Analisis Kebijakan Pendanaan Pendidikan Oleh Selly Rahmawati, M.Pd
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan pendanaan pendidikan, implementasinya serta bagaimana analisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kebijakan dengan model analisis kebijakan retrospektif dan jenis analisis proses kebijakan. Dalam penelitian ini analisis proses kebijakan saya batasi pada proses perumusan dan implementasinya.Metode analisis kebijakan yang digunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) proses perumusan kebijakan pendanaan pendidikan mencerminkan kurangnya komitmen dan political will dari Pemerintah dan DPR. (2) Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan 20% dari APBN dan APBD telah dilakukan oleh pemerintah. Namun hal tersebut masih belum memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia mengingat anggaran 20% tersebut termasuk gaji pendidik dan biaya kedinasan. (3) Hasil analisis kebijakan pendanaan pendidikan adalah bahwa sikap pemerintah yang terus berupaya menyiasati pemenuhan alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan berangkat dari dua hal. Pertama, tidak ada niat baik pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi. Atau,kedua, pemerintah tidak menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam mendorong kemajuan bangsa.Saran peneliti adalah meninjau ulang alokasi pendanaan pendidikan 20% dana dari APBN dan APBD untuk pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan adalah sebuah keharusan. Kata kunci: analisis kebijakan, pendanaan, pendidikan Pendahuluan Salah satu tujuan didirikannya negara
Indonesia
merdeka
hak yang sama untuk memperoleh
adalah untuk mencerdaskan bangsa
pendidikan yang bermutu.” Selain
(sebagaimana yang tercantum dalam
itu, masih dalam Undang-undang
pembukaan UUD 1945). Pasal 31
yang
ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan,
menyatakan,
“Setiap
pemerintah
warga
yang
“Setiap warga negara mempunyai
negara
berhak
sama,
pasal
6
ayat
“Pemerintah daerah
1 dan
wajib
mendapatkan pendidikan.” Pasal ini
memberikan layanan dan kemudahan
kemudian dijabarkan lagi dalam UU
serta
No 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2,
pendidikan
menjamin
terselenggaranya
bermutu
bagi
setiap
1
warga negara tanpa diskriminasi.”
Pendapatan dan Belanja
Dari berbagai peraturan perundang-
(APBD). Namun walaupun begitu
undangan diatas, sangat jelas sekali
dalam
seberapa
jawab
sebagaimana yang tertulis dalam UU
mutu
SIDIKNAS No 49 ayat 1 dinyatakan
warga
bahwa pemenuhan pendanaan dapat
besar
pemerintah
tanggung terhadap
pendidikan
bagi
semua
petunjuk
Daerah
pelaksanaannya
negara. Dalam menjalankan tuntutan
dilakukan
tersebut
berkewajiban
Pemerintah telah memproyeksikan
menyusun kebijakan yang menjamin
pemenuhan anggaran pendidikan 20
pendidikan yang bermutu dan tanpa
% dari APBN diluar gaji pendidik
diskriminasi (merata).
dan biaya pendidikan kedinasan akan
negara
Amandemen pasal 31 UUD 1945
merupakan
secara
bertahap.
tercapai pada tahun 2009. Namun
kebijakan
pada tahun 2008, kemudian keluar
pendidikan yang kemudian muncul
Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007
setelah berkali-kali terjadi kompromi
yang menyatakan bahwa alokasi
politik.
ini
dana pendidikan 20% dari APBN
untuk
dan APBD tersebut termasuk gaji
Amandemen
dilakukan
dengan
pasal
tujuan
mempertegas komitment pemerintah
pendidik
dan DPR pada pendidikan. Setelah
kedinasan.
mengalami berkali-kali amandemen
Hal
dan
biaya
tersebut
pendidikan
mengakibatkan
pasal 31 telah memberikan jaminan
rendahnya pendanaan pendidikan di
kepada
untuk
Indonesia tentu merupakan sebuah
yang
keprihatinan tersendiri bagi warga
bermutu. Hal tersebut dapat dilihat
masyarakat. Pendidikan yang didanai
dalam
secara murah ini menyebabkan mutu
setiap
mendapatkan
pasal
warga pendidikan
31
ayat
menegaskan
bahwa
mendapatkan
amanat
4
yang negara untuk
penyelenggaraan
dan
layanannya
rendah. Hal ini kemudian berimbas
memprioritaskan dana pendidikan
pada
sekurang-kurangnya
dari
pendidikan yang rendah. Padahal bila
Anggaran Pendapatan dan Belanja
kita bercermin pada negara-negara
Negara
maju,
(APBN)
20%
dan
Anggaran
mutu
mereka
lulusan
dan
cenderung
mutu
mem-
2
belanjakan dana yang cukup besar
perilaku orang lain. Menurut kamus
untuk pendidikan mereka. Tingginya
oxford (Nanang Fatah, 2012: 131)
alokasi pendidikan di negara-negara
kebijakan berarti rencana kegiatan
maju
karena
atau pernyataan tujuan-tujuan ideal.
will
Sedangkan menurut Yoyon Bahtiar
terhadap
Irianto (2011: 34) kebijakan adalah
tersebut
terjadi
meningkatnya pengambil
political keputusan
pentingnya pendidikan. Berbeda negara-negara
serangkaian tindakan sebagai suatu
dengan
beberapa
maju tersebut.
Indonesa
justru
masih
bahkan
terkesan
Di
arahan untuk mencapai tujuan. b. Kebijakan Publik
stagnan
Menurut Dye (Yoyon Bahtiar Irianto,
mengalami
2011: 33) kebijakan publik adalah
kemunduran dalam mengalokasikan
”as projectes program of goals,
anggaran pendidikan. Hal tersebut
values
karena alokasi pendanaan untuk
kebijakan publik secara sederhana
pendidikan masih belum menjadi
juga diungkapkan oleh
prioritas. Untuk itu pengkajian lebih
Fatah (2012: 134) kebijakan publik
lanjut tentangpendanaan pendidikan
adalah apa pun yangpemerintah pilih
sebagaimana yang telah diatur dalam
untuk
konstitusi
Kebijakan
merupakan
keharusan
untuk
suatu
and
practices.”Definisi
dilakukan publik
Nanang
atau
tidak.
merujuk
pada
merealisasikan
semua wilayah tindakan pemerintah
konsep pendidikan yang bermutu
yang membentang dari kebijakan
bagi seluruh warga negara Indonesia.
ekonomi biasanya
Strategi Konseptual
pada
sosial
rubrik termasuk
pendidikan, kesehatan dan wilayah
Solichin
Abdul
Bahtiar
Irianto,
wahab
(Yoyon
2011:
bahwa
adalahtindakan
34)
Kebijakan
politik
atau
serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan
merujuk
kebijakan
a. Kebijakan
menyatakan
hingga kebijakan yang
untuk
mempengaruhi
kesejahteraan lain.
Sedangkan Pal
(Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 34) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
lebih
kepada
tindakan
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipilih oleh otoritas
3
publik
dalam
upaya
mengatasi
untuk mengatasi masalah-masalah
masalah.Menurut H.A.R. Tilaar dan
publik tertentu. Menurut Ace Suryadi
Riant Nugroho (2008: 245), proses
dan H.A.R. Tilaar (1994: 42) analisis
kebijakan
kebijakan adalah cara atau prosedur
publik
terdiri
dari
rumusan, implementasi, kinerja dan
dalam
lingkungan kebijakan.
manusia
c. Analisis Kebijakan
memecahkan masalah kebijakan.
Stokey dan Zekhauser (Nanang
menggunakan terhadap
pemahaman dan
untuk
Hill (H.A.R. Tilaar dan Riant
Fattah, 2012: 3) menyatakan bahwa
Nugroho
analisis kebijakanadalah suatu proses
analisis kebijakan menjadi dua jenis
rasional yan menggunakan metode
yaitu analisis tentang suatu (atau
dan teknik rasional dalam menelusuri
beberapa)
kebijakan
cara terbaik untuk mencapai sesuatu.
policies)
dan
Sedangkan William Dun (2003:51),
(merumuskan suatu atau beberapa)
analisis kebijakan adalah aktivitas
kebijakan
menciptakan pengetahuan tentang
H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho
dan
(2008: 246-249) kemudian membagi
dalam
proses
pembuatan
(2008:
244)
membagi
(studies
analisis
(studies
for
untuk
policies).
kebijakan.Patton (Ace Suryadi dan
analisis
H.A.R. Tilaar, 1994: 40) analisis
policies) menjadi 5 jenis yaitu
kebijakan adalah rangkaian proses
1. Penelitian tentang isi kebijakan
dalam kebijakan.Menurut
menghasilkan William
Dun
kebijakan
of
(studies
of
yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan
(2003: 96) analisis kebijakan tidak
atau
diciptkan untuk membangun dan
dipergunakan adalah analisis isi,
menguji teori-teori deskriptif yang
baik yang bersifat kuantitatif
umum, namun analisis kebijakan
(frekuensi,
mengkombinasikan
(bingkai,
dan
isinya.
Metode
sematik) semiotik,
mentransformasikan substansi dan
cenderungan politik,
metode beberapa disiplin ilmu untuk
maupun komparatif.
yang
kualitatif kefilosofis)
menghasilkan informasi yang relevan
2. Penelitian tentang implementasi
dengan kebijakan yang digunakan
kebijakan yaitu penelitian tentang
4
bagaimana
suatu
kebijakan
diinterpretasikan secara kritis
diterapkan.
oleh peneliti
3. Penelitian
tentang
kinerja
2.
Analisis data sekunder yaitu
kebijakan yaitu terkait dengan
analisis terhadap data-data yang
pencapaian dari suatu kebijakan
telah diperoleh pihak lain
dibandingkan dengan target atau rencana
Eksperimen lapangan yaitu suatu
pencapaian
yang
metode
Metode
yang
primer dengan jalan melakukan
diharapkan. digunakan
adalah
analisis
kesenjangan 4. Penelitian
3.
lingkungan
Metode kualitatif yaitu pnelitian dengan ciri menggunakan setting
kebijakan yaitu terkait tentang
alami,
pengaruh lingkungan kebijakan
menekankan
terhadap
menggunakan
perumusan
suatu
kebijakan.
bersifat
induktif
5. Penelitian
tentang
proses
kebijakan yaitu terkait dengan
kepadan
membeberkan
perhatian kepada makna 5.
Metode survey yairu metode untuk
mengumpulkan
implementasinya, kinerja yang
primer
baik
dicapai dan lingkungan dimana
maupun sampling 6.
Metode Analisis Kebijakan
(2008:
pendekatan
dalam
penelitian kebijakan yaitu: Sintesis pendekatan kepustakaan
yaitu penelitian
terpilih
secara
yang
dngan
ruang bagi
yang analisis
impresionik dari sebuah situasi 7.
Analisis biaya keuntungan yaitu metode
terfokus
dilakukan
memungkinkan
sebelas
metodologi
sensus
Penelitian kasus yaitu penelitian
tertentu
254-255)
mengidentifikasikan
secara
data
mendalam terhadap unit sosial
Danim (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho
proses,
pendekatan
dan
yang
1.
deskriptif,
proses perumusan, rumusannya,
kebijakan tersebut berada.
data
eksperimen lapangan 4.
tentang
mengumpulkan
yang
pembandingan terhadap
biaya
dilakukan keuntungan dari
suatu
kebijakan
5
8.
Analisis keefektifan biaya yaitu
diatur dalam peraturan perundang-
metode
undangan sebagai berikut.
yang
menekankan
kepada efektifitas biaya. 9.
Analisis
kombinas
a. yaitu
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
kombinasi antara analisis biaya
Dalam BAB XIII pasal 46
keuntungan dengan efektifitas
sampai pasal 49 dijelaskan bahwa
biaya
pemerintah, pemerintah daerah, dan
10. Penelitian
tindakan
yaitu
masyarakat
penelitian yang ditujukan untuk
terhadap
mengembangkan
dalam
pendekatan
pendekatan-
baru
dalam
memecahkan masalah
data
banyaknya
tanpa
hipotesis
dengan
pendanaan hal
pendanaan
menyediakan
sumber
pendidikan
dengan
sebanyakberbekal tujuan
keberlanjutan serta pengarahannya yang
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan
dana
pendidikan.
mendeskripsikan peristiwa dan
Menurut pasal 49 ayat 1 UU No. 20
menformulasikan
Tahun
penjelasan
2003
tentang
Sistem
perihal munculnya peristiwa itu
Pendidikan
atas dasar observasi.
bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal
Pendanaan Pendidikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Menurut PP No 48 Tahun 2008 tentang
pendanaan
pendidikan,
pendanaan pendidikan adalah peny ediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan
pendidikan
prinsip keadilan, kecukupan, dan
11. Penelitian grounded yaitu proses pencarian
bertanggungjawab
pengelolaan
pendidikan.
Nasional,dinyatakan
20%
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Namun penjelasan UU No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1
menyatakan
pendanaan
bahwapemenuhan
pendidikan
dapat
dilakukan secara bertahap.
Pendanaan pendidikan di Indonesia
6
Oleh
karena
itu,
beberapa
warga negara yang merasa hak konstitutionalnya
mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
dirugikan,
mengajukan
permohonan
kepada
Mahkamah
Konstitusi
untuk
melakukan Judicial
tidak
dinas”,
Review
b. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
UU
Dalam
BAB
1
tentang
Sisdiknas dan APBN terhadap UUD
ketentuan umum, pasal 2 ayat (1)
Negara RI Tahun 1945.Keputusan
Peraturan Pemerintah Nomor 48
MK kemudian menyatakan sebagai
Tahun 2008 diuraikan dengan jelas
berikut.
bahwa
1. Putusan MK Nomor 011/PUU-
menjadi tanggung jawab bersama
pendanaan
III/2005, tanggal 19 Oktober 2005
antara
Penjelasan Pasal 49 ayat (1)
daerah dan masyarakat; sedang pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
ayat
2003 tentang Sistem Pendidikan
masyarakat yang dimaksud adalah
Nasional
meliputi
tidak
mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
tanggal
20
Februari
2008: Pasal
Ayat
(1)
(a)
masyarakat,
dijelaskan
bahwa
penyelenggara
atau
(b)
peserta
didik,
orangtua atau wali peserta didik dan (c)
49
(2)
pemerintah
satuan pendidikan yang didirikan
2. Putusan MK Nomor 24/PUUV/2007,
pemerintah,
pendidikan
pihak-pihak
lain
yang
Undang-
mempunyai perhatian dan peranan
Undang Nomor 20 Tahun 2003
dalam bidang pendidikan. Selain itu
tentang
Sistem
Pendidikan
pada PP No. 48 tahun 2008 tentang
Nasional,
sepanjang
mengenai
Pendanaan Pendidikan, pasal 3 juga
frasa “gaji pendidik dan biaya
dijabarkan pendidikan
biaya satuan pendidikan
biaya investasi biaya operasi
bahwa
pembiayaan meliputi:
biaya investasi lahan pendidikan biaya selain investasi lahan pendidikan biaya 1. gaji pokok bagi pegawai personalia 2. tunjangan yang melekat di gaji pegawai 3. tunjangan struktural pejabat structural, 4. tunjangan fungsional pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
7
5. tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen; 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor /guru besar. biaya non personalia bantuan biaya pendidikan beasiswa biaya biaya investasi lahan pendidikan investasi Biaya selain lahan pendidikan biaya operasi biaya 1. gaji pokok; personalia 2. tunjangan yang melekat pada gaji; 3. tunjangan struktural pejabat struktural; 4. tunjangan fungsional pejabat fungsional biaya non personalia
biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
biaya pribadi peserta didik
mentasinya, kinerja yang dicapai dan
Metodologi Metodologi yang digunakan
lingkungan
dimana
kebijakan
adalah metode analisis kebijakan.
tersebut berada. Dalam penelitian ini
Metodologi analisis kebijakan adalah
analisis proses kebijakan saya batasi
proses pengkajian yang dirancang
pada
untuk
solusi
implementasinya. Metode analisis
permasalahan secara praktis. Model
yang digunakan metode kualitatif
analisis kebijakan yang digunakan
yaitu
yaitu analisis kebijakan retrospektif
menggunakan setting alami, bersifat
dengan
deskriptif,
menemukan
Jenisnya
analisis
proses
kebijakan. Model retrospektif
proses
penelitian
proses, analisis yaitu
kebijakan usaha
perumusan
dengan
menekankan
menggunakan
dan
ciri
kepadan pendekatan
induktif dan membeberkan perhatian kepada makna
memproduksi dan mentransformasi informasi
sesudah
kebijakan
dilaksanakan. Jenis analisis proses kebijakan yaitu terkait dengan proses perumusan,
rumusannya,
imple-
Pembahasan dan Hasil Pendidikan
di
Indonesia
memang belum dianggap penting dalam memajukan bangsa. Sehingga kebijakan
tentang
pendanaan
8
pendidikan memang tidak pernah
munculnya pasal 49 ayat 1 UU No
menjadi prioritas bagi pemerintah
20
Indonesia dari dulu. Mengapa hal ini
sebagai penjelasannya (pemenuhan
terjadi, dapat kita analisis dari segi
anggaran pendidikan dapat dilakukan
perumusan
secara bertahap)mengindikasikan hal
kebijakannya
dan
tahun
2003tentang
Sidiknas
implementasi.
lain. Penjelasan pasal 49 ayat 1 ini
a. Perumusan Kebijakan
bukannya memperjelas namun justru
Pasal
31
ayat
4
UUD
menegaskan
bahwa
mendapatkan
amanat
1945
mereduksi amanat UUD 1945. Padal
negara
pasal 31 UUD 1945 dimuat kata
untuk
memprioritaskan
namun
dalam
memprioritaskan dana pendidikan
penjelasannya malah dimuat kata
sekurang-kurangnya
bertahap.
20%
dari
Disini
jelas
Anggaran Pendapatan dan Belanja
kejanggalan
Negara
penjelasannya. Pasal 49 ayat
(APBN)
dan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APBD).
IV
pasal
dan 1
Daerah
memunculkan norma hukum baru
UUD
1945
yang sama sekali berbeda dengan
Tahun
2002,
norma hukum pasal yang dijelaskan.
Amanat
Amandemen
antara
terjadi
tersebut juga di atur dalam Undang-
Meskipun
Undang Nomor 20 Tahun 2003
bertentangan namun pasal 49 ayat 1
tentang Sistem Pendidikan nasional,
telah melunturkan daya paksa pasal
yang berbunyi: “Dana pendidikan
31 UUD 1945. Ketentuan-ketentuan
dialokasikan
(dua
pada UUD 1945 adalah grundnorm
Anggaran
dari suatu negara itu sendiri, di mana
puluh
minimal
persen)
20%
dari
Pendapatan dan Belanja
Negara
keduanya
grundnorm
tersebut
tidak
merupakan
(APBN) pada sektor pendidikan dan
cerminan dari kesepakatan tertinggi
minimal
seluruh
20%
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal ini merupakan penegasan komitmen
DPR
dan
pemerintah
rakyat
Indonesia.
Oleh
karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka,
Pemerintah
melaksanakan
amanat
harus konstitusi
untuk menjamin pendidikan yang
secara mutlak, sebab hal tersebut
bermutu
sama artinya dengan menjalankan
di
Indonesia.
Namun
9
titah
rakyat
sepenuhnya,
pemerintah memiliki sumber dana
sebagaimana Thomas Paine pernah
yang cukup besar untuk dialokasikan
mengatakan, ”Constitutions is not the
ke sektor pendidikan?
act of government, but the people
Anggaran
constituing
a
government”.
Memprioritaskan pendidikan
yang
dimaksud di sini adalah apa yang
alokasi
dana
dikenal
tidak
boleh
pembangunan
tentu
pendidikan
sebagai
anggaran
(bukan
anggaran
dilakukan secara bertahap. Pasal 49
rutin). Kemampuan fiskal bisa dilihat
ayat1 UU Sidiknas ini merupakan
dari struktur pengeluaran APBN,
pengingkaran
misalkan APBN 2004. Untuk tahun
konstitusi
terhadap
(pasal
31
amanat ayat
4
UUD1945). Lalu
2004, sekitar 15 persen dari APBN akan digunakan untuk keperluan
yang
sebenarnya
belanja pegawai, 19 persen untuk
proses
pembuatan
membayar cicilan bunga hutang, dan
keputusan dalam dua pasal yang
31 persen untuk transfer ke daerah.
berbeda
terjadi
apa
dalam
makna
ini?
Mengapa
Itu
dan
DPR
kemudian
pengeluaran yang tak terhindarkan,
pemerintah
merupakan
merasa perlu untuk mengeluarkan
baik
penjelasan dalam pasal 49 ayat 1 UU
karena
sidiknas ini? Apakah memang benar
undangan. Pos tak terhindarkan itu
pemerintah tidak mampu memenuhi
total memakan sekitar 65 persen dari
amanat
untuk
APBN. Perlu ditambahkan, bahwa
mengganggarkan dana pendidikan
pada tahun 2004 ada beban subsidi
diluar
biaya
sekitar Rp 23 trilyun atau enam
kedinasan sebesar 20% dari APBN
persen dari anggaran (sebagian besar
dan APBD.
untuk subsidi BBM dan listrik).
kosntitusi
gaji
pendidik
Persoalan
“terlanjur”
ketentuan
maupun
perundang-
berkaitan
Secara politis, subsidi ini juga tak
dengan target anggaran pendidikan
terelakkan mengingat resistensi yang
20
demikian
persen
utama
dan
karena
jenis-jenis
adalah
masalah
besar
ide
kemampuan finansial (affordability)
pencabutan
pemerintah.
Sedangkan anggaran untuk sektor
Apakah
memang
subsidi
terhadap
pemerintah.
10
lain juga penting mengingat eratnya
SDM Indonesia masih belum siap
kaitan
untuk
sektor
kualitas
tersebut
SDM,
dengan
misalnya
sektor
menerima
mengelola
anggaran pendidikan sebesar 20%,
kesehatan. Jadi jelas tidak mungkin
mengingat
diabaikan.
departemen
Beberapa argument di atas
dan
Depdiknas
merupakan
terkorup
setelah
departemen agama.
menunjukkan, bahwa dalam jangka
Namun
beberapa
berjalan
mengapa
pendek dan menengah pemerintah
tahapan
memang tidak memiliki dana yang
pemerintah
cukup untuk memenuhi ketentuan
tentang
konstitusi 20 persen APBN untuk
konstitusionalnya akan pembiayaan
pendidikan.
pendidikan
Jadi
secara
rasional
yang
setelah
masih
saja
berkelit
tanggungjawab
sebesar
20%.
penjelasan pasal 49 ayat 1 UU
Berlatarbelakang masalah tersebut,
Sidiknas
salah,
judicial Review UU Sisdiknas dan
pendidikan
APBN terhadap UUD Negara RI
tersebut
pemenuhan memang
tidak
anggaran
baru
bisa
terjadi
bila
dilakukan secara bertahap
Tahun
1945
kemudian
ajukan.
Keputusan MK Nomor 011/PUU-
Dalam salah satu argumennya,
III/2005, tanggal 19 Oktober 2005
pemerintah menyatakan bahwa selain
menyatakan bahwa penjelasan Pasal
keterbatasan
negara
49 ayat (1) Undang-Undang Nomor
untuk menyediakan 20% anggaran
20 Tahun 2003 tentang Sistem
untuk pendidikan, ada 2 hal lain yang
Pendidikan
Nasional
tidak
menyebabkan
mempunyai
kekuatan
hukum
kemampuan
pemberian
alokasi
dana pendidikan. Pertama, karena
mengikat. Implikasi dari putusan
masih adanya agenda pembangunan
tersebut adalah bahwa pengalokasian
lain yang menurut pemerintah perlu
anggaran
lebih
percepatan
mempunyai besaran 20 persen dari
reformasi, peningkatan kesejahteraan
APBN dan APBD, dan tidak bisa
rakyat,
usaha
lagi
kesatuan
bangsa.
didahulu
yaitu
memperkokoh Selain
itu
pemerintah juga menanggap bahwa
pendidikan
dilakukan
secara
harus
bertahap
sebagaimana diartikan selama ini oleh berbagai kalangan.
11
Namunbelum putusan
tersebut
Paripurna
lama
setelah
termasuk gaji pendidik dan biaya
keluar,
Rapat
kedinasan. Mungkin kah ini hanya
DPR
pengesahan
menyetujui
pemerintah
yang
menggambarkan tentang kurangnya
alokasi
komitmen politik pemerintah untuk
anggaran pendidikan dalam APBN
meningkatkan mutu pendidikan di
tersebut hanya berkisar kurang lebih
Indonesia? Untuk menghindari beban
10
biaya
UU,
persen
APBN
siasat
2006
menjadi
RUU
sebuah
padahal
dari
APBN.
Terkait
dengan alokasi anggaran pendidikan yang masih jauh di bawah 20 persen dari
APBN,
menjelaskan dilakukan
Menteri
keuangan
20%
dari
total
anggaran? Oleh karena itu saya rasa
Keuangan
cukup beralasan dan patut pula kita
tersebut
renungkan kekhawatiran dari Daniel
pertimbangan
Moh. Rosyid, selaku Ketua Dewan
bahwa
hal
dengan
sebesar
Negara
belum
memungkinkan.
Pendidikan Jawa Timur sekaligus Tenaga Ahli Menristek, yang sedikit
Padahal Undang-Undang No.
menaruh
kecurigaan
bahwa
20 Tahun 2003 Tentang Sistem
kebijakan pendidikan yang tidak
Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1
bermutu dan tidak kunjung berubah
dengan sangat jelas mengamanatkan
ini bisa jadi disengaja oleh para elite
bahwa dana pendidikan selain gaji
yang kini berkuasa di eksekutif
pendidik
pendidikan
maupun legislatif. Sebab, warga
kedinasan dialokasikan minimal 20%
negara yang cerdas akan membuat
dari APBN pada sector pendidikan
posisi mereka mudah terancam dan
dan minimal 20% dari APBD, tidak
money politics
dapat dilakukan secara bertahap.
variannya akan serta merta ditolak
Tidak lama setelah itu keluarlah
oleh warga negara yang terdidik.
putusan
Rasa pesimistis tersebut akan sejalan
dan
MK
biaya
Nomor
24/PUU-
apabila
menyatakan
pendapat dari Henry Peter yang
anggaran
hubungkan
berbagai
V/2007, tanggal 20 Februari 2008 bahwa
kita
dengan
“Education
dengan makes
pendidikan minimal 20% dari APBN
mengatakan,
maupun
people easy to lead, but difficult to
APBD,
di
dalamnya
12
drive; easy to govern, but impossible
DPR
to enslave”.
tentang anggaran pendidikan. Maka
Padahal
(eksekutif
mengenai
pendidikan
merupakan
dinyatakan bahwa kebijakan identik
salah satu elemen penting untuk
dengan kebijakan pemerintah yaitu
meningkatkan kualitas pendidikan
kebijakan yang hanya menanamkan
nasional.
nilai-nilai
Jauhnya
persentase
salah
legialatif)
issue
anggaran
tidak
dan
memang
kelompok
ketika
elit
yang
anggaran pendidikan yang disetujui
memerintah saja (teori kebijakan
Panitia
dengan
elit). Kalau memang ada komitmen
diwajibkan
dan political will dari Pemerintah
Anggaran
persentase konstitusi
DPR
yang dinilai
banyak
pihak
dan DPR dengan otoritas yang
sebagai bentuk rendahnya komitmen
dimilikinya,
Pemerintah
memenuhi
terhadap
dunia
seharusnya anggaran
dapat
pendidikan
pendidikan. Padahal bila kita pahami
sebesar 20 persen di luar gaji guru
bersama,
dan biaya kedinasan.
kemajuan
pendidikan
nasional memerlukan biaya yang
b. Implementasi Pendanaan
tidak sedikit. Bukan hanya untuk
Pendidikan
peningkatan
kualitas
sarana
seperti
media
pembelajaran
Implementasi pendanaan
pendidikan
kebijakan sekarang
pembelajaran, laboratorium, ruang
sudah dapat kita lihat bersama.
keterampilan, perlengkapan belajar,
Skenario
dan berbagai peranti keras lainnya,
anggaran pendidikan yang disepakati
akan
aspek
bersama oleh DPR dan Pemerintah
peningkatan kesejahteraan guru yang
pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu
cukup
menetapkan kenaikan bertahap 2,7
tetapi
juga
penting
pada
dan
tidak
bisa
progresif
pemenuhan
diabaikan. Semua itu akan bersinergi
persen per
dan
dengan
dengan rincian kenaikan 6,6 %
pendidikan.
(2004), 9,29 % (2005), 12,01 %
berbanding
peningkatan Namun
lurus
kualitas
tuntutan
yuridis
tahun hingga 2009,
formal
(2006), 14,68 % (2007), 17,40 %
tersebut terbentur oleh berbagai dalih
(2008), 20,1 % (2009), dan 20,2 %
yang dibuat oleh pemerintah dan
dari tahun 2011-2013. Sejak 2009,
13
2010,
2011,
2013,
Implementasinya dapat dilihat
Indonesia sudah memiliki anggaran
dari perkembangan alokasi dan rasio
di atas 20%.
terhadap APBN sebagai berikut :
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2012
dan
Jumlah Dana 33,4 triliun 44,11 triliun 53,07 triliun 158,52 triliun 207,41 triliun 209,54 triliun 266,9 triliun 286,6 triliun 336,8 triliun
Persentase dari total APBN 8,1% dari total APBN 10,1% dari total APBN 10,5% dari total APBN 18,5% dari total APBN 20,0% dari total APBN 20,0 % dari total APBN 20,2% dari total APBN 20,2% dari total APBN 20,2% dari total APBN
25 18.5%
20 15 10
8.1%
20% 20% 20.2%20.2%20.2%
10.1% 10.5%
5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kalau
dilihat
sepintas,
20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas
peningkatan anggaran pendidikan di
sepanjang
atas cukup mencengangkan, terjadi
pendidik
kenaikan
kedinasan”
rasio
yang
sangat
mengenai
frasa
“gaji
dan bertentangan
UUD
guru
yang
pemerintah diwajibkan memasukan
sangat besar dari total anggaran
gaji pendidik dan biaya kedinasan
pendidikan dari tahun 2009.
dalam
persentase
Hal tersebut secara yuridis tidaklah salah mengingat keputusan
Oleh
dengan
signifikan. Namun secara total, gaji memakan
1945.
biaya
anggaran
karena
pendidikan
itu,
20
persen. Putusan
MK
merupakan
Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal
ancaman serius bagi masa depan
49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
pendidikan Indonesia. Dari sudut
14
anggaran, akan terjadi ketimpangan
dan perawatan gedung sekolah serta
dalam pembiayaan. Alokasi biaya
penyediaan buku pelajaran berkurang
rutin, terutama pembayaran gaji dan
secara drastis. Dengan demikian
tunjangan penyelenggara pendidikan
dalam alokasi 20% tersebut maka
pasti membengkak.
kenaikan
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun
2003
hanyalah
sebuah
kenaikan semu belaka.
Sistem
Kenaikan alokasi pendanaan
pengertian
pendidikan ini hanyalah sekedar
pendidik sangat luas. Pasal 1 angka 6
siasat pemerintah untuk menghindar
menyebutkan bahwa pendidik adalah
”vonis
tenaga
Konstitusi
Pendidikan
mengenai
ini
Nasional,
kependidikan
yang
mati”
dari
Mahkamah
namun
tanpa
berkualifikasi sebagai guru, dosen,
implementasi yang riil. Hal ini telah
konselor,
belajar,
mencerminkan bahwa Pemerintah
instruktur,
tidak memiliki cukup komitmen pada
pamong
widyaiswara,
tutor,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam
menyelenggarakan pendidikan.
dunia pendidikan. Sesuai
dengan
pembangunan
amanat
pemerintah
yang
dituangkan dalam Buku I RKP 2013
Artinya, komponen biaya rutin
yang menjelaskan bahwa tujuan dan
seperti gaji yang akan dimasukan
visi pembangunan pendidikan yaitu
dalam anggaran pendidikan jauh
menuntaskan program wajib belajar
lebih banyak dari perkiraan sekarang.
(wajar) pendidikan dasar sembilan
Sudah
proses
tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD
penganggaran, pembayaran gaji akan
dan SMP, meningkatkan kualitas
menjadi
pendidikan,
pasti
dalam
prioritas.
Sedangkan
serta
jaminan
atas
program untuk membuka akses bagi
keberlangsungan
program
warga dan meningkatkan kualitas
pendidikan
pelayanan tinggal menunggu sisa
selanjutnya, maka dalam rincian
anggaran. Konsekuensinya, alokasi
RAPBN
pelayanan dan peningkatan kualitas
mengalokasikan biaya tersebut ke
bagi
2013
generasi
pemerintah
akan
belajar mengajar seperti perbaikan
15
dalam
masing-masing
sasaran
pembangunan berikut ini : 1. melanjutkan
program
Sejumlah
sekolah
di
kabupaten
tersebut letaknya di wilayah terpencil Bantuan
dan kepulauan. APK 173 kabupaten
untuk
tersebut, kurang dari 95 persen. Ada
membebaskan biaya pendidikan
140 ribu anak usia 13-15 tahun yang
dalam rangka penuntasan wajar 9
tidak melanjutkan ke jenjang SMP.
tahun;
Jumlah itu tersebar di 173 kabupaten/
Operasional
Sekolah
2. menyediakan bantuan bagi siswa
kota di seluruh Indonesia. Sedangkan
yang kurang mampu agar bisa
akses
melanjutkan
dan
menengah atas dan perguruan tinggi
memberikan beasiswa bagi siswa
(walau meningkat secara rata-rata)
berprestasi; serta
masih tergolong sangat rendah di
pendidikan
3. menyediakan
tunjangan
yang
tujuan
peningkatan
kualitas pendidikan
level
pendidikan
kalangan siswa miskin
lebih banyak bagi profesi guru dengan
terhadap
Selainitu, skor Indonesia dalam sejumlah
tes
nunjukkan
internasional
bahwa
kualitas
mepen-
Meningkatnya belanja publik
didikan di Indonesia masih sangat
di sektor pendidikan telah sangat
rendah, dan belum menunjukkan
bantu
perkembangan
memperluas
akses,
meningkatkan partisipasi
sekolah
dekade
terakhir,
kalangan
siswa
dan
Segala
angka
kemajuan dari segi akses hanya akan
satu
berarti jika siswa-siswa dapat lulus
selama terutama
miskin.
signifikan.
di
Namun,
sekolah
dengan
sejumlah
ke-
terampilan mendasar.
peningkatan angka partisipasi ini
Sementara itu, dengan porsi
lebih terlihat di tingkat wajib belajar
anggaran yang cukup besar untuk
9 tahun, yakni sekolah dasar dan
membayar gaji guru serta membiayai
level pendidikan menengah pertama.
program sertifikasi guru, kualitas
Walaupun meningkat namun se-
guru masi belum menunjukkan ba-
dikitnya ada 173 kabupaten yang
nyak perubahan. Program sertifikasi
hingga kini masih belum tuntas
guru
program wajib belajar 9 tahunnya.
kesejahteraan guru, namun belum
telah
bantu
memperbaiki
16
terlihat adanya bukti bahwa program
putus sekolah. Sementara dari sisi
sertifikasi ini diikuti dengan semakin
pengajar, sebanyak 1,44 juta guru
membaiknya kualitas guru/siswa. Di
dari 2,92 juta guru di Indonesia
sisi lain, anggaran untuk fasilitas
belum berpendidikan Strata 1 (S-1).
pendidikan
kecil.
Jumlah itu setara dengan 49,3persen
Keterbatasan dana perbaikan fasilitas
dari total guru di Indonesia. Begitu
pendidikan ini meninggalkan banyak
juga dari persyaratan sertifikasi,
sekolah rusak. Berdasarkan data
hanya 2,06 juta guru atau sekitar
Kemendiknas, secara nasional saat
70,5% guru yang memenuhi syarat
ini
sertifikasi sedangkan 861.670 guru
sangat
Indonesia
memiliki
899.016
ruang kelas SD namun sebanyak
lainnya
293.098
sertifikasi.
(32,6%)
dalam
kondisi
belum
memenuhi syarat
rusak. Sementara pada tingkat SMP,
Lantas bagaimana siswa mau
saat ini Indonesia memiliki 298.268
berprestasi jika sarana dan prasarana
ruang kelas namun ruang kelas
sekolah tidak layak dan guru yang
dalam
kurang
kondisi
rusak
mencapai
berkualitas.
125.320 (42%). Selain itu keter-
persoalan
sediaan
berdampak pendidikan gratis yang
prasarana
pendidikan
anggaran
Semrawutnya
belum
memburuk.
kalangan, akses pendidikan terbatas pencapaian
dinikmati
tentu
disekolah terbatas dan cenderung
Padahal
dapat
ini
semua
pem-
dan fasilitas sekolah masih banyak
bangunan pendidikan terlihat dari
yang rusak. Lantas dengan alokasi
ketersediaan
sarana
prasarana
dana seperti ini, sarana prasarana
pendidikan.
Kurangnya
jumlah,
yang seperti ini, bagaimana mutu
rendahnya kualitas, tidak meratanya
pendidikan di Indonesia, tentu sudah
ketersebaran tenaga guru juga masih
dapat diprediksi. Banyaknya siswa
menjadi masalah besar dalam dunia
tidak lulus dalam Ujian Nasional
pendidikan. Pengamat Pendidikan
hanya merupakan salah satu indikasi
Muhammad
masih rendahnya mutu pendidikan
Zuhdan
mengatakan
bahwa tercatat ada 1,3 jutaan ak usia
kita.
7-15 tahun di Indonesia terancam
17
20% yang bercampur dengan gaji
c. Analisis kebijakan Anita Lie dalam artikelnya
pendidik
dan
biaya
kedinasan
yang berjudul “Pendidikan dalam
merupakan sebuah pengkhianatan
Dinamika
meng-
terhadap kewajiban konstitusional
emukakan bahwa untuk memajukan
pemerintah. Imple-mentasi seperti
dunia pendidikan dibutuhkan suatu
ini, membuat pen-danaan pendidikan
komitmen dan kemauan yang kuat
menjadi tidak efektif. Untuk itu
dari tampuk kepemimpinan nasional.
pemerintah
Kalau memang ada komitmen dan
meninjau ulang kebijakan alokasi
political will dari Pemerintah dan
pendanaan pendidikan dan benar-
DPR
di-
benar mengalokasikan 20% dana dari
milikinya, seharusnya dapat meme-
APBN dan APBD untuk pendidikan
nuhi anggaran pendidikan sebesar 20
diluar gaji guru dan biaya kedinasan.
persen di luar gaji guru dan biaya
Martin Cornoy mengarahkan
Globalisasi”
dengan
otoritas
yang
sudah
kedinasan. Tidak adanya kemauan
bahwa
ekskutif dan legislatif untuk benar-
merupakan bagian dari kebijakan
benar
kewajiban
negara (state police). Political will
membuat
dan power government memiliki
menjalankan
konstituional Indonesia dengan
tersebut harus
mutu
membayarnya
pendidikan
yang
kebijakan
seharusnya
pengaruh kebijakan
besar
pendidikan
dalam
pendidikan.
setiap Sikap
rendah. Padahal dalam Pasal 31 ayat
pemerintah
(4)
menyiasati pemenuhan alokasi ang-
UUD
dinyatakan
1945,
secara
jelas
bahwa
pemerintah
suatu
kewajiban
pendidikan di luar gaji pendidik dan
konstitusi (constitutional obligation)
biaya kedinasan menunjukkan dua
untuk
anggaran
hal.Pertama, tidak ada niat baik
pendidikan sekurang-kurangnya 20%
pemerintah untuk memenuhi amanat
dari
guna
konstitusi. Kedua, pemerintah tidak
mempunyai
memprioritaskan
APBN
dan
APBD
garan
20
yang terus berupaya
persen
untuk
sector
memenuhi
kebutuhan
penye-
menempatkan pendidikan sebagai
lenggaraan
pendidikan
nasional.
sector prioritas dalam mendorong
Implementasi pemenuhan anggaran
kemajuan bangsa.
18
Opsi Kebijakan Meninjau
ulang
kebijakan
Nanang Fattah. (2012) Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya
alokasi pendanaan pendidikan 20% dana dari APBN dan APBD untuk sektor
pendidikan
diluar
gaji
pendidik dan biaya kedinasan adalah sebuah keharusan.
Daftar Pustaka Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar. (1994). Analisis kebijakan pendidikan: suatu pengantar. Bandung: Rosdakarya H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. (2008). Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan public. Yogyakarta: pustaka pelajar.
William Dun. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yoyon Bahtiar Irianto. (2011). Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, konsep, Teori dan Model. Jakarta: Rajawali Pers. Dokumen: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Putusan MK Nomor 011/PUUIII/2005, tanggal 19 Oktober 2005 Putusan MK Nomor 24/PUUV/2007, tanggal 20 Februari 2008
19
