Analisis Faktor-Faktor Pendorong Disiplin Kerja Karyawan pada CV. Dua Putri Berlian Palembang

1

Analisis Faktor-Faktor Pendorong Disiplin Kerja Karyawan pada CV. Dua Putri Berlian Palembang Kartawinata Dosen FE Universitas Tridinanti Palembang

ABSTRACT Research is carried out in CV. Dua Putri Palembang Berlian with consideration on the basis of preliminary observations. This research found that working of employees of CV. Dua Putri Berlian Palembang full discipline. Problems in this study are the factors that encourage discipline CV. Dua Putri Berlian Palembang employees. Population in this study were all employees CV. Dua Putri Berlian Palembang, considering the whole population is relatively small, then the entire population be the sample. The analysis technique used is the technique of cross-table analysis with percentage values. Analysis carried out by tabulate the answers of the respondents to know the answers of respondents to boost discipline in working respondents using questionnaires with closed answer choices. Categories of answers is very encouraging, encouraging, and less encouraging. From the analysis carried out it is concluded that, 85.2% of respondents said that welfare is very encouraging discipline, encouraging 14.8%, and 0% less encouraging. threats or sanctions factors largely 70.4% of respondents said that less encouraging. for the decisive factor 55.6% of respondents expressed very encouraging, 29.63% encouraging, and 14.81% less encouraging. for exemplary factor of 81.48% said very encouraging, 18.52% encouraging, and 0% less encouraging. Particularly, the welfare factors with the majority of the respondents 92.6% said salaries and incentives is a very encouraging factor. Keyword: discipline, welfare, firmness, and exemplary

PENDAHULUAN Kata disiplin sering kali kita dengar. Suatu kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Setiap perusahaan sangat mengharapkan karyawannya mempunyai disiplin yang tinggi, karena prilaku disiplin akan dapat mendongkrak produktivitas kerja serta efektivitas dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tanpa kedisiplinan yang kuat tujuan dan cit-cita perusahaan sulit untuk dicapai, sehingga setiap perusahaan berusaha melakukan tindakan pendisiplinan terhadap karyawannya. Tindakan pendisiplinan yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan ancaman-ancaman yang sifatnya menakut-nakuti, misalnya jika datang terlambat maka akan dipotong gaji, diskorsing, pemotongan biaya transport dan sebagainya. Lalu apakah pendisiplinan

Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

2

yang bersifat ancaman tersebut akan efektif? Tentu saja tidak karena upaya penegakan disiplin dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kedisiplinan bukan hanya datang tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu tapi kedisiplinan mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan yang berlaku, artinya bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Jika karyawan sudah bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan maka bisa dikatakan bahwa karyawan bersangkutan sudah disiplin. Kedisiplinan tersebut akan berpengaruh pada kinerja karyawan yang bersangkutan serta akumulasinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Bisa dibayangkan jika para karyawan suatu perusahaan berprilaku tidak disiplin. Jika perusahaan tempat kerja karyawan tersebut bergerak di bidang jasa, maka dengan ketidak disiplinan tersebut akan mengecewakan para pelanggan, selanjutnya bisa berakibat pelanggan akan pindah ke jasa perusahaan lain. Bagi perusahaan produksi yang banyak mengoperasikan mesinmesin ketidak disiplinan akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Misalnya : kerusakan mesin, pemborosan bahan baku, kecelakaan kerja dan sebagainya yang berakibat perusahaan tidak bekerja secara efisien. Untuk dapat memenangkan persaingan perusahaan harus bekerja secara efisien agar biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Jika biaya minimal maka harga pokok produksi bisa ditekan selanjut harga jual bisa bersaing. perusahaan dapat bekerja secara efisien salah satunya adalah jika karyawan perusahaan tesebut bekerja dengan penuh kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin mengopersasikan alat-alat produksi, disiplin menggunakan alat-alat pengaman dan sebagainya. CV. Dua Putri Berlian Palembang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan perdagangan telah berusaha untuk melakukan pendisiplinan terhadap karyawannya dengan usaha meningkatkan kesejahteraan karyawannya, mempertegas penegakan disiplin dan sebagainya.

Perumusan Masalah Setelah melakukan observasi pendahuluan pada CV. Dua Putri Berlian Palembang, penulis mendapatkan karyawan CV. Dua Putri Berlian Palembang relatif disiplin dalam bekerja. Permasalahannya adalah faktor apa saja yang mendorong kedisiplinan karyawan CV. Dua Putri Berlian Palembang ?


ISSN : 2087-5142

3

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendorong kedisiplinan karyawan CV . Dua Putri Berlian Palembang.

Manfaat Penelitian 1. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan di bidang sumberdaya manusia, khususnya yang berkaitan dengan pendisiplinan. 2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berhubugan dengan pendisiplinan.

Tinjauan Pustaka 1. Kedisiplinan Menurut Alex (1992: 199) kedisipinan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa faktor yang harus diperhatikan berhubugan dengan penegakan disiplin antara lain : Kesejahteraan karyawan, ancaman dan hukuman, ketegasan, tujuan serta keteladanan pimpinan. 2. Kedisiplinan dan Kesejahteraan Untuk menegakkan kedisiplinan tidak hanya cukup dengan ancaman-ancaman saja. Penegakan disiplin

perlu imbangan, yaitu tingkat kesejahteraan yang cukup.

Dengan kesejahteraan yang cukup terutama besarnya upah atau gaji yang karyawan terima menimal dapat memberikan kehidupan yang layak bagi karyawan. Dengan kehidupan yang lebih layak karyawan akan lebh tenang dalam melaksanakan tugastugasnya dan dengan ketenangan tersebut karyawan diharapkan akan lebih disiplin. Dapatkah kedisiplinan ditegakkan dengan ancaman tanpa diimbangi dengan kesejahteraan? Untuk sementara mungkin bisa tapi kedisiplinan tersebut akan sulit dilaksanakan dalam jangka panjang. Karena kebutuhan hidup yang mendesak, karyawan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan cara apapun, termasuk mencari tambahan penghasilan di luar. Jika suatu perusahaan yang melaksanakan absensi yang ketat disertai dengan ancaman yang cukup berat sehingga tidak memungkinkan karyawan membolos. Karena kesejahteraan yang kurang meskipun mereka masuk bekerja tapi banyak pelaksanaan perkerjaan yang kurang baik


ISSN : 2087-5142

4

dan banyak yang keliru. Sebagian para karyawan berusaha bekerja di tempat yang lain. Sehingga Labour turnover menjadi meningkat. Menurut Alex ( 1992 : 201 ) antara kedisiplinan dan kesejahteraan mempunyai hubungan yang sangat erat, hal ini bagi suatu perusahaan yang ingin meningkatkan kedisiplinan karyawannya perlu lebih meningkatkan kesejahteraan karyawannya. 3. Kedisiplinan dan Ancaman Di muka dijelaskan bahwa kedisiplinan mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan, sehingga untuk meningkatkan kedisiplinan perlu pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun demikian sebenarnya kedisiplinan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan saja. Selain peningkatan keejahteraan, untuk menegakkan kedisiplinan perlu adanya ketegasan bagi mereka yang melanggar aturan. Disini berarti ancaman tidak dapat dilakukan tersendiri untuk menegakkan kedisiplinan. Apabila ancaman atau tindakan tegas sebagai pendamping peningkatan kesejahteraan, maka pendisiplinan

akan

mencapai hasil yang lebih baik. Kedisiplinan sebenarnya merupakan kebiasaan, maka ancaman yang diberikan bukanlah suatu hukuman tetapi lebih ditekankan agar mereka melaksanakan kebiasaan yang dianggab baik. Oleh karena itu ancaman yang diberikan sebelum dijatuhkan , perlu adanya hukuman yang sifatnya peringatan. Dengan ancaman-ancaman demikian , karyawan akan berfikir dua kali untuk melanggar aturan. Apabila kebiasaan ini dapat berlangsung untuk waktu yang cukup lama, maka akan menjadi kebiasaan yang baik. Alex ( 1992 : 203 ) menyimpulkan bahwa ancaman hukuman akan efektif untuk jangka waktu panjang bila ancaman hukuman tersebut disertai dengan peningkatan kesejahteraan karyawan.. Disamping itu ancaman hukuman tidaklah bertujuan menghukum, tapi lebih bertujuan untuk mendidik karyawan agar bertindak dan bertingkah laku sesuai aturan. 4. Ketegasan Dalam Pelaksanaan Kedisiplian Dengan peningkatan kesejahteraan dan ancaman hukuman yang bersikap mendidik, perusahaan dapat mengharapkan kedisiplinan karyawan dapat ditingkatkan. Meskipun demikian hal ini belum mencukupi, sebab suatu ancaman hukuman yang tidak dilaksanakan dengan tegas dan konsekuen justru akan lebih jelek akibatnya. Janganlah membiarkan suatu pelanggaran terjadi berlarut-larut tanpa tindakan tegas.


ISSN : 2087-5142

5

Pembiaran pelanggaran tanpa tindakan tegas, di mata karyawan

ancaman tersebut

hanyalah sebagai ancaman kosong. Selain ketegasan dalam pelaksanaan aturan dan ancaman hukumannya, pelaksanaan peraturan dan sanksi tersebut harus seadil-adilnya. Janganlah memberi dispensasi kepada karyawan hanya karena karyawan tersebut dekat dengan kita. Akibat dari ketidakadilan tersebut

maka berakibat ketidak berhasilan dalam penegakan

kedisiplian. 5. Aturan Sesuai Tujuan dan Kemampuan Kedisiplinan pada hakekatnya adalah merupakan pembatasan kebebasan, oleh karena itu dalam usaha menegakkan kedisiplinan tidak asal buat aturan. Kedisiplinan bukan hanya kedisiplinan saja tapi kedisiplinan harus menunjang tujuan perusahaan. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran yang banyak karyawannya sebagai salesmen untuk memasarkan barang dagangannya. Para salesmen tersebut diberi target untuk menjual barang paling tidak sekian unit per hari. Aturan yang dibuat perusahaan setiap salesmen harus hadir di kantor paling lambat jam 08.00 pagi, padahal salesmen kerja di lapangan yang harus mengejar target. Aturan harus ke kantor jam 08.00 pagi tersebut sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya untuk mengukur kedisiplinan Salesmen tersebut cukup dengan melihat pencapaian target penjualan yang sudah dibebankan. Jika target penjualan selalu tercapai maka bisa dikatakan karyawan bersangkutan sudah mempunyai kedisiplinan yang baik. Demikian juga misalnya pendisiplinan terhadap dosen, yang tugas utamanya adalah mengajar. Kurang tepat jika memaksa dosen untuk datang ke kantor setiap hari mulai pukul 08.00 pagi dan pulang pukul 14.00 siang. Justru seorang dosen harus mempunyai kedisiplin dalam hal belajar mengajar. Biarkan dosen tidak terikat pada jam kantor dalam rangka dosen yang bersangkutan memperluas wawasan dan pengetahuannya, yang penting pada saat jam mengajar dosen bersangkutan tak pernah bolos. Pendisiplinan juga harus sesuai dengan kemampuan karyawan. Jangan menyuruh karyawan melakukan sesuatu yang sulit dilaksanakan sebab aturan-aturan yang dikeluarkan dan disertai dengan ancaman hanya tinggal di atas kertas serta akan mengurangi wibawa pimpinan, jika tak mampu dilaksanakan karyawan. 6. Teladan Pimpinan dan Kedisiplinan Dalam upaya lebih mengefektifkan aturan yang dibuat untuk meningkatkan pendisiplinan perlu adanya keteladanan dari seorang pimpinan. Mengharapkan bawahan


ISSN : 2087-5142

6

disiplin tanpa adanya kedisiplinan dari atasan rasanya adalah harapan yang sia-sia. Jika atasan tidak disiplin maka sulit mengharapkan bawahan akan disiplin. Karyawan akan mencotoh atasannya, atasan tidak disiplin maka bawahan juga didak disiplin. Ibarat kata pepata “guru kencing berdiri murid kencing berlari” Karena itu kedisiplinan akan lebih efektif jika ada teladan atau panutan dari atasan ,ibarat kata “ Ing ngarso sun tolodo, ing madya mangun karso “. Jadi pimpinan yang memberi contoh yang baik maka karyawan akan mengikuti. Berilah perintah dengan contoh.

METODE PENELITIAN 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di CV. Dua Putri Berlian Palembang. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) atas pertimbangan setelah dilakukan observasi pendahuluan dan pertimbangan lain yaitu masih dalam kota Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Juli 2015, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer adalah data yang secara langsung diproleh dari sumber data, dalam hal ini adalah karyawan CV. Dua Putri Berlian Palembang. Adapun cara yang digunakan adalah : a. Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian pada CV. Dua Putri Berlian Palembang, dengan cara mengamati, mendengar dan mencatat informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. b. Wawancara Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. c. Kuesionr Yaitu dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada anggota sampel penelitian dengan pilihan jawaban tertutup.


ISSN : 2087-5142

7

2. Data Sekunder Adalah data yang didapat dalam bentuk sudah jadi atau sudah tersedia di CV. Dua Putri Berlian Palembang atau data jadi dari sumber-sumber lain.

3. Populasi dan Sampel 3.1. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV. Dua Putri Berlian Palembang yang berjumlah 27 orang. 3.2. Sampel Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada, mengingat jumlah populasinya relatif kecil atau biasa disebut sampel jenuh. 3.3. Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tabel silang dengan nilai-nilai persentase. Analisis dilakukan dengan mentabulasi jawaban para responden untuk mengetahui jawaban responden terhadap dorongan kedisiplinan responden dalam bekerja berdasarkan kuesioner yang disebarkan dan subjektif berdasarkan jawaban responden. Kuisioner yang disebarkan kepada para responden dengan pilihan jawaban tertutup, berdasarkan kategori jawaban: Sangat mendorong, Mendorong dan Kurang mendorong.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berikut ini akan dianalisis hasil penelitian yang sudah dalam bentuk tabel dengan nilai-nilai persentase. Tabel berikut merupakan hasil pentabulasian dari berbagai jawaban subjektif yang dirasakan dan dialami responden. Tabel 1 Faktor Pendorong Kedisiplinan No 1 2 3 4 5

Faktor Pendorong Kesejahteraan Ancaman Ketegasan Menunjang Tujuan Keteladanan

Sangat Mendorong Frekuensi Persentase 23 85,20% 2 7,40% 15 55,56% 14 51,85% 22 81,48%

Pernyataan Responden Mendorong Frekuensi Persentase 4 14,80% 6 22,20% 8 29,63% 7 25,93% 5 18,52%

Kurang Mendorong Frekuensi Persentase 0 0% 19 70,40% 4 14,81% 6 22,22% 0 0%

Sumber : Diolah dari data primer 2015


ISSN : 2087-5142

8

Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa, kesejahteraan menjadi faktor yang sangat mendorong kedisiplinan responden. Hal ini dapat dilhat dari tabel 1 bahwa 23 dari 27 responden atau 85,2 % menyatakan bahwa yang sangat mendorong kedisiplinan kerja responden adalah faktor kesejahteraan. 4 responden atau 14,8 % menyatakan mendorong dan tak seorangpun responden yang menyatakan bahwa, kesejahteraan tidak mendorong kedisiplinan. Berbanding terbalik dengan faktor ancaman, hanya terdapat 2 dari 27 responden atau hanya 7,40 % yang menyatakan bahwa faktor ancaman merupakan faktor yang sangat mendorong kedisiplinan. Terdapat 6 responden atau 22,20 % yang menyatakan faktor ancaman merupakan faktor yang mendorong kedisiplinan.

Selebihnya 19

responden atau 70,40 % justru menyatakan bahwa faktor ancaman kurang mendorong kedisiplinan. Hal ini jelas bahwa ternyata bagi responden ancaman berupa sanksi dan hukuman tidak cukup membuat mereka merasa takut. Bagi responden tidak ada kesejahteraan tidak ada pula kedisiplinan. Kedisiplinan tidak cukup hanya dengan ancaman saja. Dari faktor ketegasan didapatkan, 15 dari 27 responden atau 55,56 % dari responden menyatakan bahwa ketegasan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku untuk setiap karyawan tanpa adanya pengecualian menjadi faktor yang sangat mendorong kedisiplinan. Terdapat 8 responden atau 29,63 % yang menyatakan bahwa fator ketegasan menjadi pendorong kedisiplinan. Sisanya 4 responden atau 14,81 % menyatakan kurang mendorong. Ketegasan dalam pelaksanaan aturan yang tidak pandang bulu membuat responden merasa diperlakukan secara adil, hal inilah yang menyebabkan responden punya kedisiplinan. Dari faktor tujuan terdapat 14 dari 27 responden atau 51,85 % menyatakan sangat mendorong, 7 responden atau 25,93 % menyatakan mendorong dan 6 responden atau 22,22 % menyatakan bahwa faktor tujuan kurang mendorong. Dari hasil tabulasi tersebut ternyata sebagian besar menyatakan bahwa aturan yang ditegakkan sudah relevan dengan tujuan dan pekerjaan responden. Untuk faktor keteladanan, 22 dari 27 responden atau sebesar 81,48 % menyatakan bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan sangat mendorong respoden untuk mempunyai kedisiplinan diri. 5 responden atau 18,52 % menyatakan keteladanan pimpinan mendorong kedisiplinan responden. Sementara itu tidak satupun responden yang menjawab kurang mendorong.


ISSN : 2087-5142

9

Dari beberapa faktor pendorong kedisiplinan di atas faktor yang paling utama dirasakan responden adalah faktor kesejahteraan yang menyangkut beberapa unsur, Yaitu : Gaji dan insentif, Jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan fasilitas kerja. Bagaimana unsur –unsur kesejahteraan mendorong kedisiplinan responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut : Tabel 2 Unsur-Unsur Kesejahteraan Pernyataan Reponden No Faktor Pendorong Sangat Mendorong Mendorong Kurang Mendorong Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 1 Gaji & Insentif 25 92,60% 2 7,40% 0 0% 2 Jaminan Kesehatan 23 85,18% 4 14,82% 0 0% 3 Jaminan Hari Tua 21 77,78% 4 14,82% 2 7,40% 4 Fasilitas Kerja 8 29,63% 15 55,56% 4 18,81% Sumber : Diolah dari data primer 2015 Berdasarkan tabel 2 di atas khusus yang berkaitan dengan faktor kesejahteraan didapatkan fakta bahwa,

faktor gaji dan insentif merupakan faktor yang sangat

mendorong kedisiplinan responden. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 25 dari 27 responden atau 92,60% menyatakan gaji dan insentif sangat mendorong kedisiplinan. Sedangkan 2 responden atau 7,40% responden menyatakan gaji dan insentif mendorong kedisiplinan. Sedangkan yang menyatakan kurang mendorong nihil. Selain faktor gaji dan Insentif, faktor jaminan kesehatan juga sangat mendorong kedisiplinan responden, dimana 23 responden atau 85,18 menyatakan sangat mendorong dan 4 responden atau 14,82% menyatakan mendorong kedisiplinan. Sedangkan yang menyatakan kurang mendorong nihil. Faktor jaminan hari tua juga sangat mendorong kedisiplinan, hal ini bisa dilihat dari adanya kenyataan bahwa 21 responden atau 77,78% menyatakan bahwa jaminan hari tua sangat mendorong kedisipilinan dan 4 atau 14,81% responden menyatakan jaminan hari tua mendorong kedisiplinan. Dalam hal fasilitas kerja 8 atau 29,63% resonden menyatakan bahwa fasilitas kerja sangat mendorong kedisiplinan. 15 atau 55,56 % responden menyatakan bahwa fasilitas kerja mendorong kedisiplinan 4 atau 14,81% responden menyatakan kelengkapan fasiltas kerja kurang mendorong kedisiplinan.


ISSN : 2087-5142

10

KESIMPULAN 1. Faktor yang sangat mendorong kedisiplinan karyawan CV. Dua Putri Berlian Palembang berturut-turut sebagai berikut: Faktor kesejahteraan 85%, Faktor Keteladan 81,48%, Ketegasan 15%, Menunjang tujuan 14% dan ancaman 2%. Disini jelas bahwa mayoritas kedisiplinan karyawan didorong oleh faktor kesejahteraan. Faktor ancaman ternyata tidak efektif sebagai upaya meningkatkan kedisipilinan, hal ini dapat dilihat hanya 7,4% saja kedidipinan sangat didorong faktor ancaman, sedangkan mayoritas atau karywanan 70,40% menyatakan faktor ancaman kurang mendorong kedisiplinan. Dari nilai-nilai persentase di atas ternyata yang paling efektif

untuk

meningkatkan

kedisiplinan

karyawan

adalah

dengan

lebih

memperhatikan kesejahteraan para karyawan. 2. Khusus faktor kesejahteraan, yang meliputi gaji dan insentif, jaminan kesehatan, jaminan hari tua serta fasilitas kerja. Rata-rata responden dalam hal ini karyawan CV. Dua Putri Berlian palembang menyatakan bahwa, rata-rata sangat mendorong dan yang paling mendorong` adalah faktor gaji dan insentif. Yang menjadi pengecualian adalah faktor fasilitas kerja, dimana 55,56% hanya menyatakan mendukung.

SARAN 1. CV. Dua Putri Berlian Palembang harus memperhatikan lagi kesejahteraan karyawannya, mengingat faktor kesejahteraan tersebut merupakan faktor yang sangat mendorong kedisiplinan karyawan. 2. Perusahaan mengurangi penegakan aturan dengan menekankan segi ancaman dan sanksi, karena berdasarkan hasil penelitian ternyata ancaman kurang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan. 3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tentang faktorfaktor lainnya yang dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja

DAFTAR PUSTAKA Alex, 1992. Manajemen Personalia. Ghalia Indonesia. Jakarta Husien Umar, 2013. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama Jakarta Husien Umar, Evaluasi Kinerja SDM. Refika Aditama. Bandung


ISSN : 2087-5142

11

Payaman Simanjuntak, 2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Penerbit UI. Jakarta Sugiyono, 2009. Teknik Pengambilan Sampel. CV. Alfabeta. Bandung Sulaiman Sukmalana. 2007. Manajemen Kineerja. PT. Intermadia Personalia Utama Jakarta Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Raja Grafindo Persada. Jakarta


ISSN : 2087-5142

12

Analisis Kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih dalam Mengelola Keuangan Sekolah

Rikkie Dekas Dosen Tetap STIM Amkop Palembang Email: [email protected]

ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the performance of the school in meeting its financial obligations as well as the schools in the school managing operational funds. The research was conducted at the Madrasah Tsanawiyah State High School (MTsN) of Prabumulih. This study uses a qualitative and Financial Statements for 2010 / 2011. Results of the Financial Statements for 2010 / 2011 shows that the RAPBS of the Madrasah Tsanawiyah State High School (MTsN) of Prabumulih between revenues and expenditures equal (balance), but there are items on the expenditure does not correspond with the percentage of receipts, look on a budget APBD, all allocated to salaries alone by 61% and to meet the operational funds while others have used the funds of the school committee by 30%. This means that revenues and expenditures greatly affect school budgets for the financial performance indicators related to revenue and expenditure that the RAPBS. Keywords : Performance, manage school finance

PENDAHULUAN Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah di dalam lingkup pendidikan formal, mulai muncul konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menjadikan, pengelolaan pendidikan lebih terarah dan terkordinasi dengan baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan dan pengawasan. Di dalam pelaksanaan MBS ada tiga hal yang perlu dilaksanakan, yaitu 1. Manajemen sekolah (fungsi dan subtansinya) di dalam kerangka MBS 2. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dan, 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah. Rencana penelitian ini akan dilakukan di MTsN Prabumulih, dari hasil pengamatan penulis di MTsN Prabumulih dapat dilihat berbagai pengelolaan dan kinerja keuangan sekolah ini. Dari pengamatan awal penulis terhadap pengelolaan keuangan sekolah di MTsN Prabumulih terlihat bahwa sudah dilakukan relatif baik mengikuti aturan yang berlaku, akan tetapi ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain:Masih kurang


ISSN : 2087-5142

13

tersedianya anggaran karena mengandalkan dana bantuan BOS, PSG sehingga mengandalkan ini saja sekolah tidak bisa lancar, Dana Operasional sekolah yang kurang mengakibatkan semua kegiatan hanya menunggu saja, Pembayaran honor yang sering terlambat membuat kinerja guru tidak maksimal karena tergantung dari dana BOS dan pengelolaan uang yang ada belum efektif karena tidak diikutsertakannya warga sekolah, komite, dan wali murid dalam menyusun RAPBS. Berikut ini adalah jumlah anggaran MTsN Prabumulih selama tahun 2010-2012. Tabel 1 Uraian Anggaran Pengeluaran

2010 2011 Rp 1.301.132.400,- Rp 2.859.342.000,Rp 1.301.132.400,- Rp 2.601.132.400,-

2012 Rp 2.259.342.000,Rp 2.465.321.000,-

Dari kondisi di atas maka penulis melakukan penelitian terhadap kondisi kinerja dalam mengelola keuangan di MTsN Prabumulih dengan mengambil judul “Analisis Kinerja MTsN Prabumulih Dalam Mengelola Keuangan Sekolah” Identifikasi Masalah 1. Masih kurang tersedianya anggaran karena mengandalkan dana bantuan BOS, PSG sehingga mengandalkan ini saja sekolah tidak bisa lancar. 2. Dana Operasional sekolah yang kurang mengakibatkan semua kegiatan hanya menunggu saja. 3. Pembayaran honor yang sering terlambat membuat kinerja guru tidak maksimal karena tergantung dari dana BOS 4. Pengelolaan uang yang ada belum efektif karena tidak diikutsertakannya warga sekolah, komite, dan wali murid dalam menyusun RAPBS. Rumusan Masalah Dari identifikasi masalah di atas maka Rumusan Masalahnya adalah : 1. Bagaimana kinerja sekolah dalam memenuhi kewajiban keuangannya 2. Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola dana operasional sekolah Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui kinerja sekolah dalam memenuhi kewajiban keuangan sekolah . 2. Untuk mengetahui kinerja sekolah dalam mengelola dana operasional sekolah


ISSN : 2087-5142

14

Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Diharapkan diperoleh temuan-temuan yang berupa teori- teori baru atau pemecahan masalah dalam pelaksanaan program. Sebagai masukan untuk memperoleh manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangan di MTsN Prabumulih dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk membuka wacana penelitian lebih lanjut terutama kajian tentang Analisis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah dan dapat mewujudkan keuangan sekolah lebih baik.

Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi bagaimana kinerja MtsN Prabumulih dalam mengelola keuangan sekolah.

METODOLOGI PENELITIAN 1. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian adalah di Sekolah Menengah Pertama MTsN Kota Prabumulih. Adapun alasan yang mendasari peneliti memilih Kota Prabumulih sebagai obyek penelitian adalah disamping belum adanya penelitian sejenis tentang pengelolaan keuangan sekolah di Kota Prabumulih. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2013 – Juni 2013.

2. Variabel Penelitian Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003:38). Menurut Hatch dan Faraday (Sugiono, 1994: 20), variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau obyek dengan obyek yang lain. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah -

Kemampuan sekolah dalam memenuhi kewajiban keuangan


ISSN : 2087-5142

15

-

Pengelolaan dana operasional

-

Kinerja keuangan sekolah

3. Data dan Sumber Data yang Digunakan a.

Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan laporan keuangan tahun 2010/2011.

b. Sumber Data 1.

Data Primer yaitu berupa data manajemen pengelolaan dana sekolah yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung pada kepala sekolah atau pihak sekolah yang berwenang.

2.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan dan operasional sekolah yang dikumpulkan dari laporan dan literatur lain.

c.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Primer, data diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian melalui: a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan objek penelitian atau pihak yang berhubungan dengan masalah peneliti. b. Observasi,

Metode

pengumpulan

data

dengan

cara

melakukan

pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi oleh keuangan sekolah. 2. Pengumpulan Data Sekunder (dokumentasi), kegiatan pengumpulan data dimana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan referensi tertulis berupa buku-buku maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

4. Metode Analisa Data Menurut Harun (2007:74), Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ada dua


ISSN : 2087-5142

16

tahap dalam analisis data yaitu: 1) analisis data selama di lapangan. 2) analisis data selama terkumpul yang kemudian diadakan pengecekan ulang dari data yang diperoleh dari penelitian. Menurut Miles dan Herberman yang dikutip putra (2009:53) menetapkan langkahlangkah yang dapat dilakukan yaitu: 1. Mereduksi data, yaitu dengan cara pemilahan dan konversi data yang muncul di lapangan. 2. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 3. Perumusan dalam simpulan yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di sana. Hasil yang diperoleh diinterprestasikan kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Informasi utama dalam penelitian ini adalah kewajiban keuangan MTsN Prabumulih. Dalam hal ini kepala sekolah berperan mengelola keuangan sekolah dibantu dengan beberapa bendahara, seperti bendahara rutin, bendahara BOS, dan bendahara gaji.Pengelolaan keuangan dilakukan dengan berpedoman padaperaturan pemerintah, peraturan daerah dan juknis yang ada.Pemisahan bendahara diatas bertujuan untuk meringankan beban kerja guru yang merangkap sebagai bendahara serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak

tumpang

tindih.Pengelolaan

keuangan

MTsN

Prabumulih

sudah

akuntabel,transparan dan efisien.Artinya, pembukuan keuangan sekolah yang terbuka dantersedia untuk dilihat oleh warga sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer, bertugas membimbing dan mengarahkan parabendahara

dalam

pembuatan

pelaporankeuangan

yang

harus

dilaporkan

secaraberkala, baik dalam bentuk tulisanataupun lisan dalam rapat atau rapat kordiansi.Keuangan sekolah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 1. Kewajiban Keuangan Sekolah Agar program pendidikan dapat berjalan efektif, maka diperlukan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaanya.Oleh karena itu pelaksana keuangan harus tanggap


ISSN : 2087-5142

17

terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi di sekolah, terutama mengenai masalahmasalah yang dialami peserta didik maupun pihak internal dan eksternal sekolah. Pengelolaan keuangan merupakan tonggak dari

penyelenggaraan pendidikan.

Menyadari hal itu diperlukan pembahasan tentang pengelolaan keuangan yang lebih mendetail agar para manajer pendidikan dapat memahami akan pentingnya pengelolaan keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Semakin efisien suatu sitem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuantujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat.

Tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk mewujudkan: 1.

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara efisien.

2.

Terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

3.

Tercegahnya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana.

4.

Terjaminnya akuntabilitas perkembangan sekolah.

5.

Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Sekolah 1. Perencanaan Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut: a. Perencanaan harus realistis Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana atau fasilitas, daya atau tenaga, dana, maupun waktu. 

Perlunya koordinasi dalam perencanaan Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana volume kegiatan sekolah yang kompleks.



Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi.


ISSN : 2087-5142

18

Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyususn perencanaan. b. Perencanaan harus fleksibel Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya. c. Perencanaan yang didasarkan penelitian Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian, Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatankegiatan yang diselenggarakan. 2. Pelaksanaan Pelaksana keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut: a. Paham pembukuan b. Memahami peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan c. Layak dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pimpinan dan tugas d. Memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah pelayanan e. Kurang tanggapnya bagian keuangan akan dapat mempengaruhi kelancaran pencapaian tujuan. 3. Penatausahaan Ketatausahaan keuangan sekolah diselenggarakan dengan berpedoman pada keputusan Presiden No. 24 tahun 1995 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Keuangan. Setiap transaksi keuangan yang berakibat penerimaan maupun pengeluaran atau pembayaran uang, wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku yang sudah ditentukan. 4. Pelaporan Pelaporan wajib dilakukan oleh pelaksana keuangan karena melalui kegiatan ini dapat dilakukan pengawasan oleh kepala sekolah, komite sekolah, maupun dari pemerintah mengenai penggunaan dana sekolah. 5. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dari semua sumber dana yang dikelola oleh Sekolah untuk membiayai kegiatan yang dilakukan dalam rangka operasional dan perawatan sekolah dilaksanakan dengan menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing sumber dana.


ISSN : 2087-5142

19

6.

Pengawasan Pengawasan adalah suatu usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan

penyimpangan dari rencana instruksi, arahan atau saran dari pimpinan.Dengan pengawasan (controlling) diharapkan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kerugian dapat dihindari.Untuk itu, Kepala sekolah dituntut untuk memahami secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan, dan paham peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan dan pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara. a. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah Administrasi keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu: 1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan.Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian

penggunaan,

dan

pertanggungjawabannya

harus

jelas

sehingga

bisa

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. 2. Akuntabilitas


ISSN : 2087-5142

20

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka

pihak

sekolah

membelanjakan

uang

secara

bertanggung

jawab.Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. 3. Efektivitas Efektif

seringkali

diartikan

sebagai

pencapaian

tujuan

yang

telah

ditetapkan.Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Efisiensi Efisiensi

berkaitan

dengan

kuantitas

hasil

suatu

kegiatan.Efficiency”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil.Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya


ISSN : 2087-5142

21

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. b. Dilihat dari segi hasil Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. b.

Job Tenaga Pengelolaan Keuangan Sekolah

1. Adapun job dari bendahara rutin yaitu: a. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. b. Membuat laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Bantuan Sekolah (RAPBS). c. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke Pemerintah Kota. d. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. e. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. f. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. g. Menyetorkan pajak PPN dan PPh. 2. Job untuk bendahara BOS meliputi: a. Membuat laporan tribulan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 3. Job untuk bendahara gaji yaitu: a. Membagikan gaji atau rapel.

KESIMPULAN 1. Sekolah memiliki kinjeja yang relatif baik dalam memenuhi kewajiban keuangan 2. Sekolah secara umum dapat memenuhi dana operasional walaupun masih tergantung pada dana yang berasal dari komite sekolah.

SARAN 1. Perlu ditingkatkan kualitas pengelolaan keuangan supaya lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan sekolah yang baik (good school governance). 2. Perlu ditingkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja MTsN Prabumulih dalam mengelola keuangan sekolah.


ISSN : 2087-5142

22

DAFTAR PUSTAKA Bastian. Indra, 2007, Manajemen Keuangan Sekolah Sebagai Basis Kualitas Pendidikan, Konferensi Guru Indonesia Bastian. Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta Bimo. W, Pengantar Psikologi Umum, 1993, Andi Offset Darma. Surya. Manajemen Keuangan sekolah, Direktorat Tenaga Kependidikan,Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, 2007 Gibson, James, L. Ivancevick, John M Donnely, James H.1987. Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses (Terjemahan). Edisi kelima, Jakarta. Erlangga. Irwanto, Dkk. 1997, Psikologi Umum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 Ketetapan MPR RI No XV / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kotler, Philip.2000. Marketing, manajemen : Analisis,Planing, Implementation Control, 9 Th. Prentice Hall International Int, New Jersey.

and

Meuthia Ganie, Rochman,2000, Artikel Judul : Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya, dimuat dalam Buku HAM : Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta, Komnas HAM Muhammad. Hamid, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2007 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya. Nasir, M. 2005, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Permendiknas Nomor 44 Tahun 2003,Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Safwirdi. Tesis. Analisis, Pelaporan Keuangan Sektor Publik untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi Akuntabilitas Publik dan Good Governance (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta, UGM. 2005


ISSN : 2087-5142

23

Siegel,Gary And Helene Rumanauskas Marconi,1989. Behavioural Accounting, South Western Publishing Co,Ohio. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,2007, Alfabeta Bandung Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian, 2006, Alfabeta Suryana. Deden, Manajemen Keuangan Sekolah, Oktober 2008 Walgito, B, 2001,Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masa Depan. BIGRAF Publishing, Yogyakarta


ISSN : 2087-5142

24

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir Rizal Effendi Dosen Tetap FE UTP Palembang

Abstrak Sales and cash receipts accounting information systems sales and cash receipts is one of accounting information sub-system that describes how it should be procedures in conducting sales and cash receipts from sales, so that manipulation of sales and cash receipts can be avoided. The procedure is a series of administrative activities that typically involve multiple people to a part or more and are prepared to ensure similiar treatment of the company's transactions. Sales and cash receipts accounting information systems will notify the users of information about how activities are carried out, what documents are needed, and which party will authorize the activities of sales and cash receipts. Keywrods: Accounting Information System, Sales, Cash receipts

PENDAHULUAN Adanya informasi akuntansi yang akurat akan membantu manajemen perusahaan dan pihak-pihak luar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Suatu sistem akuntansi yang efektif memerlukan persetujuan dan dukungan dari semua tingkat manajemen. Untuk itu diperlukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab agar efisiensi dapat tercapai dan tentunya dengan sistem akuntansi yang efektif akan memperkuat struktur pengendalian intern atas harta, hutang, modal, pendapatan dan beban perusahaan. Tujuan suatu perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba sebanyakbanyaknya. Salah satu cara memperoleh laba adalah dengan cara melakukan penjualan secara efektif dan efisien karena hasil penjualan merupakan sumber penerimaan perusahaan yang utama. Hasil penerimaan ini selanjutnya akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Dengan demikian perusahaan membutuhkan adanya suatu informasi akuntansi yang andal atas penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Menurut Krismiaji (2010: 4),“Sistem informasi akuntansi adalah sebagai sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan infromasi yang bermanfaaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”.


ISSN : 2087-5142

25

Menurut Mardi (2011: 4), “Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi isnis yang diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkannya.” Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data, sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Sedangkan definisi sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas adalah sebagai berikut: Menurut Mulyadi (2010: 455) Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segara digunakan, yang berasal dari transaksi penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas merupakan salah satu sub sistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penjualan dan penerimaan kas dari hasil penjualan, sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan dan penerimaan kas dapat dihindari. Prosedur adalah rangkaian kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang suatu bagian atau lebih dan disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Dalam sistem informasi akuntansi

penjualan dan penerimaan kas ini akan memberitahukan kepada para pengguna informasi tentang bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, dokumen apa saja yang diperlukan, serta pihak mana yang berwenang mengotorisasi kegiatan penjualan dan penerimaan kas. Hal ini dilakukan karena uang kas adalah harta perusahaan yang paling mudah disalahgunakan. CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Produk yang dibuat oleh perusahaan ini seperti kartu nama, spanduk, dan lainnya.

Berdasarkan penelitian awal, ditemukan adanya kegiatan atau aktivitas

perusahaan yang berpotensi dapat menimbulkan kecurangan dan menghambat kelancaran aktivitas dalam penjualan dan penerimaan kas seperti dalam penerimaan pesanan dari pelanggan, terutama bagi pelanggan lama yang sudah dikenal dengan pimpinan sering tidak dilakukan pemeriksaan kredit formal.


ISSN : 2087-5142

26

Serta dalam membuat faktur penjualan, sering tidak dibuat sesuai dengan nomor urut yang tercetak. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir ? Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir.

METODE PENELITIAN 1. Rancangan Penelitian Rancangan penelitian adalah rekayasa operasional bagaiman sebuah penelitian akan dilaksanakan dalam rangka meminimalkan unsur kekeliruan (eror). Dengan kata lain rancangan penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian bertujuan untuk mendeskriptifkan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir. 2. Variabel Penelitian Variabel penelitian ini adalah sistem infiormasi akuntansi penjualan dan sistem informasi akuntansi penerimaan kas, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsirkan mengenai variabel penelititan maka perlu adanya defenisi operasional yang menjadi batasannya. 3. Prosedur Pengumpulan Data a.

Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

b.

Interview Yaitu dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Menurut Edizal (2013:81), Teknik analisis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : 1. Teknik Analisis Data Kualitatif Merupakan data yang tidak berbentuk angka. Misalnya preferensi konsumen, kepuasan konsumen, rumah tangga miskin, kestabilan harga, motivasi dan


ISSN : 2087-5142

27

lain - lain. Sebelum dianalisis, data kualitatif ini harus diskalakan dulu misalnya dalam skala nominal dan ordinal. 2. Teknik Analisis Data Kuantitatif Merupakan data berupa angka hasil pengukuran atau penghitungan (counting), misalnya produksi padi (ton), gaji karyawan (Rp), harga komputer (Rp), atau jumlah karyawan (orang). Data kuantitatif ini dapat diklasifikasikan juga dalam data disktrit (Hasil hitungan) dan data kontinyu (hasil Pengukuran). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dimana pada teknik ini dapat digambarkan proses penelitian itu mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, penguraian serta proses pengumpulan data sehingga dapat mengetahui penyelesaian mengenai permasalahan sistem infiormasi akuntansi penjualan dan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada objek penelitian sesuai dengan teori yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa perusahaan CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Prosedur penjualan pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir terdapat beberapa bagian yang terlibat di dalamnya. Dimana kegiatan penjualan berasal dari ; penjualan kartu undangan, buku nota dan lain-lain. Penjualan tersebut dilakukan secara tunai maupun kredit. Adapun prosedur penjualaan pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir adalah sebagai berikut: 1.

Bagian marketing / pemasaran membuat/melengkapi Surat Pesanan Konsumen.

2.

Melakukan otorisasi pada Surat Pesanan Konsumen.

3.

Menyerahkan Surat Pesanan ke Direktur.

4.

Konsumen melakukan pembayaran ke kasir untuk dibuatkan tanda terima pembayaran.

5.

Menyerahkan Surat Pesanan, copy tanda terima pembayaran ke Bagian Administrasi untuk dibuatkan kelengkapan administrasi penjualan ( bukti serah terima barang) serta faktur penjualan.


ISSN : 2087-5142

28

6.

Surat pesanan + kelengkapan administrasi penjualan diserahkan ke Keuangan untuk dicatat / jurnal.

7.

Bagian pemasaran bersama driver mengirimkan barang ke konsumen dan meminta tanda bahwa barang telah dikirim dan diterima oleh konsumen.

8.

Copy kelengkapan administrasi penjualan yang telah ditandatangani konsumen diserahkan kembali ke bagian administrasi.

Adapun formulir yang terkait dalam prosedur penjualan pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir terdiri dari surat pesanan, dan faktur penjualan. 1. Surat Pesanan. Surat yang diisi oleh pembeli yang ditujukan kepada perusahaan untuk memesan barang yang diinginkan. Berisi nama pemesan, alamat lengkap, jenis barang, harga barang, dan cara pembayaran. 2. Faktur Penjualan Formulir yang digunakan untuk mencatat tagihan atas barang yang telah dikirimkan kepada konsumen / pelanggan. Berisi Nomor dan tanggal faktur, Nomor dan tanggal surat pesanan, Syarat pembayaran, Nama dan NPWP Konsumen, Keterangan barang yang dibeli, beserta harga. Dan dituliskan ketentuan bahwa faktur ini bukan bukti pembayaran.

2. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sistem akuntansi penerimaan kas yang diterapkan pada CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir masih dilakukan secara manual dan tergolong sederhana. penerimaan kas pada CV. Teluk Kenanga

Umumnya,

ini bersumber dari penjualan Kartu

Undangan, Buku Nota dan lain-lain, baik tunai maupun kredit. Penjualan dilakukan untuk daerah Sekonjing dan sekitarnya khususnya kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir. Dalam prosedur penerimaan kas, perusahaan hanya melakukan beberapa prosedur-prosedur sederhana, diantaranya: Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai dimulai dari pada saat kasir menerima pembayaran secara langsung dari konsumen atas transaksi penjualan tunai yang terjadi, kemudian dibuatkan kwitansi.

Pada saat terjadi transaksi penjualan kredit, kasir

melakukan pencatatan penjualan kartu undangan, buku nota dan lain-lain yang dicatat dalam nota pembayaran yang digunakan sebagai bukti.


ISSN : 2087-5142

29

Adapun formulir yang terkait dalam prosedur penerimaan kas CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir terdiri dari bukti serah terima barang, dan kwitansi / bukti penerimaan. 1. Bukti serah terima barang. Bukti tertulis bahwa barang yang dipesan konsumen telah diterima.

Berisi

merk/type, warna, no. faktur, tanggal faktur, serta nama konsumen dan NPWP. 2. Kwitansi / bukti penerimaan. Dokumen ini digunakan untuk mencatat penjualan tunai. Dokumen ini dipegang oleh bagian kasir. Lengkap dengan tanggal pembayaran, jumlah, nama yang melakukan pembayaran, dan alasan untuk pembayaran.

KESIMPULAN 1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Secara umum sistem informasi penjualaan pada sudah CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir cukup baik. Walaupun demikian masih ada kekurangannya, seperti sering ditemukan adanya kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berpotensi dapat menimbulkan kecurangan dan menghambat kelancaran aktivitas dalam penerimaan pesanan dari pelanggan, terutama bagi pelanggan lama yang sudah dikenal dengan pimpinan sering tidak dilakukan pemeriksaan kredit formal. Serta dalam membuat faktur penjualan, sering tidak dibuat sesuai dengan nomor urut yang tercetak. 2.

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi akuntansi penerimaankas yang dimiliki CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir sudah cukup baik. Selain hal tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang terjadi di perusahaan, antara lain: seringkali kas yang diterima, baik dari penjualan tunai / kredit tidak langsung disetorkan ke bank pada hari tersebut. Kemudian tidak ada penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan mendadak oleh pemeriksa intern. Perusahaan juga belum memiliki prosedur penerimaan kas secara tertulis yang jelas. Selain itu perusahaan juga belum memiliki Flowchart kegiatan penerimaan kas.


ISSN : 2087-5142

30

SARAN 1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan. Dalam mencetak faktur penjualan sebaiknya membuat sesuai dengan nomor urut yang tercetak karena dengan tidak mencetak faktur sesuai dengan nomor urut dapat menyebabkan selisih stock dan pendapatan yang berpotensi dapat mengakibatkan tindakan kecurangan pada perusahaan. 2. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas. Sebaiknya kas yang diterima, baik dari penjualan tunai / kredit langsung disetorkan ke bank pada hari tersebut. Kemudian harus dilakukan penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan mendadak oleh pemeriksa intern.

DAFTAR PUSTAKA Edizal, 2013, Metodelogi Penelitian Sosoial dan Ekonomi, Penerbit : CV. Putra Penuntun, Palembang Krismiaji, 2010, Sistem Informasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. Mardi, 2011, Sistem Informasi Akuntansi, Ghalia Indonesia, Bogor. Mulyadi, 2010, Sistem Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta. Romney. B.Marshall, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Buku I. Jakarta.

Salemba Empat,

Sanusi, Anwar, 2011, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat,Jakarta. Siregar, Syofian, 2010, Statistika Deskriptif untk penelitian, Penerbit Rajawali Press: Jakarta.


ISSN : 2087-5142

31

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat Tri Rusilawati Dosen Tetap STIE Serelo Lahat

ABSTRACT Marketing is one of the main activities to be performed by either the goods or services company as an effort to maintain the viability of their business. This is because marketing is one of the company's activities, which are directly related to the consumer. This study discusses the Influence of Service Quality Customer Satisfaction In Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat, the objectives of this research was to determine the effect of service quality to customer satisfaction in the washing business steam grace mulak ulu districts grave and to determine the relationship quality services to improve customer satisfaction In Grace Pressure Cleaning Business Mulak Ulu Lahat. To be able to explain and portray objectively the formulation of the problem above, this research use the method of data collection in the form of Library Studies, Field Study consists of: Interview, observation and questionnaire. Data analysis technique used was qualitative and quantitative analysis techniques. Based on analysis of the correlation coefficient (r) value of 0.47, which means a positive correlation between service quality and customer satisfaction, value indicates the variable X (quality of service) with a variable Y (customer satisfaction) with proportional (postive correlation) the greater the variable X then grew larger the value of the variable Y. To test the hypothesis that has been formulated rejected or accepted analytical tool used t-test and the results obtained: the value of t-table (0.025: 28) is 2.048 and the t-test of 2.82. Because t is greater than t table (2.82> 2.048) then the hypothesis Ho is rejected and the value of the working hypothesis H1 is accepted. It can be concluded that there is influence between the variables X (quality of service) with a variable Y (customer satisfaction). Service quality has a positive correlation to customer satisfaction at Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat, where the magnitude of the correlation is indicated by the number of correlation coefficient r of 0.47 (47%) Key words: quality of service, customer satisfaction

PENDAHULUAN Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen.


ISSN : 2087-5142

32

Kualitas pelayanan sangat penting pada industri jasa, kualitas pelayanan terbaik merupakan suatu profit strategi untuk meningkatkan lebih banyak pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, menghindari kaburnya pelanggan, dan menciptakan keunggulan khusus yang tidak hanya bersaing dari segi harga. Apabilah pelayanan yang diterima atau dirasa sesuai dengan yang diharapakan oleh pelanggan, maka kualitas pelayanan dapat dipersepsikan baik dan Kepuasan konsumen juga merupakan hal terpenting untuk diteliti, karena hal ini merupakan salah satu alasan konsumen untuk melakukan pencucian kembali pada usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu . Apabila keadaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan maka konsumen akan merasa kecewa sehingga mereka tidak

akan melakukan steamnya

berulang atau bahkan tidak

merekomendasikan pada konsumen lain, hal-hal seperti ini mempunyai dampak akan sangat merugikan perusahaan itu sendiri.

Rumusan Masalah 1. Apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat 2. Apakah ada hubungan Kualitas Pelayanan dengan kepuasan konsumen pada usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat

Tujuan Penelitian 1. Untuk Mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten lahat 2. Untuk Mengetahui Hubungan Kualitas Pelayanan dengan kepuasan konsumen pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat


ISSN : 2087-5142

33

METODOLOGI PENELITIAN Objek penelitian ini adalah Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Lokasi Penelitian ini adalah di Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik pengumpulan data Analisa regresi Linier sederhana Y = a+bx Y = variabel terpengaruh (kepuasan konsumen) X = variabel pengaruh ( kualitas pelayanan) a = Konstanta b = Koefisien Regresi Dimana untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan : Y= Variabel terpengaruh (kepuasan konsumen) X=Variabel pengaruh (kualitas pelayanan) a : Konstanta b : Koefisien regresi n : Jumlah sampel (pegawai) a.

Koefisien Korelasi Koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan digunakan untuk mengukur besar

kecilnya atau kuat tidaknya hubungan antar variabel. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pengaruh variabel X (kualitas pelayanan) dan variabel Y (kepuasan konsumen) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Keterangan : r =Koefisien korelasi n = Jumlah Responden y = Kepuasan Konsumen x = Kualitas Pelayanan b. Koefisiensi Determinasi Untuk melihat sejauh mana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen di pergunakan rumus KD= r² x 100


ISSN : 2087-5142

34

Keterangan : KD : Korelasi Determinan r : Koefisien Korelasi c. Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengruh scara parsial dilakukan Uji T Hipotesis Untuk membuktikan kebenaran hasil perhitungan dan untuk mengetahui singnifikan atau tidak t –tes

Kerangka Pemikiran Sebagai pedoman menganalisa dan membahas rumusan masalah penelitian skripsi yang bertujuan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, maka ditetapkan kerangka analisa penelitian sebagai berikut Ikualitas pelayanan (X)

Kepuasan konsumen (Y

)

Skema tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan variabel pengaruh (variabel x) sedangkan Kepuasan Konsumen merupakan variabel terpengaruh (variabel y)

HASIL DAN PEMBAHASAN Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak ulu Kabupaten Lahat, yang beralamatkan di desa Mulak Ulu Kabupaten Lahat, usaha ini didirikan oleh Bapak Rahmat pada tahun 2009. Berawal dari melihat masyarakat yang sudah banyak mempunyai kendaraan bermotor, karena motor bukalah suatu hal yang sulit untuk mendapatkannya pada saat ini, maka dalam hal ini membuat Bapak Rahmat tertarik untuk membuat Usaha Cuci Steam yang diberi nama lengkap yaitu Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Dari tahun 2009 hingga sampai dengan sekarang, usaha ini tetap eksis melayani masyarakat dalam mencuci kendaraan bermotor di daerah mulak ulu Kabupaten Lahat. Hasil penelitian berdasarkan analisis kuantitatif menunjukan : 1.

Metode analisis Regresi Sederhana Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel kualitas

pelayanan dengan variabel kepuasan konsumen.

Rumus : Y= a +bx Y = Variabel terpengaruh / dependent


ISSN : 2087-5142

35

X = Variabel pengaruh / independent a = Konstanta b = Koefisien Regresi Untuk menentukan nilai a a = ∑ Y – b. ∑ X n a = 1248 – (0,53) (1223) 30 a = 1248 – 648, 19 30 a = 599,1 30 a = 19, 97 Untuk menghitung nilai b yaitu : n xy   x. y b = 2 n x 2    x  b = 30 ( 50948) – ( 1223 ) ( 1248 ) 30 ( 49993 ) – ( 1223 ) b

= 1528440 – 1526304 1499790 – 1495729

b

= 2136 4061

b

= 0, 53 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat ditentukan persamaan garis regresi

yaitu: Y = 19,97 + 0,53 X. Nilai b sebesar 0,53 menunjukan bahwa kualitas pelayanan (X) mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (Y) pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Sedangkan nilai a sebesar 19,97 merupakan nilai Y (kepuasan konsumen). Karena koefisien regresi linier b adalah positif yaitu sebesar 0,53 maka dapat diartikan bahwa variabel X (kualitas pelayanan) berpengaruh positif terhadap variabel Y (kepuasan konsumen), semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan suatu usaha maka semakin meningkatnya kepuasan konsumen. Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dikatakan


ISSN : 2087-5142

36

bahwa setiap kenaikan satu satuan X (kualitas pelayanan) akan menyebabkan kenaikan kepuasan konsumen (Y) sebesar 0,53. 2.

Analisis Koefisien Korelasi Koefisien korelasi dapat dihitung sebagai berikut :

rxy 

n XY    X  Y  n X 2   X 2     

 n Y

2

  (Y ) 2



= 30.(50948) – ( 1223) ( 1248) = 1528440 – 1526309 =

2136

=

2136

=

2136 4540, 22 r = 0, 47

Menurut analisis yang mempelajari kekuatan hubungan antara variabel-variabel didalamnya. Dalam analisa korelasi ini, koefisien ditulis dengan r yang mana menunjukan derajat hubungan antara variabel-variabel yang ada, untuk r – 1 < = r < = + 1 Apabila : r = +1 berarti terdapat hubungan positif sempurna r = 0 berarti tidak ada hubungan r = -1 berarti terdapat hubungan negatif sempurna Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r = 0,47 artinya 47% besarnya peningkatan kepuasan konsumen pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sedangkan 53% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 3.

Uji t- hitung Menguji hipotesa yang telah dirumuskan diterima atau ditolak digunakan statistik Uji

t-test dengan langkah- langkah sebagai berikut Untuk membuktikan hipotesis digunakan uji-t sebagai berikut : 1. Hipotesa alternatif : H0 : b = 0 (tidak ada pengaruh insentif terhadap kinerja) H1 : b ≠ 0 (ada pengaruh variabel X terhadap Y) 2. Level of significance = 0,05 3. Kriteria pengujian : H0 diterima apabila t < t (α : n-2) H0 ditolak apabila t > t (α : n-2) Untuk melakukan pengujian hipotesa tersebut diatas maka terlebih dahulu dihitung nilai t sebagai berikut : Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

37

t

r n2

1 r2 t = 0, 47 = 0,47 = 0, 71 = 0, 47 x 5, 29 0,88 = 2, 82 Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-2 = 38-2 = 36 , maka diperoleh t tabel sebesar 1,645. Karena t hitung lebih besar dari t tabel (1,81 > 1,645) maka hipotesis nilai Ho ditolak dan hipotesis kerja H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X (insentif) dengan variabel Y (kinerja pegawai). KESIMPULAN 1. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat, dari hasil perhitungan persamaan regresi yaitu Y = 19, 97 + 0, 53 X. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar satu satuan maka kepuasan konsumen akan meningkat sebesar 0, 53. 2. Dari nilai perhitungan koefisien korelasi terdapat hubungan yang cukup erat antara pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, hal ini dapat dilihat dari nilai r sebesar 0, 47. 3. Dari hasil koefisien diterminasi didapat bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sebesar 0, 22 atau 22 % dan 78 % dipengaruhi oleh faktor lain. 4. Pengujian hepotesis terbukti t hitung lebih dari t tabel yaitu 2, 82 lebih besar dari 2, 048, jadi kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Usaha Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu kabupaten Lahat. 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terghadap kepuasan konsumen pada Usah Cuci Steam Rahmat Mulak Ulu Kabupaten Lahat.


ISSN : 2087-5142

38

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, (2006), Metodologi Penelitian ; Balai Pustaka Kotler,Philip dan gary Armstrong, (2003), Dasar – Dasar Pemasaran Jilit 1, Edisi kesembilan, Jakarta, PT. Indeks Gramedia Kotler, Philip, (2005), Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, dan Pengawasan. Erlangga. Kotler, Philip, (2011), Manajemen Pemasaran Jasa, Penerbit Erlangga, Jakarta Kotler, Philip dan Gary Armstrong (2001), Prinsip – Prinsip Pemasaran, jilid 2. Edisi kedelapan,Jakarta, Erlangga Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani (2006), Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta Supranto, (2011), Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Rineka Cipta, Jakarta Soejono, (2001), Metode Statistik, Bandung, Tarsito Swasta, Basu.(2006) Asas – Asas Marketing : Yogyakarta Supranto, (2011), Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Rineka Cipta, Jakarta Simamora, (2003), Pengertian Kepuasan Konsumen, Rineka Cipta Jakarta Tjiptono, Fandy,(2005), Manajemen Jasa, Edisi keempat,Andi, Yogyakarta Umar Husien.(2003). Studi Kelayakan dalam Bisnis Jasa, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta


ISSN : 2087-5142

39

Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Anggaran Kegiatan Operasional di Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Kusminaini Armin Dosen Universitas Tridinanti Palembang

ABSTRACT The purpose of this study to determine the effectiveness of the use of budget funds of operations of the socio-cultural field in Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin, the issues to be addressed in this study are: the use of the fund of operational activities in social and cultural sectors in Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin whether it has been effective? The analysis technique used in this study quantitative and qualitative techniques. In the procedure of budget preparation and realization of operational activities, it can be seen that the use of funds of operational activities in the field of socio-cultural Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin already operating effectively. While operational activities undertaken by Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin already performing well in accordance with the existing budget. Key words: Effectivity, Operational Budget

PENDAHULUAN Selaras dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai dibentuknya Otonomi Daerah, maka diupayakan transparansi dalam pertanggungjawaban publik, hal ini demi terciptanya good governance yang merupakan keinginan dari sebagian besar masyarakat.Untuk dapat mewujudkan pengelolaan secara profesional maka pemerintah daerah perlu membuat perencanaan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pemerintah daerah. Kantor BAPPEDA ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) adalah salah satu kantor yang berada di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemerintahan adalah biaya operasional.Setiap tahunnya Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin selalu menyusun anggarannya. Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin memiliki 6 bidang kegiatan yang terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang Fisik Sarana dan Prasarana (FISPRA), Bidang Perekonomian, Bidang Program Anggaran dan Data, Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan (EPP) dan Bidang Sosial Budaya. Anggaran yang selalu disusun akan digunakan untuk kegiatan operasional dari Kantor Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

40

BAPPEDA Musi Banyuasin selama satu tahun. Mengingat luasnya permasalahan serta waktu yang terbatas, maka penulis membatasi permasalahan pada anggaran kegiatan operasional bidang sosial budaya pada Kantor BAPPEDA Musi Banyuasin. Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional Bidang Sosial Budaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 dan 2014 NO 1

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. MUBA Penyusunan Database Bidang Sosial Budaya Survey Sosial Ekonomi Daerah Kab. MUBA Pendampingan Program Alokasi Dana Desa Koordinasi Penyusunan MasterPlan Pendidikan Koordinasi Penyusunan MasterPlan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Fasilitasi Pembangunan Berbasis Responsif Gender JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8

NO 1 2 3 4 5 6 7

Nama Program/Kegiatan

2013 Anggaran

Realisasi

650.000.000

611.645.000

200.000.000 650.000.000 7.135.870.500 350.000.000 350.000.000 150.000.000

151.241.900 602.746.000 6.893.053.275 328.188.000 336.595.000 131.385.100

150.000.000 9.635.870.500

143.349.600 9.198.203.875

Nama Program/Kegiatan Penyusunan Buku MUBA Dalam Angka Dan Kecamatan Dalam Angka Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. MUBA Updating Database Bidang Sosial Budaya Survey Sosial Ekonomi Daerah Kab. MUBA Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab.MUBA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab.MUBA JUMLAH

2014 Anggaran

Realisasi

300.000.000

283.821.200

650.000.000

622.713.750

200.000.000 600.000.000 414.731.000

176.507.600 537.368.100 318.379.100

350.000.000

325.297.000

100.000.000

84.476.900

2.614.731.000

2.348.563.650

Sumber : BAPPEDA Musi Banyuasin

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Apakah penggunaan dana kegiatan operasional pada bidang sosial budaya di Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif serta apakah kegiatan operasional sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan dana anggaran kegiatan operasional pada bidang sosial budaya dan kegiatan operasional sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

41

METODE PENELITIAN Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan suatu kejadian, kegiatan, anggaran dan realisasi.Dalam hal ini, penulis membandingkan dan menganalisis terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi biaya operasional pada bidang sosial budayadi Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah anggaran pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran dan realisasi biaya operasional bidang sosial budaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 dan 2014. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling (sampel bersifat tidak acak), Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan penelitian langsung ke lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Variable dalam penelitian ini adalah anggaran biaya operasional, realisasi biaya operasional serta efektivitasnya pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin. KAJIAN TEORITIS 1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009:2) “ Darisudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.“ Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:4) “organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial”.

2. Pengertian Anggaran dan Anggaran Sektor Publik


ISSN : 2087-5142

42

Freeman

dan

Shoulders

(2003:94)

mendefinisikan

anggaran

sebagai

berikut.Budgeting is the process of allocating scare resources to unlimited demans, and a budget is a dollar-and-cent plan of operation for a specific period of time. Dari definisi tersebut, dapat diketahuai bahwa penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:66), anggaran sektor publik dibagi menjdi dua, yaitu : 1. Anggaran Operasional (Operation/recurrent budget) 2. Anggaran Modal (Capital/investment budget) Ad.1. Anggaran Operasional anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Ad.2. Anggaran Modal anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. 3. Efektivitas Anggaran Sedangkan menurut pendapat IBK Bhayangkara (2008:14) menyatakan bahwa efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Syahu Sugian O (2006:76), efektivitas merupakan tingkat realisasi aktivitas-aktivitas yang direncanakan dan hasil-hasil yang diraih. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas, yaitu : Realisasi = Efektivitas X 100% Anggaran Perbandingan antara hasil realisasi dengan tujuan yang direncanakan dan standar merupakan pengukuran efektivitas pengendalian selama periode tertentu di masa lalu. Hal ini memberikan dasar untuk melakukan umpan balik yang efektif. Fakta-fakta atau hasil yang di dapat dalam laporan kinerja adalah hasil yang tidak dapat diubah, namun


ISSN : 2087-5142

43

pengukuran historis di masa lalu dapat mendorong perbaikan-perbaikan sistem pengendalian di masa yang akan datang. Apabila penggunaan anggaran kurang dari apa yang telah ditetapkan atau yang telah dianggarkan maka sisa dari anggaran tersebut dinamakan SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran), kelebihan ini harus dikembalikan pada kas milik negara. 4. Belanja Operasional Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 34 PSAP Nomor 02, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan. Selanjutnya dicontohkan pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) yang dikelompokkan lagi menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga.Belanja operasional adalahbelanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintah, sedangkan belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli atau mengadakan barang modal. Namun menurut Abdul Halim (2008:101) menjelaskan bahwa belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja operasional selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis belanja, yaitu : 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang 3. Belanja bunga 4. Belanja subsidi 5. Belanja hibah 6. Belanja bantuan sosial

Ad.1. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diberikan

kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

44

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lainlain yang berhubungan dengan pegawai. Ad.2. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan Ad.3. Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Ad.4. Belanja Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jadi, Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan

kepada perusahaan/lembaga tertentu yang

bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Ad.5. Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Ad.6. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.Jadi belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. PEMBAHASAN Prosedur Penyusunan Anggaran Kegiatan Operasional Bidang Sosial Budaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin


ISSN : 2087-5142

45

Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin memiliki prosedur penyusunan anggaran kegiatan operasional yang bersifat top down, dimana penyusunan anggaran kegiatan operasional ditetapkan oleh pimpinan dan sebagian staf bidang anggaran tanpa keikutsertaan dari bawahannya. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin menyusun anggaran kegiatan operasional untuk kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin. Anggaran tersebut disusun untuk tahun berikutnya didasarkan pada tahun kalender, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran kegiatan operasional pada kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin disusun berdasarkan pertimbangan beberapa hal berikut : 1. Taksiran realisasi kegiatan operasional yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan data realisasi yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. 2. Prospek dan besarnya kegiatan operasional yang memungkinkan diterima oleh kabupaten sehubungan dengan keadaan dana APBD, keadaan masyarakat dan kondisi pasar. Setelah anggaran kegiatan operasional disusun, maka anggaran kegiatan operasional tersebut diserahkan kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasin untuk di evaluasi dan ditetapkan kemudian dikembalikan lagi pada Kepala BAPPEDA untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Laporan pelaksanaan anggaran kegiatan operasional adalah laporan yang sistematis dan terinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran, beserta analisis dan evaluasinya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Laporan anggaran kegiatan operasional dan realisasinya merupakan hal yang sangat penting bagi menejemen Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam mengoptimalkan anggaran.

Analisis Efektivitas Anggaran dan Realisasi Kegiatan Operasional pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran kegiatan operasional bidang sosial budaya kantor Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin meliputi biaya operasional. Anggaran kegiatan operasional dari segi


ISSN : 2087-5142

46

biaya, apabila realisasi lebih besar daripada anggaran yang ditetapkan, maka akan terjadi selisih yang tidak menguntungkan atau dapat menyebabkan kerugian pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin,dan apabila realisasi yang dicapai lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, maka akan terjadi selisih yang menguntungkan bagi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. Suatu perusahaan, organisasi, badan, instansi dan lain sebagainya tentu ingin mendapatkan hasil yang maksimum dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Begitu pula dengan kegiatan yang didasarkan pada anggaran, tentunya kejadian yang sebenarnya terjadi diharapkan sama dengan apayang telah direncanakan sebelumnya. Namun pada kenyataannya, yang terjadi tidak seratus persen sama dengan apa yang telah direncanakan dan hal ini disebut sebagai penyimpangan. Dalam menganalisis selisih anggaran dan realisasi kegiatan operasional, penulis menggunakan analisis varians yang membandingkan penyimpangan yang terjadi antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan operasional. Adapun batas toleransi penyimpangan tidak menguntungkan yang terjadi yang masih dapat diterima oleh kebijakan kantor Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 10%, tetapi apabila penyimpangan tidak menguntungkan yang telah melebihi 10%, maka anggaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin harus ditinjau ulang. Kantor Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin harus mencari jalan agar penyimpangan yang merugikan tersebut tidak terjadi lagi, dengan cara menganalisis semua penyimpangan tersebut untuk mengetahui penyebabnyadengan tujuan agar persentase penyimpangan yang merugikan tersebut tidak bertambah besar. Untuk menganalisis selisih anggaran dan realisasi kegiatan operasional telah ditentukan rumus Varians dan Persentase Varians sebagai berikut : Varians = Anggaran – Realisasi %Varians=

x 100%

Berikut ini adalah tabel perhitungan selisih dan persentase selisih antara anggaran kegiatan operasional dan realisasi dari kantor Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin bidang sosial budaya pada tahun 2013 dan 2014.


ISSN : 2087-5142

47

Analisis Selisih Anggaran dan Realisasi Kegiatan Operasional Bidang SosialBudaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 (dalam rupiah) Keterangan

Anggaran

Realisasi

Varians

% Varians

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)

(5)=

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. MUBA Penyusunan Database Bidang Sosial Budaya Survey Sosial Ekonomi Daerah Kab. MUBA Pendampingan Program Alokasi Dana Desa Koordinasi Penyusunan MasterPlan Pendidikan Koordinasi Penyusunan MasterPlan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Fasilitasi Pembangunan Berbasis Responsif Gender TOTAL

650.000.000

611.645.000

200.000.000

151.241.900

650.000.000

602.746.000

7.135.870.500

6.893.053.275

350.000.000

328.188.000

350.000.000

336.595.000

150.000.000

131.385.100

150.000.000

143.349.600

9.435.870.500

9.046.961.975

38.355.000 (F) 48.758.100 (F) 47.254.000 (F) 242.817.225 (F) 21.812.000 (F) 13.405.000 (F) 18.614.900 (F) 6.650.400 (F) 437.666.625

0,41% 0,52% 0,50% 2,57% 0,23% 0,14% 0,20% 0,07% 4,64%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah diolah Dari tabel tahun 2013, kegiatan penyusunan indikator kesejahteraan rakyat kabupaten Musi Banyuasin yang dianggarkan sebesar Rp 650.000.000 memiliki realisasi sebesar Rp 611.645.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 38.355.000 dengan tingkat varians 0,41%. Selanjutnya penyusunan database bidang sosial budaya yang memiliki anggaran sebesar Rp 200.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 151.241.900 atau memiliki selisih Rp 48.758.100 dengan tingkat varians sebesar 0,52%. Kegiatan survey sosial ekonomi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan anggaran sebesar Rp 650.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 602.746.000 dan tingkat variansnya 0,50%, begitu pula dengan kegiatan pendampingan program alokasi dana desa dengan anggaran paling besar yaitu mencapai Rp 7.135.870.500 hanya terealisasi sebesar Rp 6.893.053.275 atau dengan kata lain memiliki selisih sebesar Rp 242.817.225 dengan persentase varians 2,57%. Kegiatan selanjutnya adalah koordinasi penyusunan masterplan pendidikan yang memiliki anggaran sebesar Rp 350.000.000 hanya memiliki realisasi sebesar Rp 328.188.000 dengan tingkat varians sebesar 0,23%. Begitu pula halnya dengan koordinasi penyusunan masterplan kesehatan yang memiliki anggaran sama besar dengan koordinasi penyusunan masterplan pendidikan hanya terealisasi sebesar Rp 336.595.000 yang artinya memiliki selisih sebesar Rp 13.405.000 dengan tingkat varians 0,14%. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan fasilitasi pembangunan berbasis responsif gender Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

48

yang memiliki anggaran sama besar yaitu Rp 150.000.000 hanya terealisasi masing-masing sebesar Rp 131.385.100 dan Rp 143.349.600 dengan tingkat persentase varians 0,20% dan 0,07%. Dari seluruh kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2013, keseluruhan kegiatan tersebut memiliki selisih lebih dan selisih lebih tersebut memiliki total keseluruhan sebesar Rp 437.666.625 dengan tingkat varians 4,64%. Hal ini dapat dikatakan efektif karena menguntungkan bagi BAPPEDA kabupaten Musi Banyuasin Analisis Selisih Anggaran dan Realisasi Kegiatan Operasional Bidang Sosial Budaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 (dalam rupiah) Keterangan

Anggaran

Realisasi

Varians

%Varians

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)

(5)=

Penyusunan Buku MUBA Dalam Angka Dan Kecamatan Dalam Angka Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. MUBA Updating Database Bidang Sosial Budaya Survey Sosial Ekonomi Daerah Kab. MUBA Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab.MUBA

300.000.000

283.821.200

16.178.800 (F)

0,62%

650.000.000

622.713.750

27.286.250 (F)

1,04%

200.000.000

176.507.600

0,90%

600.000.000

537.368.100

414.731.000

318.379.100

23.492.400 (F) 62.631.900 (F) 96.351.900 (F)

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab.MUBA TOTAL

350.000.000

325.297.000

24.703.000 (F)

0,94%

100.000.000

84.476.900

15.523.100 (F)

0,59%

2.614.731.000

2.348.563.650

266.167.350

10,18%

2,40% 3,68%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah diolah Menurut tabel

tahun 2014, terdapat perubahan kegiatan yang dilakukan oleh

BAPPEDA khususnya bidang sosial budaya sehingga mempengaruhi besarnya anggaran yang ada pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini dikarenakan kegiatanyang memiliki dana besar pada tahun 2013 yang lalu seperti pendampingan program alokasi dana desa telah berakhir dan tidak masuk dalam rencana kerja di tahun 2014 lagi. Kegiatan penyusunan buku MUBA dan kecamatan dalam angka yang memiliki anggaran sebesar Rp 300.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 283.821.200 yang artinya memiliki selisih sebesar Rp 16.178.800 dengan tingkat varians 0,62%, begitu pula halnya dengan


ISSN : 2087-5142

49

penyusunan indikator kesejahteraan rakyat kabupaten MUBA yang memiliki anggaran sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 650.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 622.713.750 atau lebih besar dari tahun sebelumnya dengan tingkat varians 1,04%. Updating database bidang sosial budaya yang dianggarkan sebesar Rp 200.000.000 terealisasi sebesar Rp 176.507.600 dengan selisih sebesar Rp 23.492.400 yang tingkat variansnya 0,90%. Survey sosial ekonomi daerah kabupaten MUBA yang tahun sebelumnya memiliki anggaran Rp 650.000.000 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp 600.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 537.368.100 dengan tingkat varians sebesar 2,40%. Koordinasi tim penanggulangan kemiskinan yang memiliki anggaran sebesar Rp 414.731.000 terealisasi sebesar Rp 318.379.100 dengan selisih Rp 96.351.900 dan tingkat varians mencapai 3.68%. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang tahun sebelumnya hanya memiliki anggaran sebesar Rp 150.000.000, di tahun 2014 mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp 350.000.000 yang realisasinya pun besar hingga mencapai Rp 325.297.000 dengan selisih hanya sebesar Rp 24.703.000 dan memiliki tingkat varians 0.94%, sama halnya dengan koordinasi tim pencegahan dan pemberantasan korupsi yang yang hampir mencapai target dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000 terealisasi sebasar Rp 84.476.900 yang hanya memiliki selisih sebesar Rp 15.523.100 dengan tingkat varians 0,59%. Dari keterangan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi di tahun 2014 juga memiliki selisih lebih sama halnya dengan apa yag terjadi di tahun 2013. Selisih lebih dari anggaran dan realisasi kegiatan di tahun 2014 memiliki total sebesar Rp 266.167.350 dengan tingkat varians sebesar 10.18%. Hal ini juga berarti bahwa kegiatan yang terjadi di tahun 2014 dapat dikatakan efektif karena menguntungkan bagi BAPPEDA kabupaten Musi Banyuasin, sama dengan apa yag terjadi pada tahun sebelumnya.

Analisis Selisih Anggaran dan Realisasi Kegiatan Operasional Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 dan 2014 (dalam rupiah) Tahun Anggaran Realisasi Varians %Varians 2013 9.435.870.500 9.046.961.975 437.666.625 4,64% 2014 2.614.731.000 2.348.563.650 266.167.350 10,18% Sumber : BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah diolah


ISSN : 2087-5142

50

Berdasarkan tabel

pada tahun 2013 terdapat varians sebesar Rp 437.666.625

dengan tingkat persentase varians sebesar 4,64% sehingga dapat dikatakan efektif karena menguntungkan (favorable) bagi BAPPEDA kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2014, hal yang sama terjadi yaitu BAPPEDA kabupaten Musi Banyuasin juga mengalami keuntungan dari anggaran yang telah dibuat dengan realisasi yang ada, dengan rincian yaitu anggaran dan realisasi memiliki varians sebesar Rp 266.167.350 dengan tingkat persentase varians 10,18%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat selama 2 tahun tersebut sangat efektif terhadap realisasinya.

KESIMPULAN 1. Dalam prosedur penyusunan anggaran dan realisasi kegiatan operasional,dapat dilihat bahwa penggunaan dana kegiatan operasional pada bidang sosial budaya di kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan biaya yang ada tidak pernah melebihi dari pada anggaran yang telah disiapkan, oleh karenanya BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin juga menerima keuntungan dari hal tersebut. 2. Kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran yang ada, hal ini dapat dibuktikan dari anggaran dan realisasi kegiatan operasional khususnya bidang sosial budaya pada kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin yang memperlihatkan bahwa realisasinya tidak pernah melebihi dari pada anggaran.

SARAN 1. Kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin khususnya bidang sosial budaya disarankan agar dapat mempertahankan laporan anggaran kegiatan operasional setiap tahunnya sehingga anggaran yang ditetapkan sama dengan relisasinya atau mungkin lebih besar dan dapat terkendali dengan baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta anggaran yang tidak efektif. 2. Sebaiknya perangkat kerja di kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilibatkan dan diikutsertakan dalam proses penyusunan anggaran kegiatan operasional yang akan ditetapkan, karena perangkat kerja di kantor BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin merupakan regenerasi dari pada SDM di kantor BAPPEDDA Kabupaten Musi Banyuasin yang tentunya harus mengetahui kegiatan operasionalnya. Dengan


ISSN : 2087-5142

51

demikian, realisasi anggaran dapat selalu berjalan dengan baik dan efektif seperti yang telah dilakukan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim, dkk, 2010, Sistem Akuntansi Sektor Publik, UPP STIM YKPN: Yogakarta Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Buku 2, Salemba Empat: Jakarta Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders, 2003, Governmental and Nonprofit Accounting-Theory and Practise, Edisi Ketujuh, Person Education, Inc. Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, 2003, Anggaran Perusahaan, Buku 1, BPFE: Yogyakarta Halim Abdul, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta Harahap Sofyan S, 2001, Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Kurniaini Asti, 2012, Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Anggaran Kegiatan Operasional di Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin, FE-UTP: Skripsi tidak dipublikasikan Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, ANDI Yogyakarta: Yogyakarta Nafarin M, 2004, Pengaggaran Perusahaan, Edisi Revisi, Salemba Empat: Jakarta Rudianto, 2006, Akuntansi Manajemen, PT. Grasindo: Jakarta Sirait Justine T, 2006, Anggaran Sebagai Alat Bantu Bagi Manajemen, PT. Grasindo: Jakarta Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta: Bandung Syahu Sugian, 2006, Kamus Manajemen (Mutu), PT. Gramedia Pustaka Umum: Bandung Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


ISSN : 2087-5142

52

Pengaruh Promosi Terhadap Volume Penjualan Kartu Perdana XL Pada Counter Sheilla Cell Lahat Markus Dosen Tetap Yayasan STIE Serelo Lahat

ABSTRACT This research is aimed to determine how much influence and the relationship between the promotion of the increase in sales volume of XL card on Counter Sheilla Cell in Lahat. Based on the results of research and discussion that has been described in advance can take some conclusions. Promotional expense of XL card on Counter Sheilla Cell within a period of 5 years ie 2009 to 2013 has fluctuated (up and down). In this case the, results of a simple linear regression analysis using SPSS, a simple linear equation Y = 2618.8 + 0.785 X which means that every change in the cost of the promotion (X) of the unit will affect the sales volume amounted to 0.785 units. This shows that the Promotion (X) has a positive effect on the sales volume of XL card on Counter Sheilla Cell in Lahat. To determine the relationship between variables X and Y are used formula coefficients of correlation with the correlation coefficient (r) = 0.417. Coefficient shows the relationship between the promotion and sales volume fairly closely. This figure means that the relationship between the promotion of the sales volume had a positive relationship and closely enough, in other words that there is a relationship between cost of the promotion and volume of sales. Key words: promotion, volume of sales

PENDAHULUAN Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam era globalisasi dewasa ini semakin sulit. Dikarenakan terjadinya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi perkembangan struktur perekonomian secara global. Semakin berkembangnya perekonomian mengakibatkan timbulnya perusahaan – perusahaan baru, yang pada akhirnya meningkatkan persaingan antara perusahaan. Sehingga menjadi tantangan bagi suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan volume penjualan. Tujuan dari pemasaran sendiri adalah untuk memperoleh volume penjualan yang menguntungkan. Menurut Freddy Rangkuti (2009:58) volume penjualan adalah : Jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Volume penjualan yang menguntungkan artinya laba diperoleh melalui pemuasan konsumen. Counter Sheilla Cell di Kabupaten Lahat merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pemasaran pernak – pernik telpon seluler,mulai dari kartu perdana dan aksesorisnya.Pada saat ini Pengusaha dihadapkan kepada tingkat persaingan yang semakin


ISSN : 2087-5142

53

ketat dan tajam, oleh karena itu menetapkan promosi dapat menjadi suatu masalah yang sulit bagi pengusaha karena promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menginformasikan, memberitahukan, membujuk, dan memengaruhi konsumen dalam memilih atau membeli suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan Counter Sheilla Cell Lahat dalam meningkatkan hasil penjualannya, melakukan promosi adalah pilihan mutlak untuk mempertahankan usahanya ditengah persaingan industri yang sangat ketat. Sebenarnya ada banyak sekali Counter yang bertebaran di Kabupaten Lahat , sehingga atmosfer persaingan tidak dapat dihindari. Salah satu faktor utama dalam meningkatkan volume penjualan yaitu faktor promosi. Dengan promosi suatu perusahaan akan lebih bisa menarik konsumen yang cukup banyak, dibanding dengan Counter yang tidak menjalankan promosi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama beberapa hari ini terhadap kegiatan promosi yang dilakukan oleh Counter Sheilla Cell Lahat. Sedangkan penjualan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Tabel 1 Daftar Volume Penjualan Kartu Perdana XL Counter Sheilla Cell Lahat Tahun Biaya Promosi (X) (Rupiah) 2009 400.000 2010 700.000 2011 750.000 2012 900.000 2013 950.000 Sumber : Counter Sheilla Cell 2014

Volume Penjualan (Y) (Unit) 2.730 3.200 3.800 2.950 3.300

Berdasarkan gambaran umum permasalahan diatas,dapat dilihat bahwa Counter Sheilla Cell Lahat mengalami naik-turun volume penjualan (fluktuasi), sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang promosi yang dikaitkan dengan volume penjualan dengan mengambil judul “Pengaruh Promosi Terhadap Volume Penjualan Kartu Perdana XL Pada Counter Sheilla Cell Lahat”

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Pengaruh Promosi dalam meningkatkan Volume Penjualan pada Counter Sheilla Cell di Lahat


ISSN : 2087-5142

54

2. Untuk mengetahui Hubungan Promosi dalam meningkatkan volume penjualan kartu perdana XL pada Counter Sheilla Cell di Lahat

KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pemasaran Pemasaran mulai dilakukan oleh manusia ketika berusaha memenuhi kebutuhan hidup, karena secara nasional tidak mungkin setiap orang mampu menghasilkan seluruh kebutuhan hidup yang terus berkembang macam dan jumlahnya sehingga harus melakukan pertukaran dengan orang lain. Pertukaran tersebut disebut barter (barang ditukar dengan barang) yang disebabkan pada waktu itu belum ada alat tukar menukar yang resmi (mata uang). Selanjutnya cara perkembangan cara hidup dan teknologi semakin maju dan alat pertukaran resmi mulai berlaku dan akhirnya barter hampir tidak pernah lagi dilakukan. Selanjutnya pemasaran terus berkembang yang mengarah pada tujuan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan konsumen tetapi memberi pelayanan dan jaminan yang lebih baik lagi. Menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Basu Swastha DH (2008:4) mendefinisikan pemasaran adalah : “Suatu sistem keseluruhan dan kegiatan – kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. Pengertian Manajemen Pemasaran Berkaitan dengan manajemen pemasaran tersebut, Philip Kotler yang dikutip oleh Basu Swastha (2008:4) mengemukakan : Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program – program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Titik berat diletakkan pada penawaran perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Sementara itu Asosiasi Pemasaran Amerika yang dikutip oleh Djaslim Saladin (2010:3): Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan.


ISSN : 2087-5142

55

Dari definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa manajemen pemasaran merupakan ilmu dan seni untuk mencari dan memilih pasar sasaran serta menjaga, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyerahan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Fungsi manajemen tersebut mencakup penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Fungsi penganalisaan sangat penting agar rencana yang disusunlebih tepat. Manajemen pemasaran menurut Basu Swastha DH (2008:27) adalah : Penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Program – program yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat bergantung pada penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif. Untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Dari pengertian manajemen pemasaran tersebut sangat luas kegiatan yang dilaksanakan mulai : Menganalisis semua yang berhubungan dengan pemasaran seperti peluang pasar, kondisi pesaing lainnya. 1. Perencanaan meliputi apa yang akan dipasarkan, sasaran pasar, bagaimana pemasarannya. 2. Pelaksanaan yaitu mewujudkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan merupakan pengontrolan kegiatan agar tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar merupakan persyaratan untuk memuaskan konsumen. 5. Menentukan harga adalah untuk mencapai tujuan ekonomi yang berdaya guna dan berhasil guna. 6. Mengadakan komunikasi bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu yang dipasarkan dan keinginan konsumen. 7. Distribusi adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu yang dipasarkan kepada konsumen.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan agar usahanya tetap bertahan, berkembang dan mampu memperoleh keuntungan dari kegiatan


ISSN : 2087-5142

56

usahanya. Strategi pemasaran disusun sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun hubungan – hubungan yang terjadi antara tujuan, strategi dan taktik pemasaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 1. Tujuan, Strategi dan Taktik Pemasaran Tujuan : Memuaskan konsumen untuk mendapatkan laba

Strategi : 1. Memilih konsumen yang dituju. 2. Mengidentifikasikan keinginan mereka. 3. Menentukan marketing mix.

Taktik : 1.Harga murah. 2. Promosi

Sumber : Basu Swastha (2006 : 68) Pengertian Promosi Promosi merupakan salah satu variabel dari bauran pemasaran yang sangat penting,yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya. Tanpa promosi keberadaan produk kurang mendapat perhatian dari konsumen atau bahkan konsumen tidak tahu sama sekali mengenai produk tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian promosi menurut : 1. Menurut Djaslim Saladin (2006 : 123) Promosi adalah suatu komunikasi informasi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli,yang tadinya tidak mengenal produk sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. 2. Menurut Sofjan Assauri (2000 : 240) Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

57

Promosi adalah suatu usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan membujuk calon pembeli melalui pemakaian segala unsur acuan pemakaian. 3. Menurut Basu Swastha (2003 : 349) Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa promosi merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kegiatan pemasaran atau penjualan suatu produk agar produk dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat. Berikut ini ada beberapa alat utama yang dapat digunakan sebagai sarana (bauran promosi) dalam melakukan Promosi, yaitu : 1. Iklan (Advertising) berfungsi untuk memberikan informasi,membujuk atau mempengaruhi,menciptakan kesan dan sebagai sebagai alat komunikasi ke masyarakat. 2. Promosi Penjualan (Sales promotion) berfungsi untuk mengkoordinir kegiatan personal selling. 3. Penjualan Individu (Personal Selling)

berfungsi sebagai tahap sebelum

melakukan penjualan, untuk menetukan lokasi pembeli potensial sebagai pendekatan sebelum melakukan penjualan. 4. Publisitas (Publicity) memiliki beberapa kebaikan diantaranya : -

Dapat menjangkau orang-orang yang tidak melihat iklan

-

Dapat ditempatkan pada halaman utama surat kabar

-

Lebih dapat dipercaya

-

Kegiatan ini hemat biaya

Jenis – Jenis Promosi Ada beberapa jenis promosi secara umum yang dapat membantu dalam meningkatkan volume penjualan dan sekaligus mempengaruhi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Dengan melaksanakan kegiatan- kegiatan promosi yang insentif. Dalam Skripsi Melly Purnamasari 2013 STIE Serelo Lahat, jenis-jenis promosi secara umum dalam pemasaran adalah sebagai berikut : 1. Surat kabar, keuntungannya dapat mencakup daerah yang lebih luas. 2. Papan Nama/Merk, keuntungannya memiliki tingkat fleksibelitas yang tinggi.


ISSN : 2087-5142

58

3. Radio, keuntungannya disiarkan dengan tepat waktu dan dikemukakan setiap saat. 4. Televisi, keuntungannya dapat dilihat dan didengar langsung bentuk dan fungsi dari produk. 5. Majalah, keuntungannya mencakup daerah yang lebih luas dan memiliki pesan yang seragam. Pengertian Penjualan dan Volume Penjualan b. Penjualan secara umum merupakan kegiatan memindahkan, hak kepemilikan atas produk dengan membayar harga jual. Penjualan merupakan bagian dari pemasaran karena sesuatu yang dipasarkan pada akhirnyadiwujudkan melalui penjualan. c. Menurut Softjan Assauri (2007:123) penjualan adalah : d. “Kegiatan yang menimbulkan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana terjadi konversi antara barang menjadi uang atau sebaliknya”. e. Menurut Freddy Rangkuti (2009:58) volume penjualan adalah : f. “Jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Volume penjualan yang menguntungkan artinya laba diperoleh melalui pemuasan konsumen”. g. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa volume penjualan semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, maka besar kemungkinan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. h. Menurut Manulang (2006:153) mendefinisikan penjualan sebagai berikut : i. ”Suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhan dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak, dalam melakukan penjualan memerlukan keadilan khusus”. j. Dari pengertian diatas maka diartikan bahwa penjualan merupakan suatu kegiatan dengan melakukan berbagai tindakan yang bertujuan agar pembeli menerima barang yang ditawarkan. Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Promosi terhadap Volume penjualan Kartu Perdana XL pada Counter Sheilla Cell di Lahat


ISSN : 2087-5142

59

2. Diduga ada hubungan promosi yang signifikan dalam meningkatkan Volume Penjualan Kartu Perdana XL pada Counter Sheilla Cell di Lahat

METODE PENELITIAN Objek dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Counter Sheilla Cell Jalan RE. Marta Dinata Pasar Lama Lahat Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yang akan diteliti : a. Variabel bebas (x) : promosi b. Variabel terikat (y) : volume penjualan Tabel 2 Tabel Pengaruh Promosi Terhadap Volume Penjualan Kartu Perdana XL No Tahun X (Rp dalam Ribu) Y X2 Y2 XY (Rp) 1 2009 400 2.730 160.000 7.452.900 1.092.000 2 2010 700 3.200 490.000 10.240.000 2.240.00 3 2011 750 3.800 562.500 14.448.000 2.850.00 4 2012 900 2.950 810.000 8.702.500 2.655.000 5 2013 950 3.300 902.500 10.890.000 3.135.000 ∑ 3700 15980 2.925.000 51.733.400 11.972.000 Sumber: Counter Sheilla Cell Lahat Diketahui : n ∑X ∑Y ∑X² ∑Y² ∑XY

= = = = = =

5 3.700 15.980 2.925.000 51.733.400 11.972.000

Analisis Regresi Linier Sederhana Merupakan analisa yang digunakan untuk mencari apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya,dalam hal ini untuk mengetahui besarnya pengaruh promosi dalam meningkatkan volume penjualan. Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

60

Perhitungan sebagai berikut : b = n . (∑XY) – (∑X). (∑Y) n . (∑X²) – (∑X) ² b = 5 . (11.972.000) – (3.700) . (15.980) 5 . (2.925.000) – (3700) ² b=

59.860.000 – 59.126.000 14.625.000 – 13.690.000

b=

734.000 935.000

b = 0,785 Untuk mencari nilai a sebagai berikut: a=

(∑Y) - b (∑X) n

a=

(15.980) – 0.785 (3.700) 5

a=

15.980 – 2.886 5

a = 2.618,8 Jadi, didapatkan persamaan Y = 2.618,8 + 0,785 X Perhitungan dengan SPSS Tabel 3 Hasil Uji Statistik Koefisien Regresi Linear Sederhana Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant)

B 2618,8

Std. Error 775.614


a

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

3.400

.042

ISSN : 2087-5142

61 Promosi

.785

1.014

.389

.944

.517

a. Dependent Variable: Volume Penjualan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap peningkatan volume penjualan Kartu Perdana XL pada Counter Sheilla Cell Lahat. Berdasarkan nilai pada kolom standardized Coefficient Sub Kolom Beta diketahui 2.618,8 dan nilai bilangan konstanta sebesar 0,785. Berdasarkan nilai tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : Y = 2.618,8 + 0,785X Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Setiap perubahan biaya promosi (X) sebesar satu satuan akan mempengaruhi volume penjualan sebesar 0,785 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Promosi (X) mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan kartu perdana XL Pada Counter Sheilla Cell Lahat. Analisis Koefisien Korelasi Merupakan analisa yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara promosi dengan volume penjualan. Koefisien Korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : n . ∑XY – ∑X . ∑Y r= √ {(n.(∑X²) – (∑X)²}.{n.(∑Y²) – (∑Y)²} 5.(11.972.000) – (3.700) . (15.980) r= √ {5. (2.925.000) – (3.700)²}.{5.(51.733.400) – (15.980)²} 59.860.000 – 59.126.000 r= √ (14.625.000 – 13.690.000) . (258.667.000 – 255.360.400) 734.000 r= √ (935.000) . (3.306.600)


ISSN : 2087-5142

62

734.000 r= √ 3.091.671.000.000 734.000 r= 1.758.314,81 r = 0,417 Perhitungan dengan SPSS 16 didapatkan hasil Tabel 4 Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R Square

a

1 .417 .173 a. Predictors: (Constant), Promosi b. Dependent Variable: Volume Penjualan

-.131

Std. Error of the Estimate 438.51882

Berdasarkan dari perhitungan diatas nilai koefisien korelasi (r) = 0,417. Koefisein ini menunjukkan hubungan antara Promosi dengan volume penjualan cukup erat dan bernilai positif, dengan kata lain bahwa ada hubungan antara Promosi terhadap Volume Penjualan. Analisis Koefisien Determinasi Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh signifikan peran variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi.KD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : KD = r² x 100% KD = (0,417)² x 100% KD = 0,173 x 100% KD = 17,3 % Dari perhitungan diatas diperoleh perhitungan koefisien determinasi (r) sebesar 0,173 dapat dijelaskan bahwa volume penjualan dipengaruhi oleh promosi sebesar 17,3 % sedangkan 82,7% dipengaruhi oleh faktor lain.


ISSN : 2087-5142

63

Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis digunakan untuk apakah benar promosi memiliki pengaruh yang signfikan (nyata) terhadap volume penjualan. Maka langkah – langkahnya sebagai berikut: 1. Menentukan formula hipotesa Ho : ρ = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y) H1 : ρ ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y) 2. Menentukan taraf nyata (α) beserta t tabel, dengan derajat bebas (db) = n – 2 α = 0,05

α/2 = 0,05/2 = 0,025

db = n – 2 db = 5 – 2 db = 3 maka didapat t tabel sebesar tα/2;n-2 = 2,353 3. Kriteria pengujian Ho diterima jika –2,353 ≤ t hitung ≤ 2,353 Ho ditolak jika thitung > 2,353 atau t hitung < -2,353 4. Menentukan statistik uji Perhitungan dengan SPSS 16 Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis

Model 1

(Constant)

Promosi a. Dependent Variable: Volume Penjualan

t

Sig.

3.400

.042

.944

.517

Kriteria pengujian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


ISSN : 2087-5142

64

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh t hitung sebesar 0,944 dan t tabel sebesar 2,352. Karena t hitung > dari t tabel (0,944 > 2,353) maka Ho ditolak dan menerima H1. Hal ini berarti promosi berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan kartu perdana XL pada Counter Sheilla Cell Lahat. Jadi, hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

KESIMPULAN 1.

Dari hasil perhitungan koefisien regresi linier sederhana didapat nilai persamaan : Y = 2.618,8 + 0,785 x. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa setiap penambahan satu satuan biaya promosi akan meningkatkan volume penjualan sebesar 0,785 x. Hal tersebut menunjukkan bahwa Promosi (X) mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan volume penjualan kartu perdana XL pada Counter Sheilla Cell Lahat

2.

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi didapat nilai r sebesar 0,417 artinya hubungan yang ditimbulkan searah, bila x bertambah besar maka Y juga bertambah besar, artinya hubungan antara Promosi dengan volume penjualan cukup erat hubungannya.

3.

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi determinasi didapat nilai 0,173 artinya bahwa kontribusi harga terhadap volume penjualan sebesar 17,3%.

4.

Dari hasil perhitungan uji tes didapat nilai t hitung sebesar 0,944. Karena t hitung lebih besar dari t tabel (0,944 > 2,353) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berarti variabel X mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel y dan hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

5.

Promosi merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk, yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan.

SARAN 1. Dalam menghadapi pesaing yang ada harga sangat berperan penting, untuk itu hendaknya Counter Sheilla Cell Lahat dapat menetapkan Strategi Promossi dengan tepat agar pemasaran produk dapat berjalan efektif dan efisien.


ISSN : 2087-5142

65

2. Aktivitas promosi hendaknya dilakukan dengan baik dan tepat untuk lebih memperluas pemasaran produk, serta agar tujuan perusahaan tentunya akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsini. 2006. Statistik Untuk Ekonomi. Gramedia, Jakarta. Kotler, Phillip. 2009. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Penerbit Erlangga, Jakarta. Kotler Phillip, dan Kevin Lane Keller. 2008. Manajemen Pemasaran.Terjemahan Hendra Teguh.Edisi ke-13.Jilid 1 dan 2.Penerbit : Prenhalindo,Jakarta Rangkuti,Freddy. 2009. Strategi Promosi Yang Kreatif. edisi pertama.cetakan pertama. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono,Prof Dr. 2011. Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-13. Penerbit Alfabeta. Bandung Swastha, Basu dan Irawan. 2008. Manajemen Pemasaran, Edisi Pertama. BPFEYogyakarta. Umar, Husein. 2008. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta. Liberty Offset. Wijayanto, Dian. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kompas Gramedia.


ISSN : 2087-5142

66

Analisis Penerimaan Franchise Fee dan Royalty Fee dalam Bsinis Franchise di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi Sahila Dosen Universitas Tridinanti Palembang

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan franchise fee dan royalty fee dalam bisnis franchise Alfamart di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penerimaan franchise fee dan royalty fee Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan franchise fee dan royalty fee yang diperoleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi masih belum maksimal atau bisa dikatakan belum terlalu menguntungkan. Hal ini dikarenakan perkembangan bisnis franchise Alfamart di kota Jambi belum berkembang sepesat di cabang kota lain, jumlah toko franchise Alfamart di kota Jambi yang hanya ada empat gerai, tentunya berdampak pada minimya franchise fee dan royalty fee yang didapatkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Kata kunci: Franchise Fee, Royalty Fee, Franchise

PENDAHULUAN Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara ritel kepada masyarakat luas, begitu populernya kegiatan usaha ini, sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Bisnis waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Isaac M. Singer pada tahun 1851. Isaac M. Singer menandai munculnya franchise di Amerika dengan bisnis mesin jahitnya. Dia menggunakan franchise untuk menambah jangkauan distribusi pasarnya dengan cepat.

Format

franchise-nya adalah dengan

memberikan hak penjualan mesin jahitnya dan tanggung jawab pelatihan kepada franchisee-nya (http://yud71bisnis.blogspot.com/2009/10/sejarah-waralaba.html). Menurut PP No. 42 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan EI No. 12/MDAG/PER/3/2006, waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan.


ISSN : 2087-5142

67

Waralaba merupakan pengembangan usaha yang diminati oleh pengusaha karena banyak keuntungan yang diperoleh oleh penerima waralaba. Penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik bentuk dalam penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain indutri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang.. Usaha waralaba lokal yang paling berkembang saat ini adalah jenis waralaba retail (eceran). Perdagangan eceran bersifat dinamis, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan yang terus menerus. Bentuk usaha eceran yang cukup pesat adalah banyaknya jaringan minimarket diberbagai pelosok tanah air. Minimarket menawarkan konsep wisata belanja yang tidak jauh dari rumah seperti contohnya merek dagang Alfamart yang dipegang oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Alfamart adalah jaringan peritel waralaba di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok. Franchise (waralaba) toko Alfamart adalah usaha minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan franchise (waralaba) dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku pemegang merek Alfamart. Berbicara tentang waralaba tentu tak bisa lepas dari konsep franchise fee dan royalty fee yang ada pada waralaba tersebut. Franchise fee adalah biaya investasi awal. Biaya ini termasuk biaya set up, biaya iklan, dan biaya pelatihan (Peni R. Pramono:2007:15). Sedangkan royalty fee adalah kontribusi bagi hasil dari pendapatan terwaralaba dan biasanya dari penjualan (Jaya Setiadi:2009:47). Lebih jelasnya, royalty fee adalah jumlah uang yang dibayarkan secara periodik oleh terwaralaba kepada pewaralaba sebagai imbalan dari pemakaian hak waralaba yang merupakan persentase dari omset penjualan (Adrian Sutedi:2008:73). Berikut data mengenai ketentuan tarif persentase royalti Alfamart : Tabel 1 Tarif Persentase Royalti Alfamart Penjualan Bersih ( Rupiah ) 0 150.000.001 175.000.001 200.000.001 250.000.001

s/d s/d s/d s/d s/d

150.000.000 175.000.000 200.000.000 250.000.000 Tidak Terbatas

% Royalti 0% 1% 2% 3% 4%

Sumber : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ( Alfamart )

Royalti yang telah dibayarkan ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dihitung secara progresif, tergantung kepada jumlah penjualan bersih bulanan gerai/toko yang Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

68

bersangkutan dan tidak termasuk pajak. Pembayaran royalti pertama kali dibayarkan pada bulan ke tujuh sejak awal pembukaan gerai dan selanjutnya royalti dibayarkan per tiga bulan. Dalam hal ini PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi sebagai tempat penelitian merupakan pihak franchisor yang menerima pembayaran franchise fee dan royalty fee dari para pemilik toko franchise Alfamart selaku pihak franchisee. Akan tetapi, jumlah toko franchise di kota Jambi dan daerah sekitarnya yang masih terbilang sedikit tentunya memberikan dampak terhadap penerimaan franchisee fee dan royalty fee yang didapatkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerimaan Franchise Fee Dan Royalty Fee Dalam Bisnis Franchise di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi.” Perumusan Masalah Bagaimana penerapan penerimaan franchise fee dan royalty fee yang diperoleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penerimaan franchise fee dan royalty fee yang diperoleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. METODE PENELITIAN 1.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitiannya adalah deskriptif analisis yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai aspek franchise fee dan royalty fee dalam bisnis franchise. 2.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi Yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian dengan cara mencatat secara sistematika data dan kejadian yang dibutuhkan. 2. Interview


ISSN : 2087-5142

69

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dengan pimpinan atau karyawan perusahaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 3. Dokumentasi Yaitu mengumpulkan data-data tertulis berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dan dokumen perusahaan. 3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel penelitian adalah suatu objek atau sifat, atau atribut atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi antarasatu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Abdul Salam:2012). Variabel dalam penelitian ini adalah franchisee fee dan royalty fee yang terdapat dalam bisnis franchise.

Sedangkan definisi operasional adalah konsep secara teoritis yang

digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan variabel yang diteliti. 4. Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan masalah yang akan dibahas dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah sistem franchise. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Skema Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi 1. Skema pertama yang ditawarkan adalah skema Waralaba Toko Baru.Skema ini diperuntukkan bagi calon franchisee yang sudah memiliki properti berupa tanah dan atau bangunan. Untuk menjalankan usaha waralaba Alfamart dengan skema Waralaba Toko Baru, calon franchisee dapat memperkirakan estimasi investasi sebagai berikut : Tabel 2 PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi Estimasi Investasi Waralaba Toko Baru Tahun 2014 Estimasi Investasi Waralaba Toko Baru Tipe Toko Luas Toko Investasi 2 36 rak 80 m Rp 360.000.000,2 45 rak 100 m Rp 380.000.000,2 54 rak >120 m Rp 410.000.000,Sumber : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, 2014


ISSN : 2087-5142

70

2. Skema yang kedua adalah skema Waralaba Toko Take Over. Skema ini diperuntukkan bagi calon franchisee yang belum memiliki properti berupa tanah dan atau bangunan. Toko waralaba Alfamart yang akan di take over-kan biasanya adalah toko waralaba Alfamart yang sudah berjalan minimal selama setahun, dengan sales harian antara 10 – 13 juta rupiah dan dapat diperpanjang sewanya sampai dengan lima tahun. Dengan sales harian sebesar itu, diperkirakan penghasilan perbulan yang akan diperoleh oleh franchisee adalah sebesar 9 – 11 juta perbulan. Untuk memiliki waralaba Alfamart dengan skema Waralaba Toko Take Over, calon franchisee akan melewati proses sebagai berikut : a. Presentasi proposal b. Kesepakatan pembelian c. Pemindahan perijinan d. Kesepakatan waralaba. Dalam kedua format kepemilikan tersebut, baik dengan skema waralaba toko baru maupun waralaba toko take over, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selaku franchisor akan memberikan bantuan yang sama tanpa membeda – bedakan.

Setiap franchisee akan

mendapatkan seluruh bantuan sesuai dengan kontrak, mulai dari perekrutan karyawan, operasional waralaba Alfamart, serta pembukuan waralaba Alfamart.

Dalam format

kerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, franchisee hanya tinggal mengawasi dan mengontrol jalannya waralaba Alfamart tersebut sehingga tidak mengalami kesulitan.

Penerimaan Franchise Fee bagi PT. SAT Cabang Jambi Dalam kerjasama bisnis waralaba ( franchise ) antara franchisor dan franchisee, pihak franchisee memiliki kewajiban untuk membayar franchisee fee kepada franchisor yang dibayarkan satu kali yaitu pada saat bisnis franchise akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta perjanjian franchise. Nilai franchise fee ini tergantung pada tipe toko / gerai Alfamart yang akan didirikan. Berikut penerimaan franchise fee yang diterima PT. SAT cabang Jambi :


ISSN : 2087-5142

71

Tabel 3 PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi Penerimaan Franchise Fee Tahun 2012 - 2014 No.

Nama Toko

Tipe Toko

Franchise Fee

1. 2. 3. 4.

Alfamart Mayang Mangurai Alfamart Simpang Rimbo Jambi Alfamart Bandara Sultan Thaha Alfamart Tempino

45 45 Null 45

Rp 480.000.000,Rp 450.000.000,Rp 120.000.000,Rp 410.000.000,-

Sumber : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi

Penerimaan Royalty Fee bagi PT. SAT Cabang Jambi Sistem pembayaran royalty fee yang diterapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi ini pada dasarnya sama dengan waralaba lain pada umumnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah menetapkan besarnya persentase royalty fee yang harus dibayar oleh pihak franchisee. Tabel 4 PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Jambi Estimasi Penerimaan Royalty Fee Pada Bulan Januari – Maret 2015 No. Nama Toko Pendapatan Bersih Royalty Fee 1. Alfamart Mayang Mangurai Rp 178.369.974 Rp 3.567.400 2. Alfamart Simpang Rimbo Jambi Rp 191.414.339 Rp 3.828.287 3. Alfamart Bandara Sultan Thaha Rp 172.884.911 Rp 1.728.850 4. Alfamart Tempino Rp 206.084.287 Rp 6.182.529 Sumber : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi, 2015

Analisis Penerimaan Franchise Fee bagi PT. SAT Cabang Jambi Franchise fee yang diterima oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi digunakan sebagai biaya investasi awal. Biaya investasi awal ( franchise fee ) tersebut mencakup : a. Biaya waralaba untuk lima tahun b. Renovasi lahan ( konstruksi sipil, instalasi kelistrikan ) c. Perijinan d. Peralatan dan AC e. Cash register dan sistemnya f. Papan nama toko berikut display-nya g. Promosi dan persiapan pembukaan toko.


ISSN : 2087-5142

72

Dari data tabel 4 dapat dilihat bahwa dari keempat toko franchise di Jambi, tiga toko merupakan toko tipe 45 dan satu tokonya lagi merupakan toko dengan status tipe toko null atau tidak teridentifikasi, artinya toko ini merupakan toko yang tidak termasuk ke dalam tipe toko 36, 45 ataupun 54. Toko ini yaitu toko Bandara Sultan Thaha yang berada di kawasan bandara di kota Jambi. Dan ke empat toko franchise ini merupakan toko dengan skema waralaba toko baru. Besarnya investasi untuk tiap toko berbeda – beda meskipun tipe tokonya sama karena tergantung besarnya biaya yang akan diperlukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk menyiapkan toko sampai siap digunakan oleh franchisee. Apabila properti yang akan digunakan sudah berupa ruko, maka besarnya investasi yang harus dibayar oleh franchisee sesuai dengan standard yang ditetapkan menurut konsep franchise fee di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Namun bila properti yang akan digunakan masih berupa bangunan lain ( kios, rumah tinggal, tanah kosong ), maka akan ada peningkatan biaya investasi atau franchise fee-nya seperti yang dijelaskan berikut ini : 1. Alfamart Mayang Mangurai Toko Alfamart Mayang Mangurai merupakan tipe toko 45. Jika dilihat dari aturan SOP mengenai biaya investasi atau franchise fee di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, maka seharusnya owner dari toko franchise Alfamart Mayang Mangurai selaku pihak franchisee membayar sebesar Rp 380.000.000 kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Akan tetapi pada realisasinya, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi menetapkan franchise fee sebesar Rp 480.000.000. Hal ini disebabkan karena kondisi properti yang ada masih berupa rumah tinggal sehingga masih perlu banyak biaya untuk renovasi agar tempat tersebut sesuai dengan SOP mengenai bentuk toko Alfamart. 2. Alfamart Simpang Rimbo Jambi Toko Alfamart Simpang Rimbo Jambi merupakan tipe toko 45. Jika dilihat dari aturan SOP mengenai biaya investasi atau franchise fee di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, maka seharusnya owner dari toko franchise Alfamart Simpang Rimbo Jambi selaku pihak franchisee membayar sebesar Rp 380.000.000 kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Akan tetapi pada realisasinya, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi menetapkan franchise fee sebesar Rp 450.000.000. Hal ini disebabkan karena kondisi properti yang ada masih berupa kios kecil sehingga masih perlu banyak biaya untuk renovasi agar tempat tersebut sesuai dengan SOP mengenai bentuk toko Alfamart. Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

73

3. Alfamart Bandara Sultan Thaha Toko Alfamart Bandara Sultan Thaha merupakan tipe toko null ( tidak termasuk dalam kategori toko tipe 36, 45 ataupun 54). Karena lokasi toko yang terletak dalam kawasan bandara, maka tidak terlalu banyak membutuhkan biaya untuk renovasi dikarenakan propertinya yang sudah berbentuk ruko, sehingga hanya perlu menata sedikit untuk menyamakan seperti bentuk ruko Alfamart sesuai SOP yang ada di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Dan karena bentuk serta luas toko-nya yang kecil yaitu hanya seluas 28 m 2, maka biaya investasi atau franchise fee toko ini lebih kecil dibandingkan toko – toko dengan tipe besar lainnya yaitu hanya sebesar Rp 120.000.000. Dengan biaya investasi atau franchise fee yang terbilang relatif kecil namun terdapat di lokasi yang strategis yaitu di dalam kawasan bandara membuat owner toko ini dalam waktu singkat sudah bisa balik modal ( B.E.P ). 4. Alfamart Tempino Toko Alfamart Tempino merupakan tipe toko 45. Jika dilihat dari aturan SOP mengenai biaya investasi atau franchise fee di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk cabang Jambi, maka seharusnya owner dari toko franchise Alfamart Tempino selaku pihak franchisee membayar sebesar Rp 380.000.000 kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. Akan tetapi pada realisasinya, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi menetapkan franchise fee sebesar Rp 410.000.000. Hal ini disebabkan karena kondisi properti yang ada masih berupa ruko biasa sehingga masih perlu biaya tambahan untuk renovasi agar tempat tersebut sesuai SOP mengenai bentuk toko Alfamart. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dari ketiga toko yang meskipun mempunyai tipe yang sama yaitu tipe toko 45, akan tetapi franchise fee-nya berbeda-beda. Toko yang paling besar menghasilkan penerimaan franchise fee yaitu toko Alfamart Mayang Mangurai dikarenakan kondisi propertinya yang masih berupa rumah tinggal biasa.

Selanjutnya toko yang franchise fee-nya terbesar kedua yaitu toko Alfamart

Simpang Rimbo Jambi dikarenkan kondisi propertinya yang berupa kios kecil.

Dan

terakhir toko tipe 45 yang paling kecil franchise fee-nya yaitu toko Alfamart Tempino dikarenakan bentuk propertinya yang sudah berupa ruko biasa. Ada satu lagi toko dengan tipe null atau tidak termasuk kategori tipe toko 36, 35, ataupun 54, akan tetapi toko ini termasuk toko dengan tipe paling kecil diantara tipe toko


ISSN : 2087-5142

74

lainnya. Toko ini pun menghasilkan franchise fee yang paling kecil dikarenakan bentuk propertinya yang sudah berbentuk ruko dengan ukuran tokonya yang kecil, sehingga tidak memakan biaya terlalu banyak untuk proses renovasinya.

Analisis Penerimaan Royalty Fee bagi PT. SAT Cabang Jambi Estimasi penerimaan royalty fee yang tercantum pada tabel 4.3 dihitung berdasarkan tarif persentase royalty fee yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi dari pendapatan bersih yang diterima oleh masing – masing toko franchise dengan penjabaran sebagai berikut : 1. Alfamart Mayang Mangurai Toko ini mempunyai pendapatan bersih sebesar Rp 178.369.974, sehingga tarif persentase royalty fee yang dikenakan menurut aturan SOP dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi yaitu sebesar 2 %. Maka jumlah royaltinya adalah sebesar :

2% x Rp 178.369.974 = Rp 3.567.400,-

2. Alfamart Simpang Rimbo Jambi Toko ini mempunyai pendapatan bersih sebesar Rp 191.414.339, sehingga tarif persentase royalty fee yang akan dikenakan menurut aturan SOP dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi yaitu sebesar 2%. Maka jumlah royaltinya adalah sebesar :

2% x Rp 191.414.339 = Rp 3.828.287,-

3. Alfamart Bandara Sultan Thaha Toko ini mempunyai pendapatan bersih sebesar Rp 172.884.911, sehingga tarif persentase royalty fee yang dikenakan menurut aturan SOP dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi yaitu sebesar 1%. Maka jumlah royaltinya adalah sebesar :

1% x Rp 172.884.911 = Rp 1.728.850,-

4. Alfamart Tempino


ISSN : 2087-5142

75

Toko ini mempunyai pendapatan bersih sebesar Rp 206.084.287, sehingga tarif persentase royalty fee yang akan dikenakan menurut aturan SOP dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi yaitu sebesar 3%. Maka jumlah royaltinya adalah sebesar :

3% x Rp 206.084.287 = Rp 6.182.529,-

KESIMPULAN 1. Jumlah dan jangka waktu penerimaan franchise fee dicantumkan di dalam perjanjian. Franchise fee hanya diterima satu kali oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi selaku franchisor yaitu pada saat bisnis franchise akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta perjanjian franchise. Nilai franchise fee ini tergantung pada tipe toko / gerai Alfamart yang akan didirikan dan juga keadaan property awal yang ada. penerimaan franchise fee ini sudah sesuai dengan konsep franchise fee yang ada di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi. 2. Royalty fee diterima oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi secara periodik yaitu pada bulan ke tujuh setelah pembukaan gerai dan selanjutnya royalti diterima per tiga bulan. Royalty fee dihitung berdasarkan persentase dari omset penjualan bersih toko franchise Alfamart. besarnya royalty fee dari keempat toko franchise Alfamart yang ada berbeda – beda sesuai dengan jumlah omset penjualan bersih toko tersebut dan dikenakan tarif persentase sesuai ketetapan. Penerimaan royalty fee ini sudah sesuai dengan konsep royalty fee yang ada di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi.

SARAN 1. Sebaiknya pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi dapat selalu mengikuti standar S.O.P mengenai sistem penerimaan franchise fee dan royalty fee. 2. Sebaiknya pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Jambi dapat mempertahankan nilai – nilai keadilan dan transparansi dalam penetapan franchise fee dan royalty fee, sehingga dapat menjalin hubungan bisnis yang harmonis antara franchisor dan franchisee. DAFTAR PUSTAKA


ISSN : 2087-5142

76

Budi, Darmawan Suseno.2008.Waralaba Syariah.Jakarta:Cakrawala Hakim, Lukman.2008.Info Lengkap Waralaba.Jakarta:PT. Buku Kita. Noory,Rakhman.2012.Analisis Kebijakan Pajak Atas Penghasilan Royalti Dan Jasa Teknik Dalam Format Bisnis Waralaba Lokal Indonesia.Depok Novitasari, Dyna.2010.50 Waralaba Potensial Di Bawah 10 Juta.Yogyakarta:G-Media. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pramono,Peni.2007.Cara Memilih Waralaba Yang Menjanjikan Profit.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Septiana, Syarah.2008.Konsep Dan Aplikasi Franchise Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus LKS Berkah Madani).Jakarta Sudarmiatin.Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha Dan Investasi.Semarang:2011, diakses tanggal 10 Mei 2015. Sugiyono.2004. Pemeriksaan Manajemen.Edisi Kesatu.Penerbit BPFE : Yogyakarta. Surahmat, Rachmanto.2000.Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Sutedi,Adrian.2008.Hukum waralaba.Jakarta: Ghalia Indonesia. Utami,Annisa Dyah.2010.Konsep Franchise Fee Dan Royalty Fee Pada Waralaba Bakmi Tebet Menurut Prinsip Syariah.Jakarta Wibawanti, Novita Adi. 2009. Peluang Laba di Bisnis Franchise.Jakarta: InfoBankNews.com. Widjajanto, Bije.2009.Cara Aman Memulai Bisnis.Gasindo. http://www.franchisewaralaba.com/berapa-total-omset-waralaba-di-indonesia.html http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html http://yud71bisnis.blogspot.com/2009/10/sejarah-waralaba.html http://yukbisnis.com/content/view/116/47


ISSN : 2087-5142

77

Analisis Akuntabilitas Kinerja Keuangan Rural Infrastructure Support Porogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Mandiri di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kota Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas Santi Oktavianti Dosen STIM Amkop Palembang Email: [email protected]

Abstract This study is aimed to identify and analyze Financial Accountability Rural Infrastructure Support National Community Empowerment Program ( RIS - PNPM) in Local Community Organizations (CSOs ) Subdistrict Pole Pumpung Kepungut Linggau Lubuk City Musi Rawas . The variables used in this study is accountability, and Financial Performance. The analytic technique used in this research is descriptive qualitative analysis. Based on the survey results revealed that the performance of financial accountability has been a good run and in accordance with policies established. However, based on preliminary observations, there are some problems that hinder the performance of financial management including RIS PNPM physical endurance building, materials, labor resources. In order for this program to run properly it is expected that public participation berpar have a high sense of responsibility over the survival of the group and also have high awareness in order to pay the monthly installments on time. Keywords: Accountability, Financial Performance , RIS PNPM Mandiri

PENDAHULUAN Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar


ISSN : 2087-5142

78

membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan pasal 21 ayat (3) peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 menyatakan bahwa dimana pendanaan yang di perlukan bagi pelaksanaan progam penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota di kembangkan pada Anggaran Pendapatan dengan belanja daerah Kabupaten/Kota. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas kinerja keuangan RIS – PNPM Mandiri di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kota Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas? Adapun Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas kinerja keuangan RIS – PNPM Mandiri di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kota Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas.

TNJAUAN PUSTAKA Akuntabilitas Menurut Akbar dan Nurbaya (2010:5) akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari terapan good governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik dari setiap tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi yang merupakan issue utama dalam pencapaian menuju clean government. Menurut Echols (2005:7) kata akuntabilitas merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu accountability. Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia, kata Accountability atau akuntabilitas adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Hatry dalam Widodo (2010:148), mengemukakan bahwa “akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Menurut Hughes dalam Widodo (2010:147) mengemukakan bahwa “government organization are created by the public, for the public and need to be accountable to it”. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Sedangkan Carino dalam Lembaga Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

79

Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2010:22), mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan demikian, setiap orang harus betul-betul menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Kinerja Menurut Mangkunegara (2010:67), penilaian terhadap suatu hasil kerja merupakan keharusan, namun dalam melakukan penialaian kerja harus memiliki saran dan prasarana yang formal dan informal, misalnya penetapan standar kerja dan adanya umpan balik kepada karyawan agar dapat memotivasi sehingga kemerosotan kinerja dapat dihindari. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh perusahaan. Kinerja menurut Bernardin dan Russel dalam Triton (2005:94) sebagai...a way of measuring the contributions of individuals to their organization... atau suatu cara untuk mengukur berbagai kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi organisasinya. Selanjutnya Bernardin dan

Russel dalam Triton (2005:96) menyatakan kinerja

(performance) sebagai ...the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specify field time periods (riwayat pekerjaan pada penciptaan hasil pada sebuah fungsi kerja yang khusus atau aktivitas selama sebuah spesifikasi periode waktu). Menurut Umar (2004:77) agar pelaksanaan penilaian kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dipersiapkan sistem dan cara penilaian kinerja yang sistematis dan konstruktif. Hubungan dengan pekerjaan, sifat kepraktisan, standar-standar, dan ukuran yang dapat diandalkan harus ada dalam sistem-sistem penilaian kinerja yang akan diterapkan. Penilai perlu disiapkan dan dipastikan memiliki komitmen terhadap obyektivitas dan akurasi hasil penilaian. Penilai sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosinya dalam menilai karyawan, dan ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor, yaitu: hallo effect (enggan menilai hal-hal yang ekstrim walau seharusnya secara obyektif bernilai ekstrim), menilai terlalu lunak atau terlalu keras, prasangka pribadi, serta menilai berdasarkan data atau fakta dari waktu yang paling akhir saja.


ISSN : 2087-5142

80

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 ini tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum. Dengan adanya peraturan ini, maka kewajiban bagi setiap organisasi sektor publik untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada negara termasuk badan keswadayaan masyarakat yang memperoleh dana dari negara. Dengan demikian badan keswadayaan masyarakat harus mampu melaporkan laporan keuangan badan keswadayaan masyarakat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Rahim (2013:2) PNPM Mandiri dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan membuat perencanaan dan pelaporan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. PNPM Mandiri Menurut Nugroho dan Suprianto (2010:4) PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : 1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Selanjutnya Nugroho dan Suprianto (2010:5) menyatakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah: Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

81

1. Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat

METODOLOGI PENELITIAN Untuk melakukan pengukuran atas akuntabilitas kinerja keuangan digunakan Audit. Menurut Mulyadi (2002:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.


ISSN : 2087-5142

82

Langkah selanjutnya adalah menilai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Tingkat efektivitas ini diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Realiasi Efektivitas =

x 100% Anggaran

Kriteria penilaian berdasarkan penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini: Tabel 1 Kriteria Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Kriteria Keuangan 100% ke atas Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup efektif 60% - 80% Kurang efektif dibawah dari 60% Tidak efektif Sumber : Medi (2006:77)

Objek Penelitian ini adalah di 3 (empat) Organisasi Masyarakat Desa Setempat (OMS) yang terdiri dari OMS Desa Rantau Bingin, OMS Muara Kati Baru II, dan OMS Desa Kebur. Oleh sebab itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ke 3 (empat) OMS tersebut. Hal ini dikarenakan Organisasi Masyarakat Desa Setempat (OMS) sebagai pelaksana langsung program RIS – PNPM. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Survey Pendahuluan Akuntabilitas kinerja keuangan yang dijalankan sudah baik dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun berdasarkan pengamatan awal, ada beberapa permasalahan yang menghambat kinerja pengelolaan keuangan RIS PNPM Mandiri diantaranya daya tahan fisik bangunan, bahan material, sumber daya tenaga kerja. Akuntabilitas kinerja keuangan pada dasarnya diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua


ISSN : 2087-5142

83

tataran program harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti konsultasi publik, rapat koordinasi berkala, pertemuan lembaga atau kelompok masyarakat penerima bantuan, rapat tahunan atau forum pertanggungjawaban, musyawarah para pihak terkait RIS PNPM Mandiri dan komunitas belajar masyarakat.

Pengujian Pengendalian Manajemen Struktur Organisasi Susunan OMS terdiri dari Ketua, Bendahara, sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota. Keanggotaan OMS harus mengikut sertakan kaum perempuan minimal 40%. Sehingga dalam susunan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa sistem pelimpahan tugas dan tanggung jawab yang dibuat dalam job description yang didasarkan atas struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. OMS dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan, apabila pemilihan tidak mencapai konsensus, maka dilakukan kesepakatan saat Musdes I. Kaum miskin dan kaum perempuan harus terus dilibatkan dalam setiap tahapan. Struktur organisasi RIS PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggung jawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan RIS PNPM Mandiri. Hal ini menimbulkan suatu kinerja yang lebih terarah, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya tumpang tindih, duplikasi, ataupun pertentangan atas fungsi, tugas, dan tanggung jawab para pegawainya. Kebijakan- Kebijakan Dasar kebijakan dalam pelaksanaan program RIS PNPM Mandiri adalah landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan RIS PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Perencanaan


ISSN : 2087-5142

84

Perencanaan penyusunan anggaran RIS PNPM Mandiri didasarkan atas perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya masyarakat tersebut merupakan kontribusi yang harus bersinergi dengan dana dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme program. Dana yang berasal dari pendanaan luar negeri, baik hibah maupun pinjaman, selain mengikuti ketentuan yang berlaku juga bersifat co-financing, sehingga memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan secara optimal. Pemanfaatan dana tersebut dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Pengaturan penganggaran dan penyaluran dana untuk komponen pengembangan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, bantuan pengelolaan dan pengembangan program mengikuti ketentuan dan mekanisme pengelolaan program. Pemanfaatan anggaran sektoral dan daerah untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menggunakan aturan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan sinkronisasi anggaran antar sektor dan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan oleh OMS dalam pengelolaan keuangan pembangunan infrastruktur pedesaan program RIS PNPM Mandiri tersebut berupa Buku Kas Umum (BKU), Laporan Harian Keuangan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), Buku Bank, Progress Fisik Harian, Mingguan dan Bulanan dan rekomendasi dari PU Cipta Karya (dari pencairan tahap 1 yaitu pelaksanaan fisik, pelaksanaan fisik capai target yang ditentukan PU untuk mendapat rekomendasi pencairan tahap 2 dan selanjutnya). Kemudian dokumen yang digunakan untuk pembayaran dan penyaluran dana PNPM Mandiri untuk masing-masing komponen program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk, yang selanjutnya KPPN tersebut akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)


ISSN : 2087-5142

85

kepada Bank Pelaksana. Bank Pelaksana akan menyalurkan dana yang diminta langsung kepada rekening penerima. SPP dan SPM hanya akan diterbitkan oleh Satker PNPM Mandiri setelah dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana dilengkapi dan diverifikasi oleh konsultan pendamping. Prosedur – Prosedur Prosedur pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi. 1) Persiapan Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di pusat dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi antara lain kebijakan umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi. Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi antara lain menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran daerah, membentuk Sekretariat Tim Koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk Satuan Kerja Pelaksanaan Program. 2) Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif di kabupaten/kota. 3) Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. 4) Pengendalian Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan


ISSN : 2087-5142

86

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, seperti antara lain koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan, dan sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan. 5) Evaluasi Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Mekanisme evaluasi lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. 6) Pelaporan Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur structural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program. 7) Sosialiasi Sosialisasi PNPM Mandiri bertujuan untuk memberi pemahaman kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media sosialisasi dan komunikasi


ISSN : 2087-5142

87

secara terus menerus sepanjang pelaksanaan program. Mekanisme sosialisasi lebih lanjut diatur dalam Strategi Komunikasi PNPM Mandiri. Pencatatan / Akuntansi Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. Satker PNPM Mandiri di Pusat membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan program, baik untuk sumber dana yang berasal dari Rupiah Murni maupun bersumber dari Luar Negeri secara reguler. Sedangkan untuk Satker PNPM Mandiri di daerah harus membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan program yang berisi laporan realisasi DIPA yang dikelolanya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Format dan bentuk laporan keuangan program yang akan dibuat Satker PNPM Mandiri harus mengikuti format dan bentuk yang disepakati antara pihak donor/ pemberi pinjaman, Departemen Keuangan, Bappenas dan BPKP. Hal ini penting dilakukan agar terjadi persamaan persepsi terhadap format dan bentuk laporan keuangan program untuk menghindari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dari tumpang tindih kewenangan. Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksi seperti kuitansi, bon atau nota pembelian. Pengelolaan keuangan oleh OMS menerapkan prinsip-prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan penanggung jawab pengelolaan dana. Pengelolaan dana dilakukan dengan melakukan pencatatan pembukuan berdasar aliran kas (cashflow basis), yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Personalia Pihak – pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebagai berikut: 1) Konsultan Manajemen Pemilihan Konsultan Manajemen menggunakan mekanisme Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Tim Teknis Periode Mei 2015 – Agustus 2015

ISSN : 2087-5142

88

Tim Teknis Provinsi ditunjuk oleh Kepala Dinas PU di Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Kepala Dinas PU di Kabupaten/Kota atas permintaan tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum. 3) Pemilihan Fasilitator Fasilitator dipilih dari anggota masyarakat dan diutamakan bukan PNS/TNI/POLRI yang memiliki kemampuan dan profesionalisme sesuai dengan kerangka acuan 4) Organisasi Masyarakat Desa Setempat OMS dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan, apabila pemilihan tidak mencapai konsensus, maka dilakukan kesepakatan saat Musdes I. Kaum miskin dan kaum perempuan harus terus dilibatkan dalam setiap tahapan. Pemeriksaan Intern Pemeriksaan intern terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui program RIS PNPM Mandiri audit tahunan harus disampaikan kepada pihak donor paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masa Tahun Anggaran Pemerintah yang lalu. Laporan keuangan atas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan program RIS PNPM Mandiri jika akan dilakukan pemeriksanan, maka permintaan audit kepada lembaga auditor harus didasarkan atas Kerangka Acuan Audit yang disepakati. Lembaga auditor tersebut juga dapat melakukan audit terhadap pencapaian tujuan program dengan berpatokan pada indikator kinerja sebagaimana telah disepakati. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau Organisasi Masyarakat Desa Setempat (OMS) penerima bantuan, berkewajiban menyiapkan laporan keuangan/pembukuan dengan format dan bentuk yang sudah disepakati oleh Satker PNPM Mandiri. Laporan keuangan/ pembukuan tersebut harus tersedia setiap saat untuk diketahui oleh auditor maupun oleh masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui. Akuntabilitas kinerja keuangan pada dasarnya diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran program harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti konsultasi publik, rapat koordinasi berkala, pertemuan lembaga atau kelompok masyarakat


ISSN : 2087-5142

89

penerima bantuan, rapat tahunan atau forum pertanggungjawaban, musyawarah para pihak terkait RIS PNPM Mandiri dan komunitas belajar masyarakat. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program RIS PNPM Mandiri Hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan anggaran untuk Bahan, Alat dan BOP semua bernilai 100% (BAB IV), sehingga diketahui kriteria pengelolaan keuangan OMS Desa Rantau Bingin, Desa Muara Kati Baru II dan Desa Kebur untuk pekerjaan pembangunan jalan cor beton dan drainase secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat efektif. Namun walaupun semuanya berjalan secara efektif, dari segi ketahanan fisik tidak semua sama, dimana Desa Kebur memiliki ketahanan fisik yang paling baik. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:


ISSN : 2087-5142

90

Tabel 2 Kondisi Fisik Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keterangan Jenis Kegiatan Fisik Kondisi Ketahanan Fisik

Desa Kebur

Desa Muara Kati Baru II

Desa Rantau Bingin

Jalan Cor Beton (Jalan Desa) dan Drainase

Jalan Cor Beton (Jalan ke Perkebunan)

Drainase

Fisik yang sudah terbangun di desa Kebur sudah sangat baik karena warga sangat disiplin (tidak melewati bangunan pada saat masih basah) saat pembangunan berlangsung hingga bangunan sudah selesai.

Fisik yang sudah terbangun didesa Muara Kati Baru II cukup baik, namun dibandingkan dengan di desa Kebur yang kegiatannya sama agak sedikit terkendala pada saat pemeliharaan setelah fisik dibangun dikarenakan jalan yang dibangun belum boleh dilewati oleh warga dikarenakan belum kering ,tetapi masih saja sebagian warga melewatinya karena tidak ada akses lain menuju perkebunan warga.sehingga fisik yang terbangun tidak maksimal hasilnya.

Untuk Fisik di desa Rantau Bingin cukup baik dikarenakan masyarakat sangat memahami bahwa pentingnya drainase terutama dari segi kesehatan masyarakat sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat khususnya utk mata pencaharian masy. Hanya sedikit terkendala pada saat musim hujan datang bersamaan fisik sedang berjalan sehingga dilakukan berulang-ulang yang mengakibatkan kondisi bangunan tidak semaksimal yang ditargetkan.

KESIMPULAN 1. Akuntabilitas kinerja keuangan yang dijalankan sudah baik dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun berdasarkan pengamatan awal, ada beberapa permasalahan yang menghambat kinerja pengelolaan keuangan RIS PNPM Mandiri diantaranya daya tahan fisik bangunan, bahan material, sumber daya tenaga kerja. 2. Susunan struktur organisasi OMS sudah baik sehingga dapat dilihat bahwa sistem pelimpahan tugas dan tanggung jawab yang dibuat dalam job description yang didasarkan atas struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 3. Dasar kebijakan dalam pelaksanaan program RIS PNPM Mandiri adalah landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan RIS PNPM Mandiri.


ISSN : 2087-5142

91

4. Perencanaan penyusunan anggaran RIS PNPM Mandiri didasarkan atas perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang

melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai

fungsinya masing-masing. 5. Dokumen yang digunakan oleh OMS dalam pengelolaan keuangan pembangunan infrastruktur pedesaan program RIS PNPM Mandiri tersebut berupa Buku Kas Umum (BKU), Laporan Harian Keuangan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), Buku Bank, Progress Fisik Harian, Mingguan dan Bulanan dan rekomendasi dari PU Cipta Karya (dari pencairan tahap 1 yaitu pelaksanaan fisik, pelaksanaan fisik capai

target yang ditentukan PU untuk

mendapat rekomendasi pencairan tahap 2 dan selanjutnya). 6. Prosedur pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi. 7. Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. 8. Pemeriksaan intern terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui program RIS PNPM Mandiri audit tahunan harus disampaikan kepada pihak donor paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masa Tahun Anggaran Pemerintah yang lalu. 9. Hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan anggaran untuk Bahan, Alat dan BOP semua bernilai 100%, sehingga diketahui kriteria pengelolaan keuangan OMS Desa Rantau Bingin, Desa Muara Kati Baru II dan Desa Kebur untuk pekerjaan pembangunan jalan cor beton dan drainase secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA Aditama. 2003. Manajemen Kinerja. Jakarta: Salemba Empat. Agustina. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)


ISSN : 2087-5142

92

Akbar

dan Nurbaya. 2010. “Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya dalam rangka Otonomi Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 01, No. 01, 5-14.

Bastian. 2001. Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya: Balai Pustaka Chendany Philoshopia. 2010. Perbandingan Indikator Kinerja Unit Pengelola Keuangan Pada PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Tengah Menggunakan PAR, ROI dan CCR. Djarwanto. 2006. Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaandi Kabupaten Banyumas. Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Tahun 2012, Volume 25, Nomor 1: 1-7 Dwiyanto. 2002. “Penilaian Kinerja Organisasi Publik”. Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Echols. 2005. An English-Indonesian Dictionary, (Kamus Inggris Indonesia), PT Gramedia, Jakarta. Gafar. 2010. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2010. Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Mangkunegara. 2010. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Aditama. Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta: Salemba Empat Nordiawan. 2007. Administrasi pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia Nugroho dan Suprianto. 2010. Model Peningkatan Efektivitas Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan Untuk Mengentaskan Kemiskinan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 Pasal 21 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Keuangan Rahim. 2013. Sambutan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata


ISSN : 2087-5142

93

Ruky. 2004. The Management of Human Resource, New Jersey: Prentice Hall International, Inc. Triton. 2005. Maketing Research and Applied Orientation. New Jersey: Prentice Hall International. Umar. 2004. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Widayati. 2013. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sraten Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Inkoma, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013 Widodo. 2010. Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.


ISSN : 2087-5142

94

Pengaruh Sistem Rekrutmen terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Mayamin Dosen STIM Amkop Palembang ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sistem rekrutmen terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Betung. Dari analisis diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,722 (72,2%), ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat dapat dikatagori kuat, karena besarnya kofisien korelasi tersebut > 50%. Dari hasil pengolahan data diketahui juga bahwa koefisien determinasi (R sebesar 0,52 ), menunjukkan bahwa 52,1% variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) sebesar 52,1%, sedangkan 47,9% di jelaskan oleh variabel yang lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai F Hitung sebesar 47,934, sedangkan F Tabel pada  = 0,05 = 2,68, ini berarti Ho ditolak. Dengan demikian pada  = 0,05 terbukti sistem rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja anggota BPD di Kecamatan Betung. Dari analisis ini disaran kepada. Sebaiknya upaya meningkatkan kinerja BPD secara berkesinambungan, dengan melakukan perekrutan secara baik agar mendapatkan anggota BPD sesuai dengan standar yang ditetapkan, Agar pihak pemerintah terus menerus berupaya untuk memberikan solusi tentang perlunya Sistem Rekrutmen sehingga dengan sadar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji masalah masalah kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan berbagai variabel bebas lainnya. Kata kunci: sistem rekrutmen, kinerja

PENDAHULUAN Pemerintahan Desa merupakan unsur pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat diharapkan dapat mengambil kebijakan yang berdampak kepada meningkatnya kesejahtera masyarakat di desanya masing-masing. Hal inilah yang merupakan harapan dari adanya otonomi daerah. diharapkan masing- masing daerah dapat mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.


ISSN : 2087-5142

95

Berdasarkan pasal (1) ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2006 Tentang Badan Permesyuaratan Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah penyelengara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pada pasal (1) ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tersebut diatas juga menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa. Pada pasal (2) mengatakan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa, pada pasal (3) menyebutkan BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Pada pasal (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No 19 tahun 2102 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa BPD mempunyai wewenang; a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratura Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; f. menyusun tata tertib BPD. Dengan demikian betapa pentingnya peran Anggota BPD secara bersama-sama dengan Kepala Desa dalam membangun Desa. Anggota BPD mempunyai konsekuensi dalam menjalakan tugas dan fungsi-fungsinya, yang menuntut tanggung jawab lebih besar dari kesiapan para anggota BPD dalarn menyusun peraturan, sehingga peraturan yang dihasilkan akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dapat dilakukan secara konomis, efektif, dan efesien, dengan memperhatikan perinsip transparansi, dan akuntabel. Menurut hasil penelitian awal yang dilakukan pada aspek sumber daya manusia terhadap anggota BPD di wilayah Kecamatan Betung khususnya pada Dusun Lubuk


ISSN : 2087-5142

96

Karet, baik melalui wawancara nonformal kepada beberapa anggota BPD maupun kepada Kepala Desa diketahui adanya indikasi-indikasi masalah yang beberapa diantaranya perlu pendalaman lebih lanjut 1. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota BPD, diketahui bahwa mereka pada umumnya beranggapan bahwa kinerja yang mereka lakukan belum sesuai dengan keinginan peraturan. Seharusnya sebagai lembaga yang penting di desa sebagai mitra Kepala Desa, hendaknya kinerja BPD dalam merencanakan, merancang keputusan dan membuat keputusan dapat bermanfaat serta berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan organisasi, oleh karena itu kondisi kerja yang ada sekarang memang dianggap masih bermasalah. Selain masalah kinerja, mereka juga mengatakan perihal kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi sehingga berdampak pada kinerja yang terbatas serta kesulitan untuk melakukan pekerjaan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. 2. Berdasarkan data yang didapat dan kantor Kecamatan Betung terhadap sumber daya manusia yang ada, diketahui bahwa sebahagian besar anggota BPD memiliki pendidikan di bawah setandar minimal yang telah ditetapkan. Itu terjadi kemungkinan dampak dan pelaksanaan rekrutmen yang hanya dilakukan seadanya, panitia rekrutmen tidak memberikan pengumuman secara jelas kepada masyarakat, sehingga ada kesan tidak ada keterbukaan terhadap rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seharusnya Anggota BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang memadai serta mengetahui tugas-tugas yang harus ia lakukan setelah menjadi anggota BPD. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Rekrutmen terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus pada BPD Desa Lubuk Karet ”. Perumusan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sistem rekturmen berpengaruh positif terhadap kinerja BPD di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin . Tujuan Penelitian


ISSN : 2087-5142

97

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem rekrutmen terhadap kinerja BPD di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin .

LANDASAN TEORI 1. Pengertian Rekrutmen Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. semakin banyak pelamar yang didapatkan, maka semakin selektif dalam memilih tenaga kerja (Gery Desseler, 2004). Perekrutan (recruiting) adalah proses menghasilkan satu kelompok pelamar yang memenuhi sarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasional. Jika jumlah dan kandidat yang tersedia hanya menyamai jumlah orang yang akan dipekerjakan, tidak dibutuhkan adanya seleksi, dengan demikian pilihan telah ditentukan. Organisasi harus membiarkan beberapa lowongan tidak terisi atau mengambil semua kandidat yang ada (Rabert L Mathis-Jhon H. Jackson, 2006). Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar yang kafabef untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi (Sondang P. Siagian, 2007). Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para calon karyawan untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Rekrutmen juga merupakan serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keablian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang di identifikasi dalam perencanaan kepegawaian (Ike Kusdyah Rahmawati, 2008). Adapun tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap calon pelamar yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Dapat dikatakan bahwa rekrutmen merupakan strategi atau cara yang dilakukan oleh organisasi dengan membuka peluang seluas-luasnya untuk merekrut sebanyakbanyaknya calon karyawan yang mendaftar, kemudian diseleksi untuk mendapatkan sejumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mendapatkan karyawan yang sesuai standar organisasi atau perusahaan. Sistem rekrutmen merupakan sterategi untuk melakukan rekrutmen pegawai guna mengisi kebutuhan pegawai dan kekosongan pegawai. Sumber daya suatu


ISSN : 2087-5142

98

organisasi merupakan sumber daya vital dan hanya di peroleh melalui upaya perekrutan yang efektif, untuk itu organisasi memerlukan informasi akurat dan berkelanjutan guna mendapat calon tenaga yang sesuai dengan kualifikasi organisasi (Ike Kusdyah Rahinawati, 2008). Rekrutmen (recruiting), seleksi, pelatihan mempengaruhi kinerja oraganisasi, diantaranya adalah metode rekrutmen, pesan rekrutmen, kualifikasi pelamar yang dibutuhkan, dan prosedur-prosedur administrasi (Rabert L Mathis- Jhon H. Jackson, 2006). Proses rekrutmen pegawai atau karyawan merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia, karena apakah dalam organisasi terdapat sekelompok pegawai atau karyawan yang memenuhi tuntutan organisasional atau tidak sangat tergantung kepada cermat tidaknya proses rekrutmen itu dilakukan. Kemajuan kinerja organisasional bagi seorang pemberi kerja mungkin berasal dari perubahan dalam program insentif, pelatihan yang lebih baik, atau rancangan pekerjaan yang lebih baik, namun jika pemberi kerja tidak memulainya dengan orang-orang yang dibutuhkan yang memilik kapabilitas yang sesuai yang slap untuk bekerja, hasil- hasil tersebut mungkin tidak akan terjadi (Rabert L Mathis- Jhon H. Jackson, 2006).

Kinerja a. Pengertian Kinerja Kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan (Robert L. Mathis dan John H. Jackson, 2006 ). Kinerja karyawan yang untuk kebanyakan pekerjaan adalah meliputi elemen sebagai berikut: 1. Kuantitas dari hasil 2. Kualitas dari hasil 3. Ketepatan waktu dari hasil 4. Kebadiran 5. Kemampuan bekerja sama Kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuaantitas yang dicapai SDM persatuan peripode wakktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.(Anwar Prabu Mangkunegara 2006).


ISSN : 2087-5142

99

Menurut

Bambang

Kusriyanto

(Anwar Prabu Mangkunegara, 2006)”.

Mendefenisikan Kinerja karyawan adalah perbandingan hasil yang di capai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam)”. Menurut Shoji Shiba ( Buyung A. Syafei, 2007 ) konsep tradisional dan pekerjaan menyatakan bahwa sesuatu pekerjaan dikerjakan dengan baik jika suatu produk dihasilkan sesuai dengan menuai (petunjuk buku) untuk menghasilkannya dan dikerjakan dengan spesifikasi standar. Inilah yang disebut product-out concept, karena focus perusahaan untuk menghasilakan produk yang dianggap baik. Menurut manajemen ilmiah, kinerja dapat berbentuk output(barang dan jasa), perilaku, alat-alat, bahkan sifat-sifat pribadi. Ciri-ciri pribadi seperti kesanggupan bergaul

dengan

orang-orang,

kepemimpinan,

kompetensi

analiyis,

kerajinan,

pertimbangan dan inisiatif dapat pula meliputi ciri-ciri yang berkaitan dengan pekerjaan seperti pengetahuan menangani pekerjaan, kemampuan melaksanakan tugas, hasil produksi atau biaya atau sukses dalam merencanakan rencana dan intruksi tetapi penilaian sifat pribadi tidak objektif, manajer yang serius dan adil tidak mau menggunakan sifat-sifat pribadi sebagai pertimbangan untuk mengkur kinerja karena bersifat subjektif. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Tampaknya dimensi lainnya dari kinerja mungkin tepat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, karena setiap pekerjaan memiliki kriteria pekerjaan yang spesifik atau dimensi kerja yang mengidentifikasikan elemenelemen yang paling penting dan suatu pekerjaan. Edward Deming ( Garry Desseler, 2003) dasarnya Kinerja karyawan Iebih merupakan fungsi dan pelatihan, komunikasi, alat, dan pengawasan dan pada motivasi pribadi. Kinerja disebut juga unjuk kerja, hasil prestasi kerja atau pencapaian tugas yang terjemahannya dari Performance. Secara umum pengertian kinerja adalah kemampuan kerja atau sesuatu prestasi yang dicapai untuk diperlukan. Dengan demikian kinerja dapat dilihat dari beberapa dimensi yang berbeda yaitu pertama adalah kinerja sebagai hash atau output yaitu menilai kinerja dilihat aspek prosesnya, bagaimana prosedurprosedur yang telah dilaluinya dan ditempuh oleh seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Kedua ditinjau dari aspek konteksual yakni kemampuannya sendiri (personal


ISSN : 2087-5142

100

ability) yang dimiliki oleh seseorang mampu mengerjakan tugasnya maka diharapkan kinerjajuga akan baik. Prinsip manajemen, standar, dimensi dan indikator kinerja termuat dalam target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, hasil kerja yang dapat dicapai karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal sesuai dengan moral dan etika. Jadi kinerja secara formal didifinisikan sebagai kuantitas dan kualitas pencapai tugas baik yang dilakukan secara individu, kelompok maupun organisasi. Aspek kuantitas ini mengacu pada beban kerja yang telah ditetapkan sedangkan aspek kualitas kerja dapat dilihat dari hasil akhir secara keseluruhan. Kinerja yang baik atau yang diharapkan akan timbul dan suatu proses dalam periode tertentu bila dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi dalam pemuasan kehendak pelanggan baik pelanggan intern (pegawai itu sendiri) maupun ekstern (konsumen dan lingkungan) yang telah ditetapkan oleh organisasi. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 1) Faktor internal pegawai, seperti faktor psikitis yaitu intelegensia, bakat, kepribadian, minat sedangkan faktor fisik berupa kesehatan, bentuk tubuh dan lain sebagainya. 2) Faktor eksternal pegawai, seperti kerjasama antar rekan kerja, lingkungan kerja, perlengkapan kerja, waktu kerja, pelatihan kerja,mwaktu istirahat dan lain sebagainya. Adanya hubungan keterkaitan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu interaksi antar komponen merupakan hubungan yang saling mempengaruhi balk ditinjau dan keterampilan, alat-alat dan teknologi, kesehatan, lingkungan dan iklim kerja serta jaminan sosial atau upah. c. Penilaian kinerja Menurut Buyung A. Syafei (Evaluasi Kinerja, 2007) Penilaian Kmerja adalah proses yang berkesinambungan dan merupakan sesuatu yang penting untuk mengetahui mengenai prestasi dan kemajuan dalam suatu periode waktu, agar hasil lebih menyeluruh dapat diciptakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan. Penilaian menurut Sikula ( Triton Prawira Budi, 2005) adalah

“ ....... The

process of estimating or judging the values, excellence, ketergantungan dan saling latar belakang pendidikan, motivasi dan sikap, gizi dan qualities or status of some object, person, or thing “yang artinya proses untuk menaksir atau menentukan nilai-nilai,


ISSN : 2087-5142

101

keunggulan, kualitas, atau setatus dan beberapa objek, orang, atau benda. Pengertian penilaian prestasi adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya dan penilaian prestasi kerja adalah menilai hasil kerja nyata dengan standar kualit.as maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Perilaku yang dimaksudkan adalah penilaian terhadap kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, Joyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai, sedangkan istilah yang sama artinya dengan penilaian prestasi kerja pegawai adalah performance atau kondite. Kemudian pandangan dan Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1996) penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah dia bisa bekinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organ isasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalam penilaian yang dilakukan secara sitematis untuk mengetahui hasil pekerjan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu untuk menentukan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan lebih baik dimasa yang akan datang dan sebagai dasar untuk menentukan peromosi jabatan atau penentuan imbalan yang akan diberikan. d. Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi (Individual and Organization Performance) Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang dinamakan perusahaan ataupun yayasan (foundation) dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang (group of humanbeing) yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance). Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan


ISSN : 2087-5142

102

(corporate performance) juga baik. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. Mengenai gaji dan adanya harapan (expectation) merupakan hal yang menciptakan motivasi seorang karyawan bersedia melaksanakan kegiatan kerja dengan kinerja yang baik. Bila sekelompok karyawan dan atasannya mempunyai kinerja yang baik, maka akan berdampak pada kinerja perusahaan yang baik pula. (Suyadi Prawirosentono, 2008) Kerangka Konseptual Penelitian Gambar 1 Hubungan antar variabel Kinerja (Y)

Rekrutmen (X) 1. 2. 3. 4.

Analisis pekerjaan Deskripsi Pekerjaan Sumber rekrutmen Proses seleksi

-

Kualitas dan kuantitas hasil kerja Kemampuan bekerja sendiri Pengetahuan dan hasil kerja Tanggung jawab

Hipotesis Ada pengaruh positif antara sistem rekrutmen terhadap kinerja anggota BPD di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

METODOLOGI PENELITIAN A. Unit Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin pada bulan Januari hingga Juni 2015. B. Teknik Pengambilan Sampel 1. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota BPD dalam wilayah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin berjumlah 68 orang. 2. Sampel Dikarenakan populasi dalam penelitian ini hanya berjumlah 68 orang, maka penelitian ini akan menggunakan metode sensus, dan semua populasi dijadikan sampel. C. Data yang Digunakan 1. Data Primer


ISSN : 2087-5142

103

Data primer didapat dari jawaban seluruh anggota BPD dalam Wilayah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasi, dengan cara memberi kuesioner. 2. Data Sekunder Data sekunder yang digunakan berupa gambaran umum objek penelitian dan data lainnya yang akan mendukung analisa nantinya. D. Teknik Pengumpulan data 1. Kuesioner Daftar pertanyaan disebarkan bersifat tertutup, dimana setiap pertanyaan sudah disiapkan alternatif jawab, sehingga responden tinggal memilih salah satu alernatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan. Semua pertanyaan berbentuk peryataan dengan 5 jawaban sebagai berikut: •

Sangat Setuju (SS)

= Skor 5

•

Setuju (S)

= Skor4

•

Ragu-Ragu (RR)

= Skor 3

•

Tidak Setuju (TS)

= Skor 2

•

Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1

2. Dokumentasi Yaitu tehnik pengumpulan data melalui bagan tertulis berupa data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti dokumen pegawai, administrasi. PEMBAHASAN 1. Uji Validitas Untuk pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel pengujian skor item homogenitas dan item menunjukkan bahwa skor pertanyaan pertanyaan dalam variabel Sistem Rekrutmen (X) dan variabel terikat Kinerja (Y) Badan Permusyawarata Desa di Wilayah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mempunyai instrumen yang Valid. Dengan n sebesar 68, dk = n -2 = 66 dan a =5%, ditetapkan r = 0,176 sehingga semua butir pertanyaan instrumen dinyatakan valid. 2. Uji Reliabilitas Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item yaitu 40 pertanyaan menunjukkan bahwa 20 pernyataan variabel sistem rekrutmen (X) dan 20 pertanyaan dan variabel Kinerja (Y) adalah reliabel, karena nilai alpha yang didapat dan uji Cronbach sebagai mana terdapat pada tabel di bawah ini :


ISSN : 2087-5142

104

Tabel Hasil Uji Reliabilitas No.

Jumlah Pertanyaan 20 20

Variabel

1 2

Sistem Rekrutmen Kinerja

Alpha

Keterangan

0,815 0,886

Reliabel Reliabel

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai alpha dan variabel sistem rekrutmen (X1), variabel Pelatihan (X2), Variabel Kepemimpinan (X3), dan variabel Kinerja (Y) didapat berada di atas standarnya, yang menurut tabel r (product moment) untuk n-2 sebesar 66 dan a =5%, didapat r 0,176 dengan demikian kuesioner dapat dikatakan reliabel. 3. Uji Regresi Linier Sederhana Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan model SPSS versi 17, diperoleh hasil sebagai berikut: a. Model Summary Hasil pengolahan untuk model summary dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel Model Summary(b)

Model 1

R

R Square

.722(a)

Adjusted R Square

.521

Std. Error of the Estimate

.511

4.748

a Predictors: (Constant), system rekrutmen b Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa:Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,722 atau R> 0, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel Sistem Rekrutmen (X) serta memiliki arah yang positif terhadap variabel Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Dari tabel di atas, diperlihatkan juga nilai koefisien determinasi R Squares (R 0,521, ini menunjukkan bahwa kinerja memiliki determinasi sebesar 52,1% yang berarti variabel Sistem Rekrutmen (X) mampu menjelaskan variansi perubahan kinerja sebesar 52,1%. Sedangkan 47,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. b. Hasil Uji Anova (Analysis of Variance) Tabel ANOVA(b)


ISSN : 2087-5142

105

Sum of Model Squares Df Mean Square 1 Regression 3241.326 3 1080.442 Residual 2975.314 65 22.540 Total 6216.640 68 a Predictors: (Constant), Sistem Rekrutmen b Dependent Variable: Kinerja Sumber : Hasil Pengolahan Data

F 47.934

Sig. .000(a)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 47,934 dengan taraf signifikansi P-Value (kolom Sig) 0,000 karena nilal tersebut kurang dan nilai a 0,05 (Pv
B

Std. Error 13.433 6.303 .344

.139

Standardized Coefficients Beta

T

Sig.

B Std. Error 2.213 .035 .332

2.473

.015

a Dependent Variable: Kinerja Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa taraf signifikansi (Pv) untuk Sistem Rekrutmen Pv = 0,015 (Pv> a), mi berarti bahwa Sistem Rekrutmen secara parsial berpengaruh terhadap kinerja, pada variabel Pelatihan Pv = 0,017 (Pv < a), ini menunjukkan bahwa Pelatihan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja, dan pada variabel Kepemimpinan Pv = 0,012 (Pv < a ), hal ini menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Berdasarkan hasil analisa di atas maka dapat disusun persamaan regresi linear sebagai berikut:


ISSN : 2087-5142

106

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda R 0,722

R = 0,521 FHitung = 47,934 Y = 13,433X + 0,344 + e Koefisien T No. Variable Regresi Hitung 1 Konstanta 13,433 2,131 2 Sistem Rekrutmen 0,544 2,473 Sumber : Data diolah

FTabel = 2,68 T Tabel 1,960 1,960

Kesimpulan Ho : ditolak

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk Sistem Rekrutmen (X) sebesar 0,544 dan nilai constanta sebesar 13,433. Hasil perhitungan tersebut dapat di interprestasikan ; Konstanta sebesar 13,433 menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan Sistem Rekrutmen (X) (secara matematika), maka Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 13,433 unit scor. Hal ini bisa dipahami, karena masih banyak variable-variabel lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan melihat besamya koefisien regresi bahwa variabel Sistem Rekrutmen (X) sebesar 0,544 dan nilai constanta sebesar 13.433. Faktor Sistem Rekrutmen (X) sebesar 0,544 atau sama dengan 54,4%, artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara variabel Sistem Rekrutmen (X) terhadap variabel Kinerja (Y), itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Sistem Rekrutmen sebesar 100% maka peningkatan pada variabel Kinerja sebesar 54,4%. Variabel bebas tersebut variable Sistem Rekrutmen (X), Jika ditingkatkan maka akan mengakibatkan meningkatnya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, begitu juga sebaliknya, apabila variable Sistem Rekrutmen (X) berkurang maka Kinerja Permusyawaratan Desa akan menurun pula sebesar masing-masing koefisien regresi tersebut. Berdasarkan uji F diperoleh nilai F = 47,934 dengan signifikansi 0,000, artinya variable Sistem Rekrutmen berpengaruh terhadap Kinerja. d. Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi Berdasakan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,722 (72,2%), ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat dapat dikatagori kuat, karena besarnya kofisien korelasi tersebut > 50% da < 100%.


ISSN : 2087-5142

107

Dari hasil pengolahan data di atas diketahui bahwa koefisien determinasi (R sebesar 0,52 ), menunjukan bahwa 52,1% variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) sebasar 52,1%, sedangkan 47,9% di jelaskan oleh variabel yang lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. e. Uji Hipotesis Hipotesis: Sistem rekrutmen berpengaruh positif terhadap kinerja anggota BPD di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin,. Jika nilai F

Hitung

≥F

Tabel

pada  = 0,05, maka Ho ditolak dan Hi diterima dan

sebaliknya nilai FHitung < F Tabel pada  = 0,05, maka Ho di terima dan Hi ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F Hitung sebesar 47,934, sedangkan F

Tabel

pada  = 0,05 = 2,68, ini berarti Ho ditolak. Dengan demikian pada  = 0,05

terbukti sistem rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja anggota BPD di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin,. KESIMPULAN Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F Hitung sebesar 47,934, sedangkan F

Tabel

pada  = 0,05 = 2,68, ini berarti Ho ditolak. Dengan demikian pada  = 0,05

terbukti sistem rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja anggota BPD di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin,.

SARAN 1. Sebaiknya upaya meningkatkan kinerja BPD secara berkesinambungan, dengan melakukan perekrutan secara baik agar mendapatkan anggota BPD sesuai dengan standar yang ditetapkan, 2. Agar pihak pemerintah terus menerus berupaya untuk memberikan solusi tentang perlunya Sistem Rekrutmen sehingga dengan sadar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Diharapkan dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji masalah masalah kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan berbagai variabel bebas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA


ISSN : 2087-5142

108

Agus Suryana, 2006. Pengelolaan Pelatihan, PT. Edsa Mahkota, Jakarta. Ambar T. Sulistiani, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Graha Ilmu, Yogjakarta. Andrew J. Dubrin, 2005, Leadership, PT. Kreasindo, Jakarta. Anwar Prabu Mangkunegara, 2006. Evaluasi Kinerja SDM. PT. Refika Aditama, Bandung. Buyung A. Syafei, 2006. Budaya Organisasi, Universutas Bina Darma Palembang. ________ 2007. Evaluasi Kinerja (Performance Apprisal), Universitas Bina Danna, Palembang. Dwi Priyatno, 2008. Mandiri Belajar SPSS, Media Komputer, Jakarta. Gary Dessler. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Incleks, Jakarta. Husein Umar. 2008. Desain Penelitin MSDM dan Perilaku Karyawan, PT Raja Grafindo, Persada Jakarta. Ike Kusuma Rahmawati, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta. Jonathan Yudelowitz. 2004. Smart Leadeship, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta. Keith Davis dan John W. Neusstrum. 2004. Perilaku dalam Organisasi, Erlangga, Jakarta. Kreitner, Robert & Angelo Kinicki, 2005. Perilaku Organisasi, PT. Salemba Empat, Jakarta. Marihot Tua Efendi Harianja. 2002. Sumber Daya Manusia, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta. Murray Anis Worth, Neville Smith & Anne Millership, 2002, Managing Performance Managing People, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta. Nawawi dan Hadari. 2004. Teori Kepemimpinan, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. Pabundu Tika. 2006. Metodelogi Riset Bisnis, Bumi Aksar, Jakarta. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 13 tahun 2006, Tentang Badan Permusuwaratan Desa. Sekretariat Pemda Kabupaten Banyuasin. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 09 tahun 2006, Tentang Organisasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Pemda Kabupaten Banyuasin.


ISSN : 2087-5142

109

Randall. S. Schuller dan Susan E. Jackson. 1996. Managemen Sumber Daya Manusia, PT. Erlangga, Jakarta. Robbins, Stephen P. 2002. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi : Penerbit Erlangga, Jakarta. _________________ 2006. Perilaku Organisasi, PT. Index Kelompok Gramedia, Jakarta. Sarwono Jonatan. 2007. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS : Penerbit ANDI, Yogyakarta. Siswanto RB. 2006. Pengatur Manajemen , PT. Bumi Aksara, Jakarta. Sondang P. Siagian, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Sugiono. 2003. Metode Penelitian Bisnis, PT. Alfabeth, Bandung. Triton PB. 2005. Paradigma Baru Manajemen Sumber Saya Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo Fersada, Jakarta.


ISSN : 2087-5142

Analisis Faktor-Faktor Pendorong Disiplin Kerja Karyawan pada CV. Dua Putri Berlian Palembang

Recommend Documents