ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI UMKM DAN EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI UMKM (Studi Kasus : BMT X Jakarta)
MUFIDA AMALIA AZZAHRAH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Agustus 2014 Mufida Amalia Azzahrah NIM H54100018
ABSTRAK MUFIDA AMALIA AZZAHRAH. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM (Studi kasus : Pada BMT X Jakarta). Dibimbing oleh IRFAN SYAUQI BEIK. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97.16%, sehingga dapat menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil di Indonesia saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas usaha kecil. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam melakukan usaha dan perkembangan usahanya, yaitu keterbatasan modal. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai penyedia jasa keuangan usaha mikro dengan alternatif penawaran pembiayaan pada sistem bagi hasil, salah satunya yaitu akad pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah dan efektivitas pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta dengan menggunakan metode path analysis dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM adalah pendapatan sebelum mendapat pembiayaan Mudharabah, margin pembiayaan dan besaran agunan.Selain itu, hasil path analysis menunjukkan permintaan pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap pendapatan setelah mendapat pembiayaan Mudharabah. Efektivitas pembiayaan Mudharabah pada BMT X Jakarta dinilai secara langsung berdasarkan persepsi nasabah dan didapat hasil penilaian efektivitas pada BMT X Jakarta yang tergolong cukup efektif. Kata kunci: efektivitas, faktor, path analysis, pembiayaan mudharabah
ABSTRACT MUFIDA AMALIA AZZAHRAH. Analysis of Factors Affecting Demand of Mudharaba Financing for SME and Effectiveness of Mudharaba Financing for SME (Case study: In BMT X Jakarta). Supervised by IRFAN SYAUQI BEIK. Micro, small and medium enterprises play significant role in the economic growth of Indonesia. This sector adsorbs 97.16% of the total labour. The growth and development of small businesses in Indonesia are not in balance with the quality increase of small businesses.It is because there are obstacles in doing and developing businesses, which is capital limitation. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as microfinance institution provides financial services to micro enterprises. It offers alternatif profit and loss sharing system, which is Mudharaba financing agreement. This study analyzes factors that influence thedemand of Mudharaba financing and effectiveness of Mudharaba financing for SMEs in BMT X Jakarta Area by using path analysis and descriptive analysis methods. The results show that the factors affecting demand Mudharaba financing for SMEs is earnings prior to Mudharaba financing, margin of
financing and the amount of collateral. In addition, the results of path analysis show that Mudharaba financing demand has a positive effect on earnings prior to Mudharaba financing. Effectiveness of Mudharaba financing in BMT X Jakarta Area is assessed based on the customer perception and the resultsof BMT X Jakarta Area effectiveness is classified as fairlyeffective. Keywords: effectiveness, factors, mudharaba financing, path analysis
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI UMKM DAN EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI UMKM PADA BMT X JAKARTA
MUFIDA AMALIA AZZAHRAH
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2014 ini ialah pembiayaan Mudharabah bagi UMKM, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Irfan Syauqi Beik selaku pembimbing, serta penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Hendarsa yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah Kholil, Ibu Aning dan adikku atas segala doa dan motivasinya. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Papau, Evan, Tyas, Bodi, Irin, Putri Eka, Uda Fauzi, Nurin, Miska, Anjani, Anisah, Huna, Arisya, Ameli dan sahabat terbaik ekonomi syariah angkatan 47 yang senantiasa membantu dan memberikan doa serta motivasi. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Agustus 2014 Mufida Amalia Azzahrah
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
vi
DAFTAR GAMBAR
vi
DAFTAR LAMPIRAN
vi
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Perumusan Masalah
3
Tujuan Penelitian
4
Manfaat Penelitian
4
Ruang Lingkup Penelitian
5
TINJAUAN PUSTAKA
5
Pembiayaan Syariah
5
Pembiayaan Mudharabah
7
Baitul Maal Wat Tamwil
10
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
10
Tinjauan Penelitian Terdahulu
12
Kerangka Pemikiran
13
METODE PENELITIAN
16
Jenis dan Sumber Data
16
Lokasi dan Waktu Penelitian
16
Metode Pengambilan Sampel
16
Metode Analisis Data
16
GAMBARAN UMUM BMT
19
HASIL DAN PEMBAHASAN
21
Karakteristik Umum Responden
21
Hasil Path Analysis
22
Analisis Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah
22
Analisis Efektivitas Pembiayaan Mudharabah
28
SIMPULAN DAN SARAN
37
Simpulan
37
Saran
37
DAFTAR PUSTAKA
38
LAMPIRAN
40
RIWAYAT HIDUP
49
DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2011-2012 Komposisi Mudharabah tahunan pada BUS dan UUS Jumlah pembiayaan Mudharabah BMT X Kriteria UMKM menurut UU no.20/2008 Perkembangan BMT X tahunan Karakteristik responden berdasarkan usia Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan Karakteristik responden berdasarkan lama usaha Karakteristik responden berdasarkan pendapatan Hasil kriteria kesesuaian model Path Ringkasan hasil estimasi parameter model Pengaruh antar variabel Efektivitas tahap prosedur awal pembiayaan Efektivitas tahap prosedur pencairan pembiayaan Efektivitas tahap penawaran akad pembiayaan Efektivitas tahap prosedur pengembalian pembiayaan Efektivitas dampak pembiayaan Rekapitulasi total skor
1 2 3 11 20 21 21 21 22 22 25 26 36 28 30 31 33 34 35
DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5
Skema pembiayaan Mudharabah Skema prosedur pembiayaan Mudharabah BMT X Kerangka pemikiran Diagram jalur lengkap berdasarkan koefisien pengaruh Uji-T diagram jalur lengkap
9 9 15 23 24
DAFTAR LAMPIRAN 1 Hasil output path analysis 2 Kuesioner penelitian
44 47
PENDAHULUAN Latar Belakang Tantangan terbesar pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah menggerakkan sektor riil dan mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis pada usaha mikro dan kecil. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tabel 1 Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012 Indikator 1. Unit Usaha (Unit) a. UMKM b. Usaha Besar 2. Tenaga Kerja (Orang) a. UMKM b. Usaha Besar 3. Konribusi terhadap PDB (Rp Milyar) a. UMKM b. Usaha Besar
Tahun 2011 Jumlah 55 211 396 55 206 444 4 952 104 613 681 101 722 458 2 891 224 2 377 110 1 369 326 1 007 784
Tahun 2012 Pangsa (%)
99.99 0.01 97.24 2.76
57.60 42.40
Jumlah 56 539 560 56 534 592 4 968 10 808 154 107 657 509 3 150 645 2 525 120.4 1 451 460.2 1 073 660.1
Pangsa (%)
99.99 0.01 97.16 2.84
57.48 42.52
Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013
Data diatas menunjukan pada tahun 2012 sebesar 99.99% dari pangsa unit sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97.16%, sehingga dapat menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Jumlah unit UMKM tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 55.2 juta unit dan 56.5 juta unit (Tabel 1). Pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam melakukan usaha dan perkembangan usahanya. Beberapa kendalanya seperti kurang berkembangnya dalam hal pemasaran (16.96%), keterbatasan teknik produksi (3.07%), persaingan dengan usaha sejenis (15.74%), kesulitan pada sumber bahan baku (23.75%) dan mengalami keterbatasan modal (40.48%) (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2012). Data tersebut menjelaskan permasalahan dengan porsi terbesar yang menjadi kendala sebagian besar UMKM di Indonesia adalah perihal keterbatasan permodalan. Keterbatasan modal akan menyebabkan tidak berkembangnya skala UMKM, keterbatasan investasi dan pengembangan aspek lainnya. Perolehan legalitas formal juga merupakan persoalan mendasar yang dihadapi usaha kecil dan mikro di Indonesia karena tingginya biaya dalam hal kepengurusan perizinan (Tambunan 2009). Umumnya UMKM adalah kurang bankable karena lemahnya akses terhadap sumber permodalan, yaitu kurang
2 mencukupi jaminan dan aset legal bahkan beberapa UMKM tidak memiliki kecukupan jaminan. Pada pengajuan pinjaman Industri Kecil untuk modal di luar bank, sebesar 51.10% dari mereka beralasan bahwa mereka meminjam uang di lembaga keuangan non bank (LKNB) karena lebih mudah, 27% beralasan tidak memiliki aspek agunan, 17.12% yang mengatakan sulitnya prosedur peminjaman di bank, dan sebesar 5.07% pelaku usaha sama sekali tidak mengetahui prosedur dan tata cara peminjaman di bank (Muftie2011). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga yang dapat memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses sumber pembiayaan. Solusi LKMS memenuhi kondisi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Prinsip dalam operasional BMT adalah dengan bagi hasil (syariah) dan menggunakan penawaran pembiayaan syariah serta memberikan fasilitas pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya banyak tapi mengalami kesulitan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal seperti bank. Peranan BMT dapat menunjang kegiatan pengembangan usaha produktif dalam peningkatan kualitas usaha mikro dan kecil (Kusmuljono 2009). Alternatif penawaran pembiayaan dalam BMT untuk pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil, salah satunya yaitu dengan akad pembiayaan Mudharabah. Statistik perbankan syariah pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan Mudharabah pada BUS dan UUS mengalami peningkatan namun rasio pembiayaan Mudharabah pada BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) di Indonesia terhadap jumlah total pembiayaan mengalami penurunan tiap tahunnya (BI 2013). Padahal pembiayaan dengan sistem akad Mudharabah ini sangat berpotensi dan memberikan kemudahan kepada UMKM. Hal itu dikarenakan pada sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah, modal sepenuhnya diberikan dari lembaga keuangan kepada pelaku usaha. Tabel 2. Komposisi Pembiayaan Mudharabah Tahunan yang diberikan BUS dan UUS (dalam milyar rupiah) Tahun Pemb. Mudharabah Total Pembiayaan Rasio Mudharabah (%) 2007 5 578 27 944 20 2008 6 205 38 195 16 2009 6 597 46 886 14 2010 8 631 68 181 13 2011 10 229 102 655 10 2012 12 023 147 505 8 2013 13 625 184 122 7 Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2013
Data perkembangan rasio pembiayaan Mudharabah pada statistik perbankan syariah menurun dikarenakan sistem pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) saat ini masih sangat sulit diterapkan karena bersifat high risk dan lebih besar resikonya untuk lembaga keuangan. Hal tersebut berbeda dengan data jumlah dan rasio pembiayaan Mudharabah pada BMT X.
3 Tabel 3. Komposisi Pemb. Mudharabah Tahunan yang diberikan BMT X Tahun
Pemb. Mudharabah
Total pembiayaan
Rasio Mudharabah (%)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18423099000 33477244500 54 758 743 500 81 417 482250 106 550 053 500 179 804 292 750 178 952 190 000
23 532 000 000 41 559 000 000 62 412 750 000 94 984 500 000 115 245 000 000 192 767 250 000 203692500000
78 81 88 86 92 93 88
Sumber: BMT X, 2014
Total dan Rasio pembiayaan Mudharabah pada BMT X hampir mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah pembiayaan Mudharabah mencapai 179 804 292 750 dan 178 952 190 000, bahkan rasio pembiayaan Mudharabah pada tahun 2012 dan 2013 mencapai 93% dan 88% (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang banyak ditawarkan oleh BMT X kepada anggotanya, yaitu UMKM. Oleh sebab itu, perlu mengetahui faktor permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X untuk mengetahui kinerja dari suatu BMT yang akhirnya akan berpengaruh pada keuntungan dari lembaga tersebut. Selain itu, dapat dijadikan evaluasi sistem pembiayaan Mudharabah dan sebagai referensi pengambil kebijakan pada BMT X. Sedangkan tingkat efektivitas dari pembiayaan Mudharabah yang disalurkan BMT X juga merupakan persoalan utama karena pencapaian efektivitas pembiayaan Mudharabah yang diterima oleh UMKM harus sesuai dengan syariah dan tepat sasaran. Purnamasari (2011) menyatakan penilaian efektivitas pembiayaan akan berdampak positif terhadap perkembangan dan tingkat pendapatan usaha bagi nasabah dan BMT. Pengetahuan efektivitas pembiayaan Mudharabah pada BMT diperlukan untuk lebih mengevaluasi sistem pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) yang dilakukan BMT X serta meningkatkan potensi sistem pembiayaan Mudharabah pada BMT X maupun BMT lainnya agar terus mendukung perkembangan dan kemajuan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM. Ketidakefektifan pembiayaan Mudharabah pada BMT akan memengaruhi pencapaian pembiayaan pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Perumusan Masalah Permasalahan keterbatasan modal yang dihadapi para pelaku UMKM dapat diatasi dengan peningkatan peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai jasa keuangan syariah non bank. BMT adalah lembaga keuangan yang fokus pada pemenuhan keterbatasan pendanaan yang dibutuhkan oleh kegiatan UMKM serta dapat lebih menjangkau masyarakat yang sulit dinjangkau oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. BMT mampu mengatasi kendala pendanaan (pembiayaan) untuk usaha mikro dan kecil yang banyak namun kesulitan mengakses pembiayaan pada lembaga formal seperti bank.
4 Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan landasan dasar bagi sistem perekonomian syariah. Penawaran produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah) pada BMT merupakan salah satu solusi UMKM dalam hal pengembangan usahanya. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang bersifat produktif karena pembiayaan ini disalurkan untuk kebubutahan modal kerja sehingga pergerakan ekonomi pada sektor riil akan semakin meningkat yang kemudian akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat (Beik 2006). Akad pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu metode yang berpotensi untuk membantu jalannya dan perkembangan skala usaha mikro dan kecil. Namun demikian, data perkembangan pembiayaan Mudharabah pada statistik perbankan syariah menunjukkan penurunan rasio dikarenakan sistem pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) saat ini masih sangat sulit diterapkan karena bersifat high risk dan lebih besar resikonya untuk lembaga keuangan. Hal tersebut berbeda dengan data jumlah dan rasio pembiayaan Mudharabah pada BMT X. Penelitian ini mengambil studi kasus pada BMT X Jakarta. Terlepas dari kelebihan akad pembiayaan Mudharabah, diperlukan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT X Jakarta, penilaian kinerja BMT, serta efektivitas pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BMT tersebut untuk menunjang proses ketepatan penyaluran pembiayaan Mudharabah pada UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta? 2. Bagaimana tingkat efektivitas pemberian pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta? Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta. 2. Menganalisis tingkat efektivitas pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT X Jakarta. Manfaat Penelitian Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat penulisan ini antara lain adalah: 1. Bagi peneliti Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori ekonomi Islam yang penulis dapatkan dalam perkuliahan khususnya perihal pembiayaan syariah dengan sistim Mudharabah.
5 2. Bagi Institusi atau LKMS, khususnya BMT X Sebagai evaluasi dan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BMT X, serta tetap sejalan dengan konsep ekonomi Islam untuk pelayanan yang lebih baik bagi para anggotanya. 3. Bagi pemerintah Sebagai referensi dalam kebijakan yang tepat bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), khususnya BMT dalam pengembangan sektor usaha yang lebih produktif namun tetap berada pada teori dan tuntunan syariah Islam. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini hanya terbatas pada analisis faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM serta efektivitasnya pada BMT X Jakarta. Melalui analisis ini, diharapkan dapat menggambarkan seberapa baik kinerja pembiayaan Mudharabah yang dilakukan pada BMT X Jakarta serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM yang didasarkan pada efektivitas penyaluran pembiayaan Mudharabah melalui presepsi nasabah. Pengambilan responden UMKM diperoleh dari anggota yang mendapatkan pembiayaan Mudharabah pada BMT X Jakarta. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitafif.
TINJAUAN PUSTAKA Pembiayaan Syariah Definisi dan Kriteria Pembiayaan Syariah Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008, Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, atau transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang berdasarkan kesepakatan antara pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Produk Pembiayaan Syariah pada BMT Terdapat beberapa jenis produk pembiayaan syariah pada Baitul Mal wat Tamwil, yaitu (Hakim 2011): Prinsip Pembiayaan Syariah Sewa 1. Al Ijarah Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas barang atau jasa tanpa adanya perpindahan hak milik melalui pembayaran upah sewa.
6 Prinsip Pembiayaan Syariah Jasa 1. Al-Kafalah Al-Kafalah merupakan akad jaminan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa berupa ujroh atau fee dalam bentuk nominal yang disepakati di awal (Ifham 2010). 2. Al-Hawalah Al-Hawalah adalah akad pengalihan beban utang dari orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungjawab muhal„alaih (yang berkewajiban membayar utang). 3. Al-Qardh Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nasabah mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati (Ifham 2010). 4. Wakalah Wakalah adalah pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk mengelola harta pada masa hidupnya. Prinsip Pembiayaan Syariah Jual Beli 1. Bai Al-Murabahah Al-Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai yang telah disepakati. Pada akad ini, penjual harus transparan mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. 2. Salam Salam adalah transaksi jual beli dengan barang yang diperjualbelikan belum ada dan pembayaran diserahkan secara tunai dengan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. 3. Istishna Istishna adalah akad jual beli dengan melakukan pembayaran tunai, cicilan atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Prinsip Pembiayaan Syariah Bagi Hasil Jenis pembiayaan terpenting yang membedakan sistem lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah Equity Financing (pembiayaan berbasis ekuitas) dengan skema bagi hasil. Pada umumnya jenis pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk pembiayaan usaha, yakni untuk investasi atau modal usaha (Tarsidin 2010). Beberapa produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil: 1. Al-Mudharabah Mudharabah adalah akad kerja sama dalam menjalankan suatu usaha, dimana terdapat pihak Sahibul Mal sebagai penyedia seluruh dana (modal) usaha dan pihak Mudharib sebagai pihak pegelola modal. 2. Musyarakah Musyarakahadalah akad kerja sama dalam menjalankan suatu kemitraan, dimana kontribusi modal berasal dari pihak pihak lembaga keuangan dan nasabah dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan.
7 Pembiayaan Mudharabah Definisi Pembiayaan Mudharabah Mudharabah merupakan jenis transaksi dimana terdapat pihak yang bersyirkah sebagai pemilik dana (Shahibul Mal) dan pihak yang mengelola dana/modal (Mudharib). Lembaga keuangan mikro syariah menjadi pihak Shahibul Mal menyediakan sepenuhnya pembiayaan untuk sebuah usaha yang produktif, kemudian usaha tersebut dikelola sepenuhnya oleh nasabah yang mendapat pembiayaan Mudharabah. Menurut Hakim (2011), Mudharabah menurut ketetapan fatwa DSN MUI adalah akad kerjasama antara kedua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelolaan dana, sedangkan untuk keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Pengertian Mudharabah dalam penghimpunan dana adalah lembaga keuangan bertindak sebagai pihak kedua selaku Mudharib atau pengelola dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Sedangkan pengertian Mudharabah dalam penyaluran dana atau pembiayaan berbeda dengan pengertian Mudharabah dalam penghimpunan dana, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak Sahibul Maal yaitu pihak lembaga keuangan yang menyediakan seluruh mdal dengan pihak Mudharib yaitu nasabah yang menjalani usaha dengan membagi nisbah keuntungan usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal kontrak, sedangkan kerugian dalam usaha ditanggung sepenuhnya oleh lembaga keuangan kecuali jika pihak kedua lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja dalam usahanya serta menyalahi perjanjian (Hakim 2011). Mudharib adalah sebagai orang kepercayaan yang harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya (Naja 2011). Resiko kerugian usaha dari pembiayaan Mudharabah ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana, kecuali jika terdapat kesalahan pada pengelola dana yang menyebabkan kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana/modal. Sedangkan keuntungan usaha dibagi bersama sesuai nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal sesuai kesepakatan bersama. Nisbah bagi hasil secara proporsional digunakan dalam distribusi keuntungan pada akad pembiayaan Mudharabah. Pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.07/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan ketentuan dalam akad pembiayaan Mudharabah adalah: 1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. 2. LKS sebagai pihak Sahibul Maal dengan membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai Mudharib atau pengelola dana. 3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai syariah dan LKS tidak ikutserta dalam manajemen usaha, namun mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 5. Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dalam bentuk tunai, bukan piutang.
8 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika pengelola usaha melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar Mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila Mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN 9. Biaya operasional dibebankan pada Mudharib. 10. Penyedia dana tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan Penggunaan akadMudharabah telah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam.Selain itu, saat Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad Mudharabah dengan Khodijah yaitu bertindak sebagai Mudharib dengan memperjualkan barang milik Khodijah (Karim 2009). Akad pembiayaan Mudharabah diperbolehkan dalam syariah Islam seperti yang dijelaskan dalam Alquran: “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya.” (QS 2:283) serta dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah). Nisbah keuntungan pada pembiayaan Mudharabah adalah sebagai imbalan untuk kedua pihak, yaitu pemberi modal dan pelaku usaha. Pelaku usaha mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya, sedangkan pemberi modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modal dalam usaha (Karim 2009). Pada akad pembiayaan Mudharabah dalam perspektif hukum Islam, lembaga keuangan wajib menjelaskan karakteristik produk pembiayaan, hak dan kewajiban nasabah. Selain itu, kesepakatan yang dilakukan harus dalam bentuk perjanjian tertulis yang bersinergi berdasarkan rukun Mudharabah, yaitu ijab qobul. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Nasabah yang mengajukan pembiayaan Mudharabah harus mengisi formulir keterangan permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan data lengkap nasabah. Selain itu, persyaratan dan ketentuan dari pemberian pembiayaan Mudharabah harus dipenuhi oleh nasabah.
9 1. Negosiasi 2. Akad Mudharabah Anggota/Calon Anggota
Modal
Skill/Usaha
LKMS
Usaha
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
MODAL Gambar 1 Skema Mudharabah
Seluruh data yang telah diberikan oleh calon Mudharib (pengelola modal) akan di periksa dan di analisis oleh pihak Shaibul Maal (lembaga keuangan). Pemeriksaan dilakukan untuk memutuskan layak tidaknya calon Mudharib menerima pembiayaan tersebut. Pihak lembaga keuangan akan mengeluarkan surat keputusan pembiayaan Mudharabah disertai dengan angsuran pengembalian dan jumlah pembiayaan. Pada tahap terakhir, pihak lembaga keuangan melakukan pencairan dana kepada nasabah (Mudharib) untuk digunakan secara produktif. Besarnya porsi yang dibayarkan pemberi modal kepada pengelola usaha dapat ditentukan oleh kinerja yang diukur dari tinggi rendahnya profit yang dihasilkan serta besaran pendapatan atau penjualan (Tarsidin 2010). Pada Gambar 2, dijelaskan prosedur akad pembiayaan Mudharabah yang dilakukan pada BMT X.
Anggota
Mengisi Formulir danKelengkap an
Survei
Analisa
Administrasi
Realisasi
Akad
Persetujuan
Gambar 2 Skema pembiayaan Mudharabah BMT X
Penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT X diawali dengan pendaftaran menjadi anggota BMT X dan pengisian formulir administrasi pengajuan pembiayaan Mudharabah. Setelah itu, BMT X melakukan survei pada pelaku usaha dan melakukan analisa usaha. Tahap selanjutnya adalah BMT X memutuskan layak tidaknya pelaku usaha dalam mendapatkan pembiayaan Mudharabah. Menurut Wiroso (2005), asas kepercayaan sangat diperlukan dalam akad kerja sama Mudharabah. Hal itu dikarenakan Sahibul Maal sebagai pihak yang
10 memberikan suatu amanah pengelolaan usaha kepada pihak Mudharib sebagai penerima amanah yang hendaknya meneladani sifat rasul yaitu siddiq, amanah, dan fathanah. Tanpa dilandasi hal tersebut, keadilan dalam akad kerja sama antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana tidak akan terjadi. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Definisi dan Peranan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah berbasis koperasi yang menyediakan permodalan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan membutuhkan permodalan. Pengertian BMT dapat dilihat dari kata “Baitul Tamwil” dan “Baitul Maal”. Baitul tamwil adalah pengembangan usaha produktif dalam pertumbuhan sektor riil. Sedangkan baitul maal adalah kegiatan sosial dalam pendistribusian dana sesuai ketentuan syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam pengembangan usaha dan kualitas usaha mikro dan kecil. Hal itu dikarenakan BMT dapat lebih menjangkau permodalan yang dibutuhkan masyarakat pelosok dengan usaha-usaha yang telah mereka jalani. Menurut Heykal dan Huda (2010), BMT memiliki fungsi dan peranan : 1. Pengatur perputaran dan penghimpunan dana. Adanya pihak kekurangan dana (unit defisit) dan pihak yang memiliki dana berlebih (unit surplus). 2. BMT dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang keuntungan. 3. BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan pemberi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi dengan tidak meminta jaminan/ agunan. 4. BMT merupakan sumber pendapatan, yaitu salah satu sarana penciptaan lapangan kerja. 5. Sebagai pemberi likuiditas yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban seseorang/ lembaga. 6. Pada masyarakat sekitar, BMT sangat aktif melakukan sosialisasi berupa pelatihan mengenai pentingnya sistem ekonomi Islam. 7. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT selalu aktif melakukan pendanaan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan pada usaha mikro dan kecil. 8. BMT menjadi sarana pendistribusian merata pada ekonomi masyarakat. Langkah dan evaluasi pada BMT merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan agar BMT melakukan pembiayaan yang tepat sasaran. 9. Menjadi solusi ekonomi masyarakat yang bergantung pada rentenir. Oleh sebab itu, BMT harus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Definisi UMKM Usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam beberapa definisi. Pengertian UMKM sangat bervariasi antara negara satu dengan lainnya. Konsep mengenai UMKM di Indonesia diatur dan dijelaskan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Bab1 mengenai ketentuan umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
11 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yag diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan definisi dari usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria UMKM Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 6, bahwa kriteria usaha kecil dapat dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya, yaitu kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 300 juta. Kriteria untuk usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai maksimal 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan melebihi 300 juta sampai 2.5 milyar. Sedangkan kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan melebihi 2.5 milyar sampai maksimal sebesar 50 milyar (Tabel 4). Tabel 4 Kriteria UMKM menurut UU No.20/2008 Jenis Usaha Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Aset < 50 juta 50 - 500 juta
Omset < 300 juta 300 juta – 2.5 milyar
500 juta - 10 milyar
2.5 milyar – 50 milyar
Selain itu, definisi UMKM menurut BPS berdasarkan tenaga kerja. Usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap maksimal 4 orang, usaha kecil dari 5 sampai 9 orang pekerja dan usaha menengah dari 20 sampai 99 orang pekerja. Sedangkan Bank Indonesia (BI) mendefinisikan UMKM dengan dua kriteria. Kriteria yang pertama berdasarkan aset, omset, dan badan hukum. Kriteria yang kedua berdasarkan kredit yang diterima oleh pengusaha. Usaha mikro adalah usaha yang dapat menerima kredit hingga Rp 50 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang dapat menerima kredit mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Lalu usaha menengah adalah usaha yang dapat menerima kredit dari Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar. Permasalahan UMKM UMKM memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun demikian, saat ini UMKM masih mengalami beberapa
12 hambatan dalam proses melakukan usaha serta perkembangan skala usahanya sehingga hasilnya belum memuaskan. Seiring dengan berjalannya waktu, UMKM telah menjadi pusat perhatian karena pengetahuan yang kurang dalam menjakankan usahanya, padahal pengaruhnya sangat besar bagi Indonesia. UMKM menghadapi kendala-kendala antara lain kurang pengetahuan pengelolaan dan pengembangan usahanya, lemahnya pada bidang pemasaran dan masalah yang sering dihadapi usaha mikro dan kecil adalah kurangnya pada sisi permodalan. Kondisi pasar yang dihadapi pada UMKM adalah persaingan monopolistik yang merupakan fakta yang harus diperhatikan.Maka untuk mengatasinya, UMKM harus merencanakan strategi bisnisnya yang tepat (Sartika dan Rachman 2002). Penelitian Terdahulu Aryati (2006), mengenai analisis permintaan dan efektivitas pembiayaan usaha kecil pada KBMT Khidmatul Ummah Bogor dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui faktor pengaruh permintaan serta analisis deskriptif untuk melihat efektivitas pembiayaan yang diberikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan dipengaruhi secara nyata oleh faktor ekonomi (skala usaha), faktor non ekonomi (lama menjadi nasabah dan jenis usaha nasabah). Efektivitas pembiayaan dikatagorikan cukup efektif. Beberapa tolak ukur masih dinilai kurang memuaskan, antara lain kesesuaian pengajuan dengan realisasi pembiayaan. Pencapaian tujuan pembiayaan mikro belum berdampak positif terhadap peningkatan keuntungan usaha dan pendapatan usaha sehingga tujuan pembiayaan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian Hasma (2005) mengenai faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan pada Bank BNI Syariah. Peneltian ini menggunakan analisis deskriptif dengan responden sebanyak 100 yang diteliti. Hasilnya adalah 35% menyatakan alasan mereka mengambil pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh faktor pelayanan pegawai, kepuasan terhadap sarana dan prasarana yang memadai serta manajemen dan nama baik bank yang sudah dikenal dikalangan masyarakat. Faktor lokasi bank tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Penelitian Eriyati (2008) mengenai fakto-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan (kredit) pada PT Bank BRI Syariah Pekan Baru dengan metode analisis deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian terhadap 41 responden, faktor-faktor pembiayaan yang memengaruhi permintaan pembiayaan (kredit) adalah faktor pelayanan yang mencakup aspek kecepatan proses (7.32%), pelayanan pegawai (19.51%), selera konsumen berupa persyaratan yang mudah (17.07%) serta faktor keyakinan/ menjalankan syariat Islam (56.10%). Sedangkan faktor yang paling dominan memengaruhi permintaan pembiayaan (kredit) pada PT Bank BRI Syariah Pekanbaru adalah faktor keyakinan/ menjalankan Syariat Islam (50.10%). Pada penelitian Purnamasari (2011) mengenai analisis efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan UMKM pada lembaga Kospin Jasa Syariah Pekalongan, metode yang digunakan adalah metode analisis path untuk menganalisis pola hubungan antar variabel yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Hasil kesimpulannya adalah faktor-faktor yang memengaruhi
13 pengambilan pembiayaan UMKM pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan secara signifikan dipengaruhi oleh biaya administrasi dan tingkat pendidikan. Pada model pendapatan setelah pembiayaan, faktor yang memengaruhi pendapatan UMKM setelah pembiayaan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan secara signifikan dipengaruhi pengambilan pembiayaan yang diajukan, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga perbulan. Efektivitas pembiayaan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan dikatagorikan efektif dan pencapaian tujuan pembiayaan sudah tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Sylviana (2012) yang berjudul analisis efektivitas pembiayaan syariah di sektor perdagangan dan analisis faktor permintaan pembiayaan pada BMT Ibadurrahman Bogor. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis jalur (path analysis). Hasil kesimpulan menunjukkan faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan sektor perdagangan secara signifikan secara langsung dipengaruhi oleh biaya administrasi, margin pembiayaan, pendapatan usaha, keuntungan usaha sebelum pembiayaan, lama anggota, tingkat pendidikan dan agunan. Berdasarkan variabel tersebut, yang paling besar memengaruhi besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi sebesar 0.61%. Sedangkan Variabel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan setelah pembiayaan adalah permintaan pembiayaan yang diajukan pelaku usaha sebesar 0.75%. Efektivitas pembiayaan yang dilihat melalui analisis deskriptif pada BMT Ibadurrahman berdasarkan penilaian responden di lapangan tergolong efektif. Penelitian Sarah (2013) yang berjudul analisis efektivitas pembiayaan bagi sektor pertanian pada BMT Ibadurrahman Bogor menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan syariah pada sektor pertanian dinilai secara langsung berdasarkan presepsi nasabah. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif. Data yang terkumpul diolah menggunakan skala likert. Peneliti menggunakan 30 orang sebagai sampel untuk mewakili keragaman populasi nasabah sektor pertanian pada BMT Ibadurrahman dan 20 orang sebagi sampel non nasabah petani. Hasil penelitiannya adalah BMT Ibadurrahman secara umum efektif berperan dalam membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha dan kesejahteraan nasabah. Kerangka Pemikiran Pembiayaan bagi hasil berdasarkan syariah bertujuan untuk membantu usaha kecil, menciptakan ekonomi, membuka peluang usaha terutama pada golongan menengah kebawah yang diarahkan pada usaha produktif menuju kemandirian usaha dan sebagai salah satu cara dalam penanggulangan kemiskinan. Penyelesaian masalah dalam permodalan UMKM dapat di bantu dengan mitra bersama lembaga keuangan yang sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan dan risiko dalam menjalani usahanya. Solusi UMKM dalam mengatasi persoalan usaha adalah mengandalkan lembaga keuangan mikro non formal berbasis syariah, yaitu BMT. BMT adalah sebagai lembaga keuangan mikro berprinsip syariah berbasis koperasi yang menyediakan permodalan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan membutuhkan permodalan untuk pengembangan usaha dan kualitas usahanya.
14 Sistem pembiayaan yang sangat potensial untuk keberlangsungan perkembangan UMKM adalah menggunakan pembiayaan Mudharabah. Monitoring UMKM oleh BMT dengan pembiayaan Mudharabah juga sangat diperlukan untuk pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan. Pentingnya mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan kinerja suatu BMT yang sesuai dengan konsep syariah (ekonomi Islam) yang nantinya akan berdampak positif terhadap perkembangan dan tingkat pendapatan usaha bagi anggota dan BMT. Data yang diperoleh melalui alat bantu kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk melihat efektivitas penggunaan pembiayaan Mudharabah pada BMT bagi UMKM. Selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah digunakan alat analisis Jalur (Path Analysis). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.
15 Potensi UMKM terhadap perekonomian
Keterbatasan UMKM terhadap permodalan : BMT sebagai alternatif LKMS untuk menjangkau UMKM
Faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaanMudharaba: - Pendapatan usaha - Margin pembiayaan - Besaran agunan - Lama anggota - Jangka waktu - Tingkat pendidikan
Peranan BMTuntuk membantu modal usaha produktif : Potensi pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah) bagi UMKM
Analisis efektivitas pembiayaan Mudharabah pada BMT X - Prosedur pembiayaan - Pendapatan dan keuntungan UMKM setelah pembiayaan Mudharabah
Saran dan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan terkait pembiayaan Mudharabah pada BMT X Gambar 3 Kerangka Pikir
Faktor yang memengaruhi Pendapatan UMKM setelah pembiayaan Mudharabah : - Permintaan Pembiayaan Mudharabah yang diajukan pada BMT - Margin pembiayaan Mudharabah
16 METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada pelaku UMKM/Anggota yang mendapat pembiayaan Mudharabah dari BMT X Jakarta. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini, yaitu diperoleh melalui dokumen dan laporan dari Baitul Maal wat Tamwil X. Selain itu, data sekunder diperoleh dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, buku, jurnal, thesis, skripsi yang terkait serta sumber lainnya yang dapat membantu ketersedian data. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada BMT X Jakarta, yaitu BMT X . Penentuan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) dengan mempertimbangkan BMT X sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah lama berdiri sehingga memiliki banyak anggota dan memiliki aset yang cukup besar. Selain itu, BMT X Jakarta sebagai salah satu LKMS yang bergerak dibidang pembiayaan dan memberikan penawaran pembiayaan sistem bagi hasil kepada nasabahnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2014. Metode Pengambilan Sampel Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) kepada para anggota/ pelaku UMKM yang menjadi responden melalui kuesioner dan wawancara serta studi literatur terkait. Sampel penentuan responden yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 117 Anggota BMT X Jakarta (pelaku UMKM) yang mendapatkan pembiayaan Mudharabah dari BMT X Jakarta selama periode 2013-2104. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (Path Anlaysis) dengan menggunakan software Lisrel 8.3 dan menggunakan Microsoft Excel 2013 untuk tabulasi data. Analisis Deskriptif Tujuan analisis deskriptif untuk membuat gambaran secara sitematis data yang akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti (Riduwan 2009). Analisis deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan hasil kuesioner. Analisis data deskriptif menggunakan pengumpulan data melalui fakta-fakta yang ada di lapangan dari hasil wawancara dengan pelaku
17 UMKM. Data kualitatif yang didapat melalui kuesioner penelitian ini akan diukur berdasarkan skala Likert. Hal ini dikarenakan skala Likert dapat mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok sosial. Skala Likert Data dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk yang dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama. Penentukan skoring terhadap data agar dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori jawaban. Cara penentuan skor setiap kategori adalah : Rentang Skala digunakan untuk memberikan intrepretasi terhadap penilaian konsumen. Adapun rumus rentang skala (Mega 2013) : RS = Keterangan: m = skor maksimum n = skor minimum b = banyaknya kelas yang terbentuk Besarnya interval (range) untuk tingkat efektifitas tiap kategori adalah : RS = = =
(
) (
(
) (
)
)
= 78
Dengan demikian, rentang skala berdasarkan tingkat efektivitas tiap variabel yaitu : 117 - 195 = Tidak efektif 196 - 274 = Cukup efektif 275 - 353 = Efektif Adapun nilai skor maksimum total untuk variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : m = nilai tertinggi x jumlah responden x jumlah variabel tiap aspek m = 3 x 117 x 4 = 1404 Sedangkan skor minimum total untuk variabel yang diteliti adalah: n = nilai terendah x jumlah responden x jumlah variabel tiap aspek n = 1 x 117 x 4 = 468 Maka, didapatkan besarnya interval untuk total tingkat efektivitas adalah: RS =
(
)
(
)
= = 312 Setelah interval diketahui maka dapat ditentukan rentang skala berdasarkan tingkat efektivitas untuk efektivitas secara keseluruhan responden dan variabel, yaitu: 468 – 780 = Tidak efektif 781 – 1249 = Cukup efektif 1250 – 1718 = Efektif
18 Setelah data diolah dan didapat skor untuk penilaian tersebut, maka data dapat di intrepretasikan dengan penilaian tidak efektif, cukup efektif dan efektif. Dari penilaian tersebut akan diberikan solusi dan alternatif untuk BMT tersebut. Path Analysis Metode Path Analysis disebut juga metode analisis jalur digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel yang terdapat variabel independen (eksogen) dan variabel dependen (endogen). Melalui analisis jalur ini, dapat diketahui seberapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total maupun simultan seperangkat variabel eksogen terhadap variabel endogen (Sugiyono 2011). Penelitian dengan metode path analysis berfungsi untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab terhadap variabel akibat yang dapat di observasi secara langsung (Kusnendi 2008). Menurut Setyo (2008), beberapa penelitian terutama penelitian bidang ekonomi banyak ditemui semua variabel penelitian yang teramati dan tidak terdapat variabel laten, maka model ini disebut Path analysis. Menurut Byrne (2001), rekomendasi jumlah sampel yang harus dipenuhi pada metode analisis jalur adalah 100. Penggunaan model path analysis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM pada BMT : a. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah PP = ρy1 PU + ρy2 LA + ρy3 JA + ρy4 MP + ρy5TP + ρy6 AA + Ɛi Keterangan : PP = permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan anggota (rupiah) PU = pendapatan usaha anggota perhari sebelum pembiayaan (rupiah) LA = Lama menjadi anggota BMT (hari) JA = Jangka waktu angsuran (hari) MP = Tambahan/ Margin pembiayaan (rupiah) TP = dummy tingkat pendidikan anggota Bernilai 1 jika tingkat pendidikan tergolong tinggi ( ≥ SMA) dan Bernilai 0 jika tingkat pendidikan tergolong rendah (< SMA) AA = Besaran agunan (rupiah) Pik = koefisien jalur path (path coefficient) untuk setiap variabel eksogen k Ɛi = error ke-i b. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat pendapatan UMKM Anggota BMT PS = ρy1 PP + ρy2 MP + Ɛi Keterangan : PS = besar pendapatan umkm anggota perhari setelah pembiayaan (rupiah) PP = permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan anggota (rupiah) MP = Tambahan/ Margin pembiayaan (rupiah) Pik = koefisien jalur path untuk setiap variabel eksogen k Ɛi = eror ke-i
19 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) Uji kecocokan pada model ini digunakan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan model. Pada uji kecocokan, ukuran kecocokan yang mengaitkan GOF diperlukan untuk mencapai kecocokan suatu model.Jika goodness of fit yang dihasilkan suatu model itu baik (good fit), maka model tersebut dapat diterima dan sebaliknya (Latan 2012). Jika goodness of fit yang dihasilkan pada model ini buruk (close fit), maka model ditolak dan tidak cocok dengan data. Ukuran ini ditujukan untuk mendiagnosa apakah kecocokan model telah dicapai melalui “over fitting” data dengan parameter yang jumlahnya banyak. Prosedur ini serupa dengan “adjustment” R2 pada regresi berganda (Setyo 2008). Kesesuaian model adalah kesesuaian antara matriks korelasi data sampel (S) dengan matriks korelasi populasi (Ʃ) yang diestimasi. Hasil uji kriteria kesesuaian model dalam model Path Analysisyang menjelaskan rata-rata asumsi dalam model ini menunjukan ukuran yang sudah sangat memenuhi (good fit) kriteria goodness of fit (kelayakan suatu model). Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Gejala multikolinearitas dalam suatu model akan menimbulkan beberapa konsekuensi (Gujarati 1999). Jika pada model persamaan mengandung gejala multi kolinearitas, maka terjadi koelasi (mendekati sempurna) antar variabel. Pada analisis jalur, terdapat asumsi statistik yang tidak dapat dilanggar, yaitu asumsi multikolinearitas. Jika terdapat korelasi antar variabel bebas maka kita dapat menghitung besarnya pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel tergantung melalui hubungan variabel bebas lainnya (Suliyanto 2005). Untuk menguji asumsi multikolinearitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap matriks korelasi data sampel (Sylviana 2012). Kriteria uji: 1. Jika matriks korelasi mendekati nol, terdapat masalah multikolinearitas. 2. Jika matriks korelasi sama dengan nol, terdapat masalah multikolinearitas yang serius. 3. Jika matriks korelasi lebih besar dari nol, tidak terdapat masalah multikolinearitas.
20 GAMBARAN UMUM Perkembangan X dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Perkembangan BMT X Tahunan (dalam satuan Rp.000.000) Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Anggota 171 164 164 164 25 162 25 284 73 515 84 243
Modal 817 2 410 4 400 7 106 11 403 15 401 23 183 31 178
Investasi berjangka 7 538 15 629 29 639 51 613 80 162 116 397 162 520 -
Simpanan 14 416 27 134 45 980 73 598 109 499 155 053 212 054 222 993
Aset 16 336 32 087 55 200 91 223 135 694 179 881 248 159 277 946
Saat ini BMT X telah memiliki asset lebih dari Rp 100 miliar rupiah. Dana tersebut sebagian besar disalurkan kepada sektor mikro dan kecil sebagai modal kerja terutama yang ada di pasar-pasar tradisional. Mereka sebagian besar adalah pedagang kecil yang jumlahnya mencapai 84 243 Anggota (Tabel 5). Jumlah pembiayaan yang disalurkan BMT X sebagian besar adalah kepada pelaku UMKM. Dana yang disalurkan oleh BMT X menggunakan akad Mudharabah maupun akad Murabahah (jual-beli) dan beberapa akad yang lain seperti akad Ijarah, akad Kafalah maupun akad Hawalah. Namun pembiayaan yang lebih mendominasi adalah pembiayaan Mudharabah kurang lebih sebesar Rp178 milyar (Tabel 3).Sedangkan dana yang disimpan anggota di BMT X dikelola dengan menggunakan akad Mudharabah dan Wadiahyad adh-dhamanah. Simpanan Mudharabah di BMT X disebut investasi berjangka dan simpanan menggunakan akad Wadiah. Total tabungan (Simpanan Wadiah) pada BMT X meningkat dari tahun 2012-2013 masing-masing sebesar Rp212 milyar dan Rp222 milyar. Selain itu, jumlah deposito (investasi berjangka Mudharabah), Aset dan total pembiayaan pada BMT X mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya (Tabel 5). Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dari BMT X sangat memudahkan para pelaku UMKM. Proses pengajuan pembiayaan diawali dengan pengisian formulir dan pengumpulan kelengkapan data calon nasabah. Berdasarkan penelitian di lapangan, waktu untuk pencairan dana pembiayaan biasanya hanya 2-5 hari. Hal ini sangat membantu nasabah terutama pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat mendesak. Sedangkan pengembalian dana pembiayaan dilakukan dengan cara membayar cicilan.
21 HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Umum Responden Responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 117 pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan Mudharabahpada BMT X Jakarta. UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner, karakteristik responden sebagai berikut: Tabel 6 Karakteristik responden berdasarkan usia Usia (tahun) Jumlah Anggota (orang) Presentase (%) 20-39 52 44.4 40-59 57 48.8 >60 8 6.8 Total 117 100 Tabel 7 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin Jumlah Anggota (orang) Presentase (%) Laki-laki 77 65.8 Perempuan 40 34.2 Total 117 100 Tabel 8 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan Pendidikan terakhir < SMA ≥ SMA Total
Jumlah Anggota (orang) Presentase (%) 66 56.4 51 43.6 117 100
Sebanyak 52 orang atau 44.4% responden berusia 20-39 tahun. Hal ini tidak berbeda jauh dengan jumlah responden yang berusia 40-59 tahun yaitu sebanyak 57 orang atau 48.8% (Tabel 6). Responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 77 orang atau 65.8% dari total responden (Tabel 7). Selain itu,pada Tabel 8 didapat informasi bahwa sebanyak 66 orang atau 56.4% responden menyelesaikan pendidikan kurang dari tingkat SMA. Hal ini tidak berbeda jauh dengan responden yang minimal pendidikannya tingkat SMA. Lama usaha Sebanyak 55 orang atau 47% responden memiliki usaha yang berjalan selama 8-15 tahun dan 32 orang atau 27.3% responden memiliki usaha yang berjalan kurang dari 8 tahun. Karakteristik responden berdasarkan umur usaha dapat dilihat pada Tabel 9.
22 Tabel 9 Karakteristik responden berdasarkan lama usaha Lama usaha (tahun) 1-7 8-15 16-24 25-33 Total
Jumlah Anggota (orang) Presentase (%) 32 27.3 55 47 21 18 9 7.7 117 100
Pendapatan Sebagian besar responden memiliki omset antara Rp 11 juta - Rp 50 juta per bulan yaitu sebanyak 76 orang atau 64.9% dari total reponden. Karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 Karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan Omset (rupiah/ bulan) Jumlah Anggota (orang) Presentase (%) <5 juta 1 0.9 5-10 juta 18 15.5 11-50 juta 76 64.9 51-100 juta 13 11.1 >100juta 9 7.6 Total 117 100
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan 117 responden yang merupakan UMKM anggota pembiayaan Mudharabah pada BMT X. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM dan efektivitas pembiayaan Mudharabah pada BMT X. Metode analisis yang digunakan adalah Path Analysis (analisis jalur). Model path analisis digunakan untuk melihat pengaruh variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen). Hasil dari model persamaan path analysis selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Model awal penelitian yang diajukan dapat diterjemahkan melalui diagram jalur lengkap seperti pada Gambar 4.
23
Gambar 4 Diagram jalur lengkap berdasarkan koefisien pengaruh
Sesuai dengan rumusan hipotesis penelitian, pada diagram jalur dapat didefinisikan pada dua model yaitu permintaan pembiayaan yang diajukan (PP) dan pendapatan UMKM setelah pembiayaan (PS). Kedua model tersebut dapat dirumuskan secara sistematis kedalam persamaan struktural: Model PP = ρy1 PU + ρy2 LA + ρy3 JA + ρy4 MP + ρy5 TP + ρy6 AA (Hipotesis 1) Model PS = ρy1 PP + ρy2 MP (Hipotesis 2) Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui sampel 117 responden UMKM anggota BMT X Jakarta dengan akad Mudharabah, didapat matriks korelasi antar variabel penyebab pada Model persamaan struktural: Correlation Matrix of Independent Variabels
PU LA JA MP TP AA
PU LA JA MP TP AA ------- ------ ------ ------- ------ -----1.00 0.52 1.00 0.31 0.29 1.00 -0.46 -0.50 -0.28 1.00 0.52 0.62 0.26 -0.55 1.00 -0.34 -0.34 -0.29 0.42 -0.27 1.00
Dari data diatas, tidak terdapat koefisien korelasi yang lebih besar dari │0.8│. Maka, antar variabel penyebab seperti besarnya pendapatan UMKM sebelum pembiayaan (PU), lama menjadi anggota (LA), jangka waktu angsuran (JA), margin pembiayaan (MP), Tingkat pendidikan (TP) dan besarnya agunan (AA) dalam data sampel tidak terdapat korelasi yang kuat antar peubah bebas sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas. Maka matriks korelasi yang diperoleh dari data sampel layak digunakan untuk analisis data selanjutnya.
24 Estimasi persamaan struktural menggunakan LISREL estimates (Maximum Likelihood): PP = 0.47*PU + 0.040*LA + 0.090*JA - 0.12*MP + 0.11*TP - 0.36*AA, (0.054) (0.059) (0.046) (0.056) (0.060) (0.049) 8.30 0.67 1.94 -2.07 1.78 -7.09 Errorvar. = 0.20, R² = 0.78 PS = 0.79*PP - 0.07*MP, (0.067) (0.065) 11.91 -1.01 Errorvar. = 0.30, R² = 0.69 Koefisien determinasi (R2) untuk model permintaan pembiayaan anggota yang diajukan (PP) sebesar 0.78 dengan ρe1 sebesar 0.2. Sedangkan R2 pada model pendapatan UMKM setelah pembiayaan (PS) sebesar 0.69 dan ρe2 sebesar 0.3. Dari perolehan data tersebut, maka pengaruh variabel pada model PP dan PS dapat dijelaskan oleh variabel yang ada didalam model sebesar 78% dan 69%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dengan demikian, kedua model cukup efekif karena memiliki nilai R2 yang cukup baik. Hasil Pengujian Individual Melalui Uji-T Hasil pengujian individual melalui uji-t dapat dijelaskan pada Gambar 5:
Gambar 5 Uji-t diagram jalur lengkap Jika │t-hitung│> 1.96 artinya koefisien jalur berpengaruh signifikan pada taraf 5%. Koefisien jalur yang signifikan terhadap PP pada taraf 5% adalah ρPU = 8.30, ρMP = -2.07, ρAA = -7.09. Pengaruh PU terhadap PP adalah positif, sedangkan pengaruh MP dan AA terhadap PP adalah negatif. Selain itu, koefisien jalur yang signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap PS adalah ρPP = 11.9.
25 Uji Kelayakan Model Hasil uji kriteria kesesuaian model dalam model Path Analysis yang menjelaskan rata-rata asumsi dalam model ini menunjukan ukuran yang sudah sangat memenuhi (good fit) kriteria goodness of fit (kelayakan suatu model). Hasil kriteria model Path Analysis dalam estimasi persamaan struktural dapat dijelaskan pada Tabel 11: Tabel 11 Hasil kriteria kesesuaian model Path Analysis Goodness-of-Fit Cutt-off-Value Hasil GFI (Goodness of Fit Index) 0.91 0.90 RMR (Root Mean Square Residual) 0.04 0.05 RMSEA (Root Mean Square 0.2 0.08 Error of Approximation) NFI (Normed Fit Index) CFI (Comparative Fit Index) IFI (Incremental Fix Index)
0.90 0.90 0.90
0.91 0.92 0.92
Keterangan Good Fit Good Fit Marginal Fit Good Fit Good Fit Good Fit
Menurut Setyo (2008), Uji kecocokan pada model ini digunakan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan model. Pada uji kecocokan, ukuran kecocokan yang mengaitkan GOF diperlukan untuk mencapai kecocokan suatu model. Prosedur ini serupa dengan “adjustment” R2 pada regresi berganda. Beberapa ukuran tingkat kecocokan yang bisa diterima dalam pengujian goodness of fit (GOF) kelayakan model terdiri dari beberapa asumsi, diantaranya adalah: 1. CFI (Comparative Fit Index) Nilai CFI berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik.Nilai CFI yang direkomendasikan untuk kriteriagood fit adalah CFI≥0.90, nilai 0.8≤CFI≤0.90 adalah marginal fit. CFI merupakan ukuran fit yang baik untuk kesesuaian model. Pada Tabel 12 didapat informasi nilai CFI sebesar 0.92, maka termasuk kedalam kriteria good fit. 2. IFI (Incremental Fit Index) Nilai IFI berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. IFI≥0.90 adalah good fit, nilai 0.8≤IFI≤0.90 adalah marginal fit. Pada Tabel 12 didapat informasi nilai IFI sebesar 0.92, maka termasuk kedalam kriteria good fit. 3. GFI (Goodness of Fit Index) Nilai GFI berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. GFI≥0.90 adalah good fit, nilai 0.8≤GFI≤0.90 adalah marginal fit. Pada Tabel 12 didapat informasi nilai GFI sebesar 0.92, maka termasuk kedalam kriteria good fit. 4. NFI (Normed Fit Index) Nilai NFI berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. NFI≥0.90 adalah good fit, nilai 0.8≤NFI≤0.90 adalah marginal fit. Pada Tabel 12 didapat informasi nilai NFI sebesar 0.92, maka termasuk kedalam kriteria good fit. 5. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) Nilai RMSEA yang ≤0.08 mengindikasikan kriteriagood fit, yaitu model sangat baik. Sedangkan nilai RMSEA yang >1 mengindikasikan model perlu
26 diperbaiki. Pada Tabel 12, nilai RMSEA adalah 0.2, maka termasuk kedalam kriteriamarginal fit. 6. RMR (Root Mean Square Residual) Nilai residual rata-rata antara matrik (korelasi) teramati dan hasil estimasi. Standardized RMR yang ≤0.05 adalah good fit. Pada Tabel 12 didapatkan nilai 0.044 yang berarti good fit (Setyo, 2008). Tabel 12 Ringkasan Hasil Estimasi Parameter Model Model Model 1 PU PP LA PP JA PP MPPP TP PP AAPP Model 2 PPPS MPPS
Koefisien Jalur
T-hit
R2
0.47 0.04 0.09 -0.12 0.11 -0.36
8.30* 0.67 1.94 -2.07* 1.78 7.09*
78%
11.91* -1.01
69%
0.79 -0.07
Keterangan: * adalah signifikan pada taraf nyata (α) 5%
Berdsarkan Tabel 13, didapat informasi bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PP adalah PU, MP dan AA. Sedangkan hasil analisis data diperoleh estimasi koefisien determinasi model PP dan PS yaitu 0.78 dan 0.69. Penjelasan mengenai besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung (melalui PP) variabel eksogen serta pengaruh total terhadap besarnya permintaan pembiayaan (PP) dan pendapatan UMKM anggota setelah pembiayaan Mudharabah (PS) ada pada Tabel 14. Hasil pada Tabel 13 menjelaskan pengaruh pada model PP dan PS. Tabel 13 Pengaruh Antar Variabel Model PP dan PS Pengaruh antar variabel PU PP MPPP AAPP PU PS MPPS AAPS PPPS
Langsung 0.47 -0.12 -0.36 0.79
Pengaruh Tidak Langsung (melalui PP) 0.36 -0.09 -0.28 -
TOTAL
0.47 -0.12 -0.36 0.36 -0.09 -0.28 0.79
Berdasarkan hasil apada Tabel 14, yang berpengaruh langsung kepada PP adalah PU, MP dan AA. Sedangkan yang berpengaruh tidak langsung (melalui PP) terhadap PS adalah PU, MP dan AA.
27 Besarnya Permintaan Pembiayaan Mudharabah (PP) Besarnya permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan anggota (PP) dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan UMKM sebelum pembiayaan Mudharabah (PU), Margin pembiayaan Mudharabah (MP) dan Besaran Agunan (AA). Berdasarkan pengaruh totalnya, variabel PU adalah pengaruh relatif paling kuat terhadap PP, yaitu sebesar 0.47%. PU memiliki pengaruh positif terhadap PP dengan nilai sebesar 0.47. Dapat diinterpretasikan bahwa jika besarnya pendapatan usaha sebelum pembiayaan naik sebesar 1%, maka akan meningkatkan permintaan pembiayaan yang diajukan sebesar 0.47%. Karena ketika seorang anggota memiliki pendapatan yang cukup tinggi, maka mereka akan berusaha untuk memperluas dan mengembangkan usahanya agar lebih maju usahanya serta ingin mendapatkan pendapatan usaha yang lebih tinggi lagi. Pengaruh margin pembiayaan (MP) terhadap permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan anggota (PP) memiliki nilai koefisien yang negatif sebesar -0,12. Artinya jika besarnya MP naik sebesar 1%, maka akanmenurunkan PP sebesar 0.12%. Hal itu dikarenakan anggota lebih besar mengeluarkan pengembalian pembiayaan sehingga anggota akan merasa berat dengan tambahan yang harus dibayarkan pada BMT. Begitu juga dengan besarnya Agunan (AA). Variabel AA memiliki pengaruh negatif terhadap PP sebesar -0,36. Dapat diinterpretasikan bahwa jika nilai AA meningkat 1%, maka akan menurunkan besarnya permintaan pembiayaan yang diajukan anggota sebesar 0.36%. Artinya, anggota akan menambah permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan pada BMT ketika semakin kecil nilai agunan/ jaminan yang diberikan atau bahkan tidak ada agunan yang diberikan kepada BMT. Hasil penelitian mengenai penggunaan besaran agunan pada sistem pembiayaan MudharabahBMT X Jakarta berbeda dengan lembaga keuangan perbankan/ lembaga keuangan formal pada umumnya. Hal tersebut karena pada BMT memiliki loyalitas anggota yang sangat diperhatikan dan diperhitungkan. Hasil di lapang menemukan bahwa dalam hal ini agunan tidak menjadi prioritas utama dalam persyaratan pembiayaan Mudharabah pada BMT X. Pendapatan Usaha Anggota Setelah Pembiayaan Mudharabah(PS) Tinggi rendahnya pendapatananggota (UMKM) setelah mendapat pembiayaan Mudharabah (PS) dipengaruhi signifikan secara positif oleh permintaan pembiayaan Mudharabah (PP). PP memiliki pengaruh positif terhadap PS sebesar 0.79. Artinya jika jumlah permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan naik sebesar 1%, maka akan meningkatkan pendapatan UMKM setelah pembiayaan Mudharabahsebesar 0.79%. Jadi, semakin besarnya permintaan pembiayaan yang diajukan, maka akan semakin meningkatkan motivasi anggota untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya meningkatkan pendapatan setelah pembiayaan. Secara keseluruhan, sebesar 0.69 atau 69% tinggi rendahnya PS dipengaruhi PP. Sisanya sebesar 0.31 atau 31% merupakan pengaruh variabel lain selain PP (yang tidak dijelaskan dalam model).
28 Analisis Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2006), efektivitas pembiayaan dapat dinilai dari prosedur pembiayaan dan dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha. Prosedur pembiayaan terdiri dari mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian. Sedangkan dampak pembiayaan terdiri dari peningkatan pendapatan, keuntungan dan kondisi usaha. Selain itu, menurut Syafar (2006), efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada BMT dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas BMT, jaminan/ agunan, pengetahuan dan partisipasi nasabah/ calon nasabah, serta memberikan dampak positif. Menurut Ita dan Rahman (2011), terdapat tiga tahap penting dalam prosedur pembiayaan Mudharabah yaitu analisa dan evaluasi pembiayaan, pengusulan dan persetujuan pembiayaan. Pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada anggota BMT X untuk permodalan/ perkembangan usaha dapat dikatakan efektif apabila penggunaan akad pembiayaan Mudharabah tepat, prosedur pembiayaan Mudharabah mudah dan pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan UMKM. Analisis Efektivitas Tahap Pengajuan Pembiayaan Pada tahap pengajuan pembiayaan Mudharabah terdapat prosedur yang ditetapkan oleh pihak BMT X untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Seluruh anggota yang hendak mengajukan pembiayaan Mudharabah ke BMT X diharuskan untuk memenuhi segala prosedur yang diberlakukan BMT seperti diawali dengan pembukaan rekening menjadi anggota BMT X selanjutnya melakukan pengisian formulir dan kelengkapan administrasi. Sebagian besar anggota yang menjadi responden penelitian ini mengatakan bahwa prosedur pembiyaan Mudharabah yang dilakukan di BMT X sangat mudah dan prosesnya cepat. Aspek efektivitas prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah di BMT X akan dijelaskan pada Tabel 14. Tabel 14 Efektivitas Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT No 1 2 3 4
Aspek (ni) Persyaratan awal pembiayaan Proses prosedur awal pembiayaan Nilai jaminan dengan besarnya pembiayaan Pelayanan petugas Total Skor
Total responden 117
A(r1=3)
B (r2=2)
C(r3=1)
107
10
0
Total Skor 341
117
70
40
7
297
117
82
20
15
301
117
117
0
0
351 1290
Keterangan: ni= aspek kriteria penilaian rj = bobot nilai masing masing kriteria
Jenjang bobot penilaian yang digunakan ada tiga kriteria yaitu A, B dan C. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertimbangkan karakteristik dari populasi
29 anggota sehingga dapat membedakan pendapatnya dengan lebih fokus terhadap aspek yang ditanyakan. Kriteria A untuk responden yang menjawab mudah (mudah dipenuhi oleh anggota), cepat (tidak rumit dan prosesnya cepat), kecil (agunan bernilai lebih kecil dari pinjaman atau bahkan tidak ada agunan) dan ramah. Kriteria B untuk responden yang menjawab sedang (ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi), sedang (tidak rumit tapi prosesnya lambat), sedang (agunan sebanding dengannilai pembiayaan), dan biasa saja. Sedangkan kriteria C untuk responden yang menjawab sulit (sulitnya dipenuhi oleh anggota), lama (rumit serta prosesnya panjang dan lama), besar (nilai agunan lebih besar dari nilai pembiayaan) dan tidak ramah. Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 14, dapat diketahui bahwa 107 dan 70 responden menyatakan persyaratan awal pembiayaan dan proses permohonan pembiayaan pada BMT X Jakarta tergolong mudah dan cepat. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan perorangan antara lain yaitu menjadi anggota BMT X Jakarta, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi agunan dan persyaratan lain yang diperlukan, memiliki kemampuan mengangsur serta bersedia di survei. Pada persyaratan yang tertulis dalam ketentuan peminjaman, pihak BMT menggunakan fotokopi agunan untuk meminimalisir resiko bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Namun hasil penelitian di lapang menemukan bahwa pengenaan jaminan atau agunan untuk pinjaman pembiayaan Mudharabah rata-rata menyesuaikan tingkat kemampuan anggota pembiayaan Mudharabah. Rata-rata, untuk pinjaman dibawah 5 juta biasanya BMT tidak meminta jaminan asalkan anggota melakukan prosedur persyaratan awal dengan baik dan benar serta bagi yang pernah melakukan pinjaman Mudharabah, BMT X Jakarta melihat laporan atau catatan anggota dalam pengembalian pinjaman. Selain itu rata-rata nilai agunan lebih kecil dari nilai pembiayaan Mudharabah yang diajukan. Biasanya jaminan berupa surat kendaraan, elektronik, surat nikah, surat keterangan tempat usaha, dan lainlain. Dari 117 anggota yang menjadi responden, 82 orang menyatakan bahwa jaminan yang diberikan untuk pembiyaan Mudharabah nilainya lebih kecil dari permintaan pembiayaan Mudharabah yang diajukan kepada BMT X Jakartabahkan beberapa menyatakan hanya memberikan surat nikah sebagai jaminan. Selain itu, 20 orang menyatakan nilai agunan sebanding dengan nilai pembiayaan Mudharabah dan 15 orang menyatakan nilai agunan lebih besar dari pada nilai pembiayaa Mudharabah. Pada penilaian pelayanan petugas, 117 responden menyatakan bahwa pihak BMT memberikan pelayanan yang ramah pada proses pengajuan pembiayaan. Berdasarkan total skor yang didapat secara keseluruhan, yaitu 1290, maka BMT X Jakarta dapat dikatakan efektif (total skor efektif antara 1250-1718) dalam hal prosedur pengajuan pembiayaan yang artinya prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah dapat diterima dengan baik oleh anggota. Hal ini sangat memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan dan merupakan salah satu faktor ketertarikan anggota baru untuk melakukan pembiayaan Mudharabah di BMT X Jakarta.
30 Analisis Efektifitas Tahap Pencairan Pembiayaan Mudharabah Karakteristik anggota pada umumnya mengajukan pembiayaan pada saat membutuhkan tambahan modal belanja sehari-hari bagi kelancaran usahanya. Sehingga mereka membutuhkan dana dalam waktu yang cepat untuk keberlangsungan usahanya. Sebelum dicairkan, pengajuan pembiayaan Mudharabah dari anggota akan dianalisis kelayakan untuk mendapat pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan dapat diusahakan BMT dalam waktu yang sesingkat mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT X Jakarta, waktu yang diperlukan untuk pencairan dana pembiayaan adalah satu sampai tujuh hari dari pengajuan pembiayaan. Namun hasil lapang menemukan rata-rata waktu pencairan dana pembiayaan adalah antara satu sampai lima hari setelah pengajuan pembiayaan. Pencairan pembiayaan Mudharabah akan dilakukan setelah disetujui dan disepakati oleh komite pembiayaan pada BMT X Jakarta. Tabel 15 Efektivitas Prosedur Pencairan Pembiayaan Mudharabah di BMT No 1 2 3 4
Aspek (ni) Realisasi Pembiayaan Biaya Administrasi Besar pembiayaan yang diberikan Kemampuan BMT dalam memenuhi permintaan pembiayaan Total Skor
Total responden 117 117 117 117
A (r1=3) 111 104 10 112
B (r2=2) 6 13 102 5
C (r3=1) 0 0 5 0
Total Skor 345 357 239 346 1268
Kriteria A untuk responden yang menjawab cepat (jangka waktu kurang dari tiga hari setelah pengajuan pembiayaan), ringan (biaya administrasi tidak memberatkan anggota), besar (lebih dari pengajuan pembiayaan) dan mampu (besar pengajuan pembiayaan sesuai dengan keinginan anggota). Kriteria B untuk responden yang menjawab sedang (jangka waktu realisasi pembiayaan antara tiga sampai lima hari setelah pengajuan pembiayaan), sedang (anggota sedikit mengalami kesulitan untuk mencari dana awal), sedang (cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan), dan kurang mampu (besar realisasi pembiayaan kurang dari pembiayaan yang diajukan). Sedangkan kriteria C untuk responden yang menjawab lama (jangka waktu lebih dari enam hari setelah pengajuan pembiayaan), berat (biaya administrasi yang dikeluarkan memberatkan anggota), kecil (kurang dari pengajuan) dan tidak mampu (realisasi pembiayaan jauh dibawah pengajuan pembiayaan). Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 15, diperoleh keterangan bahwa sebanyak 111 orang menyatakan cepat dalam realisasi pembiayaan Mudharabah yang dilaksanakan pihak BMT X Jakarta dan sisanya 6 orang memilih kriteria sedang untuk realisasi pembiayaan Mudharabah. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh anggota untuk BMT X Jakarta tergolong cukup ringan. Hal itu dapat dibuktikan dengan 104 orang yang memilih kriteria ringan untuk biaya administrasi yang dikeluarkan anggota dan 13 orang yang sedikit mengalami kesulitan mencari dana awal untuk biaya administrasi. BMT X Jakarta telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan melakukan ekspansi ke berbagai daerah sekitar dan terus menjangkau daerah pedesaan dan terus menjangkau sektor usaha mikro dan kecil. Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BMT X sudah mencapai milyaran rupiah.
31 Sebagian besar anggota yaitu 10 dan 102 orang responden merasa sangat puas atas jumlah pembiayaan Mudharabah yang diberikan karena pembiayaan yang diberikan melebihi nilai dari pembiayaan yang diajukan serta sesuai dengan keinginan responden. Akan tetapi terdapat 5 orang yang menyatakan kurang puas terhadap besaran pembiayaan yang diberikan karena lebih kecil dari nilai pengajuan. Responden yang merasa kurang puas merupakan responden yang pernah menggunakan pembiayaan Mudharabah dengan pengembalian yang bermasalah. Sehingga keputusan BMT untuk memberikan pembiayaan dibawah nilai pengajuan responden adalah tindakan untuk meminimalisir kembali terjadinya kredit macet. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapat total skor dari aspekaspek dalam hal pelaksanaan prosedur pencairan pembiayaan Mudharabah yaitu sebesar 1268. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan Mudharabah pada BMT X Jakartatergolong efektif (1250-1718). Analisis Efektivitas Tahap Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Pada BMT X Jakarta, jangka waktu angsuran untuk pengembalian pembiayaan Mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan anggota. BMT X Jakartamelakukan penawaran jangka waktu kemudian anggota yang menilai apakah mampu mengangsur dengan waktu yang ditawarkan dan anggota dapat menentukan jangka waktu angsuran berdasarkan kesepakatan dengan BMT X Jakarta sehingga penetapan jangka waktu diserahkan sepenuhnya kepada anggota sesuai dengan kemampuan anggota. Efektivitas pembiayaan Mudharabah dalam hal pengembalian pembiayaan menjadi tujuan utama bagi sebuah lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT untuk menghindari pengembalian pembiayaan yang bermasalah. Beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas pengembalian pembiayaan Mudharabah pada BMT X Jakarta dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16 Efektivitas Prosedur Pengembalian Pembiayaan Mudharabah di BMT No 1 2 3 4
Aspek (ni)
Total responden Besar angsuran 117 Jangka waktu angsuran 117 Keaktifan petugas di lapang 117 Margin pembiayaan dan 117 bagi hasil Total
A (r1=3) 104 0 117 10
B C (r2=2) (r3=1) 13 0 117 0 0 0 42 65
Total Skor 338 234 351 179 1102
Kriteria A adalah untuk responden yang menjawab kecil (angsuran tidak memberatkan anggota), lama (jangka waktu lama), aktif (pihak BMT selalu datang/ jemput bola dalam pengambilan angsuran anggota) dan ringan (anggota tidak merasa dirugikan dengan tambahan/ margin BMT). Kriteria B untuk responden yang menjawab sedang (angsuran masih terjangkau namun kadang telat membayar), sedang, kurang aktif (terkadang tidak datang untuk pengambilan angsuran pembiayaan), dan sedang (sama-sama menguntungkan).Sedangkan kriteria C untuk responden yang menjawabbesar (angsuran memberatkan anggota), cepat, tidak aktif (Anggota mengantar angsuran sendiri ke BMT) dan berat (anggota merasa sangat dirugikan).
32 Berdasarkan informasi pada Tabel 16, dapat diketahui bahwa sebanyak 104 orang menyatakan bahwa besaran angsuran tidak memberatkan anggota. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum besarnya angsuran pembiayaan masih dapat dijangkau oleh para anggotanya. Sebanyak 117 orang menyatakan bahwa jangka waktu pembayaran angsuran sedang yang artinya anggota memiliki keleluasan dalam mengembalikan pembiayaan Mudharabah yang diajukan. Selain itu anggota memiliki jangka waktu yang cukup untuk menambah capital dari usahanya. Pada proses pengembalian pembiayaan, BMT X Jakarta memperhatikan kondisi dan kemampuan anggota yang belum bisa mengangsur pada waktu tertentu jika alasan yang diberikan anggota sesuai kondisi dan bukan dikarenakan moral hazard. Nilai lebih yang dimiliki oleh BMT X Jakarta adalah pihak BMT menggunakan sistem pelayanan jemput bola dalam pengambilan angsuran pembiayaan Mudharabah. Sistem jemput bola yang dimaksud adalah pihak BMT X Jakarta memberikan pelayanan langsung dengan mengambil angsuran pembiayaan ke tempat anggota. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat saat penelitian yaitu sebanyak 117 orang atau semua responden menyatakan keaktifan pihak BMT yang selalu mendatangi anggota saat pengambilan angsuran pembiayaan Mudharabah. Nisbah bagi hasil ditawarkan oleh pihak BMT X Jakarta dan keputusan nisbah yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT. Namun saat ini, rata-rata nisbah yang ditawarkan antara BMT X Jakarta dengan anggota adalah perbandingan 40 : 60 dan biasanya anggota mengikuti dan menyepakati penawaran nisbah bagi hasil yang diberikan pihak BMT. Mengenai margin pembiayaan Mudharabah BMT X Jakarta hanya 10 orang yang berpendapat tidak merasa dirugikan dengan margin pembiayaan Mudharabah pada BMT, 42 orang berpendapat margin pembiayaan Mudharabah yang diberikan pada BMT sama-sama menguntungkan dan sebanyak 65 orang menyatakan merasa dirugikan dengan margin pembiayaan yang diberikan kepada BMT. Hasil penelitian menemukan bahwa BMT X menggunakan proyeksi dasar dari nilai bagi hasil. Menurut Sri dan Wasilah (2013), penentuan nilai bagi hasil seharusnya menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana (UMKM) dan diserahkan kepada BMT yang bertindak sebagai pemilik dana. Secara keseluruhan, berdasarkan skor dari setiap aspek didapat total skor sebesar 1102 yang menunjukan bahwa prosedur pengembalian pembiayaan Mudharabah tergolong cukup efektif (781-1249). Analisis Efektivitas Penawaran Akad Mudharabah Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BMT X kepada sektor UMKM sebagian besar adalah pembiayaan Mudharabah. BMT X melakukan penjelasan dan sosialisasi mengenai akad pembiayaan Mudharabah hanya pada awal realisasi pembiayaan. Disamping itu, penjelasan awal mengenai akad pembiayaan Mudharabah biasanya dijelaskan hanya secara umum kepada anggota karena pihak BMT X merasa hampir sebagian besar anggota tidak terlalu mementingkan penjelasan akad pembiayaan, yang terpenting hanyalah mereka mendapat pinjaman pembiayaan dari BMT dengan waktu realisasi yang cepat. Selain itu,
33 menurut pihak BMT X, hal tersebut dikarenakan saat ini sistem akad pembiayaan Mudharabah yang murni syariah belum siap diterima oleh anggota dipasar di Indonesia sehingga pihak BMT menggunakan penentuan nilai harga investasi minimum (HIM) sebagai proyeksi nilai keuntungan dari setiap anggota pembiayaan Mudharabah. Penilaian dari tanggapan anggota yang telah menggunakan akad pembiayaan Mudharabah mengenai keberlanjutan pembiayaan Mudharabah dapat menjadi evaluasi pada BMT X. Tabel 17 Efektivitas Penawaran Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT No
Aspek (ni)
Total responden
1 2 3
Penawaran akad Mudharabah Pemahaman akad Mudharabah Peranan petugas dalam sosialisasi akad Mudharabah Keberlanjutan akad Mudharabah Total
4
117 117 117
A (r1=3) 10 15 0
B (r2=2) 87 0 105
C (r3=1) 20 102 31
Total skor 224 147 241
117
99
18
0
333 945
Kriteria A adalah untuk responden yang menjawab akad mudah dimengerti dan menguntungkan, anggota memahami secara keseluruhan akad pembiayaan Mudharabah, peranan petugas aktif (selalu datang minimal seminggu satu kali untuk sosialisasi dan evaluasi kondisi usaha) serta pendapat penting untuk penilaian keberlanjutan fasilitas pembiayaan Mudharabah. Kriteria B adalah responden yang menjawab akad Mudharabah yang ditawarkan BMT tidak mudah dimengerti namun menguntungkan, sedang (hanya sebatas mengetahui pembiayaan Mudharabah yaitu modal berasal dari BMT, kurang aktif (hanya melakukan penjelasan dan sosialisasi akad Mudharabah diawal realisasi pembiayaan), dan biasa saja untuk penilaian keberlanjutan fasilitas pembiayaan syariah dengan akad Mudharabah. Sedangkan kriteria C untuk responden yang menjawab akad Mudharabah yangditawarkan tidak mudah dimengerti dan merugikan, tidak (anggota sama sekali tidak memahami akad pembiayaan yang diambil), tidak aktif (petugas tidak pernah melakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai akad pembiayaan yang digunakan) dan tidak penting untuk penilaian anggota mengenai keberlanjutan fasilitas pembiayaan dengan akad Mudharabah yang diberikan oleh BMT X. Berdasarkan hasil pada Tabel 17, sebanyak 105 responden menyatakan pihak BMT hanya memberikan sosialisasi akad pembiayaan Mudharabah dan evaluasi usaha di awal realisasi pembiayaan saja. Sisanya sebanyak 31 responden menyatakan bahwa pihak BMT tidak pernah datang untuk melakukan sosialisasi akad pembiayaan Mudharabah. Pihak BMT mengambil tindakan untuk tidak melakukan sosialisasi dan pemahaman keseluruhan mengenai akad pembiayaan Mudharabah kepada anggota pembiayaan yang usianya diatas 60 tahun. Menurut pihak BMT, hal itu dikarenakan anggota tidak akan mempedulikan penjelasan lebih dalam mengenai akad Mudharabah sehingga pihak BMT hanya menjelaskan mengenai pinjaman pembiayaan secara umum. Selain itu, didapat informasi bahwa sebanyak 10 orang menyatakan bahwa akad Mudharabah yang ditawarkan untuk pembiayaan pada BMT X tergolong mudah dimengeti dan menguntungkan, namun sebanyak 87 orang menyatakan bahwa akad pembiayaan Mudharabah
34 yang diawarkan oleh pihak BMT tidak mudah dimengerti tapi menguntungkan serta sebanyak 20 orang menyatakan akad Mudharabah yang ditawarkan oleh pihak BMT tidak mudah dimengerti dan merugikan. Jumlah responden yang menyatakan bahwa akad pembiayaan Mudharabah yang ditawarkan BMT tergolong tidak mudah dimengerti relatif banyak. Hal itu disebabkan terkadang pihak BMT hanya melakukan penjelasan secara umum dan UMKM tidak mendengarkan lebih dalam perihal penjelasan akad karena hal terpenting anggota pembiayaan melakukan pinjaman adalah membutuhkan modal/ dana secara cepat untuk keberlangsungan usahanya. Sebagian besar alasan anggota yang yang melakukan pembiayaan pada BMT adalah karena menggunakan sistem bagi hasil, seberapa besar angsuran yang harus dibayar serta jangka waktu angsuran dari pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Sehingga pemahaman anggota mengenai akad Mudharabah sangat minim yaitu sebesar 102 orang yang menyatakan tidak memahami akad pembiayaan syariah dengan sistem Mudharabah. Anggota lainnya yang menyatakan dapat memahami akad pembiayaan Mudharabah hanya 15 orang. Responden yang menyatakan sedang (cukup memahami penjelasan akad Mudharabah) dikarenakan bahwa responden tersebut sudah menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan mengenai syariah Islam dalam berwirausaha. Sehingga mereka selalu bertanya kepada pihak BMT perihal akad pembiayaan Mudharabah yang mereka tidak ketahui disetiap kesempatan. Penilaian anggota mengenai keberlanjutan akad pembiayaan Mudharabah sangat diperlukan oleh BMT X Jakarta sebagai evaluasi dari pembiayaan yang diberikan. Sebanyak 99 orang menyatakan penting mengenai keberlanjutan fasilitas pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BMT X Jakarta. Secara keseluruhan, berdasarkan skor dari setiap aspek didapat total skor sebesar 945 yang menunjukan bahwa prosedur pengembalian pembiayaan Mudharabah tergolong cukup efektif (781-1249) Efektivitas Dampak Pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT BMT X merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki manfaat bagi sektor UMKM. BMT X dapat membantu UMKM dalam segi permodalan untuk keberlangsungan usaha, perbaikan kondisi usaha dan perkembangan usaha serta dapat meningkatkan pendapatan usaha. Disamping itu, BMT juga menutup akses para rentenir yang merugikan UMKM dengan bunga yang sangat tinggi. Tabel 18 Efektivitas Dampak Pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT No 1 2 3 4
Aspek (ni) Perkembangan Usaha Aset yang dimiliki Tingkat Keuntungan Tingkat Kesejahteraan Total
Total responden 117 117 117 117
A (r1=3) 96 62 60 62
B (r2=2) 21 50 57 50
C (r3=1) 0 5 0 5
Total skor 330 291 294 291 1206
Jenjang penilaian yang tergolong pada kriteria A adalah untuk responden yang menjawab meningkat, dengan nilai skor tiga. Kriteria B untuk responden
35 yang menjawab tetap, dengan nilai skor dua serta criteria C untuk responden yang menjawab menurun, dengan nilai skor satu. Berdasarkan informasi pada Tabel 18, dapat diketahui bahwa sebanyak 96 responden menyatakan adanya peningkatan perkembangan usaha setelah menerima pembiayaan Mudharabah dari BMT X. Hal itu dikarenakan menurut mereka, pembiayaan Mudharabah yang didapat dijadikan modal harian dalam berusaha sehingga anggota dapat membeli lebih banyak jumlah barang yang akan dijual yang menyebabkan harga beli barang menjadi lebih murah dari pada sebelumnya pada pembelian barang dalam jumlah sedikit. Sebagian besar anggota yaitu 60 orang merasa bahwa perkembangan usahanya berbanding lurus dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh setelah pembiayaan. Namun hal tersebut tidak berbeda jauh dengan anggota yang menyatakan tingkat keuntungan yang tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 57 orang. Anggota yang tidak mengalami perubahan tingkat keuntungan sebelum dan setelah pembiayaan berpendapat bahwa pembiayaan Mudharabah yang didapat dari BMT X memang sangat membantu dalam hal permodalan usaha, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan permintaan konsumen. Jumlah konsumen tidak bertambah bahkan ada beberapa yang menurun dan menyebabkan keuntungan tidak mengalami perubahan walaupun stok barang yang dijual sudah bertambah. Selain itu alasan mereka tidak mengalami peningkatan keuntungan juga karena keuntungan yang didapat digunakan untuk biaya transportasi dan biaya lain yang meningkat dalam menunjang usaha. Bagi anggota yang mengalami peningkatan keuntungan, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan volume serta penambahan jenis barang yang dijual. Hal ini terlihat dari tingkat kesejahteraan dan perubahan asset yang dimiliki anggota. Sebanyak 62 orang menyatakan terdapat peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan peningkatan aset yang dimiliki seperti adanya perluasan usaha, penambahan volume kendaraan, perbaikan atau renovasi rumah serta peningkatan sarana peralatan rumah tangga. Total skor yang didapat yaitu sebesar 1206, maka manfaat pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT X tergolong cukup efektif (781-1249). Berdasarkan keseluruhan dari hasil data yang telah diolah dan disajikan pada kelima tabel aspek, maka diperoleh rata-rata total nilai skor keseluruhan yang dijelaskan pada Tabel 19. Tabel 19 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BMT X Jakarta No 1 2 3 4 5
Aspek (ni) Prosedur Pengajuan Pembiayaan Prosedur Pencairan Pembiayaan Mudharabah Prosedur Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Penawaran Akad Pembiayaan Mudharabah Dampak Pembiayaan yang Diberikan Rata-rata Total Skor
Total Skor 1290 1268 1102 945 1206 1162.2
Keseluruhan skor dari prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah hingga dampak pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT X untuk UMKM
36 diperoleh rata-rata skor sebesar 1162.2. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan prosedur pengajuan pembiaan Mudharabah sampai dengan tahap pengembalian pembiayaan yang dirasakan oleh anggota tergolong memenuhi kriteria cukup efektif dalam penilaian. Ini berarti bahwa keseluruhan prosedur sudah berjalan cukup baik, namun pada beberapa aspek seperti aspek margin pembiayaan/ bagi hasil dan aspek pemahaman akad pembiayaan Mudharabah mendapat penilaian dengan kriteria tidak efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak BMT masih belum optimal sepnuhnya. Sebagian responden menyatakan bahwa petugas atau pihak BMT hanya aktif bertugas mendatangi (jemput bola) untuk mengambil angsuran tanpa melakukan pengawasan usaha dan sosialisasi pemahaman akad serta sosialisasi lebih dalam mengenai presentase nisbah bagi hasil pembiayaan. Disamping itu, penetapan proyeksi nilai keuntungan untuk pembagian nisbah bagi hasil pada BMT X merupakan indikasi bahwa BMT tersebut belum siap untuk menerapkan sistem bagi hasil khususnya sistem pembiayaan Mudharabah bagi UMKM untuk keberlangsungan usaha. Analisis Penggunaan Akad Mudharabah pada BMT X Jakarta Hasil penelitian mengenai penggunaan akad pembiayaan Mudharabah menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah BMT X Jakarta menggunakan sistem harga investasi minimal (HIM) sebagai proyeksi dasar nilai keuntungan. Presentase nisbah bagi hasil yang ditawarkan BMT X Jakarta adalah sebesar 40:60. Presentase nisbah bagi hasil tersebut dapat dirubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nilai HIM BMT X Jakarta yang telah ditentukan, dibagi sesuai dengan nisbah presentase bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini kurang sejalan dengan ketentuan syariah dalam penggunaan akad Mudharabah yaitu penentuan nilai keuntungan yang didapat seharusnya tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh berdasarkan proyeksi (predictive value). Nilai keuntungan bersifat tidak tetap karena nilai keuntungan berdasarkan kondisi usaha yang dimiliki penerima modal. Menurut Sri dan Wasilah (2013), penentuan nilai bagi hasil harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana (UMKM) dan diserahkan kepada BMT yang bertindak sebagai pemilik dana. Temuan di lapang menunjukkan bahwa terdapat sedikit kekeliruan praktek pada sistem pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh BMT X Jakarta. Ada beberapa yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad Mudharabah pada BMT X Jakarta, yaitu dapat dilihat dari sistem perhitungan yang digunakan oleh BMT X Jakarta. BMT X Jakarta menggunakan proyeksi nilai keuntungan pada UMKM anggota pembiayaan Mudharabah BMT. Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan sistem akad Mudharabah seharusnya tidak menggunakan nilai proyeksi keuntungan pada pelaku usaha, namun yang digunakan adalah nilai realita keuntungan yang didapat dari usaha. Selain itu, BMT X Jakarta kurang melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencatatan uraian keuangan serta uraian biaya operasional usaha. Jika pembiayaan Mudharabah diterapkan dengan baik keseluruhannya sesuai ketentuan penggunaan akad pembiayaan Mudharabah, maka pembiayaan dengan
37 sistem Mudharabah dapat semakin meningkatkan kesejahteraan anggota yang nantinya akan meningkatkan pendapatan anggota, khususnya pelaku usaha mikro. Alternatif pembiayaan yang lebih tepat tepat dan dapat dilakukan oleh BMT X Jakarta dengan sistem perhitungan proyeksi tersebut atau penetapan presentase margin adalah dengan menggunakan penggunaaan sistem pembiayaan Murabahah. BMT X dapat menggunakan penetapan tambahan atau margin pembiayaan yang dijelaskan secara transparan kepada anggotanya melalui akad pembiayaan Murabahah.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain : 1. Permintaan pembiayaan Mudharabah pada BMT X Jakarta secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan usaha sebelum mendapat pembiayaan Mudharabah sebesar 0.47%, margin pembiayaan sebesar 0.12% dan besaran agunan sebesar 0.36%. Selain itu, variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan setelah mendapat pembiayaan Mudharabah adalah variabel permintaan pembiayaan Mudharabah, yaitu sebesar 0.79%. 2. Efektivitas pembiayaan Mudharabah yang diberikan pada BMT X Jakarta berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan pada kriteria cukup efektif. Kategori tersebut kurang mencapai tingkat efektivitas tertinggi pada penilaian karena masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya optimal dilaksanan oleh BMT dalam prosedur pengembalian pembiayaan dan pelaksanaan akad Mudharabah pada BMT X Jakarta. Maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan Mudharabah untuk UMKM yang telah dilakukan belum maksimal. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan, antara lain: 1. Kebijakan yang sebaiknya diambil oleh BMT X Jakarta adalah dengan melakukan pengaturan terhadap tiga variabel yang memengaruhi permintaan pembiayaan, khususnya variabel margin pembiayaan dan besaran agunan. Oleh karena itu pentingnya BMT X Jakarta untuk mengatur agunan yang terjangkau oleh anggota serta margin pembiayaan agar keefektifan aspek pengembalian pembiayaan Mudharabah dapat tercapai. Selain itu, meminimalisir pembiayaan yang bermasalah sebaiknya BMT lebih melakukan sosialisasi pemahaman akad pembiayaan Mudharabah pada pelaku usaha, melakukan pendampingan dan pengawasan pada penggunaan akad pembiayaan Mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syariah. 2.
BMT X harus lebih memperhatikan dampak pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha anggotanya dengan tetap mensinergikan aktivitas bisnis BMT melalui pendekatan syariah Islam yang tepat. BMT X tidak seharusnya melakukan penentuan proyeksi
38
3.
keuntungan minimal dari pelaku usaha yang kemudian dinisbahkan. Hal tersebut hampir sama dengan sistem bunga yang dinisbahkan dan mengindikasikan bahwa BMT X belum sepenuhnya siap dalam menjalankan pembiayaan Mudharabah untuk perkembangan dan kemajuan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan evaluasi pelaksanaan dan keefektifan pembiayaan bagi hasil pada BMT X. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan Mudharabah bagi UMKM serta efektivitas pembiayaan Mudharabah terhadap usaha dan kesejahteraan anggota BMT X (UMKM). Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu masih banyaknya variabel indikator yang belum cukup merefleksikan modelnya. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dimasukkan variabel indikator yang lebih mendukung dengan demikian variabilitas endogen dapat dijelaskan lebih baik lagi oleh variablitas eksogen.
DAFTAR PUSTAKA Aryati. 2006. Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada KBMT Khidmatul Ummah Bogor. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. [BI] Bank Indonesia. 2013. Komposisi Pembiayaan Mudharabah yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. [internet]. [diunduh 2014 Mei 1]. Tersedia pada: http//www.bi.go.id. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. 2012. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. [internet]. [diunduh 2014 Januari 30]. Tersedia pada: http://www.bogorkab.go.id Sylviana, Dewi. 2012. Analisis Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Syariah di Sektor Perdagangan di BMT Ibadurrahman Bogor. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Eriyati. 2008. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Kredit pada PT Bank BRI Syariah Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Universitas Riau Gujarati. 1999. Ekonometrika Dasar. Jakarta (ID): Erlangga. Hakim, Atang. 2011. Fiqih Perbankan Syariah. Bandung (ID): Refika Aditama. Huda, Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta (ID: Kencana Prenada Media Group. Setyo, Wlijanto. 2008. Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu. Hasma. 2005. Faktor-FaktoryangMemengaruhi KeputusanNasabah mengambil Pembiayaan pada Bank BRI Syariah Bandung. [Skripsi]. Bandung (ID): Universitas Padjajaran Ifham, Ahmad Sholihin. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama. Karim, Adiwarman. 2009. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada
39 KJKS BMT X. 2013. Laporan Tahunan BMT X Tahun Anggaran 2013. Jakarta (ID): BMT X. Kusmuljono. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha. Bogor (ID): IPB Press Kusnendi. 2008. Model-Model Persamaa Struktural. Bandung (ID): Alfabeta. Bandung. [KEMENKOP] Kementrian Koperasi dan UKM. 2013. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012. [internet]. [diunduh 2014 Januari 29]. Tersedia pada: http://www.depkop.go.id Latan, Hengky. 2012. Structural Equation Modeling. Bandung (ID): Alfabeta Bandung Muftie, Aries. 2011. Microfinance Jembatan Menuju Kemakmuran. Jakarta (ID): Japek Publishing. Mega, Intan. 2013. Analisis Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Restoran Gado-Gado Boplo Kelapa Gading Jakarta Utara. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Prtanian Bogor. Naja, Daeng. 2011. Akad Bank Syariah. Yogyakarta (ID): Pustaka Yustisia. Purnamasari, Indah. 2011. Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan UMKM pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Riduwan S, Sunarto. 2011. PengantarStatistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Bandung (ID): Alfabeta Bandung. Ita S, Rahman A.2011. Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan. Jurnal Ilmiah Ranggadang Volume 11, Nomor 3, April 2011. Sarah, Siti Anjani. 2013. Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibadurrahman Bogor. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Sartika T, RachmanA. 2002. Ekonomi Skala Keci atau Menengah dan Koperasi. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2011. Statistik untuk Penelitian. Bandung (ID): Alfabeta Bandung. Suliyanto. 2005. Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor (ID): Ghalia Indonesia. Sri, Wasilah. 2013. Akutansi Syariah di Indonesia. Jakarta (ID): Salemba Empat. Syafar. 2006. Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah Terhadap Petani Agribisnis Sayuran pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Tambunan T. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor (ID): Ghalia Indonesia. Tarsidin. 2010. Bagi Hasil Konsep dan Analisis. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta (ID): PT Grasindo. Yulianto. 2009. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah Sebelum dan Saat Krisis Finansial Global Tahun 2006-2009. [Skripsi]. Semarang (ID): Universitas Negeri Semarang.
40 Lampiran 1 Hasil Olahan Data Path Analyss Diagram T-hitung
Loading Faktor
41 Model: LISREL Estimates (Maximum Likelihood) PP = 0.47*PU + 0.040*LA + 0.090*JA - 0.12*MP + 0.11*TP - 0.36*AA, (0.054) (0.059) (0.046) (0.056) (0.060) (0.049) 8.30 0.67 1.94 -2.07 1.78 -7.09 Errorvar.= 0.20, R² = 0.78 PS = 0.79*PP - 0.07*MP, (0.067) (0.065) 11.91 -1.01 Errorvar.= 0.30, R² = 0.69
Correlation Matrix of Independent Variabels
PU LA JA MP TP AA
PU -----1.00 0.52 0.31 -0.46 0.52 -0.34
LA ------
JA ------
MP ------
TP -----
1.00 0.29 -0.50 0.62 -0.34
1.00 -0.28 0.26 -0.29
1.00 -0.55 0.42
1.00 -0.27
AA -----
1.00
Uji Kelayakan Model Goodness of Fit Statistics Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.2 Root Mean Square Residual (RMR) = 0.044 Standardized RMR = 0.045 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91 Normed Fit Index (NFI) = 0.91 Comparative Fit Index (CFI) = 0.92 Incremental Fit Index (IFI) = 0.92 Hasil kriteria kesesuaian model Path Analysis Goodness-of-Fit
Cutt-off-Value GFI (Goodness of Fit Index) 0.90 RMR (Root Mean Square Residual) 0.05 RMSEA (Root Mean Square 0.08
Hasil 0.91 0.04 0.2
Keterangan
Error of Approximation) NFI (Normed Fit Index) CFI (Comparative Fit Index) IFI (Incremental Fix Index)
0.91 0.92 0.92
Good Fit Good Fit Good Fit
0.90 0.90 0.90
Good Fit Good Fit Marginal Fit
42 Indirect Effects Indirect Effects of X on Y
PP PS
PU LA JA MP TP AA -------- -------- -------- -------- -------- -------------0.36 (0.05) 6.81
0.03 (0.05) 0.67
0.07 -0.09 (0.04) (0.05) 1.91 -2.04
0.09 -0.28 (0.05) (0.05) 1.76 -6.09
43 Lampiran 2 Kuesioner Penelitian Responden BMT KUESIONER PENELITIAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN EFEKTIVITAS MUDHARABAH BAGI UMKM PADA BMT X
Terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara menjadi responden untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian dalam rangka penulisan skripsi program sarjana yang dilakukan oleh: Nama NIM Program Studi Departemen Fakultas Universitas
: Mufida Amalia : H54100018 : Ekonomi Syariah : Ilmu Ekonomi : Ekonomi dan Manajemen : Institut Pertanian Bogor
Saya mohon Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi mengisi kuisioner ini secara lengkap dan benar agar informasi ilmiah yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan dan tercapai hasil yang diinginkan. Sebelum mengisi kuesioner ini, diharapkan responden membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian yang diberikan. Dalam pengisian kuesioner ini tidak ada jawaban benar atausalah. Oleh karena itu, responden diharapkan mengisi semua pertanyaan yangd iberikan. Informasi yang diterima dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik.Atas perhatian Bapak/ Ibu/ Saudara, saya mengucapkan terima kasih.
Petunjuk Umum 1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden/diwawancara oleh peneliti langsung. 2. Responden diharapkan melakukan pengisian kuesioner pada satu waktu untuk menghindari inkonsistensi antar jawaban. Nomor Responden : Hari/ Tanggal Wawancara : Jam/ Lokasi :
44 I. Identitas Responden 1. 2. 3. 4.
Nama Responden Nomor Telpon Jenis Kelamin Alamat lengkap
: : : 1. Laki-laki :
5. Status Penikahan
: 1. Menikah
2. Perempuan
2. Belum menikah
II.
Komposisi RT (Yang masih dibiayai) : (nomor 1 adalah atas nama peminjam)
No
Nama
Usia (Tahun)
*) Pendidikan terakhir bernilai 1 jika ≥SMA dan bernilai 0 jika <SMA
Pendidikan terakhir *)
Status (Kode1)
Kode 1 1 = Kepala Keluarga 2 = Istri 3 = Anak 4 = Lainnya
Pekerjaan (Kode2)
Lama Bekerja (Tahun)
Kode 2 1 = Petani Pemilik 2 = Pedagang 3 = Pengrajin(industri) 4 = Pelaku Jasa 5 = Ibu Rumah Tangga 6 = Pelajar 7 = Lainnya (Sebutkan)
A. Karakteristik Usaha Responden No.
Uraian
Keterangan
1.
Jenis usaha*
: ……………………….……Kode1*
2
Lama usaha
: …….… Tahun
3.
Status badan hukum usaha**
: ……………………….…... kode2**
4.
Modal saat berdiri
: Rp…………………….…...
5.
Lama Menjadi Anggota BMT (hari)
: ……………………………... Hari
*Kode 1: 1 = Dagang 2 = Jasa 3 = Produksi (Industri Rumah Tangga) a. Produksi Makanan dan Minuman b. Kerajinan Tangan (handicraft, dompet, tas,dll) 4 = Peternakan (ayam, bebek, ikan, kambing, sapi) 5 = Bertani (pemilik maupun penggarap) 6 = Hortikultura (tanaman hias, sayuran, tanaman obat)
**Kode 2 1 = Berbadan hukum 2 = Tidak berbadan hukum
45 B. Proses Pembiayaan Mudharabah B.1 Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Jangka waktu Nisbah Bagi Sistem hasil&margin (Rp) angsuran (hari) pembayarran
Besarnya Pembiayaan
*Kode 1
*Kode 1:
1 = Harian 2 = Mingguan 3 = Bulanan 4 = Tahunan
Jumlah dan Sanksi Besar cicilan/ keterlambatan hari (Rp)
**Kode 2
**Kode 2: 1 = Tidak Ada sanksi 2 = ada sanksi (sebutkan)
1. Mengapa memilih BMT sebagai sarana pembiayaan untuk usaha Bapak/Ibu? a. Diajak kerabat, teman, saudara b. Persyaratannya mudah c. Menggunakan prinsip syariah Islam 2. Apakah tujuan pengajuan fasilitas pembiayaan Mudharabah? a. Modal usaha b. Pengembangan usaha c. Perbaikan fasilitas usaha 3.
Apakah Bapak/Ibu paham dengan akad pembiayaan Mudharabah? a. Ya b. Sedang c. Tidak
4. Bagaimana penilaian keberlanjutan fasilitan pembiayaan Mudharabah yang diberikan? a. Penting b. Biasa saja c. Tidak penting 5. Apakah fasilitas pembiayaan Mudharabah memberikan manfaat untuk perkembangan usaha Bapak/Ibu? a. Ya, misalnya…………… b. Tidak
1.
a. b. c.
C. Tanggapan Anggota Mengenai Pembiayaan di BMT X Persyaratan awal pembiayaan Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemenuhan persyaratan dasar dalam pengajuan fasilitas pembiayaan? Mudah Sedang Sulit
46 2.
Proses pembiayaan Bagaimana tahapan yang harus dilalui dari proses permohonan pembiayaan sampai dengan realisasi pembiayaam? a. Cepat (tidak rumit dan prosesnya cepat antara 1-2 hari) b. Sedang (tidak rumit tapi prosesnya agak lama antara 3-4 hari) c. Lama (rumit/prosesnya panjang dan lama antara 5-7 hari)
3. Agunan Agunan yang diberlakukan pada anggota pembiayaan Mudharabah seperti sertifikat rumah/tanah, BPKB kendaraan, elektronik, dll tergolong? a. Kecil (agunan lebih kecil dari nilai pinjaman), yaitu :…….. b. Sedang (agunan sebanding dengan nilai pinjaman), yaitu : ……… c. Besar (agunan lebih besar dari nilai pinjaman), yaitu : ………….. 4. Pelayanan petugas BMT Bagaimana pelayanan BMT saat menghadapi Bapak/ Ibu dalam mengajukan pembiayaan? a. Ramah b. Biaya saja c. Tidak ramah 5. Realisasi pembiayaan Pencairan pembiayaan setelah pengajuan disetujui tergolong? a. Cepat (1-2 hari) b. Sedang (3-5hari) c. Lama (6-7 hari) 6. Biaya administrasi pembiayaan Besarnya biaya administrasi yang dikeluarkan pembiayaan, tergolong? a. Ringan b. Sedang c. Berat
selama
proses
realisasi
7. Besarnya pembiayaan Mudharabah Pembiayaan yang disetujui tergolong? a. Besar (melebihi dari pengajuan pembiayaan) b. Sedang (sesuai dengan pengajuan) c. Kecil (kurang dari pengajuan) 8. Kemampuan BMT dalam memenuhi permintaan pembiayaan Mudharabah Kemampuan BMT dalam memenuhi permintaan pembiayaan Mudharabah tergolong? a. Mampu (besar pengajuan pembiayaan sesuai dengan keinginan anggota) b. Kurang mampu (besar pembiayaan yang terealisasi kurang dari pengajuan) c. Tidak mampu (besar pembiayaan yang terealisasi jauh dari pengajuan)
47 9. Besar angsuran Besar angsuran yang telah disepakati tergolong? a. Kecil (angsuran tidak memberatkan) b. Sedang (angsuran masih terjangkau namun terkadang telat dibayar) c. Besar (angsuran memberatkan) 10. Jangka waktu angsuran Lama angsuran yang telah disepakati tergolong? a. Lama b. Sedang c. Cepat 11. Keaktifan petugas dalam melakukan penagihan kepada anggota Keaktifan petugas dalam penagihan angsuran/ pengembalian pembiayaan tergolong? a. Aktif (selalu datang/jemput bola) b. Kurang aktif (terkadang tidak datang untuk pengambilan angsuran) c. Tidak aktif (Bapak/Ibu mengantar angsuran sendiri) 12. Margin pembiayaan Margin pembiayaan dan bagi hasil pada BMT X tergolong? a. Ringan (anggota tidak merasa dirugikan) b. Sedang (sama-sama menguntungkan) c. Berat (anggota merasa dirugikan) 13. Akad Mudharabah yang ditawarkan oleh BMT Akad-akad yang ditawarkan oleh BMT tergolong? a. Mudah dimengerti dan menguntungkan b. Tidak mudah dimengerti namun menguntungkan c. Tidak mudah dimengerti dan merugikan 14. Peranan petugas dalam memberikan pengetahuan, sosialisasi dan pemberdayaan anggota perihal pemahaman AKAD MUDHARABAH Peranan petugas dalam memberikan pengetahuan dan sosialisasi sistem pembiayaan Mudharabah kepada Bapak/Ibu tergolong? a. Aktif (datang untuk memberikan pemahaman, sosialisasi dan evaluasi usaha perihal pemahaman akad minimal 1 kali dalam seminggu) b. Kurang aktif (jarang datang/hanya melakukan sosialisasi pada proses awal realisasi) c. Tidak aktif (tidak pernah datang) D. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota 15. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan Mudharabah pada BMT X? a. Meningkat b. Tetap c. Menurun
48 Sebelum pemb. Mudh/ hari
Setelah pemb. Mudh/ hari
Pendapatan Keuntungan 16. Bagaimana tingkat pendapatan yang anda peroleh setelah mendapatkan pembiayaan Mudharabah? a. Meningkat b. Tetap c. Menurun 17. Bagaimana tingkat keuntungan yang anda peroleh setelah mendapatkan pembiayaan Mudharabah? a. Meningkat b. Tetap c. Menurun 18. Menurut bapak/Ibu seiring dengan perkembangan usaha, Apakah Bapak/Ibu mengalami peningkatan aset setelah menerima pembiayaan Mudharabah? a. Ya b. Tetap c. Menurun 19. Jika meningkat, apakah kesejahteraan hidup Bapak/Ibu meningkat seiring dengan
peningkatan asset dan pendapatan atau keuntungan usaha? a. Ya, dalam bentuk: ( ) peningkatan prasarana rumah ( ) peningkatan volume usaha ( ) lainnya, sebutkan…………… b. Tidak ada peningkatan kesejahteraan c. Menurun 20. Apakah Bapak/Ibu tetap setia memilih BMT sebagai sarana pembiayaan? a. Ya, alasan…………………… b. Tidak, alasan……………………….. E. Kritik dan saran untuk BMT X Kritik dan saran untuk BMT X agar tetap dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya: ……..
49
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1992 dari Bapak Kholil dan Ibu Kusumaning. Penulis adalah puteri pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan di TK Cendrawasih dan melanjutkan pendidikan di SDIT At-Taufiq. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan sekolah di SMPIT Nurul Fikri kemudian tahun 2010 penulis lulus dari SMAIT Nurul Fikri, Depok. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor melalui jalur penerimaan UTMI dan diterima di Departemen Ilmu Ekonomi prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama perkuliahan,penulis aktif mengikuti kepanitiaan yang diselenggarakan saat TPB maupun kepanitiaan yang diselenggarakan fakultas dan departemen. Penulis aktif sebagai pengurus himpunan ekonomi syariah IPB (Sharia Economics Student Club) pada periode 2013/2014 pada divisi Lembaga Bisnis. Selain itu, penulis aktif pada organisasi luar kampus, Forum For Indonesia Chapter Bogor (FFI) yang bergerak di bidang kepemudaan sebagai kepala divisi desain dan visual periode 2011-2013.
