Riptek, Vo.2 No.2, Tahun 2008, Hal.: 1 - 6
ANALISIS KEBUTUHAN DATA PEMBANGUNAN KOTA SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG Universitas Dian Nuswantoro Semarang Abstrak Penyusunan perencanaan program atau kegiatan pembangunan membutuhkan data yang akurat dan akuntabel agar tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Semarang. Sampel penelitian merupakan populasi penelitian, yaitu mencakup seluruh SKPD di Kota Semarang. Data primer penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Acuan format standar kebutuhan data dasar perencanaan pembangunan kota disusun kedalam 31 urusan sesuai dengan PP No. 13 Tahun 2007. Acuan ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah kota. Kata kunci : data dasar, perencanaan
1. a.
Pendahuluan Latar Belakang Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, membawa dampak pada seting perencanaan di daerah. Ditambah dengan kompleksitas permasalahan pembangunan semakin tinggi, maka untuk pemecahan masalah pembangunan diperlukan program dan kegiatan yang berakar pada pemecahan masalah. Berdasar hal tersebut kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Selain hal tersebut diatas, pemerintah pusat maupun provinsi selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah memerlukan data untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya. Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperlukan acuan mengenai dukungan data perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan akuntabel. Apabila input data kurang atau tidak akurat, maka outputnya kurang optimal
atau kurang tepat sasaran. Melalui penyusunan modul isian data daerah dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan ini, diharapkan daerah dapat menyusun database dengan kualitas baik, lengkap dan terstruktur, sehingga daerah dapat dengan mudah dan cepat melihat informasi data dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasar hal tersebut perlu dicari kebutuhan data pembangunan daerah sesuai dengan fungsi, urusan, program dan kegiatan yang ada di daerah.
b.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan uraian pada latar belakang sehubungan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: Belum terkoordinasinya pengelolaan data yang baik. Sering dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak siap data dasar. Sulit mencari data sesuai kebutuhan yang diinginkan dalam menyusun perencanaan pembangunan. c.
Rumusan Masalah Untuk dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi diatas maka rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:
1
Analisis Kebutuhan Data…
Data-data apa sajakah yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Semarang sesuai dengan PP 38/2007 dan Permendagri 13/2006 dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya dalam hal ini adalah KUA APBD Tahun 2007 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2005-2010? d. Tujuan Penelitian Sejalan dengan perumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pengandalian pembangunan Kota Semarang sesuai dengan PP 38/2007 dan Permendagri 13/2006 dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya dalam hal ini adalah KUA APBD Tahun 2007 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2005-2010. e.
Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah memiliki format standar tentang data dan informasi yang harus dikumpulkan oleh daerah dalam mendukung kebutuhan data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Semarang. 2. a.
LANDASAN TEORI Manajemen Data Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Saat data diproses, data dapat diubah menjadi sebuah informasi. Sumber data disimpan dalam penyimpanan sekunder, yang dapat berbentuk berurutan (sequential) atau akses langsung (direct acess). Sebelum era database, perusahaan mengalami keterbatasan dalam manajemen data mereka karena cara pengaturan data di penyimpanan sekunder. Usaha mula-mula untuk mengatasi kendala ini meliputi penyortiran dan penggabungan file, pemrograman komputer yang ekstensif untuk mencari dan mencocokan catatan file, serta indeks file dan kaitan yang dibangun ke dalam catatan data. Konsep database dibangun atas indeks dan kaitan untuk mencapai suatu hubungan logis antara beberapa file. Manajemen sumber daya informasi adalah keseluruhan usaha perusahaan untuk menciptakan dan memelihara sumber daya informasi. Karena data adalah sumber daya, maka perlu dikelola, dan proses ini dikenal dengan nama manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang
(Udinus)
memastikan bahwa sumber daya data perusahaan akurat, mutahir, aman dari gangguan yang tersedia bagi pemakai. Kegiatan manajemen data mencakup: Pengumpulan data Penyimpanan Pemeliharaan Pengambilan Integritas Pengujian Keamanan Organisasi b.
Manajemen Informasi Seorang manajer tidak hanya mengelola sumber daya fisik, tetapi manajemen juga mencakup pengelolaan sumber daya konseptual. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Kemudian manajer memastikan bahwa orang yang layak dalam organisasi menerima informasi tersebut dalam bentuk yang tepat pada saat yang tepat sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan. Akhirnya manajer membuang informasi yang tidak berguna lagi dan menggantikannya dengan informasi terkini dan akurat. Seluruh aktivitas ini, yaitu memperoleh informasi, menggunakan seefektif mungkin, dan membuangnya pada saat yang tepat disebut sebagai manajemen informasi (Raymond, 2001 : 5). c.
Menciptakan Database Proses menciptakan database mencakup tiga langkah utama, yaitu: 1) Menentukan Kebutuhan Data, dengan menggunakan dua pendekatan: - Pendekatan berorientasi proses, dimana mengikuti langkah-langkah yaitu, pertama masalah didefinisikan, kemudian keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah didefinisikan, dan untuk tiap keputusan didefinisikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi ditentukan dan akhirnya data yang diperlukan oleh pemrosesan ditetapkan. - Pendekatan model perusahaan, dimana dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam database. Usaha
2
Riptek, Vo.2 No.2, Tahun 2008, Hal.: 1 - 6
pengembangan sistem selanjutnya kemudian mengambil data yang telah ada dalam database. 2) Menjelaskan Data, setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka elemen data tersebut dijelaskan dalam bentuk kamus data (data dictionary) 3) Memasukkan data, setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan dalam database. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetik data langsung ke database management system, membaca data dari pita atau piringan antau men-scan data secara optis. Data siap digunakan setelah berada dalam database. d. Sistem Informasi Eksekutif Semakin tinggi seseorang berada dalam suatu hierarki manajemen, semakin memerlukan sistem informasi manajemen. Logika ini didasarkan pada kenyataan bahwa semakin tinggi seseorang, semakin jauh jarak memisahkan orang tersebut dari sistem fisik, tempat berlangsungnya pekerjaan. Bila seseorang eksekutif melihat pada suatu model dan memehami pesan yang disampaikannya, jelaslah bahwa suatu pengolah informasi yang baik merupakan kebutuhan daripada sekedar pilihan. Jack W. Jones dan McLeod (2001 : 426) melihat kebutuhan mengenai sumber-sumber dan media informasi eksekutif , dan menemukan tiga penemuan penelitian yang tampak paling menonjol yaitu: Sebagian besar informasi eksekutif berasal dari sumber daya lingkungan, tetapi informasi intern diberi nilai lebih tinggi. Sebagian besar informasi eksekutif berbentuk tertulis, tetapi informasi lisan diberi nilai lebih tinggi. Para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer. Orang pasti merasakan bahwa komputer merupakan sumber daya informasi bagi eksekutif yang belum tergarap. Eksekutif harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran komputer dalam sistem informasi mereka. Tetapi, dalam melakukan hal itu, eksekutif harus juga berusaha meningkatkan komponenkomponen nonkomputer. Suatu program lima langkah untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut:
Mencatat transaksi-transaksi informasi yang masuk. Merangsang sumber-sumber bernilai tinggi. Memanfaatkan peluang. Menyesuaikan sistem pada perorangan. Memanfaatkan teknologi.
3. a.
METODOLOGI PENELITIAN Lokasi dan Obyek Penelitian. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian ini secara umum adalah Kota Semarang. Obyek penelitian adalah pada seluruh SKPD di Kota Semarang. b.
Populasi dan Sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kota Semarang yaitu sebanyak 30 SKPD. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 SKPD. c.
Data dan Mekanisme pengumpulan data Data primer yang berupa tanggapan responden terhadap indikator-indikator pada masing masing variabel merupakan input utama dalam penelitian ini. Adapun mekanisme pengumpulan data sebagai berikut: 1) Identifikasi program tiap SKPD berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai dengan kewenangan daerah. 2) Penyusunan form-form kebutuhan data sesuai program tiap SKPD. 3) Konsolidasi dan pengumpulan data-data dari SKPD sebagai pembanding. 4) Analisis kebutuhan data sebagai acuan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. d.
Metode Analisis Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, dimana sebagian besar dari telaah peneliti adalah analisis kebutuhan data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan Kota Semarang. e.
Tindak lanjut yang diharapkan. Tindak lanjut yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pembangunan sistem data yang terintergrasi untuk semua daerah sehingga satuan kerja menggunakan data yang sama
3
Analisis Kebutuhan Data…
dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Semarang. f.
Waktu dan Tempat. Waktu penelitian pada bulan Juli sampai dengan November 2007. Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, yaitu di Pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini menyertakan seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
4.
(Udinus)
mengidentifikasi kebutuhan data dasar tersebut adalah Permendagri No. 13 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, RPJMD Kota Semarang Tahun 2005-2010, KUA PBD Tahun 2007. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi awal dengan SKPD dalam hal ini adalah sebagai pelaksana program dan kegiatan pada tiap urusan. Konsolidasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan uptodate yang terjadi di lapangan. Setelah seluruh SKPD mereview form identifikasi kebutuhan data awal, selanjutnya peneliti melakukan identifikasi ulang, dimana disesuaikan antara peraturan pemerintah yang ada dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Dari konsolidasi lanjutan tersebut, disepakati Form Identifikasi Kebutuhan Data final yang digunakan sebagai acuan format standart kebutuhan data perencanaan pembangunan Kota Semarang. Form identifikasi kebutuhan data perencanaan pembangunan kota semarang tersebut, dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut :
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam menyusun perencanaan pembangunan kota diperlukan ketersediaan data berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebutuhan data dasar pembangunan kota harus terlebih dahulu diidentifikasi, dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan data adalah dengan menggunakan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan yang digunakan untuk 1. NO URUSAN KETERANGAN Pendidikan 2. Kecukupan dan kelayakan sarana yang ada terhadap pengguna, kecukupan dari sisi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Kesehatan 3. Menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan, mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Pekerjaan 4. Umum Perkembangan pembangunan fisik jalan dan manajemen pengelolaan atau pemeliharaan, serta menunjukkan kerapatan jalan. Perumahan 5. Penataan 6. Ruang Perencanaan 7. Pembangunan Perhubungan 8. Efektivitas manajemen angkutan, menunjukkan sarana untuk mengakomodasi mobilitas orang dan barang serta melihat skala pelayanan dan kapasitas armada. Lingkungan 9. Hidup Menunjukkan luas pemanfaatan lahan dan tingkat kerusakan lingkungan pada suatu daerah. 10. 11. 12. Kependudukan 13. Menggambarkan perkembangan kependudukan suatu daerah, struktur kependudukan, dinamika kependudukan serta melihat peta persebaran penduduk dalam struktur ruang wilayah. Pemberdayaan 14. Perempuan Keiikutsertaan dan andil perempuan dalam pembangunan suatu daerah. Keluarga 15. Berencana Kesadaran masyarakat akan program keluarga berencana. Sosial 16. Tingkat penanggulangan masalah sosial. Tenaga 17. Kerja Menunjukkan potensi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut, menyatakan potensi angkatan kerja yang siap masuk pasar kerja,
4
Riptek, Vo.2 No.2, Tahun 2008, Hal.: 1 - 6
Koperasi 18. dan UKM Penanaman 19. Modal Daerah Kebudayaan 20. Pemuda 21. dan Olah Raga Kesbanglinmas 22. Poldane Pemerintahan 23. Umum Kepegawaian 24. Pemberdayaan 25. Masyarakat Kearsipan 26. Komunikasi 27. dan Informatika Pertanian 28.
Kehutanan 29. Energi 30. dan Mineral
Sumberdaya
Pariwisata 31. Kelautan 32. dan Perikanan Perdagangan 33. Perindustrian 34.
Transmigrasi 35.
5.
menunjukkan peningkatan kesempatan kerja di daerah. Peningkatan koperasi dan UKM serta ketersediaan modal. Menunjukkan kapasitas keuangan daerah dan menunjukkan tingkat ketergantungan anggaran daerah. Jumlah budaya daerah dan aktivitas pengembangan budaya daerah. Keterlibatan pemuda dalam peningkatan mutu daerah dan keiikutsertaan pemuda dalam pengembangan olah raga. Menunjukkan tingkat keamanan suatu wilayah, dan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah. Menunjukkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur sistem pemerintahan daerah. Menunjukkan kecukupan dari sisi kualitas dan kuantitas aparat dalam melayani masyarakat. Menunjukkan keterwakilan masyarakat dalam politik dan pengembangan daerah. Menunjukkan pengembangan sistem kearsipan dan layanan pengguna arsip. Menunjukkan kemajuan teknologi informasi yang ada, Melihat komposisi penggunaan lahan pada suatu wilayah. Produktivitas dan peranan pertanian secara lebih rinci dalam perekonomian wilayah, dan merupakan bahan kebijakan pemberdayaan pertanian. Melihat potensi hutan menurut peruntukannya, diketahui perkembangan luas hutan untuk kebijakan pelestarian. Menunjukkan produksi dan perkembangan produksinya serta persebaranya di tiap wilayah, melihat peranan pertambangan dalam perekonomian daerah. Menunjukkan pemberdayaan pariwisata daerah dan tingkat wisatawan daerah. Menunjukkan potensi dan produktivitas laut dan pemberdayaan nelayan. Memperlihatkan persebaran lokasi pasar dalam wilayah perencanaan dan peranannya dalam perekonomian daerah. Menunjukkan peta industri menurut jenisnya dan jumlah pelaku usaha industri, serta peranan sektor industri dalam perekonomian daerah. Tingkat migrasi suatu daerah.
PENUTUP Dengan adanya suatu acuan format standar kebutuhan data dasar perencanaan pembangunan Kota Semarang, maka diharapkan dapat menyusun suatu perencanaan pembangunan kota dan juga dapat digunakan untuk menilai kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas pada tiap daerah dalam mengelola sumber daya daerah baik aspek administrasi, institusi maupun keuangan, pemerintah daerah dengan menggunakan data yang tersedia secara akurat, akuntabel dan uptodate dapat membuat
suatu perencanaan pembangunan yang pada akhirnya dapat menghadapi kompleksitas pembangunan.
Daftar Pustaka John Friedman, 1987, “The New Planning Paradigm” Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 McLeoud, Raymond Jr., 2001, “Sistem Informasi Manajemen”, Jilid Satu, Edisi Tujuh, PT. Prenhallindo, Jakarta
5
Analisis Kebutuhan Data…
McLeoud, Raymond Jr., 2001, “Sistem Informasi Manajemen”, Jilid Dua, Edisi Tujuh, PT. Prenhallindo, Jakarta Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 McLeoud, Raymond Jr., 2001, “Sistem Informasi Manajemen”, Jilid Satu, Edisi Tujuh, PT. Prenhallindo, Jakarta McLeoud, Raymond Jr., 2001, “Sistem Informasi Manajemen”, Jilid Dua, Edisi Tujuh, PT. Prenhallindo, Jakarta Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010
(Udinus)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 Shell, George P., 2007, “Sistem Informasi Manajemen”, Jilid Satu, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta
Shell, George P., 2007, “Sistem Informasi Manajemen”, Jilid Satu, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta
6
