ANALISIS KESELARASAN PROGRAM LAYANAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES PROVIDER (BDS-P) TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT PENGEMBANGAN UMKM DI JAWA TIMUR Rendy Ahmadillah Fauzi, Janti Gunawan, I Ketut Gunarta Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 Email:
[email protected] Abstrak Di Indonesia, pengembangan sektor UMKM melibatkan peran BDS-P dan diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Hasil dari studi lapangan menunjukkan bahwa belum adanya suatu upaya analisis keselarasan antara program layanan yang dimiliki oleh para BDS-P dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengembangan UMKM yang melibatkan BDS-P. Dalam penelitian ini dilakukan analisis keselarasan program layanan BDS-P terhadap peraturan pemerintah terkait pengembangan UMKM di Jawa Timur. Proses analisis ini dibantu oleh suatu matriks keselarasan yang diadopsi dari matriks HOQ dalam metode QFD. Hasil analisis keselarasan menunjukkan bahwa bidang pengembangan sumber daya manusia dan akses permodalan merupakan bidang yang memiliki tingkat keselarasan paling baik pada semua BDS-P amatan. Bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan merupakan bidang yang memiliki tingkat keselarasan yang paling rendah jika dibandingkan dengan bidang pengembangan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keselarasan pada BDS-P amatan antara lain: (a) terdapat beberapa BDS-P yang hanya berfokus pada beberapa bidang pengembangan saja; (b) masih kurangnya kompetensi SDM dari para BDS-P; (c) UMKM binaan dari BDS-P masih belum membutuhkan bidang pengembangan yang belum selaras tersebut. Kata Kunci : BDS-P, keselarasan, pengembangan UMKM, peraturan pemerintah, Abstract In Indonesia, the development of the MSME sector involves the role of BDS-P and set in some government regulations. Results from field studies show that the absence of an analysis of the alignment effort between program services owned by the BDS-P with the regulations related to the development of SMEs involving BDS-P. In this research, alignment analysis BDS-P program services to government regulations related to the development of SMEs in East Java. This analysis process is assisted by an alignment matrix that is adopted from the HOQ matrix in QFD method. Alignment analysis results indicate that the field of human resource development and access to capital is a field that has the best alignment on all BDS-P observations. Fields of design and technology as well as the production and processing is a field that has the lowest level of alignment when compared with other areas of development. Several factors contributed to the low level of alignment in the BDS-P observations, among others: (a) there are some BDS-P which only focuses on only a few areas of development, (b) the lack of competence of the human resources, (c) target SMEs of BDS-P still requires the development is not yet aligned. Keywords: alignment, BDS-P, government regulations, MSME development. program layanan BDS-P terhadap peraturan pemerintah yang berlaku terkait pengembangan UMKM di Jawa Timur. Didukung dengan hasil tinjauan pustaka yang berhasil mengumpulkan pustaka-pustaka pendukung yang dibutuhkan sebagai dasar dalam penelitian ini, antara lain tentang definisi BDS, peran-peran BDS-P dalam pengembangan UMKM yang tercantum dalam peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, tantangan dan peluang
1. Pendahuluan Pada tahap pendahuluan ini, proses awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tinjauan pustaka sekaligus melakukan studi langsung di lapangan untuk melihat kelayakan gagasan penelitian yang telah dimiliki. Dari hasil studi lapangan menunjukkan bahwa masih belum adanya suatu upaya pengukuran keselarasan program-
1
penelitian BDS, tinjauan ulang beberapa penelitian terdahulu, serta referensi mengenai matriks HOQ dalam metode QFD yang digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian. Sehingga pada tahap ini telah dapat diidentifikasi permasalahan yang ingin diteliti sekaligus menjadi tujuan dalam penelitian, yaitu terkait sejauh mana program-program layanan BDS-P telah selaras dengan peraturan pemerintah yang berlaku di Jawa Timur. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana keselarasan tersebut telah tercapai. Terkait dengan ruang lingkup dalam penelitian, peneliti telah menentukan beberapa batasan dan asumsi yang diperlukan agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Adapun batasan dari penelitian ini antara lain terkait objek penelitian yang dibatasi hanya pada para BDS-P yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dan menjadi konsultan UMKM di Klinik KUMKM Provinsi Jawa Timur. Jumlah total BDS-P yang tercakup di dalam batasan dan menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 30 BDS-P yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk peraturan-peraturan pemerintah terkait pengembangan UMKM yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang dibuat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam mendukung proses identifikasi dari peraturan tersebut, maka diperlukan dukungan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur untuk menjadi narasumber dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sedangkan untuk asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang tidak adanya perubahan terkait empat peraturan pemerintah yang digunakan dalam penelitian, dan pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan terkait pengembangan UMKM menginginkan berjalannya fungsi dari setiap pihak-pihat yang terkait. Selain itu, BDS-P bergerak sebagai suatu lembaga yang berasal dari pihak masyarakat (nonpemerintah) yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan UMKM.
Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Berbagai data tersebut meliputi bidang-bidang pengembangan UMKM yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah. Kemudian ada pula data-data mengenai profil dan program layanan BDS-P di Jawa Timur. Peraturan pemerintah yang terkait dengan pengembangan UMKM yang mengatur peran serta BDS-P dapat diperoleh dari empat peraturan, yaitu: a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008: Mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008: Mengatur tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P)
2. Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dapat dipaparkan dalam bentuk flowchart. Dimulai dari perumusan gagasan penelitian hingga luaran penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian.
2
Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/261/KPTS/013/2008: Mengatur tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Jawa Timur. d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011: Mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian untuk mempermudah mudah proses pengolahan data, maka ke-30 responden BDS-P diberi suatu kode dari hasil kodifikasi yang telah dilakukan. Kodifikasi ini juga sekaligus mengklasifikasikan responden pada tiap-tiap korda yang didudukinya. Terkait dengan hasil olah data, digunakan suatu matriks yang diadopsi dari matriks HOQ yang digunakan untuk mendukung proses analisis keselarasan. Berikut ini merupakan gambar dari matriks keselarasan tersebut.
isian yang masih kosong, yang ditujukan sebagai kolom untuk memasukkan daftar program layanan yang dimiliki oleh masing-masing responden BDS-P. Proogram-program layanan tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data responden BDS-P. • Pada bagian tengah matriks merupakan kolom yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara program layanan BDS-P dengan bidang pengembangan UMKM. Di mana hubungan yang dimaksud tersebut adalah mengenai ada/tidaknya program layanan yang sesuai/selaras dengan bidang pengembangan UMKM yang telah diidentifikasi. Apabila terdapat program layanan BDS-P yang selaras dengan bidang pengembangan UMKM, maka kolom pertemuan antar keduanya akan diberi simbol bulatan hitam dan angka 1. Sedangkan apabila terdapat program layanan BDS-P yang tidak selaras dengan bidang pengembangan UMKM, maka kolom pertemuan antar keduannya akan dikosongkan dan diberi angka 0. Hal ini berlaku seterusnya untuk seluruh program layanan dari setiap responden BDS-P yang diamati. • Pada bagian kanan matriks merupakan daftar rekapitulasi keselarasan dari matriks pada bagian tengah. Matriks bagian kanan ini aka menunjukkan secara keseluruhan bidang-bidang pengembangan apa saja yang diberi angka 1 (yang berarti ada program layanan BDS-P yang sesuai) maupun yang diberi angka 0 (yang berarti tidak ada program layanan BDS-P yang sesuai). 4. Kesimpulan BeberapaKesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian antara lain: 1. BDS-P sebagai lembaga penyedia jasa pengembangan UMKM wajib memiliki program-program layanan yang selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Bidang-bidang pengembangan tersebut meliputi: a. Atribut Sumber Daya Manusia Memberikan pelatihan / pendidikan / penyuluhan tentang motivasi bisnis, kreativitas bisnis dan wawasan kewirausahaan. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial sumber daya manusia b. Atribut Pemasaran Memberikan fasilitas informasi mengenai pasar Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
Gambar 2. Matriks Keselarasan
Matriks keselarasan yang digunakan dalam pengolahan data ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain: • Pada bagian kiri dari matriks, diisi oleh daftar bidang-bidang pengembangan UMKM yang terdiri dari lima bidang utama. Kemudian diikuti dengan sub-sub bidang dari masing-masing bidang yang ada. • Pada bagian atas dari matriks terdiri dari kolom isian kode responden BDS-P serta deretan kolom
3
Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi Menyediakan tenaga konsultan yang profesional dalam bidang pemasaran c. Atribut Desain dan Teknologi Memberikan fasilitas informasi mengenai desain dan teknologi serta pengendalian mutu Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru Mendorong dan memberikan fasilitas untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) d. Atribut Produksi dan Pengolahan Memberikan fasilitas informasi mengenai bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi dan pengolahan Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik produksi dan pengolahan produk Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan e. Atribut Akses Permodalan Memberikan fasilitas informasi mengenai sumber permodalan Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha Memberikan fasilitas akses kredit/pemodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank 2. Bidang pengembangan sumber daya manusia dan akses permodalan merupakan bidang pengembangan UMKM yang telah mampu dilaksanakan oleh semua BDS-P amatan. Sehingga BDS-P amatan di seluruh korda yang ada di Jawa Timur telah mampu mencapai tingkat keselarasan yang baik pada dua bidang tersebut. 3. Bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan merupakan bidang pengembangan UMKM yang belum banyak diwujudkan dalam program layanan BDS-P amatan. Sehingga tingkat keselarasan untuk dua
bidang tersebut merupakan tingkat keselarasan yang paling rendah. 4. Beberapa faktor yang menyebabkan belum selarasnya BDS-P amatan terhadap bidangbidang pengembangan UMKM antara lain: a. Terdapat beberapa BDS-P yang hanya berfokus pada beberapa bidang pengembangan saja b. Masih kurangnya kompetensi SDM dari para BDS-P terkait dengan bidang pengembangan yang belum selaras c. UMKM binaan dari BDS-P masih belum membutuhkan bidang pengembangan yang belum selaras tersebut 5. Saran Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari hasil analisis keselarasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Saran dan rekomendasi untuk para BDS-P menurut korda masing-masing: a. Korda Bojonegoro • Peningkatan kompetensi SDM di masingmasing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. • Perlunya penambahan jumlah BDS-P baru untuk memperluas jangkauan pengembangan UMKM di korda ini. b. Korda Surabaya • Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan. • Peningkatan kompetensi SDM di masingmasing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. c. Korda Madura • Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
4
•
d.
e.
f.
g.
•
Perlunya penambahan jumlah BDS-P baru untuk memperluas jangkauan pengembangan UMKM di korda ini. Korda Jember • Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan. • Peningkatan kompetensi SDM di masingmasing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. Korda Malang • Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan. • Peningkatan kompetensi SDM di masingmasing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. Korda Kediri • Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan. • Peningkatan kompetensi SDM di masingmasing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. Korda Madiun • Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Peningkatan kompetensi SDM di masingmasing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. • Perlunya penambahan jumlah BDS-P baru untuk memperluas jangkauan pengembangan UMKM di korda ini. 2. Saran untuk pemerintah: a.Pemerintah perlu melakukan evaluasi, monitoring, serta upaya pencarian solusi terhadap pelaksanaan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BDS-P. Karena melihat hasil analisis keselarasan pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih terdapat beberapa bentuk ketidakselarasan, khususnya pada bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan. b.Pemerintah dipandang perlu untuk mengikutsertakan bidang pengembangan yang berhasil diperoleh dari temuan penelitian ke dalam kemungkinan perbaruan peraturan selanjutnya. Bidang-bidang tersebut yaitu: • Program layanan pendampingan perhitungan, pelaporan, penyetoran dan segala aspek yang berkaitan dengan pajak; • Program layanan pengurusan dan segala aspek yang berkaitan dengan legalitas usaha. c.Dalam pemberian ijin untuk pendirian BDSP baru di Jawa Timur, pemerintah diharapkan untuk lebih memprioritaskan ijin pendirian tersebut di daerah-daerah yang termasuk dalam korda yang membutuhkan tambahan BDS-P untuk memperluas jangkauan. Korda-korda tersebut adalah Korda Bojonegoro, Korda Madura dan Korda Madiun. 3.Saran untuk penelitian selanjutnya: a. Perlu dilakukan penelitian terkait analisis keselarasan yang melibatkan peran UMKM dalam menilai ketercapaian pelaksanaan bidang-bidang pengembangan UMKM. b. Perlu dilakukan penelitian sejenis di provinsi-provinsi lainnya untuk mengetahui tingkat keselarasan dari program-program layanan BDS-P dengan bidang-bidang pengembangan UMKM di provinsi tersebut.
5
Mazanai, Musara dan Fatoki, Olawale, (2011), The Effectiveness
DAFTAR PUSTAKA
of Business Development Services Providers (BDS) in Bank Indonesia. (2008). Konsultan Keuangan Mitra Bank
Improving Access to Debt Finance by Start-Up SMEs in
(KKMB). [Online]
South Afric, International Journal of Economics and
Dapat diakses di:
Finance. Vol.3, No.4.
http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Konsultasi+Usaha/
Nasution, Arman Hakim dan Baihaqi, Imam, (2007), Simulasi
KKMB/
Bisnis, Penerbit Andi, Yogyakarta.
(diakses pada 6 Desember 2012) Brijlal,
Pradeep,
(2008),
Business
Nurdin, Muhammad Fadhil, (2003), Prospek Sentra Bisnis UKM Development
Service:
Dalam Era Perdagangan Bebas: Bidang Sosial Politik.
Addressing the Gap In The Western Cape, South Africa.
Dapat diakses di:
International Business & Economics Research Journal,
http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%20
7(9), 49-56.
23/fadhil.9.htm
Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, (2001),
Business
Development
Services
(diakses pada 6 Desember 2012)
forSmall
Organisation For Economic Co-Operation And Development,
Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention.
(1995), Boosting Businesses: Advisory Services, Paris.
[Online]
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011
Dapat
diakses
di:
www.enterprise-
Tentang
development.org/download.aspx?id=163
Pengembangan
Usaha
Kecil
dari
www.smecda.com
Kecil,
dan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
dan
Menengah
Menengah. Makalah Perkoperasian. Diunduh
Mikro,
Surabaya.
Dipta, I Wayan, (tanpa tahun), Reposisi Lembaga Pelayanan Bisnis Dalam
Usaha
Menengah, (2011), Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
(diakses pada 6 Desember 2012)
(LPB)
Pemberdayaan
Republik
Indonesia
Nomor
02/Per/M.KUKM/I/2008 Tentang Pedoman Pemberdayaan (diakses
pada
6
Business Development Services-Provider (BDS-P) Untuk
Desember 2012)
Pengembangan
Henry, Susan, (2006), Good Practice in Business Development
Koperasi,
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah (KUMKM), (2008), Menteri Negara Koperasi
Services: How Do We Enhance Entrepreneurial Skills in
dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
MFI Clients?, Alterna Savings, Toronto
Situmorang,
Hussey, Jill dan Hussey, Roger, (1997), Business Research: A
Rohana,
(2009)
Pengaruh
Peran
Business
Development Services (BDS) Terhadap Pendapatan
Practical Guide For Undergraduate and Postgraduate
Pengusaha Pertenunan di Kota Pematang Siantar,
Student. Macmillan Press Ltd., London.
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara,
Iwantono, Sutrisno, (2002), Pemikiran Tentang Arah Kebijakan
Medan.
Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan
Soetrisno, Noer, (2002), Strategi Penguatan UKM Melalui
Menengah.
Pendekatan Klaster Bisnis: Konsep, Pengalaman Empiris
Dapat diakses di:
dan Harapan, Lutfansah Mediatama, Jakarta.
http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/DR.%20Ir.
Sulaeman, Suhendar, (2006), Layanan Fasilitasi Pembiayaan Bagi
%20Sutrisno%20Iwantono.htm (diakses pada 6 Desember
Pengembangan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah.
2012)
Dapat
Kementrian Koperasi dan UKM, (2009), Statistik Usaha Kecil dan
diakses
di:
http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/lplpb.htm
Menengah, Jakarta
(diakses pada 6 Desember 2012)
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 261 / KPTS / 013 /
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
2008 tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (2008),
Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Jawa Timur,
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
(2008), JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
6
