nden
T
Tingh1 kqiiihaman Thd Kcbijllkan Penatllall
4
Jumlah Jawahan
Rc•porde.oo Bcnla>ar :' Pcrin2kat 4 I 3 2
]8
Primer, 2007
Menurut masyarakat, tingkat kcpahaman pemerinwh k:lhlld11p kcbijlllum pcmw.an masih rendah, begitu pub dengan pencgakan hakum yang teleh dilakukan. Akan letapi rcspoo >ang ditunjukbn ~udali linggi. Adapun perbandingan penilaian terhadap variabel komitmen pemerintah oleh ketiga. sumbcr I kclompok tesponden adalah seperti terlihat pada Tabel 4.7. berikut : Tabel 4.7. l
-
..
lndikator
No. i
Tingkat Kcpahamlln Tim Terhadop Kcbiiakan Pcllaiaan 2 Rcspon Tim 'ferhadap Kcbijaksn Penataan I
]
Penegakan hulr.wu oleb Pemerintah •
4
•
13\ I ~tan
lf.,;ll Pe11ilaian
Pemerintah i P<:nilmbail" Mas~-.... 1 T
T
R
..1
T
T
T
R
R
R
R
R
T
T
R
Penegakan hukum oleh Ptmerintah l)enmodenaa
5 .Penegaluuo hukum oleh Pemerintah -····· bc:ru..e.'! lindakan pe~il"".
.•
57
Adapun imalisis hasil penelitian ~
masing-masing
indik.uor lcrsebut adalah
sebagai berikut : 1. Ti11J1kat pemahamao
impletnenll" (pemeriatab)
terbadap kebijallau peutuu
dan peoertiban kegiatan peoambangan
Seperti dikatabn olch Van Meter clan Van Hom (1975), bahwa salah salu lllk.lor yang mempengaruhi implemenusi kehijakan A
kawasan Merapi Kabupaten Magelang adalah Tim Penataan dan Penindakan Pelanggansn Penambangan Bahan Gelian Golongwt C. yang dibcn1uk oleh Rupati Magelang tahun 2005 untuk merundllklanjuti kebijabnnya. 'Tim ini terdiri dari 23 orang. termasuk Bupati sebagai pcnBSChal. Di samping melibatkan instansi di Pemda ~ndiri seperti Sekretaris Daerah, Dinas Perh11bungan. Dinas Lingkungan Hidup. Satpol PP dan lainnya, tim ini juga melibatkAA pihak kepolisian (Polres), Kcjaksaan Negeri, Perum Perhu1ani yang membawahi hutan lindung di Merapi. dan instansi tcdtait yaug mengclola kawuan Mc.rapi scpctti PROMER (Proyek Mempi) yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum. &rdusurkan hasil pe11golahan data yang dimnjukkan pada Tabel 4.S, Wrlihat hahwa tingkat kepahaman Tim Penataan dan Penindakan Pelaoggaran Penambangan lerhadap kebijakan penataan kegiatan penambangan adalah ma<;Uk kategori tinggi.
Begitu juga penil'"1m yang dibctikan oleh responden dari para penambang. seperti terlihat pada label 4..5. mereka menilai kepahaman Tim sudah till8gi. Berdasarkan wawncara dengan sejumlah infonnan kunci (key informant) dari unsur pemerintah yang masuk dalam l'im ter..ebut mengatabn bahwa me.rcb paham telhadap isi kebijakan penataan lcegiatan penambangen di Merapi. Tcrmasuk Ketua
Tim yang juga :sebagai Asislcn 11 Sekda yang mengatalwi : "Kami lahu dan paham isi kebijakan tersebet, bahkan tim sudah melakukan
berbagai k.egiat.an sebagai wujud atau implemenwi lcebijalwt iersebut". Akibat kebliakan tersebut, menuM .ketua tim penataan ini, maka ada 12 SIPI> yang gugur atau tidak berlaku J11gi. Keduabelas SJPI> tersebul adalall scpcrti terlihal pada Tabel 4_g berilcu! :
58
Tabel 4.8. SIPU l:lahan lialian Golongan C di ML'Japi yang Gugur Atibat Kebijakan Penataan KegialaJt Pcnambangan,
'No. I.
Lolwii
Penni! ns r
L'us(Ha}
Ket.
Sungai Putih
CV. CV. CV. CV.
Sapu Jagad Hmdri Sar!kJSa PawJaya Hamparan Pasir Sakti PT. T urap 'Baja Sumadi !IS Sugiyanto HaJt!iyanto Kiptiyab
3
Si1111
3
Sirtu Sirtu SiJtu
5,4
Sirt.u
0,99 0,99
Sirtu
I
Sirtu
1 I
Sirtu
'l
!I
Sungai Bebeng
2.
S11bamo
1..;v. 'K.unlia Alam
Sirtu Sirtu Sirtu
3
Penrsda Aneb Ussha BGGC . Sum~r: Kamo»Penamben Kabupaten Magelang, 2(/0J. Eks Desa Ngori
3.
7 6
Bcgitu j uga dengllll pendapal ymtg disampabt
so
---··
oleh info1man dari Satrcskrim
Polres Magelang selaku penegak hokum yang rnengatakan: "Ya, kJilau di1anya pah8JTI atau tidak dengan kebljakan tersebut, karni ya Sllllgat paham, kalau tidak tahu atau tidak paham. bagaimana kami akan met..kukan penegakan lluk\lmT Sedangkan rnenunn penibian masyarakal. tingkat kepahaman dari Tim Peiwaan
dan Penindakan Pelanggaraa
Pesambangan masih rendeh.
Penilaian mereka
didasarkan pada beberapa kasus cfnru!DI pan pelugas di lapangan tidak bertindak tegas teehadap para pelaku pc:langgaran penambangan. seperti banyalcnya para penarnbang manual yang tidal\. benjin, arau para pcnambang modem yang me)akukan
kegiatan penamoangan dengan ridak mematuhi aruran kedalaman. Berdasarkan ..taran di dahun kebijakllll penataan, kcdalamao mcoambang ya11g diperbolebkan maksimal
1ig:i
adalah
meter, akan tetapi hampir semua J)e1)8111bang metakukan penambangan
melebihi batas teesebut. 2. Respu iNrpJountor tern.Up lrdlijMa• peaalllan da• peuerlibaa lu!#ialaD pena .. banpn Respon imple,,,.,nJor terhadap kebijabn, menurul Van Meter d!U\ Van Hom (19?5)
dalam
Subarsono
(200S),
aJwi
mempengaruhi
kemauannya
untuk
S9
melaksanakan
kcbijakan.
Dahkan mcnurut Edwards
m ( 1980)
dalaln Subarsono
(2005). kctika 1mp/em£mor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kcbijakan, maka prosei: implementasi lcebijakan menjadi tidak efektif Berdasarkan hasil pengolohan dala dengan perbandingan penilaian oleh ~etiga kclompok n:spundcn seperti tedihat pada Tabel 4.7 •• maka semua n:spondcn mcnilai bahwa respon yang ditunjukkan oleh Tim telah ringgi. Dari hasil wawancara terhadap sejumlah informan yang berperan sebagai implem<'nlor kebijakan penalllan kegiatan penambangan menyatakan setuju deng,an adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Magebng terscbut. Scperti yang dikemukakan oleh Ketua Tim Penataan ; "Sctuju, kan.'tla bcrdasiukan pe11galaman selama ini, tanpa ada campur Wigan dari pcmerintah tcmyaia malah muncul kelompok-kelompok yang benindak melamJ)ilui kewenangan pemerintah sepenl memberikan ijin kepada para penamhang yang temyata menimbulkan kerusakan lingkungan". Pernyataan ketua tim tcrscbul mengacu psda !Cnomems sebelem dik.eluaiUnnya kebijakan dimana ada kelompok I paguyuban para penambang paslr Merapi yang
disebut dengan Pli811yuban Gotong Royong (GORO), yang kewenangannya mclampaui kewenangan pemerintah lwena setiap penambang dan pcmhcli material pasir den batu harus memberikan upeti atau pajllk ke organiwi ini. yang dihitung bmla=kan jumlah material yang ditambaiig 814U yang diangkut. Di 5lllllping itu, apabila ada pihak yang alum melakukan pcnambangan mllk.a harus seijin orgalliS&i ini pula. Tanpa seijin mereka, maka penamhang tersebut akan diganggu bah'kan alum dilutup pcnarnlwlg:11nnyameskipun sudah ada ijin dari Pemda. Akan letapi sejak ada kebijakan Bupari. rnab organisasi ini dibubarican kan:na pada !>alah salu isi kebijakan lersebut menga11taJ1atkan untuk mclimmg iulanya pungutnn-pungulall liar t.ennasuk yang dilakukan oleh OORO.
Begitu jugs dcngan informan dari Dinas Lingkungan llidup yang mengatakan setuju dengan kebijakan Bupati tersebut karena sclama ini kegiatan penambangan telah menyebabkap kerusakan lingkungan. Pemyataan ini didukung oleh ~orang anb'b'Ota Satpol PP yang menambahkan bahwa kerusakan tersebut terjadi le.arena deposit pasir sudah habis schingga Jlllnl pcnarnbang mchilmkan penambangan di luar
area yang diijinkan dalam SIPO.
60
3. Penepb.o 11.ulaam (Law Etefor«menl) Suatu kebijakan hanya akan berjalan efektif, jika ada pencrapan sanksi hukwn yang jelas
dan konsisten untuk membual para pelanggar patuh dan tidal<. skan
mengulangi perbuatannya dalam merusak ling\ungan. Re'bempa indikawr peru:i.oakan hukum yang digunalcan dalam penelitian ini adiihab :
a. Peringatan / teguran terhadap pelaku pelaoggaran pcnambaogan l)ari Tabel 4.4. terlihat bahwa menurut penilalan responden yang lerdiri dari Tim Penataan clan Penindakan Pelanggaran Penambangan, tingkat peringallln atau tcguran yang mereka lakukan t.erhadap para pelanggar pcnambangan masek kategori linggi. Bim.lllSlll'bll liasil wawancara dengan :;cjurnlah informan pemerimah atau Tim Penataan dan Penindakan Pelanggaran
Penambangan,
mereka mengatalwi bahwa peringatan dan teguran selalu diberikan oleh Tim lrepada para penambang yang mclakukan pelangg3J'8Jl sc:perti menambang di areal hutan lind1.1ng, di dekat dam pengendali lahar. auu melWtlbang di luar area yang ll:rcanlum dahlm SlPD. Scpt..-rti yang diuogke.pkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Magelang :
'"Kalau t.eguran terhadap para penambang yang melakukan pclanggaran sering kila lakukan baik lesan maupun tenulis, tuntutan kt: po:ngadilanjuga pemah". Hol tersebut scnade dcngan yang disampaikan oleh irtronnan dari Perum
Perhutaai KPH Kedu Utara yang mengatakan: ada yang mcnambang di areal hutan lindung, hmi ~hdu melaporbn kc Polres. Nggak tahu bagaimana lindak lanjutnya dari Polres". "Setiap
Pemyallllln dari Perhutani ter8ebut mc:mang didukung oleh dala dimana RI JMN ini pemah mengirimkan SUJ'at teguran kepada 23 pcngusaha penambang pasir dan \Jatu yang melakuk.an penambangan
SOOll'3
ilegr1l di kawasan hutan
lindung. Akan tetapi surat ieguran saja tidak akan efektif jika ti.bk ada tindakan pe:nghcntikan sccara paksa di lapangan. Tindlikan pcmeksaan ini hllnya d.ipltt dilakulum oleh aparat lcepo)isian k.arena jumlah apiual Perhutani di lapangan sangat kumng sementara jumlah penambang sangat banyak . .Pihak Pernutani tidak mempunyai wewenang menutup SIPO, akan lelapi mereka mempunyai wewenang untllk rnebrang para pcnambang yang melakukan penambangan di kawasan hutan
61
lindung.
Menurut
kcter11ngan
dari salah 9COrang aparat di Pcrhutani, para
penambang sering main 'kucing-kacingan' dimana mereka akan pergi jika arli!
petugas dating tctapi akal1 menambng
lagi manakakt petugas tersebet pcrgi.
Bahkan pernah terjadi ape.rat Pemutani dikejar-kcjar oleh Jlllra penambang karena bermaJcsud mcncrtibkan mereka. Tindakan secara paksa dari Poire.~ diharapkan dapat membuat jera para p1mamlxlng mengingst mcrcq
di samping mempunyai lcewenangan lJ!ltuk
menggunakan senjata api, jup
mempunyai kewenangan uniuk melakulum
pcnyidikall hingga dapat diproses sec.ra hulcum. Berdasarkan infonnasi yang diperoleh dari Polres Magelang. surat tegwan dari Pcrhutani ten;ehut telah ditind&lclaajuti oleh Poln:s Magelang den~n terlcbih dahulu melakukan pengecekan di lapangan. Setelah terbulcti mclakukan pclanggaran, mDla dilakuluin pcnyidiluali un.tuk S1Clonjutnya dtproses secara hukum di pengadilan. Akan tetapi kcnyawu111ya tidak semua penambang dapet dibewa
kc
pcngadilao
karena
scbagian
besar
menghentikan
kegiatan
penambangannya sementara kenb aparat kcpolisian melakukan pe11iiccekan di loipongan. Scpcrti yang dikat:akan oleh salah seorang pejabal dari Sat11&11 Reserse dan Kriminal (Satreskrim] l'olrcs Magclang: •·&.:jitk owol kepolisian sudah aktif melaltukan penumLauan dsn juga
penindakan terhadap pant penambang yang melanggar khususnya para peaambang besar a1au pcngus&ha. Sudah benyak penambang yang di sidang di pengadlten, bahkan sudah ada ya1.1g pema.h di tuhan di Polres" Scdangkan menunrt penil11i&m
l)lllU
pelaku pcnambangan dan masyarakat,
iingkat peringalllll atau teguran yug dilakukDn oleh Tim dianggap mssih rcndeh. Alasan mereb
masih d~
pllda bllnyaknya para penombang terutama
penamhang modern yang mclakubn pelanggaran penanbangan. Menurut salah seorang i"fo""an dari CV. Mrtra Karya, perusahaannya pemah me.ndapatilagnran dan peri nga\all dari Tim sehub1mgon dengim pela.Ilggarati yang d ilakukan yaitu
memunbang di ltlAf area yang diijinbn scpelti yang !Crjadi di Desa Keningar Kecarnatan Dukuo. Akan tetapi selain itu jarang dilakukan peringallln atau teguran.
62
Kutllllgnyil peringata11 dan 1l:g"1ll5l tcmadap para p::nambang yaug me llmggar tersebut. dapat diskibstkan oleh lemalmya dalam pengawasan atau pemantauan.
Kcgiatan pengawasan, meuurut salah seorang iofonmtn dari pemerintah. sudah dilakukan oleh Tim, 1erapi belwn secera rutin, seperti yang dika•-kan oleh Kasi
Bin11 Pertambengsn pada Kzmtol" Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang : "l'cngawii.san olell Tan sering, letaP 5'fatn)>a 'msident\l \er\ltama kalau ada laporan dsri masyarakat mengenai adaoya penambang yg metanggar.".
Menurut sa.lah scorang ptjahat di Kantor Serpol PP, kurangnya pengawasan tersebut disebabkan oleh kurangnya ~il dan kioterbalaSlill waktu, karena disampin¥ bertugas mengawasi kegiatan penambangan, para anggota Tim juga mcrnpunyai tugas rutin di kantnmya masing-masing,
b. Tirlgkat pcni ndakan pada lcve I kontre pttStasi dalaJn bentuk denda S;mksi ilafam bentuk dcoda, menuru\
semua infurman, bclwn pcmah
dilakuk.an. Hal ini karcna scciDp tt:rjadi pelanggaran pada kegiamn penambiitig•n kemodian langsung diproses secara bukum di pengadilan dengan kriteria kasus perdata auu
pidana.
c. Tingkat pc:nind~lcan p:langganlD pada level peng>Miils.n (perdata ! pidana) Pada Tabet 4.4. terlihat biIDWll respooden dari pemerintah meailai tingkat pen indakan pelanggami
pada level
pengadilan oleh Tim tertuidap
para
penambang yang melanggar sud.&h linggi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari salah seorang PPNS (Penyidit Pcga"'Bi Negeri Sipil) di Kantor Satpol PP, sejak tahun 2004 sampei dengan tahun 2007, sudah ada beberepa pernunbang, bail; manual maupun modem yang telah disidang di pengadilan
karena J11elakuli:m pelanggarao dalam
selengkapnya disajikan dalarn Tabet 4.9. berikut:
rnenambang,
Data
63
Tahel 4.9. Penambangyaag Oisidang di Pengadilan
I No. 1.
Jenis Pelmggaran Nama Pengusaha I Peru.o;ahaan Menamb&ng Wlpa Pudiarwanto
2.
Sugiyamo
iiin
Mcnambang
ianpa
Keputusan Pengattilan Tanggal 11 Mei 2004 : Dcnda Rp.
250.000,- ~~si~er !.bin kurungan ... Tanggal 13 Mei 2004 : Oenda Rp.
250.000,- subsider l bin kurunaan. tanpa Tanggel 13 Mei 2004 (setelah 3. Sirodjul Munir Denda Rp. dilabim
Dari Tabel 4.9. di
aw terlihat
btlh\\11 buklll1Wl y1111g dibcrlkan kepitda pcnambang
yang tidak bcrijln (ilegal) paling berat hanya berupa sanksi pidana 3 bu 11111, pc:rcobaan 6 bulan dwt denda sebesar Rp. I S.000.-. Artinya, pelalru pelWllbangan tersebur bisa bebes lllnpa hulwmun sepanjang tidal melakulcan lccsalahau selama 6 bulan lee depan.
Tcntunya hal te1'1iCbul tidal< :iebaoding cknpo. kerusakan ll11gkunpn yang dioldblltkan dari kegiatan peoambangannya, apalagi di lokasi hutan Ji11<11ulll
yung mempunyai
fungsi ekologis yang sangat pcnting. Mcngcnai denda yang besarnya Rp, 15.000,tersebut, menurut salah sconing PPNS di Kantor Satpol PP Kabupatcn Magclang, dl®sarlaJn pada kesala.lw>tidak memiliki Kartu Tanda Pcnduduk (KTP).bultan karena mt: lakuken penambaagao ilt:goJ.
Proses pemanggilan tcrl!Map
plll'll
peoambomg
11&.11.11
pengusaha peuambangan
dilakuk.an o\eh PPNS dan Penyidik Polri, Setflah dilakubln proses hukum di peegadilsn, menurut seorsng 31lggota PPNS di Kantor Satpo[ PP. para pe1111mbiing tersebut menjadi 'jera' dan tidak melakubo penambangan ilegal lagi, Khusus untllk CV.
Kumia
Alison.
yang
tclah
mmgantoogi
tJm
(SlPD)
Noroor
64
188.4/07!K&..'J)/SIPl>l27.12(104
langgal q Juni 2004 di wilayah Su11gai B~bcng dan baru
habis ijipnya hulan Juni 2007. merasa masih berhak untulc menambang kelika pada butan )anuari 20i>'J 8upati Magelang membulca sebagiao wilaya\i Snngai Bebeng (kirakira IO ha) unruk para pcnambang manual. Akan tetapi ketika mereka tidak diberi ijin \lotuk nu:nam\iang lagi dcngan pertimbangan dcpo:;it pasimyn l!lllllgat sedikil untuk ditambang dengan menggunal
pe11g11,oah11.
Bu11a1i
ketika p111usaa pengadilan
Padahal, kondisi riel di lapangan maiunjukbn
babwa lahan
yang akan dilambang koodisinya sudah cukup rusak dan deposit pa~imya sangat
~iliL
Selanjumya Bupati Magelang mengajukan banding atas putusan pengadilan
tcrscbul. Alcan ~lapi ketika proses di pengadilan tersebut belum seleMi, pihak
perusahaao sudah mulai melaku.kan peDalllbangan menggunakan alat berat, sehingga Tim yang juga terdiri dari kepolisian menghentikan altifitasnya tersebul. l'ada perkembsngan selanjutnya, gugatan banding yang dilakubn oleh Rupari dimenangkan olch pcngadihm, Jan pada tanggal 12 April 2007 Bupati mencabul SIPD CV. Kumia Alam. Penilaian yang sama terhadap tingbt pencgakan hukum yang dillik.ubn oleh Pemerintah I Tim. juga diberikan oleh responden dolri unsur para pelaku penarnbangan. Mcreka menilai komitmen pemerinmh dalam menegakkan hukum di pengadilan slldah tinggi. Akan tetapi, jika dilihal hasil perbandingan dengan kelompok responden m•~yand.11tsepet1i pad4 Tabel 4.5., terlihat bfiliwa responden dari unsur masyarakat
menilai tingkat penimlalum pelanggaran pada level pengadilan oleh T1m terhadap para penambang yang mclanggar masih rendah. Pcndapat mereka didasarkan pwla kondisi saat ini dimana banyak terjadi penambangan tanpa ijin terutama oleb para penambang manwd yang jumlahnya men~i 'S<..~
riblWl, alcan telapi bl\ru sebagian kccil yang ditindak
hukum di pengadil;ui, o;eperti teromtum dalam Tabet 4.9. butir ke 7. msainping
itu, banyak pe11ambang modem yang melakukan pclanggaIDll seperti menmn~ melebihi batas kedalaman yang ditentubn, aiau meninggalkan beghu saja lahan bekas pcnambatlgan t:anpa melllkukan proses perataan tshan sehingga lahan len;ebut dapat ditanami kembali. Untuk m~'rutn~i
para penamban11 manual tersebut, pada bulan Januari 2007
Bupati Magelang membuka sebagian wilayah Sungai Bebeng (kira-kira I 0 ha) khusus uuluk. mereka, Para pemunbang IIUU'lll.al ini diwajibkan ijin tctapi sccara bet'kelompok.
6S
1Ji wilityah tersebut mcnampung sekilllr 3.100 penambang manual, dan dibentuk JO kelompok sehingga masing-rnasing kelompok terdiri dari sekitar 110 Ming. lni mel'Upalaln l11ngkah awal unlllk menangani masalch penambang manual, karcna sebenamya masih banyak pcnambang manual di wilayah lain yang belum tcrtampung dnlam kdompok
tersebut. Sulitnya menangani para penambang manual ini, karena
merupakan ·urusan penn', dimana mereka menggannmgkan hidupPya dari usaha menambang, Dengsn dcmikian, dari beberapa temuan mengeoai variabel .l.0111i1men pemerintah tersebut adalah sebagai berikut : I. Tingkat pemahaman para anggota Tim Penataan dan Penintlakan Pelanggaran Pcnombllngun Ballan Galian Golongan C sebagai iJl'lpl1tmentor kebijebn penataan
kegiaWl penambange» di Merapi sudah tinggi. 2. R.espon para anggota Tim jug" sudah ting11~ yllilg bcrarti men:ka :sttuju atau
m~'tldukuni kebijaka11 t
peng)ldilan. Merd
4. Mc~lcip1111 komiuncnuya sudah baik, telllf)i bclum opiimal kareno belum ada penindakan terhadap para penambang y1111g hwnpir seluruhnya melakukan pelanggaran tekuis seperti memunbaug dengan keldalaman yang melebihi batas yang ditcntukan, dan tidak melalrukan lregiatan pasca penamban~n (reklamasi.
reboisa:;i). Akilndnya, saat ini l)anyak lahan kritis di wilayall-wilayah bekas penambangan kunma tidak dapal dit.anami kembali. Babksn yang lcbih paran adalah warga di $Ck.illll Merapi sudah muloi merasa k~kunsngau air terutamn padn waktu
musim kemarau, Padahat sebelum ada penambangan, di wi !ayah ini aimya selalu melimpah termasuk pada saat musim kemarau.
66
4.S.1.2. Ko• itmen Pan. Peo.ambaag Seperti
dikatabn olch Grindle {19RO} dalam Subarsono (2005). bahwa keberbasila!I
implcmcrsasi kehijaksn salaa sa1Unya dilenwkan oleb lingkungan implementasi tcomexr of impleme!llation) yang mencekup tinglcal kcpatu]mn dan responsivitas kelompok sasaran, Hal ini dapat pula dikaiakan sebagai komium:n ymg harus dimiliki oleh para pelaku penarnbangaa, lndikator-indikalor yang djgunakaa dalam vatiabel ini adalah tingkat pengelahuan para pelaku penam bangan terhad ap kebijakan peoataan kegiatan pensm
bangan • respon pelaku
penambangan tcthadap kebijakan tersebut, kelal'l•fl penambang unluk tidal<. melakukan kegiatan penambangan di lokasi yaog dilarang untuk ditamhang, dan
kctaatal\
para
penambang mclaksanakan penaaan lalum pasca penambangan. IJntuk mengetahui tingkat komiunen dari para penarnbang, disajikan Tabcl 4.10. b<...,;l(ut : Tabel 4.10. Komi uoen Petaku Penambangan tcmadap Kebijakan l'enalaan dan Pcnertibon lndikator
No.
.
~ J wn lllh Jawabu
lumlah
Responden Berdasar
P~
I
Penawn
Tingkal ketaatan melalwkan penataan r..han stlh meiamhruw 4 Tingkat lcUIJitan tdk 111enambang di lokasi
.'lilai
Rata-2 \ KateNilai jI gori
4
3
2
I
I
11
...6
..
~
20
51
.. 0
I
5
14
20
27
1,35
I{
0
0
I
)9
20
21
I.OS
R
0 I
I
0
19
20
R
13
12
54
- 80
22 ·- __,1.10
Tingkal Pcngetahuan
Penambang Telhad:ip Kd>ijakan Penataan Respon l'enatnbsng 2 Tertiadap Kebijalalll
Jml
Respooden
}JS
T
3
dilaran" Jumlah
}"'!:!"
1,S I
M ereka menilai, bahwa ti ngkat kepahaman mereka terbadap kebi.iakan penataan sudah tinggi. akan tetapi respon terhadap kebijabn DJL~ih rencbh. Begitu pu(a dengan tingkat k.etaatan mereka j uga rcndah, kareoa scbaginn besar dari rni:reka tidsk mclakukan penataan lahan pasca penambangan dan menaanbang di lokasi-lokasi yang sebenamya dilarang untllk ditambang. Sebagai pembanding jawaban resporukn dari para penambang, juga digunalan respoeden silang dari pemerintah seperti pads Tat>el 4.1 l berikut :
67
Tabel 4.1 I. Komitmen Pelilru Pcnambengu ~ No.
-
Jumbh Jawab:ln Respotlden
hulikator
ringl(ii1 pe,,geiii!Wan
I
Pco1U11bang Terhlldap
Kebi"-bn l'enatlan 2 Rcspon Penambruig Terlladap Kebij-.lo.1111 Pcnalalll1 3 1m~I ketaaWl mclalmlcaopcnlll-1
lahan stlh menamban2 4 Tingluil k.ctaal8t1 ldk rnenamheng di tol:llsi ·-~~ dilarano
Kebijakan l'enalaan dan Penertiban
l'tmcrinmh
Mt11lll'lll
Ben!asar I 4 ! J
n
·
i
-
2
I
lumlah
Jwnlah
R.!llll-2 Nilai
KJlte-
Nilai
~
a<>ri
I
l l
14
s
0
20
56
l.SCI
T
0
0
4
16
20
24
1.20
R
0
0
0
20
·211
20
1,1!9 . _ --~·
o
0
7
13
20
21
l3S
H
16
49
II()
I Jwnlah Sumlwr · Pt,.go}t.Jran L'lolo Pruwr. 2001
-
R
1.59
Bcgitu pvla dengan pcnilaian yang dikemukakan olch pemerietah (Tabel 4-12) dan masyllrakat (Tabcl 4.l3.),
mercka .iuga mcnilnl bahwa mesltipun p:ua penambany
mempunyai 1ingluu penge
lndilaloor
Jumlah Rospondlln
Jumlah Jawaben Respondm
Juml'ah Nilai
Raia-2
Kall!-
Nilai
gori
BerdOSllr Perin bl I Tingkat Pengetahuan J>eoaJT\hang Tcritada.p
K.tbi"'~... l'emtaan
2 RC5jl00 Pcoombang Tctha.
Tingbt ketaaran melalrukan penstaan
tahan stlh menam""~"
4 Tingl<>ol k-w ldl.. menam bang di lokasi ..,,,,,. dil.ara:ti> Jumlah
4
)
2
l
0
l
10
9
20
32
1,60
T_
0
0
I
19
2()
21
I.OS
R
0
0
I
19
2()
21
I.OS
R
24
l.ZO
R
.---
··-
I
0
0
0
I
I
4
16
20
16
63
80
l.23
68
lla.~il perbandingan penibian oleh lretiga sumbcr atau kelompok rcsponden adalah
seperti terlihat pada Tabel 4 .13. berikut : Tabel 4.1 ). Kotnitmen Pelaku Pcmunb811gMterhadap Kebijaka!l Penalaan dan Penertiban
Menurut Penamhang. Pemerinlahdan Masyarakat No.
i
Tndikator
1 Tingl(at !'engelahuan ~ Terii•a•n Kebiiakan Pmataa11 2 Respon Penarnbang Terhadap Kebijabn Pelllltaan J Tingka! btaatan melakukan peruuaan l:ahan stlh mefl81Jllmng. 4 Tingbl lretaa!an ldk mcnambang di lnkasi ~~larang
Penamban11
Hasil Penilaian Pemerin!ah
Ma.~rakat
T
T
T
R
R
R
R
R
_,,
k
"
-
.
"
R
R R
Dari Tabel 4.13 iersebul terlihat, bahwa ketiga kelompok respondcn memberikan penilaian yang rcndah terhedep indikatur-indikator
dal111J1 variabel komitmcn para
penambwlg, kecuali pada indibtor Tingkis\ ~ngetahuan Penambang.
Analisis terhadap rnasing-roasing indikator tcrsebut adalah sebagai berikun 1. Tinglcat i-l"l>ll•uan para pelalu1 i-ambaagan tenadap kebijakan r-ataa•
da• penertibaa kegiataa peoambaqan KcbemasilM
implementnsi kebijali.an
mensyara1bn agar k.clompok sasaran (lurget
wrrup) mengetahui isi kebijakan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijolum tidalr. jelas atau bahkan lidak diketahui sama sekali oleb kelompolc sasiu1U1, mW. k1:111ungki1W1 akan
terjadi resi~1ensi (penolakan) dari kelompok ini. Tingkat pe11getahuan kelompok sasaran kebijabn.
dalam hal ini para penambang,
scpeni terlihat pada tabel 4.10 adalah tingsi. Hal ini karena informasi kebjjakan dari
pemcrintah terscl>ut mereka terima, baik secara lang:s1mg melalui sosialisasi oleh Tim, rnaupun seeara tidak lang:sung y11ilu wri mulut ke muluL Akan tetapi, berdaSlllkan basil
wawancara dengan beberapa penambsng dikeiahul bahwa tingkat pengc:lllhullll antara penambang modem dan penambang manual umumnya bcfbeda. Para pemunbang modern (pengusalla) umumnya memi/i~i pengdahuan yang lebih bl!ik temadap isi kebijaklln dibandingbn plUa P"nambang manual. Hal ini dlsebabkan olch latar belal:ang pendidikan )'ang dimiliki pcngusaha penambang yang biasonya lehih linggi dibanding penambang manual yang kebanyakan rnemiliki lingkat pendidikan yang rendah, balikan banyak yang
69
tidak pemah mengenyiun pendidW.11 teNlama hagi mereka yang
Ull\llJ1l:f4 'llldah cukup
tua,
sehingga daya tnnggopnyajuga rendab. ScJ)<.ni yang diungkapbn oleh pengusaha dari CV. M\tra. Karya yang melali.ukan penambangan di wilayah Kecamatan Dukun ketika dihsnyis 111enge11ai isi lrebijnl<.an penataan kcgiat.an penambangan:
~va..
1ahu m~tipun tidak mengetahui seluruh isi kebijakan terscbut, seperti ltt111t1g>U1 menambang di tempat-tempat yans tclah ditentukan oleh Bupati Magelang berda.<,arlcan SK 19 Tahun 2004, dan juga mengenai pembatasan muatan (t"na.re) sesuai kami
SK 20 Tahun 2004".
Jawaban •~rsebut dapet dil>andinglcan dengiin pendapat satah seorang penambang manual di Sungai Blongkeng yang berada di wilayah Oesa Pandanretno Kecamatan Srumbung y1111g meui:;atakan :
"Ya, kami tahunya kalau menambang di sini hasus ijin" (resp<>ndfll i11i tidak m'!ngetaJ1NI ka{au .11111goi int .sabenamyo dilarang wJtUk dframbang :;e~wi SK Bupmi MagelOJtg Nomor I PIZ004). Bcgltu juga re$ponden dari pemer\nlllh m~n§NlllPP bahwa tingkat pc:ngetahue.n plll'll J>C!nllll'lbang terhadap keb\iakan ~udoh tinggi. Menurut me1':ka., selama lnl pernCfintah ~udllh mela.L:ul.an :10si.alisasi kt11)MH para penambang. Namun karena jumlah penambeng terutama penambang manual sangat b;myak, kemungkinan besar dari mercka banyak yang belum mengeiahuli~i ke\)ljakantcrsebut. 2. l.te$pon pelak• peaamb•agaa terlladap kebijaka• peo•tll•o ~at.an
u•
peoertino
~nambanga•
Dari Tabel "·'0. terlibst babwa respon para penambang temadap kroijalum penaman penambeagan rendalo, dengan kata lain mereka tidakllrurong setuju dengan kebijakan pena\aan penamballgWl dari pemerintah. &gilu p11lll 1ienilaian yang dibcrikall oleh pemerintah dan masyarakat juga rendah, sepertl tcrlihat pada Tabel 4.13. Rendahnya respon para penamba11g tersebut c1'al ltaitannya dcngan ketcrgimtungan mcreka terhadap kegintwt penambangan
sebagai mata pencaharian ulll!na. Akan tetapi 1idak semua
pma.tnbang menolak kcbijabn tersebut, scpcrti hasil wawoncaro dengan pengusaha CV. Mitra Karya
ketika ditanya pendapatnya me.ogcoai kebijaklln
pertambangan. me11jawab :
penataan kegiatan
70
"K.llf\'li <etuju dengzn kebijakan
tr.rs.:but mesl<.ipun perusallean kami belum
sepenuhnya dapat melaksanakannya''. Jadi pada prinsipn)ta dia f.Clllju teibadap isi kebiiakan penataan kegiatan penambangan yang dikeluarkrul oleh Bupati Magelang, mt:l!k.ip11n dia sendiri belum dapal melaksanakan
aturan atau kc:tentuan penambaogan maupun pa.9Ca penambangan seperti yang tereannsm dalam kebijakan tersebut. Mc:nurulnya. hal tersebut karena kebutuhan konsurnCll tcrbadap pasir s.111gat tinggi sehingga sering melalcukan penyimp1111gan-pc;nyimpllllgan seperti menamhang dengan kedalamen di luar kctenlWlll un1uk mendapatlUnt pasir yang lcbih banyalc. Dari pengamatan di lokasi penamhangan CV. Mitra KJuya di Desa Keningat Kecamatan Dukun, pcrusohaan lersebut mcmang belum mcniaati atwan penambangan
sesuai yang dilentulu111, seperti kedalaman menambang salllf)lli sckiw I 0 meter padahal yang diperbolehkan hanya 3 meter, teknis penamballgan do:ngim beatuk tcbing terasering dan pcnanaman pohon ~'1lghijauan di bckas Jokasi penambanganpun tidak dilakukun. Bahkan perusahaan ini telah melanggar dengan mclakukan penamhangan di lu.ar lokasi
yang diijinkan yaitu di Desa Keningar Kecamawi
DukWl
se\wis 3 ha, mcslcipun dia sudah
membeli lahan tersebut dari masyar&knt. Pada kasus yang teralchir ini, perusahaan telah menulup lokasi ter.ieoot kan:m• menJapat legunui dari Tim Penaraan clan Pcnindakan Pelanggaran l'enambangan Dahan Galian Golong~m C Kabuparen Magelang. Sedangkan basil wawancara dcngan salab satu penambang manu11l di Sungai Bebeng, kctika ditanya pendapatnya mengenai Kehijakm Penataan Kegiatan l'enambangan di Mempi: ~Kalau menurut aturan darl Bupati, tempat ini memang dilarang untuk dit.ambang. fapi kalau kami tidak bolch menambang disini, tems kami mau makan apa?" Bahkan salah semang penambang manual di Sungai Bloogkmg menjawab dengan rasa marah b:tilca ditanya meng~nai isi kl:buakan 11."fSCbul yang salah satunyd mcwaiibkan kqJada para penambang untuk mengajukan ijin, meskipun hanya rienambang manual :
''Ka\iw seperti kami yang menambsngnya tidak teotu dapal hasilnya, kal!lu di~uruh ijin ya jclas kami tldak mau. Mau dipukul linggi.•pun kami tidak mau ijin. Yang lwus iji11 itu ya para penainbang yang llesar im. lni rempat kami, ~napa tidak boleh menambang di sini'!" Pada umumnya mereka memang tidak mau mengajukan iiin, dengan absan skala penambangannya lcecil yang luosilnya hanya cukup untuk lebutuhan hidup sehari-hari. dall
7\
mereb merasa kegiatan pt..-nambangannya lid.alt merusak lingkungan lutreoa han}'ll menggunakan alat-alat tradisi-0naL J. Ketaata• penao1\nu1~ ontok fitlak mdalutbo pe11a111bangaa di lokasl ya~ djlarang until k ditambang
Tingka1 kcw.tan para penambang untu1<. tidak. melakukan kegiatan penamb!mgan di lokasi yang dilarang temyata juga reruiah. Seperti tedihar pada Tabel 4. 13. dimillla ketiga lcelompok responden rnenilsi demikian. Berdasarltan basil pengamatan Jang.sung di tapangan, yairu di beberapa lokasi yang dilarang untuk ditarnbang diantaranya di Sungai Bebeng, S. Blongkcng, S. Putih, d1111 S. Cawang, lokasi di luar sungai yaitu di Eb~Ngori dan lJesa Gimbel sena di kawasan lindung. masih dlternui adanya kegiatan
~namhangan
meskipun hanya penambang manual Jumlah penambang dari masing-
masing 1-0bsi tersebut bervariasi sesuai dengan jumlah deposit pasir yang ada dan tinglcat kemudahan rnenam bang dan rnengangkll1nyadati temper itu. Adapuo untuk Sungiii Batang sama sekali liJak ada penambangnya katena memang deposit pasirnya sLKW> babis, dan yang 1ertinggal hanya beru -oo!Uall sisa penambangao pasir (bluntuJ.). Banyaknya penambangmanual di lokasi-Jokasi yang dilarang tersebut, karesa tidalc ada lokssi Lain yana ada deposit paslrnya. Sebenamya di lobsi·lokasi tersebut deposit pasimya juga sadah tidak layak untuk diwnbang karena itulah salah satu alasan penutupannya.
Akan tetapi karena mereka mcngglllltungk.an bidupnya dari kegialan menambang, maka mereka tldak mau iahu, dan sebegian memeag tldak tahu kalau tempat tersebut scbcnamya dilarang untult kegilllan p:narnb3ngan. Oi
semping itu, tidak adanya peta peruntukan peeam bangan merupakan sa Lah satu
penyebab para penarnbeng rnelalwkan kegialan penambangan
di lokasi-lokasi yang
sebcnarnya tidak diperbolchkan unluk ditambang, sepeni di debt checkdam («rhn), di lereng-lereng lx..-ibenrukbukic yang bcrfUngsi sebegai penalwi awan panas, dari di kawasan hutan lindung yang berfuogsi sebigai daaalt tangkapan air b.ujilO (cacthment area) don pensuplai oksigen. Kasus CV. Kumia Alam sepertl yang telah dijelaskan di muka merupalwl conJoh dimana penambllllg modern tidak rnau mentaati lr.elmtuan untuk tidak menambang di
lokasi yang dilarang. Ala."llft yang dikcmolralcan adaJah bahwa di lokasi tersebut saat ini te lab ada
kcmooli deposit pasimya, sc:h iagga blgi para pcnambang yong masih berlaku
SIPD-nya harus di ijinkan kembali untllk meoambang.
72
4. Kelaatll•
para
penambanlJ
cblam
m'1'.lill
peaatua
lahaa
t)8SCll
peaamb•11pa. Dari Tabel 4.10. terlihat bahwa tinglw kcwlnlt para peoomban& untuk melllbanakan penataa.n lahan pasca penambangan masuk dalam k
diwajibklln untuk mcnam lolmsi teoobut. dengan kctcntean sebagaimana berilwt ini : 1) Untuk di dat-'rah alur sungai, batu-batu.an sisa pcnambongnn pasit (blantak) harus ditempatkan pada sisi ~ing Sllllgai, dan galian bekas pen11IDbungan di dasar :!.ungai hams dirutup dengan blamak' sehingga permukaannya menjadi rata kembali. Galian
bckas pcnambangan di hulu chekilom sejauh 50 meter dae ke hilir 100 meter dengan k"1inggi11113 meter harus ditutup SOJ11pal menutupi d.a.sar pondasi chd:dam. Pada kenyalltannyli, semua pc:nambang tidak mclakukan keb?ntuan tOll'SCbut. /Jlantak yang ada kebanyakan dit:lnggal di lukasl perwmbiangi1n, tidak ditcmpatkan di
b
Bew
penambangan ditutup dengan blantalr. I t.analt dan ditanaini ta.naman penghijauan )'llllg jenisnya disesuaikan dengan kondisi lingkungim. Pada saat pcnelitian ini dilakllkan. lahan yang masih dilakukan penambangan adalah di eks Desa Ngori qlch para penambang mlllluW,. .sedangkan dicks Desa Cimbal sudah tidak ada penamballgan karem sudall llerupa laha.n peneoian millk penduduk sckilat. Di lnhrut lrla.• pernunbangan di els Desa Ngori tenebut selain lidak Ilda penataen pasca pcnambangan, juga banyak terdapat sisa hlnntak.. Lahan bck.as g,tlian penambaJl8llll juga tklnk ditimbun kembali dcngan tanah, apalagi ditanami .kngan tanaman pcnghijauan (reboisu:11).
3) Untuk melalwkan penataan lokasi penambangan di lawasan hUlan lindw1g dilak.ukan cars rek01istn•ksi. rehabilila.
hutan lindupg menipaka.n lokasi yang dilanmg
untuk kegiatan
penambengan, maka adanya P"nlinlbang yang melakukan kei,oiatan pcnambangan di
73
lokasi ini merupakan tindakan i/egpl, !diingga mtll'tb juga enggan unruk mehlkukan penataan lokasi sctelah inerelca menambaag, Berdas;srkan has ii anal isis tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa komitmen dari para penambang dalam melalcsanakan kebijakall penetaan ke!lialan penambengan masih readah, dengan kctclll!lgal1 seb;,gai berikut: l. Meskipun pengetahuan para p.,"'!lambang 1ethadap kebijakan penataan sudah tinggi. akan tetapi rcspon mereka masih rendah, yang berarti rnereka tidak merulukung kebijalcan l.c:rscbul. 2. Para peJllllllbang modem setuju adlnya kcbijabn ier;ebut 1etapi denpr• ~
sctclah
depo
penambangan, Sedangkan para pcmimhang manual tidak se~u ICrtiadap isi kebijalum tersebet,
seperti
pcnambar@lUl,
misolnya
kelenlllan bahwa merelca harus mengajulc.an ijin
karena rncnun bahwa mcrcb mcnambong hanya dillam skala yang
kecit dan pendavawmya tidak menemu. Mereka ju8ll 1idak setuju dengan penutupan beberapa loka.
manual ii.JU. ada ya11g mdalwlcan kcgiaWl penotaw1 lokasi pasca
penambangan, Pani penarnbang modem. karena m'-'"111Sll telah membayar iURn reklamasi sebesar Rp. 1.500.000.- per hektar pada waktu mcngajukan Sf PD maka mcrcb. Cl18gM uJltuk melakubn ~klamosi dan rl!l1t1i.
pc;n<11nltaJ1g manual, mereka
mcraso tidoll mempunyai biaya unruk melak.ukan
rd:lama.•i dan n:bul.w.ri. 4.5.1.3. D11kungan 1'11blik Menurut Mazmanian dan Sabatiee (1983) da.lam Subusono {2005). dukungan dari publik merupakan salah sotu variabel yang mencntuk..,. keberhesilsn dari impleincnta~i
sebuan kebijakll.n. Variabel ini 1m:ncakup sejallh mana kelompok-kclompok kepentingan memberikan duk.ungao bagi implemcruai.i kebijakao, bagaiauma i.ifat opini publik yang ad.I di linglmngan. dan apakah elit politik mendukwig implementasi k.ebijakan tersebut, lndikator dari varisbel dukun£811 publik
)"OOg
digunaltan dalarn penelitian ini adalall :
Tingkat pengctahuan clan respon m.asyarakat terhada.pkebijakanpertarnbangan,dao kontrol masyarakltt tcrhlldap ltegillWI pc~
yang meliputi frekuensi tcguron/perinpl80
74
yang dilaktJkan 1nasyarakat terhadap pelalw lu.-giatan penambangan
(akibal £311ggwtll yang
ditimblllkan seperti kerusakan lingkungan) dan tuntutan yang disampaikan ma.~yarakal terhadap pelaku kcgiatan peruunbangan yimg melanggar. Kuesioner u11!uk penelitian temadap variabcl ini pada dasamya merupakan penilaian terb11dap siklll) ma.syarakat I publik rerh!idap IY:bijakan pertaml>angan, schingga l'e'<pondennya di sampiog komponen ma.sya111kal itu .sendiri, juga dilakukan penilaian secara bersilang dengan menggunakllll TeilJlOlld<:n
dan pemcrintah dan para pelaku
pemiml:xmgan. H01Sil P"l\golahan dala knesioner de<1gan ra~Jl
Jlldiblor
No.
Respondm Berdasar
Nilai
Kall:-
gori
l
0
.s
8
7
20
38
1,90
R-
14
4
l
l
20
71
J,S5
T_
lin
0
0
I
19
20
21
!,OS
R
ma.~y...U..t thd penambang yang melaflWI' f merusal:. 1ingkU11g311.
0
0
3
17
20
23
l,IS
R
Jmnlah
14
'l
13
44
80
3 Fn:k1.1en>i 1egunlll.'pcringatanoteh masyarakat the! renambang yang melanggar I m<:rusok
Frd
.'Wmber. P•ngo/aht)n
fl11Jn Primer.
1007.
Ket<:ranga>1 ·
•
Rat>-2
4
Peruilllm
I
Jml
Peri"'''"t 3 2
I Tingkot Pcngetahuan Masyaral:.at Terhadap Kebiialcan Peru!1aan 2 Rcspon Masyankat ·1cmadap Kebijallen
.\
Jwnlah
.Responden Nilai
Nilai > rata-rau. Nilai ~ rata-rata
: 'linggi : Rendah
I
1,91
75
Retdasarkan
Tahel 4.14 di stas, terlihat oohwa tingbt pengetahuan
m•syaJ'l!kal
terhadap kcbijal
kontrol mASyorolmt dalaln bentuk
tegurdn I peringatan dan 1untutan kepada para penambang yang tehih melaeggsr DU1sih rend~h. Sedangkan menurul penilaian pemeriniah adaleh sebagai herilcur : Tabet 4.15. Ouk'\mgan Publik t
lndikator
Ben:lasar P · Tingkat Pcngcuiliuar-o MM)'a.rakat Terlladap K.ebiiakan Pmataan 2 Resp
4
3
2
I
4
JI
s
0
12
7
I
0
1
llne:kungao.
4
Frekuen>i tuntut.m aleh masyarak.at thd penambzwg yang melanggar I merusak liDSkungan.
!.-.-··· ...:.Jwnlah
Jml Nitai
Km-2 Nllni
Kaw-
2()
59
2.95
T
20
71
)SS
T
20
31
I.SS
R
27
135
R
J1mlah Jawaban · '" .... Jumlah Responda> I Respoodcn
(;l)ri
\; f
I
I '
I
oI
I
9
10
I
I 0
0
7
13
20
17
1 \l
21
23
80
Menurut rcspoedcn dori pemerintah,
lingkat pengetahuan
2.38
dan t'e:IJ>OC) masyarak.at
terhadap kooijukan ~udah tinggi. Pcndapat mercka didasarkan pada kegiatan sosialisasi yang telah mereka lllkulran ke wilayllh-wilayah di ~killlr lokasi pe11ambangan. Akan wtapi lwntrol yang dilakukan oleh masyarakat k.epada para penambang yang mehmggar RU1$ih rendah. Hal ini terliltat dari frelmensi teguran I peringalan dan tuntulan yang diajukan oleh masyarakat masih dalam kategori rendah. Begitu pula pe11ilaian yang diberikan oleh para penambang sepeni ~unpak pada Tabd 4.16 berikut :
76
Tabel 4.16. Oulrungan PtJblik 1eFhadap Kcbijakan Pena1aan dan Penertiban Menarut Penambaog
I
lndikator
No.
I
l
Jumlah }awabaD
Jurnlah
Jml
Responden
Nilai
~-
Raia·
2
Nilai
~
gori
4
.3
'-
I
()
9
3
8
20
41
2.05
T
3
s
11
I
zo
50
2,SO
T
0
I
18
I
20
40
2.{XJ
R
0
0
s
12
2()
2&
l,-\0
R
7 24 36 Jumlah Sum~r Ptng,1/aJranDa!a l'ri,,,.,., 21J(}7.
23
80
Tmgkat Pengeralluan Masyaral:at Tertwiap · Kebiiakan Penataae 2 Respon Ma,ywakat Terhadap Kebijakan I
'
Penata.an
J frekue~i t!!guraniperingaran olch , masyuiokat tbd penam\:Jang : yang
rnelanggar { merusak
lin..,kun•an. 4 Frekuen•i tunlulllll olclJ masyaralcat thd pc03JDbang yang melanggar I merusak lingl;oog;lll.
I
;
Hasil perbandi11gan dari penilaiall oleh ketiga swnber
1,99 alllU
kelompok responden
adalah sebagai bcrilwt :
'
No.
l'
I \ 2
.
I
Tabel 4.17. IJulrungan Publik terbadap Kebijakan Penaman dlln Penertiban Menurul MasyarUat, Pemctin1ah dan Penambang ,,. ... ~ . .... Hasil Penilaian Tndikator Pemcrinlah l'e:nal1l ban~ M=~ Tingkat Penge131"'''" ~')'acakat Tul;•iai• T T R Kebiiakan Penataan Respon Masyarakat Terhadap Kebijal:an T T --Penataan ·~-. T
L . .~-·. l ;
3 Frekuensi 1.egurasilperifigaun ol~ ~ dtd penambang yang melaogsar I merusak Frek uensi tuntulllll oleh masyarakat thd yo.ng melanggar I metU$al( Ii nglrun""".
I pcrambang
R
R
I
R
R
r
R
l_. . ~
Dari tabel di ala'< teriihat adanya pcssamaan penilaian oleh ketiga kelompok responden terhadap indikator-indikator dalam variabel dtilc11ngan publik ini. kecuali pada indikalor
11
tinglutt pengetahuan masyaralcat. dimana pcnilaian ma~yaralcalbcrboda dengan penilaian
dua llel~k responde« yang lain. Adapun analisis rertiadap inJibtor•indikntor variabcl dukungan publik udalah sebagai berikut; l. Tiagkat pe11~lll.,uan masyankat ab• publik (terhad1p kd>ij1ka11peaacua dan pentr1ibea kcgiatan pnambugaa) Dari Tabet 4. 14 terlihat bahwn 1ingkat pengetahuan masyankal di seldw lokasi
peoambangan ielhadap isi kebijak.ln ll"lllSih rendah. Bcrdasarkan hasil wawancara deogan masyani}cat. scbagian besar in forrnan ti dale rnengelPhui sccara jelss 111111 lcngkap mengenai kebiialcan Bupati Magel8JI& yang mengatur kegiatan penambangan di wilayah Merapi. Scperti yang diuoglraplcan olch Ke,,al• Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung, yang wilayahnya bcrada di deknt Sungai Bebeng ;
"Tahu, meskipw1 tidak selurv.hnya. misalnya larengan wttulr. menambang di Kall Bebeng, dan supaya mclakukan reklamasi di lahan belw penarnbansan. Di samplng ituJul!" prngangkuta.nnya harus lewatjalaa Salamsori- Prebuian". Kebljakan tcrsebut boiru Jiketnhui oleh :¢lcelompok I golongan masyar.w.t tertr:nlu seperti aparat desa atau tokob masyarak111. yai1g pcmah diundang dalam ~05iali!;OSi
kebijakan, yail~ pada lahun 2004 sa&I an
dlkcluaik1.nnya kcbijakan 11m1ebu1. Akan
ietapi sosialisasi tersebul beiom mcnyemull kc 1113.")'arakal umum di sckitar wilayah penambongan. Seperti ja·..-aban yang disampeikan oleh seorsng warga Desa Suml><.'I" J
78
l.
llelpoa
llllliJo"atakat
terbda{I kehijabn peutaa dao pnertiba• lledata•
pe11ambaogaa Respon m33yaraka.t tcrlladap
kebrpk.m
pcnataan
kegiatan
penembsegan.
berdasarkan basil kuesieoer seperti terlihat pada Tabcl 4.14, temyata tinggi. Meskipun
tiJltduil
pengelahllllll mereka rendah, skao telapi setclah mengetahul isi kebijakan pada
saat menjawab. mereka meoduku11& ldaU !!eWju del\gan ltebijakan tersebut.. Begitu p11la penilaian yang diberikan oleh
resronden
dari unsur pemerirrtah dan para pelaku
pcoam bengan,
U11tuk mcngc1ahui lcbih jaull n:spon masyarakat dengan adanya kebijalao Bupati Magelang tersebut, maka di lakukan wawan<:ara terhadap beberapa ieforman yang
meropunyai keterlcai1ao atau ~
dengan
kegiatan pcnarobangan di Mm.pi.
Berdasarkan hasil wawancara tersebtit. ternyata pendapat m ereka bervanasi. Akan te!Zlpi lwnpir semua illfonnan, bailc dari LSM, Tokoh Mas~
Tokoh Agama
maup11n inas;;arakat uinum meuyatakan setuju dengan kebijakan penataan terselmt. meskipun clengan alasan yang berbeda-beda. Sebegai coeroh seperti yBllg diungkapbo oleh Kepala Desa Kemiren Kee. Srumbullg, yang wilayabnya juga berada di tepi Sungai Bebeng : "Setuju, tetapi pemerintall hams iegas, yang melangger ya barus ditindak, Selama ini pemmn!ah kurang tegas schingga masalah penambangan tidak pemah bisa
selesai". Pada um\lllll\y& rneeeka memberi a.lasan s«uju, karena. kegi!ll.8.I\ penarnbangan S811gat
rnerusak lingkungan dan dampeknya ta"Utan1a dirosakan oleh masyarabt sekitar
Merapi. Hal yang cukup menarik adalah peodapat dari pihak. lcgislatif dalam ha! ini Ketua Kcmisl C DPRD Kabupaten Ma£81ang, yang saJah satunya membidangi masalah Lingl
melakukan
p.;nindakan
sec3d.
optimal dan menegalclcan isi kebijakan
bagi yang melanggar.
Di samping iur, rnenurutnya,
79
kcbijakan ler.lebut bmen1angan dengan Perda .Kabupalen Ma&ela!ig Nomor 23 tahun 200 I teotang Izin Usaha Pcnamb
memberikaa kewenangan btlgi pera penmn!Mmg yang mcmilikiSJPD untuk melalrukan kegiatan penambangan, SedangkAn akibat kebijuan tersebut, terdapal 12 penambeng !
pengusaha penambang ber-SJPD yang h1111S mcnghentikan kegiatan penarnbangannya. 3. Ko•trol ma11yarabt ter1a1dap Ugiata• paam bane••
Mcnurut Tangkilisan (2004 ), konttol 111asyarakat daplll dila.kukan melalui asosiasi atau pm1ai politik. A!IO
saling mcnghargai sa1u sama lain dan juga tanggungjawab bersama
untulc melakukan konrrol tcmadap lcebijalcall yangada. lndilud.or-indilcator ya11g digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Frcknea!li tqoran/perlnp1an yaeg dlabkaa maayarabl penamhenpn Senl.asari
yang
dilakuk.an mas)lll8bt
tubadap pdak•
terlihac b.Viwa Crllk.ttensi temadari pela.lw kejliattlll
pcnambangim yang welAnggac, auasih rcodah. Begitu pulll penilaian yang diberibn olch rc:sp0nden dati unsur pcmef'inlnh dan para pcnlllJJbeng seperti terlinat paib Tabel 4.15 dan 4.16. Menucu\ beberapc1 infunnan yuig diwawancarai dari 1ms11r ma:syarakal. legurart yang dilakulcan secara langsun11 oleh 11l85yarakat tertu.dap para f'C1111111ban& }'llllg rnerusak
lingkungan belum
pcmllh
dit.k.ukan. Hal ini disebabk.an olch
k.ctklakllcuhan masyarakat terhadap lingl.w~&n, in.:Mipun rnereka m ulai mcl'030kan dampak dari kegiatan penambangan seperti misaln)'!I kckuraagan air, balk alr bersih ma11pwi unluk. irigasi pmanimn lcrolam8 di musim kcmar&u. Padahal scbclum ads k..cgintan penambangan di wilayah ini aimya ssngat melimpah karena banyak i.:nlapat mata air di lercng Mcrapi. Kini beayak darl mala air tenebut bell)'U yang
sudah kering. Di samping in4 banyaknyu warga yang tcrlibat dalarn kegiet:Dn penambeogan
menycbabkan masyarakal ml!Djlllii ridak. kompak dalacn mclali:ukM
pengawasan, meskipun k.ehanyak.an dari mereka hanya sebsgai tenaga hongkar m~
d>u1 penat.a. muatan (co*cr}. Sepeni yang diungkapk.anoleh Kepala Desa
Somber Kecarnatan Oulrun:
!angsimg belum pemah. bani nggrundel saja. Tetapi pcmah dilail.ukan teguran kWlll LSM )'Sil£ berada di luar wilayah sini. Masyarak.11 disini tidak bisa Jr.ompak karena banyak. yang bekerj11 Ji penambangan, t<:rutmna s.."bagai temga coker",
"Kalau teguran secars
Menunitnya, masyarakat di Desa Sumbet t.erutama pemuda yang bekerja sebagai tt:naga coker j wnlahnya menca]llli sd
ienaga
coker, bauy&k dari warga yang
merasa diuntungkan dengan adanya kegialan penambangan, seperti u$3lla berjualan mskanan elm minuntan. jasa pencucian mobil, bahan bakar truK. rokok dan sebagainya. Akan tetapi berbeda dengan peodapat yang disampaibn oleh KH. Abdul
Rozzaq, seorang tokoh agama di Desa Tegiilraodu Kecamaian Srumbuog. dimana warga di desa ini hampir tidak ada yang terlibat dalam kegiatan penambangan : ~Kalau pcringafan s.xlah pemah diW.•hn oleh wuga di sini terbad.p alat benn yang menan'lbartg di Sungai aet-g pada malain hari, padahal lok~i tenebut dilar.mg. Tetapi kaJau sanksi berupa de
adanya k.cgiatao penam bangan. BaNtan. menurulnya lu:gialan perwnbangan lebih banyak
menimbulkan dampak negatif sepern kerusakan lingkungan sehingga saat
ini warga mulai merasa kekurangan air. Disamping itu kegialan penambangan jngis berdampak sosial yairu
t11Ul1Qllnya
proslitusi )'lll18 marak terjadi di lokasi
pcaambangaa. b. l'rek11en1i laotutan JB•sy•rakat krUd8p pelak1 peaambaagan . Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, semaa responden baik dari unsur lllllSyacabt sendiri, maupun dari unsur pema intalt
dui para pelalu periambangan menilai,
bahwa frekuensi runtu1iln masyarabt terliadap pelalw penambengan masih rendall. Menurut bcbcrapa infunnan yang
dihubun8i, masyarala1
belum pernah melakukan
runuuan secera langsung, baik berupa denda maupun tuntutan Ice pengsdi Ian k.epada pata penambang )'1Hlt diangpp letllh mensak lingk.ungan. Teguran dan tuntutsn
yang dilakukan oleh m~kat
mela!Di prosedur, yairu apabila ada penambang
yang melanggar, dilaporkan kc pemda setempal (Kantor Pertambangan dan Energi}.
81
Seperli yang diunghplwt oleh Ketua I SM PASAG (Paguyuban Sabuk Gunung) Moorapi di Srumbu ng : ~1cguran sering kita lal:uluatt tdapi !Gw41 prosedur. Bila ada penarnbans yang melanggar SIPO kita lapori(an kc Kant(ll' Pertambangsn, Kami juga mulai me\arang sc:ti&i> pcnambang yang al'-an melalrukan penambangan di lahan milik penduduk kan:oa akall merusak lingj(ungan". Dari hasi\ analisis tersebet, maiu.
dapat disimpu)bn bllhwa dulrullgan dari
poblik terhadap kehijakan penataan kEgiatan penambengan di Mc:nipi rnasih rendah, yang terind ikasi dari beberllJNl elmlen berikut : l. Mc~kiptJn tingl
di Mer3¥i cuku11 ti11~. yang ~i
mcrelu.
mendukung ktbijabn rersebut k.a~ k~iatan penambengan dianggap mcrusnlc li.ngkungan dan rnengganggu kenyamanan rnasyarak11t. lelapi mereka mcnilai bahwa pemerinlllh !:Clam& ini kurang legas dstam menegaldtan kebijakan itu. Sellkan d.m \cmbaga \c:gis\arif sendili tidak mendlW.ung kd>ijakan tcTsebut karena pemerinlah dinilai belum menyiopkan perangkat/apand:llya. clan 1idak se:iuai dengan perda pertunbao~
yaitu mengenai pc:nutupsn bebcrapa lokasi
pcnamb6ngan padahal di tempat ~rsebut sedang ditambang oleh pen~ yang punya ijin dllri Bupati (SIPD). Di sampi.ng itu, lcarena lcmbaga leglslatlf tidak diberi infonnosi SCC&1ll resmi dan tidak dilibalkan dalam proses pcmbualan lebijuluui tersc:but. l.
Ma~ya!Ual penamballg
belum pemalt 111elaluwm teguran secars langs1.mg tcrluldap )1lllg
01elal0lkan pelanggaran misalnya menambang di
81"8
yang
dllarang seperti hut~ litidun¥- tebing-lebing sungai alllu di alur sung11i yang dilanmg. Mcn:ka juga belum pemah me.mberikan sanks.i berupa denda dan tunuuan le.~ l'ICO@adilan bagi pcnm00ang yang melanggar. Hal ini disebabl
rneskipun hanya sebagai tMlruh atau lruli (helper), atau memperoleh mWJful secara lidak langsung dari kcpan !)CMITibanpn y~itu rnenambah ll.e~mp4illln
beruseha, Dismnpillg itu, juga disebe.1*.an kurangny:a kepeduljan rrutsyarakat teriiadap ke lestarian tingkungao.
82
Gambar 4.11. Kegiatan Pengangkutan
Pasir dan
Batu di Merapi
(Menyebabkan Polusi Udara dan Kerusakan Jalaa)
Gambar 4.12. Kegiatan Penambangan Melebihi Kedalaman yang
Ditentukan
83
4.4.1. Kebljab• PeapC.n.• RolfePiil Talf- Aagkatsn Baltan C.atiaDGolollgll• «..: Sesuai dengan Surat Kcpurusan Bupati Magelang Nomor 20 Tshen 2004
tentang Rurc dau Tonas« Allglcutan Batang Curah I Bllhan Galian Golongall C di kawasan Merapi Kabupatcn Magelang, rule yang ditetapkau 1m1uk pengangkutan bahan galian golongan C dari Gunung Merapi di sekitar wilayah 1Cecam81811 Snimbomg adalah Jahir Salams.ari - Prebutan. !!edangkan 11ntuk w\layah K.ecamalall Ouk.wt J4ll Sawangan adlllah mclalui Jolur Dukun-Mun1ila.i.
Variabel yang diguruakan dala.m penelitian ini juge meliputi komitmen pemerintah, komitrnen pam pelaku penainbangan dalam hat ini pengcmudi
angkutan bahan galian golongan C dan duk.ungan publik. 4.4.2.l. Kumltmen r~merinbh KomitmCll pemcrmtah dabun h.al ini Tim Penataen Jan Pcnindal
dari Tim Pcruuaan dm Penindlakan Pelugguan 20 ~ndcn, dan selKlgai responden Jleffibanding adalah para pengemudl angkUWl bahan gialian golongan C Jan mBSyarulcat I publik di wllayah Merapi, masing-masing 20 responden. Dalam vRliabel ini digw>al:an lima ~ub variabel Btau i11dlkator yaltu T\ngkat pemaliamun
implMmullOT
~merintah) ~
kebijakan pengaturan
(Ute
Wm
tonase, Respon lmplenrenlor terhadap kcbijakan tersebut, Pcnegak.an bukwn (Law Ef!{orcemenl ) ya11g lelah dilllkukan, yaitu Peringatan I tegunm terhsdap pclaku pelangsaran ~ebijaka11, Tingkar penindakan pada level kontra prestasi dalam bentuk lk"11da, clan l"Jngkat penindakan pelauggaran berupa luntutan di pengadilan. Hasil pengolahan data k.oo;ioner tersebut terlihat pada lllbel 4. I 8 berikut untull. peJJilaian respondt.-n Tim Penlltauo Jan Pcninda..an Pelanggaran Penambangen tcrhadap diri mere.Im sendin.
84
Tabel 4.13. Komitmen PMW!rintahterhadilp Kebijakan Rutedan rnnn.ee MtminSl Pemerimah . -·-· Jm\ Raia- Katelumlah Jumlah )awaban lndibtor No. gori R.,spondeo Nilai 2 Responden Nilai Berda.sar Perinokat I 3 2 ....4 --· ,__ ·- 1---1 11ngk.al Kepahaman Thd Kebijakan Rule dan T SS 2.75 20 7 5 4 4 Tonas.e 2 Respon Terhadap
Kebijakan Rure dlln
4
7
8
I
20
ianl•-·ran.
2
g
6
4
20
4 Pcnegabm hulru111 berupa oenda
0
0
1
19
Tonasc 3 ~akanhukwn berupa
5 Peneg;Wll halcum bcrupa lindalran
·nan
J\llt>~
Sumber
Ptogolahan dolu prim.,, 2(1()7
Kc1era11gun ·
• • • •
7 16 l'l
3
4:sallgllt'pahllSll', 3: 'paham',2: T : Tinggi.. R : Rendall Nilai > nta-.Nlla : Tinggi Nilai ~ rata-tata : Rendall
!
.
54
2,7
T
·- 48
2,4
T
20
21
1,05
R
20 100
48
2.4
T
I
I
s
5
14
33
..
1,26
lwrang 'pshaln', l:tid8k 'pah8m'
Dari data di asas terlihat bahwa tingkat k.epaliame.n Tim Pcnaman dan .l'cnindakan
Pclangganm Penambangsn
sudah masuk kategori tinggi. JJegitu pula dengan
indikalur lain yaitu respon implementor, penegiikan hukun1 henipa peringal:m I tcguran dan penegakan hukum di pengadilan juga tinggi. Sedangkon penegalwl
hukum berupa denda ma~illrendall. Sebagai pembanding dlll"i juv..aban Tim tersebet, maka dapat ditihat dalam Tahcl 4.llJ berilcut yang merupab11 jawaban daJi para pengemudi truk. :
85
No.
Trulilcator
. fruk
Merun11 ~ Jwnbh Jawabail
Respondcn Berdasar
Jml
Rata-2
JW1llah Responden
}Wai
"lilai
Kategorl
Perinnbt
1
I
Kebijakan Rute dan Tonase Penegalwl bukum herupa pcringatan I
·-- -4
3
2
1
1
4
1:;:
3
20
43
2 15
T
1
3
13
l
20
42
2,10
T
0
2
12
6
20
36
1.8
R
0
2
4
14
20
28
1,4
R
0 2
2 13
14
4
20
38
190
T
SS
30
TingµtKepahamail
Thd Kebijakan Rule dan Tonase 2 Resp()(• Terna.lap
3
4
Periegakan hulc.um
i berupa denda
S ' l'e~galaln hukum berup& tirulal
Berda&atbn tabcJ di atas, para pengemudi
I
I
- ·-
1,87
menilai, baliwa lingkal pcncgakan
hukum yang dilakukan pemerinlah dalaJn benlllk periogalllnllegwan dan denda masih relldlllt, meskipen llngkal pengelllbuan dan respon mereka terhadap kel>ijakan !Nflah 1inggi. St:c.langkan menurur penHaian run. rrc:kue1tsi pcringatan / 1eguron yang telah
mereka lakukan suda!J tennasuk linggi. Adapun hasil penilaian komitmen pcmcriolllh oleb kelompok respoodcn dari unsur mosyurakat I pub\1k adalab ~
berikut :
S6
Tldx
Jumloh Respondcn
R~ ' BerdlBar - .
l
Tuigkat Kcpoh:unan
, ~
diltl Tonsse
....,.,ran
~--'"~
5
I
reneg;ikan hu kurn bcruJ)a rin
. il:m I Jumh•h
.
..
..
Kare. gori
·-
2
I
I
4
9
6
20
40
2.(1()
T
I
s
14
0
20
47
2.35
T
I
4
6
9
20
37
1,85
R
0
2
I
17
20..
is
,,_ l.lS
R
0
3 18
ll
6
41
38
20 100
4 Pene~
h11\wm ten1p21 dcnda
R~ Nilai
3
R.,sp()I• i uhadap l(ebijalam Rute
Jml Niloi
4 1bd Kcbijakan Rute
3
Ii
l
Ini.lik.i.ur
No. [
)
-
)i
1.85
RM:a-2
l.B'i
R
Dari Tabel 4.20 tersc!M. masyaralcat baltlcan menilai tingbl semua bcnluk peoegakan hukurn yang dilakulcan oleh pemerinrah masih rendah, mcskipun merek.a 1ingllat
pemahaman
dan
respon mereU. terhadop lcebijaken sud.ah tinggi.
P~rbandivgan penilaian old! kelisa respo11dcn sepenl 1erlihllt pad& Tubel 4.21 bcrikut:
Nu. 1 2
Tabel 4.2J. Komitmen l'ctncrinlah ll:thldap Kebijllkan Rule (jmi Tonas~ udi dan Mas>walt;it Menurut Pcmerinlab, .. ft.asil Pcnilaian lndiXa.lor
T\n&l
T
T
T
danTonase
1'
T
T
beTOma nttin~'"n / leauran Pene~''" hul..wn oleb P~ berupa denda
T
R
K.
R
R
R
T
R
Kebiiakan RIJIC dan Tonsse R~ Tim Terhadap KdiijUJll R\llc
3 P~an 4
-
PenRe:mudi Masvand
Pernerinlah
hukumoldl P<meJ\ntm
5 l;'cncgabl huk= old\~ ilan .~tindabn
.
T
l
87
Dari 'label 4.21 di atas terlihat bahwll ketiga lcelompok responden dalam memberikan penileien mcngcnai vatiahel komitrnen pcmcrinlllhtertwlap kebija.kan rute dan
IUllOiSC bahan galian golon~
C adalah sebagisn besar tinggi.
Adapun anali~I~ 1elhadap mastng-masing indikaror tersebut ad.alah sebagai berikut : a. Tingle.at kepahaman implementor (pcmerinlllh) terhadap kehijak.an pengamran rute dan tonase
Pada Tabel 4.18
tcrlibat
bahwa
lingkat kcpaharnan
impli:nu:nl
(pcmerintah) terh~dap ktbijakan pengaturan rule dan tonase masuk kategori tinggi. Bcgitu pula penilaian yang dibcrikan oleh kelompok responden pengernudi truk dan mas)lllrakat. l!ntuk mengetahui lebih jauh meng..·1u1i1ingka1 kepohaman lmple1Pwntur ini, maka dilakukan wawancara dengan beberapll informM kunci (Aw<.r informunl) yaitu Dines l'erhubungan, Kantor $at1J811 Polisi Pamong Pradja (Slitpul PP), dan Polres M11.g1:wng. Pare inlOrman tersebut mengaku mengetallui udanya kcbijalcan ntte dan tonase yang dikehwkan oleb Bupatl Mageleng tersebut melalui pertemuan atau rapol yang sering diadakon untuk mcmbahas i.mtang kegiallUl penmn'*'pn di Merapi. Seperti yang dikcmubkan olch saWi seorang petugas Pos Pc:ngawawt Muatan Barang Curah (Ballan Gallan <Joi. C) dl Kecamatan Dukuo ketlka ditanya mengenai isi k~bijak.an rote dan tonase:
"Tahu, terutama yang beibitan dengan
allU1Ul
rute dan
/Qlf(l$e
penganglrutan bahan gallan golongan C. Untuk rute wilayah Srumbung melaluijalur Prebutan. sedang wituk wilayah Dukun dan sawangan melalui j11ll1Jl Talun-MW1tilan ini. Tooasenya juga sudah ada pedomannya. Kalau meogenai teknis penambangan dan pasca penambangan kami kurang paham". Akan tetapi mengcnai adanya kebijaltan baru dari Bup111i Magelang yBJ1g
mendukung atau melengkapi kebijakan rute dan tonase, yaitu :>ural Keputusan BUJ)ldi Magelang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembatasan Wllktu Operasional Pengangkutan Dahan Galioo Golongan C khusus di Rule Wilayah Dukun dia mpanya sulan lafair. O..lwu ~ural kepvtu:san itu disebutkal• bahwa ~
••gkutan
Bithan Galian Golongan C khusus di Rute Wilayah DukWl hanya diperilolehkan antara pukul 09.00 - 18.00 WIS. Tempi dia mengetahui dan meyakininya
bshwa truk angkutan bahan galian Go!. C diperbolehk.an mulai pukul 06.00 -
88
18.00 WlA. Oi.a rancu denian SK Bupati NOOJOr 7 Tahun 2008 yang kcbetuW! ke luamya bersamaan dengsn SIC tersebut, yang mengst ur operasional kegiatan
penambengan y.uig hiiny.1 diperl>olchkan mulai pukul 06.00 - 18.00 WJB. Kebijakan tersebut dirnak5udkao UAtllk menjaga ketertiban lalu lintas tcrulama pada pagi hari saat orang-orang beningkat kerja, den k.enyamarum masym-.00.t pada waktu matam hari, Ketidaktahuan dari implementordatarn hal ini petugas dari
Dinas
Perhuouogan
tent:bul
lentu
akan
mem,.engaruhi
kegi.atan
pengawasan yang dilak.ubn, yaitu membolehkan truk pengangkut pasir yang melcwati sebelum pukul G9.00 WJB.
b. xcspon implelflentor lerfladap lrebijakan pengaturan rute dan tonase Sepcrti terlihat pada tabel 4.18. respon implemen10r terhadap kebijakan pengatul8ll rute dan tonos« juga tinui. dengitn lcala min mereka setuju dan mendukung kebijakan tersebut. &m1ua informan yang diwawancarai juga menyatakan demikian, deogan da:san untuk mencegah k.erusakan jatan yruig lebib parah karena jalan yang rusak akan menimbulkan polusi berupa debu bila
d ilewati kendaraan. Akan tdapi, salah satu inforrnan yaitu dari Dinas Perhubungan mengemukakan mengenai kelidaksiBflSR pemerintah dalam menyed iabn
fasi litas jalan
untul menduk.ung kebijakan terse but.
la
mengatakan: '·Setuju. tetapi harull-nya fasililas jalan dipersiapkan dulu. Seperti untuk wi layah Srumbung pengangkutan barus lewat jal ur Salamsari·Prebosan, teiapi sarnpai saar ini jalur teuebut rui3k pareh". Ki;bijakan
tersebut memaog
belum berjalan untuk rule di wilayah
Kecamatan Srumbung karcna jalur yang ditentukan kondisinya rusak parah, sehingga di wilayah ini belum ada kcgialan pengawasan, bsru tahap sosU!lisasi dan pemamauan, c. Pencgekaa bukum (Law Enfora:aw:n1) yang tc:lah dilalwkan, yailu :
I) Peringacsn I teguran terlladap pelaku pelanggaran Jika. dilihat pada Tabel 4.21, ada perbedaan penilaian mengenai renegakan bukwn berupa
perinptall I teguran yang d ilakukan oleh
89
pemeri111alt telhadap pna peugemudi truk yang me langgar. Responden dari pem etintah mengaku telah melalr.ukan 1eguran dan peringatan, seh.ingga masuk kacegori tinggi, scdang)ov> dua keiompok responden yang lain. yaitu para pengemudi lruk dan masyarakat men ilai ringkat penegakan hukum berupa peringatan dan ICgurall yang dil akukan oleh pemerintah masih
rendah. Menurut informasi dari petugas di Pas Pengawasan di Kecamatan Dukun, tcguran dan peringawi selalu disarnpaikan kepada para awak
angkullsn yang melanggar kc1attuan tonase. Menuru1 petugas tersebut, teguran dao pcringamn dilakulUlll sampai tiga kali. setelah itu baru ditilang kalau masih melakukan pel111JggiUan. dengan diberi bukti pe!anggaran yang disebu; dengan CP31. (Catalan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalulintas Angku1an Jalan). Alam tmpi berdnsalian pcngamatan yang dilakukan sclama 4 hari pada Bulan April 2007 di Pas PengllJJlatan Wilayah .IU:camaian Dukun, ban.yak kendarun truk yang me lebihi tonase yaog dicentukan te1api tidal< ditcglll' oleh petugas yang ada. llal ini juga dibenarkan oleh salah seonmg pcngemudi trek ~
mengatakan bahW
pengawasan secara k.etat hanya dilaJcukan sekitar tiga bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2007. Setelah ilu, pengawasan mulai 'kendor' lagi. Menurutnya, para paugas
mungkin mulai memaklumi alasan para
pengemudi truk bahwa kalau ntalUali aturan tonase yang d iberlak11kan oleh Pemds, maka mereka akan rugi betdasarkan pertimbangan jsrak yang diternpuh dan jumlah bahan bakar yang dikeluartan. Mereka mau mentaati aturan ter>ebut. jika konsumen mau membeli dengan harga yang sama dengan volume pasir satu rit peauh. Sedangkan menurut salah seorang pejabat di Dinas Perhubungan,
kekurangan persoeil menjadi salah
satu
kendala dalarn mela'kulum
peogawasan, karena petups yang ada di Dinas Perbu bungan tidak hanya mengawasi penganglcutaA b&han galian got C tetapi mereka juga harus
melakukan pengawssan terhadap obyek yang lain sepeni terminal dan lalu lintas umum yang ada di sclvruh wilayllh Kab.ipotcn Magclang . Pendapal pejaoot tersebut memang beoar, karene berdasarkan Sura! Perinlalt Tagas
(SPT} yang ada di pos pe11ga..asan wilayah Kecamatan Dukun, sehaNr.n)'ll
90
ada tiga orang dari Dinas l'cdlubungan. telaJ)i hampir tiap hari yang ..da banya
satu
orang. Jadi m1mgkill inilall salah satu falctor penyebab lemahnya
pe•wusan. 2) Tingkat penindakan pada levd lwotra prestasi dalarn bentuk denda Berdasarkan Tabel 4.18, tinglw penlndakan pada level kontra presasi
dalam bentuk denda pengemsdi
yvig
dilakukan
truk yang melanggar
oleh peme.rintah terbadap para
keteatuan masih rcndah. Hal ini
disebabkaa, setiap Jerjadi pelanggsran 3 kaii akan di berikan tilung yang sclaojutnya diproses di penpdilan. Akan
tetapi berdasar\an
hasll waWllllcara dengan
salah
swrt11ig
pengemudi truk di wilayah Dukun. mengatakan babwa petugas pos pengawasan sering melaknkan dcoda di tempat. tetapi belum pemah
menurunkan bahan 13mbengnya bagi truk yang rnclebihi tonase. Para pengemudi sering main btcing-kucingan deng:ui cara melewati pos pengawasan secara beriring-iringan, sehin~'ll ketika kendaraan yang paling
depan di hentikan perugas, kend.araan dibe lakangnya tetap jalan. Dengan begitu, jumlah denda dibegi 11113 dengao jumlah kendaraan yang lewat eersebut, Jumlab denda bagi pelanggaran tonase biasanya selcitar R.p. 15.000,-. Begitu juga dcngan adanya pclanggaran rote teruwna di wilayah Srumbung. saat ini bdlllll Ida cindak3n sama sekali, ba!WLn lli nne-eute yang saat ini dilalui truk peogangkut pasir masih dipasang pos retribusi I pajak bahan galim goloogan C. lni sama ha.lnya. dengan mclegul\an rute tersebui, 3) Tingkat penindakan pelanggaran pada level pcogadilan U ntuk tingkat pcnindakaD pelanggaran
pada level pengsd] Ian, baik
menurut pcmerintah maupun P3lll p."llgemudi, sudah tinggi, Mo:nurul peiugas di Pos Pengawagan Wilayah Kecamatan Dokun, penindakan yang bcrlanjut di pengadilan sudah sering d>1akuk.an. Bahkan sejak Bulan Januari sampai de.ng;in Maret 2007, sudah eda SI pengemudi yang diberi CP3L ( Ca.13t1TI Pemeriksasa Pabs1l ~la.nggarall Lalulintas angkul:an jalim) yang selanjutnya diproses di pengadilan. Setelsh di sidang di pengadilan iersebui,
91
biasanya mcreka dikcnalcan denda dlllllrn bcntuk uang yang jumlahnya sesuai dengan besamya pelanggaran.
Basil pembahasan di ezas lllCDUOjukkan behwa kornitmen pernerireah dalam mengimplementasikan kebijabn sudah baik ielaj}i belum optimal, karena: l) Sudah ada upaya dari l>emericdahdalaln menyediakan fasi I itas jalan yang layak., dan dihangunnya pos pengawasan mualllll ball< di wilayah Kee. l)ukun maupun Kee. Srumbung. Para petugas pos pengawasan di wilayah Kee. Duken juga sudah mclakukan operosi secara ketat pad.1 Bulan Januari - Maret 2007, dan
banyaL. l~m.h.Clllln lruk ,aog mdanggar tonase te!ah disidang di Pengadilan. Akan tetapi implementor kebijakao dlllam hat ini para peiugas di lapangan tidal. mengetaeui dan memahami secara k.escluruhan isi kebijakan rete dan tonase, terutama mengenai pembetasan walttu pengangkutan rnuatan. 2) Meski1nm mereka sctuja dan mendulwng kebijllluui, lt:!api mcreka lidak konsisten dalam mclakeksn pengawasan. tereukri rnasib banyaknya truk yang membawa rnuatan pasir ~
mdebibi aturan tonese tetapi tidak ditegur atau
di1ilan~. Pengawasan secara ketat baoya dilakukan padajangka wakbJ tertentu. 1) K ehij akan tersebut tidak diikuti kesiapan aparat. karena j umlah petugas di lapangan masih terbatas. Disamping itu. juga tidak didulwng oleh fasilitas mu sarana presarena penunjang kebijakan )'llitu perbaikan jalan di jalur Prebutan untuk wilayah Srumbung dan tidak lldanya jembaran timbang di pos pengawasan wilayah Dukun. 4.4.2.2.Komitmen Pan Awakll'e11giemadi Aagk•tam BUao C'..allaa Gol. C Kom itme n para pengemudi angkulan ! truk, rnerupakan sa lah satu variabel yang sangat meoeotuken keberhasilan implementasi kcbijalwi pen83tutan rute dan tonase peogangkutiul bahan gali.m goloogan C di wilayah Merapi. Untuk mengetahui komitmen dari para pengemudi ini, juga dilakulcan penelitian me11ggunakan kuesioner terh.adap 60 n:sponden, yang terdiri dari pengemuditruk di wilayah Dultun dan Srumbung sebaoyak
2{)
responden, dan ~i
=ronden
pembanding adalah aparat pemerimab dan masyarakaL I publik di wilayah Mcrapi, masing-masiog 20 responden, Dalam variabel ioi digunabn empa1 sub variebel alau ind ikator yaitu Ling}.lll pengetahuan para pengem udi truk lelbadaJ) kebijalan pengaturan rute clan IO!lase.
92
respon met101'.a 1.:rhadap kchijalcan tersebut, tingkat ketaatan rerhadap rule yang
ditentukan, Jan lillgkaf ketaatan lethadap tonase )'3Jlg ditentukan. Hasil pengolahan data dari kucsioner dengan rcspondcn pen pengemudi truk Ddalah seperti terlihllt pada Tabel 4.22 berikut :
Tabel 4.22. Komitmen Peng!!mudi Truk terhadap Kebijakan Rute dan Tonase Meourutl'mgemudi
Jumlah Jllllllmjawaban responden Rerdasar Resporden
lndikalor
No.
·~3
4 l
.
1
2 Resp()ll Pcngemud!
'• 10
Terhadap .Kebijakan
Rute daa Tonase ~ ·. Tingkat ketaatan thd n.ne yang ditentukan 4
.
Jumlah Nilai
IUIB·
Kale-
2 Nilai
gori
2
1
g
l
20
51
2,35
T
Tingkat Pcngc13huan
Pengemudi Thd Kebijabn Rutt dan Tonase
~
Truk
Tingkal \cwiuin thd
tonasc yang ditentukan
0
0
I
19
2()
21
I.OS
R
• 0
3
7
10
20
33
1,65
R
0 I 0
8 24
12
20
28
!.40
R
42
Rala-2
1,66
!--" J '
r
I
13
Jumlall ·Sumber : Pongvkihan IWa PTi1'W'. 1f)l)7 Ketenngan : T { Tinggi), R (Rerulah) • Nilai '> r.d:l-rata linggi
•
Nilai 5 rata-rara : Rendall
Meourut para pengemud], liogkat peogetalwao mereka lcthadap kcbijakao rule dan tonase sudah tinggi, tetapi respon den tingkat ketaatan rnereka terhadap 1'ehija1'an
pengaturan rute dan tonase masih rendah. Hal ini berarti, mereka tidak setuj u dengan kebijakao tersebut dan masih banyak yang melakukan pclanggaraa tahadap aturllll
cute dan tonase, Sedangkan rnenurut penileian berilcut:
paia
respooden dari pemerin!ah adaJall scbagai
93
Tabel 4.23. Komitmen P""1¢111udi Truk a>rltadapKel>ijakan Rure dan fonau Memuut Pemerintah No. I
lndikator Tin~
Pefl!,'<'tahuao
4 '
·i·ooa....:
i2
Respon Peogi:01udi Terhsdap Kebljakan Rule dm Torese 3 Tingkat ketlat!n lhd 2
Rata-2
l
Kare-
I
16 2
0
20
60
3.00
l
2
18
2Q
22
r.re
R
20
43
2,)5
T
1,45 1.93
R
Nilai
I
gori
!
l'enaemudi Thd
Kebijakan Rllkdan
I
Jwnlah Res~~den Nilai Jwnlah
Skor J 2
i
0
0
I
rute yang d itemul
3 6
2
9
4 1ingkat ket>mn ibd
tonase yang ditentukan
3
0 0 17 & 22 6 44 Jumlah SMJnber : Pengolahan Data l'ri,,,er,2()()7
20
-
.29 Rata-2
Menurut para responden dari unsur pemerinlah, tingkaL pcngetahu.an tingkat ketaatm para pengemudi terha
lndikator
Tinp P~llshusn Pengemedi Thd Kebijakan R ute dan
TOOllSe
2 RcSfl(lft Peogemudi Tcrhadop Kebijokan Rute dan Tooase .l Tingkat keuwan lhd rutc ymg direnrubn
kc!aatm
4 lmgkat lhd tonase yang d icentukan
Jumlah
[
'
II
Skar 3 2
I
R
Jwnlah .
Jumlah Nilai
R.ata-2 Nilai
Kall>
2,95
T
gori
! 18 0
l
zo
59
0
l
2
17
20
2A
l.20
R
0
s
4
11
20
J4
1.70
R
!
1,10
R
:
1,74
0
0
I
24
18 & 47
2
20
..
22 Rala-2
!
I I
Benla>3Jkan
Tabel
4.24
tersebut. rtllL>)'&ttk.al menilai, meskipun lingkat
pengetahuan pMI pcngomudi teriuidDp kebijalw:i pengaturan rute clan tonase tinggi, C...'tapi respon dan Lingkal kelaalllll ll>ereicaterhadap kcbijakantersebut masih rendah.
O..ri Tabel 4.2:5 terlihal. bahwa kctiga kelompok responden memberibn penilaian yMg sama teehadap indikator-ind~r
dalam variabel ini, keeuali pada indikator
tingkat ketaatan tcrltadap rule. Dari ketigo kelompok tersebut schagian bessr memberikan penil11iao ya11g rcndah rerhadap variabel komilmen pengemudi terha
-
Adapun 1tlllll bi~ 1•7had"I' in
pengetahuan para pengemudi u:rl1adap k:ebijllkan pcngal.unlll rute dan
tonose Berdesarkan 'label 4.22, tingltal pcngdahuan para pcngemudi terhadap ~bijaluln pengaturan rule dan lonase tcmasult tinggi. Dua lrelnmpok respooden
yang lain juga menilai demilUan. Berdasarkan hasil wawancara.. tcmyata para pengemudi, baik yang me\ewati jalur wilayah Kecamatan Srumbung maupua yang mclewati jalur wilayah Kecamatan Dukun mengetahui kebiiakan tcrscbut, Sepcrti yang d ituturbn oleh Arifin. salah ~
peng.:mudi di j alur wilayah Srumbung :
"Tahu. menurut alura11 seharusnyalcami disuruh lcwat jalur Prebutan. Mengenai j um lah m uatan j uga dibatasi 1idl.k seeerti yaog dulu d imana beeas membawa muatan sampai penuh".
95
Hal :1em1Ja jug• dibtnkan
oleh Rotingi, pengemudi INk .mgkutan pasir di
wilayall Kecamatan Dukun yang meng111akan bahwa dia mengetahui kalw ada a1ur
b. R.eSJMm para awak angkutan (pcngcmudi) tc;rhadap kebijakan peugaturan rule dan
to nan Rerdao:sirlmn ha.~il loldioner sepeni terlilult pada Tabcl 4.22. respon para awak angkuta11 (pengemudi] terhadap kebijakan pengaturan rute dan
tonose masih
rcndah, dengan kala. lain mcrcka kurang atau ti
Srumbung kondl$lnya "'sak parah
yang dikhawatirkan
dapat
111euyebahkan kerusakan onderdil truk. Bahkan pengemudl yang diwawMcaral mengatakan bahwa dia memllih membayar reuibusi Rp. U.000.. kan:na mclcwiiti jalur lain yang lebih baili: darl pada mclcwat! jalur Prebutan mcsk.ipun tlibeba.\kan dari pajak. Disamping illf, jalur ~rsehut jug.a jaraknya dianfW11! terlalu jauh tcrulwno untuk pengwigk11tandari lokasi IWnballg di Sungal Bclmlg dim sekilBmya karena saat ini k~giataJ1 pcnwnbangan paling bllllyak di lokasi ini untuk wilayah Srumbung. Sebagai gambaran, jarak dari Sungai Bebeng jika metewati jalur Salam sekitar 15 km, atau 18 km jika mclcwati jalur Krakitan. Akan tetapi jika harus melewali jalur Prebotan maka jarak tempehnya mencapai sekitar 25 km dengan kondisi jalan yang rusak. Hal inilah yang menjadi penyebab mengllpll baoyak
pc11gemudi 1ruk yang tidak mclcwati jalur yang ditenrukan oleh Pemda yaitu jalur Prebutan, Sedimgk;m pengemudl di wilayah Kecamatan Dukutt setuju tcl'hadap aturan rute karena kondisi jalannya cuk.up bagus dan dianggap jalur yang paling dekut dengan
lobsi penambtulgan di K.:camatan Dukun, meskipun untuk
peng11Rgk.uto.n do.ri loko.si pcnambanga11 di J(ecamatan Sawangan
jmaknya
bertsmbeh :.ic:kitar 3 km dibandingkan melalui jalur Kctcp-Olabotk yang :;cmula dilalui oleh truk.angk.utan pasir dan batu.
96
MC!lg\.'tlai eeseon tertwda-p kebijal<M muataa (1rmase}, bolik pengemudl di wilayah Kecamatan Srumbung
llLIUpUll
Dukun ~idak setuju, dengan alasan
jika
mcmaruh i atuntn l~'l'SCbut nuW. m;rcllls ..bc1 rui;i. lusn:oa hasil penjualan pasi r I batu tidak sesuai dengan jumlah bahan bakar yang dikeluarkan. Seperti yang dit111uriuln olch Ari fin. pengemudi di "ilayah Kccamatan Srumbung ketika ditanya apakah dill ..,dalt mentaati aturan tersebut: "Terus tcrang belum, ya itu tadi, rugi kalau bawanya cumon tanggung (:sedift.it). Mengenai rutc kalau harus lewal l'rcbUlaJ1 ya jalannya harus diperbaiki d11Ju. ltupun kami juga masih pikir-pikir karcna kalau harus lewat snna jaraknya terialu jauh". Tahel berikut ini memberikan
giunbaran peroandingan pcncbpat:an. pani
pengemudi truk, apabila mencaati aruran tonase dan sebelwn ada 111uran ronase. Tabel 4.26. Perb811dinpn Biaya dan Keunt1111gin Tonme • •
Jmis Truk : Colt Diesel Lokasi l'eriambani:an : Sunp.i Bebeng. Kee. Srumbung Dg. Aruran Tonase
Tanpa Annn Tonase
No.
I Harga pasir
Har.,,. Beli + Bi•v.-2 60.000
2 Biaya l!Olat 3
- Dalarn IJaerah (UO) - Semarang Pungutan-pungut.an : - Balaroda - Elcs Goro - Desa Kemiren - TPRPcmda
••
•
3S.OOO 170.000
35.000 170.000
3.000 5.000
3.000 5.000
10.000 I S.000 50.000 75.000
I0.000
15.000
4 Makan 2x 2 org
50.00-0 75.01)1) S0.000
5 Setoran mobil (truk) 6 Tenaga bonp mual Jurnlah &Ii (DO)
50.000
303.000
650.000
272.040 314.600
Keuntungan
J47.000
4l..S60
Jwnlah Bcli (Scmata.ng) I talgll J ual (Semarang) Kcuntuo .. n
438.000 800.000
407.040
Harga Jual (DD)
Sumbcr
Beli + Biava-2 29.040
362.800
Daa Pri""'· 2001.
Keterangan :
01
I rit{7,5 m3)
387.lOO
-19.84@ {rugi)
*"> I
rit (3,63 m3)
97
Dari hasil analisis eersebut, maJca ditpat disimpulkan bahwa komitmen para awak I pengemudi angkutan bahan gaiWl golon gan C terhadap kebijakan
pengamrau rutc dan trna:;c; masih rcndah. dc.ngan bclx..'Tapio alasan berikut : 1) Mesklpun para pengemudi trUk mengeurbui adanya kebijislisn yang rnengatur
mengenai rute dan pen-hafasan mlllllan {tonase), llkan tetepi mereka tidak mentaari aturan tersebut. 2) Para pengemudi di wilayab Ker""'181an Dukun dan Srurnbq sebagian besar melanggar ketentuan muatan (t~)yang ditentuken, salah satunya dibuklikan dengan banyakllya truk
}'llllg
di tilang pada waktu operasi penertiban pnda
Bulan Januari - Mam 2007 di Kee. Dubin oleh Dinas Perhubungan. Hal ini j uga didekung dengan basil obeervui di Japangan. Mereka beralasan. jika mentaati ketentuan t:ersebut maka abn rugi dibandingkan dengan jnmlah
pengeluanm untuk bohan bakar kendaraan. 3) Sebagian besar truk (100% unnik jenis Colt Diesel) di wilayah Kccamatan Srurnbung tidak melewaii jalur yang dilentulan yailu jalur l'n::bu11111-Salam:iari. dengan atasan kondisi jalannya rusak parah clan jarak tempuhnya lebihjauh.
4.4.2.3.0.Jw1pn Pwblik htdikator dari variahel dukung;m publik yatLg digunakan dalam penelitian ini
adalah ; Tingkat pengetthtlllR dart Ul!J)Oll ma.syarakat terhadap kebijakan rute dan tonase, dan kontrol masyarakat terhadap kegiatan pengangku1a11 bahan tambang yang rneliputi frekuensi tegwan/perinpalt yang dilakuka!t masyarabt terhadap para pengemudi truk, dan tuntutan yang disampaikan ~yarakat
terhadap para
pengernudi truk akiber gaogguan yang ditimbulkan sepertipolusi udara, kebisingan, gctacan den sebaga in ya,
Kuesioner untuk variatrl ini powla da:;wr1ya rnerupakan pe11ilai&11 sikap
masyarakat I publik terlladap Lebijakan pengaruran rute d8ll tooase, sehingga respoodennya disamping komJIODCll masyarakat
itu sendiri, juga dilaltulutn
pen i laian secsra bersi lang dengan menggunakan responden dari pernerintah dan para pengemudi
truk. Hasi1 pengolaban data kuesioner
masyarakat iersebut terlihat pada label 4.27 berikut :
dengan responden
98
Tube] 4.27. Oulrungm Publik tert»dap K<:bijokan Rutt dan Tosase Memmn Masy.uakat/l'ublik. No.
I
lndikator
·11ng1
Ma,yll'llkat Thd Kcbijakarl K U1C dan T<maSe 2 Respon Masy&rak&t Tcrfwlap Kcb!jabn Rute dao Tonase 3 Frck\Jc11SI tcgunn I )lt'ringatan 11\ch masyankat lhd pengemud i yang mebllge.or/ menccmari \ion•,
•
Jumlah JaWl!ban
Re5pooden Berdasar . - .... 4
3
2
I
3
II
~
I
Jml
Rllf8..2
Kalle-
Nil•i
Nilai
gori
20
)6
2,80
T
. -·.
I
··-···---
Jumlah Rcspontl en
--- - ----- ~-
12
7 : 0
I
20
70
3,5(1
T
0
0
18
2!)
22
l.10
R
2
..._. ·- ..
---
t'rekvomsi 1unw111n
oleh masyanlcat thd
pengemudi yang m'll1111epr/menc:emari
0
0
I
19
Jumlah
IS
18
g
39
linuk,
20
21
I.OS
R
-
2,11
Sllmb«r P•f1¥,ulultun tiulo pr111t11r, ZIMll
K.el~NJnJ,;<111: T (Tinggi), R (Rmdab)
Menuru1 para responden dari unsur mas}'8111kat r.ersebu1, tingltat ~UUI dan re~pun reereka temadap lccbijabn rule dan tonase sudah tinggi, td:api tingkat atau fl'Ckucn$i tcgun111 I peringinan dan tuntulDn yang mereka sampaikan ltepada par~ pc11g.:111ulli lruk wigkutm pasir cian batu
1Tlll$ih
rendah, !kgitu pula penilaian
yang diberikan oleh responden dari W'5W' pemerlntah. sepern tcrlihat pada Tabel
4 .28 berikut:
Tabel 428. Dulwngan Publik tcrha&p Kebijakan Rule dan Tonase
Menurut P~lllh 'No.
Jumlah Jumlah Jawaban Responden R~ Berdasar P . . I
hulikator
_L. ____ . I
4
I Tingkat Pcngcrahuan
J
2
Jml
Nilai
I
I
Masy.uakal Thd
~
Kebijabn Rule dan
Teoase 2 Respon M..sywilil Terltadap Kebijal
N
--
3
R
7
l
10
9
0
I
0
0
2
18
3 I Frckucnsi
' tegur.anlperingatan oleh rrutiy11nlkat thd pengemudiyang mel~ I mencemari lino". 4 l'rclrucnsi tunllDn oleh
..
I T '
- 20
52
2.60
20
-61 -·
),40
T
20
22
I 10
R
I
I
masyaraka1 thd
pcngcmudi yang
mclana1111r/mencemari lin>lk.
0
0
0
20
Jwnlah
13
17
9
41
Sumbtlr : Pengokihan Dalo Primer. 2007.
20
20
Raia·
2
1.00
R
t.16
Dengan cara yang sams, dipcroldl J)Ctlilaitn duk.ungan publlk tcrltadap kebjjakan rule dan tonase oleh para pengemudi lruk seperti pada. Tabel 4.29. Perbfln(liog11n
pcailaian oleh tiga kelompok re~
:;epetti pada Tabcl 4.30, terlihat bahwa
sebagian besar rnenilai du~u11ga11 pu.blil l
rendah.
100
Tabel 4.29. Oukw1gan PubUk tlerltadap Kebijakan Rutedan 1<mase Menurut Peqgentudi Truk No.
Jumlab Jawaban Responden
lndilator
8erdasar penn. , '"""'' 2. I 3
Jumlah Responden
Jml
i<ara-2·
:.lilai
Nilai
-i
. -·4
1 Tinglall Pengcalluan Masy. Thd Kebijawt · Rule & Tonase 2 Resp<>n Masyaralcat Terhadap Kebijakan : Rull: dan Tonase 3 i frekuensi 1eguran1pemgawi ] <>leh ml).'l)'llr.lk :u tnd
'
0
2
5
13
20
29
1,45
R
2
12
2
•
20
S2
260
T
I
I pe11gemudi yaJlg mclanp-1
!
0
0
,.
19
0
0
3
17
Jumlah 2 14 11 S•mtx:r : Pe.ngoiahan Dala Pr/111er. 1()()7.
53
.mer>oomAri ti•'°" 4 Frek:uensi tun!Ulan oleh masyarak.<11 lhd I
,
-
20
21
l.05
R
20
2J
I.IS
I{
peoaemudl yan11
metansgarlmeru::emari lin~k.
'
1.56
Dari Tabel 4.30 di bawah ini t.:rlihat, baltwo keliga kelomook responden seeagian besar memberikan penilaian yang rcndah temedap variabel dukungan publik: Tabel 4.3(). t.>ukurig;ui Plablik tertudap Kebijatan RUie dan 7iina.e Mcnl.lllJI M~yarakat. Pc111ai1Dhdan J>e11gcmudi Truk
-
No.
indika{Or
Tingkat Pcngetlllluan Masyarakal Terlwlat> KA>biiakan Rute dan TOftase 2 Reoipon Masyaniklu Terfladap KebijU.an
Hasil l'enilaian
Pcmerintah Pe02effiudi
M•:m1n1kot
1
J 4
T
Rute dan Tona-se
T
rncl•.....,ar I mencemari lin* Prekuensl 1W111Wu1 olch masyankal tbd pcnganudi yang me langgatlmenccrna
k
r..,Jwtt1Si 1<:gur00 I peringun ok.-b masyarakat thd pcngemudi yang
. Sumber , Pengolahan Daia Pruner, 2007. u
r
R
T
T
R
R
R
R
I
i
,
I
R
:
I 01
Adapun analisis tiortwhp indikator-iodikalot tersebut adalah sebagai herilcut: a. Tingkat pengetahuan masynralrot terl!adap kebijakan pengaturan rute dan tonase Herdasarkan Tabel
4.27. tinglutt
pengetnhuan masyaraknl terhadep
kehijakan pengaturan rute dan tonose ternyata tinggi. Begiru juga penilaian yang diherikan oleh responden dari pcmerintah. Mereka mengetehui cidanya
kebijakan terseout dari beberapa media seperti sosialisasi yang dilakukan oleh l'cmerintah Kabepatcn Magelang (Kantor Pcrtambangan dan Encrsi) di desadesa sekltar lolasi penambangan yang meoghadirkan tolrnh masyarakat, aparat
desa dan para pelok.u penambangan tennasulc awak aogku~
aaw di li:>rum
rapat mengenai kegiatan penambangan di DPRD terutama untuk LSM dan tokoh masyarakal. Seperti yang dikemulcakan oleh M. Sofyan, Ketua Komiqi r. DPRD Kabuparen Magolang ketike ditonya mengenai
pengetahll3JI drul
kepabamannyatertwlap kcbijakan terscbut: ''Tahu dan juga piham, mcsklpun Dewan tidak diberi U:mbwlwmya olch RupKll. K11mi t.uhu setelah nda pengadlWI darl para polaku ponambeng tenna.~uk awak MgkulAIUl)la". Kul'llllgnya kooldlnasi dan lomunllasi anlala lc:m~
eksekutif dan
lcgislatif tel'$Cbut dapat roenimbulkan kuningnya dukungan lembaga legislatlf terhadap kebijakan yang dikelwuicB11 nleh leu1baga eksekutif dalam haJ ini Dupetl. b. Respon masyarakat terbadap kebijakan pcngaturan cute dan tonase Respon masyarakat terltadap kebijakan ini juga tinggi. 8al1kw1 se1noo
infonnan dari masya.rUal yang diwawancarni menpmkiln
setuju dengiut
beberapa alasan seperti untuk menoegah kerusakanjalan yang lebih parah, dan kcgiaron pengonglcutan bah8l1 tambang mensgansgu keoyunll08IJ nl8Syarakat brena menimbulka.npolusi debu dan kebisingan. c. Kvntrol masyarakal teihaWip kcgiallllt pengangkulwl b"""'1 1aml1a.ng, yong meliputi frek11oosi legullll'I dan tuntutan yapg dilakukan terhadap pelaku l.egiatan pengangkutan bahan tumbang (alcibat gangguan yang ditimbulkan scperti bising, debu, getaran dan kerusakan linskungan) Tabet 427. menunjukkan bahwa kontrol masyarakat terho.ck>p lu>giatan pengangkutan bahan tambang di wilayah Merapi masih rendah. Mmurul
102
informan dari masyandc8t Desa Kemiren Kee. Srumbmg, nuis)•at11kat di desa tcrsebut belum pemah melakulran peringatan terbadap para awak angkutan
bahan tambaag meskipu11 scbcnamya 11111Syarakat merasa terganggu : "Belum pemah, kan:ua jalan Llisini :1odah dia$pal rehingga debunya tidak begitu mengganggu karena tidak banyak. K.alau kenyamana11 sebenamya tcrganggu tcrutama malam hari tetapi masyarakat 1idak bcrani mcncgur atau memperingatkan". Pllmyamannya ter..iebut diperlruat oleh Romo Kinljito, seorang tolcoh agama dan juga sebagai Ketua LSM GMCA (Gerakan Ma
Kecemetan Dukun yang mmgalakan
bahwa masyarakat belum pemah
melakululn teguran atau peringatan meskipun sebenamya masyarakat merasa «:rga11ggu kenyamanallllya
denga.n awn)a l.egillWI P<-'118a11g'k.11lan bahan
tambang dan juga menimbultan kerusakan pada jalan. Akan tctapi mcnurut _-.g
infonnan dari masyaral.at Desa Swnber Kee.
Dukun, warga pemah melakulc.an teguran dan sekaligus tuntutan lce(llld.a salah seonmg pt:ngemudi trulc pasir, tetapi bukan karma menimbulkan polusi atau
kenyamanan melainkan karcna ttuk tersebut melindas sebuah pmlon saluran air bersih sehingg.i rusal. Awak auk dituntut unwk memperbaiki IQ,"J11sakan praloo tmt,bul.
Berdassikan basil anallisis tersebot malca dapat clisimpulbn bahwa dukungan publik terha
masih kurang. terbukti dengan belum pemah dilakukannya teguran alau peringatan dim twllutan kepada para pengemudi truk yang menimbulkan gangguan kcnyamanan karena kebisingan, getar.an dan polusi debu serta 11.erusakan jalan. Tunbltan han)"ll dilakukan ketika ada11ya fasilitas air yang rusak. karena cerlindas trulc. bulcan brena faktor-faktor di
Illas.
Adapun hasil analisis temadap lmplementas! Kebijakan Penambangan
Baha11
Galien C.rolongan C di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang adalah seperti tercamum dalam Gamhar 4.13 dan 4.14.
•
•
•
.
•
•
•
'
'' • ':
1-
•
•
•
.. ~
.><-
c
..
•~--' ~Ji
i c
e
g-
14·--
•
~
•
•
•
•
.' '• •.' ..• '
•
':'
: ~ :'l!
'"" fi L
i"'§·~ ~
..
~~
""
t
105
4.6. Pcrucaaaa• Penl!Clolaan kegiata• "-•'-•pa cU Merapi DalaJn perencenean pengelolaan kegil!Wl pcn.ambangan bahan golion golongun C di wilayah Mcrapi ini, digpnakan tujuh !any.ah pt."Tc:ncllllalln,)'111'1~ meliputi :
I . Perumusan Masalah D.tri basil mialisis penelitian ini, seperli pada Gambar 4.13 dan 4.14, bebenipa permasalahan
yang dapat d irumusbn dari implemenlasi kebijalwi pertambangan bahan
galian golongan C di Merapi adalah : a.
Pcnnasalllhan pada Kebijakan Penaiaan :
I)
Komitm.:n pemerintah untuk mengimplcmcnwibn lu:bijakan belum optimal, yang tertndikasi dari bcberapa hal: a). K.urangnya koordina~i antar anggota Tim Penataan dan Penindabn Pelanggaran b). Kurangnya persooil petugas di
lapangan dan tidak adanya spesifikasi tugss,
k111e11a di :samping bcrtugas rnen~wasi kcgiatan penambang11n, mereke juga rnempunyai tusas
rutiD. di instansinya masing-masing.
c). Akibat dari kcdua hal terscbut, malca kcgialan pellgllwasan terhlllhp lcgialllll pcnambangan
menjadi
kurang optimal,
pada gilirannya upa.ya penegllkan
hukumnyajusa lemah, 2) Komitmen para penambeng uncuk
mcotaati kebijakan masih rendah, 1er\ihat dari
beberapa indib$i sebagai berikut : a). Para penamb&ng manual masib banyak yang mtlaltubn lobsi-lokasi
yang dilanmg,
luirena mereka menggantungkan
penambangan di hidupnya
dari
kegialan menambang., Di sampins iw, mereka juga mcrasa tidak. merusak liegkungan. b). Pera pcnambeng manual juga tidak ada yang mclalcukav
pena1.11aan lahan
pasca
penambangan. Mcrea mengaku tidak mempunyai l>iaya melaksanakan kcgialan tersebut karena menlbuluhkan c).
biaya yaog banyak.
Par.i penambeng modem bdum ~ubn pcnalaan lahan puca penambangan, :.cp<.ni rd.lumoxi da.n reboisasi. Hal ini disebabkan merelca telah membayar iuran reklarnasi
sebingga mer'IS3 tidak mempunyai kcwajiban mc:J..t.uk.1111 IRll
terscbut. Di sarnping itu, selama ini bagi )'2D.g tidal melallsanakan kewajiban tersebot tidak pernah tetkeoa sanksi.
106
d], Pata pcnambang modem juga tidalc mentaati aturan teknis pemwbangan seperti
menambang dengan kedalaman di luar ketentuan. Mereka lebih ~ngul3Jllakan return of
inve>ltne"', memperoleh
keuntvngan
Ylll18 sebesar-besemya
merupakan tujuan mcreka. 3) Dukungan clari masyarskat dan publik masih rendah. karena: a). Kurangn)'a koordinasi dan knmunikasi yang dilalculcan oleh pemerintah
(eksekutif) dengen lcmbaga lcgislatif
schingga lemboga kgislatif ku111J1g
mendukung kebijalom 1c1scbu1. b). Masyarakat kurang mendapat informasi mengenai isi kebjjalaln sehinAJ!.a tinAkat pengetllh11iinny11 juga rendah. c). s~bagian masyamkat terlibat dalam kegiatan pefllllllbaog"" meskipun hanya scbagai kuli (helper), seperti cot.er (perapi muatan pasir) dan lenaga bongkar muat. d). A.kibatnya, kontrol atau pengawasan yang dllalmkan oleh masyarabt t.emadap keglatan penambangan lrurang.
b. Permaialahan pada Kebijakan Pengaturan Rlltc dan Tonsse I) Komibncn p.1merlntah bclem optimal, k.an.'Jlll:
a. Tlngkat pemahaman ape.rat tertiadap kebijabn maslh rendah h.
Kurangnya person]! dan spesifikasi tu~
c. Kebijak.annya tidak diikt1li dengan per.yiaplln fa~ilita.~pendukungnya yaitu jalan yang layak (untuk
Nie
wilayah Srumbung) dan jembalan timbang
(wituk rute wilayah l>ukun). d
Pengawasan, Mlara lain terhadap para pengemudi truk angkutau bahan tambang melebihi betas tonase yang ditenrukan meniadi kurang dan upaya penegakan hukum juga lcmllh.
2) K.omitmenpengemudi mgkutan bahan galliul goJongan C masih rendah, le.arena:
a. rara J)(ngcmudi trek, lcrulllma di wilayah Srumbvng tidok melewati jalur atau rule yang ditcnrukan oleh pemcrintah karena kondisi jalan tersebat ru:
tonasc yang ditenlukan, ksrena apabila menwti
107
atwan
rersel>ut moka tidak scbsnding dengen jumlah bahan babr yang
harus dilceluarkan. 3) Duku11Ran publik masih rendah, karena ; Masyarakal lidak memnunyai keberaoian
untuk melakukan teguran atau
peringatan lerhadap pengemudi truk yang menyebahkan kcrusabn jalan, polusi udara dan mcngganggu lrenymlBlllln dan kesehatan masyarakat. Hal ini di>Cbabkan selitlgian masyarakat merasa diunlungkan deilgan adanya lcegiatan pengangkutan bahan galian golongan C, sepeni menjadi tenaga coker (perapi muatan), tenaga bongkar muat. alau menambah kcsempatan llerusaha seoern jasa cuci truk dan warung rnalQln, sehingga masyarskat menjadi tidal kompak. 2. Penetapan T11j11an : Tujuan yang ditciapkan adalah tcrwujudnya implementasi kcbija.kan pertambongan
bahan g111ian golongan C di wilayah Mempl sehingga tercapai kcglatan pcnambangan )'llllll
berkel.anJutan, 1ermasuk kegiatan penpngkutannya yang tidalr. menimbulkan
kenJ$8l
penambengan di Merapl adalah. a. 'l'anah di lcreng Merapi mcrupaklln lahao yang subur l(arena merupak:m hasil erupsl yang banyak mengsndung unsur hara tanah. Oi samping itu, wilayah ini juga mcrupabn daerah tangkapan air (cactlmrenl area) sehingga mempunyai fWJ8Si dwl.ugi~ yang penting. b. Akibat kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan sspek lingkungan, mab kondisi lillgi:uugan di Merapi saat ini 1elah rusalc. Kerusakan tersebut meliputi sungai, hutan lindung, dam pcngend.ali baajir, dan jalan untuk penganglr.utan bahan tamballg. 1;.
Ada bebcrapa vihak yang berwenang rncngelola Merapi, yaitu Pcnun Pemutani,
Depanemen Kebm:anan, Balal Konservasi Sumber Daya Air (BKSDA), Proyek Mcrapi (Promer), Balai Taman Nasional uunung Merapi (TNGM) dan Pemerintah Kahupaten Magelang. Hal ini akan betpengllnih i.!alam koordina•i pcngelolaan pcnambangan di Menipi.
108
d. Ma.q,Ynnikal di :1ekitar willlyah penambangan kegtatan penambangan.
kuli (helper),
behull dilibadcan secara akcif dalom
Kebanyakan dari mcrckn hanya dilibadcan sebagai buruh I
bl.ikan mcnduduk.i j1tbttlan
yang ilcw berweuaeg
membuat
perenCllllaan. c. Para penambang manunl seat ini masih hanyllk jumlahnya. Mercko. sulil di11tur karene bagi merekn menembang merupakan mata pencaharian utama. sehingga
mt-"Tl:ka onenambang di tempat-rempat
yang ada deposit pasimya, tidak
mempedulikan lokasi tersebut dilarang untuk keginlttn penambangan, f. Gunung Merap\ mempabn gunllllll ya~
sangat akt\f se.hingga berpotensi
mengeluarkan bahaa-bahan pimkla.~lik, lava dan lahar yang dialirkan melalui sungai-sungai yang o.da di lereng Merapi. AdaJlya depooit piiSir disn ham di AUnG&i dt:ngWI jumlah yang melebihi kapa.silM dam pcngendali lahar, a.lean mcmbahayakan jika sewak.tu-se.walttu lcrjo.di banji1 lahar sehingga tidak tertampung di sungai, urrtuk itu perlu diambil secara pr()Jl(ITSional. 4. AltematifKcbijakan Bertolalc. dari hal-hal tcr9ebut di
atas,
male.a altematif-altematif kcbijakan yans
diejuktu1 ..dlWah :1ebnpi bcrikut : a. Uruuk meningkatkan komlnnen pemerintah terttadap kebijakBn pcrtaJ11b1mgim: I) Pemerintah Kabupatcn Magelang perlu meuingkatbn koordinasi antar anggota Tim Penataan dan Penindakan Pelanggaian Penambangan sehingga pengawasan
lcbih efektif. 2) Mcmbcntuk lembaga
khu$Us yang
mcnangooi
pcngclolllBll
1:.egiatan
penambangan di Mcrapi. yang bertugas mengawasi perijiuan den pungutan liar, mengawasi rute dan tonase angkutan, mengawasi reldamasi dan memfasilitasi persengketaan. 3) Pcnyusunan
zonasi
pertambangan,
yang
dicisdangkun untuk pe11am00ngan bcrdawkan
memusr
lolasi-lokasi
kcbel'lUlaan
yang
deposit bohan
tambeng dan pertimbavgan ekologis. 4) Khusus untuk kcbijakan rote dun tonase, pemerintah po:rJu mcnyediak.an sarana prasarana yang mendukung kebijalcan seperti mempe>bai~i jalan k:rutama di jalur Prebutnn wilayoh Srumbung, danj1:mbatan timbang di wilayah Dukun.
109
S) Peninjauan kembali belasan tonase dcng:an melihadcan per.a pengemudi truk, sehingga didapatkan kesepakatan yang tidak maui.oikan dan tidak terlalu mengu11tw1gkan para penganudi lruk, dan keni:sakan jalan dapat diminimalisir. b. Untuk mcningkatkan komitmen para pelaku penamhlmga11 terhadap kebijakJlll pertambangan : I) Meningkatkan sosialisasi kebijaklln dan ke:llldaran untuk menjaga kelestarian lingkungan kepada para pelalru penambangan melalui penyuluban-penyuhihan 2) Penggantion iumn rekhunasi dalarn be11tulc jaminan reklamasi untuk pomambang besar I modem, sehingga mereka mcmp\lllyai rasa langgung jawab untuk
melaksallakan penataan Jahan pasea penambang)lll. Di W.lam Penht No. 23 Tahun 2001 mengatur adan)'a JW'l111 Reklamasi. yaitu sebesar Rp, l.S00.000,· per hell.tar lobsi penambangan, yang dibayar pad.a waktu mengajukan ijin (SIPD). Scdangkan dengan jaminan
reklarnasi, pada waktu penambang
mcngajukan ijin, diminta wing jaminan rcklamasi yang bcsamya dihinang beroasarkan jumlah yang haros dileluarkan
untuk pelilh11mmo reklamasi
sampai lkngan reoo;sasi. Uang tersebut dis.impan di rekening pemcrinlab, dan apabila penambang telah selesai menambang dan mau me.lalc.sanakan kegiatllll n:klamasi Jan reboisasi, maka uang jamirum teesebet dikembalikao. 3) Pemberdayoan ekonomi masyarabt beedasarken potensi lokal, sehinsi,,'ll keterganlungan terlt&lhip sember Jay11 1amba11g mcnjadi berkurang. Mii;alnya pcmbcrian bantuan berupa dana dan icknis pcmbwrtan berbaglli kerajinan dari pasir seperti barako, kemjinan pahat batu. pcmbuatan relief dari limbah batu. Atau pcngemhangan salak poodl>h, pemhuatan berbagai produk dari basil
pertanian hortikultuni, Jan i>ebagainya. 4) Pemberian ijin penambangan haoya di alur ~ungai dan khusus hnnya diberik.111 kepada para pen.an1bwtg IDllllual (penambilng rakyat), dan laraogan mellllwbn kegiatan
penambangan di lahan-lahan perteniaa atau perkebunan, yang
herfungsi sehagai daerah tangkapan air hujao (cuclhment area).
1 J()
atau publik l.erhadap kel>ijakan
c. Untuk meninglcatkan dul.ungmi ~ pertambangan : •
Pclibai.m m..sylll'3kat
sccata
aktif dalam pengelolaan kegiatan peoambangan,
sejak lahap perencanaan sampa.l pemancauao dan evaluasi, karena kegiatan
peoambengan sangat
erat
menimbulkan dampak lingkungan. dan lingkungan
adalab bagi an dari kehi<:mpan masyaraUt. S. Pilihaa Kebijakan Kebijakan-kebijakan yang dipilih berdasarlcan skala priorites adalah sebegai berilut: a,
U ntuk meningkat:kan komimen pemerin1all terhadap kebijakan penambengan: l) Untuk meningkatk.1o pengawasan dan upaya penegakan hukurn, perlu dibentuk
unit khusus yang mengelola kegiatao penambangan di Merapi. 2) Khusus untuk kebijakan rutc dan tooasc, pemcrintah perlu menyediakan sarana prasarana yang mendukung kebijakan sepati memperbaiki jalan terutama di jlllur Prebutan wilayah Srumbung. 3) Penyusunan
dicadangkan
zonasi
pertambaapi,
yang
memuat
!okasi-!olrasi
yang
uotuk penam bangm berdasarkan kebersdaen deposit bahan
tambang clan perti m bangan ekologis.
b. U otuk mcningkalkan kom itmen
pent
pelaku penambangan terbadap kcb ijakan
penarnbangan : 1) Penggantian iuran reklamasi dengai 1 bentuk jaminan reklamasi, sehingga penambang mernpenyai rasa tanggung j awab wnuk rnelaksanskan
peTllltallll
lahan pasca penambangan. Untulc ha! ini maka perlu merevisi perda yang ada, yaitu Perda No. 23 Tahun 2001 tentang Retribusi lzin Usaha Pertambangan di Kahupeten Magelang.
karena di da1anmya mengatur lcntang iul"llll rcklamasi.
2) Pemberdayaan ekooomi m~
beTdasarkan polalsi lubl. sa::hinggll
ketergantungan terbadap sumber daya tambang menjadi beriturang. Misalnya pemberian bantuan berupa dana dan teknis pembuatan berbagai kerajinan dari pasir seperti batako, lceraj inan pahat ba.tu, pembualan relier dari limbah batu. Atau pcngcmbaagan salAk p<JNioh, pembuotoa berbagai produk dari basil penanian burtiku ltura, dan 5ei>againya.
111
c. Untut
mcningkatlcan dukungan
lllllS)'arabt
aiau publik. ICrhadap kcbijllltai1
pertambangan, maka perlu pclibatm masyarakar dan semoo >tukholder secara akuf
dalam pengelotaan kegiat;m pcnwnbangllll, sejak tahap percneanaan samplli pemantauan dan evaluast, karena kegia1a11 penambangan sangal erat menimbulluln dampak linglcungan, diln lingkungan ad.ala.It hagian dari kehidupan masyarakat 6. Kajian Dampak Untuk pengkajian dwnpak, dioml>il kel>ijaknn skala prioritas pertama pada l>utir"c" Ji aias, yaitu pelfbasan masyllJ'akal Jan semua s1ulreluJ/du secara alctif dalam )lllJlgelol•n k.egiatan penambangsn, sejak tahap perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Oipilihnya kel:>ijakan ini, karena ma.~yarakat merupakan penyandang resiko
dari :wlanya kegiiatan penambangan, yaitu ancaman terbadap keberlanjutan hidup baik dalam hentuk gangguan kesehatan dan keamanan maupun sosial dan budaya. Bahkan
masyarakat sel4ll11pal tidak m.mpunyal kendall m.aupun mekanisme untW. mcngunmgi atau mcniadakan l'IJSiko yang mereka hadapi. Oengan kel>ijakan lnl, maka perlu dianalisis dampak yang munglcin tlmool. balk' damrak J1Milif maupun dampak
negadmya. Dampak posltlfnya anwa lain :
a. Perencanaan pengelolaat\ pertambangan ~ aspira.\i masyarakal dao semua stake/wider b. Masyarakat
lokal
tidak
penambangan, bahkan m-ka
merssa
parusipatlf, akan
terpinggirkan
dengan
!iC~\\lli
ad.anya
dcngan lceeiatM
ikut terlibat aktif di dalamnya sehingga lcegiatan
penambangan mempunyai fungsi tran5formui ekonomi dan sosinl bogi masyarakot setempaL
c. Terpeliharanya kelestarian alam, karena semua piltak yaitu masyarakat, pemerintah dan pe!Wllbang mempU11yai kewenangan untuk saling mengewasi. d, Berk.embengnya potensi ekonomi lot.al seperti pertanian tanarnan padi, hortikultura, salal. pondoh, atau tanaman perkcbunan, karcna didukung olch kondisi Jingkungan
yang baik,
e. Masyarakat
dapat
meni11gkal.kan nilai tambah pllda bahan lambang sehingga dapat
men.ingkatk.an pendapatan dan mengwangi laju eksploitasi.
112
f. Untuk kebijalcan rule dan tonase, ~
dap&t menentukan jalur yang tidak
mcngganggu kenyamanan dan kesehatan mereka. Di samping itu, kerusakan jalan dapat
mempunyailtcwenangan 11ntuk mcngawasi.
Adapun dampak negatif yang rmmgkin timbul adalall potensi terjadinya kouOW..
sosial, meskipun keeil. antar anggola m8S)'alllkat yang disebabkan oleh petbed!Wl peran dalam pengelolllan kcgiatan penambanga:n iersebut.
7. Kepumsan Melihar beberapa
dampak positif yang mungkin timbul jauh lebih besar
dibaadingkan dampek negntimya, mab perlunya dilerapkan kebijahn dengan melibatkan 11U1Syaralw dan semua 510Ul»kkr secara akrif dalam pcngelolaan kegiatan Jl<.>nambangm, sejak lllhap pcrencanaan sampai pemantauan dao evt1l1111Si, karena kegiatan penambaogan sangat beq)otensi menimbulkan dampak lingkungan,
BABV KESJMPULAN DAN SARAN
5.1. Ke11impul:an: Berdasarbn hasil penelilian yang telah dilaksanalcan, malloogun C di kawas.m Gunung Mcrapi, diSllbabkan: I} Kura.ngnya koordinasi
81ltar
anggota Tim renataan dan Peniodakan l'el11J1ggW'an
2) K.urangnya po:r.;onll pc1ugas di l!ipWtgllll dim tidal adanyu spcsiffkusi lugn:1, l<arena di sampint;: hertugas mengawasi k.egiatan penambangan, mereta juga memrunyai tugas rurin di instansinya masing-masing. 3) Aklb.at dari kcdua kal tersebut, maka kcgiabln pengaW8.W1 terhadap bgiatan penombangan mcnjadi klll'llng, schingga pada gilirannya upaya pencgak.alt
huk.11mnya juea lemah. c. Pada kebijakan pengaturan rule dao tonase an&Jrutan bahan galian golongan C, disebebkan olch : I) Tingk~I kcpahaman apara[ terhadap kebijakan masih rendah 2) Kurangnya personil ilun spesifikasi tugas 3) Kebijalultmya lidak diilruti diik111i kesiapan filsilitas pcndukung yaitu jalan yang layak (untuk rute wilayah Srwnbung) danjembatan timbwtg (untuk rule wilayah Dtikun), $Chiflg&a pengawnsan r11enjadi kurang dan upayu penegal(an hukum jugulemah. 2. Komitmeo para penembang untuk mentaali k.ebijakan m~~ih rendah, nampak dari flebcnip« indikasi berikul : a. Pada k.ebijalaln pcnlllllan dan peeertiban kegiatan penambangan bahan galian golongan C di kawasan Gunnng Mcrapi: I) Para p<1nambang m<111ual m.uih banyllk yang melakukan penamb
isi kcbijak1111
penataan, karcna benyak di antara mereka yang belum rnemperoleb infom•asi
114
tersebut Di samping itu, ~
juga mensgantungl
menameeng,
2) Para pcnamb.lng mtmual juga tidak ada yang melakukan penalaall!l lahaP pasca
penambangan. Mereka mengakis tidak mernpunyai dana untuk melaksanabm kegiatm ~ut
karena membt!!nhkan biaya yang banyak.
3) Para penambang modem behtm me!akukan penatasn lahan pasca penambangan, seperti n:Jdamayi dan l'evegetad. Bagi merdta, kegiatan tersebut membutuhl:an biaya dan mengurangi keuntungan. Di samping ilU. selama ini bagi yang tidek
melaksanakan kewajiban t=ebut lidak pemah k..-rl;ena snnksi, scningga rid2lk rnembuat rnereka takut untuk melanggar keteotuan. 4) Para penambang modem j uga tidal: lllClllaati aturan teknis penambangan seperti menambsng dengan lcedalamari di luar lcetentuan. Merelca lebih menguramskan return of
inveslmeni, mempet4>1ch kcunlungan yang se~ya
merupakaa luj uan met<:b. b. Pada kebijakan pengaiuren rute clan
tonase
angkutan bahan galian g4>1ongan C,
d lsebsbkao oleh :
I) Para pengemudi tnik. terulama di wilayah Srumbung tidak melewati jalur atau rule yang ditentukan o!eh pemerinl8b karena kondisinya rusak parah dan jarak.
tempuhnya terlalu jauh. 2) Para pengemlldi truk, baik di wila)'llh Srumbung maupun Dukun membawa muatan melebihi batas tooase yang ditentubn. karena apabila meniaati aturan terseber masa tidak !
dengan jumlah hahan tiallr yang harus
dikeluarlcln.
3. Dukungan dari masyllt8kat dan publik terhadap kebijakan pertembengan bahan galion gulonga11 C mllSih rendah, karena :
a. Pada kebijakan penataan dan pcnert!Oan lcegiaum pe!lillllbangan bahan galian g(llongan C di kawasan (Juoung Melapi. disebabkan : I) Kunmgnya koordinasi dan lcomuniWi
dengan lembaga legistatif
sehingga
mereka kunng mendlllrung kebijakm lel5ebut. 2) Masyarakat kurang mendapat informasi mengenai isi kebijakan sehingga tingkat
pengetabuannyajuga reodah. 3) Akibatnya, kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleb masyarakat tcmadap kcgiatui penambengan kuraag.
115
b. Pada kebijakan pengaturan rute clan tonase angkotBn bahan galian golong;m C,
disebabkaJI masyarakat tidak meDIJ)ll0}'3ikeberanian untuk melalukan teguran atau periagatan lerbadap pcngemudi INk yang rnenyebabkan kerusakan jalan, polusi
udara dan rnengganggu kcny•!Da!WI dan kesehatan masyarakat,karena sebagian mllS)llmlkai merasa diunlungkan dengan adanya kegiatan pengllllgkutan bahan galian gol(lngan C. seperti menjadi tenaga er.Ur (perapi mustan), tenaga hongkar
muai, atau menambah t.escmp81ao berusaha sepcrti jasa euci truk dan wanmil makan, sehingga masyarakat menjadi tidal kom pak. 4. Pereneanaan pcngelola;m kcgiaml penmnbllngmi biihan galian golongau C di kawllSllll G 1.1n ung Merapi, menggunakan rujuh langkab
perencanaan sehingga di hasilkan
beberepa pililwi kebijakan sepeni ICrseWt daJmn Sub Bab "Swan'' di b.1wab ini.
S.2.Suae Dari kesimpulan tersebut di atas, perlu dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan basil penelitian ini. yaitu : I. Kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. perlu mengoptimalkan komitmennya,
deogaa cara : a. Membentul< lembaga khusas yang mcaarigani penge!-Olaan kegiatan penambangan di M~i, yang b..-rsifut lintas ~
yaitu berasal dari bcrbagai fungsi atau
disiplin dalam organisasi, 01i:salnya Kepolisian (Polres), S111pol PP, Diruas Lingkungan Hidup, Dinas t'cthubungu.
Kantor l'erlambanl!M. Bagian Hukum,
dan sehagainya. lJntuk efektifitas dan efisieosi ketja,personii yang menjadi anggpts lembaga tersebut dibebask.an dari pekerjaao organik sebehnnnya ~hingga tidak terjadi rangkap jabaun. Lembego iRi benug.ls mengawasi perijinan dan pungutan lier, mengawasi rute den tonase imgkulan, mcngawasi kegiatan rekllS([IMi pasal penambangan,
dan
memfasililasi
apabila
terjadi persengkeesn,
baik antar
penambang maupun dengan masyarabt lokal. I lntuk meningkatkan upa)a pengawasan. hendaknya lembaga tersebut berada tidak jauh dari lokasi penambangan. Dengan demikian apab ib lerjsdi pelanggazan penambaagan maka akan dapat cf-.tangani
scai.n>
cepet. Lokasi terscbut, misalnya
llil<-mpalbo di Dcsa Kemiren atau Desi. Kaliunmg KeL:
116
b. Khusas untuk kebijalam rule clan ~- pemerintah perl11 mcnyediakan sarana
prasatsrul yang mendukung kebijabn seperti memperbaildjalan terutama di jalur Prebulan wilayab Kecamatan Srumbun& sehingga pengemudi truk ix.--ngangkut pasir dan bani man melewari jal ur tersd>ut. Di samping ilu, unLuk men i ogkatUll pengewasao terhadap pelaks1u•M11 mumn
(Lema.re} angkutan, perfq pengadun
jembatan timbang di wilayah l(ecarnabn Oulc11n. Hal ini berdasarkan penimbangan, bahwa
pengukul'>lll m lWlln
dengan dm.cnsi bak
(volume] kurang praktis
dibendingkan menggunakon jembalan timbang. c. Pcninj41wl11 ko:mbali balasaO «mcut: dengan melibatkan para pengcmudi t1·ulc, sehingga d idapatkae
kesepakaian yang tidak merogikan dan tidak terlalu
mengu11tungkan para pengemudi truk, dan kenwkan jalan dapat dim inimalisir. d. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Penataan dan Penindabn Pelangganm Penam bangan sehingg11 pengaw8Sllll lebih efektif. Koord inasi dapat berupa rapat rutin misalnya setiap belaa, atau i-urang dari
satu bulim apabila ada ktjadian iuar bi.a9a, sepem' terjad i penam banga11 liar dengan alat berat di l
c:Mclcdurn (.•oho), dM sd!ag;ainya. Koonfinasi juga dilakub.n pads saal. pcmberian rekomendasi telcnis ijin penambaogan, pengawasan dan peaegakan hukum.
2. Kepada para pelalru peoambar>gan. untuk meningbtkall
komi1me11nya terlladap
kebiiakan, dengan cara : a. Penyusunan ma•ler mup atau peta lndult zonasi pettambangan, derigan balas-batas kawasan yangjel.ls. Peta zona3i penambang:in ini memuat ;int:w lain: -
Zoo.a penambangan wuuk pc:mimbowg man ual
-
Zora pertambangan antuk penamb&ng modem
-
Zona terlarang untuk kegia!an pemmbaogan Lokasi-lokasi tersebut ditartuhn
tarn bang
benlssarkan kebersdaan deposit bahan
dan pertimbangan ekologis, misalnya sc:bagai penahan awan panas, ata1.1
scbagai daerah resapan air. Dengan adanya peta zonasi tersebet maka diharapkan dapat meminimalisir k.crusakan finglwngan ak.ibal kegiallln penam bsngan, dan
menjadi acuan atau pedoman dal.aJn penerbican ijin pcnamhangan (SIJ>D).
ll7
b. Penyusunon atu:ran teknis kegiatan penambangan, yang memuat tata eara
pcnarnbangan di alur sungai
c. Penggantian iuran reklama.si daliun bentuk jaminan reklamasi untuk penarnbaog bessr I modem, sehingga mcrcb mempun;-ai rasa 1a11ggung jawab unlul<.
melalcsanalcan pelUltnan lllhan Jlll3C3 penambangan, Di da!Olll Perda No. 23 Tahun 2001 1neng~tur adJM1ya Juran Reldamasi, yaitu sebcsar Rp. l.S00.000,- per hcktar
lokasi penambangan, yang dibayar P'da waktu mengajukan ijin {SJPD). Sedangkan dengan jaminan reldamasi,pada Wlktu penambmlg me111t1.jukan ijin. diminl.8 uang jaminan reklamasi yang besarnya dillilul1'! berdasarlran jumlah yang hams dilcelwui
untuk rnenyewa alat berat, bia,ya pengadaan hibit tanaman unwk reboisasi, clan biaya ienap kerja. Uang tcrsebut disimpan di rekening pemerintah, clan apabila penambang telah selesai menambang dan
1111111
melaksanak.an kegiatan rel:famasl
dan reooi$&$i, maka uangjaminan ICniebul dikcmbalika.n. d. Pcmb<.'l'
<18)'11
pot.cnsi
lokAI, sehingga
1ambang menjadi berkurang. Mlsalnya
pemberian bant\lan bcrupa dana dan teknis pembuaun ber'oagai kmjinan dari pasir seperti batako, kcrajinan pahat bam, pembualan relief dsri limbah batu. Atau pengembangan salak poodoh, pembuacan berbagai produk. dari hasil pemnian scperti secs b)ro•~ pcngembangan lanama.n hortilwltura, dan scbagainya. e. PemberilUl \jill penambangan hanya di alur sungai dan kbusus hanya dibcrikan kcpada para penambeng m811Wl1 (pet1ambang ralr.yac}, dan larangan melak.ukm
lccgiatan pen.ambangan di ~han-lahan pettanian atau perkebuoan. yang berfungsi sebagai daerah tanghpan air hujao (cacthmelllana)
f. Meningk.atnn sosialisasi kebijakan dali kcsad""'" unlllk menjaga kele:rtarian lingk.ungan kepada para pelaku penambangao melalui pc:nyuluhan-penyuluhan oleh Tim Penataan dan l'enindakao l'e~ Sosialisasi hendakny11 dilalwbn _,..
l'enarnbangan yani: tel.ah ada. le.ngsung di desa-desa sekitar kawasan
penambangan, disampieg menghadirbn para penambang,juga perlu mengundang
tolroh rnasyarakut, toltoh pem uda dan LSM yang ada,
118
3. Kepado masyarakal atau publik, unluk meningklltkan dukungannya lerhadap kebijalcan, denga.1 cara pelibaian masyaraka1 dan semua slah:lwlder
secara aktif dalam
pengelolaan kcgiai:an penambangau, :!Cjak tahap perencanaan sampai pemsetauan dan evaluasi, karena kegiatan perunnbangan sangal berpotensi menimbulkan dampak linglrungan llsik, dan lingkungan adalah bagian dari kehidupao mw.yanika1. Pelibat;m dalam tahap pereooanaan, dengan menghadirkan perwakilan dari masyarabt dan LSM peda waktu pembehasan atau pcrumusan kcbijakan, misalnya pembahesan Perda di forum rapat OPRO. Pelibatan pada tahap pelaksanaan dan panantauan, masyantkal difasilit\lsi n111mbentuk organi=i
(onnas) yang berwenang
mengawasi kegiatan penambang.an. Bahkan dalarn lembaga khusus yang dibentuk unWk mengawasi kegialan penombangan hendaknyn memasukkan unsur dari masyarak.at.
DAFJ'AR PUSTAKA
Arikunto, 2002, Prwedw Pe,../i1iu11: Sua111 Pendelalan Pl"Ukuk, Edisi V, Rinehi Cipta, Jakana.
Anonim, 2000, Agenda 21 Sektotvl : Agenda Pertambangan un111/r fengemhangan Kuahtas Hidup SeC11Tfl 8eTU/m1illlan., Kerjasi1ma Kantor Menterl Negii111 Lingkw>gan Hidup dan CNDP, Jakarta.
,J,..,, P1111goturan
Uzahu Pertamlxmgan Kawasan Gummg Meropi, Koja.~ma antara Dinas Per1llm~ Propinsi Jawa Tengah
Anoolrn, 200(), Pe11Utuun
Anonirn, 2007, Ki!oli.sasi J'endapota11 DaeTal1 KnbllPOlen Mogelan1'. BP.K.KU .K.abupaten Magolang. Anonim, 2006, Knh1'f)t:SOn J.~long
Magelang.
Do/am A.rog.ta, Sadan Pusat St:alistil Kabupateo
lladi, S.P., 2006, Mair.a/oh Moro Kulioh Pereltfanoan Ltngblngan, Magister llmu LingkuDgllll, Undip, Semarang. Keputusan Oirjen Geoto11i dan SOM Nomor 079.K/42.04/DJ0/2003tcntang p,dom<Jn Te/mil Penamlxmgµn Buhan Galion
Galion.
PeratlllllJI Dacrab Kabupalen Magelaag Nomor 23 Tahun 2001 icntaog lzin Us
Subarsono, 2005, Anali.•i.•KeMjakatt!'ldllik; Kornep,Teori don Aplilcasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
120
Sudibyo.. J., 2002, Me'11911 Kegit.Usn PengeloltJ1111 rertumlH.mgan Bahun Golian Golongun C berwawasan li11gAu11ga11 di Kawasan Gultltllg Merapi, Kalntpaun MagelanJ!:, Tesis S2. ITB, Bandung. Surat l(epurusan Bupati Magelang Bupati Magelang Nomor 19 Tllhun 2004 tentang
J'edoman don Tota Caro l'enalaan dan Penertiba» Pertambaligan Bohan Galion Golo11g"" C di Kabupaten Magelang. Surat Kcpenisan Bepati Magclang Nomor 20 Tahun 2004 tcnllJllg Rute dun Tonase An1?k:uJ1m Bart:mg Curah I Bohan Calion Gn/()ngan C di knwatan Mempi
Kabupaltm Magclang.
Surat Keputusan Bupati Magelang Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pembukoan Sehap:ian Alur Sungai Behew,:rmfu/r; Kegialan 1lsaha Perramballgan.
Sutopo dan Sugiyanlo, 2001, Analisis Kebijalarn l'ubliA, Ballan Ajar Uiklatpim "l"iogkdt Ill, LAN-RI, Jakarta.
T;mQkilisan, HNS., 2004, Kehijulwn dun Manqje,,...n li"1;41mgan Hidup, Jalasutra, y <>gyak.ana. 2005. lfnuli:sis Kehijak./iUllaan ; Dari Formulasi Ire lmp/ementasl Kcbijahanaon"N«gara.Bumi Akwa, Jakarta.
Wahab, S.A.,
Wibowo. tL dan Tangkilisan, UNS .• 2004, Kebtjaka» Pub/it Pro Civil S0<:J,,ty. YPAPI,
Yoll)'lllw1a. Winan10, Budi, 2002, &bijula:m P11bliJ. : Teori cla11 Proses, Media ~indo, Yogyakar1a
LAMPIRAN
121
-
!I Q.
E ::)
a:
• .., !I
..
~!I ~
•c
0
•
Cl
121
3
.. • I
0
0 N
~
c
•c
c
c
0
.3
0
~
.,,....c
~
~
•c
E {! c
N
N
DI
.:
• •
c
~
..
tit
0
I I
c z:
• •
0
v
,.
c
D
~
"?
-
0
D 0
0
""""'
~~..__,_
_,.
' .';. t
.s. ......
.-";
...
..
E
....
e,
r-'
j
-,
t
E
ii
N
N
=
~.,,
E c
c
"CJ
\
:;g
IO ..D
c c
.
;
--~·
f
r- , \~
\
:z
.-.l
-~~
1
~
,.
~
.,,- -
"""'""-,~
-~... __.,,.
~J~
~ _. ~ w .....
-e, ~
w
:e z -e ti) ~ ~
/~
w e, ~
g
s..... ~
I
~~-l .i
1
i
l
)
,
.t-
~)
~ \...
r~
' a>
:~
!
i·.._
i l
\...
\
•l
)
'l
)
'•,
\
\ __
\~
t
'·
.'
I '
\
l'~
-.....
\
....
"'•l
\ -,
122
FOTO-FOTOLOKASI PENELITIAN
Kond.isi S. Batang Pasca Penambangan, Tidak dilakukan penataan lahan.
Penambangan Manual di S. Bebeng
( ...-. : Lehar sungai)
Kerusa.kan Hutan Lindung di Merapi Akibat Penambangan Pasir
Para Penambang Manual di Sungai Blongkeng
123
FOTO-FOTO
LOKASI PENELITIAN
Batas Muatan (Tonase) yang Ditentukan oleh
Muatan Truk Melebihi Batas Tonase
Pemda (Tanda Garis Merah)
Jemba1an Timbang di Pos Pengawasan Wilayah Srumbung (Tidak Berfungsi)
Pos Pengawasan Muatan di Wilayah Dukun (Tidak Dilengkapi Jembatan Timbang)
FOTO-FOTO WA WAN CARA PENELITIAN
Wawancara dengan Sekda dan Kepala Kantor Pertamben
Wawancara dengan Personalia CV. Mitra Karya
Wawancara dengan Petugas Perum
Perhutani KPH Kedu Uta.ra
124
Wawancara dengan Petugas Satpol PP
Wawancara dengan Romo Kirdjito, Tokob Agama & Ketua LSM
Wawancara dengan Petugas Pos Pengawasan Muatan
125 iii
f
i
"'... 0
""'c~
',
,)!
\.
0
"'·
~
io I j
i;
G
l:t
j
~
!
J
of\
: : :
•
,..
I
1
I
•
•
----
.
'I
:
i; \ :.. ,,,--- ({) o_,,./ .
: 8
:~
'2.
91t:··. ..
--~~
.!
.
t·:·) ;
.
J ~
-:_·'"ir·
I
126
I I ' J
:
Ii ~
Ji51
•
"'
-"
i
u
"'
...:. ,/ ~
,.....--....
.,,
"' . I! .n • -.:::> ·<'V
"
~
"'
"':/:
~
""'"'
·I~ ;
::)
"~"' ~ ~ ;! 2
:i:
,
'·
.
•
I
'
'
I
"
~ ~ ;.r:
s::l
"'i
......"'
E "'sc<
..
----~1
::; -e
;J r
~ Ir.::>
'~
1
....
I
127
A. Varlahel PeDl!lldu B. Reapoode11 ( Responden Silang C. Lle•ti'- !Uspoodu: •Na11111
K0111lt.w hmerinta11 TW IUUjakaa Pcnatn:a Apuat hmetO.talllI'im P~ Peoamblmg dlln Mtiyanlkat)
• Umur • Jenis Kelamin • l'cndidikan
D. Ptttuyun: I) A~ IUlda plhom teriladap kebijakali P'"'-" k"t9w1»n penamhantpn seperti ~g datam SK Bupllli Magelaog No. t9 Talllln 2004? a. Smgllt pat._m b. P.bam
e. Kurug pUiun d. TulalcpaJ.m
2) 1haaimana pend.pa lllA1a ~
a. Sangat seruju
kt:bijakan
.-•ear tuga1a11 ~
Ii. Setuju e. Kunng $CWju d. T'idak selljju 3) Me1111M and$, apebh ~tab
terwebln 1
sudah pmiah molabkao penepbn luw1m peringatan I ~ tcmadap pelaku J)e\Dgglll'a pa1111111mlgan : a. String sebli ('>I Ox.)
bcrupa
b. Serlng(6-!0x)
e. Jarang(1-5x) d. lidak pemab
apakah ~~db pcnindakan dslam bentuk denda ? a. Sering sekali (>!Ox)
4) Mcriunit andoo,
b.
pemab molalrukmi pcnepJum llu!Q>m ~
Sctillg ( 6-l Ox)
c. J_.g(l-Sx) d. rodak pamti 5)
Metlwut anda, apakah pcw:rintah
...i.h petWlb
peniDct.bn pelanggJUl.ll pad& le¥el penpdilan ? a. Soring sekali (>I Ox)
Sering (6-l()J() e. Janina (1-Sx) b.
d.
Tidak pemah
molakubo
pencgakao hukum bcrupa
128 .KUESIONER
A. Vanabel PenelitMa
B. IU$po.den
c.
(Respoftden Silang ldea1Hm Rapoaden NllDlll
JComitm<e11 hn ~ Pea-be•p• Penataaw hDaJll'-c (Meden du MAii.ai) Pemeri.lltah dlll Masya
Tlocl Kebijaba
Umur
leniR Kell.lJlin
Pendidikm PeJcerj11111 Utmna PekajftlD Samping11n D. Pertaoyu11 : I. Apabh anda tllhu tcrfudlp l:cbijabn pen•"• kegiaUnpenazDhinpn '? a. Satigat tahu b. Tehu c. Ko.rang tahv d. TidU. tahu 2. Bll&ft]mau pendaptl andA M.ad.ep bbijaku pallllUD kegialall peomnbangan? a. Sanp13elllju h.
Setuju
c. Kunng seruju d. Tid&k-Ju 3. Apa yang anda. / penllllbaoa lakubo. tetelali -Wg ? a. MelU.ukan pen&n&llWI 11n11nan peqbija.i i-da bSas .iian ymg sudab dinlakan dcupa lallllh. b. Meoutup beku galiaa pemmllanpn clenpn /JlOlflaJ: clan lllDah lapiMa alas. c. Menutup bekas galian pernvnhims-a denpn hlanlak saja d. Tidak menutup belw galian penamblope 4. Apak&b ancle I ponamblng sudah n-1 lhum-.!< tidak menambang di lokai yang di lanmg unwk ditamhllog'? a. Selalu meOUMi '1. Sering (6-IOlr.) c. Kadang-bdAng(l-5x) d. Belum pemah
129 Km:81()N'ER
A. Variabel Pat'litiu B. Rtapondo (Re$f)Ollden Silaog C. ldutilaa ~ea
•
Nama
•
Umur
• • •
lenis K.elamiD Patdidibn l'elcerjaan
D&>ka•rn "hbllk -rhadap K.ebljaba .Peaatun Tolroh llW)vakat, tnkoh •Ql'lllA, Lcgislalif, masyan1ca1 umum, tokoh pemucla, dim LSM Ptmerintah dan Pelill11 Pei>11mblsngan)
D. Pertaaya.., , I) Apalcah anda lahu temadap kebijabil rerw1tMn lcegiltan peoamlMtngao /SK Bupari
MaseJans No.. I 9 Tahun 2004?
a. Sanglll cattu b. Tahu c. K1111Dg 1411., d. Tilbl( tabu 2) S.,•im1171a pmdapat anda tetbadap lebijalcan ~
lcepbln f)ellCllbimpl
unebut? •· Sangat llCllUju b. Sccuju e. Klllllll8 utuju
d. Tidal! seruju 3) MeolllUI anda. apakah selmna ioi ~ petGab melalrukao tegwulperiolJlllal! terhadap para penambang )'8118 merusak. lingku.ogan? a. Sering sebli (> l Ox) b. Sering (6-JOx) c. 18J'llllg (1-5x) c1. ridak pnnah 4) Me!Mllt 8llda, apakab selama ini masyarabl pcnlllh melallubo pan peoambang yaog merusak lingkungan? a. Sering sokali (>!Ox) h. Sering (6-101<) c. J1111111g (1-Sx) d. Tidal< pemab.
tuntulaD.
lerhldap
130 KllESIONER
E. V ariabel Penetltiaa F. Retpoadta (Respooden Silang G. Ideatlm Reapon4e•
:
:Komitmn Pemerintd Thll Kebij.Ua l'npta11111 Rate duToAparat PemerlDIHII'I• PenafMn Pengemudi dm Masyantbt)
:
• Nama • Uiuw• Jenis IU!lamin
• Pendidikan H. Pena.,...:
I. Apabb anda paham ierfladap k.d>ijab.n pengllQna rule dan tooase baUn plian goL C ? a. Sangat paham h. Paham e, Kunng paham d. Tidalc paham 2. B•g,imana pendapazanda 1edladap.k.ebijabll pmga111r111 rwe daa tonase tersebut ? a. Sangat setuju
b. Setuju c. K.uraog seruju d. Tidalset
l. Menunrtanda. apakah pemerintah swlah pml8h D!elalubn penegabn ll1lkum berupa peringallm I tegurao te.rbadap para pengemudl am aagkutan paslr dm b8lll )'8Jlg melanggar? a, Sering sekali (>I Ox) b. Serillg(6-1Cbt) c. Jan1ng (l-Sx) d. Tidak pemah 4. Meounrt anda, llf)Qkah pemerintah sudab pemah melakukan penogabn h•um benJpe penindabn dalaln bentuk denda tedladap para penpmudi lruk 1111gkuqn pasir daD b.ttu yang melanggar? .. Sering sekafi (>!Oit) b. Sering (6-!0x) c, 111111111! (1-Sx)
d. Tidakpemah
S. Menwut anda, apakah pemerintah swlab pemah melakukao penepbn hukum berupa penindaba pelanggann pada level penphlan tem.dap pani pengemudi tnd: anglnnan pmir daD lllllu yang melaoggat? a. Scriog sekali (>IOx) b, Sering (6-IOx) c. Jarang (l-Sx) d. Tidak penmh
131 .KVESIONER
A. Variabd Pcoclitiaa
KoatltmeoPua Pdaka Pff!!elwqa• Dd Kebijabn Rated•aToDUe
B. Rnpon•e11 (Responden Silallg
c.
Peagem111li Pemerinlah dan Masylnkat)
lcMtltM .Rapoadetl Nama Umur Jenit .Ketamin Pcndidilwt
D. 'Pe.-uia,IUlll : I. Apakah anda tahu tedladap kebljaka.n ~Me
a.
clan tonas« bahan plian gol C?
Saogaf lahu
b. Tahu
c. K.urang lllhu d.
Tidak tahu
2. Bat;aiiPan.a poadapdanda terlwlap kobijabn po.ogslanln ruto elm t.oaasc rersebur? •·
Sangat setuju
b. Sduju e,
K.111811g setuju
d. Tidak seruju
1. Dalam proses pengarigkutan malerial pasir dllll llalu.. apabh anda I ~lldah melewaai jalur~
plll1l
peiigc.nudi
>"'"% tett.h ~?
a.
Selalu melewati
b.
Seri.os ( 6- lOx)
e.
Kadang-kadaog ( 1-5.x)
d. Belumpmnh 4. Apabh aoda I para ~udi a.
Selalu mentaaai
b. Sering (6-IOx) C. Kadang.kadang (l·Sx.)
d. Belwnpemah
S1ldah me.otaati jmnlah bera1 yaogdiijiolum ?
132 Kllf:SlONER
A. Variabd PudlllaD
lhlkunpa hbJlk terlladap KeJJijakau Rate cbm Touse Tokob masyarakat. IDkob apm• ~lati( m&¥yaraiud 1111111111, tokoh pemuda, dan LSM
(lleq)(llldeo Si.bmg C. ldeatitlll RespollClm
Pemerinlah dan Peogaaudi)
•Nama • UmW" • lenis Kelamin • P~didibn • l'eketjaan
D. Penaayua : l . Apakah uda lallu tedladap kd>ijakao peogatunm rute dan tocwe behan galian gol.C?
a. Sangal 181lu
b, Tahu e, Kunuig lahu
d. Tidaktahu
2. Bagaimana pend'lp1• anda tema.i.p .kd>ijabn pecigataru ~ tersebut?
dan -
a. Sanpt sdu.ju b. Setuju c. Kurang sctuju d. T.idaksetuju &Ilda, apikah selama iDi 1118Syarakat pemah rnelakukaa tegunn/painga!an ~ J)lll'll peaganudi truk aogb1an pasil' clan haiu (akibat s-igguan yang ditimbulbo sepeni bislng.debu, ge1anm dan kerusabnjalan) ? a. Sering sd
J. Menwut
c. Jarang(1-Sx) d. Tidak pema.b 4. Menurul anda. apa!cah selama ini ~ peniah 11Wlablkan tunlUlaD terbadap pant pengemudi tlllk anputan pull- clan balu (akibu gugguan yang
133
PEOOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE) A. Untuk huw11i Pemeri.JltU f Tilll P-tun l. Pendapat terbadap kondisi lingkungan Merapi 511111 illi ? 2. Pemdapat mengenai kebijabn penatun kegiatan penambBngan 7
o Sctuj u I tidak sctuju ? o
Alasan setuju ! tidak setuju ?
3. Apabh lrebijalcan tersebut sudah disosiatisasilcan ke masyarakat dan para pelaku
penambangan ? 4. Bagaimana implcmentasi kebij abo tersebut di ltpimgan ? Apekah para pelak.u penlllJ.\bengait sudah
melakukan :
o
Mcnutup galian bekas penll!llbaogan ?
o
MelAllrukan JK"nanam•n Jrembeli pada plian bekas penmnbilnpn yq
~!ah
diratabn dengan tanah o
Mcmbawa lllUlllBD sesua.i jum.lah yq
diijinbn (khusus Dioas Perhubunpn !
Pemgas Jembatan Timbang) o Melewati rute Yllli telah ditmtukan (kbusus Dinas Perhubungan)
S. Jib melanggar, langkah apa yang abo I sudah ditcmpuh ? 6. Apakah perlu dilakukan pengawas111 dan peneea)(an hubun ?
o Jika perlu I tidal: perlu, apa el•Sl!nnya ? 7. ApWl.h pemah dilak:ukan : c Peusawuan ? o
TeS\U'llll / peringatsn ?
o Sank.si berupa tlenJa ? o Sanksi bcrupll turdUtan ke pengiidilm (pcrdlla I pidana) ? o Sudah be1apa bli ba1 tersebut dilakubo ?
8. Siapa yq
melakuhn pellt!llwasan dan pencgabn hukum let3cbul ? Bagaimana
pclaku pawmbsngan 't 9. Keodala apa saja yaog dibatlapi daWn melabamlran kebijabn tasebut selame ini ? langgllPllD para
Bagaiman• m.engatasinya ? I 0. Bap.ilnana usulan Bapak un1uk lr.ebijakan peoataan kegiatan penambangan di Merapi ?
134
B. Votuk Para Pdalu l'eumbaqau
1. Pendapat terhadap koodisi linskungan Mer.api saat ini ? 2. Apakah tahu ada kebijakon penataan kegiatan penambaogan.? 3. Jika tahu, dari lllllll8 mengetahui infotmasi tersebut ? 4. Apakah Saudara tahu mengenai isi lrebijabn tersebut ? 5. PeJKlapat Sandora mengenai kebijakan po:oataan kegiatan penambllllpD ? o Setuju I tidak setuju? o
Alasan setaju I tidak setuju?
6. Apak.ah Saudun> i;udah melaksanakllD kegiallln penambangan sesuai ketentuan yang ada dalam lcebijakon tersebut. yaitu: a. Menutup galiaa bekas peJllllllbangan b. Mdakukan
pel]IUlamao
kembali pada galian bekas peruunbangan yang telah
dira.takan denpn tanah c. Membawa muawi sesmijwnlah yang dlijlok.an (khusus aWlllc anglwtan) d. Melewad nne yang telah ditentu.kan
7. Apa alasan Saudara mentaatiltldak lllllll1Uti kehijakan tersebut ? 8. Jika mclqgar kl1eoflrno-kctenwan tenebut, aank3i apa yang akan dilerima? 9. Apak.ab Saudara pcmah mendapat regunm danlanau sanksl ? I 0. Bagaimana sibp aparat di lapeDgan ?
t I. Bagaimana usu1an Mera pi?
Saudara untuk kebijabn penataao kegilltan penambangan di
135
1. Pendapet temadap lcondisi
linakungan Merapi saat ini ?
2. Apakahtahu ada kebijabn penataan lregiatan penambangan? 3. Jiko tahu, dari mana mengetahui infonnasi tersebut? 4. Apakah BapaklSaudar.a tahu mengenai isi kebijakan tersebut?
5. Pendapat Bapak/Saudara meugenai kebijalcan penataaQ kegiatan penambangan ? o Setuju I tidak setuju ? o
Afasan setaju I tidak setaju?
6. Apabb kebijalcantmiebut sudah disosialisasibn ke masyanikat? 7. Menurut sepengetahuan Ba.pak/Saudara, apqkah para pelaku penambangao sudab melllksanabn hal-hal sebagai berikut :
a. Menutup galiau bebs penambangan? b, Melakukan f)ellll1l8lllll kembali pad. galian beW penambangan
yang telah
diratakan dengan tanab
e, Membawa muatan sesuai jumlah yang diijinkan d. MeleWlllirutb yang telah ditentukan 8. Apabb b:gialan peuambangao dan ~
ballao tambang tersebut selama ioi
menuanggu keuyamanan dao kesehatatt masyarakat? 9. Apakah perlu dilakubn pengawasan dan penegakan bmun? o J1ka perlu I tidal perlu. llflll a!asannya ? IO. Apakah masyaiabt pemah me!abibn:
o Tegumu I peringatan?
o Sanksi berupa denda? o Sanksi berupa tulltulan Ire pengadilan (perdala I pidana)? o Sudah bmtpa kali bal tersebutdilakubn? 11. Bagaimana tanggap•"l para pelaku pe.uambwlgim ? 12. Bagaimana usulan Bapak/Saudara tmtuk .kebijabn penataan bgiatan penambengan di Merapi?