Analisis Kebijakan Tax Refund Wisatawan Asing Di Indonesia Oleh : Ragimun1
Abstract Tourism is an important sector in order to increase foreign exchange income. The tourism sector continues to increase its role in supporting the development, among others, by increasing the amount of the budget for infrastructure development that is expected to attract foreign tourists to visit Indonesia. In terms of fiscal support in tax refund) to the foreign tourists who have spent their money in Indonesia. To date since the applied tax refund on April 1, 2010, was still not significant interest to foreign tourists who take advantage of the return or restitution of the Value Added Tax. There are several factors that affect the non optimal tourists who take advantage of fiscal incentives such VAT refunds. This paper provides an overview and analysis of related tax refund policies provided by the government to encourage an increasing number of foreign tourists to Indonesia while increasing local economic activities and other creative industries. Until now, foreign tourists who filed tax refund was about 0.02 percent of total foreign tourists visiting Indonesia, so that the future need to do repair services, socialization, development of infrastructure and the expansion of service tax refund tourist areas such as Yogyakarta, Surabaya, Medan or Bandung tourists who have a very rapid growth in the year 2011. Key words: tourists increases, tax returns, the addition of the service area Abstraksi Pariwisata merupakan sektor penting guna peningkatan penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata ini terus ditingkatkan peranannya dalam mendukung pembangunan, antara lain melalui peningkatan besarnya anggaran guna pengembangan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat menarik wisatawan asing datang berkunjung ke Indonesia. Dari sisi fiskal dukungan itu berupa pemberian pengembalian pajak (tax refund) kepada turis asing yang telah membelanjakan uangnya di Indonesia. Sampai saat ini sejak diterapkan tax refund pada tanggal 1 April 2010, ternyata masih belum signifikan animo turis asing yang memanfaatkan pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya turis yang memanfaatkan 1
Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Email :
[email protected]
1
insentif fiskal restitusi PPN tersebut. Tulisan ini memberikan gambaran, evaluasi dan analisis kebijakan terkait tax refund yang diberikan pemerintah untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing masuk ke Indonesia sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan industri kreatif lainnya. Hingga saat ini turis asing yang mengajukan tax refund masih sekitar 0,02 persen dari total turis asing yang berkunjung ke Indonesia, sehingga ke depan perlu dilakukan perbaikan pelayanan, sosialisasi, pengembangan infrastruktur serta perluasan daerah pelayanan tax refund wisman seperti Yogyakarta, Surabaya, Medan ataupun Bandung yang mempunyai pertumbuhan turis yang sangat pesat di tahun 2011. Kata kunci: Peningkatan wisatawan, pengembalian pajak, penambahan daerah pelayanan
I.
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Sektor pariwisata adalah merupakan sektor andalan Pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan devisa
negara. Beberapa
negara
sektor pariwisata
merupakan primadona penerimaan negara. Dalam sektor pariwisata di dalamnya tercakup berbagai upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata. (Smith 1989, dalam Wardiyanta, 2006) menyatakan bahwa secara substansi pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, yaitu berkaitan dengan
cara penggunaan waktu
senggang yang dimiliki sesorang. Pariwisata dapat disoroti dari berbagai sudut pandang karena kekompleksitasannya. Kompleksitas yang terkandung dalam pariwisata misalnya pariwisata sebagai pengalaman manusia, pariwisata sebagai perilaku sosial, pariwisata sebagai fenomena geografis, pariwisata sebagai sumber daya, pariwisata sebagai bisnis, dan pariwisata sebagai industri. Sejalan dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata ke depan berupa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik dalam maupun luar negeri, pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, seperti pengembangan wisata bahari, wisata 2
belanja, yang potensinya cukup besar. Demikian juga dilakukannya harmonisasi dan simplifikasi
berbagai
perangkat
peraturan
yang
terkait
dalam
mendukung
pengembangan pariwisata, dan optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi. Dari sisi fiskal atau perpajakan atau insentif fiskal dengan menerapkan tax refund atau pengembalian pajak bagi wisman yang datang ke Indonesia. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia meningkat 8,5 persen dibanding dengan tahun 2010. Selain itu pengeluaran yang mereka habiskan di Tanah Air juga meningkat dari US$ 1.085,75 di tahun 2010 menjadi US$ 1.118, 26 per orang per kunjungan tahun 2011. Hal tersebut berpengaruh pada naiknya perolehan devisa pariwisata dari US$ 7,6 miliar menjadi US$ 8,5 miliar, atau tumbuh 11,8% dibanding tahun 2010. (data bulanan per Januari 2011). Pada tahun 2012 terjadi peningkatan pengeluaran wisata pada wisatawan nusantara (wisnus). Tahun 2010 pengeluaran rata-ratanya adalah Rp641.760, dan meningkat menjadi Rp 662.680 per orang per perjalanan. Sehingga pada triwulan ketiga (angka estimasi) ini pengeluaran wisnus mencapai Rp114,64 triliun dari 172,994 juta perjalanan, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp 150,41 triliun. Tantangan pariwisata ke depan akan mengalami kesulitan karena prediksi ekonomi akan terjadi pelemahan ekonomi. Sehingga untuk mengupayakan agar terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing diperlukan kebijakan pemerintah guna mendukung kunjungan wisatawan dimaksud termasuk kebijakan tax refund yang telah dilakukan pertama kali pada 1 April 2010. Disadari bahwa kebijakan ini akan menimbulkan potential loss atau penurunan pendapatan negara dari pajak, tetapi dalam jangka panjang kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pemerintah terutama dari Pajak Penghasilan (PPh). Untuk itu guna mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonseia maka dari sisi kebijkan fiskal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tax refund yang tertuang dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik wisman sekaligus mendorong minat wisman berbelanja di Indonesia. Dampak ini tentu saja akan mempunyai nilai 3
positif terhadapat perkembangan ekonomi lokal dan menumbuhkan industri kreatif lainnya di tanah air. 1.2 Perumusan Masalah Beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain : 1. Untuk mendorong dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka dilakukan beberapa upaya kebijakan. Dari sisi perpajakan maka kemudian diterapkannya kebijakan tax refund yang dimulai pada tahun 2010. Namun, ternyata selama ini wisatawan asing belum sepenuhnya menggunakan fasilitas pelayanan kebijakan fiskal ini. 2. Dalam pelayanan tax refund baru ada 2 bandara yang dapat melayani fasilitas tersebut sehingga beberapa bandara yang mempunyai potensi dan kecenderungan kunjungan wisman tinggi tidak memiliki fasilitas pelayanan tax refund ini. 3. Kebijakan ini dalam jangka pendek akan mengurangi penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun dalam jangka panjang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing yang sekaligus dapat mempengaruhi perekonomian di daerah wisata tersebut. Oleh karena itu kebijakan ini perlu dilakukan evaluasi terkait dengan upaya-upaya perluasan dan pengembangan fasilitas pelayanan tax refund di daerah yang mempunyai kunjungan wisata tinggi ataupun cenderung meningkat.
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tax refund bagi wisatawan asing yang telah diberlakukan sejak tangga 1 April 2010. Dari analisis ini akan dapat diketahui besarnya wisman yang memanfaatkan fasilitas tax refund, serta dapat diketahui beberapa faktor penyebabnya. Demikian juga dapat diketahui beberapa daerah yang perlu dilakukan penambahan fasilitas tax refund. Dari hasil analisis dapat diperoleh rekomendasi kebijakan perbaikan tax refund pada wisman tersebut.
4
1.4 Metode Penelitian Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan kebijakan tax refund di Indonesia adalah metode atau pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan pemecahan masalahnya. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) berbagai hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk
mendalami, mengevaluasi dan
menganalisis kebijakan penerapan tax refund di Indonesia, termasuk membandingkan dengan penerapan tax refund dari negara lain. Dalam mengevalusasi dan menganalisis penambahan pelayanan pada beberapa bandara yang perlu dilakukan dalam fasilitas tax refund diperlukan data kedatangan jumlah wisman. Demikian juga dilihat potensi perkembangan daerah serta ekonomi daerah yang bersangkutan. Sedangkan peningkatan fasilitas, teknologi dan pelayanan tax refund serta infrastruktur yang diperlukan dapat mencontoh penerapan (lesson learn) dari negara lain. Adapun bahan-bahan penulisan berasal dari berbagai sumber dan data sekunder. Demikian juga informasi didapat dari penggalian beberapa informasi yang berasal dari berbagai sumber, bahan seminar, makalah serta didukung pula dengan kajian pustaka.
II. Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Pariwisata dan Tax Refund bagi Wisatawan Asing Menurut pengertian yang lebih luas menerangkan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai katagori wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu : (Yoeti, 2008) 5
a. Harus bersifat sementara. b. Harus bersifat sukarela (voluntary), atau tidak terjadi karena pemaksaan. c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. Dalam kesimpulannya pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah. (Kodyat, 1996) Ada beberapa pengertian tentang industri pariwisata, antara lain sebagai kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barangbarang dan jasa-jasa (goods and services) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya. (Yoeti, 1985). Pengertian tentang industri pariwisata yang lainnya adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian. (Kusudianto, 1996) Kepariwisataan
adalah
segala
sesuatu
yang
berhubungan
dengan
penyelenggaraan pariwisata (Yoeti, 1985). Sedangkan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Adapun wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. “Tourism is an integrated system and can be viewed in terms of demand and supply. The demand is made up of domestic and international tourist market. The supply is comprised of transportations, tourist attractions and activities, tourist facilities, services and related infrastructure, and information and promotion. Visitors are defined as tourist and the remainder as same-day visitors” Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan, di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi
6
wisata dan berbagai aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta informasi dan promosi. Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia, Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan lainnya. Banyak negara bergantung dari industri pariwisata, karena sebagai sumber pajak dan juga pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.2
2.2 Pengembangan Pariwisata di Indonesia Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung yaitu : a. Something to see adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek 2
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
7
tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut. b.
Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relaks berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana.
c. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleholeh. (Yoeti, 1985). Dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah yang terarah dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya saling terkait sehingga pengembangan
tersebut
menjadi
realistis
dan
proporsional.
Agar suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana obyek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan obyek wisata. Menurut (Yoeti, 1985), mengatakan bahwa “Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam”. Prasarana tersebut antara lain : 1. Perhubungan : jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal. 2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos. 4. Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. 5. Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata. 6. Pelayanan wistawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata. 7. Pom bensin dan lain-lain (Yoeti, 1985). 8
Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan (Yoeti, 1984) Sarana kepariwisataan tersebut adalah antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Perusahaan akomodasi : hotel, losmen, bungalow.
2. Perusahaan transportasi : pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata saja. 3. Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar obyek wisata dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung dari obyek wisata tersebut. 4. Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas obyek tersebut. 5. Dan lain-lain (Yoeti, 1985). Dalam pengembangan sebuah obyek wisata sarana dan prasarana tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin karena apabila suatu obyek wisata dapat membuat wisatawan untuk berkunjung dan betah untuk melakukan wisata disana maka akan menyedot banyak pengunjung yang kelak akan berguna juga untuk peningkatan ekonomi baik untuk komunitas di sekitar obyek wisata tersebut maupun pemerintah daerah.3 2.3 Ketentuan dan Perundang-undangan Tax Refund Bagi Wisatawan Asing di Indonesia Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean. 3
Sumber : http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/pengantar-industri-pariwisata-definisi.html
9
Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri tersebut meninggalkan Indonesia. Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk meminta kembali PPN dan Pajak Penjualan atas barang
Mewah harus
mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor. Tax Refund bagi wisatawan asing di Indonesia diatur pada Pasal 16E UU nomor 42 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa : 1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak yang dibawah ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi paspor luar negeri dapat diminta kembali. 2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi syarat : a. Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah. b. Pembelian barang kena pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean, dan c. Semua Faktur pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP. 3. Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan 10
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktur Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 4. Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah adalah : a. Paspor b. Pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daeah Pabean. c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada (2) huruf c. 5. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.4
Sejak 1 April 2010, untuk Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (selanjutnya diistilahkan sebagai Wisatawan Mancanegara atau Turis Asing) yang berbelanja barang yang dikenakan PPN (Barang Kena Pajak) di Daerah Pabean, apabila barang tersebut dibawa pulang ke negara asalnya (keluar Daerah Pabean), maka PPN yang telah dibayarkannya pada saat pembelian barang tersebut dapat dimintakan kembali (diistilahkan sebagai Value Added Tax Refund). Ketentuan mengenai Value Added Tax Refund ini diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Turis Asing yang dapat memperoleh Tax Refund ini serta bagaimana mekanisme proses Tax Refund diatur dalam Pasal 16E ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU PPN dan aturan pelaksanannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010, secara garis besar ketentuan mengenai pemberian Tax Refund kepada Wisman (Turis Asing) adalah sebagai berikut : -
Pengembalian PPN bagi wisatawan asing hanya berlaku untuk pembelanjaan
pada toko yang sudah ditunjuk. 4 Observation & Research of Taxation (ORTAX), Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UndangUndang Perpajakan, The 1st Indonesia Tax Community Media (http://www.ortax.org), 2009
11
-
Hanya boleh dilakukan oleh wisatawan asing yang datang ke Indonesia dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan serta memiliki paspor luar negeri.
-
Hanya boleh dilakukan untuk pembelian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan meninggalkan Indonesia.
-
Diberikan jika wisatawan asing menunjukkan barang yang dibelinya tersebut.
-
Wisatawan asing hanya dapat meminta tax refund untuk pembelian barang yang jumlah PPN minimal Rp 500.000,00 dengan meminta Faktur Pajak Khusus (bentuk Faktur Pajak Khusus dapat dilihat di Lampiran 76/PMK.03/2010) dari toko yang ditunjuk.
Sampai saat ini, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan sejumlah toko yang ditunjuk untuk dapat mengeluarkan Faktur Pajak dalam penyerahan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing, sehingga mereka dapat melakukan proses Tax Refund. Toko yang telah ditunjuk telah tersebar di Jakarta, Tangerang, Bali, Yogyakarta, Surabaya dan Medan. Proses pemberian Tax Refund saat ini juga hanya dilakukan di Bandar Udara (bandara) khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sampai dengan saat ini Bandara yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memproses Tax Refund adalah: 1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (Keputusan Menteri Keuangan No. 141/KMK.03/2010) 2. Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar (Keputusan Menteri Keuangan No. 141/KMK.03/2010) 3. Bandara
Internasional
Adisutjipto,
Yogyakarta
(Keputusan
Menteri
Keuangan No. 427/KMK.03/2010) 4. Bandara Internasional Juanda, Surabaya (Keputusan Menteri Keuangan No. 287/KMK.03/2011) 5. Bandara Internasional Polonia, Medan (Keputusan Menteri Keuangan No. 287/KMK.03/2011)5
5
Sumber : http://syafrianto.blogspot.com/2011/09/bandar-udara-yang-ditunjuk-untuk.html
12
Pada awalnya pelayanan Tax Refund hanya diberlakukan di dua Bandara yaitu Bandara Internasional Sukarno Hatta Jakarta dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali. Kemudian karena tuntutan pelayanan Tax Refund terhadap wisman maka ditambah lagi yaitu antara lain Bandara Internasional Adi Sutjipto Yogyakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Internasional Polonia Medan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2012. Adapun toko yang sudah ditunjuk untuk dapat mengeluarkan Faktur Pajak Khusus, awalnya baru 8 (delapan) toko yang berada di Jakarta, Tangerang dan Bali. Toko-toko ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ/2010 tanggal 29 Maret 2010. Toko -toko retail di Jakarta antara lain adalah, PT Pasaraya Blok M, Sarinah Thamrin, Metro Pondok Indah Mal, Metro Plaza Senayan, Batik Keris Citraland, Batik Keris Menteng, Batik Keris Pondok Indah Mal 2, Batik Keris Supermal Karawaci, Batik Keris Pacific Place, Keris Departement Store Menteng, Keris Departement Store Mal Puri Indah, Jean Paul Gaultier Plaza Indonesia, Christian Loubountin Plaza Indonesia, Club Monaco, Plaza Indonesia, Sogo Plaza Senayan, Sogo Kelapa Gading, Sogo Pondok Indah Mal, Sogo Emporium Pluit, Seibu Grand Indonesia, dan AlunAlun Indonesia Grand Indonesia. Sedangkan toko retail yang berlokasi di Bali adalah Batik Keris Discovery Shopping Mall, Batik Keris Bandar Udara Ngurah Rai, Sogo Bali Collection, Sogo Discovery Shopping Mall, Alun-Alun Indonesia Nusa Dua, UC Silver Batubulan Gianyar, Mayang Bali Kuta Square, Atlas South Sea Pearl Pertokoan Sanur, Dewis Sukawati Gianyar, dan Windu Sari Batubulan Gianyar.
Dengan adanya penambahan daerah pelayanan tax refund kemudian
menjadi bertambah pula beberapa toko resmi atau 9 outlet retail yang beroperasi dalam tax refund di Surabaya dan Medan, yaitu antara lain Batik Danar Hadi Jalan Diponegoro Surabaya, Mirota Jalan Sulawesi 24 Ngagel Surabaya, Sogo
13
Tunjungan Surabaya, Sogo Galaxy Mall Surabaya dan Sarinah Outlet Jawa Timur Jalan Basuki Rahmat Malang. Sedangkan toko resmi yang beroperasi di Medan antara lain Danar Hadi Jalan H.Z Arifin Madras Hulu Medan, Batik Semar Jalan H.Z Arifin Madras Hulu Medan, Batik Semar Medan Mall Lantai 3 Medan, Sogo Jalan H. Zainul Arifin Sun Plaza Medan. Demikian juga Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 10 toko eceran di wilayah Yogyakarta yang akan melayani pengembalian PPN bagi turis asing (tax refund).
Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak
tanggal 9 Desember 2010 bernomor KEP No.386/2010 tentang Penunjukan Toko Retail. Sepuluh toko retail itu adalah Mirota Batik, Dagadu Djogdja, HS Silver, Ansor Silver, Batik Keris Malioboro, Batik Keris Plaza Ambarukmo, Batik Danarhadi, Margaria Batik, Centro Department Store, dan Dowa.6 III. Pembahasan 3.1 Perkembangan Wisman dan Tax Refund Wisman di Indonesia Perkembangan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari data terlihat dari sisi jumlah wisatawan asing maupun
rata-rata
tinggal
di
Indonesia
serta
pengeluaran
mereka
untuk
membelanjakan mata uangnya di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga dari sisi devisa negara juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu fasilitas Tax Refund juga dapat diharapkan menstimulasi peningkatan wisman datang ke Indonesia. Data perkembangan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut : Tabel 1. Perkembangan Wisman Tahun 2004-2011 Tahun
Jumlah Wisman
Rata-rata
Rata-rata pengeluaran per
lama tinggal
orang (US $)
Penerimaan Devisa
6
Sumber : http://www.bisnis.com/articles/10-peritel-di-yogyakarta-siap-layani-tax-refund
14
Wisman
Growth
(hari)
Per
Per hari
(%)
kunjungan
Juta US $
Growth (%)
2004
5.321.165
19,12
9,47
95,17
901,66
4.797,90
18,85
2005
5.002.101
-6,00
9,05
99,86
904,00
4,521,90
-5,75
2006
4.871.351
-2,61
9,09
100,48
913,09
4.447,98
-1,63
2007
5.505.759
13,02
9,02
107,70
970,98
5.345,98
20,19
2008
6.234.730
13,24
8,58
137,38
1.178,54
7,347,60
37,44
2009
6.323.730
1,43
7,69
129,57
995,93
6,297,99
-14,29
2010
7.002.944
10,74
8,04
135,01
1.085,75
7,603,45
20,73
2011
5.614.238
8,26
*)
*)
*)
*)
*)
Sumber :P2DSJ dan BPS, diolah (tahun 2011, data dari Januari s/d September, * data belum tersedia) Beberapa sumber berita menyebutkan Jumlah wisman berkunjung ke Indonesia tahun 2011 mencapai 7,6 juta orang.
Bila dibandingkan dengan beberapa negara Asean lainnya seperti negara Thailand, Singapura, maupun Malaysia ternyata jumlah kunjungan wisman ke Indonesia masih relatif kecil. Dengan demikian perolehan devisanyapun berbanding lurus dengan kunjungan wisman yaitu sebesar US $ 7.603,45 juta diakhir tahun 2010. Malaysia di tahun 2010 kunjungan wisatawan asing berjumlah 24,6 juta orang dan yang sangat ironis justeru 2,5 juta orang diantaranya adalah wisatawan yang berasal dari Indonesia sebagai urutan ke dua kunjungan wisatawan asing ke Malaysia. Demikian juga Thailand telah mencapai target sebesar lebih dari 18 juta orang di tahun 2010. Bila kita lihat Tabel 1, di atas maka akan terlihat perkembangan kunjungan wisman ke Indonesia dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia cukup bervariasi. Tahun 2004 cukup tinggi namun tahun 2005 terjadi minus kemudian 2007 dan 2008 meningkat kembali dan 2009 sebagai efek krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa menurun kembali. Namun 2010 dan 2011 meningkat kembali walaupun akhir 2011 terjadi penurunan sebagai akibat banyak bencana alam dan konflik serta perebutan kekuasaan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Justru yang menarik adalah terjadinya penurunan lamanya tinggal wisman di Indonesia dari 9,47 hari di tahun 2004 sekarang turun menjadi rata-rata 8 hari. Walaupun dari sisi pengeluaran/belanja wisman rata-rata 15
per hari selalu meningkat. Hal ini merupakan indikasi positif terkait makin meningkat belanja mereka di Indonesia dan kebijakan Tax Refund yang diterapkan selama ini diharapkan dapat mendorong wisman membelanjakan uangnya lebih banyak lagi karena PPN yang mereka bayar nantinya dapat dimintakan kembali pada saat mereka hendak pulang. Memang dengan diberlakukannya restitusi pajak wisatawan asing ini pendapatan dari PPN akan menurun, namun dalam jangka panjang justeru akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena para pedagang atau toko akan memperoleh keuntungan lebih banyak lagi, termasuk multiplier effect yang diciptakan menjadi semakin besar. Sudah banyak negara yang telah menerapkan tax refund. Sebagai gambaran kita dapat lihat pada Tabel 2, tarif dan batasan belanja wisman yang akan mendapatkan pengembalian PPNnya. Tabel 2. Tarif PPN dan Belanja Minimum Yang Mendapat Tax Refund Beberapa Negara
No
Negara
1
Argentina
2. 3 4
Austria Belgia Croatia
20 21 23
€75,01 €125,01 501 HRK
5
Cyprus
15
50 CYP
6
Czech Republic
20
7 8 9
Denmark Estonia Finland
25 20 23
10
Perancis
11
Jerman
12 13 14
Yunani Hungaria Iceland
Tarif PPN (%) 21
19,6 19 23 25 25,5
Belanja Minimum (mata uang negara) ARS 70
Dalam US ($) 18
Dalam Rupiah (Rp) 163.800
103 171 93
937.300 1.556.100 846.300
22
200.200
Czk 2000
113
1.028.300
300 DKK €38 €40
55 52 55
500.500 473.200 500.500
240
2.184.000
€175,01 €25 €120 42,001 HUF 4,000 ISK
15
Ireland
21
0
16 17 18
Italia Indonesia Korea
20 10 10
€155 Rp 5.000.000 30.000 KRW
34
309.400
164 209 34
1.492.400 1.901.900 309.400
0
0
212 550 27
1.929.200 5.000.000 245.700
16
19
Latvia
22
30,26 LVL
20
Lebanon
10
150.000 LBP
21
Lithuania
21
200 LTL
22 23 24
Luxembourg Maroco Netherlands
15 20 19
€74 2.000 MAD €50
25
Norway
25
26
Poland
23
27 28 29
Portugal Romania Singapura
30
Slovakia
31 32 33 34 35
59
536.900
101
919.100
79
718.900
101 246 69
919.100 2.238.600 627.900
315 NOK
55
500.500
200 PLN
71
646.100
23 24 7
€60 250 RON SG$100
82 81 78
746.200 737.100 709.800
20
€175
240
2.184.000
Slovenia
20
€50
69
627.900
Spain Sweden Switzerland
18 25 8
€90,15 200 SEK CHF 300
124 31 318
1.128.400 282.100 2.893.800
Turkey
18
118 TRY
75
682.500
20 20
£30
48 113
436.800 1.030.942
36 United Kingdom Rata-rata
Sumber : Reidguides.com/t_mo_html, dan beberapa sumber diolah, 2011 Asumsi US$ 1= Rp 9.100
Dilihat dari pesatnya perkembangan pariwisata dunia saat ini, maka beberapa negara gencar mengadakan promosi untuk mendatangkan dan menarik wisatawan tersebut. Salah satu diantaranya adalah melalui pengembalian pajak pertambahan nilai atau pajak atas barang mewah yang dibeli wisman di negaranya. Bila kita lihat Tabel 2 di atas, banyak negara menerapkan tax refund adalah dalam rangka menarik wisatawan asing datang dan membelanjakan uangnya di negara tersebut. Dari 26 negara yang menerapkan tax refund rata-rata PPN yang diterapkan diatas 20 persen, dan beberapa negara menerapkan 25 persen seperti Swedia, Norwegia, Iceland, Denmark dan Hongaria. Sedangkan Indonesia menerapkan PPN relatif rendah di bawah rata-rata yaitu 10 persen termasuk Singapura 7 persen dan Swis 8 persen. Namun negara-negara yang menerapkan PPN lebih tinggi tersebut batasan belanja minimum (minimum spending) yang dapat direfund (restitusi) sangat rendah jauh dibawah rata-rata minimum belanja/pembelian yang sebesar US$ 113 atau dibawah Rp 1.000.000. Hal ini berbeda dengan penerapan tax refund yang diberlakukan di Indonesia. PPN yang diterapkan rendah yaitu 10 persen, namun tinggi dalam batasan minimum 17
pembelian (minimum spending) yaitu sekitar US $ 550 atau sebesar Rp 5.000.000. Indonesia menerapkan batasan minimum pembelian 5 kali lebih tinggi dari rata-rata negara-negara yang memberlakukan tax refund (US $ 113 atau Rp 1.000.000). Secara teori, bila pendekatan yang diterapkan agar wisman teratarik untuk melakukan Tax Refund maka pemerintah memberlakukan PPN yang tinggi dan rendah batasan minimum pembelian / transaksi. Namun demikian, negara Singapura sebagai negara yang banyak memperoleh devisa dari sektor jasa justeru menerapkan PPN yang sangat rendah (7 persen) dan batasan minimum pembelian juga rendah yaitu sekitar US$ 78 atau hanya Rp 700.000. Hal ini tentu saja akan sangat menarik bagi para wisatawan. Apalagi ditambah infrastruktur yang memadai dan pemberlakuan ATM untuk mengambil tax refund sehingga tidak antri, cepat dan memudahkan wisman, termasuk kerjasama dengan toko-toko yang ditunjuk dengan berbagai inovasi seperti fasilitas discount (potongan harga), cash back, voucher dan lain-lain.
3.2 Analisis Kebijakan Tax Refund Bagi Wisatawan Asing di Indonesia Perkembangan jumlah transaksi dan PPN serta PPn BM yang direstitusi para wisman asing dari tahun 2010, yang telah berlaku selama lebih dari satu setengah tahun ternyata belum signifikan permohonannya. Hal ini karena masalah teknis tax refund merupakan hal baru di Indonesia, yang kedua sosialisasi belum optimal. Disamping itu dalam pelaksanaannya baru dilakukan di 2 Bandara yaitu Bandara Sukarno Hatta Jakarta dan Bandara Ngurah Rai Denpasar. Walaupun menjelang tahun ke 2 pelaksanaan Tax Refund beberapa daerah tujuan wisata lainnya mengajukan untuk diberlakukan Tax Refund, seperti daerah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Batam, Medan dan lain-lain. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah restitusi PPN Wisman yang berkunjung ke Indonesia sampai akhir Desember 2011, dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut : Tabel 3 Jumlah Permohonan Restitusi PPN Wisman di Indonesia s/d Desember 2011 Keterangan
Jumlah Restitusi PPN Wisatawan Asing
Jumlah
Jumlah Total
18
Jumlah Transaksi Jumlah Transaksi (%) Pembelian + PPN Pembelian + PPN (%) PPN PPN (%) Rata-rata Pembelian /Transaksi (Rp) Rata-rata PPN/Transaksi
1290 95,48 14.392.423.518 95,60 1.308.402.138 95,60 11.156.917
yang tidak direfund 61 4,52 822.371.097 5,41 74.761.009 5,41 13.481.493
1.351 100,00 15.214.794.615 100,00 1.383.163.147 100,00 11.261.876
1.014.265
1.225.590
1.023.807
Diterima
Expired
Ditolak
Total
1.011 74,83 11.508.145.561 75,63 1.046.195.051 75,63 11.382.933
278 21,55 2.883.543.960 18,95 262.140.360 18,95 10.372.460
1 0,08 733.997 0,005 66.727 0,005 733.997
1.034.812
942.951
66.727
Sumber : Ditjen Pajak, diolah, 2011
Sampai dengan akhir tahun 2011 Restitusi PPN dan PnPBM wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia khususnya melalui Bandara Sukarno Hatta Jakarta dan Bandara Ngurah Rai berjumlah 1.351 transaksi yang telah dicatat oleh toko dan oulet yang ditunjuk Dirjen Pajak. Dari 1.351 transaksi tersebut mempunyai nilai sebesar yaitu Rp 15.214.794.615 yang berarti rata-rata pertransaksi sebesar lebih dari 10 juta rupiah (Rp 11.261.876). Besarnya transaksi ini termasuk PPN sebesar lebih dari 1,3 milyar Rupiah (Rp 1.383.163.147) yang mempunyai rata-rata pertransaksi sebesar lebih dari 1 juta Rupiah (Rp 1.023.807). Bila dilihat dari jumlah besarnya pajak maka nilai PPN masih sangatlah kecil. Demikian juga bila dilihat dari perbandingan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia yang melakukan transaksi yang dapat dilakukan tax refund juga masih di bawah 0,5 persen (bila diasumsikan tiap orang 1 transaksi ). Selama tahun 2011 kunjungan wisatawan asing khususnya dari pintu kedatangan Bandara Ngurah Rai dan Bandara Sukarno Hatta sebesar 347.324 orang wisatawan asing yang naik dari tahun 2010 yang sebesar 295.780 orang wisman atau naik sekitar 17 persen. Dilihat dari warga negara asal yang berkunjung dari dua pintu kedatangan tersebut banyak didominasi berturut-turut dari warga Australia, Malaysia, Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan lainnya. Dari jumlah permohonan sebesar 1.351 transaksi, ternyata terdapat 61 transaksi atau 4,5 persen yang tidak di mintakan untuk direfund yang nilai transaksinya sebesar Rp 822.371.097 dengan nilai PPN sebesar Rp 74.761.009 atau rata-rata pertransaksi sebesar Rp 1.225.590. 19
Adapun permohonan tax refund yang ditolak sebesar 1 permohonan yang mempunyai nilai transaksi sebesar Rp 733.997 dengan nilai PPN Rp 66.727. Penolakan ini disebabkan karena tidak lengkap dokumen. Beberapa kesalahan wisman antara lain tidak sesuainya faktur ataupun dokumen yang diajukan bukan atas nama toko yang ditunjuk oleh pihak Dirjen Pajak. Sedangkan permohonan tax refund yang diterima sebanyak 1.011 buah permohonan dengan nilai transaksi Rp 11.508.145.561 dan mempunyai nilai PPN sebesar Rp 1.046.195.051 dengan rata-rata 1.034.812 atau hampir 76 persen dari total permohonan. 3.3 Potensi dan Pengembangan Kebijakan Tax Refund Bagi Wisatawan Asing di Indonesia Kebijakan penambahan tempat pelayanan restitusi pajak (tax refund) wisman perlu terus dilakukan seiring perkembangan wisatawan asing yang datang di berbagai wilayah Indonesia. Bila dilihat dari Tabel 4 berikut ini, maka dapat dilihat perkembangan daerah atau yang perlu dilakukan penambahan wilayah kerja fasilitas Tax Refund.
Tabel 4. Perkembangan Wisman Menurut Pintu Kedatangan Tahun 2004-2011 (per orang) Pintu Masuk
2004
2005
Soekarno Hatta
1.005.072
1.105.202
Ngurah Rai
1.525.994
2007
2008
2010
2011
1.147.250
1.153.006
1.464.717
1.390.440
1.823.636
1.423.952
1.454.804
1.328.929
1.741.935
2.081.786
2.384.819
2.546.023
2.075.608
97.087
109.034
110.405
116.614
130.211
148.193
162.410
135.055
1.527.132
1.024.758
1.012.711
1.077.306
1.061.390
951.384
1.007.446
835.769
Juanda
75.802
81.409
83.439
140.438
156.726
158.076
168.888
134.876
Sam Ratulangi
16.930
15.839
17.745
19.274
21.795
29.715
20.220
14.942
Entikong
16.914
21.301
14.540
18.220
19.989
21.190
23.436
18.099
Minangkabau
12.677
17.708
24.910
26.974
40.911
51.002
27.482
21.792
Adi Sumarmo
4.042
4.736
13.834
18.628
19.022
16.489
22.350
17.782
323
2.059
1.202
3.502
5.818
20.222
16.211
9.989
Selaparang
23.997
31.174
26.069
13.981
14.368
13.908
17.288
13.238
Sepinggan
9.181
8.686
9.563
9.329
11.345
9.985
10.824
11.763
10.407
13.564
19.480
16.942
18.002
18.996
15.278
16.119
Polonia Batam
Makasar
St. Syarif Kasim II
2006
2009
20
Tanjung Priok
58.838
62.743
66.679
68.735
67.886
59.212
63.859
47.694
176.357
143.587
129.769
119.574
123.505
102.487
97.954
76.540
Adi Sucipto
-
6.449
3.032
-
34.375
45.883
46.987
35.995
Husein Sasranegara
-
16.334
22.908
19.972
62.766
78.998
90.278
82.624
Tanjung Uban
287.762
271.279
307.390
325.215
318.113
296.229
313.945
250.621
Tj. Balai Karimun
232.966
206.469
167.300
164.082
136.234
101.632
100.908
77.167
Pintu masuk lainnya
239.684
404.966
364.196
452.032
445.538
424.870
427.521
314.613
5.321.165
5.002.101
4.871.351
5.505.759
6.234.497
6.323.730
7.002.944
5.614.238
Tanjung Pinang
Total
Sumber : Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, diolah, 2011
Daerah yang perlu dilakukan pengembangan pelayanan tax refund dengan melihat dari banyaknya wisman yang berkunjung ke daerah tersebut melalui pintu kedatangan. Daerah tersebut adalah Jogyakarta, Surabaya dan Medan. Daerah ini diharapkan sebagai daerah tahap kedua pengembangan pelayanan tax refund wisman. Selanjutnya perlu disusul pengembangan pelayanan tax refund di Bandung, Tanjung Uban dan Batam sebagai tahap ketiga. Bandung sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia mempunyai prospek bagus, karena disamping mempunyai potensi berbagai macam obyek wisata juga yang lebih penting adalah Bandung sebagai daerah wisata belanja dan wisata kuliner. Hal ini tentu saja akan mendorong wisatawan asing untuk menambah tingkat hunian/lama tinggal dan jumlah uang yang dibelanjakannya. Saat ini Bandung banyak digemari wisman dari Malaysia dan Singapura. Apalagi dengan dibukanya akses langsung dan jumlah penerbangan ke berbagai negara. Sedangkan perlunya pengembangan pelayanan tax refund di Batam selain alasan banyaknya wisman yang datang ke daerah ini yang rata-rata diatas 1 juta orang per tahunnya, juga Batam merupakan wilayah yang paling dekat dengan Singapura. Sebagai daerah industri diharapkan Batam mempunyai prospek cerah sebagai tujuan wisata terutama wisman, asal saja Pemerintah Daerah Batam terus melakukan inovasi agar Batam dapat menjadi “Singapura ke dua”, sehingga diharapkan ke depan paket-paket wisata asing memasukan Batam sebagai bagian dari paket wisata tujuan ke dua setelah Singapura.
21
Untuk tahap ke empat, pengembangan pelayanan tax refund dapat dilakukan untuk daerah Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang dan beberapa kota besar lainnya seperti Palembang, Padang dan lain-lain. Selain kebijakan perluasan daerah pelayanan tax refund, ada beberapa evaluasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah. Kebijakan lainnya antara lain kemudahan prosedural pengajuan tax refund melalui berbagai penyederhanaan dokumen dan faktur pajak, kecepatan pelayanan serta tindakan proaktif pelayanan lainnya. Demikian juga perbaikan infrasruktur melalui electronic Tax Refund yang diharapkan Wisman dapat melakukan pemeriksaan sendiri dengan tetap melakukan prinsip “self assessment”. Kebijakan inovasi baru juga dapat dilakukan dengan terus mendorong dan melakukan penambahan toko dan outlet cenderamata yang berbasis IT (information and technology) yang berada di bandara.
3.4 Best Practise Tax Refund Negara-Negara Lain Jumlah angka kunjungan wisman ke Indonesia saat ini rata-rata baru mencapai 6,5 juta orang per tahun. Jumlah kunjungan wisman tahun 2011 mencapai 7,6 juta orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besarnya yang mencapai 250 juta orang. Dari segi kunjungan wisata, Indonesia juga masih jauh tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Thailand dengan penduduk 60 juta orang
mampu
mendatangkan turis asing sebanyak 18 juta orang per tahun. Begitu pun dengan Singapura yang hanya mempunyai penduduk 4,5 juta orang, mampu mendatangkan wisman lebih dari 10 juta orang per tahun. Indonesia
harus
terus
belajar
dari
banyak
negara
yang
sukses
mendatangkan wisman. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan banyak perbaikan terutama dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, perhotelan, industri kecil, souvenir, dan hiburan. Negara-negara
yang
telah
menerapkan
wisata
sebagai
primadona
penerimaan devisa maka tentu saja penerapan tax refund merupakan bagian penting 22
sebagai daya tarik wisatawan berkunjung ke negaranya. Jasa dan pelayanan ini akan dilakukan dengan serius. Singapura sebagai salah satu contoh negara yang terus memacu tingkat kedatangan wisman. Daya tarik pelayanan dan fasilitas kemudahan yang tersedia merupakan modal awal bagi peningkatan jumlah wisatawan. Singapura selain menerapkan infrastruktur yang memadai, diketahui pula terbaik untuk berbelanja di Singapura.
Singapura yang saat ini dinilai sebagai tempat
berbelanja terbaik di wilayah Asia. Negara itu memberlakukan tax refund dimana besarnya PPNnya hanya 3 persen sampai dengan 7 persen bagi wisatawan asing yang berbelanja di negara itu. Itulah sebabnya salah satu alasan warga negara asing yang berbelanja di Singapura adalah karena PPNnya rendah serta PPN tersebut dapat direstitusi kembali. Padahal, jika dilihat dari sisi kualitas tempat wisata dan variasi produk, Indonesia tidak kalah dengan produk-produk dan tempat wisata di Singapura. Saat ini Pemerintah Singapura telah menerapkan GST (Goods and Service Tax) atau Pajak Layanan dan Barang dikenakan di Singapura sejak 1994 sebesar 3 persen sampai dengan 7 persen. Jadi setiap turis yang membeli barang diseluruh wilayah Singapura dan dikenakan GST, dapat melakukan klaim untuk mengembalikan pajak tersebut pada saat turis akan keluar dari Singapura. Ada dua operator pengembalian GST, yaitu Global Refund dan Premier Tax Free. Toko-toko yang bekerja sama dengan kedua operator ini biasanya memasang tanda “Tax Refund” atau salah satu logo dari operator GST.7 Salah satu persyaratan pengembalian GST antara lain Toko atau outlet yang tidak tergabung dalam program GST refund menjalankan program pengembalian GST mereka sendiri, biasanya antara toko satu dengan lainnya berbeda kebijakannya. Bisa saja setiap toko dapat menggunakan pengembalian berupa uang kas, cek atau menggunakan voucher yang menarik yang dapat membuat wisman dapat kembali berkunjung. Demikian juga guna memudahkan wisman melakukan pengembalian pajaknya maka pemerintah Singapura memberlakukan e TRS (The Electronic Tourist Refund Scheme). e TRS ini membantu pelayanan tax refund bagi turis sehingga tidak 7
http://travel.kompas.com/read/2011/11/23/1219392/Belanja.di.Singapura..Pajak.Bisa.Dikembalikan
23
perlu antri dan tidak banyak membuang waktu dan ditambah lagi e TRS ini mempunyai sifat “user friendly” dengan penggunaan banyak bahasa yang berbeda.8
IV. Penutup 4.1 Kesimpulan 1. Turis asing yang mengajukan tax refund sampai dengan akhir tahun 2011, masih sangat rendah yaitu sebesar 0,02 persen dari total turis asing yang berkunjung ke Indonesia yang berjumlah 7,6 juta orang. 2. Rendahnya wisman yang mengajukan tax refund disebabkan masih belum optimalnya pelayanan, sosialisasi, penambahan toko atau outlet penjualan cenderamata yang dapat mengeluarkan Faktur Pajak Khusus serta perluasan daerah pelayanan tax refund wisman seperti Bandara Internasional Adisutjipto di Yogyakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Polonia Medan maupun bandara-bandara yang mempunyai pertumbuhan wisman cukup tinggi termasuk Batam. 3. Selain daerah tersebut, tujuan wisata Bandung merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 40 persen sebagai daerah yang dikunjungi wisatawan asing dalam tahun 2011, terutama kunjungan wisman dari Singapura dan Malaysia. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi daerah Bandung sebagai daerah wisata fashion sehingga perlu dilakukan pengembangan fasilitas pelayanan Tax Refund. 4.2 Saran 1. Bandung semestinya diprioritaskan untuk perluasan Tax Refund karena kunjungan wisman ke daerah ini cukup pesat dan karakteristik wisman yang berkunjung ke daerah ini adalah untuk belanja fashion. Hal ini sekaligus menarik minat wisman lainnya untuk berkunjung ke daerah ini yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif lokal. 2. Masih perlunya sosialisasi tax refund yang diberlakukan di Indonesia kepada calon wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Demikian juga 8
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trav/Tourist+Refund+Scheme.htm
24
kepada biro atau agen-agen perjalanan wisata, atase kebudayaan, kedubes, termasuk sosialisasi melalui website, dan lain-lain. 3. Perlunya dilakukan pembenahan kemudahan pelayanan tax refund melalui pengembangan infrastruktur yang memadai guna pelayanan prima (service excellence) bagi Wisman dengan menerapkan e-TRS (The Electronic Tourist Refund Scheme) tax refund melalui ATM di bandara keberangkatan seperti halnya yang diterapkan Pemerintah Singapura. 4. Perlunya dilakukan penambahan toko, outlet penjualan cenderamata yang dapat mengeluarkan Faktur Pajak Khusus guna memudahkan Wisman mengaksesnya
25
Daftar Pustaka
Agung, Mulyo, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007 Hadinoto, Kusudianto. Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, UI Press Jakarta, 1996 Ilyas, B. Wirawan, Suhartono, Rudy, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007 Kodyat, H. , Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia, Liberty, Jakarta, 1996 Observation & Research of Taxation (ORTAX), Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan, The 1st Indonesia Tax Community Media (http://www.ortax.org), 2009 Silitonga, Erwin, Makalah berjudul: Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referandum, Jakarta Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, Andi, Yogyakarta, 2006 Yoeti, A. H.,Oka, Pemasaran Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, 1985 Yoeti, A.H., Oka, Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan aplikasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/pengantar-industri-pariwisata-definisi.html http://www.bisnis.com/articles/10-peritel-di-yogyakarta-siap-layani-tax-refund http://syafrianto.blogspot.com/2011/09/bandar-udara-yang-ditunjuk-untuk.html http://travel.kompas.com/read/2011/11/23/1219392/Belanja.di.Singapura..Pajak.Bisa. Dikembalikan http://www.customs.gov.sg/leftNav/trav/Tourist+Refund+Scheme.htm www.budpar.go.id www.pajak.go.id
26
