producers Usahatani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Usahatani
EPC
NT
PC
SRP
Jagung
0.80
Rp. -2 827 011
0.07
-0.23
Padi
1.16
Rp. 423 539
1.12
0.03
Di lain pihak kebijakan subsidi input justru merugikan petani karena pada kenyataannya harga subsidi input jarang dirasakan petani sebagai akibatnya biaya produksi usahataninya menjadi lebih besar, belum lagi ditambah serapan dan biaya tenaga kerja yang tinggi semakin memperkecil pendapatan petani dari usahatani jagung ini. Kesimpulannya tingkat proteksi pemerintah yang rendah terhadap hasil jagung petani menyebabkan sebagian besar kebijakan pemerintah mengenai usahatani jagung ini berjalan tidak efektif, hal ini ditunjukkan dengan nilai EPC yang kurang dari satu (Tabel 21). Suprapto (2006) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa komoditas jagung baik hibrida maupun komposit, menggunakan teknologi rekomendasi maupun teknologi petani, asalkan komoditas jagung tersebut digunakan untuk promosi ekspor maka memperoleh proteksi dari pemerintah yang ditandai dengan nilai EPC > 1. Sedangkan komoditas jagung yang digunakan untuk orientasi subtitusi impor dan perdagangan antar daerah tidak memperoleh proteksi pada harga outputnya, namun hanya memperoleh subsidi pada input usahataninya. Sehingga jika dihubungkan dengan hasil penelitian penulis maka dapat dikemukakan bahwa komoditas jagung di Bolmong pun harus dipacu agar berorientasi ekspor, berdaya saing tinggi dengan meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk melalui pengembangan teknologi pasca panen serta
87
peningkatan nilai tambah produk (pengembangan produk turunan) agar supaya kebijakan pemerintah dapat lebih berpihak pada usahatani jagung tersebut. Fenomena yang terjadi di usahatani jagung, berbeda jauh dengan yang terjadi pada usahatani padi di Bolaang Mongondow. Berdasarkan Tabel 21 dapat dikemukakan bahwa dari nilai EPC yang diperoleh menunjukkan adanya kebijakan yang memproteksi output dan input usahatani padi, artinya harga domestik diupayakan berada di atas harga efisiensinya (harga dunia) sehingga diharapkan hal ini dapat menghambat kegiatan ekspor ilegal. Dengan adanya kebijakan terhadap output dan input ini semakin menambah surplus petani (nilai NT). Kesimpulannya berdasarkan nilai PC dan SRP maka untuk usahatani padi keseluruhan kebijakan pemerintah umumnya menguntungkan petani produsen dan menyebabkan biaya produksi dapat ditekan. Berdasarkan keseluruhan hasil indikator analisis dampak kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap usahatani jagung masih rendah jika dibandingkan dengan usahatani padi. Hal ini tidak mengherankan karena isu swasembada beras bukan hanya sekedar isu sosial namun juga berpengaruh secara politis yang berdampak pada stabilitas nasional. Sehingga sejak dulu beras selain merupakan komoditi pangan pokok, tapi juga dikenal sebaai komoditi politis yang bisa menentukan kelangsungan hidup suatu pemerintahan di Indonesia. Dugaan penulis ini semakin diperkuat dengan pernyataan Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimuso dalam Sinar Harapan online, yang menegaskan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hanya diperlukan untuk suatu komoditas yang jika HPP tersebut tidak ditetapkan akan dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas sosial
88
ekonomi (Sinar Harapan, Sabtu 15 Nopember 2008). Artinya secara tersirat ada anggapan pemerintah bahwa Harga Pembelian Pemerintah untuk jagung belum diperlukan, jika dibandingkan dengan beras. Sebab walaupun HPP jagung tidak ditetapkan, belum akan mengganggu stabilitas sosial ekonomi karena jagung bukan merupakan bahan pangan utama penduduk Indonesia.
5.8.
Analisis Sensitivitas Breierova and Choudhari (2001) mengemukakan bahwa analisis
sensitivitas digunakan untuk menentukan bagaimana sensitivitas suatu model untuk suatu perubahan nilai-nilai parameter dari model tersebut, dan untuk merubah struktur dari model tersebut. Analisis sensitivitas membantu untuk membangun tingkat kepercayaan terhadap suatu model dengan mempelajari ketidakpastian yang sering diasosiasikan dengan parameter-parameter dalam suatu model. Berdasarkan pengertian dan maksud dilaksanakannya analisis sensitivitas tersebut, maka dalam penelitian ini pun dilakukan analisis sensitivitas sebanyak 12 skenario variasi perubahan harga pada input (pupuk), tenaga kerja serta output (harga jual jagung petani). Hal ini dilakukan untuk mencari bentuk kebijakan yang kira-kira efektif dalam peningkatan keuntungan dan daya saing usahatani jagung di Bolaang Mongondow. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas pada Tabel 22, terlihat bahwa skenario ke-9 yaitu harga pupuk turun 10 persen dan harga output naik 30 persen merupakan skenario terbaik. Hal ini karena skenario ke-9 menunjukkan tingkat daya saing (komparatif dan kompetitif) terbaik yang dimiliki oleh usahatani jagung. Semakin kecil nilai PCR dan DRCR menunjukkan semakin
89
baik tingkat daya saing komoditi usahatani jagung, dimana nilai ini berhubungan dengan peningkatan profitabilitas baik secara privat maupun sosial. Tabel 22 menunjukkan bahwa skenario ke-9 memiliki rasio keuntungan terbesar terhadap hasil penjualan komoditi jagung baik secara privat maupun sosial, yaitu 25 persen dan 43 persen. Atau dengan kata lain skenario ke-9 dapat memperoleh keuntungan sebesar 25 persen (privat) dan 43 persen (sosial) dari sejumlah hasil penjualan output jagung. Tabel 22. Analisis Sensitivitas Usahatani Jagung di Bolaang Mongondow Skenario
Perubahan Harga
Output naik 10 persen Output naik 20 2. persen Output naik 30 3. persen Pupuk dan output 4. naik 10 persen Pupuk dan output 5. naik 20 persen Pupuk dan output 6. naik 30 persen Pupuk turun 10 7. persen, output naik 10 persen Pupuk turun 10 8. persen, output naik 20 persen Pupuk turun 10 9. persen, output naik 30 persen Upah TK naik 10 10. persen, output naik 10 persen Upah TK naik 10 11. persen, output naik 20 persen Upah TK naik 10 12. persen, output naik 30 persen Keterangan : TK = Tenaga Kerja 1.
Profitabilitas (Rp) Privat Sosial
PCR
DRCR
1 135 005
4 263 621
0.86
0.58
2 051 084
5 481 304
0.77
0.51
2 967 164
6 698 987
0.70
0.46
1 074 998
4 113 210
0.86
0.58
1 931 069
5 180 482
0.78
0.53
2 787 140
6 247 755
0.71
0.48
1 195 013
4 414 032
0.85
0.57
2 111 092
5 631 715
0.76
0.51
3 027 171
6 849 398
0.69
0.46
678 940
3 867 337
0.91
0.61
1 447 656
4 937 658
0.84
0.56
2 511 098
6 302 704
0.74
0.49
90
Alternatif kebijakan kedua yang mungkin dapat diambil oleh pemerintah yaitu menaikkan harga output sebesar 30 persen (skenario ke-3) dengan asumsi faktor-faktor lain tetap harganya (Tabel 22). Dalam suatu kegiatan usahatani faktor input pupuk memegang peranan penting dalam keberhasilan usahatani. Sehingga umumnya pupuk banyak menyerap biaya produksi suatu usahatani. Namun penurunan harga pupuk belum merupakan suatu solusi yang final tanpa diiringi dengan pendistribusian yang tepat waktu serta ketersediaan di lapangan atau dengan kata lain harus benar-benar mengacu pada 6 tepat distribusi pupuk, yaitu tepat jumlah, jenis, harga, waktu, tempat dan mutu. Sehingga kelangkaan pupuk yang sering terjadi saat ini dapat teratasi. Simatupang (2002) mengemukakan bahwa pada kenyataannya subsidi pupuk yang diberikan pemerintah bukanlah subsidi pupuk langsung bagi petani, namun subsidi gas dari pemerintah bagi pabrik-pabrik penghasil pupuk. Padahal harga pupuk di tingkat petani tidak berkaitan langsung dengan harga pokok pabrik pupuk domestik. Pada tatanan pasar terbuka, seperti saat ini, harga pupuk di tingkat petani ditentukan oleh harga paritas impornya. Pengalaman membuktikan bahwa jika harga pupuk di pasar internasional meningkat, maka untuk mengejar laba yang lebih tinggi, pabrik pupuk domestik cenderung mengekspor produknya. Akibatnya adalah pasokan pupuk di tingkat petani menjadi langka dan harganya pun meningkat seiring dengan peningkatan harga pupuk internasional. Sebagai perusahaan komersial, produsen pupuk tentunya tidak dapat disalahkan mengekspor pupuk untuk mengejar laba sebesar-besarnya.
91
Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa untuk meningkatkan daya saing usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan umum berupa peningkatan harga jual jagung dengan menerapkan harga pembelian pemerintah yang diperketat. Hal ini sebagai upaya untuk mengontrol pasar agar harga ditingkat petani tidak dipermainkan oleh para pedagang pengumpul. Selain itu, seperti terlihat pada hasil Tabel 22, bahwa perubahan-perubahan harga input (terutama pupuk) serta tenaga kerja tidak akan banyak mempengaruhi tingkat keuntungan dan daya saing usahatani jagung, jika tidak dibarengi dengan perubahan pada harga output jagung.
92
VI.
6.1.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kesimpulan Berdasarkan tujuan serta hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat
disimpulkan beberapa hal, yaitu: 1.
Secara umum usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow layak untuk dilaksanakan baik secara finansial maupun ekonomi, terlihat dari profitabilitas privat (D) > 1 dan profitabilitas sosial (H) > 1 serta memiliki RC-ratio yang lebih besar dari satu.
2.
Usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dianggap masih mampu membiayai input domestiknya, walaupun untuk usahatani jagung memiliki kecenderungan menurun jika tidak diimbangi dengan harga jual produk yang memadai.
3.
Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk usahatani jagung masih belum menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan para petani kecil dan kelangsungan hidup usahataninya. Hal ini berbeda dengan usahatani padi (beras) karena kebijakan perberasan bersifat nasional, top down dan instruksional sehingga memiliki konsistensi dalam penerapannya.
4.
Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, maka kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah pada usahatani jagung di Bolaang Mongondow adalah dengan menurunkan harga pupuk sebesar 10 persen dan menaikkan harga output sebesar 30 persen (skenario ke-9).
93
6.2.
Implikasi Kebijakan
1.
Untuk meningkatkan daya saing usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan umum berupa peningkatan harga jual jagung dengan menerapkan harga pembelian daerah. Hal ini sebagai upaya untuk mengontrol pasar agar harga ditingkat petani tidak dipermainkan oleh para pedagang pengumpul.
2.
Beberapa hal yang harus segera dibenahi dalam sistem usahatani jagung di Bolaang Mongondow adalah: a) Mengenai mutu hasil panen. Keberhasilan pengembangan jagung tidak hanya ditentukan oleh tingginya produktivitas saja namun juga melibatkan kualitas dari produk itu sendiri. Agar komoditas tersebut mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif, maka harus dapat menghasilkan jagung dengan kualitas yang baik, sehingga tekhnik pasca panennya pun harus lebih diperhatikan dan ditangani lebih baik. Untuk itu perlu adanya pelatihan dan pendampingan teknologi yang dilakukan secara rutin kepada para petani agar hal ini dapat terwujud. b) Masalah retribusi. Mengurangi atau bahkan menghilangkan kebijakan retribusi komoditas pangan, sehingga dapat mendongkrak harga jual domestik yang diterima petani kecil dimana pada akhirnya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif usahatani ini. Hal ini juga untuk menghindari kegagalan pemerintah, sebab pembebanan retribusi komoditi pertanian tanpa diimbangi langkah-langkah antisipatif untuk kesejahteraan petani maka akan menimbulkan kegagalan dalam hal peran alokasi, distribusi dan stabilisasi.
94
3.
Meskipun usahatani jagung
di lokasi penelitian Kabupaten Bolaang
Mongondow masih memiliki keunggulan komparatif, tetapi apabila tidak dilakukan beberapa langkah pembenahan seperti pada poin pertama dan kedua, maka akan menurunkan tingkat keunggulan komparatif dan akan semakin tidak kompetitif dengan usahatani pesaing utama, yaitu padi, apalagi orientasi pengembangan jagung ke depan adalah pasar ekspor. 4.
Disarankan perlu adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini terutama pada Kabupaten-Kabupaten yang juga merupakan wilayah pengembangan jagung dan padi di Sulawesi Utara seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Utara. Sehingga dapat diperoleh suatu basis data mengenai posisi daya saing komoditas jagung dan padi di Sulawesi Utara.
95
DAFTAR PUSTAKA
Antara News. 2007. Produksi Jagung 2008 Diprediksi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri. Posting tanggal 12 Juli 2007 01:39. www.antara.co.id/arc/2007. Anapu, H., E.Ruaw, C.Talumingan, A.Lobo dan L.Pangemanan. 2005. Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dalam Buku Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Breierova, L. and M. Choudhari. 2001. An Introduction to Sensitivity Analysis. The Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2008. Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan oleh Presiden RI. www.litbang.deptan.go.id. Bank Indonesia, 2009. Laporan Tinjauan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Perbankan) Pebruari 2009. Bank Indonesia, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2008. Harvested Area, Yield Rate and Production of Maize by Province, 2006. www.bps.go.id. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow. 2006. Bolaang Mongondow Dalam Angka 2006. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bolaang Mongondow, Kotamobagu. ___________________________________________________. 2008. Bolaang Mongondow Dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow, Kotamobagu. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara. 2000. Penelitian Keunggulan Komparatif dan Kompetitif beberapa Komoditi Pertanian di Sulawesi Utara. Laporan Hasil Penelitian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara, Manado. Darwis, V. dan A.R. Nurmanaf. 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, 22 (1) : 63 – 73. Departemen Perindustrian Republik Indonesia. 2004. Industri Pakan Ternak Tergantung Jagung Impor. Investor Daily 8 Oktober 2004. www.depperin.go.id/IND/Publikasi/Matriks_Berita/berita.asp?kd=2137
96
Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 2005. Draft 1 Juni 2005. Departemen Pertanian RI, Jakarta. _______________________________________. 2009. Perkembangan Produksi dan Luas Tanaman Padi dan Jagung di Sulawesi Utara, 2003 – 2005. http://www.deptan.go.id/ppi/investasi/Lapora-Final.pdf. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009. Data Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia menurut HS 6 digit (tahun 2003 – 2008). Departemen Perdagangan RI, Jakarta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2009. Data Retribusi Distribusi Komoditi Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Perda No.23 Tahun 2001. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kotamobagu. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow. 2006. Laporan Tahunan 2006. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kotamobagu. ___________________________________________________. 2008. Laporan Tahunan 2008. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kotamobagu. Emilya. 2001. Analisis Komparatif dan Kompetitif serta Dampak Kebijakan Pemerintah pada Pengusahaan Komoditas Tanaman Pangan di Propinsi Riau. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. FAO. 2008. Database Food Balance Sheet. www.faostat.fao.org Gonzalez,
L. 2004. The Theory of Comparative Advantage. www.freerepublic.com/focus/f-news/1101717/posts.
http://
Gittinger, J.P. 1986. Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Terjemahan. Edisi Kedua. UI-Press dan John Hopkins, Jakarta. Haryono, D. 1991. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijaksanaan pada Produksi Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu di Propinsi Lampung. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Harian Komentar. 2007. Menteri Pertanian Bakal Resmikan Sillo Dryer di Bolmong. Berita Bolaang Mongondow, 2 Juni 2007. Handerson, D.R. 2008. Paul Krugman’s Nobel Prize. The Future of Freedom Foundation. www.fff.org.
97
http://www.news.roll.co.id/komoditas/23274-komoditi-jagung-kurang-diminatibuyershtml. 2009. Komoditi Jagung Kurang diminati Buyers. Berita Jumat 27 Pebruari 2009. Hadi, P.U. dan B. Wiryono. 2005. Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Beras di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 23 (2) : 159 – 175. Krugman, P. and A.J. Venables. 1996. Integration, Specialization and Adjusment. European Economic Review Journal, 40 : 959 – 967. Martin, X.S., J.Blanke, M.D.Hanouz, T.Geiger, I.Mia and F.Paua. 2008. The Global Competitiveness Index: Prioritizing the Economic Policy Agenda. The Global Competitiveness Report 2008-2009. Editor: Porter, M.E. and K.Schwab. World Economic Forum. www.weforum.org/pdf. Manado Post. 2005. Crash Program Agribisnis Atasi Krisis. Rubrik Khusus, Kamis 10 November 2005. Monke, E.A. and S.K. Pearson. 1989. The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development. Cornell University Press, Ithaca. Nuryartono, N. 2005. Akankah Indonesia Berswasembada Jagung? Agrimedia, 10 (1) : 35 – 43. Nugroho, A.A. 2009. Kerugian Masyarakat dari Regulasi Pupuk. Artikel Web Blog, Jumat Pebruari 2009. http://komentar-ekonomi.blogspot.com/ 2009/02/ahmad-adi-nugroho-pegiat-kppu.html. Pannell, D.J. 1997. Sensitivity Analysis of Normative Economic Models: Theoretical Framework and Practical Strategies. Journal of Agricultural Economics, 16 : 139 – 152. Pearson S., C.Gotsch dan S.Bahri. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia. Terjemahan.Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Porter, M.E. 2008. Building the Microeconomic Foundation of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index. The Global Competitiveness Report 2008-2009. Editor: Porter, M.E. and K.Schwab. World Economic Forum. www.weforum.org/pdf. Puspadi, K., S.Hastuti dan K.W.Wijayanto, 2005. Preferensi Petani Terhadap Inovasi Pertanian dan Metode Pembelajaran Pada Agroekosistem Lahan Kering Kasus Di Kabupaten Lombok Timur. Makalah Hasil Penelitian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat, Mataram.http:///ntb.litbang.deptan.go.id/2005/TPH/preferensipetani.doc Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. 2005. Kebijakan Perberasan Nasional. Berita Puslitbangtan, (34) November 2005. Puslitbangtan, Bogor.
98
Oktaviani, R. 1991. Efisiensi Ekonomi dan Dampak Kebijaksanaan Insentif Pertanian pada Produksi Komoditi Pangan di Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Ricci, L.A. 1999. Economic Geography and Comparative Advantage: Agglomeration versus Specialization. European Economic Review Journal, 43 : 357 – 377. Simatupang, P. 2002. Subsidi Gas bagi Pabrik Pupuk Vs Subsidi Pupuk bagi Petani. Kompas, Kamis 19 Juli 2002. http://www.kompas.com ____________. 2004. Justifikasi dan Metode Penetapan Komoditas Strategis. Indonesian Centre for Agricultural Social Economic Research and Development (ICASERD) Working Paper, (51) : 1 – 24. Saptana, S. Friyatno dan Tri Bastuti P. 2008. Analisis Dayasaing Komoditi Tembakau Rakyat di Klaten Jawa Tengah. Makalah Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. www.pse.litbang.deptan.go.id. Soekartawi, A.Soeharjo, J.L.Dillon dan J.B.Hardaker. 1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. UI-Press, Jakarta. Suryana, A. 1980. Keuntungan Komparatif dalam Produksi Ubikayu dan Jagung di Jawa Timur dan Lampung dengan Analisa Penghematan Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. _________. 2006. Strategi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Palawija. Prosiding Seminar Nasional : Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia: Perannya dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Bogor, 13 Juli 2006. CAPSA monograph, (49) : 23 - 50. United Nation of Economic and Social Commision for Asia and The Pacific. Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil Bank Indonesia. 2008. SIPUK BI: Produksi Jagung. www.bi.go.id/sipuk/id/?id=4&no= 10401& idrb=40401. Squire, L. and G.H. van der Tak. 1976. Economic Analysis of Project. The John Hopkins University Press, Baltimore. Suprapto, 2006. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Produksi Jagung di Propinsi Jawa Timur. Buletin Penelitian Puslit Universitas Mercubuana, (10) : 89-106.
99
Syafa’at, N., A.Purwoto, K.M.Noekman, I.S.Anugerah, E.Suryani, Y.Marisa, A.Askin dan M.Suryadi. 2007. Kaji Ulang Sistem Subsidi dan Distribusi Pupuk. Makalah Seminar Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KB), Bogor. www.pse.litbang.deptan.go.id Swastika, D.K.S. 2002. Corn Self-sufficiency in Indonesia: The Past 30 years and Future Prospects. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 21 (3) : 75 – 83. Tsakok, I. 1990. Agricultural Price Policy: A Practitioner’s Guide to Partial Equilibrium Analysis. Cornel University Press, Ithaca. Yao, S. 1997. Rice Production in Thailand seen through a Policy Analysis Matrix. Food Policy Journal, 22 (6) : 547 – 560. World Wild Foundation Indonesia. 2008. Impor Pakan Ternak Naik 48%. http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/clips/2006-08-10114-0009-001-03-0899.pdf. www.aphi-net.com. 2008. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005.
100
LAMPIRAN
101
Lampiran 1. Peta Lokaasi Penelitiaan L
PROPINSI P SI UTARA SULAWES
102
Lampiran 2. Rekap Pendapatan Rata-Rata Rumahtangga Tani Responden di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 Kecamatan/ Desa (Rp)
1
Poigar/ Desa Nonapan I 20 830 000
2 3
No Resp
Bolaang/ Desa Langagon
Bolaang Timur/ Desa Bolaang
Lolayan/ Desa Lolayan
33 340 000
23 723 000
17 600 000
40 800 000
10 891 500
7 037 500
9 980 000
22 095 000
58 000 000
22 546 000
36 546 000
58 560 000
4
6 000 000
4 160 000
41 534 700
11 230 000
30 910 833
5
3 930 000
31 535 000
25 632 600
34 243 000
93 571 250
6
45 206 000
18 077 000
60 580 000
8 268 000
101 514 660
7
13 215 000
54 121 000
20 490 000
10 213 000
9 833 420
8
11 970 000
43 350 500
25 877 800
220 000
6 482 500
9
35 137 500
21 607 500
12 037 100
31 704 000
29 756 000
10
18 150 000
56 175 000
89 000
3 229 000
12 788 000
11
21 750 000
20 700 000
499 500
3 741 000
17 919 500
12
25 725 000
22 460 000
1 600 000
18 933 000
41 353 125
13
21 859 500
28 550 000
6 394 875
3 772 000
28 972 000
14
11 234 500
20 245 750
3 377 000
810 000
5 860 000
15
31 210 000
5 558 000
109 063 000
20 931 000
23 616 000
16
6 252 000
63 505 000
45 538 000
181 170 000
6 392 000
17
13 725 000
18 990 000
67 133 000
29 780 000
12 330 800
18
7 065 000
65 885 000
78 709 000
23 920 000
16 196 700
19
22 050 000
129 840 000
7 951 000
34 925 000
14 716 900
20
44 452 500
38 264 000
7 055 000
43 815 000
5 627 200
Total
399 457 000
775 163 750
570 722 075
531 757 500
542 780 888
19 972 850
38 758 188
28 536 104
26 587 875
27 139 044
1 664 404
3 229 849.96
2 378 008.65
2 215 656.25
2 262 587.03
Rata-Rata per Tahun Rata-Rata per Bulan
27 270 000
Lolak/ Desa Lolak II 16 400 000
103
Lampiran 3. Analisis Finansial dan Ekonomi Usahatani Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 No.
Input
Satuan
Jml Fisik (rata-rata)
Harga Privat (Rp)
Harga Sosial (Rp)
Jagung
Finansial (Rp)
di
Ekonomi (Rp)
A.
Tradable input
1
Benih hibrida
kg/ha
31.00
30 941
41 127
959 157
2
Urea
kg/ha
233.13
1 476
4 259
343 992
992 922
3
Ponska
kg/ha
102.24
2 505
5 000
256 085
511 187
4
Herbisida
liter
7.63
71 759
71 759
547 265
547 265
5
Pestisida cair
liter
0.43
66 882
66 882
29 057
29 057
B
Faktor Domestik
B.1
Tenaga kerja
1
Olah tanah I (manusia) :
2
1 274 944
a. dalam keluarga
HOK
4
13 897
11 118
58 245
46 596
b. luar keluarga
HOK
10
39 135
31 308
377 601
302 081
Olah tanah I (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
0
0
0
0
0
b. luar keluarga
HTK
3
73 879
73 879
224 185
224 185
3
Olah tanah I (traktor)
HTK
2
113 426
113 426
235 254
235 254
4
Olah tanah II (manusia): a. dalam keluarga
HOK
3
15 000
12 000
42 000
33 600
b. luar keluarga
HOK
3
45 000
36 000
146 250
117 000
5
Olah tanah II (ternak): a. dalam keluarga
HTK
0
0
0
0
0
b. luar keluarga
HTK
3
70 000
70 000
233 333
233 333
6
Olah tanah II (traktor)
HTK
0
0
0
0
7
Garu I (manusia):
8
9
10
a. dalam keluarga
HOK
1
15 000
12 000
22 031
17 625
b. luar keluarga
HOK
3
50 000
40 000
133 333
106 667
Garu I (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
0
0
0
0
0
b. luar keluarga
HTK
2
74 688
74 688
155 599
155 599
a. dalam keluarga
HOK
2
15 000
12 000
24 000
19 200
b. luar keluarga
HOK
4
50 000
40 000
200 000
160 000
Garu II (manusia) :
Garu II (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
0
0
0
0
0
b. luar keluarga
HTK
2
71 250
71 250
124 688
124 688
11
Garu II (traktor)
HTK
0
0
0
0
12
Penanaman :
13
14
a. dalam keluarga
HOK
2
14 155
11 324
29 538
23 631
b. luar keluarga c. Ternak (bajak/ larik))
HOK
8
35 603
28 483
269 397
215 518
HTK
1
31 280
31 280
31 000
31 000
Penyiangan 1 & 2: a. dalam keluarga
HOK
7
14 634
11 707
96 193
76 954
b. luar keluarga
HOK
7
35 542
28 434
247 969
198 376
HOK
2
14 473
11 579
31 524
25 219
Pemupukan 1 & 2: a. dalam keluarga
104 Lampiran 3. Lanjutan
No.
Input
Satuan
Jml Fisik (rata-rata)
Harga Privat (Rp)
Harga Sosial (Rp)
Finansial (Rp)
Ekonomi (Rp)
b. luar keluarga
HOK
4
37 839
30 271
148 114
118 491
15
Pengendalian H&P
HOK
3
26 310
26 310
80 181
80 181
16
Panen & kupas tongkol:
17
18
19
a. dalam keluarga
HOK
3
14 232
11 386
35 866
28 693
b. luar keluarga
HOK
10
34 157
27 325
332 346
265 877
Jemur: a. dalam keluarga
HOK
4
13 795
11 036
54 516
43 613
b. luar keluarga
HOK
5
35 227
28 182
174 535
139 628
Pemipilan: a. dalam keluarga
HOK
1
13 750
11 000
13 750
11 000
b. luar keluarga
HOK
15
18 000
14 400
275 400
220 320
c. Alat pipil
HTK
1
212 363
212 363
225 499
225 499
Pengangkutan a. dalam keluarga
HOK
3
15 556
12 444
47 243
37 794
b. luar keluarga
HOK
7
35 227
28 182
229 252
183 401
HTK
1
148 970
148 970
100 393
100 393
c. Roda sapi d. Lainnya (mobil & bentor) B.2
Sewa Lahan
B.3
Suku Bunga Modal Sewa alat pipil
B.4
C
HTK
1
145 278
145 278
161 420
161 420
ha
1.2
1 206 409
1 206 409
1 473 628
1 473 628
Rp.2 749 000
25 persen
9.25 persen
687 250
254 283
56
56
56
56 17 831
Rp/kg
1
penyusutan alat: a. sekop
1.00
17 831
17 831
17 831
b.cangkul
1.00
18 079
18 079
18 079
18 079
c.parang
2.00
24 403
24 403
48 807
48 807
4 285.75
2 138
2 841
9 160 791
12 176 832
Produksi (pipilan)
Rp/kg
Hasil Penjualan (Revenue)
Rp
9 160 791
Total Input tradable
Rp
2 135 557
12 176 832 3 355 376
a. Tenaga Kerja
Rp
4 560 657
3 962 836
b. Modal
Rp
687 306
254 338
d. penyusutan alat
Rp
84 717
c. Lahan
Rp
1 473 628
84 717 1 473 628
Rp
1 692 554
4 519 566
Rp
218 926
3 045 938
RC-ratio (di luar lahan)
1.23
1.59
RC-ratio_total
1.02
1.33
Total Faktor Domestik :
pendapatan bersih (blm masuk lahan) pendapatan bersih (masuk lahan)
105
Lampiran 4. Analisis Finansial dan Ekonomi Usahatani Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 No.
Input
A.
Tradable input
Satuan
Jml Fisik (rata-rata)
Harga Privat (Rp)
Harga Sosial (Rp)
Finansial (Rp)
Ekonomi (Rp)
1
Benih Padi
kg/ha
148.45
2 734
2 545
405 792
2
Urea
kg/ha
199.75
1 476
4 259
294 730
850 729
3
Ponska
kg/ha
103.19
2 505
5 000
258 467
515 942
4
Herbisida
l/ha
3.48
72 104
72 104
251 048
251 048
5
Pestisida cair
l/ha
0.87
66 882
66 882
58 115
58 115
B
Faktor Domestik
B.1
Tenaga kerja
1
Olah tanah I (manusia) :
2
377 841
a. dalam keluarga
HOK
4.05
14 500
11 600
58 750
47 000
b. luar keluarga
HOK
28.19
36 214
28 971
1 020 790
816 632
Olah tanah I (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
3.33
35 000
35 000
116 667
116 667
b. luar keluarga
HTK
2.75
87 308
87 308
240 096
240 096
3
Olah tanah I (traktor)
HTK
1.89
152 937
152 937
289 487
289 487
4
Olah tanah II (manusia) : a. dalam keluarga
HOK
2.58
15 833
12 667
40 903
32 722
b. luar keluarga
HOK
5.00
41 429
33 143
207 143
165 714
5
Olah tanah II (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
5.00
35 000
35 000
175 000
175 000
b. luar keluarga
HTK
3.13
61 667
61 667
192 708
192 708
6
Olah tanah II (traktor)
HTK
1.57
107 024
107 024
168 180
168 180
7
Garu I (manusia) : a. dalam keluarga
HOK
1.76
15 000
12 000
26 413
21 130
b. luar keluarga
HOK
2.88
38 750
31 000
111 406
89 125
8
9
10
Garu I (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
1.73
13 333
13 333
23 077
23 077
b. luar keluarga
HTK
1.71
60 577
60 577
103 846
103 846
a. dalam keluarga
HOK
2.07
16 429
13 143
34 031
27 224
b. luar keluarga
HOK
2.00
42 500
34 000
85 000
68 000
Garu II (manusia) :
Garu II (ternak) : a. dalam keluarga
HTK
1.56
10 000
10 000
15 625
15 625
b. luar keluarga
HTK
1.75
84 167
84 167
147 292
147 292
11
Garu II (traktor)
HTK
2.00
50 000
50 000
100 000
100 000
12
Penanaman :
13
14
a. dalam keluarga
HOK
1.50
14 780
11 824
22 131
17 705
b. luar keluarga
HOK
7.22
37 474
29 979
270 507
216 406
c. Ternak (bajak/ larik))
HOK
0
0
0
0
0
a. dalam keluarga
HOK
1.62
17 308
13 846
27 959
22 367
b. luar keluarga
HOK
4.75
46 250
37 000
219 688
175 750
a. dalam keluarga
HOK
5.11
14 881
11 905
76 058
60 847
b. luar keluarga
HOK
9.37
38 329
30 663
359 160
287 328
Sulam :
Penyiangan 1 & 2:
106 Lampiran 4. Lanjutan No. 15
Input
Satuan
Jml Fisik (rata-rata)
Harga Privat (Rp)
Harga Sosial (Rp)
Finansial (Rp)
Ekonomi (Rp)
Pemupukan 1 & 2: a. dalam keluarga
HOK
1.38
16 250
13 000
22 452
17 961
b. luar keluarga
HOK
1.89
40 000
32 000
75 714
60 571
16
Pengendalian H&P
HOK
2.30
25 560
25 560
58 848
58 848
17
Panen & rontok:
17
18
a. dalam keluarga
HOK
1.65
15 760
12 608
25 937
20 750
b. luar keluarga
HOK
11.25
48 894
39 115
550 001
440 001
a. dalam keluarga
HOK
3.53
14 796
11 837
52 239
41 791
b. luar keluarga
HOK
4.40
35 600
28 480
156 640
125 312
a. dalam keluarga
HOK
2.17
15 000
12 000
32 500
26 000
b. luar keluarga
HOK
5.90
28 607
22 885
168 779
135 023
HTK
1.39
114 747
114 747
159 950
159 950
HTK
0
0
0
0
ha
1.12
1 539 083
0 1 539 083
1 717 528
1 717 528
Rp 3 664 585
25 persen
9.25 persen
916 146
338 974
1.00
413 954
413 954
413 954
413 954
a. sekop
1.00
17 831
17 831
17 831
17 831
b.cangkul
1.00
18 079
18 079
18 079
18 079
c.parang
2.00
24 403
24 403
48 807
48 807
2 765.57
4 956
4 614
13 705 580
12 761 552
Jemur padi:
Pengangkutan
c. Roda sapi d. Lainnya (mobil & bentor) B.2
Sewa lahan
B.3
Pajak Lahan
B.3
Modal
1
Suku bunga modal
2
sewa alat rontok
B4
Penyusutan alat:
tahun/ha
Rp/unit
C
Produksi (gabah)
kg/ha
C
Produksi (beras)
kg/ha
Hasil Penjualan (Revenue)
Rp
13 705 580
12 761 552
Total Input tradable
Rp
1 268 152
2 053 675
Total Faktor Domestik : a. Tenaga Kerja
Rp
5 434 977
4 706 137
b. Modal
Rp
1 330 101
752 929
c. Penyusutan alat
Rp
84 717
84 717
d. Lahan
Rp
1 717 528
1 717 528
Rp
5 587 634
5 164 095
Rp
3 870 106
3 446 567
pendapatan bersih (blm masuk lahan) pendapatan bersih (masuk lahan) RC-ratio (di luar lahan)
1.69
1.68
RC-ratio_total
1.39
1.37
107
Lampiran
Uraian Privat Sosial Divergensi
5. Koefisien PAM Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Revenue (Rp) 9 160 790.63 12 176 832.45 - 3 016 041.83
Input tradable (Rp) 2 135 557.29 3 355 376.11 - 1 219 818.82
Parameter 1. Privat Profitability (PP) 2. Social Profitability (SP) 3. Output Transfer (OT) 4. Input Transfer (IT) 5. Factor Transfer (FT) 6. Net Transfer (NT) 7. Private Cost Ratio (PCR) 8. Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)
Faktor Domestik/ non tradable (Rp) Lahan & Tenaga Kerja Modal 4 560 657 2 245 650 3 962 836 1 812 683 597 821 432 968
Profit (Rp) 218 926 3 045 938 (-)2 827 011
Nilai Rp 218 926 Rp 3 045 938 Rp - 3 016 041.83 Rp - 1 219 818.82 Rp 1 030 788.26 Rp - 2 827 011 0.97 0.65
9. Nominal Protection Coefficient (NPC) : a. On Tradable Outputs (NPCO) b. On Tradable inputs (NPCI) 10. Effective Protection Coefficient (EPC) 11. Profitability Coeficient (PC) 12. Subsidy Ratio to Producers (SRP)
0.75 0.64 0.80 0.07 -0.23
108
Lampiran 6.
Uraian Privat Sosial Divergensi
Koefisien PAM Usahatani Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Revenue (Rp)
Input tradable (Rp)
13 705 580.09 12 761 551.72 944 028.37
1 268 151.97 2 053 674.92 - 785 522.96
Parameter 1. Privat Profitability (PP) 2. Social Profitability (SP) 3. Output Transfer (OT) 4. Input Transfer (IT) 5. Factor Transfer (FT) 6. Net Transfer (NT) 7. Private Cost Ratio (PCR) 8. Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)
Faktor Domestik/ non tradable (Rp) Lahan & Tenaga Kerja Modal 5 434 977 3 132 345 4 706 137 2 555 173 728 840 577 172
Profit (Rp) 3 870 106 3 446 567 423 539
Nilai Rp 3 870 106 Rp 3 446 567 Rp 944 028.37 Rp - 785 522.96 Rp 1 306 012.31 Rp 423 539.02 0.69 0.68
9. Nominal Protection Coefficient (NPC) : a. On Tradeble Outputs (NPCO) b. On Tradeble inputs (NPCI) 10. Effective Protection Coefficient (EPC) 11. Profitability Coeficient (PC) 12. Subsidy Ratio to Producers (SRP)
1.07 0.62 1.16 1.12 0.03
109
Lampiran 7. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Unggulan Sulawesi Utara Tahun 2002 - 2007 2002 No
Komoditi
2003
2004
2005
2006
2007
Volume
Nilai
Volume
Nilai
Volume
Nilai
Volume
Nilai
Volume
Nilai
Volume
Nilai
(kg)
(US $)
(kg)
(US $)
(kg)
(US $)
(kg)
(US $)
(kg)
(US $)
(kg)
(US $)
1.
Jagung
7 500
1 500
125 659
10 073
400 785
33 317
0
0
0
0
2 000 000
2.
Panili
2 970
193 050
3 000
214 990
0
0
4 777
1 109 484
7 499
175 822
19 957
476 891 357 093
3.
Minyak kelapa
260 669 965
103 477 040
173 750 834
78 533 352
28 832 065
14 669 109
223 081 808
30 642 645
222 188 393
142 606 709
362 739 628
273 242 131 1 995 547
4.
Karbon aktif
1 437 347
667 676
2 125 440
594 368
120 000
61 038
3 139 257
1 117 760
1 767 234
1 767 234
2 692 592
5.
Arang tempurung
3 779 598
359 283
3 564 036
345 043
272 000
34 476
2 739 523
390 642
6 755 529
656 059
7 831 903
876 922
6.
Tepung kelapa
13 896 471
19 282 632
9 757 773
6 731 551
1 627 643
1 077 604
14 476 290
15 316 656
7 086 559
4 952 121
6 497 961
6 396 427
7.
Bungkil kopra
104 546 407
6 951 147
51 241 500
3 290 707
17 782 934
1 495 019
63 789 337
10 027 685
125 557 032
13 353 483
121 143 419
13 427 629
8.
Kopra
21 466 729
4 424 516
16 722 601
2 549 960
2 200 000
717 464
78 738 547
11 671 141
29 798 458
6 060 830
7 830 000
3 592 909
9.
Pala
1 470 635
8 882 028
1 104 178
4 784 201
103 195
439 735
1 394 568
5 159 232
2 721 552
11 035 611
1 331 608
6 934 911
10.
Fuli
233 288
1 238 935
198 954
1 029 823
26 010
131 961
219 056
1 085 983
488 959
2 651 015
215 650
1 349 241
11.
Ikan kaleng
11 344 660
15 693 469
12 061 921
103 343 064
1 736 398
2 732 757
5 563 787
9 004 886
3 247 059
6 084 368
13 732 573
32 979 383
12
Ikan segar
19 866 801
1 173 293
4 413 787
10 582 404
1 076 453
558 021
4 659 125
2 623 750
8 171 595
2 570 815
8 386 122
2 159 012
13.
Ikan beku
37 412 960
37 470 987
37 838 765
26 362 316
22 027 375
12 352 858
79 519 618
32 885 193
16 089 767
9 041 431
19 853 002
10 940 026
14.
Rumput laut
15.
Ikan kayu
16.
Lain-lain Total
996 559
396 071
712 629
240 681
63 400
34 870
38 163
24 806
78 344
48 573
60 000
52 621
2 098 663
6 580 515
1 431 470
4 335 380
552 304
1 990 743
10 442 467
18 728 440
2 194 407
11 063 877
2 791 227
10 690 978
42 454 111
74 182 835
194 422 892
81 627 243
469 337 098
310 650 870
267 725 623
251 546 486
378 072 468
230 393 654
23 286 025
164 910 067
521 684 662
280 974 980
509 475 427
324 575 156
546 157 658
346 979 842
755 531 945
391 334 788
804 224 857
442 461 604
580 411 667
530 381 787
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara (2009)
109
110
Lampiran 8. Pola Tanam Usahatani Jagung dan Padi secara Umum di Lokasi Penelitian Usahatani
Bulan Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jagung
Bera
Bera
MT I
MT I
MT I
panen
Bera
Bera
MT II
MT II
MT II
panen
Padi
MT I
Bera
Bera
MT II
MT II
MT II
Bera
Bera
MT I
MT I
MT I/ panen
MT II/ panen
Keterangan: MT = Musim Tanam
110
