ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)

1

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK Mochamad Gautama [email protected] Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT The purpose of this research is to find out the influence of the awareness of paying tax factor and the comprehension and the knowledge of tax regulations, tax service, and tax penalties to the volition to pay tax at KPP Pratama Surabaya Wonocolo.This research is a survey research which is carried out by issuing questionnaires as the data collection instrument and the samples are 50 individual tax payers at KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Likert scale (1-5) is applied to give assessment to the items in the questionnaires.There is a firm unidirectional correlation which means that if the awareness of paying tax, the comprehension and the knowledge of tax regulations, tax services, and tax penalties can be implemented properly, therefore the volition to pay tax will increase. It can be proved by the multiple correlation coefficients that are shown by (R) 0.702 or 70.2% indicate that the correlation among the awareness of paying tax, the comprehension and the knowledge of tax regulations, tax services, and tax penalties to the volition to pay tax at KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya has a firm relationship.The result of the research shows that simultaneously awareness of paying tax, comprehension and knowledge of tax rules, tax services, and tax penalties influence the volition to pay individual tax at KPP Pratama Surabaya Wonocolo whereas the awareness of paying tax and tax services partially has significant influence to the volition to pay tax. Keywords:

Article 21Personal Income Tax, the Awareness to Pay Taxes, Tax Services.

INTISARI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.Penelitian ini termasuk penelitian survey, Besar sampel yang digunakan sebanyak 50 orang wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Untuk memberikan penilaian item – item pada kuesioner digunakan skala Likert (1-5).Terdapat suatu bentuk hubungan yang erat dan searah, yang dapat diartikan jika kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak dapat dapat diimplementasikan dengan baik, maka kemauan membayar pajak akan meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,702 atau 70,2% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya memiliki hubungan yang erat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.Sedangkan kesadaran membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kata Kunci : Pajak penghasilan pribadi pasal 21,kesadaran membayar pajak,pelayanan pajak


2

PENDAHULUAN Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pembiayaan negara. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapat perhatian yang luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak, dan terutama pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaannya. Menurut Waluyo (2010:2) pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang dikehendaki, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian. Seiring dengan perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan di bidang pajak. Oleh sebab itu pajak menjadi fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Begitu pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional, membuat pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mempunyai tantangan untuk lebih giat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak dan semaksimal mungkin memberi pelayanan kepada wajib pajak. Pada lain pihak masyarakat menganggap pajak adalah sesuatu yang sangat membebani bagi mereka dan penggunaan hasil pajak yang terkadang tidak sesuai pada kebutuhannya. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan secara sukarela terhadap pemerintah untuk penyediaan barang-barang publik. Hal tersebut harus dipikul pemerintah sebab pemerintah merupakan yang memegang kekuasaan atas keberlangsungan negara dan selain itu disebabkan pihak swasta tidak dapat menghasilkan atau tidak berkewajiban untuk menyediakan jasa atau barang yang bersifat publik tersebut. Semakin banyak kebutuhan akan barang atau jasa yang bersifat publik, maka diikuti pula dengan semakin besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hal tersebut dan sebagai akibatnya semakin besar pula pajak yang harus di pungut dari masyarakat. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perlu mendapat perhatian sehingga dalam hati masyarakat sebagai penyetor sekaligus pengguna pajak akan timbul suatu kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang taat akan pajak. Dengan demikian akan semakin terwujudnya hidup dalam negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya karena berjalannya roda pembangunan nasional. Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempunyai potensi yang cukup tinggi bagi negara indonesia, mengingat bahwa negara indonesia salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan sebagian penduduknya dapat dikategorikan sebagai obyek pajak, akan tetapi tidak seluruhnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan ditengah maraknya pembangunan yang digalakkan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Pada dasarnya peningkatan penerimaan pajak terganjal beberapa kendala, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah dalam penggunaan pajak di indonesia.Permasalahan tersebut adalah alokasi atau penggunaan pajak jelas harus transparan dan perlu diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat selama ini kurang puas dengan hanya diterangkan pajak untuk pembangunan. Alasan tersebut kurang dapat


3 meyakinkan karena masih banyak wilayah yang belum dapat merasakan pembangunan dari hasil pembayaran pajak mereka sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak. Keadaan tersebut mungkin dapat berubah jika kesejahteraan masyakat secara luas benar-benar dapat di rasakan dan dapat menjadi prioritas utama pemerintah negara ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilannya. TINJAUAN TEORITIS Pengertian Pajak Pengertian pajak berdasarkan undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan indonesia yang telah disempurnakan menjadi UU no. 16 tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan normanorma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Pengertian dari pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang– undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.(Resmi,2009:1).Beberapa pengertian pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli

lainnya, yakni (1) Definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum; (2)Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Resmi (2009:3) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Fungsi Pajak Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsi pajak itu sendiri.Secara umum,pajak memiliki dua fungsi (Resmi 2009:3) yaitu (1) Fungsi Penerimaan (budgetair)Yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yaitu belanja pegawai, belanja pemerintah, belanja modal, maupun investasi. Fungsi pajak tersebut nyata terlihat dalam APBN, lebih banyak bertumpu pada sektor pajak; (2) Fungsi Mengatur (regularend)Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya dikenakan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah), tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwapajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.


4

Jenis Pajak Menurut Resmi (2009:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (1) Menurut Golongan yaitu (a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh); (b)Pajak Tidak LangsungAdalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (2) Menurut Sifat yaitu (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.Contoh : Pajak Penghasilan (PPh); (b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (3) Menurut Lembaga Pemungut yaitu (a) Pajak Negara (pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM; (b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel. Teori yang mendukung pemungutan pajak Beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak yaitu (1) Teori Asuransi teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi dan orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi.Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masingmasing individu; (2) Teori Kepentingan teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya; (3) Teori Gaya Pikul teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jas-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.Untuk kepentingan tersebutdiperlukan biaya-biaya yang harus dipikul segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak; (4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak teori ini berdasar pada paham Organische Staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbul lah hak mutlak untuk memungut pajak.Orang-orang tidaklah berdiri sendiri dengan tidak adanya persekutuan tidak akanada individu. Oleh karena itu, persekutuan berhak atas satu dan yang lain sehingga setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak; (5) Teori Asas Gaya Beli menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya kearah tertentu.


5 Sistem pemungutan pajak Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah menetapkan system pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assesment System. Adapun system pemungutan pajak menurut Resmi (2009:11)sebagai berikut (1) Official Assesment System sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakanuntuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuaidengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalamsistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajaksepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.Dengan demikian,berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung padaaparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan); (2) Self Assesment System sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalammenentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai denganperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dalam sistem ini,inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampumemahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyaikejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk (a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;(b)Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; (c)Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; (d)Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; (e)Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajakbanyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada WajibPajak); (3) With holding System sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yangditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untukmemotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkanmelaluisarana perpajakan yang tersedia. Hak – hak wajib pajak Hak – hak Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut; (1)Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa; (2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu; (3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak; (4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan; (5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; (6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Kewajiban Wajib pajak (1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif; (2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak; (3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor


6 Direktoret Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak; (4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak; (7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang teritang pajak. Wajib Pajak

Pendaftaran

Pelaporan

Pembayaran

Pembayaran

Pemeriksaan

Gambar 1 Skema Kewajiban Wajib Pajak Sumber : KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya Nomor Pokok Wajib Pajak Merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dala pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Rerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, Kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan, pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), Pelayanan pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak (Y). ((

( ( ++ + + )) ) )


7 Perumusan Hipotesis Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut; (1)Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak.Kesadaran membayar pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia membayar pajak dengan setulus hati dan tidak merasa dirugikan oleh pembayaran pajak tersebut serta dapat memahami dan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri. Jika kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan semakin meningkatkan pendapatan negara yang akan berdampak positif pada peningkatan pembangunan nasional.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis adalahkesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. (2) Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu penalaran maksud dan tujuan tentang peraturan perpajakan. Semestinya warga negara dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan agar lebih mengerti makna penting dari perpajakan. Karena hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami. Sehingga sedikit banyak menimbulkan suatu kesadaran akan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kepentingan dan tujuan bersama.Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis adalahPengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak.(3) Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Pelayanan Pajak dapat dimaksudkan sebagai cara petugas pajak memberi pelayanan dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk semakin menyelesaikan kewajiban perpajakannya, begitupula sebaliknya pelayanan pajak yang buruk dapat juga membuat wajib pajak semakin enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajaknya. Pelayanan yang prima dapat berarti pula gambaran tentang kewajiban pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh direktorat jendral pajak untuk melayani wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis adalah Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Membayar Pajak. (4) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Sanksi dalam perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis adalahSanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Membayar Pajak. METODE PENELITIAN Gambaran populasi Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, bendabenda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dan masih tergolong wajib pajak efektif. Alasan pemilihan populasi tersebut karena wajib pajak orang pribadi efektif merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dalam penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajaknya.


8 Teknik pengambilan sample Teknik pengambilan dalam penelitian ini adalah teknik Insidental Sampling. Teknik Insidental Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, apabila orang ditemui cocok menjadi sebagai sumber data. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan pada pernyataan Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500, penelitian ini menggunakan 50 orang sebagai responden. Variabel dan definisi operasional variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar tidak terdapat perbedaan cara pandang terhadap variable penelitian. Adapun variabel yang diindentifikasi (Santoso, 2007:35-43) adalah sebagai berikut; (1) Variabel bebas (X) adalah (a) KsMP (X1)Kesadaran membayar pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia membayar pajak dengan setulus hati dan tidak merasa dirugikan oleh pembayaran pajak tersebut serta dapat memahami dan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung; (b) PPTPP (X2)Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu penalaran maksud dan tujuan tentang peraturan perpajakan. Semestinya warga negara dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan agar lebih mengerti makna penting dari perpajakan. Karena hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami; (c) PP (X3)Pelayanan Pajak dapat dimaksudkan sebagai cara petugas pajak memberi pelayanan dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan kata lain pelayanan pajak memberikan kemudahan dalam proses perpajakan wajib pajak; (d) SP (X4)Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Sanksi dalam perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan variabel terikat (Y) adalah KMPKemauan adalah sikap tulus seseorang dalam melakukan sesuatu karena telah mengerti betul sebab dan akibat jika melakukan sesuatu tersebut, sehingga dapat diartikan jika wajib pajak memiliki kemauan dalam membayar pajaknya, berarti dia mengerti betul akan manfaat dan tanggung jawab jika membayar pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teknik analisis data Pada penelitian ini ada dua tahap dalam analisis data.Sebelum dilakukan dua tahap analisis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif terhadap data.Setelah analisis deskriptif terhadap data selesai, maka berikutnya yang dilakukan adalah uji kualitas data, yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Data yang telah terkumpul dari kuesioner akan diedit dan dikodekan untuk setiap butir pertanyaan dan variabel agar nantinya dapat dilakukan pengujian presepsi terhadap hasil yang diperoleh dari setiap kuesioner. Setelah proses tersebut selesai maka akan diperoleh data-data dengan pengisian lengkap dan sah untuk diolah. Tahap yang kedua adalah melakukan pengujian asumsi dasar dan penyimpanan asumsi klasik.Pengujian asumsi dasar adalah uji heteroskedastisitas dan uji linearitas.Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS (Statistic Package for the Social Science) versi 16.0


9

Uji Kualitas Data (1) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dikatakan dengan melakukan korelasi product moment pearson antara masing-masing skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Suatu pernyataan dianggap valid apabila korelasi product moment pearson antara masing-masing item pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 (α=5%). Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan > 0.05 (α=5%), maka item pertanyaan dikatakan tidak valid atau gugur. Pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS 16.0 (Ghozali, 2007:47). (2) Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan reliabilitas digunakan nilai cronbach alpha. Jika koefisien cronbach alpha lebih besar dari r table (α=5%,df=n-2), maka instrumen dianggap reliabel (Santoso,2007:41). Uji Asumsi Klasik Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS), merupakan model yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Menurut Santoso (2007:31-45) kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi uji asumsi klasik sebagai berikut; (1) Uji Normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah metode kolmogorov smimow. Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti normal antara lain (a) Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5% maka distribusinya adalah tidak normal; (b) Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5% maka distribusinya adalah normal. (2) Uji Multikolinieritasbertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji ini merupakan uji model. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2007:57). Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (Varinace Inflation Factor). Suatu model regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika: (1) Tingkat korelasi > 95%, (2) Nilai Tolerance < 0,10, atau (3) Nilai VIF > 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006:57). (3) Uji Heteroskedastisitasbertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2007:69).Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot.Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis model regresi berganda Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresiberganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variable independen.Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: KMP = α + β1 KsMP + β2 PPTP + β3 PP + β4 SP + ε Keterangan: KMP : Indeks Kemauan Membayar Pajak KsMP : Kesadaran Membayar Pajak


10 PPTP PP SP ε

: Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak : Pelayanan Pajak : Sanksi Pajak : Error

Pengujian Hipotesis Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya goodness of fit dapat diukur dari nilai determinasi (R2), nilai statistik F dan nilai uji statistik t. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut; (1) Uji Koefisien Determinasi (R2)pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan; sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Kuncoro, 2005:100). (2) Uji Fmerupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2005:98) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut; (a) Jika nilai signifikansi f > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi f ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (3) Uji tPengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat(Kuncoro,2005:97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α = 5 %). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut; (a) Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo Sebagai sebuah organisasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup penting dan memberi pengaruh dalam pembangunan negara. Selain bertugas untuk menghimpun penerimaan negara dalam sektor pajak dengan target penerimaan yang terus meningkat, Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat danmemberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perpajakan yang optimal, terutama Wajib pajak. Demi pelaksanaan tugas tersebut, DJP membentuk unit organisasi di bawahnya yang meliputi seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia, salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo. Guna memberikan pelayanan dan kemudahan untuk


11 masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo mempunyai tugas melakukan pelayanan, pengawasan administratif, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Alokasi Pegawai dan jumlah wajib pajak efektif dan non efektif Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, diperlukannya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama Wajib Pajak agar tujuan Direktorat Jenderal Pajak dapat terwujud dengan baik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayana Pajak Pratama Surabaya Wonocolo memiliki 84 Orang pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut ini persebaran sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo : 1. Kepala Kantor (Eselon III) : 1 Orang 2. Kasubbag / Kepala Seksi (Eselon IV) : 10 Orang 3. Supervisor : 2 Orang 4. Account Representative (AR) : 29 Orang 5. Fungsional Pemeriksa Pajak : 11 Orang 6. Operator Console (OC) : 2 Orang 7. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) : 2 Orang 8. Bendahara : 1 Orang 9. Sekretaris : 1 Orang 10. Pelaksana : 25 Orang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo secara Administratif memiliki 4 Kecamatan dan 19 Kelurahan sebagai wilayah kerjanya. Berdasarkan Wilayah Kerja tersebut sampai pada bulan Juli 2014 memiliki Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 66.717 orang. Dari jumlah 66.717 Wajib pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo membagi jumlah wajib pajak tersebut menjadi Wajib Pajak yang wajib lapor dan Wajib Pajak yang tidak diwajibkan lapor masing - masing sejumlah 57.065 orang dan 9.652 orang. Wajib Pajak yang memiliki kewajiban lapor tepat waktu atau bisa disebut wajib pajak yang efektif sampai bulan juli 2014 sebanyak 30.173 orang, sedangkan Wajib Pajak yang belum lapor atau bisa disebut Wajib Pajak non efektif sebanyak 26.892 orang. Uji Validitas Uji Validitas dilakukan bertujuan untuk menguji apa tiap pertanyaan telah valid. Suatu instrumen dikatakan valid atau teruji, jika mempunyai kualitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki kualitas rendah. Uji validitas item pertanyaanpertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dilakukan dengan jalan mengkorelasikan setiap variabel yang diuji validatnya. Jika r hitung > r tabel terjadi validitas yang nyata dan bersifat positif . Kemudian jika probabilitasnya < 0,05 maka item-item pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2007:53).


12

Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Indikator X1.1 X1.2 X1.3 X1.4

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Total pearson correlation 0,275 0,480 0,656 0,707

r Kritis 0,273 0,273 0,273 0,273

Ket. Valid Valid Valid Valid

Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2)

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5

0,433 0,396 0,439 0,503 0,485

0,273 0,273 0,273 0,273 0,273

Valid Valid Valid Valid Valid

Pelayanan Pajak (X3)

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5

0,477 0,313 0,477 0,626 0,597

0,273 0,273 0,273 0,273 0,273

Valid Valid Valid Valid Valid

Sanksi Pajak (X4)

X1.1 X1.2 X1.3

0,631 0,695 0,631

0,273 0,273 0,273

Valid Valid Valid

Kemauan Membayar (Y)

Y1.1 0,583 0,273 Valid Y1.2 0,535 0,273 Valid Y1.3 0,664 0,273 Valid Y1.4 0,609 0,273 Valid Sumber: data diolah Penulis Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak adalah valid karena total pearson correlation> nilai r kritis sebesar 0,273. Pajak

Uji Reliabilitas Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu konstruk.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah koefisien alfa atau cronbanch’s alpha. Suatu alat ukur dianggap reliabel apabila nilai cronbach alpha> 0,60 maka butir atau item pertanyaan tersebut reliabel. Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha N of Items .650 21 Sumber: data diolah Penulis


13 Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel yaitu variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak adalah reliabel karena cronbach alphanya lebih besar dari 0,6. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan bantuan program spss. 16.0. for windows diperoleh hasil: Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstand ardized Residual N

50

Normal Parametersa

Mean

.0000000

Std. Deviation

1.363384 58

Most Extreme Differences

Absolute

.125

Positive

.125

Negative

-.119

Kolmogorov-Smirnov Z

.883

Asymp. Sig. (2-tailed)

.417

a. Test distribution is Normal. Sumber : data diolah penulis Berdasarkan pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai asymp. Signifikansi lebih besar dari 5% (0,05) maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Pendekatan Grafik Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai normalitas data dengan pendekatan grafik, yaitu grafik Normal P-P Plot of regresion standard, dengan pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Garfik normalitas disajikan dalam gambar 2 sebagai berikut:


14 Gambar 2 Grafik Pengujian Normalitas Data Menutut Santoso (2007: 214) jika penyebaran data (titik) di sekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (Expected Cum. Prob.) dengan sumbu X (Observed Cum Prob.)Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik melalui pendekatan Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Multikolinieritas Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut Santoso, (2007:206) deteksi tidak adanya Multikolinieritas adalah (1) Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10; (2) Mempunyai angka tolerance mendekati 1. Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 16.0. diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa

Model 1

(Constant)

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B

Std. Error

Beta

4.432

3.695

Collinearity Statistics T

Sig.

Tolerance

VIF

-1.199 .237

Kesadaran .671 Membayar Pajak

.122

.593

5.488

.000

.965

1.036

Pengetahuan .106 dan Pemahaman

.136

.087

.778

.441

.897

1.115

Pelayanan Pajak .284

.116

.271

4.453

.001

.920

1.086

Sanksi Pajak

.171

.122

1.134

.263

.978

1.023

a.

.194

Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber : Data diolah penulis Berdasarkan pada tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Variance Influence Factor (VIF) pada seluruh variabel motivasi lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Heteroskedaktisitas Pengujian heteroskedaktisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedaktisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedaktisitas atau tidak terjadi Heteroskedaktisitas.


15 Pendeteksian adanya heteroskedaktisitas menurut Santoso (2010: 210), jika sebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedaktisitas. Grafik pengujian Heteroskedaktisitas disajikan pada gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3 Heteroskedaktisitas pada Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya secara linier. Tabel 5 Hasil Uji Regresi Berganda Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardiz ed Coefficient s

B

Std. Error

(Constant)

4.432

3.695

Kesadaran Membayar Pajak

.671

.122

.593

5.488 .000

Pengetahuan dan .106 Pemahaman

.136

.087

.778

Pelayanan Pajak

.284

.116

.271

4.453 .001

1 Sanksi Pajak .194

.171

.122

1.134 .263

Model

Beta

t

Sig.

-1.199 .237

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak Sumber : Data diolah penulis Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat adalah: KsMP = 4.432 + 0,671KMP + 0,106PPTP + 0,284PP + 0,194SP

.441


16 Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil Perhitungan memalui alat bantu SPSS 16.0, tingkat koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model

R

Adjusted R Square

R Square

Std. Error of the Estimate

1

1.42269 .702a

.493

.448

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pelayanan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak Melihat hasil output SPSS 16.0 tersebut di atas diketahui R square (R2) sebesar 0,493 atau 49,3 % yang menunjukkan kontribusi dari variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya adalah cukup besar. Sedangkan sisanya 50,7% dikontribusi oleh faktor lainnya. Uji F Yaitu untuk menguji pengaruh dari variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya, digunakan Uji F dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Hasil analisa dengan software SPSS 16.0. sebagai berikut: Tabel 7 Hasil Uji F ANOVAb Model

Sum of Squares

1 Regressio 88.538 n Residual Total

91.082 179.620

Df

Mean Square

F

4

22.134

10.936 .000a

45 49

2.024

Sig.

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pelayanan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak Sumber: data diolah penulis Dari hasil output analisa dengan software SPSS di atas didapat tingkat signifikanuji F = 0,000 < 0.05 (level of signifikan), yang menunjukkan pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi


17 pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Uji t Uji hipotesis yang kedua adalah uji t yaitu menguji koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya.Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut; (1) Jika nilai signifikansi Uji t > 0.05, maka H0 tidak berhasil ditolak danH1 tidak terdukung, yang berarti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya; (2) Jika nilai signifikansi Uji t < 0.05, maka H0 berhasil ditolak danH1 terdukung, yang berarti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya.

Tabel 8 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model

B

Std. Error

Beta

1

(Constant)

4.432

3.695

Kesadaran Membayar Pajak

.671

.122

Pengetahuan dan .106 Pemahaman Pelayanan Pajak Sanksi Pajak

T

Sig.

-1.199

.237

.593

5.488

.000

.136

.087

.778

.441

.284

.116

.271

4.453

.001

.194

.171

.122

1.134

.263

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: data diolah penulis Dari hasil pengujian di atas diperoleh tingkat signifikan untuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak sebesar 0,000 < = 0,05 (level of signifikan), menunjukkan pengaruh kesadaran membayar pajak dan pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya secara parsialadalah signifikan. Pembahasan Dari hasil analisis statistik yang telah dilakukan diatas menunjukkan pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajaksecara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya adalah signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya ditentukan oleh seberapa baik kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya kepada Wajib Pajak. Kondisi ini diperkuat dengan perolehan koefisien korelasi berganda sebesar 49,3 % menunjukkan korelasi atau


18 hubungan antara variabel tersebut secara simultan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabayamemiliki hubungan yang erat. Hasil pengujian hipotesis yang pertama dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baik kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak,kemauan membayar pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak maka akan meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji tmenunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajaktidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak banyak yang tidak seberapa mengerti atas pentingnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sebenarnya pembayaran pajak yang diterima oleh KPP digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara, seperti pembayaran gaji pegawai pemerintahan, pembangunan infrastruktur jalan. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa pelayanan pajakberpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Pelayanan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya bisa menarik niat dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelayanan pajak yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya akan menarik minat dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan uji tmenunjukkan bahwa sanksi pajak tidakberpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Kondisi ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai kesadaran dalam membayar pajak dan sanksi yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya tidak terlalu mempunyai pengaruh yang berarti terhadap wajib pajak. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Sebagai bahan akhir penulisan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya wonocolo, dengan objek penelitiannya adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang berjumlah 50 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; (1) Dengan menggunakan analisis linier berganda, diketahui persamaan regresinya adalah : KsMP = 4.432 + 0,671KMP + 0,106PPTP + 0,284PP + 0,194SP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pelayanan pajak, sanksi pajak dapat dijadikan sebagai prediktor atas kemauan membayar pajak. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui R square (R2) sebesar 0,493 atau 49,3 % yang menunjukkan kontribusi dari variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya adalah cukup besar. Sedangkan sisanya 50,7% dikontribusi oleh faktor lainnya; (2) Untuk lebih memperkuat perkuat pernyataan diatas, maka peneliti melakukan pengujian taraf signifikan dengan pengujian hipotesis yang menggunakan Uji F dan Uji t. Dari hasil olah data dengan menggunakan software SPSS 16.0. for windows, Dari hasil output analisa dengan software SPSS Kesadaran membayar pajak sebesar 0.000, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0.441, Pelayanan Pajak sebesar 0.001, dan


19 Sanksi pajak sebesar 0.263. Jika nilai signifikansi Uji t < 0.05, maka H0 berhasil ditolak dan H1 terdukung, yang berarti variabel kesadaran membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti bahwa kesadaran membayar pajak, dan pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak dapat diterima, sedangkan variabel Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan; (3) Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,702 atau 70,2% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak secara bersamasama terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya memiliki hubungan yang erat. Saran Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, disini peneliti mencoba mengemukakan saran-saran sebagai berikut; (1) Dilakukannya perbaikan sistem informasi dan teknologi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dan dilakukan pengawasan skala prioritas dari wajib pajak yang potesial; (2) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak efektif tentang pentingnya pajak bagi pembangunan, memberikan surat himbauan kepada wajib pajak dan memberitahukan sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila tidak menyampaikan SPT tahunan; (3) Peranan kepatuhan Wajib Pajak dari SPT dapat ditingkatkan melalui kegiatan penelitian SPT tahunan, apakah wajib pajak mengetahui tentang pelaporan SPT, menghitung dengan benar SPT, mengetahui sanksi jika SPT tidak dilaporkan, dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari alat keterangan lain; (4) Untuk lebih meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajaknya, Kantor Pelayanan Pajak dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi media pelayanan dan sumber daya manusianya dalam upaya melayani wajib pajak. DAFTAR PUSTAKA Ghozali, I. 2007. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Empat.Badan Penerbit Universitas diponegoro. Semarang Kuncoro, M. 2005. Metode Kuantitatif. Unit Penerbit dan Percetakan. AMP YKPN. Yogyakarta. Santoso, S. 2007, Statistik Multivariat, Penerbit PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta. Sekaran, U. 2006. Research Method For Business(Metode Penelitian Untuk Bisnis). Salemba Empat. Jakarta. Resmi, S. 2009.Perpajakan, Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan indonesia . ____________________________. No. 28 tahun 2007 tentang Pengertian Pajak. Waluyo.2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK

Recommend Documents