ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK DI SUMATERA UTARA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK DI SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh: VINELIA AUGUSTINA MARPAUNG 047018022 / EP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Vinelia Augustina Marpaung : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Di Sumatera Utara, 2008. USU e-Repository©2008

Tanggal Lulus : 28 Juni 2007 Judul Penelitian : Analisis

Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi

Tunggakan Pajak di Sumatera Utara Nama

: Vinelia Augustina Marpaung

Nomor Pokok

: 047018022

Program Studi

: Magister Ekonomi Pembangunan (MEP)

Menyetujui Komisi Pembimbing:

Prof.Dr. Djamaluddin Ahmad Ketua

Kasyful Mahalli, SE, M.Si. Anggota

Ketua Program Studi

Dr. Murni Daulay, S.E, M.Si.

Direktur,

Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc.


Tanggal Lulus : 28 Juni 2007

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK DI SUMATERA UTARA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh : VINELIA AUGUSTINA MARPAUNG 047018022 / EP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


TELAH DIUJI PADA HARI/TANGGAL

: KAMIS / 28 JUNI 2007

PANITIA PENGUJI TESIS : KETUA

: Prof.Dr. Djamaluddin Ahmad

ANGGOTA : 1. Kasyful Mahalli, SE, M.Si. 2. Dr. Murni Daulay, M.Si. 3. Drs. Iskandar Syarief, M. A. 4. Drs. Rujiman, M. A.


ANALYSIS FACTORS OF INFLUENCE TAX ARREARS IN NORTH SUMATERA VINELIA AUGUSTINA MARPAUNG 047018022

ABSTRACT Tax represent one of the source of domestic income, obtained of taxpayer. State income not yet as expected because still level of tax arrears. This research has a purpose to know growth of tax arrears in North Sumatera and to analyze the influence of economics growth of North Sumatera, numer of taxprayer, inflation and economic condition to tax arrears in North Sumatera. The analysis uses Ordinary Least Square (OLS) method. For this analysis aim, use a secondary database in time series form, 1984 – 2005, that is data of tax arrears, number of taxprayer, economics growth of North Sumatera, and inflation in North Sumatera. The data obtained form Regional Office DJP Sumbagut I, and Central Bureau of Statistics of Nort Sumatera Utara, and other sources that is research result and journals. Based on the estimating result, this research found that economics growth of North Sumatera, number of taxprayer, inflation rate, and economic condition simultaneously had significantly influence to the tax arrears in North Sumatera with a determination coefficient value (R2), in the amount of 97,39 percents. It means that the economics growth of North Sumatera, number of taxprayer, inflation rate and economic condition can explain the tax arrears variation in North Sumatera equal to 97,39 percents. Partially, this analysis result showed that economics growth of North Sumatera had a significantly negative influence to tax arrears in North Sumatera; number of taxprayer, inflation and economic crisis had a significantly positif influence to tax arrears in North Sumatera. Hence to lessen tax arrears in North Sumatera, governmental require to strive to improve economics growth, with stabilization and repair of makroekonomic variables. Referring to taxpayer, to Directorate Generaling of Tax suggested to lay to really potential taxpayer. Besides by improving execution of counselling to taxpayer to increase awareness of taxpayer of its obligation, and conduct the regulation of taxation properly. Key words: tax arrears, economic growth, inflation rate, taxprayer.


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK DI SUMATERA UTARA VINELIA AUGUSTINA MARPAUNG 047018022

ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri, yang diperoleh dari wajib pajak. Penerimaan negara dari pajak belum sebagaimana diharapkan karena masih besarnya tunggakan pajak.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak di Sumatera Utara dan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1984 – 2005, yaitu data tunggakan pajak, jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi di Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari Kanwil DJP Sumbagut I, BPS, dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekomoni Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9739 berarti bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi perekonomian (dummy) mampu menjelaskan variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 97,39 %. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap penunggakan pajak, kemudian jumlah wajib pajak, inflasi dan krisis ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi penunggakan pajak, pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan dan stabilisasi terhadap variabel-variabel makroekonomi. Sehubungan dengan wajib pajak, kepada Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk membebankan pajak kepada wajib pajak yang benar-benar potensial. Selain itu dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, sekaligus melakukan peraturan perpajakan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: tunggakan pajak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, wajib pajak.


KATA PENGANTAR Pertama-tama penulis memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak di Sumatera Utara”. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen Magister Ekonomi Pembangunan khususnya Bapak Dosen Pembimbing dan Bapak Dosen Penguji dengan kesabarannya telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahan. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk moril, bimbingan maupun arahan, sehingga sesuai dengan syarat dan tatacara yang telah ditentukan. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang tulus kepada : 1. Ibu Prof.Dr.Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Dr. Murni Daulay, S.E.,M.Si., Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Djamaluddin Ahmad sebagai Ketua Pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama masa perkuliahan dan pengerjaan tesis ini 4. Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si sebagai Anggota Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan tesis ini. 5. Ibu Dr. Murni Daulay, S.E.,M.Si., Bapak Drs. Rujiman, MA., Drs. Iskandar Syarief, M. A. sebagai Pembanding yang telah banyak memberikan saransaran perbaikan dalam penyusunan tesis ini. 6. Bapak, Ibu Dosen Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.


7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 8. Kepada orang-orang tercinta penulis, ibunda penulis Rumina Siagian, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat, saran dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 9. Khusus kepada suamiku tercinta, Justom Malau yang telah memberikan kasih sayangnya, dukungan dan pengertian selama penulis melakukan perkuliahan serta anakku tersayang Darrell Stefanus Malau yang selalu membuatku semangat dan bahagia serta tenang menyelesaikan tesis ini. 10. Dalam kurun waktu tiga semester selama menjalani masa perkuliahan, telah terjadi interaksi yang baik antara penulis dengan rekan-rekan kuliah terutama angkatan VII, maka untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih kepada mereka semua, khususnya rekan Inggrita Gusti Sari Nasution, Novita L. Sitompul yang tetap saling menguatkan dan mengingatkan dalam perjuangan menyelesaiakan tesis ini. 11. Rekan-rekan sekerja di Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I ang selalu memberikan semangat dan pengertian dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan penulis selama ini. Semoga Allah Bapa Yang Maha Pengasih memberikan berkat-Nya kepada kita. Aminn........ Medan, 30 Juni 2007 Penulis,

Vinelia Augustina Marpaung


DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Nama

: Vinelia Augustina Marpaung

2. Agama

: Kristen

3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 25 Agustus 1975 4. Pekerjaan

: PNS pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

5. Nama Suami

: Justom F. Malau, SE

6. Anak

: Darrell Stefanus Malau

7. Nama Ayah

: H. Wilson Marpaung (alm)

Ibu

: Rumina Siagian

8. Nama Ayah Mertua : Jamin Malau (alm) Ibu Mertua

: Taruli Donata Siringo-ringo

9. Pendidikan : a. SD HKBP Sidorame I

: Lulus Tahun 1987

b. SMP Negeri 12 Medan

: Lulus Tahun 1990

c. SMA Negeri 7 Medan

: Lulus Tahun 1993

d. Prodip III Perbendaharaan Negara

: Lulus Tahun 1996

e. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia : Lulus Tahun 2002 Jurusan Akuntansi f. Sekolah Pascasarjana USU

: Lulus Tahun 2007

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan


DAFTAR ISI

ABSTRACT .................................................................................................. iii ABSTRAKSI ................................................................................................. iv KATA PENGANTAR ..................................................................................

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................. ix DAFTAR TABEL......................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. xiii DAFTAR SINGKATAN .............................................................................. xiv BAB I. PENDAHULUAN..................................................................... 1.1. Latar Belakang ................................................................... 1.2. Perumusan Masalah............................................................ 1.3. Tujuan Penelitian................................................................ 1.4. Manfaat Penelitian..............................................................

1 1 5 5 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 2.1. Kerangka Teoritik .............................................................. 2.1.1. Pengertian Pajak ..................................................... 2.1.2. Fungsi Pajak ........................................................... 2.1.3. Struktur Pajak yang Baik ....................................... 2.1.4. Pemungutan Pajak ................................................... 2.1.5. Wajib Pajak............................................................. 2.1.6. Penagihan Pajak ( Tax Efforts) .............................. 2.1.7. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi .............. 2.2. Kerangka Konsepsi ............................................................ 2.3. Penelitian Sebelumnya ....................................................... 2.4. Hipotesis.............................................................................

7 7 7 9 11 12 17 20 25 29 33 36

BAB III. METODE PENELITIAN ........................................................ 3.1. Ruang Lingkup Penelitian.................................................. 3.2. Jenis dan Sumber Data ....................................................... 3.3. Model Analisis ...................................................................

38 38 38 38


3.4. Uji Kesesuaian.................................................................... 3.5. Definisi Operasional Variabel ........................................... 3.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .....................................

40 40 41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara............................. 4.2. Inflasi.................................................................................. 4.3. Jumlah Wajib Pajak di Sumatera Utara.............................. 4.4. Perkembangan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara ......... 4.5. Analisis Estimasi ................................................................ 4.5.1. Uji Asumsi Klasik .................................................. 4.5.2. Uji Kesesuaian (Goodness of Fit)...........................

44 44 46 47 49 50 51 53

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................ 5.1. Kesimpulan......................................................................... 5.2. Saran...................................................................................

61 61 62

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ LAMPIRAN ...............................................................................................

64 66


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Judul

Halaman

Tunggakan Pajak di Kanwil DJP Sumbagut I, 2003 – 2005 ............................ 3

4 1.2. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara, 2002 – 2004 ................................................................ 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara , Tahun 1984 – 2005......................... 45 4.2. Tingkat Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1984 – 2005 ................................ 46 48 4.3. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Sumatera Utara Tahun 1984 – 2005 ................................................................................................ 4.4. Perkembangan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara Tahun 1984 – 2005 ................................................................................................ 50 4.5. Ringkasan Hasil Analisis Model Estimasi ........................................................ 51 4.6. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas ................................................................ 52 4.7. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test............


52

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Judul

Halaman

2.1. Kerangka Pemikiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi 31 Tunggakan Pajak di Sumatera Utara ................................................................


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Judul

Halaman

1. Data Analisis ................................................................................................ 65 2. Hasil Analisis Estimasi ..................................................................................... 65 3. Uji Asumsi Klasik ............................................................................................. 66


DAFTAR SINGKATAN

APBN BBM BI BPHTB BPS DBH DJP GNP KHL OLS NPWP PBB PDB PDRB PE PPh PPN PPnBM PTKP RAPBN SKPKB SKPKBT SPT STP TDL UU UUD

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bahan Bakar Minyak Bank Indonesia Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pusat Statistik Dana Bagi Hasil Direktorat Jenderal Pajak Gross National Product Kondisi Layak Hidup Ordinary Least Square Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Produk Domestik Bruto Produk Domestik Regional Bruto Pertumbuhan Ekonomi Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Penghasilan Tidak Kena Pajak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat Pemberitahuan Surat Tagihan Pajak Tarif Dasar Listrik Undang-undang Undang-undang Dasar


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan dana yang besar. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri, ditunjukkan dengan terus meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak. Untuk Tahun 2006, penerimaan pajak sesuai APBN 2006 sebesar Rp. 362,8 triliun, tahun 2005 sebesar Rp. 297,79 triliun atau sebesar 61,64 % dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2005. Rencana penerimaan 1


2

tahun 2005 meningkat sebesar 28,05 % dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 232,55 triliun. Salah satu sumber penerimaan pajak adalah dengan berhasilnya penagihan pajak terhadap tunggakan pajak Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan pajak dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui Juru Sitanya. Utang pajak timbul karena adanya taatbestan, yaitu suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan menimbulkan utang pajak. Utang pajak adalah utang pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penagihan pajak diawali dengan surat teguran yang diterbitkan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP/SKPKB/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka segera diterbitkan Surat Paksa. Berdasarkan data yang ada, kondisi tuggakan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara (Kanwil DJP Sumbagut) I untuk tahun 2003 – 2005 adalah sebagai berikut:


3

Tabel 1.1. Tunggakan Pajak di Kanwil DJP Sumbagut I, 2003 – 2005 Tahun

Tunggakan Pajak (Juta Rp.)

2003

607.314,45

2004

642.527,13

2005 646.129,56 Sumber : Kanwil DJP Sumbagut I, 2006.

Data pada Tabel 1.1. di atas menunjukan bahwa pada tiga tahun terakhir telah terjadi kecenderungan naiknya tunggakan pajak di Kanwil DJP Sumbagut I. Dan diketahui bahwa utang pajak timbul bukan karena adanya perikatan yang saling menguntungkan, akan tetapi oleh karena suatu keadaan yang terpaksa, maka penagihan pajak mengalami banyak kesulitan. Kesulitan dalam penagihan pajak tersebut mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak. Tunggakan pajak juga berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pertambahan jumlah wajib pajak juga

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak sehingga tunggakan akan semakin berkurang. Sedangkan peningkatan inflasi diduga cenderung akan menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak, karena inflasi yang tinggi akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat, yang berarti juga mengurangi kemampuan ekonomisnya.


4

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara, 2002 – 2004 Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2002

4,07

10,17

572,55

2003

4,48

3,75

607,31

7,40

642,53

2004 5,58 Sumber: BPS Sumatera Utara, 2004.

Inflasi (%)

Tunggakan Pajak (Milyar Rp.)

Apabila dihubungkan data pada Tabel 1.1. dan data pada Tabel 1.2. dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara semakin baik yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pada tahun 2003 dan 2004 dibarengi dengan kenaikkan tunggakan pajak pada tahun 2003 dan 2004. Begitu juga apabila dilihat dari kondisi inflasi pada tahun 2003 dan 2004 yang lebih rendah dari tahun 2002, jumlah tunggakan pajak juga pada tahun 2003 dan 2004 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan inflasi yang lebih rendah seharusnya dapat menurunkan tunggakan pajak, karena terjadinya perbaikan kondisi makro ekonomi.

Namun demikian, di Sumatera Utara perbaikan

ekonomi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah tunggakan pajak. Terjadinya kenaikan tunggakan pajak tersebut kemungkinan disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak pribadi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan dan bendaharawan. Oleh karena perbandingan data di atas, dan melihat besarnya peranan pajak terhadap pembiayaan pembangunan dan adanya kecenderungan


5

peningkatan tunggakan pajak, perlu dilakukan suatu penelitian terhadap faktorfaktor yang mempengaruhi peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara.

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekomoni daerah Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian Dengan penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang antara lain adalah : 1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak di Sumatera Utara.


6

2. Sebagai bahan masukan bagi Kanwil DJP Sumbagut I dalam meningkatkan penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak. 3. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritik 2.1.1. Pengertian Pajak Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu ”ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Devano dan Rahayu, 2006: 21) Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi, maupun hukum mancanegara, untuk menjadi bahan perbandingan sebagaimana dikutip Devano dan Rahayu (2006: 21-23), antara lain sebagai berikut : 1. Seligman (1925), dalam Essay on Taxation, menyatakan bahwa, “Tax is compulsory contribution from person, to the government to defray the expenses, the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred. Banyak yang keberatan atas "without reference" karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi "benefit" diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. 7


8

2. Beaulieu (1906), dalam Traite de la Science des Finances tahun 1906, menyatakan bahwa, "L' impot et la contribution, soft directe soft dissimulee, que la Puissance publique exige des habitants ou des biers pur subvenir aux depenses du gouvernment." Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah. 3. Bastable dalam (Nurmantu: 2005) dalam bukunya Public Finance menyatakan bahwa, "Tax is a compulsory contribution of the wealth of a person or body for the service of the public powers". 4. Adams dalam buku The Science of Finance merumuskan pajak sebagai ”a contribution from the citizen to the public powers" (Nurmantu: 2005). 5. Andriani dalam Brotodihardjo (2003) merumuskan pajak sebagai iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 6. Soemitro (1991) dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.


9

Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak tersebut adalah: ·

A compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang

dikenakan

kewajiban

perpajakan.

Jika

tidak

melaksanakan

kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah. ·

Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban Perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.

·

By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

·

Received by the government, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.

·

For public purposes, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.2. Fungsi Pajak Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian fungsi pajak terdiri dari :


10

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pahak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari pajak. b. Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. c. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur


11

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien. d. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai berbagai

kepentingan

umum,

termasuk

juga

untuk

membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 2.1.3. Struktur pajak yang baik Sistem perpajakan di berbagai negara telah berkembang sebagai reaksi dari perubahan-perubahan ekonomi, politik, dan sosial. Sistem tersebut belum disusun dengan suatu rancangan utama untuk memenuhi persyaratan yang optimal untuk suatu struktur pajak yang baik. Menurut Musgrave & Musgrave (1993: 230), beberapa persyaratan struktur pajak yang baik adalah: 1. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat. 2. Distribusi beban pajak harus adil, setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai dengan kemampuannya. 3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung. 4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.


12

5. Struktur pajak harus memudahkan pengguna kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. 6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak. 7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. Syarat-syarat di atas dan persyaratan lainnya dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai kualitas struktur pajak. Berbagai tujuan itu tidak selalu sejalan,

sehingga

seringkali

harus

dilakukan

trade-off.

Jadi

untuk

mempermudah struktur pajak yang adil, diperlukan administrasi yang cukup rumit, dan hal ini akan mengganggu sifat kenetralan. Rancangan kebijakan pajak yang efisien akan berbenturan dengan masalah keadilan, dan seterusnya. 2.1.4. Pemungutan pajak Membebankan pajak pada masyarakat tidaklah mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang terkenal yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Kemakmuran Bangsa-Bangsa) yang ditulis tahun 1776 memberikan pedoman bagi peraturan perpajakan, di mana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


13

a. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya: 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak 2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak 3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menentukan: ”Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: ·

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

·

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

·

Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,


14

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. d. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh: ·

Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

·

Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%


15 ·

Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi) Menurut Markus (2005) dalam (Devano dan Rahayu, 2006: 49-50), ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: 1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.


16

Ada dua penggolongan jenis pajak, yaitu pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak dipikul seseorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh UU Pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas, yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badannya. Rahmat Soemitro sebagaimana dikutip Devano dan Rahayu (2006) mengemukakan berdasarkan pada tata usaha negara (administrasi), pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat, ketetapan (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu. Contohnya, pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (tax burden) dapat dilimpahkan (tax shifting) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Tax incidence dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas kohir dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang menyertainya. Contoh, pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Beberapa konsep teknis tentang perpajakan adalah : 1. Kapasitas pajak (taxable capacity), yaitu jumlah pajak yang dapat dikumpulkan (dipungut) berdasarkan nilai kolektif dan aset dari subjek pajak di dalam masyarakat.


17

2. Basis pajak (tax base) adalah dasar penetapan pajak kepada wajib pajak, seperti berdasarkan pekerjaan, berdasarkan jumlah upah, dan lain-lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 3. Tarif pajak (tax rate) adalah besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan objek pajak sesuai ketentuan perundangundangan. Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu : 1. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. 2. Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. 3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. 4. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. 2.1.5. Wajib Pajak Wajib pajak adalah sekumpulan orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Pasal 1 butir 1 UU KUP). Yang wajib mempunyai NPWP


18

adalah wajib pajak. Jadi wajib pajak menurut Soemitro dalam (Devano dan Rahayu, 2006: 144) adalah orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlah setahun melampui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak. Wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi : wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak pemungut/pemotong (bendaharawan). Adanya kewajiban pajak subjektif dalam Pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, yaitu dimulai pada saat : b. orang pribadi tersebut dilahirkan c. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia d. badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia e. warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang berhak f. subjek pajak luar negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan g. bentuk usaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.


19

Wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self assesment system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Dengan administrasi perpajakan yang baik, maka akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan tidak hanya tergantung pada masalah teknis di atas saja, akan tetapi tergantung pada


20

kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja. Di samping itu, potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior. Pada umumnya wajib pajak cenderung meloloskan diri dari setiap pajak, karena sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu. Sedikit saja wajib pajak yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Karena banyaknya wajib pajak yang mencoba meloloskan diri dari setiap pajak, maka banyak wajib pajak tidak melaporkan dan menyetor pajak yang telah diambil dari pihak yang telah dipotong atau dipungut pajaknya, sehingga timbullah tunggakan pajak atas keterlambatan penyetoran tersebut. 2.1.6. Penagihan Pajak (Tax Efforts) Utang pajak timbul karena ketentuan undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat


21

Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu tatbestand karena

oleh

undang-undang

timbulnya

utang

pajak

dihubungkan dengan adan ya suatu tatbestand yang terdiri dari keadaankeadaan tertentu dan/atau juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu. (Devano dan Rahayu, 2006: 106) Soemitro dalam (Devano dan Rahayu, 2006: 174) memberi pengertian penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Penjualan barang yang telah disita biasanya dilakukan

melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain (Rusdji, 2004). Penanggung pajak tidak harus sama dengan wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak, baik orang pribadi atau badan, yang telah menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan atau memenuhi

kewajiban

perpajakan,

termasuk

pemungutan

pajak

atau


22

pemotongan pajak tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung pajak menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, bila: jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2000, apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut: a. Surat Teguran Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran. b. Surat Paksa Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh


23

Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. 3. Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi,

Jurusita Pajak dapat

melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang

pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan

pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan

secara

lelang

melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Dengan catatan barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.


24

5. Daluwarsa Penagihan a. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. b. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila : 1) diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; 2) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung; diterbitkan SKPKB atau SKPKBT. Tindakan penagihan pajak tersebut adalah rangka mencapai target penerimaan negara dari pajak. Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari tahun 2005. Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas. Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp.402,1 triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari: ·

Pajak Penghasilan (PPh) Rp.198,22 triliun

·

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp.126,76 triliun

·

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp.15,67 triliun

·

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5,06 triliun


25

penerimaan pajak lainnya Rp.2,76 triliun.

·

Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea masuk Rp.17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp.398,1 miliar. Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai 1.040 triliun. 2.1.7. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: (1)

Teori-teori klasik, mencakup teori pertumbuhan Adam Smith, David Richard, dan Arthur Lewis. Perbedaan teori Lewis dengan teori-teori Klasik Smith dan Ricardo terletak pada penekanan oleh Lewis pada aspek dualisme perekonomian, yaitu adanya sektor moderen dan sektor tradisional, yang masing-masing memiliki ciri-ciri ekonomi khusus.

(2)

Teori-teori modern, yang mencakup empat sub golongan, yaitu: a. Teori pertumbuhan yang tumbuh dari teori makro Keynes (Keynesian). Termasuk dalam hal ini teori pertumbuhan HarrodDomar, Kaldor.


26

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik, diawali terutama oleh teori Robert Solow dan Trevor Swan. c. Teori pertumbuhan optimum Teori ini bertujuan mencari jalur pertumbuhan yang paling baik (optimum) bagi suatu perekonomian. Termasuk dalam hal ini teori Dalil Emas dan Teori Jalan Raya. d. Teori pertumbuhan dengan uang Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan Neo Klasik, tetapi dengan tambahan adanya uang di dalam perekonomian sebagai alat penyimpan kekayaan. Teori pokoknya berawal dari karya James Tobin. Dalam hal ini diambil satu teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori jangka panjang. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi (I) dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut Harrod-Domar, pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, I menambah stok kapital, misalnya pabrik-pabrik, dan jalan-jalan. Jadi I = DK, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Hal ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat.


27

Harrord-Domar mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat

(K)

meningkatkan

pula

kemampuan

masyarakat

untuk

menghasilkan output (QP). QP adalah output yang potensial bisa dihasilkan dengan stok kapital yang ada.

Hubungan antara K dan QP digambarkan

sebagai: QP = hK ............................................................................................(2.1) dimana h, menunjukkan berapa unit output yang bisa dihasilkan dari setiap unit kapital. Koefisien ini diberi nama out-put capital ratio, dan kebalikannya, yaitu 1/h adalah capital-output ratio. Hubungan antara K dan QP adalah proporsional, apabila misalnya K naik dua kali lipat maka QP juga naik dua kali lipat. Jadi apabila dalam satu tahun ada investasi sebesar I, maka stok kapital pada akhir tahun tersebut akan bertambah sebesar DK = I. Selanjutnya penambahan kapasitas ini akan meningkatkan output potensial sebesar: DQP = h DK = hI hK .........................................................................(2.2) Semakin besar I, semakin besar tambahan output potensial. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDB, merupakan total nilai pasar dari barang jadi dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu tahun tertentu. PDB merupakan jumlah nilai konsumsi, investasi bruto, pembelanjaan pemerintah atas barang dan jasa, dan ekspor netto yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu tahun tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2004).


28

Dampak utama kebijakan fiskal terhadap output kapasitas mungkin bekerja melalui tabungan dan pembentukan modal. Karena tenaga kerja akan lebih produktif jika penggunaannya digabungkan dengan stok modal yang lebih besar, maka pembentukan modal akan semakin meningkatkan produktivitas. Semakin besar bagian penghasilan yang ditabung dan diinvestasikan, maka semakin besar pula tingkat penghasilan yang akan datang. Jadi dengan mempengaruhi besarnya bagian ini, kebijakan fiskal akan memberikan dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat penghasilan perkapita yang akan datang. Dampak kebijakan pajak terhadap sektor swasta adalah pembagian penggunaan sumberdaya antara konsumsi dengan pembentukan modal, karenanya mempengaruhi pertumbuhan output kapasitas, dan akan mempengaruhi efek kebijakan fiskal atas tingkat permintaan agregat. Tingkat pertumbuhan ekonomi merefleksikan kinerja ekonomi dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik, yang menunjukkan berbagai tingkat kesulitan. Tingkat inflasi adalah perubahan persentase pada tingkat harga. Penyimpangan harga relatif menghasilkan dua akibat inflasi, yaitu: (1) redistribusi pendapatan dan kekayaan di antara kelompok yang berbeda, dan (2) penyimpangan pada harga relatif dan output barang yang berbeda, atau kadang-kadang pada output dan ketenagakerjaan untuk perekonomian secara keseluruhan (Samuelson dan Nordhaus, 2004).


29

Laju inflasi per tahun dihitung berdasarkan persentase perubahan indeks harga konsumen (IHK) dari tahun ke tahun. Dalam hubungannya dengan pajak, jika harga naik, maka nilai riel dari pengecualian (exemptions) dan pengurangan standar akan turun. Akibatnya tingkat penghasilan riel akan turun. Selain itu, jika harga naik, nilai riel dari batas kelompok akan turun, sehingga tingkat tarif kelompok yang dapat dikenakan terhadap tingkat penghasilan tertentu akan naik. Karena kedua alasan ini, kewajiban pajak penghasilan naik lebih cepat dibandingkan harga, artinya kewajiban pajak naik dalam arti riel. Jika harga naik, maka pemulihan yang didasarkan pada biaya mula-mula tidak akan menghasilkan penghematan pajak dalam jumlah yang memadai untuk mempertahankan keutuhan modal riel. Akibatnya, pendapatan kena pajak akan dinyatakan terlalu besar, yang mengakibatkan kenaikan secara implisit dalam tarif pajak efektif jika dikaitkan dengan pendapatan riel. Kenaikan ini menyebabkan meningkatnya penyusutan atau penunggakan pajak, dan merupakan salah satu bagian dari masalah inflasi (Musgrave dan Musgrave, 1993: 386,413). 2.2. Kerangka Konsepsi Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah tabungan nasional, termasuk pajak. Menurut Ana (2003), persoalan dari beberapa negara, termasuk Pilipina, adalah bahkan pada saat pertumbuhan, pungutan pajak berada di bawah prestasi. Dimana ketika terjadi pemulihan atau pertumbuhan ekonomi, pungutan pajak sebagai proporsi GNP tetap suram.

Hal ini


30

menantang teori konvensional bahwa hasil pungutan pajak meningkat pada saat pertumbuhan. Pertumbuhan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu dari penerimaan pajak. Variabel lain yang penting termasuk efisiensi administrasi pajak, luasnya dan tingkat usaha menghindari pajak, kepercayaan pada pemerintahan, dan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Sedangkan di Korea Selatan, dalam hal perekonomian dengan tingkat pertumbuhan tinggi di mana tabungan nasional bersama-sama dengan pungutan pajak secara relatif adalah tinggi. Beberapa target pencapaian ekonomi Indonesia sesuai RAPBN 2001 sukar dipenuhi, seperti target defisit anggaran, rasio penerimaan pajak terhadap PDB, dan daya ekpansi yang akan diharapkan dari budget tersebut. Hal ini karena target inflasi dan nilai tukar lebih sukar dipenuhi dan kemungkinan meleset sangat besar. Tentu penyebabnya adalah berbagai gejolak baik politik dan ekonomi yang selalu berimbas secara langsung kepada nilai tukar Rupiah yang melemah, dan pada akhirnya akan merembes dalam bentuk imported inflation yang sangat meresahkan (Indrawaty, 2001). Maka kemudian dapat digambarkan kerangka konsepsi pada Gambar 2.1. Mengingat sumber-sumber pendapatan daerah bertumpu pada PKB/ BBNKB yang merupakan pajak kebendaan (zaakelijk belasting) maka pertumbuhannya

dipengaruhi

oleh

tren

konsumsi

masyarakat

dan

perencanaannya didasarkan pada asumsi indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan inflasi, PDRB, tarif dan pertumbuhan penduduk serta


31

pertimbangan realisasi pertumbuhan selama 5 tahun terakhir dan rencana kinerja pendapatan daerah (www.jatim.go.id).

Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Wajib Pajak

Pajak

Tunggakan Pajak

Inflasi

Krisis Ekonomi

Penerimaan Negara

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Faktor-faktor Tunggakan Pajak di Sumatera Utara

yang

Mempengaruhi

Data realisasi penerimaan pajak hingga November 2006 mencapai 65% dari target APBN-P. Hal itu merupakan sinyal terus melemahnya sektor riil. Akhirnya, kondisi itu akan menurunkan output (pasar) investasi, produksi, konsumsi, dan tabungan sebagai objek pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan output ekonomi, langkah strategis yang harus diambil adalah memperbaiki iklim usaha dengan meningkatkan daya saing bangsa dibandingkan negara lain. Beberapa kalangan beranggapan penetapan upah minimum di Indonesia tidak fleksibel. Akibatnya nilai penetapan upah buruh terhadap output ekonomi di Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan negara lainnya (tidak kompetitif). Perlu disadari upah minimum berpatokan pada kondisi hidup


32

layak (KHL). Penetapan upah minimum di banyak provinsi sebenarnya belum mencapai angka KHL. Daya serap pasar pun terus melemah, karena tekanan harga membuat daya beli upah semakin turun. Terus menurunnya impor barang konsumsi merupakan sinyal terjadinya pelemahan daya serap pasar. Memperhatikan strategi meningkatkan tax ratio dari sisi permintaan (pull demand factor), keinginan untuk menekan upah minimum di bawah KHL akan dihindari. Sebab, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja dunia usaha yang sulit mencari pembeli. Solusi dilematis tersebut di banyak negara ditempuh dengan jalan revitalisasi sistem jaminan sosial sebagai trade off dikeluarkannya beban transaksi sosial dari tanggung jawab korporasi. Penyisihan pajak untuk transaksi hedging (asuransi pengangguran), pada akhirnya akan melindungi stabilitas penerimaan pajak pemerintah, karena terhindarnya risiko sosial. Tak terelakkan, peningkatan tax ratio dalam APBN harus menjadi target utama, karena hanya dengan itulah beragam persoalan dilematis dapat dipecahkan. Dari sisi penawaran ( push suply factor), strategi peningkatan tax ratio tidak dapat dilepaskan dari masuknya investasi. Alhasil, daya kerja dapat meningkat sebagai komponen pembentuk daya beli pasar. Dari sisi ini, sayangnya strategi pemerintah terjebak kondisi memancing investasi asing, tanpa kail investasi lokal (Rizky, 2006). Menurut Purnama (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak dan menambah lapangan kerja. Pertumbuhan industri di sektor riil akan meningkatkan penerimaan


33

pemerintah dari pajak (PPN dan PPh) serta memberikan lapangan kerja dan perolehan/ penghematan devisa. Menurut Djohanputro (2006), terdapat hubungan antara inflasi dengan beban pajak riil. Semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi beban pajak secara riil. Inflasi menyebabkan nilai riil menurun, namun pemotongan pajak tetap berdasarkan persentase, sehingga dengan peningkatan inflasi, beban pajak riil justru meningkat. Meningkatnya beban pajak riil sedangkan nilai riil uang semakin menurun cenderung akan meningkatkan tunggakan pajak.

2.3. Penelitian Sebelumnya Arni (1999), melakukan studi analisa dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan internal ekonomi makro Indonesia. disimpulkan

bahwa,

kebijakan

peningkatan

Dari hasil analisa

pengeluaran

pemerintah

memberikan dampak positif yang cukup berarti terhadap pertumbuhan PDB, dan penyerapan tenaga kerja, walaupun terjadi peningkatan inflasi yang relatif kecil. Kebijakan peningkatan pajak pendapatan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan PDB tetapi menurunkan penyerapan tenaga kerja, sementara tingkat inflasi masih dalam batas normal. Kebijakan penambahan uang beredar memberikan dampak yang sangat buruk terhadap ekonomi makro Indonesia. Berdasarkan hasil analisa ada beberapa hal yang dapat

direkomendasikan,

yaitu:

kebijakan

meningkatkan

pengeluaran

pemerintah dan pajak pendapatan sangat berarti dalam perbaikan ekonomi Indonesia.


34

Studi Aschauer (2000), menggunakan data 46 negara pendapatan rendah dan menengah dengan periode waktu 1970-1990. Selain menganalisis aspek penerimaan, studi tersebut sekaligus juga menganalisis aspek besaran investasi pemerintah serta efisiensinya. Berkaitan dengan aspek penerimaan, Aschauer menggunakan utang luar negeri sebagai proksi dari total utang pemerintah. Dalam hal ini, beban pajak sehubungan dengan pengakumulasian modal publik dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif tersebut misalnya melalui pajak yang secara berlebihan dibebankan kepada sektor swasta sehingga pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Dari estimasinya, Aschauer menemukan bahwa peningkatan investasi pemerintah yang dibiayai dengan utang luar negeri membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pembiayaan dengan utang luar negeri telah mengurangi manfaat positif dari investasi sektor publik. Studi yang dilakukan Barus (2003) mengenai pengaruh pemeriksaan pajak

terhadap

kepatuhan

wajib

pajak

dalam

penyampaian

Surat

Pemberitahuan Tahunan (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang), diperoleh hasil bahwa: terdapat kaitan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. atau dengan kata lain adanya pemeriksaan yang dilakukan merubah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.


35

Nasution (2003) melakukan studi analisis potensi dan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sumber-sumber penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada masa yang akan datang. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengitensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan. Dari studi ini pula maka secara nasional untuk meningkatkan penerimaan PPh, prioritas utama yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan jumlah wajib pajak dan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat pendapatan dapat meningkat, sedangkan penambahan daya dukung pemungut pajak seperti penambahan KPP diperlukan sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan pajak di wilayah yang bersangkutan. Peningkatan pendapatan perkapita akan memperluas basis pajak, yaitu obyek dan subyek


36

pajak langsung dan tak langsung. Peningkatan basis pajak langsung terjadi disebabkan pajak langsung baru dikenakan bila melewati tingkat pendapatan tertentu atau penghasilan tidak kena pajak. Peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pertumbuhan sektor riil selama proses pembangunan ekonomi diikuti oleh pertumbuhan sektor moneter. Bersamaan dengan proses industrialisasi dan peningkatan di sektor moneter disamping mencerminkan peningkatan surplus obyek pajak, juga mendukung kemudahan dalam pengumpulan pajak. Hasil studi yang dilakukan Brata (2004) tentang komposisi penerimaan sektor publik dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, diketahui bahwa dua komponen pendapatan penting yang berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Sumbangan dan Bantuan. Salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah adalah pajak. Salah satu hasil studi yang dilakukan Afdal (2005) tentang analisis kemampuan fiskal daerah dan kebijakan dalam menghadapi sumber pendapatan daerah tanpa DBH minyak bumi di kabupaten Kampar, adalah bahwa sumber pajak dan retribusi daerah bersifat elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) setelah pemberlakuan UU 22 dan 25 tahun 1999 cukup besar yaitu 2,36.

2.4. Hipotesis 1. Pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara berpengaruh negatif terhadap peningkatan tunggakan pajak, ceteris paribus.


37

2. Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan tunggakan pajak, ceteris paribus. 3. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap peningkatan tunggakan pajak, ceteris paribus. 4. Krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap peningkatan tunggakan pajak, ceteris paribus.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian

ini

merupakan

kajian

tentang

faktor-faktor

yang

mempengaruhi penunggakan pajak di Sumatera Utara selama kurun waktu 1984 – 2005. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak yang dianalisis adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi perekonomian sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

3.2. Jenis dan Sumber Data Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu Kanwil DJP Sumbagut I, BPS, BI, dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan analisis dalam penelitian ini adalah tunggakan pajak, jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dan inflasi.

3.3. Model Analisis Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak di Sumatera Utara maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Spesifikasi model dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.


39

Sebagai variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah jumlah tunggakan pajak, variabel bebasnya (independent variable) adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak pada tahun lalu mempengaruhi tunggakan pajak pada tahun sekarang, inflasi, dan krisis ekonomi (sebagai dummy variabel). Dengan demikian spesifikasi model yang akan dijadikan sebagai model penelitian merupakan fungsi matematis, sebagai berikut : TgP = f (PE, WP, INF, DM) .................................................. (1) Tunggakan pajak dalam hal ini diukur dalam milyar rupiah. Disebabkan besarnya ukuran data tersebut dibandingkan dengan variabel lain, maka menurut Gujarati (2004) sebelum dianalisis data dengan ukuran besar terlebih dahulu ditransformasi logaritma. Dengan demikian tunggakan pajak dalam model menjadi dalam bentuk logaritma. Dalam penelitian ini variabel wajib pajak (WP) merupakan variabel dengan nilai pada waktu yang lalu (lag). Oleh karena itu model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi distributed-lag (Arief, 1993). Dari fungsi tersebut diatas kemudian dispesifikasikan ke dalam model regresi distributed-lag dengan spesifikasi modelnya sebagai berikut: LTgP = a0 - a1 PE + a2 WPt-1 + a3 INF + a4 DM + m .................. (2) Dimana : LTgP = Logaritma jumlah tunggakan pajak PE

= Pertumbuhan ekonomi (%)

WPt-1 = Jumlah wajib pajak pada tahun lalu INF

= Tingkat inflasi (%).


40

DM

= dummy variabel krisis ekonomi, D=0 sebelum krisis ekonomi (19841996), D=1 setelah terjadi krisis ekonomi (1997-2005). Persamaan di atas adalah persamaan tunggal, oleh karena itu metode

yang digunakan untuk mengoperasikan persamaan tersebut menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). Untuk memudahkan dalam pengolahan data maka sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut adalah Program Eviews versi 4.1.

3.4. Uji Kesesuaian (Test of goodness of fit) a. R2 (coefficient determinant), untuk melihat kekuatan variabel bebas (independent variable) menjelaskan variabel terikat (dependent variable). b. Partial test (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Jika thit > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. c. Overall test (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika Fhit > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 3.5. Definisi Operasional Variabel Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dari variabel yang digunakan pada penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan perihal batasan operasional sebagai berikut:


41

a.

Tunggakan pajak (LTgP) adalah pajak yang seharusnya dibayar dalam periode waktu pembayaran, tetapi belum dibayar oleh wajib pajak, diukur dalam milyar rupiah.

b. Pertumbuhan ekonomi (PE) dilihat dari pertumbuhan produk domestik regional bruto Sumatera Utara atas dasar harga konstan 1993, dihitung dalam persen. c.

Wajib Pajak (WPt-1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan dan memiliki NPWP, dihitung dalam orang. Dan jumlah wajib pajak pada tahun lalu dapat mempengaruhi tunggakan pajak pada tahun sekarang.

d. Inflasi (INF), kenaikan harga barang di Sumatera Utara, dihitung dalam persen. e. Dummy (DM), merupakan krisis ekonomi, dimana D=0 sebelum krisis ekonomi (1984-1996), D=1 setelah terjadi krisis ekonomi (1997-2005).

3.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Penelitian ini juga mungkin tidak terlepas dengan modal regresi bias yang terjadi secara statistik yang dapat mengganggu model yang telah ditentukan. Dalam penghitungan regresi mungkin akan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Untuk itu maka perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik (Gujarati 2004). Dalam penelitian asumsi klasik yang diuji terdiri dari:


42

a. Multikolinieritas Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi.

Interpretasi dari

persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka disebut multikolinieritas sempurna. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat, yaitu : 1) Variasi besar (dari taksiran OLS) 2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar sehingga interval kepercayaan lebar). 3) Uji-t tidak signifikan. Suatu variabel bebas secara substansi maupun secara statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan. 4) R2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test. 5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi. b. Autokorelasi Autokorelasi dapat

didefinisikan

sebagai

korelasi

antara

anggota

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi


43

seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi atau penggunaan. Dengan menggunakan lambang µ secara sederhana dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM Test). Dengan membandingkan nilai X2 hitung dengan X2tabel, dengan kriteria penelitian sebagai berikut : § Jika nilai X2hitung > X2

tabel,

maka hipotesis yang dinyatakan bahwa

tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak. § Jika nilai X2hitung < X2

tabel,

maka hipotesis yang dinyatakan bahwa

tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Perekonomian Sumatera Utara, yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik mulai tahun 2000, sebesar 4,79 persen dan terus meningkat hingga tahun 2005, sebesar 5,64 persen (BPS, 2005).

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi lebih stabil setelah krisis ekonomi, khususnya setelah pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mulai tahun 2000 (lihat Tabel 4.1). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2000 s/d 2005 bergerak sebesar 4,07 – 5,64 persen. Dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis dan sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang sangat fluktuatif adalah kurang baik, karena yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang baik adalah kestabilan pertumbuhan tersebut. Pada tahun 1986 dan 1987 pertumbuhan ekonomi sebesar 23,18 persen dan 22,81 persen, namun pada tahun 1988 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,70 persen. Pertumbuhan ekonomi selanjutnya di atas 10 persen terjadi pada tahun 1989 (14,83 persen), 1990 (11,81 persen), 1991 (24,73 persen), dan 1997 (14,20 persen). Selebihnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di bawah 10 persen, pada tahun 1993 hanya 1,03 persen, bahkan pada tahun 1996 dan 1998 mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dan 10,87 persen.


45

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yang negatif sebesar 10,87 persen merupakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor industri dan perbankan mengalami kemunduran yang signifikan. Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, Tahun 1984 – 2005 Tahun

PDRB Harga Konstan 1993 (Milyar Rp.) 1984 6.017,73 1985 6.456,56 1986 7.953,04 1987 9.766,91 1988 10.323,33 1989 11.853,87 1990 13.253,79 1991 16.531,48 1992 18.024,37 1993 18.215,46 1994 19.941,33 1995 21.802,51 1996 21.753,81 1997 24.842,86 1998 22.142,99 1999 22.731,36 2000 23.821,21 2001 24.911,05 2002 25.925,36 2003 27.086,90 2004 28.598,61 2005 30.212,05 Sumber: BPS dan BI Sumatera Utara.

Pertumbuhan Ekonomi (%) 0,74 7,29 23,18 22,81 5,70 14,83 11,81 24,73 9,03 1,06 9,47 9,33 -0,22 14,20 -10,87 2,66 4,79 4,58 4,07 4,48 5,58 5,64


46

4.2. Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Tingkat inflasi yang tinggi akan menghambat pembangunan, karena dapat memperkecil nilai riil dari pendapatan. Inflasi yang terlalu rendah bahkan deflasi akan menghambat sektor usaha, karena turunnya nilai jual produk sehingga dapat mematikan usahanya. Idealnya tingkat inflasi tidak lebih dari dua digit. Pada tahun 1997 dan 1998 inflasi di Sumatera Utara mencapai 78,47 persen dan 82,53 persen (Tabel 4.2) yang merupakan dampak dari terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Tabel 4.2. Tingkat Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1984 – 2005 Tahun Inflasi (%) Tahun 1984 7,22 1995 1985 7,08 1996 1986 7,47 1997 1987 7,31 1998 1988 7,06 1999 1989 7,78 2000 1990 8,28 2001 1991 7,47 2002 1992 6,77 2003 1993 8,16 2004 1994 7,52 2005 Sumber: BPS dan BI Sumatera Utara.

Inflasi (%) 8,57 8,62 78,47 82,53 0,66 5,37 11,89 10,17 3,75 7,40 20,86

Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sangat tinggi pada saat terjadinya krisis ekonomi dan sesudahnya menjadi penyebab utama inflasi yang tinggi tersebut. Kenaikan harga-harga menjadi tidak terkendalikan disebabkan sektor riil dan sektor perbankan terkena dampak krisis yang sangat serius. Seiring


47

dengan upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah, maka laju inflasi dapat ditekan pada tahun 1999, namun kemudian berfluktuasi setiap tahun sebagai akibat ketidakstabilan ekonomi serta kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga-harga. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2005, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 20,86 persen yang lebih tinggi dari inflasi tahun 2004 sebesar 7,40 persen. Inflasi tahun 2005 terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada beberapa komoditi strategis pada akhir tahun 2004 seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan tarif komunikasi serta komoditi lain yang mengalami peningkatan setiap saat. Stabilitas nilai tukar rupiah mempunyai andil dalam menekan tingkat inflasi khususnya pada barang-barang impor.

4.3. Jumlah Wajib Pajak di Sumatera Utara Kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos. Berdasarkan kelompok wajib pajak, dapat dilihat bahwa lebih dari 70 persen wajib pajak di Sumatera Utara adalah wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan berkisar 18 – 25 persen.


48

Tabel 4.3. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Sumatera Utara Tahun 1984 – 2005 Tahun Bendaharawan

Jumlah Wajib Pajak Badan Orang Pribadi

Total

Perkembangan (%)

1984

535

4.023

15.705

20.263

-

1985

768

5.522

23.275

29.565

45,91

1986

878

6.178

25.660

32.716

10,66

1987

953

6.931

27.654

35.538

8,63

1988

1.084

7.699

29.538

38.321

7,83

1989

1.253

8.763

32.627

42.643

11,28

1990

1.351

10.530

36.222

48.103

12,80

1991

1.462

11.932

38.240

51.634

7,34

1992

1.550

12.928

41.973

56.451

9,33

1993

1.640

14.167

45.218

61.025

8,10

1994

1.807

15.359

49.118

66.284

8,62

1995

1.918

16.413

52.447

70.778

6,78

1996

2.039

17.395

55.216

74.650

5,47

1997

2.114

18.443

57.501

78.058

4,57

1998

2.266

19.429

58.565

80.260

2,82

1999

2.435

20.781

59.825

83.041

3,46

2000

2.601

22.661

62.555

87.817

5,75

2001

2.733

24.362

67.162

94.257

7,33

2002

3.049

26.300

86.957

116.306

23,39

2003

3.372

28.341

123.889

155.602

33,79

2004

3.510

30.347

132.722

166.579

7,05

2005

3.728

32.599

659.087

695.414

317,47

Sumber: Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara I, 2007. Namun pada tahun 2005, jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai 94,78 persen dari total wajib pajak, kemudian wajib pajak badan sebesar 4,69 persen dan wajib pajak bendaharawan hanya 0,54 persen. Peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang sangat tinggi pada tahun 2005 terutama


49

disebabkan kebijakan Dirjen Pajak yang menerbitkan NPWP orang pribadi secara nasional dan dikirimkan ke alamat-alamat masing-masing. Secara rata-rata selama waktu penelitian (1984 – 2005), jumlah wajib pajak orang pribadi di Sumatera Utara mencapai 76,18 persen, kemudian wajib pajak badan sebesar 21,21 persen, dan wajib pajak bendaharawan sebesar 2,61 persen.

4.4. Perkembangan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara Setiap tahun terdapat tunggakan pajak yang cukup besar di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang belum optimal terhadap pembayaran pajak. Secara khusus di Sumatera Utara, tunggakan pajak menunjukkan peningkatan hampir setiap tahun, penurunan tunggakan pajak hanya terjadi pada tahun 1986, 1991 dan 1999. Pada tahun 1984, tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar Rp. 403,14 milyar, dan pada tahun 2005 tunggakan pajak tersebut meningkat menjadi Rp. 646,13 milyar.


50

Tabel 4.4.

Perkembangan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara Tahun 1984 – 2005

Tahun Tunggakan Pajak (Milyar Rp.) Perkembangan (%) 1984 403,14 1985 431,54 7,044 1986 403,65 -6.46 1987 405,01 0.34 1988 451,91 1,550 1989 458,24 1,400 1990 475,68 3,807 1991 415,14 -12.73 1992 476,28 0,238 1993 476,63 0,075 1994 488,38 2,465 1995 492,65 0,874 1996 516,71 4,884 1997 542,48 4,989 1998 617,54 13.84 1999 543,92 -4,832 2000 550,35 1,181 2001 561,64 2,051 2002 572,55 1,944 2003 607,31 6,071 2004 642,53 5,798 2005 646,13 0,561 Sumber: Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara I, 2006.

4.5. Hasil Estimasi Pengujian hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini dilakukan estimasi dengan model Ordinary Least Square (OLS) untuk data time series 22 tahun dengan menggunakan Program EViews 4.1.

Hasil analisis regresi


51

lengkap terhadap model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 2. Tabel 4.5. Hasil Analisis Model Estimasi LTGP = 11,6416 – 0,00246 PE + 0,00000095 WP(t-1) + 0,000265 INF + 0,0299 DM Std.Er. : t-stat : R2 DW-test

(0,000356) (0,00000011) (-6,91)*** (8,636)*** : 0,9739 : 1,8304

F-stat Prob

(0,000135) (1,963)*

(0,0090) (3,304)***

: 149,251*** : 0,0000

Sumber : Lampiran 4. Ket. : *** signifikan pada a 1 %. ** signifikan pada a 5 %. * signifikan pada a 10 %. 4.5.1. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik terhadap model estimasi, yang terdiri dari multikolinieritas dan autokorelasi sebagai berikut. a. Multikolinieritas Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinieritas dalam model estimasi dilakukan dengan melihat R2 yang dihasilkan dari estimasi model. Kriteria keputusan sebagai berikut : 1. Jika nilai R2y.x < R2x.x, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak. 2. Jika nilai R2y.x > R2x.x, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.


52

Hasil dari uji koefisien regresi secara parsial disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.6. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas Nilai R2

Model Estimasi LTgP

= a0 - a1 PE + a2 WP(t-1) + a3 INF + a4 DM + m

0,9739

PE

= a0 + a1 WP(t-1) + a2 INF + a3 DM + m

0,2450

WP(t-1)

= a0 + a1 PE + a2 INF + a3 DM + m

0,6306

INF

= a0 + a1 WP(t-1) + a2 PE + a3 DM + m

0,2485

DM = a0 + a1 INF + a2 WP(t-1) + a3 PE + m Sumber : Lampiran 3.

0,6827

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R2 model estimasi TgP = a0 + a1 PE + a2 WP(t-1) + a3 INF + a4 DM + m lebih besar dari nilai koefisien determinasi dalam regresi parsial. Berdasarkan ketentuan rule of thumb dari metode ini dapat disimpulkan bahwa pada model tersebut tidak ditemukan adanya multikolinieritas. b. Autokorelasi Dalam penelitian ini terdapat data runtun waktu kelambanan atau lag, yaitu jumlah wajib pajak. Oleh karena itu uji autokorelasi dilakukan dengan LM Test. Tabel 4.7. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.081977 0.243084

Probability Probability

0.921732 0.885554

Sumber: Data diolah (Lampiran 3). Hasil uji LM test di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai X2hitung (Obs*R-squared) = 0,243084 dengan Xtabel (7) a 5% = 14,07 yang berarti


53

bahwa X2hitung<Xtabel, dengan demikian hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi tidak dapat ditolak. Artinya dalam model yang diestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial (autokorelasi) antar faktor pengganggu (error term). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara data dengan data sebelumnya 4.5.2. Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9739 berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya, inflasi dan kondisi perekonomian (dummy) mampu menjelaskan variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 97,39

%, sedangkan sisanya sebesar 2,61 %,

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model estimasi. Dilihat dari nilai F-statistik, yaitu sebesar 149,2512 yang signifikan pada tingkat keyakinan 99 %; berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya, inflasi dan kondisi perekonomian akan mempengaruhi variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara. Berdasarkan uji t-statistik (uji secara parsial), dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya, inflasi dan kondisi perekonomian berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara pada a 1%, 5 % dan 10 %. Berikut ini hasil uji t dari masing-masing variabel bebas.


54

a. Pertumbuhan ekonomi Hasil

estimasi

menunjukkan

bahwa

pertumbuhan

ekonomi

Sumatera Utara berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan semakin menurun. Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -0.00246 berarti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka menyebabkan penurunan tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 0.00246 % ceteris paribus. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai -6,91 yang lebih kecil dibandingkan -t-tabel (a 1% = -2,898). Hal ini berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara pada taraf 99 %. Dari hasil estimasi diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan menurun. Dalam hal ini pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara adalah signifikan. Menurut Purnama (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak dan menambah lapangan kerja. Pertumbuhan industri di sektor riil akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak (PPN dan PPh) serta memberikan lapangan kerja dan


55

perolehan/penghematan devisa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, sudah jelas penerimaan pajak pun ikut meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak Dari hasil estimasi diketahui bahwa jumlah wajib pajak tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa semakin bertambah jumlah wajib pajak tahun sebelumnya maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan semakin meningkat. Nilai koefisien regresi jumlah wajib pajak tahun sebelumnya sebesar 0,00000095 berarti bahwa setiap pertambahan sebanyak 1 juta wajib pajak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan tunggakan pajak tahun berikutnya di Sumatera Utara sebesar 0,95 %, ceteris paribus. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 8,636 yang lebih besar dibandingkan t-tabel (a 1 % = 2,898). Hal ini berarti bahwa jumlah wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara pada taraf 99 %. Dari hasil estimasi diketahui bahwa jumlah

wajib pajak

berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak, maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan semakin meningkat. Dalam hal ini pengaruh positif dari jumlah wajib pajak terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara adalah signifikan pada tingkat 99 %.


56

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution (2003) yang menyimpulkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhi secara langsung oleh Jumlah Wajib Pajak. Peningkatan

jumlah

wajib

pajak

secara

langsung

akan

mempengaruhi jumlah tunggakan pajak, karena dengan peningkatan jumlah wajib pajak, potensi tunggakan juga akan semakin meningkat. Hal ini

berhubungan

dengan

kesadaran

masyarakat

untuk

memenuhi

kewajibannya membayar pajak. Jumlah wajib pajak di Sumatera Utara yang paling banyak adalah orang pribadi, dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan. Padahal dalam hal kontribusi nominalnya terhadap pajak, kontribusi wajib pajak badan lebih besar dibandingkan dengan konstribusi wajib pajak pribadi. Dengan demikian, terjadinya peningkatan tunggakan pajak sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kesadaran orang pribadi untuk membayar pajak tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya dengan memperketat pelaksanaan sanksi terhadap penunggak pajak. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2000, sanksi yang diberikan terhadap penunggakan pajak adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan surat teguran apabila utang pajak belum dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedua, apabila surat teguran belum dijawab oleh wajib pajak, maka setelah lewat


57

21 hari dari surat teguran, pajak belum dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita. Ketiga, jika pajak belum dilunasi juga dalam jangka waktu 2 x 24 jam, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 75.000. Keempat, dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang

pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan

dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara yang kaya dan miskin sudah ada, antara lain diterapkan pada kebijakan pajak pendapatan melalui adanya income tax brackets (pembedaan tarif pajak berdasarkan golongan pendapatan) dan batas minimum kena pajak. Hanya masalahnya, tidak semua rakyat membayar pajak; tax compliance masih rendah. Selain itu juga masih banyak yang tidak melaporkan pendapatan yang sesunggguhnya (PPI-Kyoto, 2005). c. Inflasi Berdasarkan hasil estimasi inflasi berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara, hal ini berarti bahwa apabila inflasi


58

meningkat, maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan meningkat. Nilai koefisien regresi inflasi sebesar 0,000265 berarti bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1 % menyebabkan peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 0,000265 %, ceteris paribus. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 1,963 yang lebih besar dibandingkan

t-tabel (a 10 % = 1,74). Hal ini berarti bahwa inflasi

memberikan pengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara pada taraf 10 persen. Dari hasil estimasi diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak. Dalam hal ini pengaruh positif dari inflasi terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara adalah signifikan, artinya bahwa kenaikan dan penurunan inflasi di Sumatera Utara secara signifikan berpengaruh terhadap tunggakan pajak.

d. Kondisi perekonomian (Dummy) Hasil estimasi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sebelum dan sesudah krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa tunggakan pajak di Sumatera Utara akan semakin meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi. Dalam hal ini pengaruh positif dari kondisi perekonomian terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara adalah signifikan pada tingkat 99 %.


59

Krisis

ekonomi

secara

signifikan

meningkatkan

angka

pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya sektor riil yang terkena dampak krisis ekonomi tersebut, sehingga harus mengurangi jumlah tenaga kerja, bahkan banyak diantaranya yang harus tutup. Hal ini berarti bahwa banyak wajib pajak yang tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya,

karena

kehilangan

pendapatan,

bahkan

kehilangan

pekerjaan. e. Konstanta Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta adalah positif sebesar 11,6416. Hal ini berarti bahwa jika variabel lain adalah 0 (nol), berarti masih terdapat tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 11,6416 %, ceteris paribus . Nilai konstanta yang positif juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tunggakan pajak setiap tahun di Sumatera Utara, selama periode waktu penelitian. Hal ini juga sejalan dengan data tunggakan pajak yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Di Sumatera Utara, tunggakan pajak menunjukkan peningkatan hampir setiap tahun, penurunan tunggakan pajak hanya terjadi pada tahun 1987, 1991 dan 1999. Sejak tahun 2000, tunggakan pajak di Sumatera Utara terus meningkat. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi yang sangat tinggi pada tahun 2005 terutama disebabkan kebijakan Dirjen Pajak yang menerbitkan


60

NPWP orang pribadi secara nasional dan dikirimkan ke alamat-alamat masing-masing. Terjadinya penunggakan pajak setiap tahun menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pajak belum sebagaimana diharapkan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekomoni daerah Sumatera Utara, jumlah wajib pajak pada tahun sebelumnya, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. 2. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan sebagai berikut: a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara, berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tunggakan pajak di Sumatera Utara. b. Jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara. Dengan demikian bahwa jumlah wajib pajak yang semakin meningkat juga akan meningkatkan tunggakan pajak. c. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa jika inflasi meningkat, maka tunggakan pajak juga akan meningkat.


62

d. Krisis

ekonomi

berpengaruh

positif

dan

signifikan

terhadap

penunggakan pajak di Sumatera Utara, berarti bahwa setelah krisis ekonomi, tunggakan pajak di Sumatera Utara semakin meningkat.

5.2. Saran 1. Untuk mengurangi penunggakan pajak, pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan dan stabilisasi terhadap variabel-variabel makro ekonomi. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pada tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara, sehingga dapat disarankan kepada petugas pajak yang melayani wajib pajak pada saat wajib pajak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan menjelaskan mengenai semua kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. 3. Pada saat penambahan wajib pajak sebaiknya dilakukan pemilihan terhadap wajib pajak dengan data yang benar sehingga dapat dipilih wajib pajak yang benar-benar potensial, sehingga wajib pajak yang terdaftar dapat membayar pajak yang dibebankan kepadanya, dan dapat mengurangi terjadinya penunggakan pajak.


63

4. Selain itu dengan melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, sekaligus melakukan peraturan perpajakan sebagaimana mestinya. 5. Penelitian ini masih perlu dilajutkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pajak yang lebih detail, dengan menggunakan metode pendekatan, serta konsep peninjauan yang berbeda dengan menggunakan data primer kepada wajib pajak agar dapat dilakukan studi komparasi.


64

DAFTAR PUSTAKA

Afdal, 2005. Analisis Kemampuan Fiskal Daerah dan Kebijakan Dalam Menghadapi Sumber Pendapatan Daerah Tanpa DBH Minyak Bumi di Kabupaten Kampar, Thesis. ITB Central Library, Ganesha Digital Library (tidak dipublikasikan). Ana, Filomeno S. Sta, 2003. Menyelidiki Kaitan Antara Liberalisasi Neraca Modal dan Kemiskinan. http://infid.be/infidforum2001-stannacapital&poverty-ind.html, diakses tgl. 15 Desember 2006, 6:59 AM. Arief, Sritua. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. UI-PRESS, Jakarta. Arni,

Enggia. 1999. Analisa Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Internal Ekonomi Makro Indonesia. Thesis. ITB Central Library, Ganesha Digital Library (tidak dipublikasikan).

Aschauer, D. A, 2000. Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity, Finance, and Efficiency. Economic Development and Cultural Change 48 (2): 391-406. Barus, Bertha. 2003. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang). Thesis. Social and Political Science, UI, digilib.ui.ac, diakses tgl. 9 Desember 2006, 6:57 PM (tidak dipublikasikan). Brata, Aloysius Gunadi, 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Penagihan Pajak, Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Juru Sita Pajak. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. ________. 2005. Pedoman Penagihan Pajak. Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. ________. 2005. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.


65

________. 2005. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas. Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Djohanputro, Bramantyo, 2006. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Seri Umum No. 10. PPM, Jakarta. Dornbusch, Rudiger; Fisher, Stanley dan Startz, Richard. 2004. Makro Ekonomi. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Media Global Edukasi, Jakarta. Gujarati, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Erlangga, Jakarta. Indrawati, Sri Mulyani, 2001. APBN 2001 dan Arah Kebijakasanaan Ekonomi, LPEM UI. Markus, Muda. 2005. Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, 1993. Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek. Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta. Nasution, Chairuddin Syah, 2003. Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 Juni. 29-33. Rizky, Yanuar, 2006. Daya Beli Lemah Menghantam Pajak, Investor Daily, Jakarta, www.metronews.com, diakses tgl. 20 Desember 2006, 7:43 AM. Rudjdi, Muhammad. 2004. PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Media Global Edukasi, Jakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur. http://www.jatim.go.id/rpjmd2006/bab_iv.pdf, diakses tgl. 21 Desember 2006, 7:23 AM.


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK DI SUMATERA UTARA

Recommend Documents