ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI DISPOSISI, NOTULEN, DAN TINDAK LANJUT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
NASKAH PUBLIKASI
diajukan oleh R. Amin Patmiyogo 13.22.1522
kepada SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2016
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI DISPOSISI, NOTULEN, DAN TINDAK LANJUT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA R. Amin Patmiyogo1), Windha Mega Pradnya D.2), 1,2)
Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta Jl Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta Indonesia 55283 Email :
[email protected]),
[email protected]
pengambilan kebijakan oleh pimpinan maupun pihakpihak yang relevan. Notulen dan Laporan Tindak Lanjut merupakan arsip yang penting. Didalamnya berisi Informasi, data, dan permasalahan yang harus terinformasikan kepada pengambil keputusan dan terhubung dengan pegawai yang lain yang ada relevansinya. Saat ini semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhubung dengan jaringan intranet, namun belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk pemrosesan disposisi dan pengelolaan arsip notulen dan laporan tindak lanjut. Selama ini proses disposisi undangan hingga pelaporan hasil rapat dan tindak lanjutnya masih dilakukan secara manual. Pendokumentasian arsip undangan, disposisi, notulen, dan tindak lanjut masih belum cepat, dan tidak praktis sehingga kurang maksimal pemanfaatannya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan penerapan sistem informasi disposisi, pengelolaan notulen, dan laporan tindak lanjut maka proses akan menjadi lebih cepat dan informasi yang dihasilkan akan lebih mudah dimanfaatkan dan relevan. Proses disposisi undangan bisa terpantau dan transparan serta lebih ringkas. Pelaporan hasil rapat dan Tindak lanjut juga akan terpantau dan terinformasikan serta mudah diakses demi menunjang pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang relevan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah yang terjadi di Kecamatan Jetis. Penulis membuat skripsi dengan judul ”Analisis dan Desain Sistem Informasi Disposisi, Notulen, dan Tindak Lanjut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta”.
Abstract - Kecamatan as the frontpage of public services and governance have a strategic role that represents the performance of the Municipal Governments of Yogyakarta. Meetings are a very important activity in the process of coordination and dissemination programs. Minutes and Follow-up Reports is an important archives. Contains information, data, and issues that should be informed to the decision makers and be connected with all the relevant officer. To date, in Kecamatan Jetis, disposition process and the minutes and follow-up reports archives management are still done manually so that processing speed and produced information quality is greatly influenced by human resources. So that the information are not maximally utilized. From the analysis conducted by author, solution can be done to help solve existing problems, author develop The Disposition, Minutes, and Follow-up Information Systems. The resulting application is "Disposition, Minutes, and Follow-up Information Systems". With this software is expected that disposition and the reporting process of the meeting results and followup reports could be done faster and easier and monitored as well as the archives management of the minutes and follow-up reports becoming more orderly so that the utilization of information becomes more leverage. Keywords: Information Systems, Disposition, Minutes, Follow-up.
Archives,
1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana membangun sistem informasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses disposisi dan tata kelola arsip notulen dan tindak lanjut di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta?
Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta sesuai dengan visinya “Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat yang mandiri dan berbudaya” memiliki misi “Mewujudkan tata kelola kecamatan yang baik dan bersih”. Untuk itu diperlukan sistem administrasi yang efektif, akuntabel dan transparan. Arsip secara nyata dan berkelanjutan mendukung kelancaran proses manajemen organisasi. Penting kiranya tersedia informasi yang cepat dan berkualitas untuk
1
2. Pembahasan 2.1. Tinjauan Pustaka Pada jurnal “Rancang Bangun Sistem Informasi Disposisi Surat Berbasis Web (Studi Kasus Kementerian Pekerjaan Umum)” yang disusun oleh Sapto Aji, Migunani, dan Fitro Nur Hakim yang diterbitkan pada Indonesian Journal on Networking and Security Volume 3 No 3 edisi Juli 2014 telah menghasilkan Sistem Informasi Disposisi Surat tetapi hanya mencakup proses disposisi.[1] Aplikasi Manajemen Surat Masuk/Keluar Secara Offline pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat oleh Ferita Rahayuningsih dan dibahas pada skripsinya.Aplikasi tersebut juga hanya mencakup pengelolaan surat masuk/keluar dan proses disposisi secara offline.[2] Sistem Informasi Pengarsipan Surat di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang dirancang Dimas Yogaswara pada skripsinya. Seperti aplikasi yang dibuat Ferita Rahayuningsih, aplikasi rancangan Dimas Yogaswara ini juga masih mencakup pengelolaan surat masuk/keluar dan proses disposisi.[3] Berdasarkan permasalahan yang penulis temui di lokasi obyek penelitian dibutuhkan sistem yang bisa melakukan proses disposisi dan pengelolaan arsip notulen dan laporan tindak lanjut. Untuk itu penulis akan membuat sistem informasi yang bisa melakukan proses disposisi dan pengelolaan arsip notulen dan laporan tindak lanjut.
Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan 3.2. Perancangan Aplikasi (Perancangan Sistem) 3.2.1. Perancangan Proses 3.2.1.1. Flowchart Yang Diusulkan
Gambar 2. Flowchart Sistem 3.2.1.2. Konteks Diagram
3. Analisis dan Perancangan 3.1. Deskripsi Singkat Instansi 3.1.1. Profil Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta salah satu dari empat belas kecamatan di Kotamadya Yogyakarta. Terletak di bagian utara-tengah Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo di barat, Kecamatan Gondokusuman di timur dan Kecamatan Gedongtengen di selatan. Terdiri dari 3 Kelurahan : Bumijo, Cokrodiningratan, dan Gowongan. Kantor Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta berada di Jl. P. Diponegoro 91. Dengan wilayah di daerah perkotaan dan pusat perekonomian menjadikan masyarakatnya sangat beragam dengan akses informasi dan teknologi yang maju. Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di wilayah, Kecamatan Jetis merupakan etalase bagi Pemerintahan Kota Yogyakarta. Dengan peran yang sangat strategis tersebut maka salah satu misi Kecamatan Jetis adalah mewujudkan tata kelola kecamatan yang baik dan bersih. Salah satunya adalah tata kelola undangan, mulai dari proses disposisi, notulen, hingga laporan tindak lanjutnya. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok kecamatan dan kelurahan berikut Struktur Organisasi Kecamtan.
Gambar 3. Konteks Diagram 3.2.1.3. DFD Level 0
Gambar 4. DFD Level 0
3.2.1.4. Relasi Antar Tabel
3.2.2.3. Rancangan Halaman Disposisi
Gambar 8. Rancangan Halaman Disposisi 3.2.2.4. Rancangan Kotak Dialog Detail Arsip Notulen
Gambar 5. Relasi Antar Tabel 3.2.2. Perancangan Antar Muka 3.2.2.1. Rancangan Halaman Form Login
Gambar 9. Rancangan Detail Arsip Notulen 3.2.2.5. Rancangan Kotak Dialog Detail Arsip Laporan Tindak Lanjut
Gambar 6. Rancangan Halaman Form Login 3.2.2.2. Rancangan Halaman Form Input Undangan Gambar 10. Rancangan Arsip Lap. Tindak Lanjut 3.2.2.6. Rancangan Halaman Statistik Kepala Instansi
Gambar 7. Rancangan Form Input Undangan
Gambar 11. Rancangan Statistik Kepala Instansi
3
4.1.4. Halaman Detail Arsip Notulen 4. Implementasi dan Pembahasan 4.1. Antar Muka 4.1.1. Halaman Form Login
Informasi dari arsip notulen bisa dijelajahi di halaman Arsip Notulen.
Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi.
Gambar 15. Halaman Detail Arsip Notulen 4.1.5. Halaman Detail Arsip Laporan Tindak Lanjut Gambar 12. Halaman Form Login
Informasi dari arsip laporan tindak lanjut bisa dijelajahi di halaman Arsip Laporan Tindak Lanjut.
4.1.2. Halaman Form Input Undangan Sekretariat cukup 1x menginput data undangan.
Gambar 16. Halaman Arsip Lap. Tindak Lanjut 4.1.6. Halaman Statistik Instansi Informasi statistik undangan, distribusi disposisi, dan pelaporan notulen dan tindak lanjut bisa dipantau.
Gambar 13. Halaman Form Input Undangan 4.1.3. Halaman Disposisi Semua proses disposisi bisa dilakukan di halaman disposisi
Gambar 14. Halaman Disposisi Gambar 17. Halaman Statistik Instansi
7.
Push message bagi pengguna sehingga segera mendapatkan info terbaru melalui notifikasi. 8. Fungsi agenda yang memungkinkan pengguna melihat agenda kegiatannya maupun seluruh pegawai dalam instansi yang relevan. Memungkinkan tidak terjadinya tabrakan pendelegasian disposisi. Bisa menggantikan papan agenda manual yang masih digunakan. 9. Fasilitas perawatan sistem baik manual maupun otomatis seperti pengecekan basis data, konfigurasi, backup, migrasi, dsb. 10. Dukungan mobile baik melalui aplikasi pada perangkat mobile maupun geo-tagging, navigasi, dsb yang meningkatkan fleksibilitas akses dan pemantauan pelaksanaan disposisi lebih lanjut maupun pelaporan langsung.
5. Penutup 5.1. Kesimpulan Dari uraian dan pembahasan “Sistem Informasi Disposisi, Notulen, dan Tindak Lanjut” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Aplikasi dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang direncanakan yakni bisa melakukan proses disposisi, pengelolaan arsip notulen dan tindak lanjut. 2. Sistem baru yang terkomputerisasi dapat berjalan lebih cepat dengan tahapan proses yang lebih ringkas seperti tidak diperlukannya pembuatan lembar disposisi dan kartu kendali serta pendistribusian disposisi secara fisik yang memakan waktu. 3. Membantu pemanfaatan arsip notulen dan laporan tindak lanjut. 4. Intervensi terhadap sistem dan akses berkas oleh yang tidak berhak lebih terkontrol oleh sistem. 5. Membantu pemantauan terhadap proses disposisi dan pelaporan. 6. Sistem masih belum cukup fleksibel dalam mendukung operasional instansi seperti pendelegasian input disposisi oleh pejabat kepada staf.
Daftar Pustaka [1] Sapto Aji, Migunani, dan Fitro Nur Hakim. 2014. Rancang Bangun Sistem Informasi Disposisi Surat Berbasis Web (Studi Kasus Kementerian Pekerjaan Umum). Jakarta: Indonesian Journal on Networking and Security – Volume 3 No 3 – Juli 2014. [2] Rahayuningsih, Ferita. 2013. Pembuatan Aplikasi Manajemen Surat Masuk/Keluar Secara Offline pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: STMIK AMIKOM Yogyakarta. [3] Yogaswara, Dimas. 2014. Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. Yogyakarta: STMIK AMIKOM Yogyakarta.
5.2. Saran Dalam penggunaan dan penerapan sistem agar lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan layanannya, maka diberikan saran sebagai berikut : 1. Aplikasi yang dibuat masih berupa purwarupa sehingga masih memerlukan pengecekan dan tes lebih lanjut untuk mencari dan memperbaiki kesalahan yang belum ditemukan pada pengecekan dan tes standar yang telah dilakukan. 2. Beberapa perbaikan dan penambahan fungsi logika program seperti filter pilihan pns pada form pengelolaan jabatan yang hanya menampilkan pns pada instansi yang relevan. 3. Penambahan fungsi-fungsi yang bisa memfasilitasi kasus-kasus yang muncul diluar fungsionalitas yang telah direncanakan seperti undangan yang tidak ada yang menghadiri. 4. Fasilitas laporan dan pencetakan bisa ditingkatkan sehingga lebih lengkap, informasional, dan sesuai format standar yang digunakan instansi. 5. Dukungan file yang memungkinkan semua berkas bisa disimpan secara digital seperti undangan, laporan dan lampirannya, dsb. 6. Halaman dashboard sebagai homepage yang berisi update terbaru dan catatan-catatan sehingga pengguna bisa langsung bisa mengetahui perkembangan terbaru dan yang perlu diperhatikan begitu login ke dalam aplikasi.
Biodata Penulis R. Amin Patmiyogo, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2016. Windha Mega Pradnya D., memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2007 dan meraih gelar Magister (M.Kom) Teknologi Informasi dari STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2011.
5