JURNAL EKONIS, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008
ISSN 1693-8852
ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MISKFN DI KABUPATEN ACEH UTARA
Rusydi, T.Zulkarnain*
ABSTRACT The objective of this research is to know the impact of the PPG and BLT program and also the number of working hours in increasing the income of poor families in reducing the number of poor people. The research was taking place in North Aceh regency of Aceh province by selecting as many as 3 of 22 sub-district that receive assistance. It is analyzed the impact of PPG in order to decrease poverty through increased income of poor families, and the variable that will be examined is the income ot poor families, the influence of other income such as working hours and other assistance such as direct cash assistance(BLT). Results of research are the poor who get PPG assistance just as much as 67.28% while the remaining 33.72% of the recipients are not poor. Based on income indicator value at 0, 0647, it shows that assistance receivers' income increased by 6.47%.While using double linear regression method, we find that PPG can increase partially the income of people who receive the assistance. I( proves that PPG can increase poor families' income and reduce poverty as much as 3.39%. However, poor families' income will increase up to 54.85% if the increase ui ine number of working hours and increased by 33.63% vviih an increase in the amount ol direct cash assistance (BLT) received by poor families. Average income of poor people in the North Aceh Regency is 15.47% below the poverty limit, wish the gap in income distribution among the poor population of 4.55%. The increase in income due to the PPG assistance of 6,47% has not been sufficient to increase the income of poor families above the poverty limit, because the average income of poor people 15.47% under the poverty limit,
PENDAHULUAN
Persoalan kemiskinan yang timbul merupakan suatu masaiah utama yang hams dihadapi oleh pemerintah dnlani mclaksanakan pembaneunan. karena kemiskinan menyebabkan pcnduduk tidak manipu memenuhi kebuUihan pokoknya yang sesuai dengait standar kualitas hidup yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemeriutah perlu merigidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi. Penyebab kemiskinan diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi budaya malas, kebiasan bunik, Keterampilan yang dimiliki masih rendah, dan faktor kekurangan fisik lainnya. Sedangkan faktor eksternal meliputi masih maraknya korupsi, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat bawah, seperti sektor pendtdikan, kesehatan dan sektor dasar lainnya. Kedua faktor penyebab kemiskinan di atas sating terkait dalam menciptakan kemiskinan, sehingga sangat sulit untuk menentukan diantara kedua faktor tersebut yang sangat berperan dalam menciptakan kemiskinan. Akibat kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diperoleh, sehingga tingkat keterampilan atau tingkat penguasaan tekiiologi juga menjadi rendah. Dalam hal ini berpengaruh dalam persaingan memperoleh kesempatan kerja, yang pada akhirnya nienyebabkan pendapatannya menjadi rendah, sehingga membuat keadaannya menjadi miskin. Begitu juga jika pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak tepat pada pembangunan sektor kesehatan akan nienyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, sehingga akan mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya akan mempengaruhi terhadap pendapatannya yang menjadi rendah, sehingga pada akhirnya juga akan melahirkan kemiskinan.
Akibat krisis ekonomi yang menekan perekonomian Indonesia yang terjadi pada taluin 1997 telah membawa dampak yang buruk terhadap Negara Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Aceh Utara. Dampak dari krisis tersebut masih terasa dan belum pulih benar sampai sekarang ini. Salah satunya dapat dilihat melalui angka kemiskinan yang masih cukup tinggi terutama di Kabupaten Aceh Utara. Keadaan ini diperparah lagi dengan terjadinya konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan GAM sejak tahun 1998 sampai 2005, serta bencana gempa dan tsunami yang menimpa wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir tahun 2004, yang berakibat terhambatnya pembangunan di segala bidang, hancumya sarana dan prasarana umuin, clan hilangnya sumber-swnber perekonomian di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya dan Kabupaten Aceh Utara kluisusnya. Keadaan tersebut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang rclatif tinggi di Kabupaten Aceh Utara. hi! dapal dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 Jumlah Kcpaia Keluarga, Kepala Keluarga Miskin, dan Persentase Keluarga MiskinKabupaten Aceh Utara (Tahun 2001 - 2003-2005) No Tahun Jumlah KK Jumlah KK Persentase KK Miskin Miskin 1 2001 96.992 42.216 43,53 2 2003 104.141 46.344 44,51 3 2005 106.682 55.438 51,97 Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara. Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2001 hingga tahun 2005 yang cukup besar. dan angka tersebut masih cukup tinggi dari rata-rata angka kemiskinan tingkat nasional yaitu sekitar 17,4% pada tahun 2003. Data tersebut juga terlihat bahwa peningkatan jumlah keluarga miskin yang terjadi dari tahun 2001 sampai 2005 yaitu 8,44% atau rata-rata pertambahan keluarga miskin 2,11% per tahun.
Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan yaitu melalui transmigrasi. Program ini disamping untuk pemerataan penduduk tetapi dapat juga mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah dengan pemberian harapan baru dalam upaya peningkatan pendapatannya. Pada masa orde baru sampai sekarang ini pemerintah telah meluncurkan berbagai Inpres dalam rangka penanggulangan kemiskinan, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Pasar. Inpres Pendidikan dan terakhir Inpres Desa Tertinggal (1DT), namun masih banyak program dan proyek penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskman Perkotaan (P2KP). Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mendnkung program-program dari pemerintah pusat juga telah ikut berperan aktif dalam menanggulangi kcmiskinan di daerahnya dengan salah satu program utamanya adalah Program Pembangunan Gampong (PPG) dengan sumber dana dari APBD Kabupaten. Salah satu upaya yang diiakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerahnya yaitu dengan meliincurkan program PPG yang berpola seperti pola program PPK yang dibiayai Bank Dunia. Sumber dana untuk PPG adalah dari APBD Kabupaten Aceh Utara yang dialokasikan selama dua tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2002 dan 2003 yang diperuntukkan untuk biaya operasional, bidang sarana dan prasarana, dan bidang ekonomi produktif, serta bidang sosial kemasyarakatan. Berdasarkan bidang-bidang yang didanai dalam PPG, bidang ekonomi produktif yaitu pemberian modal usaha untuk kegiatan di sektor pertanian dan tanaman pangan, perkebunan, perikanan. peternakan, industri dan perdagangan kecil merupakan bidang bantuan PPG yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapalan masyarakat terutama keiuarga miskin. Bidang ekonomi produktif ini inendapat bantuan PPG sebesar Rp. 64.335.576.750,- (30.61%
dari total bantuan iangsung dana PPG). Ha! ini menjadi dasar untuk melihat dampak program PPG terhadap pendapalan tnasyarakat miskin. Untuk bidang prasarana dan sarana yang meiiputi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa, saluran irigasi, MCK. Polindes, pcrsampahan. sehingga tidak berdampak langsung terhadap pendnpatan masyarakat. Bidang ini mendapat bantuan PPG sebesar Rp. 128.742.260.250.- (61.26%). Begitu juga halnya dengan bidang sosial kemasyarakatan yang inendapat bantuan PPG sebesar Rp.7.837.340.00Q,- (3.73%) yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pembinaan balai pengajian. pembinaan kepemudaan dan olah raga, kesenian. serta pembinaan PKK. Penggunaan dan pemantaatan dana PPG sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, karcna merekalah yang paling mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang paling mendesak dan usaha yang dapat diiakukan untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Sehingga diharapkan penggunaan dana PPG dapat tepal sasaran. Dana PPG yang telah dialokasikan sejak tahun anggaran 2002 dan 2003, tetapi pelaksanaan PPG bam direaiisasikan pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini diiakukan, mengingat situasi dan kondisi di Kabupaten Aceh Utara pada saat tersebut masih dalam keadaan konflik, dan dikhawatirkan dana tersebut tidak tepat sasaran sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara rnenunda sementara penggunaan dana lersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat serius dalam penanggulangan kemiskinan, dimana seluruh desa (gampong) yang berjumlah 852 gampong di Kabupaten Aceh Utara mendapat bantuan langsung dana PPG. Selain mendapat dana bantuan, gampong-gampong di Kabupaten Aceh Utara juga mendapat bantuan salah salu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat yaitu program PPK. dimana program tersebut bertujuan menanggulangi kemiskinan di pedesaan melalui pembangunan infrastruktur desa dan pemberian modal usaha. Dan pada tahun 2005 keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara juga
mendapat Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana kompensasi bahan bahan minyak. Kedua bantuan ini juga berpengaruh terhadap pendapatan keluarga miskin, tetapi kenyataannya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara masih tetap tinggi. Kenyataan yang didapat tersebut mengundang banyak pertanyaan diantaranya kemungkinan program tersebut kurang tepat sasaran, atau tidak adanya kelanjutan dari program tersebut, atau kemungkinan lain terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin akibat adanya konflik dan bencana gempa serta tsunami yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada dampak PPG yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, terutama dalam hal peningkatan pendapatan keluarga miskin.
Perumusan Masalah Program PPG telah selesai dilaksanakan selama dua tahap dan mendapat respon cukup positif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, tetapi perlu dipertanyakan kenapa dana yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2006 tidak dilaksanakan atau dihentikan, sedangkan respon masyarakat terhadap hasil pelaksanaan PPG cukup positif. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan juga berguna untuk menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program-program pembangunan lainnya di masa yang akan datang. Hasil identifikasi pennasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah kebijakar. penanggulangan kemiskinan melalui program PPG dan BLT serta jumlah jam kerja berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.
TINJAUAN PUSTAKA Kemiskinan Pengertian kemiskinan dan tolok ukur yang digunakan sangat beragam yang telah dikemukakan oleh para ahli atau badan yang berwenang dalam hal kemiskinan. Menurut Todaro (2002:194) kemiskinan terbagi dua, kemiskinan absolut dan kemiskinan reiatif, kemiskinan absolut memberikan indikator pada perekonomian. Suatu daerah yang sebagian penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, atau sebagian penduduknya mempunyai pendapatan kurang dari tingkat pendapatan minimum tertentu, sedangkan kemiskinan reiatif apabila suatu keluarga pendapatannya sudah mencapai tingkat minimum atau di atas garis kemiskinan, tetapi masih jauh lebih rendali dibandingkan masyarakat di sekitarnya maka orang tersebut berada dalam keadaan miskin. Adisasmita (2005:191) mengemukakan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan, masyarakat miskin umumnya leinah daiam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertingggal jauh dari masyarakat. lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan menurut BPS (2003:11), adalah ketidakmampuan dalarn memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Garis kemiskinan makanan mengacu pada pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per orang. Menurut Dillon (2003) penyebab kemiskinan di Indonesia bukanlah kurangnya sumber daya alam melainkan karena faktor-faktor non alamiah, yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. Untuk saat sekarang ini yang perlu segera dilaksanakan adalah membangun suatii paradigma pembangunan yang memihak kepada penduduk miskin yaitu dengan melibatkan
penduduk miskin atau perwakilannya dalam setiap tahapan pembangunan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Penyebab kemiskinan menurut World Bank (2002:131) adalah disebabkan oleh faktorfr'ctor berupa karakteristik penduduk menurut wilayah atau komunitas yaitu kondisi tempat tinggal di daerah pedesaan/perkotaan, karakteristik rutnah tangga dan individu yaitu struktur dan ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan dan jender kepala rumah tangga. karakteristik ekonomi meliputi pendapatan, pengeluaran, ketenagakerjaan, dan karakteristik sosial meliputi kesehatan, pendidikan, tempat tinggal atau perumahan.
Program Pembangunan Gampong (PPG) Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu berkenaan dengan PPG, rnaka perlu diketahui bahwa pengertian gampong di Aceh adalah desa. Dilandasi pemikiran untuk nienenipatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2002 mevvujudkan suatu suatu sistem pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif melalui PPG. Program ini ditujukan untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat paling bawah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketergantungan terhadap pihak lain. Disamping itu program ini bertujuan memperkecil ketimpangan pembangunan diantara masyarkat gampong dan kota, sehingga dapat mempercepat tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan PPG antara lain dikelola secara terbuka oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat menambah pendapatan dengan cara mendidik masyarakat agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara profesional dan ekonomis, dan hasii dari pembangunan harus digulirkan oleh dan untuk masyarakat iiu sendiri, sehingga dapat menciptakan akumulasi modal dalam wadah perekonomian gampong (Bappeda, 2002).
Bcrdasarkan prinsip tersebut maka kegialan ekonomi produktif meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebiman. perikanan, peternakan, industri dan perdagangan kecil menjadi salah satu sasaran dan kegiatan prioritas program. Sedangkan sistem atau pola pengelolaan program PPG hampir sama dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Pendapatan Pendapatan biasanya digunakan' untuk menentukan tingkatan taraf hidup suatu penduduk, oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan ditujukan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Besar kecilnya pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dapat dilihat dari pendapatan nasional negara tersebut. Todaro (2000:47) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya kemiskinan pada suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan juga tinggi rendahnya tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Tingginya pendapatan nasional per kapita suatu negara tanpa diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan akan membuat angka kemiskinan tetap tinggi. Demikian juga sebaliknya pendistribusian pendapatan yang merata tanpa adanya peningkatan pendapatan akan membuat kemiskinan meluas dan meningkat. Jam Kerja Jam kerja merupakan waktu yang digunakan untuk bekerja dan dapat dilihat dari adanya produktivitas tenaga kerja. Hasan (Diliana, 2005:18) mengutarakan bahwa setiapjam kerja yang digunakan oleh seorang tenaga kerja yang berhubungan dengan kegiatan usahanya maka ia akan mendapatkan pembayaran upah sebagai hasil pendapatan yang diterimanya. Jika tingkat upah dianggap sebagai produksi dari pendapatan maka dengan demikian besarnya pendapatan akan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya jam kerja.
Kesenjangan Kemiskinan Kesenjangan yang ditimbulkan akibat perbedaan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin, juga antara masyarakat miskin dengan masyarakat miskin itu sendiri merupakan hal yang utama harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan, karena merupakan faktor untuk menentukan batasan kemiskinan dan juga sumber masalah di masa depan. Menurut Masbar (2002:272) kesenjangan pendapatan terjadi akibat adanya masyarakat yang memiliki akses dan tidak memiliki akses terhadap pembangunan. World Bank (2002:69-72), merekomendasikan beberapa ukuran/indeks kemiskinan diantaranya Poverty Gap Index dan Poverty Severity Index. Poverty Gap Index (Indeks Kesenjangan Kemiskinan) yaitu menghitung seberapa jauh individu jatuh di bawah garis kemiskinan (jika mereka termasuk kategori miskin), dan menyatakan indeks tersebut sebagai suatu persentase terhadap garis kemiskinan. Secara lebih spesifik indeks ini mendefmisikan kesenjangan kemiskinan dikurangi pendapatan/pengeluaran dari individu/penduduk rniskin. Sedangkan Poverty Severity Index (Indeks Keparahan Kemiskinan) yaitu digunakan untuk memecahkan ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara penduduk miskin, ukuran ini secara sederhana merupakan jumlah dari kesenjangan kemiskinan tertimbang (sebagai proporsi garis kemiskinan). dimana penimbangnya adalaih sebanding dengan kesenjangan kemiskinan itu sendiri.
Hipotcsis Berdasarkan teori-teori yang dikemukukan dan hasil penelitian sebelumnya dapat diajukan hipotesis pada penelitian ini adalah: Program Pembangunan Gampong dan BLT scrta jumlah jam kerja dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.
METODE PENELITIAN
Sampel Penelitian Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan memilih sebanyak 3 kecamatan dari 22 kecamatan yang mendapat bantuan, yang meliputi masing-masing 1 kecamatan mewakili wilayah barat, 1 kecamatan wilayah tengah, dan 1 kecamatan wilayah timur dari wilayah Kabupaten Aceh Utara dan merupakan kecamatan yang mendapat bantuan PPG. Hal yang dianalisis adalah dampak PPG dalam menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan variabel yang yang akan diteliti adalah pendapatan keluarga miskin, pengaruh pendapatan lainnya seperti jam kerja dan batuan lainnya seperti bantuan langsung tunai. Pemilihan Kepala Keluarga (KK) untuk menjadi responden dari populasi yang ada ditentukan secara cluster atau wilayah (cluster random sampling). Pada tahap pertama ditentukan 10% dari jumlah kecamatan yang mendapat bantuan PPG yaitu sebanyak 3 kecamatan yar.g terpilih adalah Kecamatan Tanah Jambo Aye, Syamtalira Bayu, dan Muara Batu. Pada lahap kedua untuk menentukan gampong (desa) yang dijadikan sampel adalah 10% dari gampong yang terdapat dalam kecamatan yang terpilih, sehingga didapat jumlah desa sampel seluruhnya 13 gampong yaitu Kec. Tanah Jambo Aye 5 gampong, Kec. Syamtalira Bayu 5 gampong, dan Kec. Muara Batu 3 gampong. Pengambilan sample KK miskin penerima dana bantuan PPG adalah sebesar 25% dari jumlah KK miskin penerima bantuan PPG yang terdapat pada masing-masing gampong terpilih. Sehingga jumlah KK miskin yang dijadikan sampel adalah 86 KK. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder mengenai jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, pendapatan perkapita, PDRB Kabupaten Aceh Utara, jumlah alokasi dana PPG diperoleh dari instansi EPS, BAPPEDA dan BPMD
Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari setiap KK miskin penerima bantuan PPG yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.
Model Analisis Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan formula yang sederhana seperti telah dirumuskan dalam manual Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang dibuat oleh ESCAP (Economic and Social Commision for Asia and Pacific) yaitu peningkatan pendapatan (AI). Coverage of Target Group (TAR), Poverty Reduction (PR). Untuk menilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapalan merupakan indikator pen ting untuk menilainya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikul (Santoso dkk, 2003: 150-156): Yt-(V'o + (Yox Iht)) AI= ( Yo + (Yo x Iht)) Keterangan : AI
: Peningkatan pendapatan (Income Indicator)
Yt
: Pendapatan tahun sekarang v
Yo
: Pendapatan tahun dasar
Iht
: Indeks harga konsumen tahun sekarang Pengukuran terhadap nilai Coverage of Target Group (TAR) dengan menggunakan
model : TAR = IPGK - IP>GK Keterangan : TAR
: Jumlah penduduk miskin yang pendapatannya dibawah batas garis kemiskinan.
IPGK
I[>>GK
: Jumlah penduduk miskin keseluruhan : Jumlah penduduk miskin yang pendapatannya diatas garis kemiskinan
Untuk mengukur pengurangan tingkat kemiskinan (Poverty Reduction Indicator (PR)) digunakan alat atau mode! : PR = %P - (%Pt / %Po) Keterangan : PR
: Pengurangan penduduk miskin (Poverty Reduction Indicator)
%P
: Persentase penduduk miskin keseluruhan
%Pt
: Persentase penduduk miskin talnin sekarang yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan
%Po
: Persentase penduduk miskin tahun dasar yang pendapatannya dibawah
garis kemiskinan Untuk menganalisis kesenjangan kemiskinan yaitu rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, dan juga tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten A cell Utara, model yang digunakan adalah sebagai berikut (World Bank, 2002:6972) Indeks Kesenjangan Kemiskinan : (Z –Yp) P1 = 1 / n ∑ [
] Z
Indeks Keparahan Kemiskinan: (Z –Yp) P2 = 1 / n ∑ [
] Z
Keterangan : PI
: Indeks Kesenjangan Kemiskinan
P2
: Indeks Keparahan Kemiskinan
Z
: Batas gar kemiskinan
Yp
: Pendapatan rata-rata keluarga miskin
n
: Jumlah keluarga miskin Untuk mengctaluii besarnya pengaruh pendapatan keluarga miskin sebagai variabcl
dependen (Y) akibat variabel independen berupa bantuan Program PPG, jam kerja dan bantuan langsung tunai (PPG, ,IK, Dl) dihitung dengan model regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut : Y=/(PPG,JK,D1) Y = α + β1 In PPG + β2 In JK + β3 Dl + Ε Dimana : Y : Pendapatan KK miskin (Rp.) PPG
: Jumlah dana bantuan PPG (Rp.)
JK
: Jumlah jam kerja (jam)
Dl
: Variabel dummy BLT, (menerima bantuan BLT = 1 ; tidak menerima bantuan BLT = 0)
α
: Konstanta
β1, β2,β3: Koefisien regresi ε
: Faktor pengganggu (Error term).
HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Penelitian Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara administrasi terbagi dalam 22 kecamatan, 56 kemukiman, 850 desa/gampong dan 2 keluralnn. Jumlah penduduknya pada tahun 2005 adalah 493.599 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 241.887 jiwa dan perempuan 251.712 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanvak 108.220 KK dan rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga adalah 5 jiwa, serta kepadatan penduduk rata-rata 150 jiwa/km'. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 1993-2005 rata-rata 1,07 %. Karakteristik kepala keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain umur, pekerjaan, tingkat pendidikan formal, jumlah anggota keluarga. Umur kepala keluarga yang dijadikan sebagai responden adalah seperti terdapat pada Tabel berikut. Tabel 2 Kepala Keluarga Menurut Umur No.
Umur KK (Tahua) Jumlah Responden
Persentase
1.
30-34
5
5,81
2.
35-39
14
16,28
3.
40-44
19
22,09
4.
45-49
22
25,58
5
50-54
11
12,79
6.
55-59
6
6,98
7.
60-64
2
2,33
8.
65 ke atas
7
8,14
Jumlah 86 Sumber : Hasil Penelitian 2007(dio!ah).
100,00
Pada tabel 2 di atas mcnunjukkan bahwa kepala keluarga dengan batasan umur terbanyak adalah pada umur 45 - 49 tahun yaitu sebanyak 22 KK atau 25,58%, dan jumlah kepala keluarga pada usia produktif yaitu pada umur 25 - 54 tahun adalah sebanyak 71 KK atau 82,55%. Sedangkan kepala keluarga yang tidak produktif yaitu 55 tahun ke atas adalah sebanyak 15 KK atau 17,45%. Karakteristik pekerjaan kepala keluarga sampei yang diwawancarai terdapat beberapa jenis pekerjaan utama yaitu petani, pedagang, tukang becak, nelayan, penjahit, tukang bangunan, penjual kue, penjual nasi, penjual ikan, tukang bengkel sepeda, pembuat kue, pengrajin tikar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga No Jenis Pekerjaan
Jumlah Responden
Persentase
1
Petani
33
38,37
2
Pedagang
23
26,74
3
Tukang Becak
1
1,16
4
Nelayan
5
5,81
5
Penjahit
3
3,49
6
Tukang Bangunan
2
2,33
7
Penjual Kue
5
5,81
8
Penjual Nasi
1
1,16
9
Penjual Ikan
2
2,33
10
Montir Sepeda
1
1,16
11
Pembuat Kue
7
8,14
12
Pengrajin Tikar
3
3,49
Jumlah
86
100
Sumber : Hasil Penelitian 2007(diolah).
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa pekerjaan utama kepala kelurga rata-rata sebagai petani yaitu sebanyak 33 KK atau 38,37%, kemudian pedagang sebanyak 23 KK atau 26,74%, nelayan sebanyak 5 KK atau 5,81%, pcnjahit sebanyak 3 KK atau 3,49%, pembuat kue sebanyak 7 KK atau 8,14%, penjual ikan sebanyak 2 KK atau 2,33%, pengrajin tikar sebanyak 3 KK atau 3,49%, penjual kue sebanyak 5 KK atau 5,81%. Sedangkan pekerjaan kepala keluarga sebagai penjual nasi, tukang becak dan tukang bengkel sepeda mas ing-mas ing hanya sebanyak 1 KKatau 1,16%. Komposisi pendidikan kepaia keluarga sainpel yang terbesar adalah berpendidikan SD yaitu sebanyak 50 KK alau 58,14%, berpendidikan SMP sebanyak 20 KK atau 23,26%, dan berpendidikan SMA sebanyak 15 KK atau 17,44%. Sedangkan untuk kepala keluarga yang berpendidikan sarjana adalah 1 KK atau 1,16%. Untuk tebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga No. 1. 2. 3. 4.
Tingkal Pendidikan
Jumlah Responden Persentase
SD SMP SMA Sarjana Jumlah
50 20 15 1 86
58,14 23,26 17,44 1,16 100,00
Sumber : HasilPenelitian 2007(diolah). Jumlah anggota keluarga dari kepala kelurga sampel dengan jumlah anggota keluarga terkecil adalah 2 orang dan terbesar 10 orang. Sedangkan jumlah anggota kelurga 5 orang merupakan komposisi terbanyak yaitu 30 KK atau 34,88%. Karakterisitik kepala keluarga yang menerima bantuan tidak seluruhnya adalah keluarga miskin, karena hasil penelitian lapangan terdapat keluarga tidak miskin mendapat bantuan modal usaha misalnya para pedagang. Jumlah bantuan modal usaha dari PPG yang diterima oleh masyarakat adalah bervariasi sesuai dengan usaha yang sedang atau akan
dilaksanakan. Besarnya bantuan yang diterima responden adalah Rp. 180.000,- sampai Rp.3.500.000,-.. Jumlah keluarga yang menerima bantuan PPG sebesar Rp.l .000.000,- ke bawah adalah sebanyak 58 K.K. atau 67,44%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5 Jumlah Bantuan PPG Yang Diterima No.
Jumlah Bantuan Diterima (Rp.)
Jumlah Responden
Persentase
1.
0 - 500.000
28
32,56
2
501.000-1.000.000
30
34.88
3
1.001.000- 1.500.000
10
11,63
4.
1.501.000-2.000.000
7
8.14
5.
2.001.000-2.500.000
4
4,65
6.
2.501.000-3.000.000
0
0.00
7.
3.001.000-3.500.000
7
8,14
Jumlah
86
100,00
Sumber: Hasil Penelitian 2007(diolah). Pendapatan responden sebelum menerima bantuan PPG adalah Rp.200.000,- sampai Rp.l.000.000,-, setelah menerima bantuan PPG pendapatan responden adalah Rp.400.000,sampai Rp.l.500.000,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 6 Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah PPG Pendapatan
Sebelum PPG Setelah PPG Jumlah Persentase Jumlah Persentase Responden Responden
No.
(Rp.)
1
0-250.000
3
3,49
0
0.00
2
251.000-500.000
57
66,28
9
10,47
3
501.000-750.000
19
22,09
34
39,54
4
751.000-1.000.000
7
8,14
30
34,88
5
1.001.000
0
0,00
8
9.30
6
1.250.000
0
0,00
5
5,81
Jumlah
86
100
86
100
Sumber : Hasil Penelitian 2007(diolah). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Y = Pendapatan) akibat perubahan pada variabel independen (PPG, JK, Dl), dari hasil analisis regresi dengan pendekatan kuadrat terkecil didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Ln Y = 11,340 + 0,0658 In PPG + 0,5485 In JK + 0,3363 Dl Pembahasan lerhadap model yang digunakan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan pada label di bawah ini:
Tabel 7: Estimasi Model Analisis Terhadap Pendapatan Variabel
T-tabel α = 5% Signifikan
Bantuan (PPG)
Koefisien T-hitung Regresi 0,0658 3,099
1,993
Signifikan
Jam Kerja (JK)
0,5485
6,366
1,993
Signifikan
BLT(Dl)
0,3363
8,974
1,993
Signifikan
Konstanta
11,340
R' Adjusted
0,6530
F-hitung
54,326
(n = 86)
Durbin-Watson 1,8840 (DW)
F-tabel (a = 1 %) 26,235
DW-tabel (k =3. a = 5%) dL= 1,435 ;dU= 1,578 4-dL = 2,565; 4 -dU = 2.422 Sumber : Hasil Penditian 2007(diolah).
Signifikan Bebas Autokorelasi
Hasil estimasi model yang digunakan seperti tertera pada Tabel 7 bahwa koefisien parameternya memiliki hubungan positif, hal ini berarti peningkatan jumlah bantuan PPG akan meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan koefisien regresi bantuan PPG sebesar 0,0658 menggambarkan bahwa pendapatan akan meningkat sebesar 6,58% jika jumlah bantuan PPG meningkat 100%. Hasil estimasi model yang digunakan seperti tertera pada Tabel 7 bahwa koefisien parameternya memiliki hubungan positif, hal ini berarti penambahan jam kerja akan meningkatkan pendapatan. Koefisien regresi jam kerja sebesar 0,5485 menggambarkan bahwa akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 54,85% jika jumlah jam kerja ditingkatkan sebesar 100%. ' Berdasarkan hasil estimasi model yang digunakan seperti tertera pada Tabel 7 bahwa koefisien parameter dari Dl memiliki hubungan positif, hal ini berarti pemberian bantuan langsung tunai secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Koefisien regresi Dl sebesar 0,3363 menggambarkan bahwa bila terjadi peningkatan bantuan sebesar 100%. maka
pendapatan masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai tersebut akan meningkat sebesar 33,63%. Dari Tabel 7 dapat dilihat nilai R" sebesar 0,6530, menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (bantuan PPG, jam kerja, dan bantuan langsung tunai) yang digunakan dalam model telah dapat menjelaskan perubahan variabel dependen (pendapatan) sebesar 65,30%, sedangkan sisanya sebesar 34,70% dipengaruhi oleh hal lain yang tidak masuk dalam model analisis yaiig digunakan. Dari nilai F-hitung yang didapat sebesar 54,326 yang lebih besar dari F-tabel sebesar 26.235 pada tingkat kepercayaan a = 5%. sehingga variabel independen yang digunakan dalam estimasi model analisis yaitu bantuan PPG (PPG), jam kerja (JK), bantuan langsung tunai (Dl) secara serempak mempengaruhi pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara secara signifikan. Berdasarkan nilai F-hitung dan R2 yang relatif tinggi dibandingkan dengan F-tabel, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik statistika yang berguna agar hasil estimasi yang diperolch tidak inenyimpang atau bias. Uji asumsi klasik statistika yaitu dengan melihat gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Uji Asumsi Klasik Gejala multikolinearitas di dalam model dideteksi dengan membandingkan nilai koefisien relasi antara sesama variabel independen (r) dengan nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen (R"). Jika nilai R' lebih besar dari nilai r, maka dalam model yang digunakan tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil estimasi dapat dilihat bahwa nilai nilai R2 (0,6530) lebih besar dari nilai r2 (-0,10451; 0,07201; 0,20898) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model analisis yang digunakan.
Uji gejala Heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan t-Ratio dengan tTabel. Jika t-Ratio lebih kecil dari t-Tabel maka model yang digunakan bebas heteroskedastisitas. Didapat t-Tabel (1,933) dan t-Ratio masing-masing variabel independen (0,6646: 0,7030; -0,3950). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa t-Ratio lebih kecil dari tTabel. sehingga model analisis yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas. Uji gejala autokorelasi terhadap model yang digunakan Uji Durbin-Watson. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai D-W statistik sebesar 1,8840 berada pada daerah bebas autokorelasi, maka model analisis yang digunakan pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.
Indikator Pendapatan dan Pcngurangan Penduduk Miskin Penilaian keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan, maka peningkalan pendapatan merupakan indikator pcnting untuk menilainya. l-'aktor yang penilaian yang digunakan adalah peningkatan pendapatan, pendapatan rata-rata KK tahun dasar, pendapatan rata-rata KK tahun sekarang. dan indeks harga konsumcn tahun sokarang. Untiik mcngelahui persentase perubahan pendapatan dapal dilihat pada Tabel 8. Tabcl 8 Indikator Pendapatan (Peningkatan Pendapatan) No.
Uraian
1.
Batas garis kemiskinan Kab. Aceh Utara tahun 2003
Rp. 11 8. 897
2.
Batas garis kemiskinan Kab. Aceh Utara tahun 2006
Rp. 167.291
3.
Indeks Harga Konsumen (Iht)
5,139
4.
Income Indicator (AI)
0,0647
5.
Poverty Reduction (PR)
0,0339
6.
TAR (Target Sasaran)
0,6628
Sumber: Hasil Penelitian 2007(diolah).
Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa program PPG melalui bidang ekonomi produktif (bantuan modal usaha) menghasilkan Indikator Pendapatan (Al) sebesar 0,0647 ini berarti bahwa program tersebut dapat menaikkan pendapatan kepaia kelurga penerima bantuan sebesar 6.47% pada tingkat kenaikan harga sebesar 5.139. Sedangkan target sasaran dari program adalah sebesar 0,6628 atau sebesar 66,28% dari penerima bantuan adalah keluarga miskin sedangkan sisanya sebesar 33,72% adalah bukan dari kelurga miskin, sehingga bantuan PPG dapat disimpulkan relatif kurang tepat sasaran untuk keluarga miskin. Berdasarkan Tabel 8 didapat Poverty Reduction (PR) adalah sebesar 0,0339, berarti terjadi pengurangan jumlah keluarga miskin penerima bantuan PPG sebesar 3,39% di Kabupaten Aceh Utara.
Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index) Indeks kesenjangan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pendapatan masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dari hasil penelitian didapat bahwa indeks kesenjangan kemiskinan (PI) sebesar 0,1574, hal ini merupakan bahwa ratarata pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara berada 15,74% di bawah batas garis kemiskinan. Dengan nilai tersebut dapat diperkirakan banyaknya biaya yang perlu dialokasikan kepada KK miskin agar pendapatan mereka dapat berada di atas batas garis kemiskinan. Besarnya biaya yang dibutuhkan adalah nilai "Poverty Gap Index (PI)" dikalikan garis kenliskinan dikali dengan jumlah penduduk. Jadi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 790 milyar (perkiraan jumlah penduduk miskin 300.000 jiwa) untuk dapat mengentaskan KK miskin dan pendapatannya berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan sekarang. Berdasarkan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 6,47% akibat dari program PPG, dan pendapatan rata-rata penduduk miskin sebesar Rp. 127.551,- atau 15,74% berada di bawah batas garis kemiskinan. Jika pelaksanaan program PPG dilanjutkan selama 5 tahun
anggaran iagi maka diperkirakan pendapatan rata-rata penduduk miskin sebesar Rp. 174.500.-atau akan berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan saat ini.
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks) Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara peneiiti menggunakan ukuran indeks keparahan kemiskinan. Dari hasil penelitian didapat indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0.0455, hal ini menandakan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebesar 4,5 5%.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan : 1. Program PPG yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tidak seluruhnya ditujukan untuk keluarga
miskin, karena keluarga miskin yang mendapat bantuan PPG hanya
sebanyak 67,28% sedangkan sisanya sebesar 33,72% penerima PPG bukan keluarga miskin. 2. Berdasarkan nilai Income Indicator yang dihasilkan sebesar 0,0647 atau menunjukkan bahwa pendapatan penerima bantuan PPG meningkat sebesar 6,47%. Sedangkan dengan menggunakan regresi linear berganda bantuan PPG terbukti secara parsial dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima bantuan. Hal ini terbukti bahwa bantuan PPG dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi kemiskinan sebesar 3,39%. Pendapatan keluarga miskin akan meningkat sebesar 54,85% jika adanya peningkatan jumlah jam kerja, dan akan meningkat sebesar 33,63% dengan adanya peningkatanjumlah bantuan langsung tunai yang diterima keluarga miskin.
3. Pendapatan rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara berada 15,47% di bawah batas kemiskinan, dengan kesenjangan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin sebesar 4,55%. Peningkatan pendapatan akibat bantuan PPG rebesar 6,47% belum mencukupi untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin di atas batas kemiskinan, karena rata-rata pendapatan penduduk miskin 15,47% di bawah batas kemiskinan . Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan program PPG hendaknya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan dapal mengurangi kemiskinan. 2. Kebijakan penerapan program atau kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten melalui pengadopsian pola pelaksanaannya dari suatu program nasional yang dianggap berhasil, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan evaluasi teriebih dahulu terhadap keberhasilan program tersebut di daerahnya, karena tidak semua program yang secara nasional diangap berhasil.
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2002, Pedoman Uinum Program Pembangunan Gampong Kabupaten Aceh Ulara Tahim Anggarun 2002,
Bappeda Kabupaten Aceh
Utara. Badan Pusat Statistik, 2003, Penduduk Fakir Miskin 2004, BPS, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2005, Aceh Utara Dalam Angka, BPS Kabupaten Aceh Utara. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2003, Jumlah Keluaraga Miskin dalam Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Ulara, BPS Kabupaten Aceh Utara Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2005, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara, BPS Kabupaten Aceh Utara. Basri, Faisal,
1995, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI Distorsi Peluang dan
Kendala, Erlangga, Jakarta. Diliana, Fransiska Bonita, 2005, Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga
di Kabupalen Klaten dan Kabupaten Magelang Tahun
2003, STIS, Jakarta. Dillon HS, 2003, Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat, Juni 2003, 5-23. Masbar, Raja, 2002, Batas Garis Kemiskinan : Kasus Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis,No. 1. Vol. 2. Agustus 2002, 271-284. Suparta, I. Wayan 1997, Analisis Mikro Ekonometrik Garis Kemiskinan di Kabupaten Acch Besar Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Tesis Program Pascasarjana Yang Tidak Dipublikasikan, Unlversitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Sutyastie, Tjptoheriyanto, 2002. Kemiskinan ch«i Kelidak Merataan di Indonesia, Rieneka, Jakarta. Todaro, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta. World Bank Institute, 2002, Dasar-dasar Analisis Kemiskinan, Institute Bank Dunia, Jakarta. Yahya, 1997, Penman Program IDT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya Banda Aceh, Tesis Program Pascasarjana Yang Tidak Dipublikasikan. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
