ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI INDONESIA KHADIJAH

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI INDONESIA

KHADIJAH

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016

ii

iii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Faktorfaktor yang Memengaruhi Tingkat Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2016 Khadijah NIM H54120035

iv

ABSTRAK KHADIJAH. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia. Dibimbing oleh DENI LUBIS dan KHALIFAH MUHAMAD ALI. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi instrumen keuangan Islami untuk kesejahteraan umat pun tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang telah memiliki hukum dan perangkat yang lengkap, namun potensi dengan realita penghimpunan wakaf uang masih sangat berbeda jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi penghimpunan wakaf uang dan faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP), faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan dibagi menjadi tiga aspek, yaitu kelembagaan, masyarakat, dan pemerintahan. Hasil prioritas menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang dan tiga faktor yang paling berpengaruh adalah kefokusan lembaga nazhir, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang. Kata kunci: ANP, wakaf uang, tingkat penghimpunan, lembaga nazhir

ABSTRACT KHADIJAH. Analysis of Factors Affecting the Level of Cash Waqf Raising in Indonesia. Supervised by DENI LUBIS and KHALIFAH MUHAMAD ALI. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The potential of Islamic financial instruments grows among the society, and one of them is cash waqf. Cash waqf already have a complete law and legal institutions, but there is a gap between the potency and the real data of cash waqf raising. The aim of this research is to analyze the condition of cash waqf raising and the factors affecting the level of cash waqf raising in Indonesia. Using Analytical Network Process (ANP), the factors that affect the level of cash waqf raising are divided into three aspects namely institutional, society, and government. The results show that the institutional aspect has the biggest impact affecting the level of cash waqf raising and the three most influential factors are the focus of nazhir institutions, the understanding of society about cash waqf, and completeness of the cash waqf law. Keywords: ANP, cash waqf, the level of fundraising, nazhir institution

v

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI INDONESIA

KHADIJAH Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016

Judul Skripsi Nama NIM

: analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia : Khadijah : H54120035

Disetujuioleh

\

\)4 Kbalifah Muhamad Ali. S Hut. M Si Pembimbins II

Diketahui oleh

ffi o&

i?4 fb*

a

Tanggal Lulus:

2 7 }i^T2016

viii

PRAKATA Alhamdulillahirabbil’alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Analisis Faktorfaktor yang Memengaruhi Tingkat Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Namun dengan bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, yaitu Hasim (Bapak), Almh. Lestari Utami (Ibu kandung), dan Didah Nur Faridah (Ibu tiri), serta suami tercinta, Rischan Mafrur atas doa serta dukungan moril maupun materil yang telah diberikan. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 1. Deni Lubis, S.Ag, M.A dan Khalifah Muhamad Ali, S.Hut, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 2. Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, M.A dan Ranti Wiliasih, S.P, M.Si sebagai dosen penguji utama dan dosen penguji komisi pendidikan yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 3. Para dosen, staff, dan seluruh civitas Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama menjalani studi. 4. Keluarga Ekonomi Syariah, Annaba 49, BEM TPB Inspirasi, BEM FEM Simfoni dan Cakrawala, Keluarga Mahasiswa Berprestasi 2015 dan 2016, IKASUMI, Duta Institut, yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala pelajaran, bantuan, doa, dan waktu yang telah diberikan selama ini. 5. Kesembilan kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi saya, Hastomi Al-Furqoni, Shaliha Hasim, Abdurrasyid Hasim, Fathimah Hasim, Aisyah Hasim, Shabrina Hajar Hasim, Shafiyah Hasim, Gaida Salsabila, dan Adzka Noor Sadaryun. 6. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Bogor, Oktober 2016 Khadijah Hasim

ix

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR

x

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR LAMPIRAN

x

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

1

Rumusan Masalah

3

Tujuan Penelitian

3

Manfaat Penelitian

4

Ruang Lingkup Penelitian

4

TINJAUAN PUSTAKA

4

Konsep Wakaf

4

Konsep Wakaf Uang

5

Penelitian Terdahulu

11

Kerangka Pemikiran

13

METODE PENELITIAN

14

Lokasi dan Waktu Penelitian

14

Jenis dan Sumber Data

14

Metode Analisis dan Pengolahan Data

14

Definisi Operasional Faktor dalam Penelitian

17

Aspek Kelembagaan

17

Aspek Pemerintahan

18

Aspek Masyarakat

19

HASIL DAN PEMBAHASAN

20

Gambaran Umum Wakaf Uang di Indonesia

20

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang

22

SIMPULAN DAN SARAN

27

Simpulan

27

Saran

27

DAFTAR PUSTAKA

29

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

40

x

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Penggunaan tanah wakaf Gambar 2 Skema Wakaf Saham (Waqf Shares Scheme) Gambar 3 Skema Wakaf Uang Deposit (Deposit Cash-Waqf Scheme) Gambar 4 Skema wakaf uang wajib (compulsory cash-waqf scheme) Gambar 5 Skema produk wakaf deposito (deposit waqf product scheme) Gambar 6 Kerangka pemikiran Gambar 8 Tahapan penelitian Gambar 9 Model Analytic Network Process faktor wakaf uang Gambar 10 Prioritas aspek faktor wakaf uang Gambar 11 Tingkat prioritas aspek kelembagaan Gambar 12 Tingkat prioritas aspek masyarakat Gambar 13 Tingkat prioritas aspek pemerintahan

1 9 10 11 11 13 15 22 23 24 25 26

DAFTAR TABEL Tabel 1 Potensi wakaf uang Tabel 2 Pemanfaatan dana wakaf di beberapa negara Tabel 3 Perbandingan skala verbal dan skala numerik Tabel 4 Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang

2 2 15 21

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Kuisioner Penelitian Lampiran 2 Data Responden Lampiran 3 Nilai Normalized by Cluster Hasil Olahan Super Decisions Lampiran 4 Perhitungan Kendall’s Coefficient of Concordance (W)

31 37 38 39

1

PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Kettani 2010). Menurut data sensus BPS (2010), 87.18% dari populasi penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu 237 641 326 jiwa. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan besarnya jumlah populasi Muslim di Indonesia, potensi instrumen keuangan islami pun tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah wakaf. Sosial Lainnya: 8.40% Pesantren: 2.97 Sekolah: 10.82%

Masjid: 44.33%

Makam: 3.97%

Mushola: 29.50%

Sumber : Kementerian Agama RI (2016)

Gambar 1 Penggunaan tanah wakaf Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ibadah wakaf identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Hal ini ditunjukkan melalui data dari BWI (2016) bahwa Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4 359 443 170 meter persegi yang tersebar di 435 768 lokasi. Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih terbatas pada proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1. Diagram tersebut menunjukkan pemanfaatan tanah wakaf didominasi oleh pembangunan masjid sebesar 44.3% dan mushola sebesar 29.50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial atau mu’ammalah hanya sebesar 8.40%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif. UU No. 41/ 2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. MUI telah terlebih dahulu mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang di tahun 2002. MUI telah mempertimbangkan kemaslahatan lebih luas yang akan diperoleh melalui wakaf uang. Konsep wakaf uang dengan sertifikat dipromosikan kembali oleh M.A. Mannan melalui SIBL (Social Investment Bank Ltd.) pada tahun 2001 dan secara signifikan mampu memperbaiki perekonomian Bangladesh. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang lengkap terkait wakaf uang, namun realisasi program wakaf uang masih jauh dari ekspektasi. Nasution (2005) membuat sebuah perkiraan potensi dana wakaf. Asumsi pertama adalah banyak Muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal. Kedua, diasumsikan bahwa Muslim kelas menengah berjumlah 10 juta jiwa dengan dengan penghasilan rata-rata Rp500 000 hingga Rp10 000 000.

2

Ketiga, nilai Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dibagi sesuai dengan besaran distribusi penghasilan Muslim kelas menengah, yaitu Rp5 000 hingga Rp100 000. Potensi wakaf uang dengan tiga asumsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Potensi wakaf uang Tingkat Penghasilan/Bulan (Rp) 500 000 1 – 2 juta 2 – 5 juta 5 – 10 juta Total

Jumlah Muslim (jiwa) 4 juta 3 juta 2 juta 1 juta

Tarif Wakaf/Bulan (Rp) 5 000 10 000 50 000 100 000

Potensi Wakaf Uang/Bulan (Rp) 20 milyar 30 milyar 100 milyar 100 milyar

Potensi Wakaf Uang/Tahun (Rp) 240 milyar 360 milyar 1.2 triliun 1.2 triliun 3 triliun

Sumber: Nasution (2005)

Perhitungan tersebut adalah perhitungan yang sangat moderat. Besar kemungkinan populasi Muslim tidak hanya 10 juta jiwa dan besarnya wakaf tidak hanya 0.5% hingga 2.5% saja. Melihat fakta ini, maka sebenarnya potensi wakaf uang yang dapat dihimpun dari Muslim kelas menengah diperkirakan jauh di atas angka Rp 3 triliun. Faktanya, penghimpunan wakaf uang yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga nazhir berskala nasional pun tidak ada yang mencapai angka potensi tersebut. Sebagai contoh, Badan Wakaf Indonesia, sebagai lembaga independen yang membawahi wakaf di Indonesia, saat ini hanya mengelola wakaf uang sebesar Rp4 milyar sejak berdiri di tahun 2009. Berdasarkan data laporan keuangan lembaga nazhir, total penghimpunan dana wakaf uang dari tujuh lembaga berskala nasional pun baru mencapai Rp32 781 459 176. Menurut Nasution (2005), wakaf uang masih kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Hal sederhana seperti data jumlah aset wakaf Indonesia tidak terkoordinir dengan baik dan terpusat di institusi profesional. Melalui data pada Gambar 1 pula, dapat dilihat bahwa aset-aset wakaf tidak terkelola secara produktif, menjadi tidak liquid, bahkan mati. Padahal aset wakaf tersebut, apabila dapat dikembangkan dengan potensi wakaf uang, mampu menjadi instrumen kontributif untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Tabel 2 Pemanfaatan dana wakaf di beberapa negara Negara Persentase (%) Singapura (Lokal) 98 Saudi Arabia 4 India 2 Indonesia 2 Total 100 Karim (2007)

Apabila kita mencoba melihat perkembangan negara lain, wakaf uang telah terbukti memberikan kontribusi positif di beberapa negara maju. Di Amerika Serikat, wakaf milik Muslim minoritas dikelola oleh the Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) yang berkantor di New York. Atas kinerja KAPF, kini telah

3

berdiri apartemen senilai US$85 juta di atas tanah milik the Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Di Bangladesh, SIBL telah mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (the Voluntary Capital Market) melalui pengembangan instrumen wakaf seperti: Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Waqf Properties Development Bond, dll (Khalil 2014). Di sisi lain, apabila pemanfaatan dana wakaf dibandingkan antar beberapa negara seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 2, Singapura menjadi negara dengan lembaga wakaf paling produktif dengan persentase pemanfaatan sebesar 98%. Nilai yang besar ini bahkan jauh mengalahkan Saudi Arabia. Indonesia sebagai pemilik potensi wakaf yang sangat besar ternyata pemanfaatannya hanya 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa negara dengan Muslim yang minoritas pun mampu memanfaatkan wakaf dengan optimal, maka Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia tentu mampu melakukan jauh lebih baik. Adanya regulasi wakaf dan teladan negara lain dalam mengelola wakaf uang nampaknya belum mampu mendorong kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk secara serius membangun ekonomi melalui potensi besar yang dimiliki wakaf uang ini. Maka dapat diasumsikan bahwa hadirnya wakaf uang hanya bersifat top down tanpa adanya peran bottom up, sehingga realisasi ideal dari wakaf uang hanya bersifat utopis semata. Rumusan Masalah Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu 237 641 326 jiwa (BPS 2010), memiliki potensi instrumen keuangan Islami yang besar. Di sisi lain, Indonesia memiliki aset tanah wakaf seluas 4 359 443 170 meter persegi yang tersebar di 435 768 lokasi (BWI 2016) yang 73.83% nya hanya dimanfaatkan untuk masjid dan mushola (Kemenag 2016). Wakaf uang yang telah dikenal sejak tahun 2002 di Indonesia diharapkan mampu memproduktifkan aset wakaf yang idle tersebut. Potensi wakaf uang yang diasumsikan oleh Nasution (2005) sebesar Rp3 triliun per tahun sangat jauh dari realita dana wakaf abadi yang saat ini dikelola di BWI pusat, yaitu sebesar Rp2 milyar selama sembilan tahun lembaga independen wakaf tersebut berdiri. Total penghimpunan dana wakaf uang dari tujuh lembaga berskala nasional pun baru mencapai Rp32 781 459 176. Melihat belum optimalnya pengelolaan wakaf uang agar dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat, maka terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini: 1. Bagaimana kondisi penghimpunan wakaf uang di Indonesia? 2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh bagi tingkat penghimpunan wakaf uang di Indonesia? Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan kondisi penghimpunan wakaf uang di Indonesia. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh bagi tingkat penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

4

Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi beberapa pihak, di antaranya adalah: 1. Bagi lembaga nazhir dan LKS-PWU: dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pengembangan program pada penghimpunan wakaf uang. 2. Bagi masyarakat: memberikan pandangan baru mengenai wakaf uang 3. Bagi pemerintah: memberikan informasi bahwa ada potensi instrumen keuangan yang dapat menambah sumber modal dalam pembangunan infrastruktur Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang di Indoensia. Penelitian ini dilakukan pada beberapa pakar dan praktisi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling di beberapa lembaga nazhir organisasi, badan hukum dan LKS-PWU yang mengelola penghimpunan wakaf uang secara aktif dalam skala nasional. Responden penelitian ini adalah pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai performa wakaf uang dan terlibat langsung dalam penghimpunan wakaf uang. Objek wakaf yang diteliti merupakan wakaf benda bergerak, yaitu wakaf uang. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP) yang dapat mengukur prioritas pengaruh faktor.

TINJAUAN PUSTAKA Konsep Wakaf Definisi Wakaf Wakaf merupakan sebuah konsep instrumen keuangan yang unik yang dimiliki oleh umat Muslim. Kata “wakaf” memiliki arti “mencegah atau menahan.” Konsep wakaf adalah mendayagunakan harta wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Keabadian dan kekekalan harta pokok wakaf (ra’s al mal) harus terjaga (Mubarok 2008). Wakaf telah dikenal sejak zaman Arab jahiliyah hingga berbagai belahan dunia lainnya seperti Mesir kuno, Romawi, hingga Amerika (Al-Kabisi 2003). Di kalangan umat Islam, wakaf sudah secara luas dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Konsep wakaf zaman Rasul ini dijelaskan dalam kisah Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur dan Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini ditunjukkan melalui salah satu hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim 3084). Hadis tersebut juga mengimplikasikan bahwa dalam sunnahnya, seorang Muslim dapat beramal wakaf dalam bentuk yang berbeda-beda (Chowdury 2011).

5

Rukun dan Syarat Wakaf Menurut Al-Kabisi (2003), terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam menentukan rukun wakaf. Menurut Hanafi, rukun wakaf hanya sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Namun berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Syafi’iyah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: 1. waqif (orang yang berwakaf), 2. mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf), 3. harta yang diwakafkan, dan 4. shighat (lafal). Masih menurut Al-Kabisi (2003), dalam mewakafkan harta, terdapat beberapa syarat agar dianggap sah, yaitu: 1. Harta wakaf memiliki nilai atau harga 2. Harta wakaf jelas bentuknya 3. Harta wakaf merupakan hak milik waqif 4. Harta wakaf berupa benda tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. Macam-Macam Harta Benda Wakaf Jenis harta benda yang dapat diwakafkan terus berkembang mengikuti perkembangan modernisasi zaman. Besarnya maslahat yang dapat dihasilkan dari harta benda tersebut menjadi pertimbangan meluasnya jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Pasal 16 dalam UU No. 41/2004 membagi harta benda wakaf menjadi dua macam: 1. Benda tidak bergerak, yaitu harta benda berupa hak atas tanah, bangunan dan bagian yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun. 2. Benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), dan hak sewa. Wakaf uang termasuk ke dalam jenis harta benda wakaf bergerak. Pemanfaatan wakaf uang diatur dengan sangat detail dalam peraturan pengelolaan agar keabadian uang tersebut sebagai harta pokok tetap terjaga karena karakteristiknya sebagai harta benda wakaf yang likuid dan fleksibel. Konsep Wakaf Uang Definisi Wakaf Uang Wakaf uang (waqf al-Nuqud) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya (Usman 2013). Menurut Fatwa MUI, yang dimaksud dengan wakaf uang (cash waqf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian tersebut adalah surat-surat berharga. Pengelolaan wakaf uang adalah dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap benda atau harta pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (mewariskannya, memberikannya, menjualnya), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

6

Landasan Hukum Wakaf Uang Sama halnya dengan wakaf pada umumnya, landasan hukum wakaf uang juga berdasarkan Alquran, Hadis, dan Ijma’ Ulama. Menurut Fatwa DSN MUI No. 29/2002, beberapa ayat Alquran yang menjadi landasan wakaf uang di antaranya adalah: 1. Alquran Surah Ali Imran ayat 92:                   “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 2. Alquran Surah Albaqarah ayat 261-262:                                                              “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Kemudian, hadis yang digunakan sebagai landasan hukum wakaf uang adalah sebagai berikut: 1. Hadis Riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Abu Daud Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakan orang tuanya”. 2. Hadis Riwayat An-Nasa’i Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Umar RA, berkata kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW, berkata ‘Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.’ 3. Jabir RA, berkata Tak ada sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.

7

Berbagai pendapat ulama juga digunakan sebagai landasan hukum wakaf uang, beberapa di antaranya adala sebagai berikut: 1. Pendapat Imam Al-Zuhri (124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih. 2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian dengan dasar istihsan bil ‘urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud RA, bahwa “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.” 3. Pendapat sebagian ulama mazhab Asy-Syafi’i. Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Wakaf benda bergerak berupa uang secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 31 dalam UU No. 41 tahun 2004, yang kemudian dijelaskan kembali secara rinci pada Pasal 27 dan Pasal 43 PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dijelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan harta benda bergerak dalam bentuk uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU ditunjuk berdasarkan saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, menurut Usman (2013), dalam pengelolaan wakaf uang juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Metode penghimpunan dana (fund rising), yaitu cara memobilisasi wakaf uang. Sertifikat Wakaf Uang (SWU) merupakan salah satu cara termudah. Dengan menerbitkan SWU dalam nominal yang bervariasi sesuai dengan kelompok sasaran wakif, SWU menjadi keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya. 2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Tujuan dari pengelolaan dana wakaf uang adalah memperoleh hasil semaksimal mungkin (income generating orientation). Maka, dana wakaf uang harus diinvestasikan pada sektor produktif. 3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (beneficiaries). Terdapat beberapa tujuan/orientasi distribusi, yaitu penyantunan (charity), investasi sumber daya insani (human investment), pemberdayaan (empowerment), dan investasi infrastruktur (infrastucture investment). Praktik Wakaf Uang di Beberapa Negara Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Az-Zuhri adalah salah seorang ulama yang menjadi peletak dasar kodifikasi hadis (tadwin al-hadis) memfatwakan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan infrastruktur untuk kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian hasil keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.

8

Menurut Antonio (2002), setidaknya ada empat keunggulan wakaf uang sehingga menjadi penting bagi negara-negara Muslim untuk menggalakkan praktiknya. Pertama, wakaf uang jumlahnya dapat bervariasi sehingga seseorang tidak harus menjadi hartawan terlebih dahulu apabila ingin berwakaf uang. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset tidak produktif seperti lahan kosong dapat dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian yang produktif. Ketiga, dana wakaf uang dapat digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, dalam jangka waktu beberapa lama, umat Islam akan lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan karena tidak bergantung pada anggaran negara yang terbatas. Saudi Arabia membentuk Majlis Tinggi Wakaf dan membangun berbagai infrasturktur dari harta wakaf. Wakaf di Saudi Arabia bentuknya bermacammacam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Wakaf-wakaf tersebut sebagian ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah berupa pembangunan hotel di sekitar Masjidil Haram dan penyediaan fasilitas pelayanan bagi kebutuhan jamaah haji. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat dari wakif. Mesir termasuk negara yang telah profesional dalam mengelola wakaf uang. Sejak Hakim Mesir di zaman Hisyam bin Abd Malik yang bernama Taubah bin Namir, Mesir pertama kali melakukan wakaf berupa tanah yang digunakan untuk bendungan. Saat ini, untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf secara efektif, Badan Wakaf menitipkan hasil wakaf di bank-bank Islam. Badan Wakaf juga terlibat dalam pembentukan bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi produktif sehingga wakaf dikelola secara profesional sangat bermanfaat untuk menopang kehidupan kaum dhuafa, fakir-miskin, dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan obat-obatan. Harta wakaf di Turki sempat mencapai tiga perempat dari luas lahan produktifnya pada tahun 1925, tepatnya di masa pemerintahan Utsmaniyah. Saat ini pemerintah Turki menggunakan Waqf Bank & Finance Corporation untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek jointventure. Wakaf di Turki juga dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf yang memberikan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sosial. Dirjen Wakaf juga mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial bagi kepentingan sosial. Dirjen wakaf bekerjasama dan melakukan investasi di beberapa lembaga, antara lain Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank dan lain-lain. Bangladesh terkenal sebagai negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 120 juta jiwa dengan luas wilayah 55 000 mil persegi. Kondisi alam di Bangladesh seringkali mengalami banjir dan angin topan. Di sisi lain, peningkatan populasi Bangladesh cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dengan sumber daya alam terbatas. Namun, masyarakat Bangladesh termasuk sangat baik dalam hal pengamalan ajaran keagamaan, salah satunya adalah wakaf uang sebagai penopang perekonomian. Wakaf telah dikelola oleh

9

Social Investment Bank Ltd. (SIBL). Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (the Voluntary Capital Market), mengembangkan surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (Waqf Properties Bond), sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Deposit Certificate), saham komunitas masjid (Mosque Community Share), Quard-e Hasana Certificate, dan lain-lain. Yordania telah menghasilkan keuntungan hingga 1 030 juta dinar Yordania pada tahun 1984 melalui pengembangan wakaf di berbagai sektor. Direktorat baru Yordania saat ini mulai menjalankan proyek pembangunan di Tepi Barat dan Tepi Timur. Adapun proyek tersebut di antaranya adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya sebesar 80 ribu dinar Yordania, pembangunan apartemen seharga 85 ribu dinar, pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Hal yang unik adalah Wizarat al-Auqaf sebagai lembaga wakaf Yordania mampu ikut serta dalam meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan. Perbedaan Model Pengelolaan Wakaf Uang di Beberapa Negara Abad ke dua puluh satu merupakan titik balik pertumbuhan lembaga wakaf di berbagai negara Muslim, begitu pun mulai berkembangnya wakaf uang. Beberapa jenis skema wakaf uang telah dipraktikkan di beberapa negara mayoritas maupun minoritas Muslim di dunia. Setidaknya, terdapat empat skema wakaf uang yang telah digunakan dan terbukti memberikan manfaat pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. 1. Skema Wakaf Saham (Waqf Shares Scheme) Skema ini telah dipraktikkan di negara Malaysia, Indonesia, Kuwait dan Inggris. Tujuan utama skema ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyek demi kesejahteraan sosial.

Sumber: Mohsin (2013) (diolah)

Gambar 2 Skema Wakaf Saham (Waqf Shares Scheme) Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2, skema ini bermula dari lembaga nazhir yang mengaplikasikan skema ini sebagai mutawalli dan akan menjalankan proyek sosial. Kemudian, lembaga tersebut menerbitkan saham dengan nilai yang berbeda-beda untuk salah satu proyek. Wakif akan membeli saham tersebut dengan nilai yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai bukti pembelian saham wakaf, wakif memperoleh SWU (Sertifikat Wakaf Uang). Agar

10

dana wakaf tersebut berkelanjutan, maka lembaga akan mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Hasil investasi kemudian akan disalurkan kepada proyek yang telah ditentukan. 2. Skema Wakaf-Tunai Deposit (Deposit Cash-Waqf Scheme) Skema ini telah sukses diaplikasikan oleh lembaga wakaf di Singapura, Bahrain, Afrika Selatan. Secara umum, skema wakaf-tunai langsung ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Sumber: Mohsin (2013) (diolah)

Gambar 3 Skema Wakaf Uang Deposit (Deposit Cash-Waqf Scheme) Wakif secara langsung memberikan wakaf uang kepada lembaga keagamaan atau LSM sebagai nazhir dengan cara mendepositkan uang sebagai wakaf uang kepada rekening di bank tertentu. Bank kemudian menginvestasikan uang tersebut sesuai dengan persetujuan wakif dan lembaga nazhir. Lembaga akan mendapatkan hasil investasi dari bank dan mendistribusikan keuntungan tersebut kepada mauquf ‘alaih. 3. Skema Wakaf Uang Wajib (Compulsory Cash-Waqf Scheme) Skema ini juga merupakan konsep wakaf uang yang dikumpulkan dari masyarakat dan telah dipraktikkan di Singapura. Abdul (2007) menjelaskan bahwa potongan wajib pada pendapatan pegawai dibuat oleh Central Provident Fund (CPF) Board, sebuah organisasi sosial milik Singapura. Skema wakaf uang wajib ini dapat dilihat pada Gambar 4. Setiap bulan, pegawai Muslim memberikan wakaf sebesar US$1 hingga US$7 berdasarkan pendapatan kotor. Para pegawai Muslim memberikan wakaf uang melalui sistem check-off otomatis yang setiap bulan mengurangi gaji bulanan para pegawai Muslim dan menyalurkannya melalui CPF. CPF pada skema ini berperan sebagai agen pengumpul wakaf milik MUIS (Singapore Islamic Council).

11

Sumber: Karim (2007) (diolah)

Gambar 4 Skema wakaf uang wajib (compulsory cash-waqf scheme) 4. Skema Produk Wakaf Deposito (Deposit Waqf Product Scheme) Tidak jauh berbeda dengan skema wakaf deposit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, skema produk wakaf deposito ini telah dipraktikkan oleh dua bank di Bangladesh, yaitu the Social Investment Bank Limited (SIBL) dan the Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL). Perbedaannya adalah pada skema ini bank berperan menjadi nazhir seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Sumber: Mannan (1998) (diolah)

Gambar 5 Skema produk wakaf deposito (deposit waqf product scheme) Skema ini dimulai saat depositor sebagai wakif mendepositkan uangnya pada rekening wakaf uang di IBBL atau SIBL. Sebelum memberikan deposit, bank akan memberikan daftar penerima manfaat atau mauquf 'alaih yang dapat dipilih oleh depositor. Bank akan mengumpulkan dan menginvestasikan modal melalui akad Mudharabah. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat yang telah dipilih oleh wakif seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. (Mannan 1998). Penelitian Terdahulu Wakaf uang merupakan instrumen keuangan yang baru dan belum dikenal secara luas di masyarakat Muslim Indonesia. Sejak MUI mengeluarkan fatwa mengenai hukum wakaf uang pada tahun 2002 dan adanya UU perwakafan No. 41 tahun 2004, wakaf uang mulai dikenal oleh masyarakat. disebabkan wakaf uang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, penelitian terkait wakaf uang

12

di Indonesia pun jumlahnya masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Rusydiana dan Devi (2014) melakukan penelitian berjudul Analysis of Cash Waqf Fund Management in Indonesia: An Analytical Network Process (ANP) Method Approach. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan yang terjadi pada perkembangan wakaf uang terdiri dari empat aspek penting, yaitu kepercayaan, sumberdaya manusia, sistem, dan syariah. Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menghambat adalah ketidakpercayaan donatur, tidak terpenuhinya covenants, ketidaksesuaian wakaf uang, dan lemahnya manajerial sistem. Sebagai solusi, yang perlu dilakukan agar wakaf uang terus berkembang adalah mengganti istilah “tabarru’” menjadi “dana sosial”, meningkatkan dukungan hukum dan regulasi, mengadakan program pelatihan wakaf uang, dan diseminasi. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan peringkatnya adalah: 1) komputerisasi manajemen wakaf uang, 2) pengembangan lembaga edukasi wakaf, 3) peningkatan kualitas manajemen wakaf uang, 4) transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatna (2006) adalah mengenai masalah penghambat wakaf uang dalam masyarakat Muslim Indonesia. Hasilnya, beberapa sebab penghambat perkembangan sosialiasasi wakaf uang di antaranya adalah: 1) persepsi masyarakat terhadap harta wakaf, 2) manajemen pengelolaan harta wakaf di Indonesia, 3) mazhab mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang tidak memperbolehkan wakaf uang, 4) kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf. Efrizon (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemahaman atau persepsi masyarakat terkait wakaf uang dengan metode analisis regresi logistik. Objek penelitiannya adalah masyarakat Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Variabel yang digunakan adalah keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan, latar belakang pendidikan, pemahaman hukum Islam, dan akses media informasi. Hasil penelitian Efrizon menyebutkan bahwa: 1) semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar tingkat pemahaman terhadap wakaf uang, 2) semakin taklid sesorang dalam memahami hukum Islam, maka semakin kecil peluang untuk memahami wakaf uang, 3) semakin jarang seseorang mengakses informasi, semakin kecil peluang untuk memahami wakaf uang. Effendy (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi muzakki BAZNAS dan Dompet Dhuafa untuk berwakaf uang. Effendy menggunakan metode Kaiser Meyer Oklin (KMO) dalam menganalisis faktor tersebut. Variabel yang digunakan adalah pemahaman agama, produk, fasilitas dan pelayanan, promosi dan sosialisasi, dan kualitas manajemen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan dengan metode Analysis Networking Process (ANP) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang.

13

Kerangka Pemikiran Predikat sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ternyata belum mampu membuat potensi instrumen keuangan Islam memberikan dampak nyata pada kesejahteraan sosial dan ekonomi bangsa. Potensi wakaf uang yang diasumsikan oleh Nasution (2005) sebesar Rp3 triliun per tahun sangat jauh dari realita dana wakaf abadi yang saat ini dikelola di BWI pusat, yaitu sebesar Rp2 milyar selama sembilan tahun lembaga independen wakaf tersebut berdiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan kerangka pemikiran penelitian seperti pada Gambar 6. Pada metode ANP, variabel yang berpengaruh dapat ditentukan setelah melakukan wawancara (indepth interview) dan mengajukan kuesioner pada pakar dan praktisi wakaf uang.

Gambar 6 Kerangka pemikiran

14

METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada beberapa pakar dan praktisi di beberapa institusi atau organisasi yang mempraktikkan wakaf uang dan dapat dikategorikan sebagai lembaga nazhir atau LKS-PWU. Responden penelitian ini adalah pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai performa wakaf uang. Objek wakaf yang diteliti merupakan wakaf benda bergerak, yaitu wakaf uang. Penelitian akan dilakukan pada bulan Juni hingga September 2016. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) mengenai masalah wakaf uang kepada para pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam. Penelitian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner kepada responden pada pertemuan selanjutnya. Terdapat tujuh lembaga nazhir yang terlibat dalam penelitian ini. Pemilihan lembaga responden tersebut berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lembaga nazhir berskala nasional, terdaftar resmi di BWI sebagai nazhir wakaf uang, memiliki karakteristik khusus yang berbeda-beda. Lembaga nazhir responden mewakili jenis lembaga organisasi masyarakat, LSM, LKS-PWU, dan operator/regulator. Metode Analisis dan Pengolahan Data Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif yang bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh pihak expert. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang. Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas (Ascarya 2005). Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “Super Decisions”. Gambaran Umum Metode ANP Analytic Network Process (ANP) merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor dependence serta feedback secara sistematik. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris (Saaty 2005). Landasan ANP Metode ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain (Saaty 2006): 1. Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen

15

2.

3. 4.

induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif. Dependence condition; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster. Tabel 3 Perbandingan skala verbal dan skala numerik SKALA VERBAL SKALA NUMERIK Amat sangat lebih besar pengaruhnya 9 8 Sangat lebih besar pengaruhnya 7 6 Lebih besar pengaruhnya 5 4 Sedikit lebih besar pengaruhnya 3 2 Sama besar pengaruhnya 1 Sumber: Ascarya (2005)

Tahapan Penelitian Tahapan pada metode ANP, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7, antara lain adalah:

Sumber: (Ascarya 2010)

Gambar 7 Tahapan penelitian

16

1. Konstruksi Model Konstruksi model ANP disusun berdasarkan literature review secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi wakaf uang serta melalui indepth interview untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya. 2. Kuantifikasi Model Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (pembandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software Super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya 2011). 3. Sintesis dan Analisis a. Geometric Mean Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung geometric mean (Saaty, 2006). Pertanyaan berupa perbandingan (Pairwise comparison) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. Geometric mean merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut (Ascarya 2011) : (3.1) b. Rater Agreement Rater agreement adalah ukuran yang menunjukan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah Kendall’s Coefficient of Concordance (W;0 < W≤ 1). W=1 menunjukan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2010). Untuk menghitung Kendall’s (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya. (3.2) Nilai rata-rata dari total ranking adalah: (3.3) Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula: (3.4)

17

Sehingga diperoleh Kendall’s W, yaitu: (3.5) Jika nilai pengujian W sebesar 1 (W=1), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesepakatan yang sempurna sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukan adanya ketidaksespakatan antar jawaban responden atau jawaban bervariatif (Ascarya 2011). Definisi Operasional Faktor dalam Penelitian Berdasarkan literature review, terdapat tiga aspek utama yang selalu menjadi objek penelitian mengenai faktor yang memengaruhi wakaf uang, yaitu aspek masyarakat, kelembagaan, dan pemerintahan. Setelah dilakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan responden, terdapat total sebelas faktor yang berpengaruh bagi penghimpunan wakaf uang. Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga aspek tersebut. Aspek Kelembagaan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 telah mengatur tiga jenis nazhir, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir berbadan hukum. Dalam penelitian ini, kelembagaan yang dimaksud adalah nazhir berbentuk organisasi dan badan hukum yang terdaftar secara resmi pada BWI. Nazhir organisasi dan badan hukum merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga nazhir ini terdiri dari pengurus nazhir perseorangan yang telah memenuhi syarat, memiliki program kerja khusus dalam pengembangan wakaf, dan memenuhi seluruh syarat administrasi sebagai lembaga nazhir resmi. Edukasi dan Sosialisasi Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi masyarakat. Sosialisasi adalah proses interaksi sosial dengan mengenali cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat (Ihromi 1980). Lembaga nazhir resmi telah memiliki program khusus dalam pengembangan wakaf uang dan berkewajiban untuk mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai lembaga nazhir resmi. Program edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk menunjang perkembangan wakaf lembaga nazhir. Program tersebut dapat berupa kampanye wakaf, pengajian, publikasi program melalui media cetak maupun online. Profesionalitas Nazhir Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut BWI, nazhir profesional adalah pengelola wakaf yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mendapat bayar yang sesuai dengan kerja kerasnya, memiliki human skill (bidang khusus untuk

18

mengembangkan harta wakaf), human tehnical (pengelolaan harta wakaf), dan human relation (membangun jaringan). Kefokusan Lembaga Nazhir Kefokusan berarti memusatkan program kerja pada satu tujuan. Fokus lembaga memberikan implikasi pada tingkat keseriusan dalam pelaksanaan program. Indikator fokusnya sebuah lembaga wakaf uang adalah tersedianya divisi dan program khusus wakaf uang. Kepercayaan Masyarakat terhadap LKS-PWU dan Lembaga Nazhir Kepercayaan menimbulkan kerjasama dari wakif dengan lembaga. Wakif percaya bahwa lembaga nazhir akan mengelola harta wakaf dengan jujur, amanah, dan sesuai peruntukannya. Indikator bahwa lembaga nzahir dipercaya oleh masyarakat adalah: 1. Meningkatnya tingkat penghimpunan wakaf uang dari wakif 2. Bertambahnya jumlah wakif yang menggunakan jasa lembaga nazhir 3. Menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada wakif maupun publik berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 Aspek Pemerintahan Lembaga pemerintah yang membawahi urusan wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat maupun perwakilan daerah dan Kementerian Agama. Peran dan dukungan pemerintah akan menentukan pelaksanaan praktik wakaf uang di lembaga maupun masyarakat. Perangkat Hukum Wakaf Uang Kelengkapan perangkat hukum wakaf uang akan memudahkan praktik wakaf di lembaga dan masyarakat. Hukum yang ada dapat bersifat mewajibkan atau himbauan. Sifat dari peraturan ini akan berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan. Perangkat hukum wakaf uang yang ada saat ini adalah UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Fatwa MUI Wakaf Uang 11 Mei 2002. Kemudahan Birokrasi/Perizinan Sebuah lembaga nazhir perlu melalui proses administrasi agar lembaga tersebut menjadi nazhir resmi dan legal. Dalam praktiknya, lembaga nazhir akan terus berhubungan secara langsung dengan lembaga-lembaga pemerintah (KUA, Kementerian, dan BWI) dalam hal perizinan dan pelaporan. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam birokrasi dan perizinan akan berpengaruh pada kinerja sebuah lembaga nazhir. Dukungan Fasilitas dan Materi Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006, nazhir wakaf memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari menteri dan BWI. Pembinaan yang dimaksud adalah bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf, pemberian fasilitas, pemberian motivasi, penyusunan regulasi, penyiapan penyuluhan penerangan di daerah, dan penyiapan dan pengadaan berkas administrasi wakaf. Hal ini wajib dilakukan oleh pemerintah kepada nazhir untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

19

Aspek Masyarakat Masyarakat Indonesia yang Muslim maupun non-Muslim dan yang telah menjadi wakif maupun belum menjadi wakif namun memiliki kemampuan untuk menjadi wakif. Pemahaman Mengenai Wakaf Uang Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pandai dan mengerti dengan benar. Indikator pemahaman wakaf uang di masyarakat adalah: 1. Memahami pengertian wakaf uang 2. Mengetahui hukum dan peraturan wakaf uang 3. Memiliki pendapat positif maupun negatif terhadap wakaf uang Mazhab yang diikuti Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam. Menurut Fatwa MUI No. 29/2002, Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi’i membolehkan adanya praktik wakaf uang. Berdasarkan penelitian Quddus (2009), bagi sebagian masyarakat, mazhab yang diikuti menjadi penentu setuju atau tidaknya masyarakat untuk mempraktikkan wakaf uang. Capaian Informasi Informasi menghasilkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai akibat dari adanya program sosialisasi. Masyarakat mampu memulai untuk menentukan keikutsertaannya dalam praktik wakaf uang apabila informasi mengenai program dan pengertian wakaf uang itu sendiri telah sampai di masyarakat. Informasi yang tersebar luas merupakan indikator dari suksesnya proses edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga nazhir yang dipercaya oleh masyarakat. Preferensi dalam Memilih Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih karena berminat terhadap sesuatu. Bagi sebagian masyarakat, wakaf uang dianggap memiliki proses yang lebih panjang dibandingkan wakaf yang lain karena melalui administrasi di LKS-PWU. Pada wakaf uang dengan konsep ‘uang abadi’, masyarakat juga tidak dapat melihat langsung hasil dari manfaat wakafnya melainkan beberapa tahun kemudian baru terlihat manfaatnya. Hal ini akan berpengaruh pada preferensi wakif dalam berwakaf. Indikator masyarakat memiliki preferensi pada wakaf uang adalah masyarakat memilih berwakaf pada program wakaf uang dibandingkan berwakaf pada program wakaf yang lain.

20

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Wakaf Uang di Indonesia Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara poduktif dan hasilnya dimanfaatkan oleh mauquf ‘alaih. Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001 ke atas. Pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia yang tidak diberdayakan dengan produktif, yaitu 73.88% aset wakaf hanya menjadi bangunan sarana ibadah seperti masjid dan mushola (Kemenag 2016). Pada tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur wakaf uang dengan melibatkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Wakaf uang bisa menjadi solusi untuk memberdayakan aset wakaf nasional yang idle. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang membawahi nazhir wakaf nasional berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Tercatat hingga tanggal 31 Desember 2015, terdapat 102 lembaga nazhir wakaf uang yang telah resmi terdaftar di BWI. Namun mayoritas dari nazhir wakaf uang tersebut hanya sedikit saja yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi dan hukum yang telah ada. Para nazhir lebih memilih untuk menjalankan program “wakaf melalui uang” yang lebih praktis, yaitu wakif mewakafkan sejumlah uang untuk dibelikan aset wakaf oleh nazhir. Selain itu, usia BWI sendiri lebih muda apabila dibandingkan dengan lembaga nazhir wakaf besar seperti Nahdhlatul Ulama, Tabung Wakaf Indonesia, PKPU, dan lembaga nazhir lainnya. Dari 11 BWI Cabang Provinsi dan Kota besar yang peneliti survey, hanya satu yang mengaku menerima dan mengelola wakaf uang dalam jumlah yang masih sangat kecil. BWI pusat sendiri mengakui bahwa sosialisasi mengenai program wakaf uang baru saja dimulai di BWI-BWI cabang. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik wakaf uang belum berjalan secara optimal pada tingkat regulator. Di samping itu, penyetoran wakaf uang oleh wakif kepada nazhir disyaratkan harus melalui LKS-PWU (Bank Umum Syariah). Maka, LKS-PWU memiliki peran yang signifikan dalam praktik wakaf uang. Sampai dengan bulan Desember 2011, Menteri Agama telah menetapkan 11 Bank Syariah sebagai LKSPWU, yaitu: Bank Muamalat Indonesia 1. 2. Bank Syariah Mandiri 3. Bank BNI Syariah 4. Bank Mega Syariah 5. Bank DKI Syariah 6. Bank BTN Syariah 7. Bank Syariah Bukopin Bank Jogya Syariah 8. 9. BPD Kalbar Syariah 10. BPD Jateng Syariah 11. BPD Riau Syariah

21

Kondisi Penghimpunan Wakaf Uang Berbagai jenis gerakan berwakaf uang dilakukan oleh para lembaga nazhir. Sebagai contoh, pada Februari 2016, Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan “Gerakan Wakaf Uang Sejuta Nahdliyin” (Gerwaku Sena). Gerakan ini menyerukan penggalangan wakaf uang minimal Rp10 000 per bulan bagi 85 juta warga NU. Meskipun NU baru dua tahun menjadi nazhir resmi wakaf uang, namun melalui gerakan masif tersebut, NU telah berhasil menghimpun wakaf uang sebanyak Rp87 235 000. NU bekerjasama dengan LKS-PWU yaitu BTN Syariah. Tabel 4 Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang Nama Lembaga Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang Nahdhlatul Ulama 87 235 000 PKPU 3 185 760 088 Baitul Maal Muammalat 1 396 645 188 Tabung Wakaf Indonesia 4 694 818 900 Rumah Wakaf Indonesia 3 000 000 000 Wakaf Pro 99/Sinergi Foundation 16 417 000 000 Badan Wakaf Indonesia (BWI) 4 000 000 000 Total 32 781 459 176 Sementara itu, wakaf uang sebesar Rp3 185 760 088 berhasil dihimpun oleh PKPU di akhir tahun 2014. Tabung Wakaf Indonesia pun telah menghimpun wakaf uang sebesar Rp4 694 818 900 pada tahun ketiga setelah resmi menjadi nazhir wakaf uang. Rumah Wakaf Indonesia (RWI) tahun ini telah mengelola dana wakaf uang sebesar Rp3 milyar dan Wakaf Pro 99 menghimpun Rp16 417 000 000. BWI juga menyatakan bahwa tahun ini tengah mengelola Rp4 milyar dana wakaf uang. Rp2 milyar merupakan wakaf uang abadi dan sisanya adalah wakaf uang temporer. Data penghimpunan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan jumlah penghimpunan wakaf uang masih jauh berbeda dari potensinya, namun wakaf uang terus tumbuh dan meningkat setiap tahunnya secara perlahan. Di sisi penyaluran manfaat pada mauquf ‘alaih, Wakaf Pro 99 melaporkan pada tahun 2015 telah menyalurkan hasil wakaf pada empat bidang, yaitu pendidikan (1 183 jiwa), ekonomi (36 810 jiwa), kesehatan (132 836 jiwa), dan sosial (8 656 jiwa) dengan bentuk program penyaluran yang tidak biasa. Bentuk program penyaluran pendidikan yang dilakukan oleh Wakaf Pro 99 di antaranya melalui Beasiswa Pemimpin Bangsa, Beastudi Pegiat Dakwah, Pesantren Terapis, dan Sekolah untuk Semua. Pada bidang sosial, telah didirikan Firdaus Memorial Park (Taman Wakaf Pemakaman Muslim) sedangkan di bidang ekonomi, Wakaf Pro 99 mencanangkan program Green Qurban, dan di bidang kesehatan tersedia Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Tabung Wakaf Indonesia pun sudah terkenal dengan pembangunan sekolah Smart Ekselensia dari hasil wakaf uang.

22

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Berdasarkan hasil literature review dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada para pakar dan praktisi wakaf uang, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek pemerintahan, dan aspek masyarakat. Aspek kelembagaan meliputi empat faktor, yaitu edukasi dan sosialisasi, kefokusan lembaga nazhir, profesionalitas nazhir, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nazhir. Aspek masyarakat meliputi empat faktor, yaitu mazhab yang diikuti, pemahaman mengenai wakaf uang, capaian informasi, dan preferensi dalam memilih. Aspek pemerintahan meliputi tiga faktor, yaitu bantuan fasilitas dan materi, kemudahan birokrasi/perizinan, dan perangkat hukum wakaf. Jaringan faktor-faktor ini kemudian menghasilkan sebuah model Analytic Network Process yang dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Model Analytic Network Process faktor wakaf uang Berdasarkan hasil kuantifikasi data menggunakan software Super Decisions, prioritas utama aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek kelembagaan dengan geometric mean (GMk) sebesar 0.54. Prioritas aspek dapat dilihat pada Gambar 9. Perhitungan rater agreement menghasilkan nilai koefisien Kendall’s Coefficient of Concordance atau W sebesar 0.63 yang menunjukkan bahwa pakar dan praktisi cenderung bersepakat dalam hal ini. Nilai prioritas yang cukup besar ini menunjukkan bahwa lembaga nazhir memiliki peran yang sangat berpengaruh pada tingkat penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan PP No. 46/2006, lembaga nazhir memang memiliki tugas dan kewajiban yang paling banyak karena perannya sebagai pihak

23

yang aktif dalam teknis penghimpunan wakaf uang. Mulai dari kewajiban memberikan sosialisasi pada masyarakat luas, mengurusi administrasi, mengelola dana wakaf, hingga menyalurkan hasil keuntungan wakaf kepada mauquf ‘alaih. Merujuk pada konsep pengelolaan wakaf uang di negara maju, Singapura bisa menjadi prototipe yang baik bagi Indonesia. Menurut Karim (2007), lembaga wakaf uang di Singapura mampu menerapkan kewajiban potong gaji otomatis pada setiap pegawai Muslim (Compulsory Cash-Waqf Scheme). Peran kelembagaan menjadi sangat berpengaruh ketika lembaga bisa menjadi regulator dan menerapkan peraturan berwakaf pada masyarakat. Prioritas kedua aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek masyarakat dengan GMk sebesar 0.30. Menurut pakar, masyarakat berperan sebagai sumber dana wakaf yang besar. Lembaga nazhir tidak akan mungkin dapat menjalankan tugasnya tanpa respon positif dari masyarakat yang memiliki harta dan bertujuan baik untuk berwakaf. Respon masyarakat pun sangat bergantung dengan hasil kerja lembaga nazhir dalam program sosialisasi dan edukasi. Prioritas ketiga aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek pemerintahan dengan GMk 0.16. Menurut pakar, meskipun regulasi wakaf uang telah dibentuk dan dilengkapi sejak tahun 2002, namun aplikasi dari regulasi tersebut belum memberikan dampak yang terasa pada perkembangan praktik wakaf uang. Hal ini karena hukum yang ada tidak dilatarbelakangi dari kebutuhan yang mendesak dari kondisi masyarakat. Sehingga, urgensi dari aplikasi hukum tidak dipahami secara bersama antara regulator dan eksekutor.

Kelembagaan

30% 54% 16%

Pemerintahan Masyarakat

Gambar 9 Prioritas aspek faktor wakaf uang Aspek Kelembagaan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 telah mengatur tiga jenis nazhir, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir berbadan hukum. Dalam penelitian ini, kelembagaan yang dimaksud adalah nazhir berbentuk organisasi dan badan hukum yang terdaftar secara resmi pada BWI. Nazhir organisasi dan badan hukum merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga nazhir ini terdiri dari pengurus nazhir perseorangan yang telah memenuhi syarat, memiliki program kerja khusus dalam pengembangan wakaf, dan memenuhi seluruh syarat administrasi sebagai lembaga nazhir resmi.

24

0.350 0.300 0.250 0.200

0.266

0.288 0.248 0.198

0.150 0.100

GMk

0.050 0.000 Edukasi dan Profesionalitas Kefokusan Sosialisasi Nazhir Lembaga Nazhir

Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Nazhir

Gambar 10 Tingkat prioritas aspek kelembagaan Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 10, berdasarkan kuantifikasi data aspek kelembagaan, nilai prioritas tertinggi adalah faktor kefokusan lembaga nazhir dengan GMk 0.288. Hal ini diakui oleh beberapa lembaga nazhir yang mengelola instrumen keuangan islami selain wakaf uang seperti zakat, sedekah, program cepat tanggap sosial, dan sebagainya dalam satu lembaga. Responden menyatakan bahwa terdapat tahun ketika fokus teralihkan pada salah satu program secara masif sehingga mengakibatkan turunnya penghimpunan wakaf uang pada tahun tersebut. Namun, hasil perhitungan rater agreement pada aspek ini menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat bervariasi, yaitu nilai W sebesar 0.14. Hal ini menunjukkan bahwa semua lembaga mengalami kasus serupa karena lembaga telah melakukan spin-off terhadap divisi wakaf uang, seperti yang dilakukan Dompet Dhuafa yang mendirikan Tabung Wakaf Indonesia secara terpisah. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Rusydiana dan Devi (2014) yang menyarankan untuk mengadakan program pelatihan wakaf uang untuk meningkatkan kualitas SDM di kelembagaan. Prioritas kedua pada aspek lembaga adalah faktor edukasi dan sosialisasi dengan GMk 0.266. Setiap lembaga nazhir memiliki program khusus sebagai strategi untuk menambah wakif dan dana wakafnya. Peran edukasi dan sosialisasi dalam wakaf uang sangat penting mengingat bahwa wakaf uang merupakan hal baru di masyarakat. Dalam rangka mensosialisasikan wakaf uang, BWI sebagai regulator telah menerbitkan handbook berjudul “Tanya Jawab Wakaf Uang” secara online. Selain itu, gerakan edukasi dan sosialisasi secara masif seperti “Gerwaku Sena” dilakukan oleh NU di awal tahun 2016. Prioritas ketiga adalah profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf uang dengan GMk 0.248. Profesionalitas nazhir didefinisikan oleh BWI sebagai nazhir yang bekerja secara penuh dan mendapatkan bayaran yang sesuai dengan kinerjanya. Lembaga nazhir dengan manajemen yang telah rapi memiliki sistem yang mengatur kepegawaian para nazhir. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf uang, pemerintah telah menetapkan dalam PP No. 46/2006 bahwa nazhir berhak mendapat pembinaan minimal satu tahun sekali dalam bentuk pelatihan atau seminar. Prioritas terakhir adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nazhir dengan GMk 0.198. Lembaga sosial yang telah berdiri sejak lama memiliki

25

jumlah customer yang berbanding lurus dengan usianya. Terlebih apabila lembaga tersebut tidak hanya mengelola program wakaf saja, namun juga instrumen keuangan islami lainnya. Brand lembaga yang telah familiar di masyarakat membuat masyarakat tidak ragu lagi untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga dalam mengelola uangnya. Aspek Masyarakat Masyarakat dikategorikan menjadi dua, yaitu wakif dan non-wakif namun berkemampuan untuk berwakaf uang. Masyarakat memiliki peran utama yaitu sebagai sumber dana dalam penghimpunan wakaf uang. Namun, besar atau kecilnya kontribusi masyarakat terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang sangat bergantung pada performa dari realisasi program lembaga nazhir. 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150

0.313 0.244 0.207

0.236 GMk

0.100 0.050 0.000 Pemahaman Mazhab yang Capaian Mengenai diikuti Informasi Wakaf Uang

Preferensi dalam Memilih

Gambar 11 Tingkat prioritas aspek masyarakat Prioritas utama pada aspek masyarakat adalah pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dengan GMk 0.313 seperti yang diperlihatkan pada Gambar 11. Hasil perhitungan rater agreement pada aspek ini menunjukkan nilai W sebesar 0.37 yang berarti para pakar memiliki pendapat cenderung bervariasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Efrizon (2008) dan Effendy (2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai agama akan semakin membuka peluang untuk memahami dan menerima wakaf uang yang dipandang sebagai hal baru bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat yang memiliki pemahaman wakaf uang akan memberikan peluang lebih besar untuk memberikan kontribusi dalam penghimpunan wakaf uang. Prioritas kedua adalah mazhab yang diikuti oleh masyarakat dengan GMk 0.244. Berdasarkan wawancara dengan pakar wakaf uang, faktor mazhab menjadi sebuah pertimbangan yang penting dalam hal berwakaf uang bagi tokoh agama di masyarakat. Pendapat dari tokoh agama ini akan diikuti oleh jama’ahnya atau masyarakat di sekitarnya. MUI dalam DSN MUI No. 29/2002 telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang. Menurut Efrizon (2008), masyarakat yang memahami agama dan mendapatkan informasi mengenai hukum wakaf uang dari MUI akan dengan mudah menerima adanya praktik wakaf uang. Prioritas ketiga dalam aspek masyarakat adalah preferensi dalam memilih program wakaf uang dibandingkan dengan program wakaf lainnya dengan GMk 0.236. Wakaf uang memiliki beberapa pembatasan dalam praktiknya, yaitu tidak dapat dibatalkan, bersifat kontinu, dan tidak dapat dicabut (Mohsin 2013). Selain itu, PP No. 42/2006 mengatur bahwa penyetoran dana wakaf uang bersertifikat

26

harus disampaikan ke LKS-PWU dengan minimal setoran Rp 1 000 000 untuk wakaf abadi dan Rp 10 000 000 untuk wakaf uang temporer. Kompleksnya aturan dan pembatasan ini salah satunya yang membuat wakaf uang tidak mendapatkan preferensi utama bagi wakif. Di samping itu, konsep investasi wakaf uang membuat wakif tidak bisa melihat hasil manfaat dari wakafnya secara instan, melainkan harus menunggu hingga investasi tersebut menghasilkan laba. Kedua poin ini yang menurut para pakar melatarbelakangi preferensi wakif dalam memilih program wakaf. Prioritas keempat aspek masyarakat adalah faktor capaian informasi dengan GMk 0.207. Informasi yang sampai pada masyarakat dalam cakupan yang luas merupakan dampak dari keberhasilan program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga nazhir dan upaya pemerintah. Informasi mengenai keberadaan program wakaf uang yang tersedia pada lembaga nazhir harus sampai pada masyarakat agar semakin terbuka peluang untuk bertambahnya wakif. Aspek Pemerintahan Lembaga pemerintah yang membawahi urusan wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat maupun perwakilan daerah dan Kementerian Agama. Kedua lembaga ini memiliki fungsi sebagai pengontrol, fasilitator, dan regulator pada praktik wakaf di Indonesia Peran dan dukungan pemerintah akan menentukan pelaksanaan praktik wakaf uang di lembaga maupun masyarakat. 0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000

0.374 0.329 0.297 GMk

Perangkat Hukum Kemudahan Bantuan Fasilitas Wakaf Uang Birokrasi/Perizinan dan Materi

Gambar 12 Tingkat prioritas aspek pemerintahan Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 12, pada aspek pemerintahan, prioritas utama adalah kelengkapan dan realisasi dari perangkat hukum wakaf uang dengan GMk 0.374 dan tingkat rater agreement atau W sebesar 0.18 yang menunjukkan bahwa pendapat pakar bervariasi. Perangkat hukum yang mengatur wakaf uang sudah ada sejak tahun 2002 melalui fatwa MUI, kemudian pemerintah mengeluarkan UU pada tahun 2004 dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah di tahun 2006. Namun, pada praktiknya, hukum yang telah ada tersebut belum secara optimal diterapkan. Lembaga wakaf independen, yaitu BWI didirikan pada tahun 2007 dan mulai menangani perwakafan di Indonesia. Namun, khusus untuk praktik wakaf uang BWI mengakui baru akan memulai sosialisasi pada tingkat BWI cabang. Sehingga keberadaan dan kelengkapan perangkat hukum tidak sejalan dengan praktiknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Prihatna (2006) bahwa kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf merupakan faktor

27

berpengaruh pada wakaf uang. Rusydiana dan Devi (2014) juga merekomendasikan peningkatan dukungan hukum dan regulasi sebagai salah satu solusi utama dalam permasalahan wakaf uang. Prioritas kedua adalah kemudahan birokrasi/perizinan dengan GMk 0.329. Untuk menjadi lembaga nazhir legal memang tidak mudah, calon nazhir harus melalui proses administrasi dan memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dalam peraturan. Hal ini memang diperlukan mengingat bahwa wakaf, sebagai amanah dari masyarakat wakif, harus dikelola oleh lembaga yang berintegritas. Dalam menjalankan program penyaluran dana wakaf, lembaga pun harus selalu melapor dan meminta izin, terutama apabila ingin mengembangkan idle aset seperti tanah wakaf menjadi produktif. Kemudahan dalam birokrasi dan perizinan sangat berpengaruh dalam hal ini. Prioritas ketiga dalam aspek pemerintahan adalah bantuan fasilitas dan materi dalam mendukung program yang dijalankan oleh lembaga nazhir dengan GMk 0.297. Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang minimal satu tahun sekali kepada nazhir. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Perangkat hukum dan kelembagaan yang mengatur wakaf uang di Indonesia telah lengkap. Namun, saat ini masih terdapat kesenjangan (gap) antara perhitungan potensi dengan realita penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Meskipun belum mencapai jumlah potensinya, penghimpunan wakaf uang terus bertambah dan berkembang setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh terus meningkatnya data jumlah lembaga nazhir wakaf uang resmi dan bank-bank syariah yang menerima wakaf uang (LKS-PWU). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek pemerintahan, dan aspek masyarakat. Pakar dan praktisi cenderung bersepakat bahwa prioritas utama aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek kelembagaan. Hasil prioritas faktor secara keseluruhan menunjukkan bahwa tiga faktor yang paling memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah kefokusan lembaga nazhir, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan perangkat hukum wakaf uang.

Saran Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Aspek kelembagaan merupakan aspek utama dalam peningkatan penghimpunan wakaf uang. Maka, pengembangan lembaga khusus untuk

28

2.

3.

edukasi dan training nazhir wakaf uang bisa dipertimbangkan sebagai solusi peningkatan profesionalitas kelembagaan. Untuk meningkatkan fokus lembaga, maka strategi spin-off divisi wakaf dari lembaga sosial adalah cara yang tepat. Program edukasi dan sosialisasi perlu menjadi perhatian utama saat ini bagi regulator maupun eksekutor untuk memberikan pemahaman wakaf uang pada masyarakat luas. Dukungan pemerintah melalui kekuatan hukum akan sangat berarti bagi wakaf uang, terutama dalam hal peningkatan kualitas lembaga melalui pembinaan nazhir. Beberapa cara tersebut diharapkan mampu mendorong penghimpunan wakaf uang secara signifikan sehingga dampak kemaslahatan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penelitian ini membandingkan kesenjangan antara nilai potensi dengan realita peghimpunan wakaf uang. Perhitungan estimasi nilai potensi penghimpunan wakaf uang yang lebih akurat dan aktual diperlukan untuk penelitian lebih lanjut.

29

DAFTAR PUSTAKA Antonio MS. 2002. Bank syari’ah sebagai pengelola wakaf. Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif; 2002 Jan 7-8; Batam, Indonesia. Jakarta (ID): BWI, hlm 31-39 Ascarya. 2005. Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif. Jakarta (ID): Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi; 2005 Januari 27 Ascarya. 2011. The development of Islamic financial system in Indonesia and the way forward. Occasional Papers No. OP/10/02, 2010 Ascarya, Yumanita, Diana. 2010. Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. Working paper. No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Al-Kabisi. 2003. Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Jakarta (ID): Dompet Dhuafa [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Data Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. [internet]. [diunduh pada 2016 September 27]. Tersedia pada http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0 [BWI] Badan Wakaf Indonesia. 2016. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Maret 2016. [Internet]. [diunduh pada 2016 September 26]. Tersedia pada http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaftanah.html Chowdury MSR, Ghazali MF, Ibrahim MF. 2011. Economics of cash waqf management in Malaysia: A proposed cash waqf model for practitioners and future researchers. African Journal of Business Management. 5(30):12 Effendy MI. 2007. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi nasabah terhadap program wakaf tunai di dompet dhu’afa [tesis]. Depok (ID): UI Efrizon A. 2008. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang [tesis]. Depok (ID): UI Ihromi TO. 1980. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta (ID) : Yayasan Obor Indonesia Karim SA. 2007. Contemporary waqf administration and development in Singapore. The Singapore International Waqf Conference, Singapore, pp. 2-10. Kettani H. 2010. 2010 World Muslim Population. Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities; 2010 Jan; Honolulu, Hawaii (US)

30

Khalil IA. Ali Y. Shaiban M. 2014. Waqf fund management in Kuwait and Egypt: Can Malaysia learns from their experiences. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014) 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA Mannan MA. 1998. Cash waqf, enrichment of family heritage generation to generation. Social Investment Bank Publication Series No. 1. Mubarok J. 2008. Wakaf Produktif. Bandung (ID): Simbiosa Rekatama Media Mohsin, MIA. 2013. Financing trough cash-waqf a revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 6(4): 3-10 [MUI] Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Nasution ME, Hasanah U. 2005. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. Jakarta: PKTTI-UI [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang PelaksanaanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Prihatna. 2006. Praktik Wakaf untuk Keadilan Sosial. Jakarta (ID) : CSRC UIN Quddus R. 2009. Persepsi pesantren terhadap wakaf uang (pesantren di JADETABEK) [tesis]. Depok (ID): UI Rusydiana AS, Devi A. 2014. Analysis of cash waqf fund management in Indonesia: an Analytic Network Process (ANP) method approach. International Conference on Islamic Finance (AICIF), Yogyakarta Saaty TL, Vargas LG. 2006. Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Pittsburgh (US): Springer Saaty TL. 2005. Theory and Applications of the Analytic Network Process. Pittsburgh (US): RWS Publications [SIWAK] Sistem Informasi Wakaf. 2016. Data Penggunaan Tanah Wakaf Indonesia. [Internet]. [diunduh pada 2016 Juni]. Tersedia pada http://siwak.kemenag.go.id/index.php Usman R. 2013. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta (ID) : Mizan [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

31

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner penelitian ini. Kuisioner ini merupakan salah satu alat pengambilan data yang akan digunakan dalam skripsi saya, Khadijah Hasim, Ekonomi Syariah, Institut Pertanian Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang di Indonesia menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Informasi yang diberikan untuk pengisian kuisioner ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, saya menyampaikan terima kasih.

Identitas Responden Nama Profesi/Jabatan Alamat Kantor No. Telepon

: : : :

Petunjuk pengisian Anda diminta untuk memberikan penilaian besar pengaruh pada tiap kolom 'Nilai' yang telah disediakan dalam skala 1-9. Skala perbandingan berpasangan ANP: 1 sama besar 2 antara sama sampai sedang 3 sedang 4 antara sedang sampai kuat 5 kuat 6 antara kuat sampai sangat kuat 7 sangat kuat 8 antara sangat kuat sampai ekstrim 9 ekstrim

32

Definisi Operasional: Kelembagaan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 telah mengatur tiga jenis nazhir, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir berbadan hukum. Dalam penelitian ini, kelembagaan yang dimaksud adalah nazhir berbentuk organisasi dan badan hukum yang terdaftar secara resmi pada BWI. Nazhir organisasi dan badan hukum merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga nazhir ini terdiri dari pengurus nazhir perseorangan yang telah memenuhi syarat, memiliki program kerja khusus dalam pengembangan wakaf, dan memenuhi seluruh syarat administrasi sebagai lembaga nazhir resmi. Edukasi dan Sosialisasi Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi masyarakat (Craven dan Hirnle 1996). Sosialisasi adalah proses interaksi sosial dengan mengenali cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat (Ihromi 1999). Lembaga nazhir resmi telah memiliki program khusus dalam pengembangan wakaf uang dan berkewajiban untuk mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai lembaga nazhir resmi. Program edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk menunjang perkembangan wakaf lembaga nazhir. Program tersebut dapat berupa kampanye wakaf, pengajian, publikasi program melalui media cetak maupun online. Profesionalitas Nazhir Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut BWI, nazhir profesional adalah pengelola wakaf yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mendapat bayar yang sesuai dengan kerja kerasnya, memiliki human skill (bidang khusus untuk mengembangkan harta wakaf), human tehnical (pengelolaan harta wakaf), dan human relation (membangun jaringan). Kefokusan LKS PWU Kefokusan berarti memusatkan program kerja pada satu tujuan. Fokus lembaga memberikan implikasi pada tingkat keseriusan dalam pelaksanaan program. Indikator fokusnya sebuah lembaga wakaf uang adalah tersedianya divisi dan program khusus wakaf uang. Kepercayaan Masyarakat terhadap LKS PWU dan Lembaga Nazhir Kepercayaan menimbulkan kerjasama dari wakif dengan lembaga. Wakif percaya bahwa lembaga nazhir akan mengelola harta wakaf dengan jujur, amanah, dan sesuai peruntukannya. Indikator bahwa lembaga nzahir dipercaya oleh masyarakat adalah: 4. Meningkatnya tingkat penghimpunan wakaf uang dari wakif 5. Bertambahnya jumlah wakif yang menggunakan jasa lembaga nazhir 6. Menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada wakif maupun publik berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 Pemerintahan Lembaga pemerintah yang membawahi urusan wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat maupun perwakilan daerah dan Kementerian Agama. Peran dan dukungan pemerintah akan menentukan pelaksanaan praktik wakaf uang di lembaga maupun masyarakat.

33

Perangkat Hukum Wakaf Uang Kelengkapan perangkat hukum wakaf uang akan memudahkan praktik wakaf di lembaga dan masyarakat. Hukum yang ada dapat bersifat mewajibkan atau himbauan. Sifat dari peraturan ini akan berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan. Perangkat hukum wakaf uang yang ada saat ini adalah UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Fatwa MUI Wakaf Uang 11 Mei 2002. Kemudahan Birokrasi/Perizinan Sebuah lembaga nazhir perlu melalui proses administrasi agar lembaga tersebut menjadi nazhir resmi dan legal. Dalam praktiknya, lembaga nazhir akan terus berhubungan secara langsung dengan lembaga-lembaga pemerintah (KUA, Kementerian, dan BWI) dalam hal perizinan dan pelaporan. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam birokrasi dan perizinan akan berpengaruh pada kinerja sebuah lembaga nazhir. Dukungan Fasilitas dan Materi Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006, nazhir wakaf memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari menteri dan BWI. Pembinaan yang dimaksud adalah bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf, pemberian fasilitas, pemberian motivasi, penyusunan regulasi, penyiapan penyuluhan penerangan di daerah, dan penyiapan dan pengadaan berkas administrasi wakaf. Hal ini wajib dilakukan oleh pemerintah kepada nazhir untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Masyarakat Masyarakat Indonesia yang Muslim maupun non-Muslim dan yang telah menjadi wakif maupun belum menjadi wakif namun memiliki kemampuan untuk menjadi wakif. Pemahaman Mengenai Wakaf Uang Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pandai dan mengerti dengan benar (Depdikbud 2009). Indikator pemahaman wakaf uang di masyarakat adalah: 4. Memahami pengertian wakaf uang 5. Mengetahui hukum dan peraturan wakaf uang 6. Memiliki pendapat positif maupun negatif terhadap wakaf uang Mazhab yang diikuti Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam. Menurut Fatwa MUI No. 29/2002, Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi’i membolehkan adanya praktik wakaf uang. Berdasarkan penelitian Quddus (2009), bagi sebagian masyarakat, mazhab yang diikuti menjadi penentu setuju atau tidaknya mereka untuk mempraktikkan wakaf uang. Capaian Informasi Informasi menghasilkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai akibat dari adanya program sosialisasi. Masyarakat mampu memulai untuk menentukan keikutsertaan mereka dalam praktik wakaf uang apabila informasi mengenai program dan pengertian wakaf uang itu sendiri telah sampai di masyarakat. Informasi yang tersebar luas merupakan indikator dari suksesnya proses edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga nazhir yang dipercaya oleh masyarakat.

34

Preferensi dalam Memilih Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih karena berminat terhadap sesuatu. Bagi sebagian masyarakat, wakaf uang dianggap memiliki proses yang lebih panjang dibandingkan wakaf yang lain karena melalui administrasi di LKS PWU. Pada wakaf uang dengan konsep ‘uang abadi’, masyarakat juga tidak dapat melihat langsung hasil dari manfaat wakaf mereka melainkan beberapa tahun kemudian baru terlihat manfaatnya. Hal ini akan berpengaruh pada preferensi wakif dalam berwakaf. Indikator masyarakat memiliki preferensi pada wakaf uang adalah mereka memilih berwakaf pada program wakaf uang dibandingkan berwakaf pada program wakaf yang lain. Bagian I. Faktor yang Memengaruhi Tingkat Penghimpunan Wakaf Uang Contoh Pengisian: No.

Aspek

Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Aspek 1 x 2. Aspek 2 x Artinya: Berdasarkan tabel skala perbandingan ANP, Aspek 1 memiliki nilai 3 yang artinya berpengaruh sedang bagi tingkat penghimpunan Wakaf Uang Berilah tanda silang (x) pada nilai yang sesuai dengan besarnya pengaruh setiap aspek dan faktor! Isilah secara berurutan mulai dari yang paling berpengaruh hingga yang paling tidak berpengaruh. Mohon menilai menggunakan angka yang variatif karena hasil penelitian akan menyusun ranking pengaruh setiap faktor/aspek. No.

Aspek

1. 2. 3.

Kelembagaan Pemerintahan Masyarakat

No.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Faktor-Faktor Kelembagaan Edukasi dan Sosialisasi Profesionalitas Nazhir Kefokusan LKS PWU Kepercayaan Masy. thd LKS PWU Pemerintahan Perangkat Hukum Wakaf Uang Kemudahan Birokrasi/Perizinan Bantuan Fasilitas dan Materi Masyarakat Pemahaman ttg Wakaf Uang Mazhab yang diikuti Capaian Informasi Preferensi dalam Memilih

Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9

35

Bagian II. Hubungan Antar Faktor Contoh Pengisian No. Faktor-Faktor

Nilai Faktor C Faktor D Faktor E

1. Faktor A 6 4 7 2. Faktor B 3 9 5 Artinya: Berdasarkan tabel skala perbandingan ANP, Faktor A memiliki nilai 7 yang artinya sangat kuat berpengaruh dibandingkan dengan Faktor C bagi tingkat penghimpunan Wakaf Uang Berapakah perbandingan pengaruh Faktor A (vertikal) dibandingkan Faktor B (horizontal) bagi tingkat penghimpunan Wakaf Uang? Isilah dengan nilai 1-9 skala ANP. Mohon menilai menggunakan angka yang variatif karena hasil penelitian akan menyusun ranking setiap faktor. Nilai No. 1. 2. 3. 4.

Perangkat Hukum Wakaf Uang

Faktor-Faktor

Kemudahan Birokrasi/Perizinan

Bantuan Fasilitas dan Materi

Edukasi dan Sosialisasi Profesionalitas Nazhir Kefokusan LKS PWU Kepercayaan Masy. terhadap LKS PWU

Nilai No.

1. 2. 3. 4.

No.

1. 2.

Perangkat Hukum Wakaf Uang

Faktor-Faktor

Kemudahan Birokrasi/Perizinan

Bantuan Fasilitas dan Materi

Pemahaman Mengenai Wakaf Uang Mazhab yang diikuti Capaian Informasi Preferensi dalam Memilih

Faktor-Faktor Perangkat Hukum Wakaf Uang Kemudahan Birokrasi/Perizi

Edukasi dan Sosialisasi

Profesionalitas Nazhir

Nilai Kefokusan LKS PWU

Kepercayaan Masy. Thd LKS PWU

36

3.

No.

1. 2. 3. 4.

No. 1. 2. 3. 4.

No.

1.

2. 3.

nan Bantuan Fasilitas dan Materi

Faktor-Faktor

Edukasi dan Sosialisasi

Profesionalitas Nazhir

Nilai Kefokusan LKS PWU

Kepercayaan Masy. Thd LKS PWU

Pemahaman Mengenai Wakaf Uang Mazhab yang diikuti Capaian Informasi Preferensi dalam Memilih

Faktor-Faktor

Pemahaman Mengenai Wakaf Uang

Nilai Mazhab yang diikuti

Capaian Informasi

Preferensi dalam Memilih

Edukasi dan Sosialisasi Profesionalitas Nazhir Kefokusan LKS PWU Kepercayaan Masy. Thd LKS PWU

Faktor-Faktor Perangkat Hukum Wakaf Uang Kemudahan Birokrasi/Perizin an Bantuan Fasilitas dan Materi

Pemahaman Mengenai Wakaf Uang

Nilai Mazhab yang diikuti

Capaian Informasi

Preferensi dalam Memilih

37

Lampiran 2 Data Responden

No.

1.

2. 3.

Nama Lengkap

LKS PWU

Nahdhlatul Munshorun Ulama Mulya (NU) Romdlon Hidayat Eren Pramula Iskandar

PKPU Wakaf Pro 99/ Sinergi Foundation

4.

Sigit Indra Prianto

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

5.

Niam

Bank Muammalat

6.

Nurdin Khoerudin

7.

Urip Budiarto

Rumah Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa – Tabung Wakaf Indonesia

Jabatan Wakil Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU General Manager Kepala Cabang Jakarta Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tim Syariah Baitul Mal Muammalat

Kontak/Email 0818716943/ [email protected] 081362722250/ [email protected] 082280001098/ [email protected]

085694623805/ [email protected]

08971009469

Program Asset Management

082312254685

GM Mobilisasi ZIS Dompet Dhuafa

021 7416050

38

Lampiran 3 Nilai Normalized by Cluster Hasil Olahan Super Decisions ASPEK KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 0.34200 0.53961 0.53961 0.53961 0.63699 0.53961 0.53961 0.08110 0.16342 0.29696 0.16342 0.10473 0.29696 0.16342 0.57691 0.29696 0.16342 0.29696 0.25828 0.16342 0.29696

FAKTOR Edukasi dan Sosialisasi Profesionalitas Nazhir Kefokusan LKS PWU Kepercayaan Masy. thd LKS PWU Pemahaman Mengenai Wakaf Uang Mazhab yang diikuti Capaian Informasi Preferensi dalam Memilih Perangkat Hukum Wakaf Uang Kemudahan Birokrasi/Perizinan Bantuan Fasilitas dan Materi

R1 0.46192 0.13642 0.27824 0.12341

R2 0.22140 0.13015 0.47988 0.16857

R3 0.14429 0.24841 0.29083 0.31648

R4 0.18138 0.22349 0.37017 0.22496

R5 0.24151 0.25876 0.34590 0.15383

R6 0.29679 0.41988 0.12941 0.15393

R7 0.39796 0.22394 0.22635 0.15175

0.46409 0.11503 0.18719 0.23369 0.52462 0.13922 0.33616

0.22807 0.23736 0.23337 0.30120 0.37470 0.34836 0.27694

0.34897 0.26721 0.17524 0.20858 0.49386 0.22244 0.28370

0.33124 0.29286 0.12172 0.25417 0.27610 0.32933 0.39457

0.25444 0.30145 0.22843 0.21568 0.40458 0.32807 0.26735

0.46595 0.20008 0.18309 0.15089 0.47966 0.21809 0.30224

0.30518 0.24975 0.22758 0.21750 0.26795 0.33080 0.40124

39

Lampiran 4 Perhitungan Kendall’s Coefficient of Concordance (W) FAKTOR

Edukasi dan Sosialisasi

Profesionalitas Nazhir

Kefokusan LKS PWU

Kepercayaan Masy. thd LKS PWU

Pemahaman Mengenai Wakaf Uang

Mazhab yang diikuti

Capaian Informasi

Preferensi dalam Memilih

Perangkat Hukum Wakaf Uang

Bantuan Fasilitas dan Materi

Kemudahan Birokrasi/Perizinan

R1

0,46192

0,13642

0,27824

0,12341

0,46409

0,11503

0,18719

0,23369

0,52462

0,13922

0,33616

R2

0,22140

0,13015

0,47988

0,16857

0,22807

0,23736

0,23337

0,30120

0,37470

0,34836

0,27694

R3

0,14429

0,24841

0,29083

0,31648

0,34897

0,26721

0,17524

0,20858

0,49386

0,22244

0,28370

R4

0,18138

0,22349

0,37017

0,22496

0,33124

0,29286

0,12172

0,25417

0,27610

0,32933

0,39457

R5

0,24151

0,25876

0,34590

0,15383

0,25444

0,30145

0,22843

0,21568

0,40458

0,32807

0,26735

R6

0,29679

0,41988

0,12941

0,15393

0,46595

0,20008

0,18309

0,15089

0,47966

0,21809

0,30224

R7

0,39796

0,22394

0,22635

0,15175

0,30518

0,24975

0,22758

0,21750

0,26795

0,33080

0,40124

KELEMBAGAAN

MASYARAKAT

PEMERINTAH

R1

1

3

2

4

1

4

3

2

1

3

2

R2

2

4

1

3

4

2

3

1

1

2

3

R3

4

3

2

1

1

2

4

3

1

3

2

R4

4

3

1

2

1

2

4

3

3

2

1

R5

3

2

1

4

2

1

3

4

1

2

3

R6

2

1

4

3

1

2

3

4

1

3

2

R7

1

3

2

4

1

2

3

4

3

2

1

TOTAL

17

19

13

21

11

15

23

21

11

17

14

U

18

U

17,5

U

14

S

35

S

91

S

18 98

MaxS

245

MaxS

245

MaxS

W

0,14

W

0,37

W

0,18

40

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Penulis lahir di Bogor pada tanggal 6 Mei 1994 dari pasangan Dr. drh. Hasim, DEA dan (almh) drh. Lestari Utami. Penulis merupakan putri keempat dari delapan bersaudara. Sejak tahun 2011, penulis memiliki ibu tiri bernama Dr. Didah Nur Faridah, S. TP, M.Si dan memiliki dua saudara tiri. Tahun 2012 penulis lulus dari SMA Negeri 5 Bogor dan pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan. Penulis resmi menjadi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Sejak tahun pertama di IPB, penulis telah aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Penulis pernah menjadi Sekretaris Departemen Soskemah BEM TPB 2012/2013, Sekretaris Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM FEM 2013/2014, dan Bendahara HRD BEM FEM 2014/2015. Selain itu, penulis juga pernah tergabung dalam salah satu organisasi ekstra kampus, yaitu KAMMI IPB pada tahun 2013. Prestasi penulis selama masa studi di antaranya adalah penulis merupakan Mahasiswa Berpretasi 3 IPB tahun 2016 dan menjadi Juara 2 Duta Institut IPB 2014. Penulis juga pernah mendapat award sebagai 1st Best Poster Presentation dalam International Agricultural Student Symposium (IASS) 2016 di Universiti Putera Malaysia (UPM). Di tahun 2015, penulis menjadi delegasi IPB dalam pertukaran pelajar SUIJI-SLP ke Jepang dan menjadi peserta Summer School pada CNUISS di Korea Selatan. Dua proposal PKM-M dan PKM-KC karya penulis pun pernah didanai oleh DIKTI dan direalisasikan di tahun 2014 dan 2015.