Analisis Kemiskinan, Pembangunan Manusia, Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Analisis Kemiskinan, Pembangunan Manusia, Kesempatan Kerja dan Pengangguran 5.1. Analisis Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu masalah pelik yang masih dihadapi baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional pada umumnya. Dalam rangka menuntaskan kemiskinan, pada Rapat Koordinasi Kesehatan tingkat Provinsi NTB Wakil Gubernur NTB, Ir. Badrul Munir, MM. memaparkan 4 pilar strategis penanggulangan kemiskinan di NTB dengan menggunakan model klaster. Strategi tersebut meliputi : Perlindungan dan bantuan sosial berbasis rumah tangga; Pemberdayaan

masyarakat

berbasis

KelompokMasyarakat

(POKMAS);

Pengembangan usaha UMKM berbasis unit usaha; serta Program pendukung berbasis wilayah. Pemerintah Kabupaten Bima untuk tahun 2011 telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan sebesar 1,5%. Pelaksanaan ke empat pilar tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bima

telah menyebabkan terjadinya

penurunan signifikan angka kemiskinan, dari 19,41% tahun 2010 menjadi 18,33% tahun 2011. Penurunan ini juga akibat stabilnya harga kebutuhan pokok dan membaiknya pendapatan masyarakat miskin. Adapun trend perkembangan kemiskinan sebagaimana tampak dalam grafik 5.1 berikut.

Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima, 2011-2012

- 73 -

Sumber : BPS NTB, berbagai edisi

Grafik 5.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bima (2007-2011) Berdasarkan grafik 5.1 di atas pada tahun 2007 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima mencapai 25,12%, terus mengalami penurunan menjadi 21,79% pada tahun 2008, kemudian mengalami penurunan tahun 2009 menjadi 20,42% menurun cukup signifikan pada tahun 2010 menjadi 19,41% dan pada tahun 2011 penurunan mencapai 18,33 %. Terjadinya penurunan pada tahun 2011 disebabkan meningkatnya pendapatan riil masyarakat miskin akibat : efektifnya program anti kemiskinan lintas bidang, stabilnya harga sembilan bahan pokok serta semakin banyaknya upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima menekan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam APBD tiap tahunnya. Bupati Bima H. Ferry Zulklarnain, ST selalu mengingatkan SKPD untuk selalu mensingkronisasikan berbagai program kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan”, makanya tidak berlebihan jika pemerintah daerah sekarang mampu memberikan dampak positif pembangunan Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima, 2011-2012

- 74 -

pada penurunan angka kemiskinan. Keseriusan pemerintah daerah di bawah kendali H. Ferry Zulkarnain, ST untuk menekan angka kemiskinan bisa dibilang tidak main-main. Pada beberapa sektor prioritas seperti bidang ekonomi, membawa dampak yang cukup komprehensif terhadap berbagai kebijakan penanggulan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan pekerjaan”, demikian kata Bupati Bima H.Ferry Zulkarnain, ST. “Disektor-sektor strategis seperti sektor pertanian, industri kecil dan jasa perdagangan harus mampu menyerap tenaga kerja. Begitu juga terus diupayakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan dasar minumum”. Pada bidang ekonomipun dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi lintas sektoral (pertanian, perdagangan, Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM), dan Sosial). Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan Desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), subsidi pada badan usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan infrastruktur desa dan transmigrasi. Juga pemberian sarana produksi dan permodalan kepada masyarakat miskin dan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan dan bantuan promosi dan pemasaran

Grafik 5.2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bima dan Provinsi NTB (2007 - 2011)


- 75 -

Bila dibandingkan trend penurunan kemiskinan Kabupaten Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlihat pada grafik 5.2 di atas, tampak bahwa

Kabupaten Bima memiliki prestasi yang sangat bagus jika ditarik

perbandingan dari kondisi tahun 2007. Bahkan jika dinilai dari sejak Pemerintahan Bupati Ferry Zulkarnain awal 2005 dimana kemiskinan Kabupaten Bima sebesar 24,93% dan provinsi 25,92%, maka penurunan Kabupaten Bima menjadi 18,33% tahun 2011 jauh lebih baik daripada angka kemiskinan provinsi NTB sebesar 19,73%. Namun demikian, Pemerintah harus terus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan sampai titik terendah sebagai wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi visi daerah. Sebab kesejahteraan adalah inti dan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Program

terobosan harus terus dilakukan dengan mengedepankan program lokal spesifik untuk melengkapi program nasional yang ada saat ini. Menurunnya kemiskinan tersebut tidak terlepas dari adanya perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dengan demikian, tampak bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Bima masih relatif besar dan sangat rentan terhadap perubahan harga komoditi pangan dan non pangan yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan apabila dilihat dalam aspek wilayah, sebagian besar yang miskin tinggal di desa dan berprofesi dibidang pertanian dalam arti luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, nelayan dan sejenisnya. Sementara di bidang perdagangan kecil dan usaha informal juga terbelit masalah kemiskinan, karena disamping skalanya kecil, juga tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Keterbatasan sarana dan prasarana, sedikitnya lapangan usaha dan kesempatan kerja dan semakin berkurangnya sumber daya yang diperoleh langsung dari alam, menjadikan mereka tetap bergelut dengan kemiskinan. Secara spesifik sebabnya adalah : rendahnya kualitas SDM, rendahnya produktivitas, sempitnya lahan produktif, budaya yang masih mengabaikan waktu, Akses terhadap modal terbatas, jiwa wirausaha yang lemah, tidak memiliki keterampilan serta rendahnya


- 76 -

kreatifitas meningkatkan/menciptakan nilai tambah.


- 77 -

BOKS 5.1 Gambaran Umum Program Penanggulangan Kemiskinan dari APBN 1. Program Beras Miskin (Raskin). Secara umum program ini cukup membantu masyarakat mendapatkan beras yang relatif murah. Namun ada masalah dalam penyalurannya di tiap desa. Raskin diatur oleh kepala desa meskipun telah ditetapkan dengan ketat juklak dan juknisnya. Jatah penerima dikurangi dan uang bayar raskin tidak disampaikan kepada dolog oleh aparat desa. Secara umum program ini menghadapi masalah terkait masih cukup tingginya tunggakan raskin. 2. Program Jamkesmas/ Jamkesda. Program in sangat membantu masyarakat miskin yang menghadapi masalah kesehatan. Banyak orang miskin yang terbantu oleh program ini. Hanya saja diperlukan penyuluhan yang intensif sehingga semua orang miskin mendapatkan fasilitas ini. Sayangnya program ini belum meng-cover persalinan yang umumnya dikeluhkan oleh pasien keluarga miskin. 3. Program Keluarga Harapan. Program ini cukup membantu wanita yang berusaha produkitf. Meskipun demikian ada juga beberapa sasaran yang tidak tepat karena dananya tidak digunakan untuk usaha produktif. Pada tahun 2011 jumlah dana untuk Program Keluarga Harapan sebesar Rp. 14.903.750.000,- sementara tahun 2012 Rp. 8.236.620.000 penggunaan dana tersebut diperuntukan bagi rumah tanga sangat miskin. 4. Program PNPM Mandiri Pedesaan diarahkan untuk prasarana umum, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan dan simpan pinjaman kelompok perempuan. Secara rinci meliputi kegiatan pembangunan : saluran irigasi, perkerasan jalan, rabat beton jalan, perkerasan jalan, MCK, air bersih perpipaan, saluran drainase, gedung sekolah, beronjong, bea siswa, listrik pedesaan dan simpan pinjam kelompok perempuan. Program ini dilaksanakan oleh BPMD. Total anggaran TA 2010 sebesar 22 milyar dan 2011 sebesar 19,2 milyar sementara tahun 2012 sebesar 19,8 milyar. Program ini dilaksanakan di Kecamatan Sape, Wera, Lambu, Monta, Belo, Donggo, Ambalawi dan Sanggar mencakup 80 desa Hasil Quick Survey Tim selama April- Oktober 2012 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima (Bag. Administrasi Perekonomian Setda)


- 78 -

BOKS 5.2 Gambaran Kemiskinan di Desa- Desa Kabupaten Bima Secara kasat mata orang miskin umumnya memiliki pendapatan yang sangat rendah dan tidak tetap. Kemampuan memenuhi kebutuhan makan saja hanya 1 kali atau 2 kali sehari. Kondisi rumahnya juga memprihatinkan, belum lagi keadaan sanitasi, wc maupun penerangan dalam rumahnya juga keadaannya hampir sama. Keluarga miskin ini umumnya memiliki anak cukup banyak. Ia bekerja sekitar 12 jam sehari. Bapak mengambil kayu di hutan, ibu mengurus rumah tangga. Tidak memiliki sawah, pengetahuannya terbatas karena tidak mampu membaca dan menulis. Inilah potret kemiskinan di desa. Pemerintah telah menyalurkan bantuan secara rutin. Jatah raskin tetap mendapat bagian. BLT juga demikian. Jamkesmas dilayani. Namun, acapkali lebih banyak menunggu. Sikap mental mandiri dan hidup dengan lebih bermartabat masih jauh dari harapannya. Hasil observasi dan wawancara di beberapa kecamatan menunjukkan sebagian besar masyarakat Bima tidak memiliki sawah dan lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di pesisir sepanjang Kecamatan Soromandi ternyata tidak lebih dari separuhnya berprofesi sebagai nelayan. Namun lebih banyak yang keluar desanya untuk berusaha mencari peluang usaha di daerah lain di luar NTB. Desa- desa di Kecamatan Ambalawi maupun Wera juga menghadapi persoalan sempitnya lahan untuk bercocok tanam, sementara usaha perkebuhan dan ternak juga menghadapi kendala. Demikian juga dengan kondisi wilayah dan masyarakat di wilayah langgudu, monta yang sangat bergantung pada kondisi alam laut dan curah hujan. Kegagalan panen yang menimpa masyarakat di pedesaan akhir- akhir ini bila tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan pembengkakan angka kemiskinan di Bima. Tekanan penduduk yang semakin berat dan pernikahan usia muda di desa di tengah sulitnya mencari nafkah menjadi sulit untuk mengatasi kemiskinan secara permanen. Program –program ekonomi produktif masih belum mencukupi untuk mengatasi kemiskinan, terutama terkait besaran modal atau bantuan diberikan per kepala keluarga. Indikasi ketidaktepatan sasaran dari setiap program antikemiskinan belum mendapat perhatian yang serius untuk segera ditangani. Hasil Quick Survey Tim selama April- Oktober 2012 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima (Bag. Administrasi Perekonomian Setda)

5.2. Analisis Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 65,74 sementara NTB sebesar 66,23. Upaya peningkatan IPM sangat membutuhkan pembangunan di berbagai bidang yang terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan sosial- budaya dan ekonomi harus berjalan secara bersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Kendati IPM Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan namun peringkatnya di NTB pada tahun 2007 masih berada pada urutan 6 dari 9 Kabupaten/kota yang ada.


- 79 -

5.3. Analisis Kesempatan Kerja dan Pengangguran 5.3.1. Analisis Kesempatan Kerja Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja pada saat survei dilakukan. Sementara yang setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka, karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam penuh. Apabila dilihat dari jumlah pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima dari tingkat pendidikan SD sebanyak 885 orang, SMP sebanyak 684 orang, berpendidikan SMTA sebanyak 1.075 orang dan perguruan tinggi, yaitu sekitar 6.871 orang yang terdiri dari D.I dan D.II sebanyak 574 orang, D.III sebanyak 1.600 orang, S1 sebanyak 4.639 orang dan S2 sebanyak 58 orang.diploma III dan sarjana (S1). Dengan demikian,total pencari kerja adalah sebesar 9.515 orang (BPS, Bima Dalam Angka 2012) Sempitnya lapangan kerja di Kabupaten Bima tidak terlepas dari masih rendahnya potensi ekonomi yang dimanfaatkan terutama pada sektor pertanian dan industri. Adapun penyerapan tenaga kerja yang baru lebih banyak mengandalkan sektor jasa pemerintahan melalui kebijakan pemerintah pusat mengangkat tenaga honor daerah menjadi PNS dimana selama 2005 s/d 2010 diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam analisis ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan rasio beban tanggungan atau burden of dependency ratio. Yang dimaksud dengan dependency ratio adalah beban yang ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Oleh karena itu, semakin banyak penduduk produktif yang tidak bekerja, maka dengan sendirinya akan meningkatkan beban tanggungan. Kondisi ini juga banyak ditemukan di Kabupaten Bima di mana masyarakatnya tinggal di wilayah pedesaan yang mana laki-laki muda banyak tidak bekerja demikian pula dengan wanitanya. Masalah–masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bima yang paling menonjol antara lain :


- 80 -

1. Rendahnya minat tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wirausaha, terutama tamatan dari sekolah kejuruan maupun SMA. 2. Kurangnya inovasi di bidang pertanian, industri dan sektor jasa dalam meningkatkan investasi padat tenaga kerja. 3. Tenaga kerja berpendidikan sarjana umumnya bekerja sebagai setengah penganggur karena memasuki bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya dan bekerja kurang dari 36 jam per minggu. 4. Minimnya investasi dan pabrik yang dapat menampung tenaga kerja skala besar. 5. Tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang disebabkan oleh kualifikasi sarjana di Kabupaten Bima didominasi oleh ilmu– ilmu sosial dibandingkan ilmu–ilmu eksakta yang lebih bersifat aplikatif. 6. Hambatan budaya yang lebih memandang PNS sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan. 5.3.2. Tingkat Pengangguran Besar kecilnya angka

pengangguran

sangat dipengaruhi oleh

tingkat

pertumbuhan dan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan, disamping pertumbuhan angkatan kerja. Selama tahun 2011 tingkat pengangguran di Kabupaten Bima sebesar 5,13%,

sementara tingkat pengangguran di tingkat

provinsi NTB sebesar 5,33% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Pebruari 2011 yang mencapai sekitar 5,35%. Sementara itu jumlah PekerjaTidak Penuh (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu) mencapai 811.170 orang atau sekitar 37,16 persen dari total angkatan kerja yang sedang bekerja Rendahnya tingkat pengangguran tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, bangunan, transportasi dan telekomunikasi dan jasa-jasa. Artinya aktivitas kerja para tenaga kerja sudah mulai beralih dan tidak

selalu menggantungkan diri pada sektor pertanian. Kerja

bangunan, proyek padat karya, usaha bisnis, usaha jasa sosial kemasyarakatan dan perorangan.


- 81 -

Apabila diperhatikan dengan seksama hubungan pertumbuhan sektor dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bima, maka hanya beberapa sektor yang berpengaruh signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, seperti Pertanian, Bangunan, industri pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan dan Jasa- jasa. Peran pertumbuhan sektor listrik, gas dan air (LGA) serta Pengangkutan dan Komunikasi secara langsung dalam menyerap tenaga kerja tidaklah signifikan. Jadi perannya hanya mendorong atau menarik pertumbuhan sektor lainnya dalam penyerapan tenaga kerja baru. Rendahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Bima tidak terlepas dari terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun efektifnya

dan semakin

beberapa program pengangguran yang diprogramkan dalam APBD

Kabupaten maupun program nasional. 5.3.3. Upah Tenaga Kerja Pemberian Upah tenaga kerja di Kabupaten Bima belum sepenuhya mengikuti Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp. 950.000 per bulan dan menjadi patokan untuk upah Kabupaten Bima di mana telah diperhitungkan kebutuhan fisik minimum. Tahun 2011 kabupaten Bima menetapkan Upah Minimum Kabupaten sebesar

Rp. 1.050.000. Sementara

untuk tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima telah mengajukan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bima sebesar Rp. 1.123.500 dimana kenaikannya 7 % dimana Upah minimum propinsi ditetapkan sebesar Rp. 1.000.00 per bulan untuk tenaga pengalaman nol tahun. Penetapan kenaikan ini lebih didasarkan pada kebutuhan akan masuknya investor di Kabupaten Bima. Jika dilakukan perhitungan pada kehidupan lajang diperoleh Rp. 1.792.000, kenaikan Upah Minimum Kabupaten 5-12 % adalah hal yang wajar. Sementara dari hasil observasi di beberapa wilayah Kabupaten Bima diperoleh informasi bahwa untuk sektor pertanian, upah per hari berkisar antara Rp. 20.00030.000 atau paling rendah Rp. 600.000- per bulan apabila menggunakan seluruh waktunya untuk bekerja sebagai buruh tani. Sementara untuk sektor bangunan dan


- 82 -

konstruksi , seorang pekerja profesional yang tukang batu dibayar sekitar Rp. 60.000 – 80.000 per hari atau Rp. 1.800.000 – Rp. 2.400.000 per bulan. Upah untuk pekerja di sektor perdagangan, masih relatif lebih rendah yakni take home pay Rp 200-250 ribu per bulan di mana pekerja yang bersangkutan telah ditanggung kebutuhan makanan. Sedangkan untuk sektor jasa pendidikan, misalnya, guru honor, maupun dosen, masih sangat rendah yaitu sebesar Rp. 300.000 – Rp. 600.000,- per bulan. Kendatipun demikian, masyarakat Bima umumnya memiliki pekerjaan lain sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada dasarnya banyak tenaga kerja yang bekerja rangkap khususnya setelah hari libur atau pulang kerja. 5.3.4. Pendapatan dari Tenaga Kerja Luar Negeri (Remmitance) Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional NTB yang diterbitkan Bank Mataram (2011) bawa perkembangan jumlah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia asal NTB yang disalurkan bekerja di luar negeri mengalami peningkatan. Sepanjang triwulan IV-2011, jumlah TKI asal NTB yang dikirim tercatat mencapai 11.762 orang, turun hingga 13,84% dibanding periode sebelumnya

yang mencapai 13.652 orang.

Sepanjang Triwulan II-2012 jumlah TKI yang berangkat tercatat sebanyak 6.272 orang, terkontraksi cukup signifikan hingga 70,53% dibandingkan pada periode yang samatahun lalu mencapai 21.283 orang. Pulihnya pengiriman TKI tersebut dipengaruhi faktor musiman (pasca hari raya Idul Fitri). Negara tujuan para TKI asal Nusa Tenggara Barat berdasarkan penempatan, Malaysia kembali menjadi negara tujuan bekerja dengan pangsa mencapai 86,32% atau sebanyak 10.53 orang (Data BP3TKI Mataram) kemudian disusul UEA sebesar 6,36% atau sebanyak 748 orang. Penurunan jumlah TKI ke Arab Saudi Arabia dan Malaysia disebabkan adanya kebijakan

pemerintah

mengeluarkan

moratorium

(penghentian

sementara)

pengiriman TKI khusus untuk sektor informal yang bekerja sebagai penatalayanan rumah tangga sebagai upaya untuk melindungi hak-hak TKI.. Dari sisi pengiriman dana, kegiatan Money remitance dengan tujuan wilayah NTB yang tercatat melalui sistem perbankan mengalami peningkatan. Pada triwilan IV-2011 jumlah dana yang dikrim ke NTB mencapai Rp. 138,39 milliar atau tumbuh sebesar 5,09% (yoy), lebih tinggi dibanding jumlah pada periode yang sama tahun Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima, 2011-2012

- 83 -

laluyang tercatat sebesar Rp. 131,69 miliar. Berdasarkan wilayah asal pengiriman, negara utama yang mendominasi asal pengiriman dana remitansi ke NTB pada triwulan IV-2011 masih didominasi Saudi Arabia dengan pangsa mencapai 52,45% atau sebesar Rp. 72,59 milliar. Sedangkan daerah utama tujuan pengiriman dana remitansi didominasi Lombok Barat (termasuk Kota Mataram) dengan pangsa mencapai 47,77% atau sebesar Rp. 66,11 milliar. Salah satu sumber pendapatan dari masyarakat adalah pendapatan yang bersumber dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia Mataram (2011) bahwa sebagian besar tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat yang bekerja di luar negeri adalah berasal dari : Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu. Tenaga kerja asal Kabupaten Bima yang bekerja di luar negeri umumnya didominasi pendidikan SD dan SMP sebagian kecil SMA. Rendahnya keinginan tenaga kerja dari Kabupaten Bima untuk bekerja di luar negeri antara lain dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut : 

Dampak psikologis berita negatif

tentang perlakuan tidak manusiawi yang

seringkali menimpa sebagian TKI baik secara hukum maupun

menyangkut

hubungan antara pekerja dan majikan. 

Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bima berpendidikan SMA ke atas sehingga preferensi bekerja di luar negeri menjadi rendah karena lebih banyak didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah.



Minimnya informasi tentang pekerjaan di luar negeri dan lemahnya fasilitasi oleh PJTKI maupun Balai Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (BPTKLN).



Umumnya Tenaga kerja dari Kabupaten Bima masih mengandalkan lapangan kerja di dalam negeri seperti: wilayah Jabodetabek, Surabaya, Batam, Kalimantan.



Sikap PJTKI yang seringkali menelantarkan tenaga kerja khususnya setelah sampai di luar negeri dan kurangnya tanggung jawab perlindungan atau kompensasi terhadap kasus yang merugikan Tenaga Kerja, seperti kasus Malaysia Timur dan beberapa negara lainnya.


- 84 -

Tampaknya pola penempatan TKI di luar negeri sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB adalah: 1. TKI Pulau Lombok berkonsentrasi di Malaysia 2. TKI Kab. Sumbawa berkonsentrasi di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi 3. TKI NTB menyebar di Jepang, Korea dan negara di sekitarnya Berdasarkan data kesempatan kerja keluar negeri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima tahun 2011 terdapat 1.693 orang yang tersebar di Malaysia dan Saudi Arabia. Secara umum pekerjaan yang ditawarkan meliputi ladang, konstruksi pembantu rumah tangga dan supir. Dilihat dari aspek jender, pekerjaan yang dibutuhkan didominasi oleh perempuan 1.358 orang diikuti Laki – laki yang dibutuhkan 335 orang.


- 85 -

Analisis Kemiskinan, Pembangunan Manusia, Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Recommend Documents