ANALISIS DATA TITIK PANAS (HOTSPOT) KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN TAHUN 2015

ANALISIS DATA TITIK PANAS (HOTSPOT) KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN TAHUN 2015

ENDRAWATI, S.Hut RETNOSARI YUSNITA, S.Hut

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Analisis Data Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Lahan dan Hutan tahun 2015 Penulis

: Endrawati, S. Hut. Retnosari Yusnita, S.Hut

ISBN

: 978-602-61455-1-2

Penanggung Jawab

: Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)

Ketua Tim

: Dr. Riva Rovani, S.Hut., M.Agr. (Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Hutan)

Editor

: Triastuti Nugraheni, S.Hut., M.Si. (Kepala Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah) Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si. (Kepala Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan)

Desain Sampul

: Andi France Daryanto, S.Hut

Kontributor Data

: Staf Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Sumber Foto

: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Diterbitkan oleh

: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015 Alamat surat: Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 7 Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270 [email protected] Telp. (021) 5730335-5730292 Fax. (021) 5730335

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Analisis Data Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Lahan dan Hutan tahun 2015.-•

Buku Analisis Data Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Lahan dan Hutan tahun 2015 ini menyajikan data dan informasi terkait identifikasi dan analisis sebaran titik panas {hotspof) kebakaran lahan dan hutan berdasarkan fungsi kawasan, administrasi kabupaten dan provinsi, kelas penutupan lahan, areal konsesi, areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), jenis tanah, dan analisis lanjutan sebaran areal kebakaran lahan dan hutan tahun 2015.

Diharapkan buku ini menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan dalam upaya tindakan preventif sebagai sistem peringatan dini {early warning system) pada areal yang terindikasi rawan kebakaran lahan dan hutan yang berulang tiap tahun

agar kejadian serupa tidak terjadi pada tahun-tahun mendatang. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga

buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan.

Jakarta, Desember 2015 Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.

NIP. 19620301 198802 1 001

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

I. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Dasar Hukum

2

1.3 Maksud dan Tujuan

3

1.4 Ruang Lingkup

3

1.5 Hasil Kegiatan

4

II. METODOLOGI

5

2.1 Persiapan

5

2.2 Bahan dan Alat

5

2.3 Pelaksanaan

6

1. Pengolahan Data Titik Panas (Hotspot)

6

2. Pengolahan Data Areal Kebakaran Lahan dan Hutan

7

3. Analisa dan Pembahasan Data Titik Panas (Hotspot) Areal Kebakaran lahan dan Hutan III. HASIL DAN ANALISIS 3.1 Analisis Data Titik Panas (Hotspot) 3.2 Analisis areal Kebakaran Lahan dan Hutan IV. KESIMPULAN DAN SARAN

8 9 9 37 47

4.1 Kesimpulan

47

4.2 Saran

49

DAFTAR PUSTAKA

50

LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL Halaman 3.1

Sebaran data titik panas untuk setiap provinsi tahun 2015

10

3.2

Sebaran data titik panas di setiap provinsi per bulan tahun 2015

13

3.3

Sebaran data titik panas untuk tiga kabupaten tertinggi di tiga provinsi tertinggi

16

3.4

Sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan tahun 2015

17

3.5

Sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan untuk setiap provinsi tahun 2015

19

3.6

Sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan per bulan tahun 2015 22

3.7

Sebaran titik panas berdasarkan penutupan lahan tahun 2015

3.8

Sebaran data titik panas untuk setiap kelas penutupan lahan berdasarkan

23

fungsi kawasan

27

3.9

Sebaran titik panas di areal IUPHHK-HA per bulan per provinsi tahun 2015

28

3.10

Sebaran titik panas di areal IUPHHK-HT per bulan per provinsi tahun 2015

31

3.11

Sebaran titik panas di areal kebun per bulan per provinsi tahun 2015

32

3.12

Sebaran titik panas di areal IPPKH per bulan per provinsi tahun 2015

33

3.13

Sebaran titik panas (hotspot) di areal gambut per provinsi dan per bulan

35

3.14

Sebaran titik panas (hotspot) di areal KPH per provinsi

36

iii

DAFTAR GAMBAR Halaman 2.1

Pengunduhan (download) Dari NASA FIRMS

6

2.2

Diagram alir tahapan analisis data titik panas (hotspot)

7

2.3

Diagram alir tahapan analisis areal kebakaran lahan dan hutan

8

3.1

Contoh raw data titik panas (hotspot)

9

3.2

Grafik jumlah data titik panas tahunan di Indonesia tahun 2001 – November 2015

11

3.3

Grafik periode El Nino/ La Nina tahun 1950 s.d 2015

12

3.4

Grafik sebaran data titik panas bulanan tahun 2015

12

3.5

Diagram sebaran data titik panas setiap pulau besar tahun 2015

15

3.6

Diagram sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan/APL tahun 2015

18

3.7

Diagram sebaran data titik panas berdasarkan penutupan lahan tahun 2015

24

3.8

Diagram sebaran titik panas di areal IUPHHK-HA per provinsi tahun 2015

29

3.9

Diagram sebaran titik panas di areal IUPHHK-HT per provinsi tahun 2015

30

3.10 Diagram sebaran titik panas di areal kebun per provinsi tahun 2015

34

3.11 Diagram sebaran titik panas di areal tambang per provinsi tahun 2015

34

3.12 Perbandingan sebaran titik panas dan hasil analisis kerapatan titik

38

3.13 Perbandingan identifikasi bekas kebakaran dengan kenampakan sebelum kebakaran

39

3.14 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan wilayah administrasi provinsi

40

3.15 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan fungsi kawasan hutan

41

3.16 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan penutupan lahan

41

3.17 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan areal perizinan

42

3.18 Diagram luasan bekas kebakaran di dalam dan di luar perizinan

43

3.19 Diagram luasan bekas kebakaran di tanah gambut dan mineral

44

3.20 Diagram luasan bekas kebakaran di areal KPH Model per provinsi

44

3.21 Diagram luasan bekas kebakaran di areal KPH Model

45

iv

I. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Peristiwa kebakaran lahan dan hutan di Indonesia dalam skala besar

terjadi tahun 1982-1983, 1991, 1994, 1997-1998, 2006. Peristiwa kebakaran lahan dan hutan tersebut kembali mengancam Indonesia pada tahun 2015, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, yang telah menyebabkan 80% wilayah Sumatera dan Kalimantan tertutup asap pekat. Dampak kebakaran lahan dan hutan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat secara nasional namun juga telah mempengaruhi negara tetangga. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 ini diperkiran seluas 2,61 juta ha hutan dan lahan terbakar. Selain kerusakan tersebut, 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), serta lebih dari 60 juta jiwa terpapar asap. Kerugian ekonomi dan lingkungan akibat kebakaran diperkirakan sebesar Rp 221 Triliun, yang berupa penyebaran asap hingga ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina Selatan, rusaknya ekosistem, hilangnya plasma nutfah, emisi karbon dan lainnya (BNPB, 2015). Untuk itu perlu dilakukan

berbagai

upaya

serius

untuk

menanggulanginya.

Upaya

penanggulangan perlu diawali dengan mengetahui lokasi terjadinya kebakaran dan menganalisis penyebab kebakaran lahan dan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan di lapangan untuk mengendalikan kebakaran lahan dan hutan dengan memobilisasi dukungan sarana dan prasarana baik di tingkat pusat maupun daerah (a.l. Manggala Agni, SPORC), serta melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, BNPB, TNI dan POLRI. Selain melakukan tindakan secara nyata di lapangan, KLHK juga melakukan upaya analisis data titik panas (hotspot) dan luasan kebakaran lahan dan hutan (burned

area) melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui analisis data titik panas (hotspot) yang diperoleh dari citra satelit MODIS Aqua-Terra. Adapun data sebaran dan luasan kebakaran lahan dan hutan diperoleh dari proses deliniasi on screen berdasarkan data citra Landsat 7

Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

1

ETM+ maupun Landsat 8 OLI terbaru yang dipandu dengan data titik panas (hotspot). Saat ini pengolahan data titik panas dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan, KLHK. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan mendukung kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan hutan yaitu dengan melakukan kegiatan analisis data titik panas (hotspot) dan analisis sebaran luasan bekas kebakaran. Kegiatan ini dititikberatkan pada analisis sebaran data titik panas sebaran, sebaran luasan kebakaran lahan dan hutan, dan tumpang susun hasil analisis tersebut dengan peta-peta tematik kehutanan seperti fungsi kawasan hutan, areal konsesi, areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penutupan lahan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang peristiwa kebakaran tersebut. Diharapkan dengan adanya analisis titik panas (hotspot) areal kebakaran lahan dan hutan ini, bisa menjadi gambaran dan alat bantu untuk pengambilan kebijakan upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan dengan cepat. Teknologi penginderaan jauh dan SIG dapat digunakan untuk memantau kebakaran lahan dan hutan. Proses analisis data mengunakan data satelit adalah metode yang cepat, tepat dan akurat, sehingga prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Akan tetapi proses ini masih terkendala beberapa hal, terutamanya cakupan awan. . Kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan hutan diharapkan mampu memberikan informasi teliti untuk cakupan wilayah luas. 1.2. i.

DASAR HUKUM Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenlhkII/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

ii.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

iii.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-029.06.1.238378/2015 Revisi ke 01 tanggal 9 April 2015 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Inventarisasi dan


2

Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2015. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud kegiatan analisis data titik panas (hotspot) adalah untuk

mendapatkan data dan peta sebaran titik panas serta sebaran areal bekas kebakaran lahan dan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan beserta jenis penutupan lahannya. Kegiatan analisis data titik panas (hotspot) ini bertujuan untuk: 1. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang sebaran titik panas

(hotspot) di provinsi dan kabupaten di Indonesia, khususnya pada provinsi yang mempunyai sebaran titik panas tertinggi; 2. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang waktu/bulan dengan sebaran titik panas tertinggi; 3. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang sebaran titik panas

(hotspot) di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan; 4. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang kondisi penutupan lahan dan atau penutupan hutan yang terindikasi terdapat titik panas (hotspot) baik untuk penutupan kelas berhutan ataupun kelas non hutan 5. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang sebaran titik panas (hotspot) di areal konsensi 6. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang sebaran titik panas (hotspot) di areal gambut 7. Mendapatkan data, informasi serta menganalisis tentang sebaran titik panas (hotspot) di areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 8. Mendapatkan data dan informasi areal bekas kebakaran berdasarkan wilayah administrasi, fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, areal konsesi ijin usaha pemanfaatan hutan dan areal penggunaan kawasan hutan lainnya. 1.4.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan analisis data titik panas (hotspot) meliputi :

1.

Pengunduhan (download), pengumpulan dan pengolahan awal data titik panas (hotspot);


3

2.

Persiapan data dan peta tema-tema kehutanan

3.

Pembuatan data base titik panas (hotspot) harian per provinsi dan per kabupaten

4.

Analisis sebaran titik panas di provinsi dan kabupaten dan bulan sebaran tertinggi

5.

Tumpang susun (overlay) antara data sebaran titik panas (hotspot) dengan peta fungsi kawasan, peta penutupan lahan, areal konsensi, areal gambut, dan areal KPH

6.

Pengolahan dan analisis data titik panas yang telah ditumpang susun dengan peta fungsi kawasan, peta penutupan lahan, areal konsensi areal gambut, dan areal KPH untuk setiap provinsi dan bulan sebaran

7.

Pengolahan data identifikasi areal kebakaran lahan dan hutan

8.

Analisis spasial areal kebakaran lahan dan hutan dengan melakukan tumpang susun (overlay) dengan peta tema-tema kehutanan seperti penutupan lahan, fungsi kawasan hutan, areal gambut dan areal konsesi.

9. 1.5.

Penyajian data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran lahan dan hutan. HASIL KEGIATAN Hasil kegiatan / keluaran dari kegiatan analisis data titik panas (hotspot)

adalah : 1. Tabel dan diagram rekapitulasi sebaran titik panas di per provinsi dan per bulan dari Januari sampai November tahun 2015; 2. Tabel dan diagram rekapitulasi sebaran titik panas di tema-tema kehutanan yang digunakan yaitu fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, areal konsesi, areal gambut, dan areal KPH; 3. Tabel dan diagram rekapitulasi sebaran areal kebakaran lahan dan hutan per provinsi; 4. Data

hasil

olahan

dan

analisis

data

titik

panas

yang

telah

ditumpangsusunkan dengan peta-peta tematik kehutanan; 5. Data hasil olahan dan analisis data areal kebakaran lahan dan hutan yang telah ditumpang susun dengan peta-peta tematik kehutanan; 6. Data dan peta sebaran titik panas dan areal kebakaran lahan dan hutan di beberapa tema kehutanan.


4

II. METODOLOGI 2.1.

Persiapan Kegiatan persiapan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1.

Penyiapan dan pengecekan piranti lunak (software) dan piranti keras (hardware )

2.

Penyiapan dan pengecekan data titik panas (hotspot)

3.

Penyiapan dan pengecekan data Citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI

4.

Penyiapan data acuan (referensi) dalam proses pengolahan dan analisis data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran lahan dan hutan yaitu batas wilayah administrasi (provinsi, kabupaten), fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, areal KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), lahan gambut dan areal konsesi (IUPHHK).

2.2.

Bahan dan Alat Bahan yang digunakan pada kegiatan analisis data titik panas (hotspot) dan

areal kebakaran lahan dan hutan adalah sebagai berikut : a. Data titik panas (hotspot) untuk seluruh wilayah Indonesia dari citra satelit MODIS

Terra

dan

Aqua

yang

bersumber

dari

NASA

FIRMS

(https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov) b. Citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI sebagai sumber data pada penafsiran penutupan lahan dan deliniasi areal kebakaran lahan dan hutan c. Data penutupan lahan periode tahun 2014 dan 2015 d. Data tematik berupa batas wilayah administrasi (provinsi, kabupaten), fungsi kawasan, penutupan lahan, areal KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), gambut dan areal konsesi (IUPHHK). Alat yang digunakan pada penyajian data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran lahan dan hutan adalah sebagai berikut : Analisa Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

5

a.

Komputer minimal memiliki spesifikasi prosesor dual core 2GHZ, RAM 2 GB, Kapasitas penyimpanan 250 GB, memori VGA 128 MB yang mampu menampilkan screen resolution minimal 1280 x 1024 pixels.

b.

Piranti lunak (Software) Microsoft Word, Microsoft Excel, ArcGIS 10, dan ENVI 4.5.

2.3.

Pelaksanaan Tahapan kegiatan analisis data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran

lahan dan hutan : 1. Pengolahan data titik panas (hotspot) a. Pengunduhan (download) data titik panas (hotspot) harian dari NASA FIRMS (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov). Data dapat diunduh dalam bentuk

shapefile dan csv;

Gambar 2.1. Pengunduhan (download ) dari NASA FIRMS b. Melakukan proses tumpang susun (overlay) dan identity data titik panas (hotspot) dengan batas wilayah administrasi (provinsi, kabupaten), penutupan Analisa Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

6

lahan, fungsi kawasan, areal KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), gambut, dan areal konsesi (IUPHHK) dilanjutkan menghitung luasan pada tiap tema; c. Pengolahan dan analisis hasil tumpang susun (overlay) di software Microsoft Excel; d. Penyajian hasil perhitungan data dalam bentuk grafik, tabel dan layout peta data titik panas (hotspot) untuk beberapa tema kehutanan.

Pengunduhan (download)

Tumpang Susun (Overlay)

Pengolahan dan Analisis Data Hasil Overlay

Penyajian data, grafik, tabulasi dan layout peta

Gambar 2.2. Diagram alir tahapan analisis data titik panas (hotspot) 2. Pengolahan data areal kebakaran lahan dan hutan a. Pengumpulan data titik panas (hotspot) hasil download dari NASA FIRMS; b. Estimasi areal kebakaran dengan analisis kerapatan titik panas (point density

analysis); c. Deliniasi areal kebakaran berdasarkan data citra Landsat 7 ETM+ maupun Landsat 8 OLI terbaru sesuai dengan data titik panas (hotspot); d. Analisis lanjutan dengan menggunakan data tema-tema kehutanan lainnya; e. Penyajian data, grafik, dan layout peta areal kebakaran lahan dan hutan; Diagram alir tahapan analisi areal kebakaran lahan dan hutan disajikan pada Gambar 2.3.

Analisa Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

7

3. Analisis dan pembahasan data titik panas (hotspot) areal kebakaran lahan dan hutan Analisis dan pembahasan data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 meliputi: a. Sebaran data titik panas di provinsi dan pulau besar tahun 2015; b. Sebaran data titik panas di kabupaten provinsi tertinggi tahun 2015; c. Sebaran data titik panas bulanan tertinggi tahun 2015; d. Sebaran data titik panas di tema-tema kehutanan yang digunakan yaitu fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, areal konsesi, areal gambut, dan areal KPH; e. Sebaran areal kebakaran lahan dan hutan di provinsi tahun 2015; f.

Sebaran areal kebakaran lahan dan hutan di tema-tema kehutanan yang digunakan yaitu fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, areal konsesi, dan areal gambut.

HOTSPOT

Point Density Analysis

Landsat 7/8 Area Kebakaran

Verifikasi Digitasi Area Kebakaran

Analysis

• • • •

Batas Admisistrasi Lahan Gambut Fungsi Kawasan Hutan Perizinan

Matriks dan Peta Kebakaran Gambar 2.3. Diagram alir tahapan analisis areal kebakaran lahan dan hutan

Analisa Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

8

III. HASIL DAN ANALISIS 3.1.

Hasil Analisis Data Titik Panas (hotspot) Data titik panas yang dipergunakan dalam analisis ini bersumber dari NASA

FIRMS. Data tersebut adalah hasil olahan dari citra satelit Terra/ Aqua MODIS dengan algoritme MOD 14. Pemilihan data tersebut sebagai referensi didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya algoritme pengolahannya relatif sudah standar (MOD 14) dan korelasi keberadaan titik panas dengan bekas kebakaran pada citra Landsat cukup tinggi. Data titik panas yang diunduh dari NASA FIRMS berupa koordinat titik panas (hotspot) yang dilengkapi dengan berbagai informasi pendukung (satelit pengindera, waktu akuisisi data, tingkat kepercayaan hasil perhitungan, dll.) (Gambar 3.1). Data tersebut disimpan dalam format shapefile. Data yang diunduh adalah untuk periode Januari s.d. 24 November 2015. Hasil kompilasi data titik panas (hotspot) seluruh Indonesia tahun 2015 berjumlah 136.108 titik.

Gambar 3.1 Contoh atribut data titik panas (hotspot) hasil unduhan dari NASA FIRMS Data titik panas hasil kompilasi tahun 2015 kemudian ditumpangsusunkan (overlay) melalui proses identity dengan tema lain, seperti wilayah administrasi, fungsi kawasan, penutupan lahan, batas areal KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), areal Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

9

gambut dan areal konsesi (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, kebun, dan IPPKH). Hasil analisis berupa akumulasi jumlah titik dan peta sebaran titik panas untuk setiap provinsi, fungsi kawasan, penutupan lahan, dan sebaran data titik panas di beberapa areal KPH, gambut dan konsesi. Hasil analisis titik panas tersebut kemudian disajikan dalam tabel per provinsi dan per bulan sehingga memudahkan untuk dibandingkan (Tabel 3.1 dan 3.2). Tabel 3.1. Sebaran data titik panas untuk setiap provinsi tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Papua Kalimantan Timur Kalimantan Barat Riau Jambi Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Jawa Timur Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Lampung Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Sulawesi Utara Kalimantan Utara Sumatera Utara Papua Barat Jawa Barat Sulawesi Barat Sumatera Barat Gorontalo Jawa Tengah Bengkulu Nanggroe Aceh Darusalam Banten Kepulauan Riau DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali TOTAL

Jumlah Hotspot 30.057 27.727 12.959 8.918 7.975 7.155 6.995 5.869 3.467 2.846 2.491 2.164 2.006 1.941 1.754 1.545 1.466 1.284 1.118 1.085 820 722 712 548 506 478 384 372 326 202 189 11 9 7 136.108


10

Berdasarkan data titik panas (hotspot) sesuai Tabel 3.1. titik panas tertinggi di tahun 2015 terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (30.057 titik), kemudian disusul oleh Sumatera Selatan (27.727 titik), Papua (12.959 titik), Kalimantan Timur (8.918 titik), dan Kalimantan Barat (7.975 titik). Pada tahun 2014, hasil analisis diperoleh bahwa sebaran titik panas tertinggi terdapat di Provinsi Riau (18.971 titik) selanjutnya disusul oleh Provinsi Kalimantan Tengah (13.199 titik), Kalimantan Barat (8.993 titik), Sumatera Selatan (8.152 titik), dan Papua (5.739 titik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan dan Sumatera masih menjadi yang tertinggi dari tahun ke tahun. khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah (IPSDH, 2014). Hasil analisis tahuntahun sebelumnya sebaran data titik panas tertinggi hanya tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera, namun di tahun 2013 sampai 2015 provinsi Papua termasuk kedalam salah satu provinsi yang terdapat sebaran titik panas yang cukup tinggi, hal tersebut terbukti berdasarkan hasil analisis titik panas tahun 2015 Provinsi Papua berada diposisi 3 tertinggi sebaran data titik panas (12.959 titik).

Titik Panas (jumlah dalam ribuan)

160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tahun

Gambar 3.2 Grafik jumlah data titik panas tahunan di Indonesia tahun 2001November 2015 Berdasarkan hasil analisis data titik panas ( hotspot) tahunan tahun 2001 s.d November 2015 pada Gambar 3.2, tahun 2004, 2006, 2009, dan 2015 terdapat lonjakan jumlah titik panas dibandingkan dengan tahun lainnya dalam kurun waktu 15 tahun. Hal tersebut berkorelasi dengan bencana dengan fenomena El Nino yang yang sedang menimpa Indonesia pada saat itu. Kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan


11

Kalimantan telah menyebabkan 80% wilayah di Sumatera tertutup asap pekat pada bulan September s.d. Oktober 2015. 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5

Gambar 3.3 Grafik periode El Nino/ La Nina tahun 1950 s.d 2015 (Sumber: National Weather Service, 2015) 60,000 48,641

50,000

47,692

40,000 30,000 20,000

18,315

10,000 610

1,143

1,440

993 1,252

-

7,414

6,422

2,186

Gambar 3.4 Grafik sebaran data titik panas bulanan tahun 2015 Gambar 3.4 menunjukkan kenaikan data titik panas (hotspot) yang dimulai pada bulan Agustus, mencapai puncak di bulan September dan Oktober, dan kemudian akan menurun drastis pada bulan November. Kecenderungan tersebut terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan data titik panas ( hotspot) pada bulan November disebabkan karena curah hujan yang mulai meningkat. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

12

Tabel 3.2. Sebaran data titik panas untuk setiap provinsi per bulan tahun 2015 No.

PROVINSI

1

Kalimantan Tengah

2

Sumatera Selatan

3

Papua

4

Kalimantan Timur

5

Kalimantan Barat

6

Riau

7

Jambi

8

Kalimantan Selatan

9

Nusa Tenggara Timur

10

Maluku

11

Sulawesi Tengah

12

Sulawesi Selatan

13

Jawa Timur

14

Kepulauan Bangka Belitung

15

Sulawesi Tenggara

16

Lampung

17

Nusa Tenggara Barat

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGTS

SEPT

OKT

NOV

TOTAL

22

7

28

22

32

37

569

5.149

12.303

11.144

744

30.057

13

40

39

29

137

223

681

1.868

11.261

12.249

1.187

27.727

10

6

22

11

38

17

148

1.008

4.737

6.001

961

12.959

8

29

79

84

55

36

258

1.336

2.304

4.209

520

8.918

8

22

61

14

46

69

742

2.263

3.891

803

56

7.975

143

547

626

410

212

620

2.099

685

1.351

404

58

7.155

38

23

16

29

77

246

628

1.724

2.704

1.452

58

6.995

2

4

5

13

7

6

82

798

2.525

2.114

313

5.869

8

16

34

15

15

116

316

586

784

1.102

475

3.467

6

1

8

2

3

7

30

215

1.166

1.180

228

2.846

20

8

29

34

24

18

78

127

692

1.216

245

2.491

50

51

41

54

88

45

106

220

565

757

187

2.164

54

42

35

32

61

147

469

329

286

419

132

2.006

8

19

7

2

12

36

150

390

809

433

75

1.941

8

2

5

15

17

1

12

108

401

738

447

1.754

3

3

23

55

100

156

501

569

134

1.545

23

8

37

39

63

142

251

542

353

1.466

1 4

4


13

No.

PROVINSI

18

Maluku Utara

19

Sulawesi Utara

20

Kalimantan Utara

21

Sumatera Utara

22

Papua Barat

23

Jawa Barat

24

Sulawesi Barat

25

Sumatera Barat

26

Gorontalo

27

Jawa Tengah

28

Bengkulu

29

N. Aceh Darusalam

30

Banten

31

Kepulauan Riau

32

DI Yogyakarta

33

DKI Jakarta

34

Bali TOTAL

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGTS

SEPT

OKT

NOV

TOTAL

35

28

30

35

31

6

52

59

331

626

51

1.284

56

37

51

41

118

22

30

111

318

303

31

1.118

1

12

23

25

20

13

232

550

162

41

6

1.085

36

110

65

35

33

233

199

29

53

11

16

820

9

2

9

6

12

17

45

35

154

407

26

722

15

17

39

17

39

22

47

133

185

164

34

712

1

2

3

2

8

48

218

257

8

548

1 21

18

10

1

21

58

141

44

164

25

3

506

2

3

4

8

9

3

4

33

157

211

44

478

8

4

8

7

9

13

33

85

120

79

18

384

1

1

21

2

14

8

47

38

99

136

5

372

8

65

76

22

39

61

25

14

13

2

1

326

6

2

6

3

8

1

11

16

95

52

2

202

8

22

34

11

10

9

8

11

34

41

1

189

1

2

1

1

1

3

2

11

2

610

1.143


1.440

993

1.252

2.186

7.414

1

5

1

9

3

2

1

1

7

18.315

48.641

47.692

6.422

136.108

14

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa bulan dengan sebaran titik panas tertinggi terjadi pada bulan kering yaitu bulan September dan Oktober. Provinsi yang memiliki data titik panas tertinggi ternyata juga memiliki sebaran bulan tertinggi yang sama yaitu bulan September dan Oktober, untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan September terdapat 12.303 titik dan bulan Oktober 11.144 titik, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 11.261 titik dan bulan Oktober 12.249 titik sedangkan Provinsi Papua pada bulan September 4.737 titik dan bulan Oktober terdapat 6.001 titik. Nusa Tenggara

Maluku

Jawa

Sulawesi

Papua

Kalimantan

Sumatera

Gambar 3.5 Diagram sebaran data titik panas setiap pulau besar tahun 2015 Berdasarkan Gambar 3.5 terlihat bahwa sebaran titik panas berdasarkan pulau besar di Indonesia, sebaran titik panas tertinggi terdapat di Pulau Kalimantan (53.904 titik), Sumatera (48.054 titik), dan Papua (13.681 titik). Seperti telah disebutkan. tingginya sebaran titik panas pada pulau-pulau besar tersebut mungkin terjadi karena banyaknya aktivitas yang berkaitan dengan pembukaan hutan tanaman, areal perkebunan dan tambang, aktivitas pertanian terutama pertanian campur dan perambahan. Selain dilakukan analisis berdasarkan wilayah administrasi provinsi dan pulau besar yang ada di Indonesia, analisis juga dilakukan pada wilayah administrasi kabupaten yang terdapat di provinsi yang memiliki sebaran data titik panas tertinggi. Berdasarkan hasil analisis wilayah kabupaten sebaran data titik panas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (16.717 titik) Provinsi Sumatera Selatan, disusul Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

15

Kabupaten Merauke (8.760 titik) Provinsi Papua dan Kabupaten Pulang Pisang (8.201 titik) Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci analisis titik panas berdasarkan wilayah administrasi di tiga kabupaten tertinggi di tiga provinsi tertinggi terdapat di Tabel 3.3. Berdasarkan hasil analisis data titik panas tahun 2014, sebaran tertinggi untuk kabupaten juga berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 5.254 titik, selanjutnya ada di Kabupaten Merauke Papua sebanyak 5.071 titik (IPSDH, 2014). Kejadian bencana kebakaran hutan dalan lahan yang terjadi pada tahun 2015 ini ditunjukkan juga oleh sebaran asap serta sebaran areal bekas kebakaran yang didominasi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan Kabupaten Pulang Pisang Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan September dan Oktober yang merupakan bulan tertinggi terdapat titik panas ( hotspot). Tabel 3.3 Sebaran data titik panas untuk tiga kabupaten tertinggi di tiga provinsi tertinggi Kabupaten Kalimantan Tengah

Hotspot 30.057

1.

Pulangpisau

8.201

2.

Kotawaringin Timur

3.581

3

Kapuas

3.305

Sumatera Selatan

27.730

1.

Ogan Komering Ilir

2.

Musibanyuasin

4.568

3.

Banyuasin

2.300 Papua

16.717

12.959

1.

Merauke

8.760

2.

Mappi

2.524

3.

Bovendigoel

973

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sebaran yang cukup tinggi di areal hutan tanaman dan perkebunan selebihnya ada di kawasan APL, sedangkan Merauke sebaran tertinggi ada di kawasan APL. Secara rinci analisis titik panas berdasarkan wilayah administrasi kabupaten di tiga provinsi tertinggi terdapat di Lampiran 1. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

16

Analisis data titik panas dengan tema-tema yang berhubungan kehutanan seperti fungsi kawasan, penutupan lahan, Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH), dan areal konsesi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sebaran, penyebab dan dampak yang terjadi dari adanya sebaran titik panas di areal-areal tersebut. Selain dari sebaran titik panas juga bisa diidentifikasi hubungannya dengan penyebab maupun dampak kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di areal-areal tersebut. Tabel dan diagram jumlah sebaran data titik panas di dalam dan di luar kawasan hutan untuk data tahun 2015 secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.6. Informasi lebih detail mengenai sebaran data titik panas di dalam dan di luar kawasan hutan untuk setiap provinsi dan bulan sebaran ada pada Tabel 3.5 dan 3.6. Tabel 3.4 Sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan tahun 2015 No. Fungsi Kawasan A. Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam 1 Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam 2 Kawasan Suaka Alam 3 Suaka Alam 4 Suaka Margasatwa 5 Cagar Alam 6 Taman Burung 7 Taman Nasional 8 Taman Wisata Alam 9 Taman Hutan Rakyat 10 Hutan Suaka Alam B. Hutan Lindung 1 Hutan Lindung C. Hutan Produksi 1 Hutan Produksi Terbatas 2 Hutan Produksi Konversi 3 Hutan Produksi 4 Hutan Pangonan D. Areal Penggunaan Lain 1 Areal Penggunaan Lain Total

Hotspot 14.835 7.301 3.344 7 565 718 121 2.515 35 115 114 12.999 12.999 63.739 9.225 13.259 41.254 1 44.535 44.535 136.108

Berdasarkan hasil pengolahan data titik panas dengan data fungsi kawasan hutan, data titik panas tertinggi pada tahun 2015 terdapat di kawasan Hutan Produksi (46,83%) dengan jumlah titik panas 63.739 titik. Selanjutnya 32,72% atau 44.535 titik Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

17

terdapat di areal penggunaan lain, KSA/KPA sebanyak 14.835 titik (10,90%), dan hutan lindung sebanyak 12.999 titik atau 9.55% (Tabel 3.4).

Gambar 3.6.

Diagram sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan/APL tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.5 provinsi yang paling tinggi sebaran data titik panas di kawasan hutan produksi yaitu Provinsi Sumatera Selatan (17.658 titik), Kalimantan Tengah (14.226 titik) dan Papua (6.861 titik). Data tersebut serupa dengan hasil analisis sebelumnya, bahwa ketiga provinsi tersebut menduduki tiga provinsi yang memiliki sebaran data titik panas tertinggi. Sebagai perbandingan pada analisis tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 analisis sebaran titik panas tertinggi pada fungsi kawasan hutan juga berada di fungsi kawasan hutan produksi (IPSDH, 2014).


18

Tabel 3.5 Sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan untuk setiap provinsi PROVINSI Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Papua Kalimantan Timur Kalimantan Barat Riau Jambi Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Jawa Timur Kep.Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Lampung Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Sulawesi Utara Kalimantan Utara Sumatera Utara Papua Barat Jawa Barat Sulawesi Barat Sumatera Barat Gorontalo Jawa Tengah Bengkulu N. Aceh Darusalam Banten Kepulauan Riau DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali TOTAL

KSA/ KPA 5.712 743 3.342 536 514 622 1.092 181 92 41 149 19 422 40 151 327 457 13 51 4 99 9 85 20 16 6 26 44 12 3 6 0 0 1 14,835

HL 5.613 842 891 112 558 177 245 195 609 197 346 799 823 257 177 49 88 263 116 19 85 105 20 119 98 27 51 62 23 4 26

3 12,999

HP

APL

14.226 17.658 6.861 3.370 2.618 5.032 3.426 1.903 443 1.994 825 288 235 935 753 111 226 620 167 338 351 322 169 92 217 232 60 82 53 65 64 2 0 1 63,739

4.440 8.484 1.731 4.863 4.243 1.318 2.232 3.576 2.317 613 1163 1.047 526 705 672 1.052 685 380 784 713 285 272 438 314 173 212 247 188 238 130 90 9 9 2 44,151

TUBUH AIR 66 5 134 44 44 6 14 6 1 11 4 1 6 8 11 14 3 2 1

3

403

TOTAL 30.057 27.732 12.959 8.925 7.977 7.155 6.995 5.869 3.467 2.846 2.483 2.164 2.006 1.941 1.754 1.545 1.456 1.284 1.118 1.085 820 722 712 548 506 478 384 376 326 202 189 11 9 7 136,108

Kawasan hutan produksi yang memiliki sebaran titik panas tertinggi di dominasi oleh hutan produksi tetap. Hal tersebut terjadi karena perubahan penutupan dan peruntukan lahan berubah sangat dinamis pada beberapa provinsi terutama provinsi Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

19

yang memiliki data sebaran titik panas tertinggi. Perubahan penutupan dan peruntukkan lahan yang berubah sangat dinamis terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, hal tersebut ditunjukkan pada tingginya titik panas di kawasan hutan produksi tetap di provinsi tersebut. Berbeda dengan Provinsi Papua, pada provinsi tersebut sebaran titik panas cukup tinggi di kawasan HPK karena adanya aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebaran data titik panas di setiap fungsi kawasan hutan per provinsi dan per bulan di tiga provinsi tertinggi terdapat di Lampiran 2. Selain kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan konversi (HPK) memiliki sebaran jumlah titik panas kedua tertinggi (13.259 titik) ada pada kawasan hutan produksi. Hasil analisis juga didukung dengan hasil analisis sebelumnya pada tahun 2012 dan 2014 dengan hasil analisis yang sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Papua yang memiliki sebaran titik panas tertinggi di kawasan HPK (3.654 titik) dibandingkan kawasan HP (1.685 titik). Sebaran tertinggi untuk fungsi hutan produksi (HP) adalah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan areal hutan tanaman dan perkebunan yang luas di provinsi ini. Saharjo (1999) menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, baik sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Berdasarkan Tabel 3.4, untuk di luar kawasan hutan (APL) sebaran titik panas berjumlah 44.151 titik. Jumlah titik ini adalah jumlah titik panas tertinggi dari keseluruhan perhitungan di tema fungsi kawasan. Ini menandakan kalau sebaran titik panas lebih tinggi di luar kawasan hutan dibanding di dalam kawasan hutan walaupun jika kita kelompokkan menjadi 4 fungsi kawasan besar (KSA/KPA, HL, HP dan APL) sebaran data titik panas total berada di hutan produksi (HP, HPK, dan HPT). Berdasarkan Tabel 3.5 sebaran titik panas tertinggi di APL terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (8.484 titik), selanjutnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kondisi ini sama dengan analisis tahun sebelumnya, pada tahun 2012 dan 2013 sebaran tertinggi di APL terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (IPSDH, 2014). Hasil analisis dari tahun 2012, 2013 sampai 2014 ini kawasan APL mempunyai sebaran titik panas lebih tinggi dibanding kawasan hutan. Kemungkinan besar Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

20

disebabkan karena konversi dari kawasan hutan ke kawasan perkebunan yang pesat, serta masih ada kemungkinan pengaruh dari pembukaan lahan pertanian, dan aktifitas perladangan berpindah yang masih ada di wilayah provinsi-provinsi ini. Pada Tabel 3.6 yang menampilkan analisis tema fungsi kawasan dilihat dari bulan sebaran, hampir sebagian besar provinsi dengan sebaran tertinggi di bulan September dan Oktober, serta terdapat di kawasan HP serta APL. Berdasarkan total jumlah sebaran titik panas di Indonesia dengan fungsi kawasan pada tahun 2015, jumlah titik panas tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Tengah (30.057 titik), diikuti Provinsi Sumatera Selatan (27.732 titik), serta Provinsi Papua (12.959 titik).


21

Tabel 3.6 Sebaran data titik panas berdasarkan fungsi kawasan per bulan tahun 2015 Fungsi Kawasan APL HP HPK HL HPT KSA/KPA KSA TN CA SM Tubuh Air TB Tahura HSA TWA SA Hutan Pangonan Total

JAN 298 115 37 69 40 18

FEB 485 235 138 100 122 19

20 1

14 2 1 13 3

3

MART 621 421 94 87 154 11 3 10 12

APRL 483 317 54 56 53 6

16 3

2 1

12 4

MEI 675 303 38 73 58 19 1 43 35 1 2

JUN 826 632 94 199 203 123 2 33 38 5 1

9

11

8

5

1 1 2

610

1.143

1.440

993

1.252


29 2

JULI 2.534 2.128 732 802 711 297 44 77 35 6 15 6 1 9 17

AGST 7.291 4.413 1.733 1.828 1.461 644 351 312 97 69 76 29 9 3 2

SEPT 16.502 14.595 4.810 4.476 3.128 2.550 1.307 517 236 285 127 28 65 16 5 3

2.187

7.414

18.318

48.650

OKT 11.880 16.454 4.910 4.928 3.002 3.426 1.225 1.240 229 182 125 39 30 16 7 4 1 47.698

NOV 2.556 1.641 619 381 293 188 411 237 29 16 23 12 9 7

6.422

Total 44.151 41.254 13.259 12.999 9.225 7.301 3.344 2.515 718 565 403 121 115 114 35 7 1 136.127

22

Tabel rekapitulasi dan diagram jumlah titik panas ( hotspot) yang diintegrasikan dengan data penutupan lahan secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Gambar 3.6. Untuk informasi sebaran data titik panas di kelas penutupan lahan untuk setiap provinsi serta sebaran untuk setiap bulannya terdapat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. Tabel sebaran data titik panas di setiap kelas penutupan lahan per provinsi dari bulan Januari sampai November 2015 dapat dilihat pada Lampiran 5. Tabel 3.7 Sebaran data titik panas berdasarkan penutupan lahan tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kode PL 2001 Hp 2002 Hs 2004 Hmp 20041 Hms 2005 Hrp 20051 Hrs 2006 Ht

Penutupan Lahan Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Hutan Mangrove Sekunder Hutan Rawa Primer Hutan Rawa Sekunder Hutan Tanaman Total Hutan Belukar B Perkebunan Pk Pemukiman Pm T Tanah Terbuka Savanna/ Padang rumput S Belukar Rawa Br Pertanian Lahan Kering Pt Pertanian Lahan Kering Campur Pc Sawah Sw Tambak Tm Bandara/ Pelabuhan Bdr Transmigrasi Tr Pertambangan Tb Rawa Rw Badan Air A Total Non Hutan Total Hutan + Non Hutan

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2007 2010 2012 2014 3000 20071 20091 20092 20093 20094 20121 20122 20141 50011 5001

Hotspot 1.870 10.749 97 290 1.476 11.823 11.692 37.997 15.355 6.963 1.383 8.707 5.463 33.896 4.775 12.477 2.329 111 5 170 1.100 4.810 567 98.111 136.108

Berdasarkan Tabel 3.7 hasil pengolahan data titik panas dengan kelas penutupan lahan tahun 2015, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 pada kelas penutupan lahan hutan, sebaran titik panas tertinggi terdapat di kelas hutan rawa sekunder sebanyak 11.823 titik dan Hutan Tanaman sebanyak 11.692 titiik


23

sedangkan untuk kelas penutupan lahan non hutan, kelas belukar rawa (20071) memiliki sebaran titik panas tertinggi sebanyak 33.896 titik. Untuk kelas penutupan lahan hutan di kelas hutan rawa sekunder dan hutan tanaman memiliki sebaran yang tertinggi, hal tersebut dapat disebabkan karena di areal-areal tersebut sudah atau masih terdapat bukaan hutan, untuk keperluan hutan tanaman ataupun perkebunan. Kegiatan pembukaan kawasan hutan pada hutan tanaman maupun perkebunan biasanya menggunakan metode pembakaran agar bisa dilakukan secara mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan (Saharjo, 1999).

Gambar 3.7 Diagram sebaran data titik panas berdasarkan penutupan lahan tahun 2015 Berdasarkan hasil analisis titik panas tahun 2014, untuk kelas penutupan lahan hutan maupun non hutan memiliki hasil yang sama dengan analisis tahun 2015 yaitu kelas penutupan lahan hutan rawa sekunder (hutan) dan belukar rawa (non hutan) memiliki nilai sebaran titik panas tertinggi. Kecenderungan memiliki sebaran data titik panas tertinggi dapat menjadi suatu rujukan pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan (early warning) terhadap dampak kebakaran lahan dan hutan akibat tingginya titik panas pada kelas penutupan lahan tersebut. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

24

Pada kelas penutupan lahan non hutan, belukar rawa memiliki sebaran titik panas tertinggi yaitu hampir 35% dari total sebaran titik panas di kelas penutupan lahan non hutan. Berikutnya terdapat di kelas belukar (2007) sebanyak 15.355 titik dan kelas pertanian lahan kering campur (20092) sebanyak 12.477 titik. Pola sebaran titik panas ini hampir sama dengan sebaran titik panas untuk kelas penutupan lahan non hutan di analisis tahun 2012, 2013, dan 2014. Kelas belukar rawa, pertanian lahan kering campur dan tanah terbuka selalu menjadi kelas penutupan lahan non hutan yang memiliki sebaran titik panas tertinggi. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik tumbuhan / tanaman di kelas penutupan lahan tersebut akan mudah terbakar pada musim kering yang memiliki suhu yang cukup tinggi sehingga teridentifikasi sebagai titik panas, terutama pada kelas belukar rawa, belukar dan pertanian lahan kering campur. Selain itu, sebaran titik panas tinggi di kelas belukar (rawa dan kering) kemungkinan karena pembukaan areal banyak di kelas-kelas tersebut (hutan tanaman, kebun, atau pembukaan belukar ke lahan pertanian). Sebaran titik panas menurut kelas penutupan lahan untuk setiap provinsi di Indonesia secara terinci terdapat di Lampiran 3. Provinsi yang teridentifikasi mempunyai titik panas tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 30.057 titik, dengan sebaran titik panas tertinggi terdapat di kelas belukar rawa sebanyak 15.990 titik (kelas penutupan lahan non hutan) dan kelas hutan rawa sekunder sebanyak 6.656 titik (penutupan lahan kelas hutan). Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi kedua yang memiliki sebaran titik panas tertinggi dibeberapa kelas penutupan lahan baik kelas hutan maupun non hutan. Hutan tanaman sebagai kelas tertinggi kedua di kelas penutupan lahan hutan sebanyak 8.555 titik dan kelas pertanian lahan kering campur dan tanah terbuka sebanyak 1.966 titik dan 1.674 titik merupakan kelas penutupan lahan non hutan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil analisis penutupan lahan masuk kedalam tiga provinsi tertinggi sebaran titik panasnya. Pada provinsi tersebut kelas hutan lahan kering sekunder (tertinggi ketiga di penutupan lahan kelas hutan) sebanyak 1.608 titik dan semak / belukar sebanyak 2.839 titik yang merupakan kelas tertinggi kedua di penutupan lahan kelas non hutan. Jika diintegrasikan dengan tema fungsi kawasan hutan (Tabel 3.8) dapat diketahui sebaran kelas penutupan lahan tertinggi kelas non hutan yaitu kelas belukar rawa terbanyak berada di dalam kawasan hutan (HP) selebihnya di luar kawasan hutan Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

25

(APL). Berbeda dengan belukar, yang sebaran titik panasnya lebih banyak di kawasan APL dibandingkan di HP, di kelas pertanian lahan kering campur sebaran titik apinya lebih banyak dijumpai di kawasan APL sedangkan tanah terbuka sebaran titik panas lebih banyak terdapat di dalam kawasan dibandingkan di luar kawasan hutan. Sebaran titik panas di kelas penutupan lahan berhutan paling banyak terdapat di kawasan HP kemudian di luar kawasan hutan (APL). Kondisi ini terdapat di kelas hutan rawa sekunder, hutan tanaman serta hutan lahan kering sekunder. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tumpang susun yang dilakukan dengan tema kehutanan seperti fungsi kawasan hutan dan penutupan lahan serta bulan terdapatnya titik panas, maka bulan September dan Oktober merupakan bulan tertinggi ditemukannya sebaran titik panas. Hal tersebut terjadi pada hampir seluruh provinsi terutama pada provinsi tertinggi seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua dan Kalimantan Timur. Secara rinci sebaran data titik panas di kelas penutupan lahan per bulan terdapat di Lampiran 4.


26

Tabel 3.8. Sebaran data titik panas untuk setiap kelas penutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan Kode Penutupan Lahan

APL

CA

HL

HP

HPK

HPT

HSA

Fungsi Kawasan Hutan Hutan KSA KSA/KPA Pangonan

SA

SM

2

67

Tahura

1

TB

TN

TWA

Tubuh Air

Total

2001

504

58

366

327

177

226

1

61

28

2002

2528

21

1564

2733

1022

2149

44

76

279

2004

12

53

6

5

6

11

2

2

97

2005

52

17

57

132

647

77

2

492

1476

2006

1284

7

157

9628

32

397

11692

2007

5417

86

1999

4809

1053

1244

2010

4390

100

1315

855

174

2012

1325

7

30

17

2014

2540

239

624

2895

904

755

3000

1534

12

607

532

1202

5001

74

3

34

20041

85

85

20051

1561

13

20071

9002

20091

100 46

17

318

2

119

35

2

101

1

17

1870

6

203

19

1

10749

39

14

4

30

82

31

99

144

5

1

3

5

15355

1

6963

4 13

1383

55

323

370

988

11

23

6

89

55

17

10

1

27

1825

3821

2006

282

286

1920

246

3918

10663

3535

1234

864

3537

160

717

3331

4

130

905

212

81

6

2

66

22

12

20092

6754

4

872

1977

1008

1254

4

38

235

247

20093

2060

1

58

66

119

16

2

20094

83

7

11

1

9

20121

5

20122

150

20141

712

50011

746 44151

Total

3

1

1

51

2

303

95

1

109

6

2 1

31

33

1

8 108

2

2

7

8707 2

5463

329

567

1

290

1

11823 20

33896

3

1

4775

5

5

12477

7

2329 111 5

8

12

107

231

39

6

27

500

1151

889

367

718

12999

41254

13259

9225


170 5 114

1

779

314

3344

7301

1100 6 7

565

27 115

121

2515

35

4

4810

403

136108

27

Analisis sebaran data titik panas dilakukan juga pada areal konsesi. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran titik panas ini berada di dalam atau di luar areal konsesi. Analisis ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan jika memang terjadi sebaran titik panas lebih tinggi di dalam areal konsesi yang dapat menyebabkan kebakaran lahan dan hutan atau dapat dikatakan juga salah satu analisis penyebab kebakaran lahan dan hutan. Analisis di areal konsesi ini dilakukan pada sebaran lahan areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Kebun dan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Tabel rekapitulasi jumlah hotspot yang diintegrasikan dengan data IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Kebun dan IPPKH disajikan untuk setiap provinsi dari bulan Januari sampai November 2015 terdapat pada Tabel 3.9 s.d Tabel 3.12. Tabel 3.9 Sebaran titik panas di areal IUPHHK-HA per bulan per provinsi tahun 2015 Provinsi Bengkulu Gorontalo Jambi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Maluku Maluku Utara N. Aceh Darusalam Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Total

Jan

Feb

Mar 3

Apr

Mei

1

Agst 2 8 209 305

Sept 6 39 459 247

Okt 1 35 233 18

Nov

10

60

156

21

249

19

297

581

564

168

1635

2

1 1

108 99 4 7

363 99 18 13

540 43 210 89

921 15 232 200

75 1 33 12

2052 266 498 332

7 3 2 32

6 1 5 95

1 6 10 226

4 30 14 106 1 21

220 46 226 5 163

366 132

9 5 2

1 1 1

1

1

2

1 1

12

10 2

11 5

4 1

5

1

7

7

4 3 2 17

22 3

1 1

Juli 1 100 45

1

1

1 1 4 24

Jun

1

8 1 3 35 2

2

7

2

11

1

1 1 41

1 7 54

3 53

69


1 2 59

1 10 22 153

43 7 687

12 263

11 11 20 26 1 6 19 80 13 1 1520 3052 3198

1 9

Total 13 83 1011 618

38 640 223 785 18 503

30

3 369

23 46 8 171 43 9255 28

Pengolahan data titik panas di areal konsesi dilakukan dengan metode yang sama dengan pengolahan dan analisis tema-tema kehutanan lainnya. Analisis ini dilakukan untuk melihat pola sebaran titik panas terutama di provinsi dengan sebaran titik panas tertinggi dengan bulan sebaran tertinggi yang relatif sama.

Jumlah Titik Panas (Hotspot)

2500 2052 2000 1635 1500 1011 1000 500

785

640 618

503 498

332 266 249 223 171

83 46 43 38 23 18 13

8

0

Provinsi

Gambar 3.8 Diagram sebaran titik panas di areal IUPHHK-HA per provinsi tahun 2015 Gambar 3.8 menunjukkan sebaran data titik panas yang diintegrasikan dengan areal IUPHHK-HA, berdasarkan analisis tersebut terdapat 9.255 titik panas yang tersebar di areal IUPHHK-HA. Berdasarkan analisis sebaran titik panas di areal IUPHHK-HA dengan provinsi, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Jambi memiliki sebaran titik panas yang tertinggi. Hasil analisis tersebut, selaras dengan hasil analisis sebelumnya yaitu Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang selalu berada pada posisi tertinggi yang memiliki sebaran titik panas. Namun, pada analisis ini Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi menjadi salah satu provinsi tertinggi karena pada dua provinsi tersebut memiliki jumlah atau total areal IUPHHK-HA yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya, begitu juga dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tabel 3.9, sebaran titik tertinggi terjadi di bulan September dan Oktober. Hal tersebut terjadi pada sebagian besar provinsi yang memiliki sebaran titik panas di areal IUPHHK-HA. Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah pada bulan Oktober memiliki sebaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan September. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

29

Sebaliknya untuk Provinsi Jambi, kondisi sebaran tertinggi terdapat di bulan September dibandingkan dengan bulan Oktober.

Jumlah Titik Panas (Hotspot)

18000 16000 14000 12000 10000

8000 6000

4000 2000

0

Provinsi

Gambar 3.9 Diagram sebaran titik panas di areal IUPHHK-HT per provinsi tahun 2015 Selain analisis di areal IUPHHK-HA analisis sebaran titik panas dilakukan juga di areal IUPHHK-HT. Berdasarkan Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa sebaran titik panas tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 15.486 titik atau hampir 50% sebaran titik panas di areal IUPHHK-HT terdapat pada provinsi tersebut. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan bulan sebaran tertinggi terdapat di bulan Oktober lalu September. Berbeda dengan hasil analisis sebelumnya, tahun 2013 dan 2014 analisis di areal IUPHHK-HT provinsi tertinggi terdapat di Provinsi Riau, pada tahun 2015 Provinsi Riau berada di posisi ketiga provinsi dengan sebaran titik panas tertinggi yaitu sebanyak 2.122 titik. Di Pulau Sumatera, sampai dengan tahun 2013 luas areal konsesi IUPHHKHT mencapai 4,5 juta ha dan Provinsi Riau memiliki konsesi terluas (1,7 juta ha) sehingga dikenal juga sebagai provinsi yang terkena dampak kehilangan hutan alam paling luas akibat pembangunan HT (FWI, 2014). Sebaran titik panas secara total jika dibandingkan antara areal IUPHHK-HA dengan IUPHHK-HT, dapat dilihat bahwa IUPHHK-HT di tahun 2015 jauh cukup tinggi dibandingkan di areal IUPHHK-HA. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

30

Tabel 3.10 Sebaran titik panas di areal IUPHHK-HT per bulan per provinsi tahun 2015 Provinsi Gorontalo Jambi Kalimantan barat Kalimantan selatan Kalimantan tengah Kalimantan timur Kalimantan utara Kep. bangka belitung Lampung Maluku Maluku utara N. Aceh darusalam Nusa tenggara barat Nusa tenggara timur Papua Papua barat Riau Sulawesi barat Sulawesi selatan Sulawesi tengah Sulawesi tenggara Sumatera barat Sumatera selatan Sumatera utara Total

Jan

Feb

Mar

11 4

6 2

3 11

Apr Mei 1 14 14 5 9

1

1 3 13 5

2

1 2 1

2 19 3

2

2

1

1

Jun 57 6

Juli 149 144

Agst 3 386 463

Sept 25 815 531

Okt 70 166 74

Nov 1 17 9

Total 100 1638 1258

9

51

392

466

69

989

6 6 10

2 7 6

58 46 26

203 199 61

583 497 26

632 1300 8

291 112

1783 2201 146

2

14 1 1

65 3 1

148 8 14 3

261 38 240 4

132 19 191 15

13 1 5

640 70 452 25

1

3

4

4

4

2

11

35

12

61

17 89 3 201 6 1 6

36 885 12 285 19 20 18

25 936 29 56 11 25 17

2 93 1 34

96 2010 50 2122 39 54 46

2 4

1

1 5 3 2 63 126

237 1 1

2 3 4 21 2 6 93 171

15 5 303

220

138

3 237 1

11 4 525 2

1

9 2 277

45 6 240

1 54 22 420

5 13 222 42 1329

21

7 3

23 14 30 12 84 17 16 3 2 57 550 5463 8442 661 15486 2 2 89 2460 10197 12682 1345 29517

Hasil analisis sebaran titik panas di areal kebun terdapat pada Tabel 3.11, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan data sebaran titik panas tertinggi di areal kebun (858 titik) dengan bulan sebaran tertingginya yaitu di bulan September. Selanjutnya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (525 titik), dan Riau (521 titik). Hasil analisis sebelumnya, sebaran titik panas tertinggi di areal kebun pada tahun 2012 berada di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan di 2013 dan 2014 berada di Provinsi Riau. Namun jika dicermati lebih Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

31

dalam, untuk hasil analisis tidak jauh berbeda bahwa ketiga provinsi tersebut secara bergantian menjadi provinsi yang memiliki sebaran titik panas tertinggi. Hal tersebut bisa menjadikan sebuah pertimbangan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan dan hutan khususnya di bulan kering yaitu bulan September dan Oktober. Tabel 3.11 Sebaran titik panas di areal kebun per bulan per provinsi tahun 2015 Provinsi Bengkulu Gorontalo Jambi Kalimantan barat Kalimantan selatan Kalimantan tengah Kalimantan timur Lampung N. Aceh darusalam Papua Papua barat Riau Sulawesi selatan Sulawesi tengah Sulawesi utara Sumatera barat Sumatera selatan Sumatera utara Total

Jan Feb

1

Mar 4

5 2

Apr

Mei Jun 4 5 4

3

15 4

1 4

1

6

2

4

52

7

8

3

2

15

4 30

63

1

Juli Agst 6 4 341 74

2

12

81

90

29

215

4

46

176 2 31

91 1 21

1 1 3

325 4 61

1 2 180 189 5 6 206 21 5 27 21 48 5 2 16 1 130 210

2

2

1

4

2 1 1 2

6

7 2

1 53

33 132 2 13

33 4 13

3 6 1 5 1 65 238

4 31

6 1 27

29

Total 42 3 858 525

43 15

1

21

Sept Okt Nov 2 22 3 355 92 1 353 67 3

616 1569

893

10 7 7 14

38 114

35 435 12 521 45 109 7 41 416 5 3659

Analisis di areal konsesi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu areal IUPHHKHA, IUPHHK-HT dan kebun merupakan kegiatan pemanfaatan di kawasan hutan. Selain analisis di areal pemanfaatan kawasan hutan, analisis juga dilakukan di areal penggunaan kawasan hutan yaitu tambang, sebagai salah satu Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dari Tabel 3.12 menunjukkan sebaran data titik panas di areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Provinsi Jambi adalah provinsi dengan data sebaran titik panas tertinggi di areal IPPKH (tambang) dengan bulan sebaran tertinggi di bulan September.


32

Tabel 3.12 Sebaran titik panas di areal IPPKH per bulan per provinsi tahun 2015 Provinsi Banten Gorontalo Jambi Jawa barat Jawa tengah Jawa timur Kalimantan barat Kalimantan selatan Kalimantan tengah Kalimantan timur Kalimantan utara Kep. Bangka belitung Maluku Maluku utara Nusa tenggara barat Papua barat Riau Sulawesi selatan Sulawesi tengah Sulawesi tenggara Sulawesi utara Sumatera selatan Sumatera utara Total

Jan

Feb

Mar

1

4

2

Apr

Mei

Jun

Juli

Agst

1

3

34 1

1

1

1 1

1 1 11 2

3 3

9

9

13 1 4

25 2 21

10 1 31

15 2 167 18

8

18

10 4 175

25 1 5 7 2 14 14 148

318

926

408

44

1

3

1

4

28 22 66 6

1 1

1

2 32 17 60 1

14 19 4

1 11

Nov

1 9

3 1 1 8

Okt 1 17 9 1

151 4 4 1 4 4 7 37 2

1 3

43

90

1 4

64 3 2 10

2 6 14

2 10

1 20

24

17

63

4 1 176

Sept 4 2 365 2 2

3

Total 5 19 573 8 6 4 6 79 67 218 17 40 5 60

2 4

1 2 2 2 1 1

52 3 404 30 7 40 21 352 4 2020

Berdasarkan analisis yang dilakukan di areal konsesi, baik di areal pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan dapat diketahui bahwa areal yang dibebani hak baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan tidak menjamin bahwa areal tersebut akan terjaga dengan baik. Hampir sebagian besar areal yang dibebani izin memiliki sebaran titik panas. Diharapkan hal tersebut tidak berimbas lebih lanjut terhadap kerugian lain yang lebih serius seperti kebakaran lahan dan hutan. Hal ini juga bisa menjadi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan untuk pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.


33

1000 900

858

Jumlah Titik Panas

800 700 600

525 521

500

435 416

400

325

300

215

200

109

100

61

45

42

41

35

12

7

5

4

3

0

Provinsi

Gambar 3.10 Diagram sebaran titik panas di areal kebun per provinsi tahun 2015 700

Jumlah Titik Panas

600

500 400 300

573 404

352 218

200 100

79 67 60 52 40 40 30 21 19 17 8

7

6

6

5

5

4

4

3

0

Provinsi

Gambar 3.11 Diagram sebaran titik panas di areal tambang per provinsi tahun 2015 Berdasarkan hasil analisis titik panas sebelumnya pada kelas penutupan lahan, diperoleh bahwa hampir 38.5% dari total titik panas tahun 2015 yang tersebar di seluruh Indonesia berada pada lahan basah. Analisis data titik panas di areal gambut dilakukan untuk mengetahui sebaran titik panas di areal tersebut yang merupakan Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

34

salah satu lahan basah yang terindikasi memiliki sebaran tinggi. Sebanyak 58.779 titik panas teridentifikasi terdapat di areal gambut yang tersebar di 17 provinsi. Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih menjadi dua provinsi tertinggi dalam sebaran titik panas dalam tema kehutanan apapun, baik penutupan lahan, fungsi kawasan hutan bergitu juga dengan areal konsesi. Sebanyak 20.158 titik atau 34.3% dari total titik panas yang tersebar di areal gambut terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Provinsi Sumatera Selatan menduduki urutan kedua tertinggi sebanyak 18.850 titik atau 32.1% (Tabel 3.13). Tabel 3.13 Sebaran titik panas (hotspot) di areal gambut per provinsi dan per bulan Provinsi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Bengkulu Jambi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kep.Bangka Belitung Kep. Riau Lampung N. Aceh Darusalam Papua

Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara TOTAL

Ags

Sept

Okt

4

4

1

Nov

Total 9

4

15

4

7

19

79

320

1.244

1.641

989

32

4.354

3

12

28

8

14

19

275

411

1.484

369

20

2.643

3

26

245

828

468

31

1.601

8

1

5

10

9

10

188

3.218

8.173

8.028

508

20.158

1

3

8

14

5

1

18

138

292

495

80

1.055

5

4

5

5

54

10

17

1

1

5

25

116

55

1 1

1

2

101 7

2 1

210 6

7

56

71

12

147

3

26

26

3

23

21

13

4

6

2

1

128

1

2

6

2

12

1

27

297

1.575

2.109

355

4.387

2

7

64

83

6

163

Papua Barat Riau

Juli

1 93

493

545

4

6

5

4

18

20

5

25

127

602

348

162

359

1.326

368

628

326

40

4.688

7

15

59

6

79

3

1

185

11

40

72

320

883

7.447

9.308

727

18.85

11

4

3

19

22

1

4

665

413

299

606

2.659

6.87

22.411

94 22.307

1.82

Berdasarkan hasil analisis ini juga dapat diketahui bahwa bulan tertinggi terdapatnya titik panas pada areal gambut pada musim kering yaitu bulan September dan Oktober. Pada bulan Oktober Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran titik panas lebih tinggi dibandingkan bulan September. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

35

58.779

Selatan dan Papua, sebaran tertinggi terdapat di bulan September dibandingkan bulan Oktober. Hal tersebut selaras dengan trend data titik panas (hotspot) mulai meningkat pada bulan Agustus, puncak tertinggi di bulan September kemudian Oktober, dan

trend akan menurun drastis pada bulan November. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 530 unit KPH Lindung dan KPH Produksi dan 70 unit KPH Konservasi. Sampai saat ini telah ditetapkan 120 unit KPHL/KPHP model dari 600 unit tersebut. Tabel 3.14 Sebaran titik panas (hotspot) di areal KPH per provinsi PROVINSI Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Riau Maluku Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Gorontalo Sumatera Barat Lampung Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Jambi Bengkulu Sulawesi Utara Sumatera Utara Aceh Papua Bali Maluku Utara Kepulauan Riau Papua Barat DI Yogyakarta TOTAL Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

HOTSPOT 5.124 1.696 720 719 666 664 652 563 540 322 299 245 214 143 110 99 91 69 54 40 40 21 5 4 4 3 3 2 13.112 36

Analisis data titik panas di areal KPH dilakukan pada 120 KPH model yang tersebar diseluruh Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kejadian kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015 ini sebanyak 13.112 titik yang terdapat di dalam areal KPH yang tersebar di 29 provinsi. KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis merupakan KPH yang memiliki sebaran tertinggi diantara 103 wilayah KPH yang terdapat sebaran titik panas yaitu sebanyak 4.170 titik. KPHP tersebut terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dimana provinsi tersebut juga merupakan provinsi tertinggi yang terdapat sebaran titik panas di areal KPH yaitu sebanyak 5.124 titik. Provinsi Kalimantan Tengah juga masih termasuk ke dalam salah satu provinsi yang memiliki sebaran titik panas di areal KPH yaitu sebanyak 1.696 titik (Tabel 3.14). Berdasarkan hasil analisis ini dapat diketahui bahwa hanya 7 KPH dari 120 KPH model yang tanpa titik panas pada arealnya. KPH tersebut terdiri dari jenis KPHL dan KPHK yang tersebar di Provinsi Bali, Lampung, Papua, dan Papua Barat. Ketujuh KPH tersebut yaitu, KPHL Bali Tengah (Unit II) di Provinsi Bali, KPHL Memberamo, KPHP Waropen, dan KPHP Yapen di Provinsi Papua, KPHL Remu (Bagian Unit II) Provinsi Papua Barat, KPHL Pesawaran, dan KPHL Rajabasa (Unit XIV) Provinsi Lampung. 3.2. Analisis Areal Kebakaran Lahan dan Hutan Analisis data titik panas (hotspot) yang dilakukan Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan – Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan setiap tahun untuk mengetahui informasi sebaran hingga trend titik panas pada tahun tertentu. Analisis dilakukan dengan melakukan tumpang susun terhadap tema-tema kehutanan yang diinginakan, seperti penutupan lahan, fungsi kawasan hutan dan areal konsesi. Pada tahun 2015, analisis data titik panas tidak hanya dilakukan analisis pada titik panas saja seperti pada tahun sebelumnya (tahun 2014), namun dilakukan juga analisis areal kebakaran lahan dan hutan akibat dari terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Indonesia tahun 2015 yang diperkirakan seluas 2,61 juta ha baik di dalam maupun kawasan hutan. Analisis data titik panas digunakan sebagai indikasi areal kebakaran hutan lahan, data sebaran titik panas diperoleh dari hasil analisis citra penginderaan jauh yang berbasis satelit dengan pengindera thermal (MODIS TERRA/AQUA). Pengolahan data dimulai dengan melakukan analisis fokus wilayah pengamatan (diawali point

density). Penentuan fokus wilayah pengamatan dilakukan untuk membatasi kajian Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

37

pada areal dengan intensitas kebakaran yang cukup tinggi. Pembatasan wilayah kajian dilakukan untuk membagi wilayah yang perlu dikaji dalam waktu cepat dan wilayah yang menjadi fokus kajian berikutnya. Penentuan fokus wilayah pengamatan didasarkan pada informasi sebaran titik panas. Informasi tersebut kemudian dianalisis secara spasial dengan metode kerapatan titik (point density). Hasil analisis kerapatan titik kemudian memberikan informasi lokasi-lokasi yang perlu diamati secara lebih detil dengan citra Landsat.

Gambar 3.12 Perbandingan sebaran titik panas dan hasil analisis kerapatan titik Identifikasi luas bekas kebakaran dilakukan pada citra Landsat 8 OLI dengan panduan hasil analisis kerapatan titik. Pengamatan difokuskan pada lokasi dengan poligon kerapatan titik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melakukan delineasi pada objek yang ditengarai sebagai bekas kebakaran (Elvidge & Baugh, 2014; Candra & Kustiyo, 2014). Penentuan enam periode pengamatan dilakukan berdasarkan periode perulangan akuisisi data citra Landsat (16 harian) dan peningkatan intensitas titik panas Indonesia tahun 2015 terutama pada bulan Agustus, September dan Oktober.


38

(a) 11 Juli 2015

(b) 12 Agustus 2015

(c) 13 September 2015

(d) 19 Oktober 2015

Gambar 3.13 Perbandingan identifikasi bekas kebakaran dengan kenampakan sebelum kebakaran Proses identifikasi areal bekas kebakaran dilakukan dengan kunci interpretasi, diantaranya kombinasi paduan warna 543 dan 754, kenampakan objek berwarna coklat atau merah kehitaman atau hitam, pada kondisi tertentu terdapat sulur ( plume) berwarna putih atau kelabu yang berpangkal pada lokasi yang diidentifikasi sebagai Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

39

bekas kebakaran, terdapat perubahan kenampakan pada citra Landsat periode sebelumnya, terdapat hasil identifikasi titik panas pada lokasi tersebut atau sekitar lokasi tersebut, dan memiliki luasan sekurang-kurangnya 10 ha. Perbandingan identifikasi bekas kebakaran dengan kenampakan sebelum kebakaran disajikan pada Gambar 3.12. Hasil identifikasi bekas kebakaran kemudian dianalisis lebih lanjut dengan tematema kehutanan lainnya (penutupan lahan, fungsi kawasan hutan dan areal konsesi) untuk mendapatkan informasi luasan bekas kebakaran terhadap fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, dan areal konsesi. Analisis spasial dilakukan dengan melakukan tumpang susun informasi spasial bekas kebakaran dengan informasi spasial wilayah administrasi, fungsi kawasan hutan, dan areal konsesi. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada diagram berikut (Gambar 3.14, 3.15, dan 3.16).

Luas Areal Kebakaran (ha)

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000

200,000 100,000 -

Provinsi

Gambar 3.14 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan wilayah administrasi provinsi Dapat dilihat pada Gambar 3.14, sebaran luas areal kebakaran lahan dan hutan paling tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai hampir 24,6% dari total areal kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Provinsi tertinggi lainnya terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (22%) dan Papua (14%). Ketiga provinsi tersebut juga merupakan tiga provinsi yang menduduki posisi tiga tertinggi dari Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

40

sebaran data titik panas pada tahun ini. Namun jika dilihat hasil analisis sebelumnya sebaran titik tertinggi justru terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Sumatera Selatan dan Papua. Hal tersebut membuktikan bahwa titik panas memang tepat digunakan untuk identifikasi awal analisis areal kebakaran lahan dan hutan.

900,000 Luas Areal Kebakaran (ha)

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 AIR

KSPA

HL

HPT

HP

HPK

APL

Fungsi Kawasan Hutan

Gambar 3.15 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan fungsi kawasan hutan


800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 Kode Penutupan Lahan

Gambar 3.16 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan penutupan lahan Berdasarkan hasil analisis dengan fungsi kawasan hutan diperoleh bahwa areal kebakaran lahan dan hutan tertinggi terdapat di luar kawasan hutan, yaitu di areal Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

41

penggunaan lain (APL) terdapat sebanyak 32% selanjutnya berada di dalam kawasan hutan yaitu di hutan produksi sebanyak 28,1% (Gambar 3.15). Sedangkan berdasarkan analisis dengan penutupan lahan menunjukkan hasil serupa dengan hasil analisis sebaran titik panas bahwa areal kebakaran hutan lebih banyak terdapat di kelas penutupan lahan non hutan yaitu di kelas belukar rawa (20071), sebanyak 28,9%. Selanjutnya berada di kelas savanna / rumput (9,7%), belukar (9,3%), dan pertanian lahan kering sekunder campur (7,7%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kelas penutupan lahan non hutan memiliki sebaran luas kebakaran lahan dan hutan lebih

350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 -

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR & UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT


tinggi dibandingkan dengan kelas penutupan lahan hutan (Gambar 3.16).

Provinsi

KEBUN

PEMANFAATAN KAWASAN

BIDANG TANAH

Gambar 3.17 Diagram luasan bekas kebakaran berdasarkan areal perizinan Analisis areal kebakaran lahan dan hutan di kawasan yang dibebani perizinan baik untuk pemanfaatan kawasan, kebun dan hak guna usaha dilakukan untuk mengetahui seberapa luas akibat dari bencana kebakaran lahan dan hutan ini di kawasan yang dibebani perizinan dan diluar perizinan. Pada Gambar 3.16 dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki luasan areal kebakaran lahan dan hutan terluas dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar 40,7% dari total luasan areal kebakaran lahan dan hutan yang berada di areal perizinan. Dari 40,7% areal kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 80,6% areal kebakaran lahan dan hutan terjadi di areal pemanfaatan kawasan hutan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT), selebihnya 15,7% di areal perkebunan dan 3,7% berada di areal bidang tanah (hak Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

42

guna usaha). Selanjutnya provinsi tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan komposisi areal kebakaran lahan dan hutan lebih didominasi pada areal bidang tanah (hak guna usaha) seluas 61,3% kemudian di areal pemanfaatan kawasan (23,7%) dan areal perkebunan (15,1%). Gambar 3.18 menunjukkan perbandingan luas areal kabakaran hutan dan lahan di dalam dan di luar areal perizinan per provinsi. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pada Provinsi Sumatera Selatan presentase areal kebakaran lahan dan hutan di areal perizinan lebih besar dibandingkan di luar areal perizinan sedangkan pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua memiliki keadaan yang sebaliknya dimana presentase luas kebakaran lahan dan hutan di luar areal perizinan jauh lebih besar

450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 -

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR & UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT


dibandingkan dengan di dalam areal perizinan.

Provinsi

AREAL PERIZINAN

AREAL DI LUAR PERIZINAN

Gambar 3.18 Diagram luasan bekas kebakaran di dalam dan di luar areal perizinan Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut). Kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi. Hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi di atas gambut tapi juga terjadi di dalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya (Adinugroho et. al. 2005). Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat pada Gambar 3.18 bahwa kebakaran lahan dan hutan hampir 33% berada pada lahan gambut. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab dampak Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

43

asap yang berkepanjangan karena sulitnya untuk memadamkan api di areal bergambut dibandingkan di areal tanah mineral.

Gambut 33%

Mineral 67%

DI Yogyakarta

Sumatera Utara

Nusa Tenggara Barat

Bali

Jambi

Sulawesi Barat

Sumatera Barat

Gorontalo

Kalimantan Timur

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Lampung

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Riau

Kalimantan Selatan

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 Sumatera Selatan

Areal Kebakaran (ha)

Gambar 3.19 Diagram luasan bekas kebakaran di tanah gambut dan mineral

Provinsi

Gambar 3.20 Diagram luasan bekas kebakaran di areal KPH Model per provinsi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis data titik panas di areal KPH dilakukan pada 120 KPH model yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain analisis titik panas dilakukan juga analisis areal kebakaran lahan dan hutan di 120 KPH Model tersebut. Berdasarkan hasil analisis sebaran titik panas ditemukan 13.112 titik yang terdapat di dalam areal KPH yang tersebar di 29 provinsi, sedangkan berdasarkan


44

analisis areal kebakaran lahan dan hutan, sebaran areal kebakaran lahan dan hutan terdapat di 20 provinsi seperti yang tertera pada Gambar 3.19. Berdasarkan Gambar 3.20 tersebut dapat dilihat bahwa sebaran areal kebakaran lahan dan hutan tertinggi berada di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 55,3% dari luasan total areal kebakaran lahan dan hutan di areal KPH Model. Terindikasi terdapat 5 KPH yang terindikasi memiliki sebaran areal kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KPHL Banyuasin (Unit I), KPHP Lakitan Unit VI, KPHP Meranti, KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis, dan KPHP Unit XIV Benakat. KPHP Unit XIV Benakat merupakan KPH dengan areal kebakaran lahan dan hutan tertinggi dibandingkan dengan KPH model lainnya baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun seluruh Indonesia dimana mencapai 29,41% dari luasan total areal kebakaran lahan dan hutan di areal KPH Model. Selanjutnya KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (20,49%) di Provinsi Sumatera Selatan, KPHP Ketapang (5,11%) di Provinsi Kalimantan Barat, KPHP Gerbang Barito (Unit IX) (4,86%) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPHP Tina Orima (4,07%) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara rinci dapat dilihat di diagram luasan bekas kebakaran di areal KPH Model pada Gambar 3.21.

60,000.00 50,000.00 40,000.00

30,000.00 20,000.00 10,000.00 -

KPHP Unit XIV Benakat KPHP Ketapang KPHP Tina Orima KPHP Kota Waringin Barat KPHP Tasik Besar Serkap KPHP Tanah Laut KPHL Larona Malili (Unit I) Bangka Belitung KPHP Muara Dua KPHP Murung Raya (Unit II) KPHP Tojo Una-Una (Bagian… KPHP Gorontalo Utara KPHP Kendilo (Unit XXXIV) KPHP Sungai Buaya (Unit V) KPHP Lamandau KPHP Jeneberang (Unit IX) KPHP Balantak KPHL Sungai Beram Hitam KPHP Toili Baturube (Unit XIX) KPHP Bolaemo (Unit V) KPHP Gorontalo (Unit VI) KPHP Pogogul KPHL Konawe KPHP Mamasa Barat (Unit VII) KPHP Mandailing Natal KPHP Unit XXIV Gularaya KPHL Ganda Dewata KPHL Unit III Pohuwato KPHL Malunda KPHL Sijunjung KPHP Wae Bubi (Unit X) KPHP Sintuwu Maroso KPHP Manggarai Barat (Unit I)

Areal Kebkaran (ha)

70,000.00

KPH Model

Gambar 3.21 Diagram luasan bekas kebakaran di areal KPH Model Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

45

Berdasarkan hasil analisis baik analisis sebaran titik panas (hotspot) dan areal kebakaran hutan lahan, penyebab terjadinya kebakaran lahan dan hutan tidak hanya diakibatkan oleh adanya pengaruh musim kemarau yang panjang dan El Nino sehingga muncul titik panas sebagai indikasi kebakaran lahan dan hutan muncul namun juga akibat ulah manusia. Ulah manusia terjadi seperti kesengajaan membakar, pembukaan lahan baru oleh sebagian masyarakat, pelaku illegal logging, buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan juga tidak lepas dari lemahnya pengawasan (BNPB, 2015).


46

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 1. Berdasarkan wilayah administrasi sebaran titik panas tertinggi selama tahun 2015 terdapat pada Provinsi Kalimantan Tengah (30.057 titik), Sumatera Selatan (27.727 titik) dan Papua (12.959 titik). 2. Berdasarkan wilayah Kabupaten, sebaran data titik panas tertinggi terdapat di Kabupaten–kabupaten di Provinsi yang juga mempunyai sebaran titik panas tertinggi, yaitu di Kabupaten Pulang Pisau (8.201 titik), Kotawaringin Timur (3.581 titik), dan Kapuas (3.305 titik) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ilir (16.717 titik), Musibanyuasin (4.568 titik), dan Banyuasin (2.300 titik) di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Merauke (8.760 titik), Mappi (2.524 titik), dan Bovendigoel (973 titik) di Provinsi Papua. 3. Berdasarkan wilayah pulau besar, sebaran data titik panas tertinggi terdapat di Pulau Kalimantan (40%), Sumatera (35%), dan Papua (10%). 4. Berdasarkan waktu/musim, bulan dengan sebaran titik panas tertinggi di tahun 2015 terdapat di bulan-bulan kering yaitu bulan September (48.641 titik) dan Oktober (47.692 titik). 5. Berdasarkan fungsi kawasan, sebaran titik panas lebih tinggi di luar kawasan hutan dibandingkan dengan di dalam kawasan hutan. Sebaran titik panas tertinggi terdapat di areal penggunaan lain (APL) yaitu 44.151 titik kemudian disusul oleh kawasan hutan produksi (HP) sebanyak 41.254 titik. Sebaran tertinggi di kawasan HP terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (17.056 titik) begitu juga dengan sebaran di luar kawasan hutan (APL), sebaran tertinggi terdapat Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah titik panas 8.484 titik. 6. Berdasarkan data kelas penutupan lahan dan hutan, kelas belukar rawa (33.895 titik) adalah kelas yang terindikasi mempunyai sebaran titik panas tertinggi di kelompok kelas bukan hutan, berikutnya kelas belukar (15.349 titik) dan Pertanian lahan kering campur (12.475 titik). Untuk kelas berhutan tertinggi terdapat di kelas kelas hutan rawa sekunder (11.823 titik) dan hutan tanaman (11.692 titik).


47

7. Berdasarkan areal konsensi IUPHHK-HA, terdapat 9.255 titik (7,1% dari total sebaran titik panas tahun 2015) yang tersebar di areal IUPHHK-HA di seluruh Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur (2.052 titik) mempunyai sebaran titik api tertinggi dengan bulan sebaran tertinggi di bulan September dan Oktober. 8. Berdasarkan areal konsensi IUPHHK-HT, terdapat 29.517 titik (21,7% dari total sebaran titik panas tahun 2015) yang tersebar di areal IUPHHK-HT di seluruh Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan (15.486 titik) merupakan provinsi yang mempunyai sebaran tertinggi di areal IUPHHK-HT dengan sebaran tertinggi di bulan yang sama yaitu September dan Oktober. 9. Berdasarkan areal kebun, terdapat 3.659 titik (2,7% dari total sebaran titik panas tahun 2015) yang tersebar di areal kebun di seluruh Indonesia. Provinsi Jambi (858 titik) mempunyai sebaran tertinggi dengan bulan sebaran di bulan Agustus dan September. 10. Berdasarkan areal penggunaan kawasan IPPKH, terdapat 2.020 titik (1,5% dari total sebaran titik panas tahun 2015) yang tersebar di areal IPPKH di seluruh Indonesia. Provinsi Jambi (573 titik) mempunyai sebaran tertinggi dengan bulan sebaran di bulan Agustus. 11. Berdasarkan jenis tanah gambut, terdapat 58.779 titik yang tersebar di areal gambut di seluruh Indonesia dan mencapai 34,3% atau 20.158 titik terdapat Provinsi Kalimantan Tengah. 12. Berdasarkan areal kesatuan pengelolaan hutan (KPH), terdapat 13.112 titik yang berada di areal KPH model. KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan merupakan KPH dengan sebaran titik panas tertinggi yaitu 4.170 titik. 13. Berdasarkan sebaran areal kebakaran lahan dan hutan, areal terluas terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. 14. Berdasarkan sebaran areal kebakaran lahan dan hutan lebih banyak berada pada areal di luar kawasan hutan yaitu APL sebanyak 32% dibandingkan dengan di dalam kawasan hutan yaitu di areal HP sebanyak 28,1%. 15. Berdasarkan sebaran areal kebakaran lahan dan hutan pada kelas penutupan lahan, penutupan lahan kelas non hutan memiliki sebaran luas kebakaran lahan Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

48

dan hutan lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan lahan kelas hutan yaitu kelas belukar rawa sebanyak 28,9%. 16. Berdasarkan sebaran areal kebakaran lahan dan hutan lebih banyak berada pada areal di luar kawasan yang tidak dibebani perizinan (62%) dibandingkan dengan kawasan yang memiliki perizinan baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan (38%). 17. Berdasarkan sebaran areal kebakaran lahan dan hutan lebih banyak terdapat di tanah mineral sebanyak 67% sedangkan di tanah gambut terdapat sebanyak 33%. 4.2. Saran 1. Untuk lebih meningkatkan keakuratan hasil analisis areal kebakaran lahan dan hutan perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk areal bekas kebakaran lahan dan hutan; 2. Untuk mendayagunakan hasil analisis data titik panas (hotspot) areal kebakaran lahan dan hutan bagi instansi terkait. dapat digunakan sebagai early warning bahaya kebakaran lahan dan hutan dari analisis titik panas (hotspot) ini. Selain itu bisa juga dijadikan dasar pengambilan kebijakan terkait kebakaran lahan dan hutan. Untuk itu. perlu lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait.


49

DAFTAR PUSTAKA Adinugroho. W. C.. I N.N. Suryadiputra. Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro. 2005. Panduan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Gambut.

Proyek

Climate Change. Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia. [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2015. 261 Juta ha Lahan Indonesia Terbakar di 2015 24 Jiwa Melayang. Jakarta. Sumber Daring. [Diakses 14 Desember

2015]

http://www.indonesia2day.com/news/261-juta-ha-lahan-

indonesia-terbakar-di-2015-24-jiwa-melayang.html Candra. D.S.. Kustiyo. 2014. Near Real Time Detection of Burned Scar Area Using Landsat-8 Imageries. GOFC-GOLD GHG Workshop Vietnam. Sumber Daring [Diakses 10 September 2015] http://gofcfire.umd.edu/meeting/static/Vietnam_workshop_2014/Vietnam_GHG/d ay_2/Morning/10.35.Burned%20Scar%20Area%20Detection%20%20Danang%20Surya%20Candra%20(LAPAN)_Rev.pdf Elvidge. C.D.. K. Baugh. 2014. Burn Scar Mapping from Landsat 8. Sumber Daring [Diakses 10 September 2015] Ferdi.

2013. Sejarah

Kebakaran

Lahan

dan Hutan

di Indonesia. Direktorat

Pengendalian Kebakaran Hutan. Ditjen PHKA. Jakarta. [FWI] Forest Watch Indonesia. 2014. Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut. serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan. Laporan Penyajian Data Titik Panas (Hotspot) Tahun 2012. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Ditjen Planologi Kehutanan. Jakarta. Laporan Akhir Analisis Data Titik Panas ( Hotspot) Tahun 2013. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Ditjen Planologi Kehutanan. Jakarta. Laporan Akhir Analisis Data Titik Panas ( Hotspot) Tahun 2014. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Ditjen Planologi Kehutanan. Jakarta. National Weather Service. 2015. Cold and Warm Episodes by Season. Sumber Daring. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuf/ensoyears. shtml Permenhut

Nomor

P.12/Menhut-II/2009.

tanggal

23

Februari

2009

tentang

Pengendalian Kebakaran Hutan. Jakarta. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) tahun 2015

50

Saharjo. B. H.. Endang A. Husaeni.. dan Kasno. 1999. Manajemen Penggunaaan Api dan Bahan Bakar dalam Penyiapan Lahan di Areal Perladangan berpindah. Laboratorium Perlindungan Hutan. Fakultas kehutanan. IPB. Bogor.


51

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sebaran titik panas berdasarkan wilayah administrasi kabupaten di tiga provinsi tertinggi No. 1

Provinsi Kaimantan Tengah

2

Sumatera Selatan

3

Papua

Kabupaten Barito Selatan Barito Timur Barito Utara Gunungmas Kapuas Katingan Kota Palangkaraya Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Lamandau Murungraya Pulangpisau Seruyan Sukamara Total Banyuasin Empat Lawang Kaur Kota Lubuklinggau Kota Pagaralam Kota Palembang Kota Prabumulih Lahat Muaraenim Musibanyuasin Musirawas Musirawas Utara Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Pesisir Barat Total Asmat Biaknumfor Bovendigoel Dogiyai

Jumlah Hotspot 1.045 664 453 231 3.305 2.682 1.887 1.979 3.581 441 240 8.201 3.834 1.514 30.057 2.300 137 2 20 8 10 16 274 921 4.568 675 588 207 16.717 431 301 291 260 1 27.727 90 5 973 43

No.

Provinsi

Kabupaten Intan Jaya Jayapura Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Kota Jayapura Lanny Jaya Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mappi Merauke Mimika Nabire Nduga Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncakjaya Sarmi Tolikara Waropen Yahukimo Yalimo Total

Jumlah Hotspot 6 12 123 5 12 25 69 33 41 2.524 8.760 18 18 2 49 11 22 37 15 59 2 3 2 12.959

Lampiran 2. Sebaran data titik panas di setiap fungsi kawasan hutan per provinsi dan per bulan di tiga provinsi tertinggi Provinsi/Fungsi Kawasan KALIMANTAN TENGAH APL

JAN

FEB

MART

APR

22

7

28

22

9

1

14

9

1

2

5

5

11

6

4

9

HL HP

5

HPK

6

2

HPT KSA/KPA

1 2

Tubuh Air

1

MEI

JUN

JULI

32

37

569

5.149

12.303

11.144

744

30.057

8

7

112

937

1.962

1.292

89

4.440

11

874

2.282

2.401

42

5.613

12

221

1.488

3.472

2.870

353

8.444

12

161

1.093

2.079

1.437

88

4.895

3

205

421

191

64

887

54

524

2.065

2.950

106

5.712

7

28

22

3

2

66

2 2

2

6

AGST

SEPT

OKT

NOV

Total

3

1

10

6

22

11

38

17

148

1.008

4.737

6.001

961

12.959

APL

4

2

7

4

13

9

27

268

793

543

61

1.731

HL

1

1

21

62

284

455

66

891

5

1

4

51

624

878

121

1.685

10

5

36

181

1.206

1.954

253

3.654

PAPUA

HP HPK

1 1

2

1

6

Provinsi/Fungsi Kawasan HPT

JAN

FEB

MART

APR

2

1

4

1

KSA Tubuh Air

3

MEI 9

JUN

JULI

1

14

86

486

878

40

1.522

44

351

1.307

1.225

411

3.342

2

9

37

68

9

134

1

AGST

SEPT

OKT

NOV

Total

1

1

7

13

40

39

29

137

223

681

1.868

11.263

12.252

1.187

27.732

APL

6

9

19

16

82

139

305

978

4.146

2.364

420

8.484

HL

1

15

2

2

7

4

8

41

372

360

30

842

HP

6

16

16

11

44

75

337

720

6.296

8.850

685

17.056

1

1

6

35

85

164

35

328

HPT

1

3

12

14

51

187

6

274

SM

1

1

2

60

228

113

9

414

11

18

84

212

2

329

2

1

2

SUMATERA SELATAN

HPK

TN Tubuh Air

1

1

1

5

Lampiran 3 Sebaran data titik panas di kelas penutupan lahan untuk setiap provinsi Provinsi Bali Banten Bengkulu Di Yogyakarta Dki Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara N. Aceh Darusalam Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Total

2001

17

2002 2004 2005 2

2006 1 48

73

2007 1 32

2010

2012

2014

9 18

31 14 1 9 8 15 222 80 142 14 31 108 70 16 20 16 10 16 41 7 1 32 44 34 43 2 38 93 22 83 10 52 58 1,383

4 10

3 11 102 9

77 168 4 15 52 1 7 45 28 83 24 797 61 8 3 110 122 46 32 3 34 11 1,870

113 454 7 11 334 718 135 869 1,608 314 189 36 96 609 373 49 166 574 1,085 161 343 83 382 755 406 208 137 228 231 10,749

1,071

5

5 21 2

1 1 1 1

295 148 90 230 12 418 126 475 11

9 2 1

38 1 1

3 5 1 329 47 20

1,221 1

3 3 1

10

19 97

1,476

8,555 30 11,692

89 177 17 26 666 385 794 1,299 2,839 297 496 34 74 1,177 244 58 685 886 751 107 136 101 562 553 277 82 44 2,357 109 15,355

10 383 22 1 77 743 308 1,094 1,175 74 30 1 106 33 19

54 1 974 13 11 47 21 81 1,605 53 6,963

1,265 9 22 229 783 365 773 307 62 162 20 14 87 188 72 150 42 319 10 1,285 11 33 129 91 386 92 1,674 113 8,707

3000

5001 20041 20051 1

20071

1 1

10

5 3

316

1,951

1 25

2

13

324 30 6 4 1,003 2,786 241 28 64 117 202

618 5,463

4 44 5 45 47 11 4 1 6 1 1 10 1 248 14 7 3 13 10 1 5 1 71 2 567

10 19 38 68 10 28 11 1 12 1 1

20 3 3 4 10 3 13 2 23 290

1,220 47 6,656 137 43 232 2 22 2 1 31

772 2 481 7 9 7 43 1,761 32 11,823

1,896 638 15,990 1,275 44 129 7 383 15 2 26 8 2,897 19 1,619 4 14 2 88 1 19 6,856 13 33,896

20091 1 22 3

20092

36 125 151 21 56 234 1,342 129 46 9 50 26 412 58 78 10 78 198 33

203 809 59 37 18 1,619 752 746 458 133 451 17 364 429 278 31 250 681 298 14 865 261 464 377 374 192 42 1,966 26 12,477

46 16 16 222 97 120 32 978 130 4,775

60 203

20093 20094 20121 20122 20141 50011 1 15 13 2 6 1 1 64 95 199 116 565 706 5 1

1 1

1 1

2 9 9 24

33 244 49 257 4 94 2

3

9 1 33 3

1

2 28 6 3 9 35 16 9 72 11 99 30 88 5 2 130 10 2,329

2 2

27 1

1 1

21 1 111

26 64 20 1,412 72 19 13 11

2 11 2

91 1 1 6 7 6 1

16

2

5

2 1 170

5 18

2 2,388 1 13

341 2 2

8

32

745

1,100

4,810

Total 7 202 373 11 9 477 6,995 712 384 2,006 7,975 5,869 30,057 8,918 1,085 1,941 189 1,545 2,846 1,284 326 1,466 3,467 12,959 722 7,155 548 2,164 2,491 1,754 1,118 506 27,727 820 136,108

Lampiran 4. Sebaran data titik panas di kelas penutupan lahan per bulan Penutupan Lahan (PL) Hutan Lahan Kering Primer

Kode PL

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JULI

AGS

SEPT

OKT

NOV

Total

2001

10

7

6

6

18

17

97

179

610

850

70

1.869

Hutan Lahan Kering Sekunder

2002

47

63

78

54

100

285

797

1.663

3.162

4.023

477

10.745

Hutan Mangrove Primer

2004

2

2

3

1

4

15

30

30

10

97

2005

5

2

3

2

45

193

469

723

34

1.476

Hutan Rawa Primer Hutan Tanaman Belukar Perkebunan Pemukiman Tanah Terbuka Savanna/ Padang rumput Badan Air Hutan Mangrove Sekunder Hutan Rawa Sekunder

2006

63

81

108

213

171

247

379

722

4.515

4.802

391

11.692

2007

66

91

114

86

111

269

836

1.854

4.824

5.937

1.167

15.349

2010

32

97

96

63

55

100

625

1.066

2.905

1.748

176

6.959

2012

88

84

174

144

157

86

77

126

206

146

95

1.383

2014

126

261

232

151

220

230

876

1.168

2.989

2.131

323

8.707

3000

16

11

21

9

29

88

252

781

1.961

1.879

416

5.463

5001

4

16

25

1

2

20

80

207

181

31

566

20041

3

7

7

2

4

2

14

32

102

104

13

290

20051

18

61

69

26

35

98

670

1.340

4.294

5.061

151

11.823

Penutupan Lahan (PL) Belukar Rawa Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Campur Sawah Tambak

Kode PL

JAN

FEB

Transmigrasi Pertambangan Rawa Total

APR

MEI

JUN

JULI

AGS

SEPT

OKT

NOV

Total

20071

35

172

263

87

67

262

1.155

4.603

13.505

12.397

1.350

33.895

20091

22

38

48

20

35

113

221

620

1.647

1.696

315

4.775

20092

47

88

128

70

141

292

1.003

2.479

3.993

3.425

811

12.475

20093

11

32

29

20

22

37

130

407

897

605

139

2.329

1

4

4

6

11

17

30

29

9

111

2

2

20094

Bandara/ Pelabuhan

MAR

20121

1

20122

5

1

7

14

86

51

11

170

20141

19

21

25

34

53

43

100

201

256

249

99

1.100

50011

3

5

9

4

20

11

95

755

1.951

1.623

334

4.810

610

1.143

1.440

993

1.252

2.186

7.414

18.315

48.641

47.692

6.422 136.108

Lampiran 5. Sebaran data titik panas di setiap kelas penutupan lahan per provinsi dan per bulan PROVINSI/ PENUTUPAN LAHAN KALIMANTAN TENGAH

BULAN JAN 22

FEB 7

MART

APRL

28

MEI

22

32

JUN 37

JULI 569

AGST

SEPT

5.149

Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder

1

1

2

1

1

1

33

222

Hutan Rawa Primer

OKT

12.303

11.144

3

1

348

235

744

1

1

Semak / Belukar

4

2

1

5

Perkebunan

1

1

2

2

Pemukiman

1

7

6

Tanah Terbuka

2

1

6

2

24

3

59

13

9

126

5

50

242

578

366

46

1.299

3

14

313

501

250

6

1.093

3

3

18

62

6

1

108

1

44

139

358

209

12

773

1

1

16

14

3

2

45

1

24

12

1

38

6

Hutan Mangrove Sekunder 2

Belukar / Rawa

4

Pertanian Lahan Kering

2

1

Pertanian Lahan Kering Campur

3

5

1

2

4

8

115

699

2.132

3.632

58

6.656

3

3

9

14

198

2.625

6.871

5.747

516

15.991

8

24

58

27

8

129

12

172

373

164

17

746

22

137

307

220

19

706

1 1

Tambak Transmigrasi 1 1

2

4

Sawah

Pertambangan

1

30

1

Hutan Rawa Sekunder

869

13

Savanna Tubuh Air

30.057 4

1

Hutan Tanaman

Rawa

Total

NOV

1

1

3 4

2

1

1

1

7

1

9

9

16

11

8

49

42

493

595

249

25

1.412

PROVINSI/ PENUTUPAN LAHAN PAPUA

BULAN JAN

FEB

MART

APRL

MEI

10

6

22

11

38

Hutan Lahan Kering Primer

1

1

2

1

Hutan Lahan Kering Sekunder

1

1

JUN 17

JULI

1

Semak / Belukar

1

Perkebunan Pemukiman

2

1

Tanah Terbuka

2

4

2

6.001

961

12.959

1

14

64

289

397

27

797

3

13

57

489

484

37

1.085

3

7

23

5

38

3

19

111

163

27

329

10

89

240

392

8

751

7

25

20

1

54

2

7

11

6

3

44

3

32

116

148

15

319

35

317

1.122

1.081

227

2.786

Tubuh Air

3

14

95

109

17

248

2

3

13

2

20

4

45

253

409

60

772

11

131

872

1.553

326

2.897

1

4

14

11

3

33

24

46

53

137

14

298

6

2

5

2

3 3

1

1

3

3

Savanna

1

8

Hutan Mangrove Sekunder Hutan Rawa Sekunder Belukar / Rawa

1 1

1

1

1

Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Campur

4

5

1

Sawah

4

10

1

Transmigrasi Rawa SUMATERA SELATAN

40

39

29

137

8

48

25

5

91

20

163

983

1.028

184

2.388

681

1.868

11.261

12.249

1.187

27.727

3

2

11

16

1

33

2

2

17

55

149

3

228

1

1

7

5

1

19

223

Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer

1

3

9

5 10 13

Total

NOV

4.737

1 2

OKT

1.008

3 4

SEPT

148

Hutan Mangrove Primer Hutan Rawa Primer

AGST

PROVINSI/ PENUTUPAN LAHAN

BULAN JAN

FEB

MART

APRL

MEI

JUN

JULI

AGST

SEPT

OKT

Total

NOV

Hutan Tanaman

3

10

9

5

31

21

54

323

3.614

4.184

301

8.555

Semak / Belukar

1

16

10

7

6

11

30

93

857

1.113

214

2.358

Perkebunan

1

1

1

3

12

19

44

183

906

389

46

1.605

Pemukiman

1

1

2

2

3

1

3

6

14

17

2

52

2

6

4

48

108

501

950

55

1.674

8

15

10

56

286

207

36

618

3

11

33

17

1

71

3

2

13

4

1

23

Tanah Terbuka Savanna Tubuh Air

6

Hutan Mangrove Sekunder Hutan Rawa Sekunder Belukar / Rawa

2

5

Pertanian Lahan Kering

1

2

Pertanian Lahan Kering Campur

4

5

2 4

Sawah

1

16

144

213

853

530

4

1.761

2

14

39

145

374

2.893

3.13

250

6.856

2

1

10

6

26

211

659

60

978

6

46

79

163

338

675

551

95

1.966

4

31

43

37

12

130

3

2

11

5

3

Tambak Transmigrasi

2

Pertambangan Rawa

21

3 4

2

1

3

2

6

13

4

32

4

12

74

273

277

101

745

Lampiran 6. Sebaran data titik panas berdasarkan areal KPH Model tahun 2015 No.

NAMA KPH

HOTSPOT

1

KPHL Aceh (Unit III)

21

2

KPHL Alor

3

KPHL Ampang

4

KPHL Awota (Bagian Unit V dan Bagian Unit VI)

1

5

KPHL Bali Barat

2

6

KPHL Bali Timur (Unit III)

2

7

KPHL Banyuasin (Unit I)

8

KPHL Batu Tegi

9

KPHL Biak Numfor

127 26

105 1 4

10

KPHL Budong-Budong (Unit V)

13

11

KPHL Bukit Balai Rejang (Unit VII)

14

12

KPHL Bukit Barisan (Unit IV)

13

KPHL Dharmaseraya

43

14

KPHL Ganda Dewata

8

15

KPHL Hulu Sungai Selatan

16

KPHL Kapuas

17

KPHL Karimun

3

18

KPHL Konawe

19

19

KPHL Kotaagung Utara (Unit X)

20

KPHL Larona Malili (Unit I)

21

KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)

10

22

KPHL Malunda

10

23

KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)

15

24

KPHL Mapili

30

25

KPHL Maria Unit XXIII

26

KPHL Mutis Timau (Unit XIX)

27

KPHL Peropa'Ea Gantara (Unit VII)

28

KPHL Pesisir Selatan

29

KPHL Rinjani Barat

1

30

KPHL Rinjani Timur

11

31

KPHL Sijunjung

23

32

KPHL Solok

2

33

KPHL Sorong Selatan

2

34

KPHL Sungai Beram Hitam

7

35

KPHL Tambora Utara (Unit XVIII)

36

KPHL Tarakan

1

37

KPHL Tastura (Unit III)

1

38

KPHL Toba Samosir (Unit XIV)

6

39

KPHL Unit II Lariang

5

40

KPHL Unit III Pohuwato

15

41

KPHL Unit XXII

19

42

KPHP Bacan (Unit XIII)

4

20 715

7 668

31 141 5 61

15

2

43

KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai

37

44

KPHP Sungai Sembulan

45

KPHP Tojo Una-Una (Bagian Unit XVII)

197

46

KPHP Balantak

130

47

KPHP Banjar

130

48

KPHP Batulanteh (Unit IX)

6

49

KPHP Bengkulu Utara (Unit III)

6

50

KPHP Berau Barat

51

KPHP Bolaemo (Unit V)

33

52

KPHP Bukit Punggur

31

53

KPHP Dampelas Tinombo

17

54

KPHP Dolago Tanggunung

2

55

KPHP Flores Timur (Unit VIII)

40

56

KPHP Gedong Wani (Unit XVI)

1

57

KPHP Gerbang Barito (Unit IX)

238

58

KPHP Gorontalo (Unit VI)

59

KPHP Gorontalo Utara

60

KPHP Gunung Duren

61

KPHP Gunung Mas (Unit XVI)

2

62

KPHP Gunung Sinopa

2

63

KPHP Jeneberang (Unit IX)

51

64

KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)

79

65

KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)

35

66

KPHP Kayan

19

67

KPHP Keerom

68

KPHP Kendilo (Unit XXXIV)

69

KPHP Kerinci (Unit I)

70

KPHP Ketapang

504

71

KPHP Kota Waringin Barat

473

72

KPHP Lakitan Unit VI

105

73

KPHP Lamandau

100

74

KPHP Malinau

26

75

KPHP Mamasa Barat (Unit VII)

10

76

KPHP Mandailing Natal

15

77

KPHP Manggarai Barat (Unit I)

78

KPHP Meranti

166

79

KPHP Meratus

143

80

KPHP Minas Tahura

110

81

KPHP Muara Dua

17

82

KPHP Muko-Muko

34

83

KPHP Murung Raya (Unit II)

84

KPHP Pogogul

85

KPHP Poigar

86

KPHP Pulau Laut

286

87

KPHP Rambat Mendayung

137

54

218

39 127 83

1 259 7

6

110 55 40

88

KPHP Rawas

15

89

KPHP Register 47 Way Terusan

32

90

KPHP Rote Ndao

8

91

KPHP Sejorong (Unit V)

8

92

KPHP Seruyan (Unit XXI)

58

93

KPHP Sigambir-Kotawaringin (Unit IV)

25

94

KPHP Sintuwu Maroso

3

95

KPHP Sorong

1

96

KPHP Sungai Buaya (Unit V)

21

97

KPHP Sungai Marakai

24

98

KPHP Tabalong (Unit V)

24

99

KPHP Tanah Laut

259

100

KPHP Tasik Besar Serkap

423

101

KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)

102

KPHP Tina Orima

155

103

KPHP Toili Baturube (Unit XIX)

136

104

KPHP Unit III Lakompa

105

KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis

106

KPHP Unit VII Hilir

107

KPHP Unit XIV Benakat

108

KPHP Unit XXIV Gularaya

109

KPHP Wae Apu

110

KPHP Wae Bubi (Unit X)

111

KPHP Wae Sapalewa

112

KPHP Wae Tina (Unit III)

113

KPHP Yogyakarta

52

12 4.170 18 563 54 446 10 2 194 2

TOTAL

13.112

ANALISIS DATA TITIK PANAS (HOTSPOT) KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN TAHUN 2015

Recommend Documents