ANALISIS DOKUMENTASI HAK AgASI MAN[JSIA

DAFTAR ISI EDISI INI

MARET.APRIL

2OO2

3 Kemana Dana Bantuan Banjir?

7 Menggugat Tanggung Jawab Negara

t_

10 Banjir: Tanggung Jawab Negara 12 Ancaman Premanisme Politik

14 Perjuangan Petani Cibaliung 15 Pengadilan HAM Ad Hoc 17 Hak Atas Pangan 20 Keadilan Setengah Hati untuk Timtim

24 Papua'. Mengingat Secara Kolektif

ANALISIS DOKUMENTASI HAK AgASI MAN[JSIA Dir€pro dari: Planet Banjir/Arif Ariadi/Koran Tempo

r

I

,t t&s

Negara dianggap lalai dan harus bertanggung jawab dalam PASAL 9 Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL. DAN BUDAYA

bencana banjir.

emerintah Daerah Khusus Ibukota Jakana menolak bertanggung jawab tethadap bencana banjir. Pemerintah Pusat mengelak tanggung jawab dengan alasan, banfir di Jakana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah

setempat. Bagaimanapun, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengambil tanggung ia'wab atas peristiwa ini. Pemedntah memiliki tanggung fawab penuh dalam mengatasi bencana alam. Di kasus bencanabanjk dtJakana, pemerintah harus dimintai tanggung iastab atas upayaupaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang minim. Maka, gogatan clas action terhadap negzr menjadi penting untuk mengrji apakah negn^ mau bertanggung jawab atau sebaliknya, iuga untuk mengufi sistem hukum Indonesia. [I

2

ED||ORru

r ASASI. MARET-APRIL 2002

HakAsasiManusia: Situasi Tanpa Kebii almn! DALAM DUA BULAN INI kita dihadapkan pada beberapa keiadian yang membuat kita bertanya,apakah

saat

ini penyelenggara

r.eg

r^ memiliki kebiiakan

mengenai pemaiuan, penegakan, dan pedindung n

^tas hak asasi manusia? Rasa-rasanl'a, baik berdasarkan berita yang terekam di media massa mau Pun kenyataan

yang ada, kita bisa menjawab sesegera mungkin peft^ny^ n di atas dengan tegas bahwa pemerintahan saat ini tidak memiliki kebiiakan dalam bidang hak asasi manusia, apalagl memiliki prioritas agenda keria.

Jawaban cepat bisa kita berikan tak tedepas dari

dengan Mabes TNI. Padahal Komnas semestinya bisa menyatakan secara terbuka dan resmi kepada Mabes TNI dan Polri bahwa sikap Mabes TNI dan Polri itu

telah melecehkan keberadaan Komnas HAM. Namun apa lacur Komnas kelihatannya cwk, sehingga KPP menjadi bulan-bulanan Mabes TNI dan P^t^ Peng c ra^y^. kbih menyedihkannya Iagi sampai saat ini tidak ada terdengar sikap resmi Komnas terhadap sikap TNI yang bedindung di belakang kekuatan politik yang bergerombol di DPR yang beberapa waktu sebelumny

dalam rekomendasinya menyatakan tidak terjadr

y^ng kini terjadi. Mari kita simak satu Persatu ^p^ problem hak asasi manusia itu dengan mulai beranfak da:1, Jakata sampai ke ujung timur maupun ke uiung

pelanggatan berat HAM di kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II iru. Akibamya kantor Konras menjadi korban alJbatke-ntek-kan dan ketiadaan visi yang ielas

barat wilayah republik ini. Di Jakarta rnisalnya sampai hari ini tidak terselesukannya atau tidak tedaksananya ketenruan UU No.39/ 1 999 yang mewajibkan Komnas HAM mengadakan penggantian anggotanya dan Ketedamb at an teriadi s embilan ke s ekre tariat ^rrny ^. bulan. Format Komnas FIAM dan Keanggotaaattya mestinya sudah berubah sesuai dengan Peraturan peralihan UU No. 39 sejak September 2001 lalu. kbih parah lagi ketradaan visi dalam HAM ini terkuak di DPR di mana anggota DPR yang semestinya menjalankan kewaiiban itu malah menuding Komnas yang lamban dan di sisi lain menyatakan Komnas mesti dibekukan. Di akhir bulan Maret DPR malah mengakui bahwa mereka lamban. Di sini tedihat bahwa antata eksekutif dan legrslatif tidak memiliki visi dan rencana, apalagl prioritas. Sehingga saling lepas tanggung iawab

dari Komnas dan keteledoran DPR-RI itu. Untuk Aceh dan Papua kita fuga menemui kenyan t^ y^ng sama. Komnas di tahun lalu telah melakukan penyelidikan mengenai kematian tiga mahasiswa akibat penyerbuan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh

kepolisian dan Brimob dari Polres Jayaputa Desember 2000. Laporan penyelidikan itu telah pula disampaikan kepada Kejaksaan AS.g. Namun sampai sekarang setelah setahun penyelidikan itu teriadi kita

^p^r^t

tidak mendetgar adanya tindak lanjut. Begitu iuga dengan hasil temuan Tim Independen Penyelidikan

pelanggaran berat

HAM di Aceh 1999, iuga tak

berujung pangkal. Apa yang dipikirkan dan direncanakan pemerinta, dan DPR-RI tentang hal ini? Kini yang kita dapat

demi menyudutkan pihak lain dengan argumen

hanyalah pemberian peranan yang kian berlebih terhadap TNI dan Polri sambil acuh terhadap tindak-

murahan "tidak bisa mengintervensi" digunakan untuk menurupi kelalaian masing-masing.

tanduk masa lalunya. Pada hal pemajuan dan penegakan HAM sangat tetgantung pada koreksi iru. Tanpa koreksi

Tontonan yang memuakkan lainnya di Jakarta

yang pernah terjadi maka rezim ini secara ^t^s ^p^ substansi tidak berbeda dengan rezim yang telah digantikannya. Itulah mengapa kita bisa katakan tidak ada kebiiakan, apx lagi prioritas dalam penyelesaian

adalah sandiwata murahan yang dilakoni oleh Mabes

TNI

dan Polri dalam menyikapi KPP-FIAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Komnas HAM dalam hal ini kian membuat tontonan itu lebih memuakkan lagi dengan membiarkan KPP berhadapan langsung

berbagai masalah hak asasi manusia kini di Indonesia.

tr

|lDoril

i ' I i.

f t'

uiltl

ASASI. MARET-APRIL

?fJf/?fl

Kemana DanaBanffian

L

t.

t

Dana rehabilitasi pasca-banjir lebih Rp25O milyar. Jalan masih berlobang, sekolah masih rusak. Belum adatanda-tanda perbaikan sarana dan prasarana masyarakat. anjir bes4r yang melanda Jakatta, Pebruari lalu memang tak kenal orang dan lingkungan, apakah kawasan elite atau rkan. Dari mulai kawasan kumuh dan langganan banjir, hingga kawasan bisnis,

dan pemerinahan di seputar Thalffin-

Sudirman dan Istana Negara semua digenangi air. Salah satu pemukiman yang terkena banjir adalah perumahan pef abat'DKI dari eselon dua ke aas di Cipinang Muara. Salah seorang mantan

pejabat

DKI

yang ditemui Asasi di

pemukiman tersebut, menyatakan kegu.sarannya atas penanganan rehabilitasi

KA\ITOR DPU KEBON NANAS

pasca-banjir yang dilakukan Pemerinah

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilainya jauh dari layak itu. Rumalr mantan pejabat itu tersapu banjir hingga sepinggpng. Sofa, tempat tidur, barang-barang elektronik, lemari betisi pakaian, hingga mobil menjadi rusak, dan sebagian besar bahkan tak terselamatkan. Masih untung ada sebagian kecil pakaian luar dan paknan dalam yang bisa dibawd ke tempat yang lebih aman- Singkat cbrita, pada pet'tengahan Pebruari lalu, aparat peme-

warga di kompleks perumahan dimana sang pejabat ti"ggrl. Apa yang terjadi? Keluarga mantan pejabat itu mendapatkan bingkisan pakai4n dalam untuk

di bawah lima tahun. Padahal keluatga mantan pejabat yang dikenal jujur dan idealis itu sangat membunrhkan anak

pakaian luar dan pakzran dalam untuk orang dewasa, karena kelima anaknyz eudah dewasa, dan bahkan sebagiannya

sudah bekeria dan berumah-tangga. J'Menolong w^tg nya yang terkeng musibah itu kewajiban pemerintah, api

rintahan setempat membagi-bagikan

koq nggak mendata dengan baik. Bagai-

bantuan sandang, dan obat-obatan pada

mana kami bisa mimanfaatkan bing-

Baniir melumpuhkan Jakarta.

F|F--

rlPolAll utrm

4 r ASASI, MARET-APRIL 2002

TABEL REKAPITULASI PASCA-BANJIR TAHAP ll, TAHUN 2002 (dalam iutaan rupiah) NAMA

JENISPROGMM 1. Program

PemulihanKesehdan

,

:

2. Prqnm Pemberdayaan tt{asyarakat 3. Program Perbaikan Rumah dan Lingkungan 4. Program Perbaikan Sarana lGta (alan dan drainase)

'

DINAS

Dinas/Sudin Kesehatan BPMMlilayah Dinas/Sudin Perumahan Dinas/Sudin PU

Dinas/Sudin Diknas 5- Program Pemulihan Pendftlikan Dasar (perbaikan gedung, p'erabot, buku, dan' seragam) . Dinas/Sudin Dikmenti 6. Program Pemulihan Pendidikan Menengah (perbaikan gedung) Dinas/Sudin Bintal/Kesmas

7. Program Banfuan Sosial

:

JUMI-AFI

Rp. Rp. Rp.

11.981,60 66.7s0,00 22.099,56

Rp.

'118.899,60

Rp. 24:519,96

Rp.

3.27'1,52

Rp.

4.305,52

hingga dua bulan. Untuk tahapan rehabilitasi dimulai dari kesehatan lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya memperbaiki seluruh sarana dan pra-sarana yang rusak. Tapi sudah memasuki bulan kedua belum ada anda-tanda dilakukannya suatu program rehabilitasi yang dampakny^ ny^t^ terhadap masyarakat.

Selain perbaikan jalan yang belum di-lakukan misalnya, maka

Rp. 251.E28,09

TOTAL.Pemerintdh Provlnsl DKI Jakarta Sumb€r: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

kisan itu. Kasih saja

(e or"ng yang lebih

wasan tersebut? Apakah masyarakat me-

memedukan," uiarnya kesal.

miliki otoritas untuk mengetahui

Banyak cerita di seputar korban banjir yang menuniukkan adanya pola

nya dana yangtelah disalurkan, dan untuk

besar-

keperluan apa szia dan4 itu disalurkan? Setelah lebih sebulan banjir besar

penyerahan bantuan pasca-baniir yang tidak tertata dengan baik dan rapi. Bahkan menimbulkan. kesan uang dan banng-banng bantuan pasca-banjir itu menyimpang dari sasatan d^n t^rgetny^. Ada keluarga yang benar-benar membu-

melanda Jakarta, pengamatan secara empirik saia menuniukkan masih belum tampak tanda-tanda terjadinya rehabi-

[tasi seperti

diharapkan warga

^p^.y^ng masyarakat. Kita bisa lihat sepaniang

tuhkan, malah terabaikan. Sebaliknya

Jalan By-pass Yos Sudarso, danJalan RS

ada keluarga yang kurang membutuhkan

Martadinata Jakana Utara, serta Jalan

malah menerima bantuan betlebih. Contoh terakhir ini adalah ketika

Suprapto Jakarta Pusat, kerusakan jalan yang diakibatkan baniir belum adatandatanda diperbaiki. Padahal dana yarrg dialokasikan untuk itu hampir Rp120

lembaran usulan Pemerintah Kota Jakana Barat. Dalam tabel rekapitulasi

milyar sendid dari keselutuhan^nggt n. Dana rehabilitasi pasca-banjir terse-

inventarisasi kerusakan pasca-baniir menurut kecamatan di wilayah Jakarta

Batat, diusulkan

but diambil dari APBD DKI tahun anggann 2002,dan bedanpung selama satu

r^n

sebesar ^ngg Rp57,665 milyat. Salah satu bagganymg cukup mencolok adalah rehabilitasi satu unit rumah dinas walikota senilai Rp400 juta. Sedangkan untuk warga yang benar -benar membutuhkan, bukan hanya dibedkan bantuan yang sangat terbatas, tapi juga dipersyaratkan dengan menun-

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan pun juga demikian.

PzntauanAsai di sejumlah sekolah yang rusak akibat banjir di Cipinang Muara maupun Cawang menemukan belum adanya tahapan renovasi yang dilakukan. Pata pehiar masih bersekol; dengan fasilitas apa adanya. Di sisi lain, pengobatan gratis dan biaya perawatan rumah sakit bagi korban banjir sudah dihentikan sejak minggu pertama Maret. Sementara itu, menyusul bencana banjir, maka Pemprov DKI menetapkan Progtam Pemberdayaan Masyatakat Kelurahan @PMI9.Pemprov dalam hal ini menganggarkan dana sebesar Rp2 mrlyar per kelurahan untuk 267 kelurahan di DKI, yang pengelolaannyaakan diserahkan tanggung-jawabnya pada Dewan Keluraharr (Dekel) R\fl Nah, akan-

kfi

dana itri i"g" akan menyasar ke kantong orang yang tak berhak, Il/allaulam tr Togl Simanjuntak bissayab.

jukkan: apakah bangunan rumahnya memiliki IMB atau tidak, atau apakah mereka beridentitas penduduk musiman atau bukan, dan seterusnya.

Padahal iika diuraikan, maka besarnya program rekapitulasi.pascabanjir

untuk rehabilitasi dibagi atas tuiuh progtam berikut ini. Dengan dana program rahabilitasi pascabanjir yang demikian besar, maka

menjadi penting untuk melakukan pengawasan terhadap fdur ke luar bagi .penerima bantuan. Yang menjadi persoalan adalah, adakah pihak yang berkompeten untuk melakukan penga-

e

MERENDAM KAMPUNG MELAYU. Bantuan

."s

TI

t t 1

I

t

UPOMT UilTA

ASASI. MARET-APRI L 2002

t5

:

KonsepNlo,KonrpsiYes Jika musim hujan tiba, Jakarta selalu dilanda banjir. Benadcah dkibat Pemprov DKI tak memiliki konsep penanggulangan, di samping korupsi yang difakukan aparatnya?

DKI

Sutiyoso sudah

spiritual. Jika kita mempergunakan

mengambil ancang-ancang. Awal April, pemukiman

parametet hak-hak ekonomi, sosial, dan

memperlihatkan: pertama, ad.anya

budaya yang diakui pemerintah dan badan dunia Bangsa-Perserikatan jelas Bangsa-, maka pemerintal dalam hal ini Pemprov DKI- adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan penanggulangan,

inkonsistensi dari pemerintah dalam kebijakannya; dan kedua, adtnya faktot

penyembuhan, bahkan rehabiJitasi pasca

dimana pemprov tidak memiliki rencana tata ruang yang jelas. Seiumlah pemer-

ubeinur

enduduk di sepanjang bantaran kali Ciliwung akan'ditertibkan'. Penegasan

Sutiyoso ini tampaknya berkaitan dengan banfir besar yang melanda ibukota pada awal Pebruad lalu. Jika penggusuran ini jadi dilaksanakan kita bisa membayangkan berapa banyak kepala keluarga yang a.kan kehilangan tempat unggalnya. Padahal mereka baru saia mengalami penderitaar' yang l:uar biasa, selama dan pasca banjir: kehilangan harta benda, dan terkena penyakit menular dan seterusnya. Meskipun gubernur telah menianjikan pemukiman pengganti, tapi kita tahu

bahwa birokratisasi akan meniadi kendala bagi penduduk untuk memoeroleh rumah pengganti tersebut. rpalagi belum-belum pemptov telah mempersya(atkan, setiap keluarga paling

tidak-

baniir. Jika tidak, maka negar^ dalam hal ini dinilai melakukan pembiaran ap^ ^tas yang terladt dengan rakyatnya.

Lalu, benarkah can pandang yang melihat bahwa faktor penyebab banjir ini adalah akibat ketidakdisiplinan warga masyarakat semata: pemukiman di sepanjang bantaran kali, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Beberapa studi menunjukkan, bahwa

penyebab banjir

ini diakibatkan oleh

banyak faktor yang pada mu^r^ny^

korupsi yang menyeftai terjadinya perubahan di lapangan dalam implementasi kebijakannya.

Penyebab pertama bisa dilihat

hati lingkungan kota menyebutkan, Pemptov DKI menata dan mengembangkan kota tanpa melibatkan masya-

nkat dan arsitek. Perencanaan terkesan tidak dilakukan secara matang. Terbukti, sebelum Rencana Umum Tata Ruang GUTR) yang direncanakan terealisasi dengan baik, sudah diganti dengan RUTR yang baru. RUTR 1985 yang semestinya berakhir tahun 2005 telah

-

harus menuniukkan surat-

surat identitas diri dan surat-surat terkait

lunnya. Termasuk bagi keluarga korban

banjir yang rumahnya memiliki IMB. Ilustrasi diatas menunjukkan model cara pandang yang ketap kali dilakukan

pemerintah dalam mencari solusi atau menyelesaikan suatu permasalahan: simplistis, dan cari kambing hitam. Tapi tidak mencari akar masalah, dan melihat persoalan secara holistik (menyeluruh), sehingga ditemukan suatu ialan keluar yang bermanfaat dan bermartabat. Dalam persoalan baniir yang melanda J akarta, tampaknya

lagi-

-sekalisebagai nl
MEI{YELAMA'TKAN AYAM JAGO. Pemerintah sangat lambat reaksinya.

I

6

]tFONAil WITA

r ASASI, MARET-APRIL 2002

persekongkolan antara bitokrat dengan pengusaha, sehingga petaturan bisa .dilanggar?

Memang, curah huian yang tinggi metupakan salah satu faktor utama penyebab banjir. Tapi akibat yang ditimbulkannya tak sepatah banjir besar Pebruari lalu, jika faktor mafiusianya

juga dibenahi. Pemprov

DKI

mesti

met'niliki konsep yang baik, dan sudah tentu mentalitas sebagaian ap^ratnya maupun warga masyatakat iuga harus

diperhatikan. Akibat keteledoran

tersebut, maka sejumlah 13 sungai yang

melintasi Jakatta semakin dangkal dan sempit. Secara alamiah, sungai memiliki

RUMAH SAKIT DI PLUIT TERENDAM.Tatakota yang amburadul.

kemampuan untuk membersihkan diri sendiri (te lf-puif catioa) karena tersed bakteri pengurai. Namun, karena z^t-zat baracun yang membunuh bakteri pengurai ikut dibuang ke sungai, banyak limbah

yang tak terurai, sehingga teriadi

perkembangannya, seiring dengan urba-

teriadnya korupsi di kalangan birokrasi terendah? Sehingga melegalkan yang semestinya telah dilarang tersebut. Jika korupsi i,tu teriadi di bitokrasi terbndah, apakah hal serupa tetidentifikasi di tingkat yanglebih tinggt? Dalam konteks ini, kita bisa lihat dari keteledoran (atau purri-pura teledor?) dan ketidakkonsistenan Pemprov DKI dari banyaknya perubahan fungsi jalur hijau menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pos keamanan, dan

nisasi, maka muncullah pemukiman di sepaniang bantaran. Ket.ika baru sedikit, tidak ada sikap tegas dari aparat untuk

rumah toko (ruko). Atau semakin berkurangnya situ (waduk kecil). Juga pembangunan perumahan mewah di

di kemudian hari. Sekali lagi, pemerintah

menertibkan, sehingga pemukiman semakin padat. Bahkan warga di bantaran sungai di daerah Kampung Mela-

daerah resapan air, seperti di perumahan

sembari berlaku defensif, iika baniir

Kapuk Indah Muara di Jakarta Utara.

)'u, Sunter, dan Cipinang sebagiannya telah mendapatkan kartu tanda penduduk atau kartu izin penduduk

bisa dilanggar, tidakah di sana tetjadi

benat-benar datang kemudian berbalik mencad kambing hitamnya, yakni tzkyat tr Togi Simanjuntak Jakatta.

diganti dengan RUTR tahun 2000-2010. Padahal, RUTR adalah semacam pedo-

man pefl ta n, termasuk diantaranya soal kemacetan atau ttansportasi dan penanganan baniir yang tak pernah flrnms.

Sedangkan penyebab kedua, soal korupsi. Sebagaimana sudah dimaklumi

seluruh warg masyarakat, bahwa sepanjang bartaran kali atau sungai tak boleh didirikan bangunan. Tapi, dalam

musiman 0.p.-). Biasanya setelah demikian banyak

Penarryaanya adalah mengapa petatutan

pendangkalan.

Di

sisi lain, kondisi ini diperparah dengan kondisi permukaan tanah Jakata yang mengalami penurwan (land subsidence).

Sfilayah J^k^rt^ dalam 10

tahun terakhir ini mengalami penurunan sampai 80 sentimetet. Tanah di Tanjung

Priok terletak satu meter di bawah permukaan air pasang di Laut Jawa. Bahaya banjir yang jauh lebih besar dad

banjit Pebruari lalu tetap mengan-cam mesti memperhitungkan

ini

denga'

matang. Tidak bisa bersikap reaksione-

KURSUS HAM UNruK PEiIQACAR/A

tak iarang terf adi bentrok fisik dan

Berbagai kasus pelanggaran HAM masih terjadidi banyaktempat, dari Sabang hingga Merauke. Para korban pelanggaran amat butuh dukungan dalam berbagai bentuk, dari pendampingan hingga bantuan hukum. lni menyadarkan perlunya usaha pembelaan dan pienegakan HAM yang lebih serius. Salah satu can yang bisa ditempuh yakni menambah barisan para pengacara yang mempunyai perspektif dan pemahaman yang memadai

kekerasan yarrg menyertai penggusuran

berkenaan dengan HAM.

tersebut. Jadi, mengapa meteka bisa memperoleh kartu tanPa penduduk, tentu hal ini disertai dengan pembayaran

Berkaitan dengan itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bermaksud mengadakan kembali Kursus HAlr4 untuk Pengacara, yang kini fupkahn Vll, pada tanggal 8-2o Juli2002. Pengacara muda maupun staf/magang di lernbaga hukum dan Omop yang @ncem pada persoalan HAM diundang untuk mengikuti kursus ini. Biaya kursus sebesar

gubug, baru pemprov meflgambil inisiatif untuk menggusurnya, sehingga

iuran dan sejenisnya ke birokrasi pemerintahan di wilayahnya, apakah kelurahan, RT/RW dan seterusny4, Apakah ini tidak mengindikasikan

Rp. 500.000. Batas pendaftaran serta pengisian kuesioner dan kurikulum vitae,

paling

lambat tangrgal l0 Junl 2002.'Keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Supriyadi W. Eddyono di ELSAM, Telp: (02'11797 .%62, Email: [email protected]

.E uPorril

utttt

ASASI. MARET-APRIL

T

2N2

t7

lawabNegara

Negara bisa diadilidan dihukum karena mengesampingkan\anggung jawabnya dalam bencana banjir. ara korban baniir di Jzkrta, didampingi 32 orang pengacara mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Penga-

'ilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 13 Maret 2002. Mereka menggugat Presiden RI, Gubernur DKI Jakatta

,

sebagai tergugat

I

dan

II

sedangkan

Gubernur Propinsi Ja'wa Bant sebagai

turut tergugat.

Hidup Indonesia (u7alhi) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

atau dua orang, baik mewakili kepentingan senditi (class repnsentatiuet) atau untuk kepentingan otang banyak (class

Jakana dan Walhi Eksekutif Nasional. Bagaimanapun, akibat musibah banjir

Konsep itu pertama kali muncul dan dikembangkan di Amerika

Consortium (JPC), \Tahana Lingkungan

yang terjadi

di berbagai belahan di

Indonesia, masyarakat berhak menga-

jukan gugatan kepada pemerintah, apabth selama ini ada kelalaian dalam

GubemurJawa Barat dijadikan turut tergugat didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

mengelolah lingkungan hidup. Banyak daerah resapan air benrbah fungsi menjadi pemukiman, tetmasuk pemberian izin bangunai yang menyalahi aturan

UU tersebut mengharuskan setiap

sehingga menimbulkan kerusakan

gubernur selalu berkoordinasi dengan gubemur lainnya' Jawa Bant dalam hal ini harus menjadi pelindung wilayah Jtkzna. Akibat tidak adanya koordinasi, menyebabkan Jakarta tetendam banjii.

lingkungan.

37 dan 38 UU No 23l 1997 (Lingkungan Hidup), organisai Sesuai pasal

members).

Serikat lewat US Federal RuIe Procedure.

Gugatan

of Civil

bisa iuga didasatkan pada UU.Nomot 8 Tahun 1999 tentang Pedindungan Konsumen,,dan class action

UU No 41./1999 Tentang Kehutanan. Selain itu, secara tidak langsung gugatan

publik itu berhubungan dengan UU No 1

4

/

197

0 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah sttu inti UU ini adalah bahwa peradilan harus dilakukan secata cepat, murah,

masyarakat dan akti.vis lingkungan diberi

dan biaya ringan.

peluang mengaiukan gugatan ke

merupakan gugatan class action.

pengadilan. Class action sendiri adalah

Pada pasal 37 ayat (1) UU No 23/ 1997 disebutkan, hak kelompok kecil

Gugatan dimaksudkan untuk meneguhkembali prinsip dan asas kepemim-

gugatan perdata yang diajukan oleh satu

misyarakat untuk bertindak mewakili

Ini

-kan

$inan

yang tidak boleh bebas dari

tanggung jawab.

Hujan awrl tahun ini

y^ng

menyebabkan banjir di hampir seluruh wilayah Jakarta merupakan ledakan tata kota yang penuh dengan penyimpangan

serta manajemen pemerintahan kota yang tidak bertanggung jawab.

.

Pemerintah digugat sebesar Rp 133i187.000 dan membayar ganti rugi materiil komunal sebesai Rp 1,2 triliun5 untuk perbaikan sarana publik serta membayar ganti rugr immateriil sebesar masing-masing Rp 100 juta. Gugatan ckss action (pemtal
ini didukung

32

organisasi non pemerintah. Diarfiannya,

Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia

(Elsam) Indonesia Corruption !(atch (ICV), Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI), Urban Poor

MASYARAKAT SALING BAHU MEMBAHU. Pemerintah kerianya lambat.

tlPottt uiltA

8 r ASASI, MARET-APRIL 2002

waan publik atas penanganan Pemerintah soal baniir. Ini sangat beralasan kzrena sudah ada dinas meteorologi,

dinas penanggulangan baniir, dan semacarnnya. Namun, tetap saia ada sungai yang iadi tempat pembuangan sampah, saluran air di pinggir falan tidak dipefihara, dan sebagainya. Arinya, ada kelalaian pada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini ini bisa dianggap sebagai

MENGUNGSI DI BAWAHJALAN TOL. Tak ada bantuan dari pemerintah.

tindakan melawan hukum. Pemda tidak hanya melanggar undang-undang (JU), tetapi juga melanggar kepatutan dan merugikan otang lain. Pemda gagal merav/at saluran atau pintu-Pintu air. Ini satu hal yang baru, tetapi Pemda tidak bisa dibiatkan begitu safa kalau sudal melakukan kesalahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bertanggnng jawab atas kelalaian ini.

Dalam kasus baniir, tidak suiit bagt korban membuktikan ada kesalahan

masyarakat dalam iumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan Petma-

fndin!. Hal ini merupakan kesempatan

salaan karena pencemaran (polhtion) ata:u perusakan lingkungan (enuiromental

kerusakan lingkungan yang melibatkan pemerintah untuk mengaiukan gugatan. Untuk pengaiuan gugatan, masya-

pemerintah. Misalnya, ketika baniir

rakat bisa diwakili oleh satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di

Buktinya, banyak warga mengeluh

danagS. Class actiott meniadi penting untuk menguji pemerintah dalam

menegakkan supremasi hukum.

t^l

bagl masyarakat yang dirugikan akibat

perkara yang sama. Selain itu, menghindari Putusan hakim atau penegak

antatanya bertugas mendata, mengorganisasi, dan membuktikan kerugian para korbao baniir. Pengajuan gogatan class action it,t dilandaskan pada kerugian

hukum lingkungan yang be nneka-tagam serta biaya perkara dan waktu akan lebih

publik

Pemetintah dipandang lalai melak-

ekonomis serta efesien.

sanakan tugas menciptakan keseiahter^^n publik dan. alpa menyiapkan program menghadapi ancaman btniir yang merupakan persodan rutin. Memang terdapat banyak kekece-

Manfaat lain dari grg

class actioh,

pengadilan tidak berulang-kali menerima

Gugatan y^ng terkait

dengan

lingkungan, pernah dilakukan \/ahana . Lingkungan Hidup CW^lhi). Organisasi lingkungan ini mengajukan gugatan

dan adanya' kebiiakan keliru.

mencapai puncaknya, pemerintah tidak

optimal tutun tangan membantu. karena perahu karet tidak adz.Peralatan

unttrk pengungsian tidak

cukuP.

Pemerintah bisa diduga melakukan 'perbuatan melauzan hukum, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Petdata. Pasal itu menyebutkan, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membau/a kerugian kepada orang lain, mewaiibkan orang yang menimbulkan kerugian itt

karena kesalahanrtya untuk menggantikan kerugian tersebut. l! lrawan Saptono

terhadap lima instansi pemerintah, dalam

kasus pencem r^n pabrik pttlp @ubur kayu bahan kertas) PT Inti Indorayon Utama (IILD di Sumatera Utara. Instansi

yang digugat Badan Koordinasi Penanaman Modal @KPlvt), Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan Gubernur Sumatera Utara serta PT IIU sendiri. Pada waktu itu (1998) Pengdilan Negeri Jakatta Pusat menedma \(alhi sebagai

penggugat. Pengakuan organisasi itu, sebagai subiek hukum menuniukkan,

I

I

t I

t

bahwa hakim pada dasarnya telah melakukan penemuan huktm (legal

KURSTJS

}IAi' UNruK PENGACARA

Berbagai kasus pelanggann HAM rnasih terjadi di banyak tempat, dari Sabang hingga

Merauke. Para korban pelanggaran amat butuh dukungan dalam berbagai bentuk, dari pendampingan hingga bantuan hukum. Ini menyadarkan perlunya usaha pembelaan dan penqgakan HAM yang lebih serius. salah satu cara yang bisa ditempuh yakni menambah barisan para pengacara yang mempunyai perspektif dan pemahaman yang memadai berkenaan dengan HAM. Berkaitan dengan itu, Lembaga Studidan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bermaksud mengadakan kembali Kursus HAM untuk Pengacara, yang kini Angkatan Vll' pada tanggl &20 Juli 2002. Pengacara muda maupun staf/magang di lembaga hukum dan Omop yang concem WdaprSoalan HAM diundang untuk mengikuti kursus ini. Biaya kursus sebesar

Rp. 500.000. Batas pendaftaran'serta pengisian kuesionerdan kurikulum vitae, paling lambat tanggal 10 Juni 2002. Keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Supriyadi W Eddyono di ELSAM, Telp: (021 ) 797.2662, Email: [email protected]

uDout

utttl

ASASI, MAREI-APRIL 2002

t9

Tihrspun Pasca-banjir, sebanyak13 warga meninggalakibat leptospirosis. Pejabat menyebut, wabah ini bukan asliJakarta. zat banift besar melanda Jakana dan sekitarnya pada

perilaku warg^ y^og jorok mengakibatkan kota akhirnya menjadi sarang

Pebruari lalu. Pemerintah

tikus.

Provinsi (Pemptov) DKI menyebutkan, rahwa baniir tersebut sebagai akibat

"baniir kiriman" dari Bogor. Nah, pascabanjir, menyikapi penyakit yang menjangkiti sebagian w^tg rry^, pejabat DKI pun kembali piawai dalam mencari kambing hitam. Kali ini yang dikarrtbinghitamkan: tikus-tikus.

Padahal, sudah menjadi pengetahuan

umum, bahwa tikus sawah dan tikus rumah ielas-ielas berbeda. Meski ada tikus rumah berbadan besar (sebesar tikus sawah), namun dari tempat hidupnya ielas sangat berbeda. Belum lagi makanan dan ciri-cirinya berbeda. Tikus

sdwah berkembang biak

di

sawah,

Mengapa tikus-tikus? Karena dari berbagai wabah penyakit pasca-banjir

makanannya tanah dan b^tangpadi, dan

seperti demam berdarah dengae QBD),

Putih. Tampaknya, pemedntah belum bisa

infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), malaia, TBC, dan mutaber, maka ada satu penyakit baru yang rnematikan bagi

penderitanya, yakni hptotpirois. Laporan

terakhir dari Dinas Kesehatan DKI,

hitgg,

pertengahan Maret menunjuk-

kan, dari 44 orung yang positif terkena bakteri lepaEira, 1,3 orang di antannya meninggal dunia.

Penyakit

ini

ekornya terdapat kombinasi warna

ke luar dari pola pikir lama,dalam melihat suatu problem atau masalah sosial-kema sy arakatan. Cenderung mensimplifikasi persoalan, dan mengambil suatu cara penyelesaian yang sekenanya saja, misalnya dengan

mengimbau warga untuk berarnai-ramai

memburu tikus-tikus. Perburuan yang disertai iming-iming honor bagi penangkapnya ini bahkan melibatkan Muspida dan ormas-ormas tertentu. Padahal dibalik wabah penyakit itu menyangkut juga persoalan seperti sanitasi, kebersihan lingkungan, dan

perumahan yang layak huni. Jika berbicara tentang ketiga hal ini, maka sudah tentu menladi tanggung-jawab pemedntah, karena ini menyangkut hakhak ekonomi, sosial, dan budaya warg neg r^, yang dilamin tidak hanya pada

berbagai konvensi internasional, tapi frtga pada konstisusi neg t^. Hanipir semua wilayah pemukiman

yang terserang wabah penyakit itu

terendam

ait sazt baniir

melanda

Jakarta. Apalagl lingkunganny^ s^ng t buruk, kotor, dan bangunan rumahnya

disebabkan bakteri

leptogira yang berbentuk spiral, dan disebabkan lain oleh kencing

^rrtat^

tikus. Air kencing yang terinfeksi bakteri leptospira ini terbawa air kotor saat banfir menggenangi Jakana, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui bagan

kulit yang terluka. Bisa juga bakteri kptoEira ini meriempel pada makanan kemudian disantap manusia. Nah, kembali kepada soal kambing hitam tadi. Kepala Badan Pengelolaan T ingkungan Hidup DKIJakarta Kosasih ri7irahadikusuma menyebutkan, bahwa tikus-tikus itu datang ke Jakarta karena

pemakaian pestisida berlebihan di kawasan pinggiran kota, terutama di daerah persawahan. Perkembangan tikus

yang sangat cepat, katanya, ditambah

ANAK-ANAK RENTAN PENYAKIT. Bagaimana dengan pengobatan?

10

rtDotAil

rASASl, MARET-APRIL 2002

TABEL KORBAN PENYAKITPASCA BANJIR DIJAKARTA

saling berhimpitan terbuat dari gedel dan bahan-bahan

NAMAPENYAKIT

seadanya. Bau menyengat muncul dari selokan yang

Leptospirosis

eJitanny a kumng lancar. Dari

TBC

sinilah tikus got sering Ini ielas persoalan

muncul.

JUMI.AH

KASUS

JUMLAH KORBAN

44 kasus

Demam Berdarah (Dengue)

13 meningQal 10 meninggal

132 kasus

Kelurahan

Petambuiao, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selain TBC, maka jenis penyakit yang menderita warga

60 kasus

J Sumber: Riset Asasi; Dinas Kesehatan DKI hingga Maret 2002

sanitasi, kesehatan lingkungan, dan drainase yang -sekali lagi- menjadi tanggung-jawab pemerintah. Pendek kata, sehari-harinya pun warga tidur dan hidup bersama tikus-

tikus tersebut. Dari tempat-tempat atau pemukiman seperti itu pula betbagai jents penyakit

lainnya bermunculan. Sebagian besar penderita TBC tinggal di lorong-lorong gelap, sempit, dan pengap. Pada musim

huian, rumah mereka sangat lembab. Menurut Data Dinas.Kesehatan DKI J

akarta,

vlay ah dimana umlah penderita j

TBC terbanyak adalah

kawasan

akatta pascabaniir adzlah

demam berdarah

otang. Sama seperti dua fenis penyakit sebelumnya, maka penyakit ini juga berkaitan dengan kebiasaan hidup jorok, dan lingkung^ny^ng tidak bersih. tr Togi Simanjuntak

lawablt{egara Oleh: Supriyadi Widodo Eddyono dari: Plan€t

aniir sepanjang Januari dan Februari lalu yang melanda sebagian wilayah Indonesia menimbulkan masalah yang luat biasa. Puluhan orang tewas, rusaknya sarana publik dan kerugian harta benda yang tidak sedikit. Di samping itu ekses pasca banjir juga masih mengancam kotban

banfit. Timbul penyakit menular berbahaya, dan keadaan yang masih belum stabil dengan dugaan munculnya

baniir susulan masih

mengancam

sebaigiaa rnasy arakat.

Selama bencana tetsebut. bahkan sampai smt ini, masyarakat umum apapara korban banjir telah menyampaikan kekecewaan meteka di berbagai

lag

media terhadap kinerja pemerintahan me-nangani bencana banjir, tedebih lagi

masyarakat korban yang bedokasi di

Jakarta. Kekecewaan tersebut sangat beragam mulai dari masalah pembagian

makanan yang tedambat, aparar terIambat datang ke lokasi untuk menolong

korban, uang ganti rugi yang tidak

dengae

(DBD). Dari ratusan kasus penyakit ini, hingga Maret ini jumlah korban tewas akibat DBD mencapai 10

PEN$EKTI!

T

urtl

TRANSPORTASI LUMPUH. Masyarakat dirugikan.

ft$DEml

ASASI, MAREI-APRIL 2002

dibedkan, sampai ke masalah pemotongan dana khusus bencana. Namun

inti dari kekecewaan tersebut adalah bahwa pemerintah dalam hal ini negara terkesan sangat kurang mernperhatikan masalah-masalah tetsebur

Untuk hal itu tulisan ini berusaha untuk menggambarkan apa yang menjadi tanggrmg iawab negan, yatg implementasihya seharusnya dilaksanakrn aparat tregar^ dalam menangani masalah banjir yang te{adi di berbagai wilayah di Indonesia.

BENTUKTANGUNG JAWAB Sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi suatu negara untuk

nelindungi rokyatiya, apaiagt ral
tersebut bukanlah akibai kebiiakan yang dilakukannya atau malah mengkambing-

11

Kondlsi yang Harus Dllakukan

No 1.

r

Pra'Banjir Early Warnlng System yang meliputi: pemantauan berkala'

peringatran dini, persiapan evakuasi, persiapan fasilitas pendukung untuk korban dll

Saatbanjir Emeryency Respon meliputi: Evakuasi, penyelamatan korban dan buantuan unlrk korban yang hilang , bantuan makanan, minuman, pakaial, obatobatan, bantuan kesehatan,'klinik, dll Pasca banjir Gantl Rugl dan Rehabltltasl meliputi ganti rugi kepada forOan, Relokasi korban banjir, perbaikan fasilitas publik, pembangunan fasilitas pencegahan banjir, perbaikan system tata ruang, dll

'

terulangnya kembali benc auira yang surra atau setidak-tidaknya meminimalisasi iumlah kprban jiwa dan kenrgian lainnya yang ditimbulkan,

KONDISI PRA BANJIR Kondisi pta-baiir adalah keadaan di mana bencana baniir belum ada namun

diperkirakan akan tiba, tanda-tanda ini bisa tedihat dari perkiraan cuaca, tingkat curah hujan, ketingian debit air dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini pemedntah harus melakukan kegiatan

bencana banjir merupakan banjir yang sifatnya periodik dao berkala. Dalam kondisi ini pemerintah harus

menyiapkan

untuk memberi-

^paratrryl 'kan peringaan dini kepada masyarak'at berdasarkan hasil laporan dan pemanauan. Pedngatan dini terutama diar2fikan kepada masyarakat yang kondisi lingkunganya paling refltaq terhadap banjlrmisa,lnya di daemh tepi-tepi srugai daerah rawan lonpor dan lain sebagainya. Sebaik mungkin semakin cepat

dilakukan peringatan dini, karena

hitamkan kondisi alam yang tidak

pemantauan yapg dikoordinasikan

kerugian yang akan diderita bisa ditekan. Peringatan dini bisa dilakukan dengan

rnendukung dan lain sebalainya..Ini tidak

kepada beberapa instansi yang tetkait

mengirimkan aparat ke lokasi yangpaling

bisa &erima, karena kewaiiban untuk

misalnya kepada bagian trreterologi, pengamat debit sungai dan petugaspetugas peni€a pintu air yang terletak di titik-titik tertentu. Pemantuanini harus dilakukan secata intensif tedebih bila

rentan, atau bisa menyebarkan infot-

bertanggung jawab sudah merupakan norma kep4tutan, yang tidak bisa ditawar tanpa melihat penyebab bencana. Implemenasi bentr:k tanggung jawab

yang terkoordinasi, seperti aktivitas

masi melalui p eril^t^n komunikasi

radiq

telwisi, media ceak dan lain sibagainya. . Petsiapan evakuasi termasuk kegiatan yang penting pula. Pemerintah

itu bersifat aktif, maksudnya menuntut neg t^ melakukan suatu kebijakan terhadap korban bencana. Oleh karena itu bila negara tidak melakukannya maka dapat dikatak^n negu lalai melaksanakan tanggung iawabnya. Ada parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah negara melakukan tanggung iaurabnya menangani bencand banjir. Prameter tersebut kini

meniadi kebiasaan, sudah dijadikan standar umrun danbisadikaakan sudah menjadi prinsip berdasarkan azas kepafutan. Acuan tersebut meliputi tiga kondisi yaitu: pertama kondisi pt4 baniir,

kedua konsisi saat te{adi banjir dan ketiga kondisi pasca baniit. Setiap kondisi

^t^v

keadil

n itu menuntut bentuk

tanggung jawab yang berbeda pula (lihat ' table). Penggunaan acuan ini bertuiuan

untuk sejauh mungkin mencegah

KORBAI\ LONGSOR PEJATEN. Siapa yang harus bertanggung iawab?

12

PERSPEffiI;

rASASI. MARET-APRIL 2002

misalnya perbaikan terhadap: jalan, rambu Ialu lintas,sekolah-sekolah,

ban-ban karet, menyiapkan lokasi

paket makanan-minuman, obat-obatan, dan pakaian harus secepatnya diberikan kepada para korban. Kegiatan ini iuga menyangkut membavza para korban ke-

tempat evakuasi, penyiapan posko banfir

klinik-klinik pengobatan darurat,

dan lain sebagainya

menyediakan para dokter, perawat dan tempat mck yang bersih dan sehat.

Upaya pemberantasn penyakit pasca banjir iuga mudak, usaha pencegahan muntaber, penyakit kulit dan lainnya harus dilakukan dan diberikan secara

seharusnya menyediakan fasilitas untuk hal ini, misalnya petugas lapangan dan tim SAR, menyiapkan perahu karet dan

I(ONDISISAAT BANJIR Keadaan banfir di lokasi tertentu merupakan kondisi emergencl. OIeh karena itu, respon yang dilakukan pemerintah iuga harus bersifat sangat mendesak, maksudnya bahva nngkaian kegiatan yang dilakukan merupakan hal

tempaf ibadah, rumah sakit, hubungan listrik, air pam dan telepon yang terputus.

KONDISI PASCABANJIR

gratis kepada para korban, termasuk fuga pembagian obat-obatan secara bertahap. Relokasi bag korban baniir yang mendapat kerusakan paling parah juga harus

Keadaan setelah banlir tidak melepaskan tangung jawab negara. Kondisi pasc) banjir menuntut neg r^ melakukan ganti rugi dan rehabilitasi. Bentuk tanggung jawab ini bisa dibagi

dilakukan, korban harus diberikan tempat tingal y^ng dad bencana ini ^m^n

Untuk ptogram jangka paniang diperlukan usaha perbaikan berskala

yang paling penting dan meniadi

atas jangka pendek dan jangka panjang.

priodtas utama. Upaya evakuasi, penyeIamatan korban dan pencaharian korban banjir harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari fatuhnya korban jiwa.

Dalam iangka pendek pemberian ganti rugi dan rehabilitasi dilakukan terutatna kepada: pertama, masyzrakat atau

besar terutamayangada di daerah aliran

keluarga korban yang meninggal dunia,

pencegah baiir, pembangunan pinru air,

peran penting kordinasi yang berkompeten dengan p^t^ ^p^r^t dengan upaya penyelamatan seperti

atau korban cacat. Kedua, korban yang kerusakan tempat hunian yang parah dan

dam, daerah resapan air, penghiiauan, pengembalian lahan, koservasi. Kegiatan itu harus dilakukan secara terencana

polisi, tentara dan tim SAR.

yang telah kehilangan aset mata

termasuk juga pembenahan sistem tata

Di samping upaya penyelamatan dan evakuasi, masyatakat korban harus ditempatkan di tempat penampungan yang sudah dipersiapkan. Dalam hal ini

pencahariannya. Ketiga, perbaikan sarana

ruang yang rusak.

Di sinilah

sungai seperti pembangunan fasilitar

kehilangan tempat tinggal, mengalami

publik yang vital. Perbaikan tethadap s^r^na publik

tr

Penulis adalah staf ELSAM

dan korban banjlr

harus dilakukan secepat mungkin

r{AstoltAt

Ancaman Premanisme PoHtik Kekerasan dalam bentuk premanism.e polltik tak boleh menjadi kebiasaan. ekuasaan politik yang terdesak

sefumlah demonstran, termasuk ibu-ibu

menandai munculnya premanisme politik, yang pengguna-

dan anak-anak mengalami luka-luka. Kekerasan iru ditayangkan televisi dan

ke Pengadilan Negeri Jakata Pusat, untuk mengaiukan gugatan clar action, bersama sejumlah organisasi non

an kekuatan fisik daripada menggunakan argumentasi. Premanisme politik diwarnai oleh kehendak, keinginan me-

menampakkan kenyat^^n bahwa premanisme politik itu nyata. Forum Betawi Rempug bukan sekali ini

pemerintah lunnya. Kekerasan-kekerasan serupa sudah sering terjadi dan menimpa kalangan

nang sendiri. Sekarang ini, kultur premanisme itu amat berkembang di

menyerang massa UPC yang gencar menentang tindakan penggusuran pemerintah daerah Jakatta. Rabu, 13 Maret. 2002, sekitar 800 orang dari Forum Betawi Rempug "menghadang" kelompok warga dai UPC yang tengah menggelar aksi unfuk tasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa FBR

organisasi non pemerintah, massa

dalam politik Indonesia. Seiak kekuasaan

Soeharto tumbang, premanisme politik

justru berkembang. Premanisme politik paling baru teriadi, ketika massa Urban Poor Consortium (UPC) yang tengah berunfuk rasa di halaman depan Komnas

HAM, 28 Maret 2002disenns massa Forum Betawi Rempug, sebuah organisasi baru yang mendukung kekuasaan pemerintah daerah Jakarta.

Penyerangan

itu

menyebabkan

mengacung-acungkan golok memaksa kelompok watga yang mengatasnamakan . korban baniir beraniak dari tempat itu. Massa UPC sedang mengikuti konvoi

demonstrasi penentang pemerintah, dan aktifi s-aktifrs organisasi non pemerintah. Sebenarnya kunci utama mengatasi masalah ini adalah penegakan hukum oleh perangkat hukum, terutama polisi. Dalam banyak kasus premanisme politik,

polisi tidak berani bertindak,

atau

bahkan mendukung premanisme itu.

'

Tabel

di

bawah

ini

menunjukkan

penyerangan-penyerangan politik itu.

lE lrawan Saptono

ltAstoltAl

t

ASASI, MARET-APRIL 2002

t

13

SEJUMI.AH PENYERANGAN OLEH KELOMPOK-KELOMPOK PREMAN TERHADAP KANTOR OAN AKTIFITAS ORNOP DAN AKS|-AKSI DAMAT Dl INDONESTA (2000-20021. KORBAN PENYERANGAN

PENYERAITre

KPBH Advokasi dan Transformasi Masyarakat, Pati Persatuan Kepala Desa Sediserbu, 5 Juli 2000 Penyerbuan ini dikawal sejumlah Kabupaten Pati (Pasopati) anggota polisi. Mereka merusak kantor, menganiaya yang menyewa ratusan sejumlah pengacara dan melakukan serangan seksual preman. terhadap Dwi Sri Nugraheni, salah seorang pengacara kantor itu. Mereka juga menculik para pengacara kantor itu, membawanya dengan mobil ke sejumlah tempat sebelum akhirnya dibawa ke Kantor Bupati Pati. Kantor YLBHI dirusak., 25 Juni 2000.

Aparat dari Pasukan Perintis Polda Metro Jaya

Peserta seminar Neo Liberalisme dan Kaoitalisme di Dibubarkan polisi dan Sawangan, Depok, 8 Juni 2000, dibubarkan dan diserang Gerakan Pemuda diserang. Sejumlah orang luka-luka. Kabah.

Kantor perwakilan UNHCR (United Nation High Pengungsi dan milisi Timor Commisioner for Refugees) di Atambua, Timor Barat, TimUr di Atambua.

6 September 2000, diserang, menewaskan

LATAR BELAKANG

Penyerbuan ini berlatarbelakang dendam seorang Kepala Desa yang diskorsing Bupati Pati karena menggelapkan beras program Jaring Pengaman Sosial

yang seharusnya dibagikan ke masyarakat. Sanksi untuk kepala desa itu berkat pendampingan KPBH Atma

terhadap masyarakat setempat

lmbas dari bentrok mahasiswa dengan aparat keamanan

Seminar itu diselenggarakan PRD yang diikuti 32 peserta dari manca negara.

Massa marah karena terbunuhnya Olivio M. Moruk (45), mantan pemimpin milisi pro-integrasi'Laksaur'

tiga

petugas kemanusiaan UNHCR

Kantor Kerukunan Petani Berjuang, Kampung Guha Orang-orang suruhan tak

Monyet, Desa Nyalindung, Cipatat, Kabupaten dikenal. Bandung,

1

8 Agustus

2001 Kantor dan barang-barang

Kerukunan Petani berjuang sedang bersengketa

dengan PT Nyalindung, sebuah perusahaan oerkebunan teh.

rusak, dua orang dianaiya Halaman Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Orang-orang tak dikenal.

Tindak Kekerasan (Kontras), 27 September 2001,

Kontras merupakan lembaga yang tidak disukai militer karena advokasinya yang selalu berhadapan dengan

diledakkan

militer.

Mobil Johnson Panjaitan, pengacara Perhimpunan Orang-orang tak dikenal. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia lndonesia

para aktifis Aceh

(PBHI)ditembak 12 November 2001

Panjaitan sedang menangani pembelaan hukum untuk

.

Rumah Munir, mantan Koordinator Kontras di Malang Orang-orang'tak' dikenal. dipasangi bom, 20 Agustus 2001 Bom dijinakkan tim Jihandak Brimob Malang.

Selama menjadi Koordinator Kontras, Munir banyak berhadapan dengan militer, terutama untuk kasus para aktifis demokrasi yang hilang dan diculik militer.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Laskar Front Pembela lslam HAM), Jalan Latuharhari, Jakafta,23Juni2001 , dirusak. (LFPr).

FPI tidak puas dengan kerja Penyelidikan dan

Aksi damai Keluarga Besar Mahasiswa Yogyakarta Sekelompok massa tak (KBMY), 2 Mei 2O01 tentang protes kebijakan dikenal yang mengendarai

Tidak jelas. Namun, penyerbuan terhadap demonstran

Pemeriksaan Pelanggaran HAM diTanjung Priok (KP3T).

di Yogyakarta sudah berkali-kali terjadi.

pendidikan, diserang. KBMY beranggotakan maha- sepeda motor. siswa dari lAlN Sunan Kalijaga, Universitas Janabadra, UGM, UII, STIE YKP.

Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Massa dari Forum Peduli Kekerasan (Kontras) dirusak, 13 Maret 2002.

Cawang Berdaiah.

Massa memprotes peran Konlras dalam advokasi keluarga korban Trisakti/Semanggi Sebelumnya, 12 Maret 2002, Forum Eksponen 98 pimpinan Faisal Assegaf dan Abubakar Refra mendatangi Kontras memprotes kedatangan Kontras dan keluarga korban Trisakti/Semanggi ke rumah mantan Menhankam/ Pangab Jenderal (Purn) Wiranto.

Orang-orang tak dikenal

Kontras menggugal Keppres No 229lM/2001 karena

Tindak Kekerasan (Kontras), diserang usai mengikuti yang selalu hadir setiap kali persidangan gugatan terhadap Keppres No 229lM/ persidangan gugatan itu.

tidak setuju pengangkatan Hendropriyono yang

2001 tentang pengangkatan Letjen TNI Hendropriyono sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta fimur,24 Januari 2002.

jamaah Warsidi, Talangsari Lampung, 1989, yang

Nining (25) staf Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

dianggap bertanggung jawab terhadap penyerangan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Nining mengalami memar pada wajahnya akibat oukulan

Massa Urban Poor Consortium (UPC) yang tengah Sekitar 200 orang dari Forum demonstrasi di halaman depan Komnas HAM,28 Maret Betawi Rempug (FBR) 2002. Kantor Solidamor di Jakarta, diserbu 24 Mei 2000 Tiga Puluhan pemuda TimorTimur pro integrasi,

orang staf Solidamor luka-luka dianiaya.

UPC gencar melakukan advokasi penduduk miskin Jakarta melawan Pemerintah Daerah Jakarta.

Solidamor merupakan organisasi pendukung kemerdekaan Timor Timur.

ilr$ottr

14 r ASASI, MARET-APRIL 2002

Perj@Pa4iang Petani Semangat melawan petani Cibaliung, Banten, tidak surut kendati mereka dipenjara.

l

{.

erjuangan petani Kecamatan Cibaliung Kabupaten Banten memperoleh kembali tanah !l^y^trry^, dihadang penegak hukum. Sebanyak sembilan petani Cibaliung, hi.gg" ApnI 2002, masih ditahan dan

dirampas Perhutani dibakar para mandor dan parz preman.

Empat puluh petani sudah dibe-

mendapatkan akses ata5 tanah di wilayah Banten jika kasus ini dimenangkan petani

Para petani Cibaliung melakukan

baskan. Namun, sembilan lainnya masih

OkaN

upaya advokasi. Mereka menemui

Tim pengacan LBH Jakarta yang menangani advokasi kasus ini, mengp pengadilan sebagai pengadilan ^ngg sesat. Para petani ini ajukan ke penga-

Mahendra, staf ahli menteri Kehakiman' dan FIAM dan Direktur Pidana Umum Mahkamah Agorg, 22 AptI2002. staf

dilan'berdasarkan surat pengaduan polisi pengadilan. Ada kekawatiran dari peme-

menganggap banyak keianggalan dan pelanggaran HAM dalam kasus Cibaliung ini. Sedang Direktur Pidana

Pan{eglang.

rintah daegah setempat bahwa akan

Umum MA memberitahu Ketua MA

Jaksa penuntut umum, menuntut Jamali, petani yang sudah uzur ini dengan hukuman dua tahun

muncul banyak pedawanan rakyat grma

telah menghubungi ketua Pengadilan Negeri Pandeglang dan meminta pengadilan menegakan hukum

dangan di Pangadilan Negeri Pandeglarrg. Satu dari petani yang ditahan dan diaditi bemamaJamali, lelaki berusia 80 tahun. Jamalt selama enam bulan tidur tanpa alas- di sel lembaga pemasyatakatan

tahun 1999 yang kasusnya sudah divonis

ahli menteri Kehakiman dan HAM

seadil-adilnya.

peniata dengan alasan melakukan

Para petani Cibaliung meng-

pengrusakan hutan milik Pethutani seluas 300 Ha. Tuntutan ini tak masuk akal untuk seorang

anggap ladang miliknya yang berada di Desa Cibingbin, Kec. Cibaliung bukan hutan negara tapi

lelaki jompo y^ng sudah tak sangsp berdiri dan berjalan. Delapan petani lainnya,

ili

i:-::3i''Iiln

:: ffi :",ff seluas 4.000 Ha yang digarap

bernama Rais Amsar, W'arta, Usri,

Sarhadi, Syamsuri, Yusuf, dan Asgari, dituntut hukuman tiga

bersama warga lainnya sejak 1952

itu ditanami pohon iati. Mereka membayai pajak. Seiak saat itu

tahun penjara.

Kesembilan petani ini ditangkap 11 November 2001 di tumah mereka di Cibaliung, di pagi buta. Sebanyak 49 petani

pengolahan lahan berlangsung

terus menerus. Namun. niat Perum Perhutani menguasai lahan

warga muncul ada sekitar 1980.

Berbagai cara ditempuh untuk menyingkirk^n w^rg dari lahan g r^p^n. Tidak ianns mereka

Cibaliung, diangkut secara paksa

ke Polres

Pandeglang oleh

polisi yang sepasukan ^p^r^t . dibantu oleh satu peleton Brimob. Sehari kemudian. secara berturutturut hingga 13 November 2001,

diteror. Pada 1982 Perhutani membuka lahan baru dan mengk-laim lahan di blok Ciakar

67 rumah petani Cibaliung dibakar

dan Ciapus, Kec. Cibaliung, milik

para mandor Perum Pethutani KPH Cikeusik. Puluhan ton padi milik petani Cibaliung hasil panen

perusahaan neg

mereka

di atas tanah

yang

l

Cibaliung.

ditahan dan diajukan ke pengadilan.

tengah memasuki masa akhir persi-

I

Daftar urutan nama dari kiri atas :Warta, Jamali, Usri. Dari kiri tengah: Yusuf, Syamsuri, Rais Amsar. Dari kiri bawah: Asgari, Sarhadi, Upar (Ahmad Nurjali)

r^ itu. Merasa lahannya diserobot, w^rga Cibaliung melakukan pedawanan. lE lrawan Saptono

i I

I

t I

ilr$oiltl

ASASI. MARET-APRIL 20f,2

t

15

IIAMAdHoc

Penuh Bin Pengadilan HAM Ad Hoc mulaidigelar. Parajenderal menghadiri persidangan memberikan dukungan kepada terdalorya. INFRASTRUKTUR PERAIXI-AN }IATII YAT{G SUDATI ADA:

a. UU HAM No 39 /1999 tentang Hak Asasi Manusia. b. UU No. 26 trahun 2000 tentang Pengadilan HAM, termasuk Pengadilan HAM Ad Hoc. nya Mabes TNI (menghadap Menteri Pertlahanan @Ienhan) Matori Abdul Dialil untuk melaporkan persiapan TNI menghadapi pengadilan tIt\M ad boc. Tujuh belas orang dari Mabes TNI hadir dalam pertemuan itu, mulai dari Wakapuspen TNI Bdgjen Tono Suratrn^l, p^r^ pembela TNI hingga para terdakwa, yakni mantan

Gubemur Timtim Abilio Jose Osorio Soares, manan Pangdam Udayana Mafen Adam Damiri, mantan Wakil Panglima PPI Eurico Gutteres. Pertemuan tersebut bedangsung secara teftutup dan tidak boleh diliput vartawan. Sidang pertama tersebut lebih terfokus pada peristiwa penyetangan dan pembakaran Gereja Katolik Ave Maria Suai. Sidang yang dipimpin Cicut Sutiarso itu menghadirkan terdakwa mantan Bupati Kovalima Kolbnel Herman Sediyono, mantan Dandim 1635/Suai Kolonel T iliek Koeshadiyanto, mantan Kapolres Suai

kekuasaan atau di bawah komandonya. '

Para terdakwa juga mengetahui dan secara sadar mengabaikan infotmasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya atau pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan seiangan yang sistematis yang dituiukan langsung kepada pata penduduk sipil. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan mereka patut bertanggung jawab

karena Herman Sediyono adalah pe-

AKBP Gatot Subiyaktorq mantan Kasdim 1635/Suai Mayor Achmad Syamsuddin,

nanggung jawab di bidang pemerintahan umum dan pembangunan, Liliek mantan Danramil Suai Sugito. Koeshadiyanto penanggung jawab di Mereka didakwa karena selaku atasan atau komandan militer yang efektif, tidak ' melakukan pengendalian terhadap bawahan atau pasukanny^ y^rtg berada di bawah bidang keamanan, Gatot Subiyaktoro penanggung jawab di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyatakat.

Sementara Syamsuddin dan Sugito penanggung jawab di bidang keamanan,

masing-masing wilayah Kabupaten Kovalima atau Kecamatan Suai. Akibatnya, teriadilah penyerangan terhadap penduduk sipil yang berada atat berlindung di dalam kompleks Gereja Ave Maria Suai yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 27 orang terdiri dari 77 laki-laki dan 10 orang perempuan. Dai t7 korban laKlaki tersebut, 1,4 adalah warge masyarakat biasa serta tiga orang Pastor yaitu Pastor

Tarsisius Dewanto, Pastot Hilario Madeira, dan Pastor Fransisco Soares. Atas perbuatannya, para terdakwa diancam pidana dalam pasal 7, pasal 9, pasal3T dan pasal 42UU No 26 Tahun

EURICO DAN PASUKANNYA. Siapa yang memberi seniata organik?

2000 dan pasal 55 KUHP. Suasana

ii"

I I

-

!

t l I

I6

trsrorrl

r ASASI. MA,RET-APRIL 2002

t I I

I I

Timtim Brigjen (Pol) Timbul Silaen, mantan Gubemut Timtim Abilio Jose Soates dan mantan Bupati Covalima, Kolonel Inf Hetman Sedyono. Di dalam berkas Sedyonq masih terdapat empat

terdakwa lain yakni Letkol CZI Ltllk Koeshetdiyanto (mahtan Komandan Kodim Suai), Kapten Inf Ahmad Samsudin (mantan Kasdim Suai),

ktnan Inf

Sugito (mantan Danramil Kota Suai) dan ktkol (Pol) Gatot Subiakto (mantan Ka-

polres Suai). Juga berkas ter{akwa Timbul-Silaen dan tetdakwa Abilio Soares. Ada tiga pasal dari Undang-undang Nomot 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang al
^nggot^

TNI/Polri yang

hadir memberi dukungan. Sementata di luar'ruang sidang, diramaikan massa penguniuk rasa dqri Front Persatuan Bangsa Indonesia €PBD.Aksi FPBI yang i I I

i I

t! I

dilakukan di halaman depan ge{ung pengadilan tersebut menolak segala bentuk camprr t^flgan pihak ekstemal asing dalam upaya hukum di Indonesia. Selain itu meteka juga menolak segala bentuk pikiran dan tindakan yang ty^t^-ny^t^ menjadikan hukum sebagai komoditas politik. Mereka juga menolak peradilan HAM berat Timtim, karena diklasifikasikan dan diterjemahkan secara sepihak melalui manipulasi data dan informasi. Kejaksaan Agurg telah melimpahkan 12 berkas petkata ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Berkas-berkas tersebut merupakan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Kabupaten Suai, Timor Timur dengan terdakwa mantan Kepala Kepolisian Daerah

tindak pidana dalam gads komando dengan hukuman y^og teftet^ dalam pasal3T yakni tertinggi pidana matjr atzu pidana penian paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.

Kedatangan sejumlah perwira TNI bahkan pimpinan tertinggi TNI ke

pengadilan sempat dipertanyakan sejumlah pihak. Namun mereka beralasan memberikan dukungan moral seorang komandan kepada anak buah dalam proses menjalankan tugas.

[!

Ery Sutrisno

HAMBATAN.HAMBATAN YANG MENJADI PERDEBATAN:

l.Amandemen Kedua UUD 45, Pasal 28 iyang menjamin asas non-retroaktif. Juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetiapkan dalam Pasal 1 ayatl bahwa

4. Kasus Timor Timur akan membawa persoalan pada wilayah yurisdiksi, dimana perbuatan hukum itu terjadi

di wilayah yang kini telah menjadi wilayah kedaulatan

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali

hukum negara lain. Hal ini menimbulkan konsekuensi

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan

yuridis yang hanya dapat mengacu pada yurisprudensi intemational.

pidana yang telah ada sebelumnya (azas nullum delic.tum, nulla poena sine praevia lege poenalf). 2.Masih berlaku dualisme dalam sistem peradilan dl Indonesia. Anggota-anggota militer/personil TNI/Polri diadili oleh Pengadilan Militer, sedangkan sipil oleh Pengadilan Umum. 3. Kasus pertama. Perlu cari referensi dari berbagai literatur mengenai pengalaman dan praktek pengadilan HAM sebelumnya dari berbagai negar4

5.Standar bukti yang akan menjadi perdebatan: apakah fotokopi itu bukti atau bukan. 6.

Adanya pasal 42 UU Pengadilan HAM yang diadopsi dari statuta internasional (Pasal 28 Statuta Roma) mengenai com mand responsibility (crime byomlssion). Alasan adanya perintah atasan atau pejabatyang lebih tinggi (Pasal 33 Statuta Roma). Alasan membela diri (Pasai 31 ayat 1 c Statuta Roma).

a

I

l' i

I I

wrcrtr

ASASI. MAREI-APRIL 20fl2

t

17

Hak

T

lawabl\legara

Hak masyarakat atas pangan dilindUngi oleh konvensi internasional.

anuari-Februari 2002 lalu, saat warga sebagian wilayah Indonesia

bergulat dengan musibah banfir, tersiar kabl terjadi'krisis fU"-,iUu v pangan di ptopinsitehh Bengkulu dan sebagian wilayah propinsi Lampung. Seperti diberitakan Media Indoneia (edtsi

on

li n e, 22

J anuair 2002), iatah b

elrz;s

bagi warga miskin di Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara sejak sebulan sebelumnya hanya didrop separuh dari

jatah akifat tidak mempunyai uang. Di sisi lain, disinyalir telah terjadi penyimpangan, yaitu beras jatah tersebut dijud borongart untuk kemudian dijual kepada warga dengan harga lebih

nnpq

1.9

inggl

(Koran

Februari 2002).

Paparan di atas memang belum bisa

dijadikan sebagai parameter telah terjadinya r^w^n p^ng n di Indonesia, namun paling tidak kejadian di atas merupakan sebuah preseden bahwa

biasanya, sehingga w^rg dua desa setempat terpaksa memakan gadang

pemerintah sebagai penyelenggara

sebagai pengganti nasi. Kendatipun ada

w^rga^y^, paling tidak di propinsi

jualan beras di desa tersebut, harganya

Bengkulu dan sebagian propinsi Lam-

terlalu mahal untuk dapat dijangkau masyarakat, yakni di atas Rp 3.000 per

pung. Bukan tidak' mungkin jika

kilogram. Celakanya, iatah warga miskin di Bengkulu banyak dijual ke pedagang

tingkat desa dan kecamatan, bukan jisalurkan langsung ke yang berhak Uhenerimanya. Beras tersebut dijual

neg

r

gagal menjamin hak atas pangan

kegagalan serupa juga akan terjadi di prophsi lunnya di Indonesia. Hak aas pangan seiak lama dideklarasikan sebagai hak asasi manusia melalui

berbagai perjanjian internasional. Di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (tlDHR), pembukaan Konstitusi FAO, dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ECOSOC). Meskipun, demikian, hak atas pangan terus-menerus disangkal

Irbih

patah lagi, pangan ini lebih di^ngg p sebagai komoditas perdagangan semata ketimbang sebagai sebuah unsur penopang hidup manusia. Setiap bentuk hak asasi manusia selalu diiringi dengan kewajiban atau tanggung jawab negara dalam tiga level, keberadaanya. saat

yaitu untuk menghormati (to respec), melindungi (to pnnQ, dan memenuhinya (to halnya dengan "fnlflD.Demikian iuga hak atas pangan. PBB pemah menerbit-

kan dokumen yang disusun Asbjom Eide

berisi panduan pelaksanaan tiga

seharga Rp 25 ribu per20 kilogtam. Bagi

w^rg y^ng

sudah memiliki kartu warga miskin, tetap saia harus membayar ke petugas penyalur dengan harga hampir sama dengan di tingkat pedagang Pengecef.

Dibedtakan juga sekitat 3.000 jiwa atau 847 kepala keluarga dari 12 desa di kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang kbong mengalami nasib serupa,

. mengganti nasi dengan gadmg karena daerah produsen kopi ini mengalami rawan pangan akibat jatuhnya harga kopi. Kesulitan pangan juga meland4 kecamatan Kota Padang. \Warga di sana

untuk mengalami kesulitan mendapatkan beras Operasi Pasar Khusus seharga

Rp 1.000 pet kilogram. Bhhkan bebe-

r p^w^rg

terpaksa tidak mendapatlan

PEMBAGIAN BERAS. Belum ada pengaturan yang baku.

nj

::j-iJF-

wActl{t

18 r ASASI, MARET-APRIL 2002

Oiropro dari: AP

dengan kemiskinan. Memang tidak selalu

berlaku demikian, tapi pedu diperhatikan manifestasi yang berbeda akan ke-

miskinan dan faktor-faktor y^ng mendasarinya.

Mereka yang hidup di bawah garis y^ngdisebut kemiskinan mengalami ^P^ sebagai "keadaan darurat permanen" (permanent energencl). Mereka

hidup di

minirnum seseorang dapat bertahan hidup dan merupakan orang-orang yang paling tetancam tingkat kematian yang tinggi, malnutrisi, dan wabah penyakit

batas

menulai. Jika mengacu pada paparan di atas, adalah jelas merupakan tanggung iawab negara baik dalam tingkat nasional

BALITA BUSUNG I-APAR. Kekurangan

kebebasan bertindak orang

nomor E/CN.4/sub.2 / 1999 / 12). Kewajiban untuk menghormati hak atas Pangan, mensyaratkan negara, dengan demikian termasuk seluruh

dilakukan oleh perorangan at^u

^t^tr

kelompok lairi, atau pelaoggxan bentuk hak asasi yang lain, termasuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaog

sumber daya yang ada, khususnya

iustru mereka yang paling sering

sumber dzya alam. Kewaiiban melindungi

menderita kelaparan dan malnutrisi. Hal tersebut berbeda dengan siruasi buruk yang datang secara tiba-tib^,y^ng seca'ra umum digambarkan sebagai

b

erafii negara

harus mengeluarkan peraturan-Peraturan

atau instrumen-instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas Pangan w^rg ny^ yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melak-

dimiliki dalam

upaya mereka memenuhi

kepeduan dasar mereka. Dalam konteks ini harus diingat bahwa hak asasi menusia memiliki asas i n di uis i bi li ry, yaitu keterkaitan satu bentuk hak asasi dengan bentuk hak asasi yanglarn. Maksudnyzi, hak atas

sanakannya dengan dengan konsisten.

Kewajiban untuk memenuhi, singkat berarti neg r^ harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas p^nga ny^, dengan secara

p^ng n tidaklah berdiri senditi, namun juga bergantung pada penghormatan akan kebebasan dasar yang lat+

tidak mengurangi hak atas Pangan w^rg^ny^ yang lain. Negara hagus memastikan setiaP individu dalam wilal'2[ hukumnya mendapatkan

Ringkasnya, uPaya seseorang unruk

kesempatan yang sama unfuk memenuhi

memenuhi haknya tidak boleh melanggar hak orang lain. Adalah tugas neg r^ untuk menjamin hal ini, sebagai

kebutuhan hidupnya, fika hal tersebut tidak dapat dilakukan mereka sendiri. Ketiga p^p^r^n ringkas ini dengan asumsi segalanya berlangsung dalam kondisi ideal. Lalu, bagaimana bentuk

bentuk tanggung iawab di tingkat kedua yaitu kewaiiban untuk inelindungi, yang mensyaratkan negara melalui badanbadannya untu[ mengambil tindakan yang perlu unruk meniamin tercegahnya seseorang atau kelompok tertentu da;i pelanggaran terhadap integritas dan

tindakan efektif yang dibutuhkan. Adalah sebuah paradoks bahwa para petani dan buruh tani yang memproduksi p^flg n bagi konsumsi masyarakat luas

mereka, iika bentuk camPurtangan

individu untuk memilih dan menggunakan sumber daya yang tersedia atau

kinan saia seringkali tidak cukup untuk menggugah perasaan apzlagi memicu

kelompok lain dalam memanfaatkan

masyankat memenuhi hak atas Pangan rreg^r^ fustru akan melanggar integritas Perorangan atau melanggar kebebasan

I

di kelas bawah.

tingkatan kewaiiban tersebut. Panduan dengan iud'i"The Nght to Adequate Food and to be Free fron Hmger: Updated Sndl on the Nght to Food' (Dokumen PBB

organ dan bad an-badannya,untuk seiauh mungkin tidak ikut camPur dalam upaya

I

gqzi banyak

maupun internasional untuk meng-upavakan keadaan ini berakhir. Tapi p"df kenyataannya, hanya "sekadar" kemis-'

perwujudan tanggung jawab qegara dalam konteks kondisi rawan pangan atau bahaya kelaparan?

Ketiadaan akses terhadap Pangan atau bahan pangan biasanya berkaitan

sebuah "bencana". Kondisi kelaparan atau r^w^n Pangan yang muncul akibat

hal-hal tertentu, baik disengaja atau

tidak, baik sebagai akibat langsung

H:,'"rJ^f; lii.;1il!ll1'"il,T;1n' dikategorikan sebagai sebuah bencana kelaparan. Inilah yang terjadi di Bengkulu dan l-ampung baru-baru ini. Sebuah bencana kelaparan merupakan sebuah keadaan darurat yang tidak permanen di mana pendekatan secara "normal" untuk memenuhi kebutuhah pangan tidak lagi mencukupi. Dengan demikian

dibutuhkan tindakan-tindakan khusus. baik di ringkat lokal maupun nasional. Kelaparan, menurut Amartya Sen, mencerminkan ke gagalan r'egar^ menjalankan fungsi-fungsi substansialnya terhadap masyarakat secara Iuas. Kegagalan ini dapat disebabkan berbagai

hal. Menurut simpulan Asian Regional Conszltation on the l{/or/d f-ood S'nnnit,hal tersebut pada umumnya teriadi akibat sistem agrikultur penopang yang berkala

.1

w ctltt

ASAS l. MARET-APRIL 2002

pun tidak sesuai dengan yangdiharapkan.

dilenyapkan oleh konsentrasi pemilikan tanah di tangan beberapa individu atau

dengan menyediakan akses terhadap

sebuah negar^, suatu wilayah mengalami

tindakan perbaikan serta melalui

surplus pangan sementara wilayah lain

korporasi tertentu serta

peringatan-peringatan terhadap

mengalami r^w^n pangan, d,an yang teriadi fustru wilayah-wilayah surplus

adanya

pemaksaan perubahan orientasi industri

pertanian skala kecil dan menengah.

Aktivitas semacam ini mengikis pola hidup p^t^ petani demi tufuan keuntungan beberapa individu atau

peduasan bencana tetsebut.

(3) Kewaiiban membetikan bantuan kepada mereka yang tertimpa

menjadikan bahan pangan sebagai komoditi ekspor andalan. Masalahnya

korporasi tertentLl semata. Unruk kasus Indonesia, kesulitan pangan rerurama

bencana. Aturan tentang kewafiban . ini juga tercantLlm dalam Konvensi Jenewa beserta protokol tambahan-

diakibatkan menurunnya daya beli

nya. Pemerintah juga dilarang

untuk membeli bahan pangan yang

melakukan perusakan, penghan-

tersedia di wilayah surplus tersebut.

subsidi pangan nasional disinyalir

curan dan penghilangan sumber alam yang diperlukan masyarakat

sebaqian besar dialihkan untuk mendanai

yang tertimpa bencana, atau paling

hutang di sekror perbankan.

tidak menutup akses dimung-

].-uoilrn

Dari perspektif penghorm^t^n,

pedindungan, dan pemenuhan terhadap hak atas pangan, paling tidak ada ttga set bentuk pertanggungia'waban neg r^ terhadap bencana kelaparan atau kondisi rav/an pangan yang terjadi di wilayahnya:

kinkannya perusakan tersebut oleh

Menyikapi kasus yang terjadi di Bengkulu dan sebagian Lampung, tidak tampak adanya langkah berarti d.ai pemerintah untuk menangani kondisi tersebut dan lebih jauh lagi mencegah

pihak lain. Tindakan ini secara

terulangnya peristiwa itu, baik di

konkrit dapat dilakukan dengan

(a)

Bengkulu, Lampung, maupun wilayah

memberikan bantuan unruk menye-

Iainnya. Memang hak atas p^ng n

-diakan akses dan kesempatan bagi

sebagai bagian dari hak ekonomi sosial budaya memungkinkan bentuk peftang-

mereka yang tidak memilikinya, dan @) penyediaan pangan atau bahan

(1) Kewajiban mencegah terjadinya bencana. Hal ini menjadi semakin

pangan yang dapat langsung

ditegaskan mengingat bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Bentuk-

dikonsumsi oleh masyarakat yang teftimpa bencana.

bentuk pencegahan yang perlu dilakukan antan lain pencegahan mutlak terhadap kemungkinan terjadinya perilaku merusak yang

Di

gungjawaban neg^r^ secara progresif (bertingkat) dan bukannya absolut. Tapi bukan berarti ini dapat dijadikan alasan

pemerintah sebagai penyelenggara neg ra untuk membiarkan hal seperti ini

antara tindakan yang dapat

terus terjadi. Karena pembiaran terhadap

teriadinya pelanggann hak asasi manusia juga merupakan bentuk

dilakukan perusahaan-perusahaan

diambil dalam kondisi di mana bencana telah terjadi, antara lain adalah: menurunkan harga pangan dan bahan

komersial, serta tidak menggunakan

p^ngan serta menghentikan perdagangan

upaya paksa dalam penanganan konflik yang mungkin teriadi saat bencana. Elemen hukumnya bisa

bebas untuk sementara waktu: pengefektifan transportasi dan logistik lain berkaitan dengan distribusi pangan

Inti dari kewajiban hukum yang dipanggul pemerintah adalah mengolah aspirasi ekonomi dan sosial dari masyarakatnya, dengan menjalankan suatu

ditemukan dalam berbagai ins-

dan bahan pangan; dan jika dipedukan,

pemerintahan y^ng memberikan

trumen hukum intemasional dewasa

banruan langsung selama masa transisi.

prioritas pada pemenuhan kebutuhan

ini. Terhadap berbagai bencana

Pedu dicatat situasi kekurangan pangan dalam skala kecil bisa sala menjadi efek

dasar akan pangan kesehatan dan pen-

kelaparan yang terjadi sebagai akibat degradasi ekologi yang disebabkan perbuatan manusia, IYorld Commission on Enaironment and Deuelopment

(Komisi Dunia tentang Lingkungan

dan Pembangunan) mendesak rtegara-neg ra agar mempersiapkan

kebifakan beserta aturan pendukungnya serta melaksanakannya agar tidak terf adi bencanakelaparan,

baik dalam kaitannya dengan kebi-

bola salju yang akan menimbulkan bencana kelaparan dalam skala lebih besar jika tidak ditangani dengan baik dan benar. baik dalam level nasional maupun lokal. Semua bantuan bencana haruslah

bersifat fungsional,

berdasarkan

pemahaman akan penyebab bencana, masyarakat yang meniadi korban, serta alasan mengapa hanya rnereka yang tidak mendapatkan akses yang layak

pelanggaran hak asasi manusia.

didikan. Pedu pula disadari, sebagaimana digarisbawahi Asbjorn Eide, pengabaian terhadap hak ekonomi dan sosial meru-

pakan penyebab timbulnya tindakan kekerasan dan konflik sosial. Dalam skala internasional, di beberapa neg r^ kemiskinan masyarakat yang dahsyat

-

sebagai akibat dari tidak mer^t^nyz^ distribusi produksi sumber daya alam termasuk

pangan- meniadi

penyebab

(2) Kewaiiban mengr:rangi dampak dan

terhadap p^flg n. Banyak sekali aktivitas

utama konflik sosial dan politik yang bedarutlarut di negara-negara tersebut. Apakah kondisi seperti ini yang di-

wilayah bencana, melalui pengam-

penanganan bencana yang menafikan ha.l-

inginkan pernerintah teriadi di Indonesia?

bilan tindakan atau penghentian

hal tersebut, sehingga respon yang terjadi

iakan ekonomi maupun lingkungan.

I

inereka yang mungkin akan tertimpa

Seringkali teriadi, di mana dalam

mungkin sederhana saja: mereka yang surPlus produksi Pangan butuh income atas produksi mereka, sementara para korban rawan pangan terlalu miskin

masyankat akibat naikny a harga-harga yang gagal dikontrol neg r^. Sementara

V ^

19

perilaku yang dapat menyebabkan bencana semakin parah, misalnya

(sastaimbh) yang selama berabad-abad

telah menfadi basis kehidupan mereka,

'

t

tr

Agung Yudhawiranata

rlflEttl$oxtt

20 r ASASI, MARET{PRIL 2002

KeadilanSetengahHati

untuk Timor Timur Oleh: Aderito de Jesus Soares

emasuki tahun ketiga setelah penghancuran (bumi

hangus) oleh militer Indonesia dan milisi pro integrasi, belum diketahui secara pasti berapa i"otl^h korban tewas, hilang, korban perkosaan, dan kejahatan lainnya di Timor Timur. Hal irri masih menjadi misteri. Kini, para pelaku kejahatan itu masih bebas, sementu^p^r^ korban dan keluarga korban terus menuntut keadilan. Kapan kita akan mendapatl
Menanggapi tuntutan ini, United Nations Ttansitional

Administration for East Timor (LINTAET) membentuk Special Panel (Regulasi 2000/15) yang memiliki kewenangan mengusut keiahatankejahatan serius. Pertanyaannya, seberapa efektif panel keiahatan-kej

^t^h^n

Serious Crimes

ini

mengusut

sedus itu?

Unit (SCQ diben-

tuk menyusul hasil penyelidikan pasukan multinasional untuk Timor Timur (Interfet), yang kasus-kasusnya kemudian ditangani polisi sipil UNTAF.T (Civilian Police) pada Desember 1999. Pada Juni 2000, Special Panel dibentuk untuk meIaniutkan kerja SCU menangani keiahatan berat ini, sesuai Regulasi UNTAET 2000/1s. Regulasi ini memberi harapan kepada pada korban untuk mencari keadilan. Teorinya, regulasi ini menyatakan bahwa kelahatan-kej ahatan yang teriadi sebelum dan sesudah teferen-

dum dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, genosida dan dan keiahatan perang. Semua kategori kef ahatan itu terdapat pada Statata Rona | 998 dan pengadilan ad boc unttk Yugoslavia dan Rwanda. Banyak pihak menaruh pesimisme pada SCU dan Special Panel. Masalah yang dihadapi dua institusi ini adalah kurang sumber dana manusia (staf profesional, pengacara, intelpteter) dan sumbet-sumber lainnya, seperti daty yang kurang dan sebagainya yang bisa menjadikan lembaga ini betdaya guna.

Sejak didirikan, Special Panel sudah kekurangan dana. Hal ini berbeda dengan hal serupa di Kamboja, di mana Sekretaris Jendral PBB segera mengirim dana segera setelah panel seperti ini didirikan. Belum lagi, para penyelidik ahli asing yang beke{a di SCU hanya dikontrak UNTAET selama enam bulan.

I

t. i t

f

Waktu sependek itu jelas tidak memadai. Kontrak yangpendek dengan pa:.a ahli hukum asing ini membuat para penegak hukum Timor Timut frustasi. Satu-satunya hakim

pribumi di Special Panel mengatakan "situasi semacam ini sangat menyulitlan karena setiap kali

saya harus menghadapi situasi dan rekan kerja baru. Pada banyak kasus,

hakim-hakim asing itu tidak memahami konteks kasus-kasus yang ditangani atau mereka tidak memahami Timor Timut."

. Situasiyanglebih sulitdihadapipara peng^c^ra publik. Hanya ada tiga peng^c^r^ publik pribumi yang menangani kasus-kasus kejahatan serius. Mereka bergabung dengan tiga

L-TffH**::A:i'"LT::ffib' ini, mereka harus merangkap

tugas menangani kasus kejahatan serius dan perkara biasa. Para mengac r^ publik ini kekurangan fasi.litas, tidak memiliki

mobil, dan tidak ada perpustakaan untuk riset. Para pengacara publik di

Timor Timur kebanyakan kurang pengetahuan dan pengalaman menangani kasus-kasus kejahatan berat. Sejumlah pengacara asing yang berpraktek di Timor Timur iuga tak

memiliki pengalaman serupa. ini tidak diberi pelatihan khusus sebelum mereka membela kasus-kasus kejahatan serius. Mereka sebelumnya membela kasus-kasus kejahatan biasa, kemudian pindah ke Special Panel segera setelah panel ini Para pengacara publik

didirikan. Kesulitan lain adalah hambatan bahasa dengan pata

peng c^r^ publik asing. Kantor pengacara publik tidak menyediakan penterjemah untuk tugas-tugas

ini. Masalah

,t,

llilERttstoltAt

bahasa juga terjadi di ruang sidang. Seorang peng

ASASI. MARET-APRI L 2ffi2

c r^ publik

mengatakan: "Seorang peng c r publik membuat petnyataan penutup dengan Bahasa Indonesia, sementara para laulterasing di sedang pengadilan iru menulisnya dengan Bahasa Inggris. Mereka bahkan tidak mengerti rsr pernyataan penutup satu sama lain karena tidak pernah diterfemahkan". Baik para pengacar^ publik maupun para hakim Timor Timur di Special Panel merasa frustasi dengan masalah-masalah seperti ini. Masalah lain,yang sudah disebut di muka, adalah sulitnya melakukan verifikasi dan problem impunity. Hingga sekarang Special Panel hanya menangani "ikan-ikan kecil" sement^r^ p^r^ pelaku "kakap"nya masih bebas berkeliaran. Para saksi mata menyatakan para pelaku kelas kakap, para komand^i tert^r^ Indonesia tedibat dalam kejahatan-keiahatan serius ini. Special Panel tidak memiliki justisdiksi untuk membawa para pemimpin militer Indonesia dan pata eks milisi yang kini berada di Indonesia ke pengadilan mereka. Hingga l
adanya "deportasi" yang dirumuskan sebagai "transfer persons". Kurangnya political will dati pemerintah Indonesia dan kurangnya tekanan internasional terhadap Indonesia membuat -fy'd cial Pan e I kestittan memecahkan masalah impunity dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Tuntutan agar pengadilan internasional untuk kejahatankejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur didirikan datang dari berbagai pihak. Special Rapporter PBB melakukan

penyelidikan di Timor Timur. Pada 10 Desembet '1.999, Special Rapporter mengumumkan hasil penyelidikannya. Kutipannya sebagai berikut: "TNI dan milisi terlibat keiahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, serangan seksual, pemindahan penduduk, dan tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan, termasuk penghancuran gedung-gedung. Berdasarkan laporan

jni

Komisi Penyelidik PBB unnrk Timor Timur merekomenltlasikan agar Dewan Keamanan PBB mendirikan pengadilan internasional kecuali Jakarta melakukan tindakan hukum yang kredibel untuk menvelesaikannva. Special Rapporter PBB menyimpulkan bahwa pengadilan internasional harus memiliki kewenangan terhadap semua kefahatan di bawah hukum internasional yang terjadi sejak kehadiran Portugal di wilayah itu. Pada 31 Januari 2000, International Commis.ion of Inquiry on East Timor (ICET) meluncurkan laporan mereka dan menyerukan agar PBB membuat pengadilan internasional untuk Timor Timur. Permintaan lunnya datang dari berbagai kelompok masyarakat intetnasional, seperti IFET (yang bersama-sama 80 organisasi internasional mengirim surat ke Sekretaris Jendral

PBB, agar dibentuk pengadilan internasional), ETAN, organisasi-organisasi yang betnaung di bawah Gereja Katolik

dan sebuah organisasi solidaritas Timor Timur di Jepang, APCET. Menurut pendapat mereka, performa Special Panel dan kurangnya politica/ wi// pemerintah Indonesia membuat rakyat Timor Timur tidak percaya bahwa keadilan akan ditegakan. Maka, hanya dengan pengadilan intemasional para

t

21

pelaku keiahatan ini yang sekarang menikmati impunity bisa dibawa ke pengadilan Di level nasional, seiumlah lembaga swadaya Q'.IGO) masyarakat Timor Timur terus menuntut didirikannnya pengadilan internasional. Dalam sebuah konferensi baru-baru

ini, sejumlah NGO Timor Timur bersama-sama keluarga para korban men)'usun strategi bagumana agar PBB membentuk pengadilan internasional. Meteka pesimistis dengan kerja Spesial Panel dan kesungguhan pemerintah Indonesia. Dewan Nasional Timor Timur fuga mengeluarkan resolusi

tentang pembentukan mahkamah internasional untuk Timor Timur. Kendati, dukungan dari para politisi Timot Timur mengendur sejak kemenangan pro kemerdekaan di referendum karena alasan-alasan diplomasi dengan Indonesia, namun pada 30 Agustus 2001, sebagian besar politisi menyatakan tuntirtan mereka agar mahkamah internasional dibentuk. Uskup Dili, Cados FiJipe Ximenes Belo juga terus menuntut agar mahkamah internasional didirikan. Belo tidak perc y^ dengan pengadilan Indonesia yang mengadili para komandan militer Indonesia. Pengadilan Indonesia, menurut Belo, miskin kepercayaan dan sulit dibayangkan bahwa para pemimpin militer Indonesia yang tedibat dalam kejahatan berat di Timor Timur dibawa ke pengadilan Indonesia sendiri. Tuntutan dibentuknya pengadilan internasional mengasumsikan bahwa masalah impunity dan keadilan akan dipecahkan. Asumsi demikian terlalu sederhana, karena pembentukan pengadilan internasional itu sendiri tidak akan lepas dari kendala. Salah satunya, Dewan Keamanan PBB

tidak didukung oleh "negara-negara besar". Mahkamah internasional akan menghadapt masalah yang sama seperti dialami MOU untuk mendeportasi para tersangka. Pembentukan Special Panel seharusnya dibarengi dengan

pelaksanaan MOU

April 2000 di m^n^ p^r^

tersangka

kefahatan kemanusiaan di Timor Timur yang sekarang betada

di Indonesia, bisa ditangani

Special Panel. Dtbentuknya mahkamah internasional memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Namun, hal penting yang paling mendasar sekarang untuk keadilan rakyat Timor Timur adalah tekanan internasional untuk Indonesia.Jika kejahatan ini tidak diungkap dan pelakunya tidak diadili, maka ribuan korban jiwa orang Timor Timur akan terkubur dalam sefarah kemanusiaan yang hitam.

Diterjemahkan dari paper berjudul Special Panel for Serious

Crimes. A Half-Heafted lnternational Tribunal fos East Timor (Aderito de Jesus Soares) oleh lrawan Saptono.

Paper ini dipresentasikan di konferensi internasional bertopik: "lnternational Criminal Court: Practise and Prospects', Amsterdam, 15-16 Januari 2002. Aderito de Jesus Soares adalah anggota Dewan Konstitusi Timor Timur, seorang ahli hukum yang pernah bekerja di ELSAM, Jakarta.

s]g-: l

22

noilil

rASASI. MARET-APRIL 2002

DAKWAAN JAKSA Dl PENQADILAN. HAM Ad Hoc LEMAH

POLISI TEMBAK MATI DUA WARGA BOLMNG

TITIK LEMAH

utama dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Proses pengadilan HAM ad boc kasus

ENAM ORANG anggota Brigade Mobil, Kepolisian Daerah

Timor Timur, karena JPU hanya memfokuskan materi

di markas Kepolisian Sektot Bolang Itang, Bolmong, Sulawesi

dakwaannya pada peristiw^y^ng terfadi dalam periode AprilSeptember "1999 saia, yakni peristiw^ y^ng hanya berkaitan

dengan jajak pendap^t t^nP^ menghubungkan peristiwa

tersebut dengan peristiwa-peristiwa yang telah terfadi sebelumnya. Dalam surat dakwaannya, JPU iuga menggunakan

perspektif yang menghilangkan hubungan antara kelahiran kelompok milisi sipil pro-integrasi yang meniadi pelaku langsung dengan adanya kebiiakan keamanan dari militer Indonesia di Timor Timur saat itu. Inilah yang kemudian menyebabkan konteks peristiwa bergeser menfadi konflik horizontal antara kelompok peiuang kemerdekaan dengan kelompok pro-integrasi. Penggunaan perspektif itu iuga secan taiam mengutangi kemampuan dakwaanJPU untuk mendukung pembuktian tanggung ia$/ab komando (comnand resPnnsibiliA) sebagai salah satu entry point

untuk membuktikan adanya unsur sitematik dati keiahatan hak asasi manusia yang teriadi di Timor Timur. Demikian simpPlan awal dari iim monitoring terhadap pengadilan HAM ad hoc untuk Timot Timur sebagaimana diutarakan dalam diskusi roand-table terbatas yang diselenggarakan di Hotel Presiden, 29 April 2002. Diskusi terbatas ini dihadiri oleh para aktivis pembela hak asasi manusia, akademisi hukum, dan kalangan furnalis' Rencananya,

kegiatan yang meruPakan forum diseminasi hasil monitodng

pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur ini akan diselenggarakan secara periodik setiaP dua minggu sekali selama pengadilan bedangsung.

tr

l)tan,'l

Marct 2002. Akibat penembakan itu, setidaknya dua v/arga tewas. Masing-masing Dedi Ponamon (21) warga desa Paku, tewas seketika tertembus peluru di dadanya dan Ferry Daeng Kaluku (14) yang tewas setelah ditawat selama sehari. Saat kejadian, Ferry yang masih duduk di sekolah dasar kelas empat, hanya menonton kefadian. Tapi kemudian terkenak peluru nya;s^r y^rrg diberondong polisi ke arah massa yang mengamuk. Selain dua tewas tiga orang mengalami luka tembak serius. Ketiga korbal itu, Iswan Baguna (29) watga Desa Sunuo, dengan empat teriangan peluru, tiga peluru menembus badan bagian belakang dan satu peluru ke bagian Pantat' Sedangkaff Muhlis Baguna (27) wxgJambusarang tertembus dua peluru padz bagan kaki kirinya. Begitu pula Ruly Konio (16) warga Kwandang, Kabupaten Gorontalo iuga terkena teriangan pelutu di punggrrngnya. Sedangkan tiga korban cidera lainnya yang iuga terkena teriangan peluru, di antarznya Sudatmono Humagr Q9) warya Bolang Itang, Suleman Tuloli (47) warya Paku. Jambusarang, dan Desmon Tamu warga desa Penyebab aksi uniuk rasa massa yang berusaha merusak

markas polisi itu, ada dua versi. Versi polisi menyebutkan, peristiwa tersebut berawal dari pelemparan rumah yang terfadi di Desa Paku. Kapolsek Bolang Itang Ipda Ay'ub Dareda yang menerima laporan tersebut, mendatangi lokasi. .Namun dalam perialanan, mobil Kapolsek dilempari sekelompok anak muda di pinggir ialan. Polisi kemudian menangkap tiga pelaku pelemparan. Setelah ketiganya ditahan, tanpa diduga datang gelombang

SIKAP INDONESIA TIDAK JELAS TERHADAP ICC DALAM HAL meratifikasi dan menandatangani Statuta Roma, sikap Indonesia tamp4k belum felas, apakah akan ikut

meratifikasi dan menand^t^ng

Sulawesi lJtara, menembaki massa yang melakukan uniuk rasa

lr

statuta bagi pendirian

Mahkamah Pidana Internasional/ International Criminal Court (ICC) atau tidak. Padahal, dalam wakru dekat ini dipastikan bahwa ICC akan terbentuk, karena neg r^ yang meratifikasi

uniuk rasa masyarakat yang meminta ketiga tahanan it'fi,,', dibebaskan. Melihat massa vang marah Kapolsek memenuhl' tunnltan tersebut. Tetapi, satu iam kemudian sekitar pukul 17.00 Wita massa berbalik menyerang Mapolsek. Massa melakukan pengrusakan. Versi masyarakat, ketiga w^rg y^ng ditahan tersinggung dengan pernyataan Kapolsek yang berbau etnis. Inilah yang kemudian memicu warga nekad menyerang markas Polsek Bolaang Itang. Penembakan massa di Bolaang Mongondow tidak teriadi

sudah hampir mencapai 60 negarc. Namun Pemetintah

sekali

ini. Pada 10 April 2001, di Tatobuan, Bolaang

Indonesia tampaknya eng€ian ikut serta, mengingat hingga saat

Mongondow, aksi massa mahasiswa Universitas Dumoga

ini masalah ICC bukan agenda prioritas pemerintah. Hal ini mencuat dalam diskusi yang diadakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), bertema "Menyambut ICC: Menelisik Kemungkinan Indonesia

Kotamobagu dan warga PDI Periuangan yang menolak hasil

Menandatangani ata,t Meratifikasi Statuta Roma". Diskusi y^^g dihadiri oleh wakil dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Komi.si Nasional Hak Asasi Manusia, akademisi, dan aktivis Ornop ini diad4kan P^d^ t^ngg l 3 Aprl 2002lalu bertempat di Hotel A'caciz,Jakarta. ll

tembakan, seorang dt antaranya tertembak di bagian perut dan tembus hingga punggung. tr

pemilihan bupati Bolaapg Mongondow ditembaki keamanan dari Brimob Polres Bolaang Mongondow dan

TNI dari Batalvon

^P^r^t ^P^rat

71,3. Lima orang luka-luka terkena

\ ASASI. MARET-APRIL 2002 r 23

DUA PRIA dari Atjeh Sumatera National Liberalism Front (ASNLD, Ermiadi dan Teungku Nasruddin Syah, meminta suaka politik ke kedutaan Finlandia diJakarta, 10 April 2002. Dalam pesan tertulis yang disampaikan keduanya disebutkan bahwa mereka mencari suaka politik ke Finlandia karena negara itu yang mendukung periuangan mereka. "Hidup kami terancam, tentara Indonesia telah membunuh begitu banyak saudra kami," tulis pesan tersebut. Pesan lainnya meminta agt neg r^-negara kreditor di Paris CIub yang akan melangsungkan pertemuan dengan pemerintah Indonesia menolak peniadwalan kembali utang luar negeri

Indonesia. Menurut keduanya bantuan keuangan yang diberi!
JI V (,

t

I i: {

I'

Penolakan mereka didasarkan atas konvensi tentang pengungsi

Teuku Nasruddinsyah (kiri) dan Ermiyadi, yang mengaku sebagai anggota GAM, mengacungkan tanda "victory (kemenangan)" dengan kedua )arinya dan memegang bendera GAM setelah memasuki Kedutaan BesarFinlandia untuk meminta suaka.

atau suaka politik tahun 1951. Keduanya (UNHCR dan Kedubes Finlandia), berdasarkan konvensi tersebut tidak dapat mengklasifikasikan kedua pemohon asal Aceh tersebut sebagai

oencari suaka.

ll

I'

! fiIITIIBAR BEBAS

i


.4"rew"qkffi,G

-

24

BERIII IUXU

r ASASI, MARET-APRIL 2002

Mengiagat

Sec

ataKolektif

omunitas tanpa seiatah akan kehilangan eksistenst dirinya. Artinya komunitas itu tidak akan memiliki

Koogres Rakyat Papua yang berujung pada pembentukan Presidium Dewan Papua adalah contoh yang paling baik dilihat

identitas yang bisa membedakan atau menyamakan dirinya dengan komunitas lain. Oleh karena itu seiarah bag setiap komunitas adalah rumah tempat ia bertolak atau kembali

dalam konteks itu. Lebih jauh buku meng-uraikan analisa yang berhubungan dengan kompleksitas lokal dan ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengapresiasi politik terbuka gaya cendrawasi

karena dalam sejatah itulah ia bisa belaiat dan berefleksi tentang kebetadaannya. Suatu komunitas tanpa seiatah iaakan hilang dari peta dunia. Mungkin, keyakinan seperti terurai di atas yang mendorong

berbagai pihak di Papua mengumandangkan perlunya pelurusan sejarah. Tak lain semangat

yang melatari kehendak Pelurusan seiarah itu adalah citr-cita tentang hari depan. Keyakinan itu diperkuat oleh ketiadaan seiarah atau penggelaPan penulisan sejarah mengenai diri mereka

yang begitu dinamik dan memikat. Ketidakmampuan mencerna dan ketidakkonsistenan pemerintah pusat itulah yang

membawa malapetaka bagi nkyat Papua. Akibatnya perubahan yang dikehendaki rakyat Papua agat ra bisa keluar dari

ilrffi0nm

n$$mffi$

posisi sebagai korban amuk aparat keamanan dan berusaha menata diri kandas. Penderitaan berlanjut.

Buku ini secara sederhana bisa dikatakan ia ingin mewartakan ke berbagai pihak, terutam or^ng di luar tanah Papua bahwa penderitaan itu telah bergitu lama dan ia menjadi penderitaan

selama ini.

Buku Memoria Passionis di PaPua kelihatannya ingin mempelopori bagai-

kolektif yang tak mudah disembuhkan. Menulis dan mewartakan penderitaan itu adalah satu dari sekian cara menuju sembuh, di samping meng-

manz sejarah itu mesti diingat dan tuliskan. Dalam buku dicatat secara rinci bagaimana perkembangan dan gei olak yang teriadi di Bumi Papua sepaniang tahun 2000. Mulai dari berbagai aksi pengibaran Bintang Keiora sampai ke

'.l,-.ffi

L?^:Tfi

i:::Il';,*:il.D ini telah me-

kan secara maka buku

berbagai bentuk kekerasan y^ng diperbuat oleh aparat polisi dan TNI

mulainya dengan menuliskan seiarah

dalam menghadapi genkan itu. Sebagai c t^t^n, buku ini mengr:raikan perkembangan hari per hari persoalan politik lokal, sikap pemerintah Pusat, reaksi

hanya bisa berarti ilka ada or^rg y^rrg mengingatnya, namuningatan manusia biasanya bertahan singkat maka tulisan

sesuai dengan kaca mata Papua. Seiarah

Judul: MEMORIA PASSIONIS

kelompok-kelompok politik di Papua dan

keadaan korban serta kemetosotan

DI

ekonomi lokal.

PAPUA:

Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi

Dengan menyaiikan seperti itu dari buku ini ditangkap bzgumana tumbuh

Manusia, Gambaran Tahun 2000

Penr lis:

kembangnya satu kesadaran lokal (Papua) mengenai did mereka senditi

Theo P.A. van den Broek. OFM

dan sekaligus perdebatan mengenai apa yang hendak dilakukan dalam mende-

(dkk)

Penerbit:

finisikan diri. Terutam^ y^ng bethubungan dengan sosial-politik dan penyelesaianan masalah hak asasi manusia.

)

.

membuatnya awet. Oleh karena itu menuliskan penderitaan yang berhubungan dengan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia adalah langkah maha penting dalam advokasi hak asasi manusia. Maka dari itu bagi siapa pun yang memiliki perhatian terhadap Papua tidak pantas krranya jika tidak membaca buku yang disajikan oleh

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura ini.

SKP Keuskupan Jayapura,2}l2

tr Amiruddin