ANALISIS DAMP AK PEMBERIAN KREDIT SIMP AN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SLEMAN

ANALISIS DAMP AK PEMBERIAN KREDIT SIMP AN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) PADA PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SLEMAN 2007-2010

Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang Ilmu-ilmu Sosial

diajukan oleh: Feri Istanto 09/295586/PEK/l 4459

Kepada F AKUL T AS EKONOMI DAN BISNIS UNNERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2010

Tes is AN ALI SIS DAMP AK PEMBERIAN KREDIT SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) PADA PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SLEMAN, 2007-2010

Feri Istanto 09/295586/PEK/l 4459 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Desember 2010

Susunan Dewan Penguji

Anggota Dewan Penguji Lain

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Iswardo

ardiono Permono M.A.

tambang Nahartvo, M.Sc.

Drs. Ahmad Jamli, M.A.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

.PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ynng pernah diajuknn untuk mempcrolch gclar kesananaan di suatu Perguruan tinggi, dan scpanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat

yallg pernan ditulis atau diterbitkau oleh orang lain, kecuali yang

~J

tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Yogyakarta,

Desember20l0

~-....---Feri Istanto

iii

"I helieve that we can crente a poverty. free world because poverty is not created by poor people. In that kind of world, the

only place you can see poverty is in the museum."' [Muhutnmud Yu nus)

Tests ini kupersemoahkonuntuk

K elua r9a besarku Istriku, Veno• Kusuma Ardhani dan semua orang terkasih di sekelilingku

iv

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahrnat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Analisis Darnpak Pernberian Kredit Simpan Pinjrun Khusus Perempuan

terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Steman 2007-20 IO". Penehtian ini dapat dilaksanakan dan disusun alas bantuan dan kerjasama

berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada I. Prof. Dr. Iswardono Sarjono Permono, M.A., selaku doom pernbimbing yang dengan kesabercnnya telah memberikan blrnbinsan. arahan, motivssi, clan

pcngctahuannya hingga terselesalnya peoulisan tesis ini. 2. Prof. Catur Sugiyanto, M.A., selaku moderator dalam seminar strategi riser atas kesediaannya memberikan

arahan dan saran yang kritis w1luk

penyempurnaan penullsan tests inl. 3. Bapak Dr. Akhmad Makhfatih, M.A., selak.u Ketua Pengelola Program Magistcr Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, seluruh dosen yang telah memberik:an ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan, serta seluruh staf pengelola .MEP-UGM, pengelola perpustakaan alas kornunikasi dan kerjasama yang beik sclama mesa perkuliahnn.

4. Kepala

Pusbindiklatren

BAPPENAS

yang

telah memberikan

bantuan

beasiswa kepada penulis. 5. Bapak Di's. Sri Pumomo, M.S.L selaku Bupati Sleman, dan Drs. lswoyo HiuliwFttllo selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah K.abupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan dan izin tugas belaiar bagi penulis

v

sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2. 6. Istriku, Keluarga besar Sahono, Kelnarga besar Muji Raharjo, yang telah membantu dengan doe dan pcnycmengamye, Markiki, Markiko dan Cah cilik-

cilik yang rnenjad] hiburan melepas ketegangaa. 7. Rekan-rekan MEP-41 kelas Bappenas 13 bulan angkatan VJ (DSW, AAW,

DK, IQ, MP, YPR, YRA.. ZA, RWP, SW, WCB, SYT, Mrs. Q, TDP, MBA, ENW, OM, FK, Llf) terima kasih atas banruan dankebersarnaankita. 8. Sernua pelaku PNPM-MPD

yang telah sudi meluangkan waktunya dalam

memhantu kelengkapan data dalam penelitian. Camat Gamping, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kccamatan Gamping, dan Rekan-rekan se-Kantor Carnal Gamping yang tel ah memberikan dorongan semangat. 9. Semua pihak yang telah rnembantu

baik secara langsung maupun tidak

langsung atas terselcsaikannya penelitian ini. Akhimya penulis menyadari bahwu Lcis ini masih banyak kekurangan dan

kelemahan, can oleh karena iru tidak meoutap kemungkinan adanya kritik atau saran yang dapat mernbuat tesis ini menjadi jauh lebih balk. Y ogyakarta Desemher 20 I 0

Feri Istanto

vi

DAFT ..\RISI

Halaman HALAMAN JUDUL HALAMA.~ PENGESAHAN .

ii

HAl.AMA\J PERNYATAAN

iii

HALAMA\J PERSEMBAHAN

iv

PRAK AT A

v

OAPTAR ISi

vii

DAFTAR TADEL

ix

DAFTAROAMBAR

x

DAFT AR LAMPIRAN

XI

rnnsARJ ..

xii

ABST'R.ACT

xiii

DAD I

PCNOANTAR

I

I.I Latar Belakang ..

1.2 1.3 I. 4 1.5 BAB II

.. .. . .. .. . .. . .. . .. .

Keaslian Penelltian Tujuan Penelitian Manfaat penelitian .. Sistemarika Penulisan

. ..

..

..

..

1 8 11

.. . ..

..

..

12 12

TrNJAUM' J>USTAKA DAN ALAT ANALISlS

13

2.1 Tinjauan Pusteka 2. l. I Penelitien sebelumnya

13 13 I5 19

2.1.2 Lembaga keuangan mikro 2 .1.3 Program PNPM MPD 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.J 2.1.3.4

..

Tujuan Sumbcrdan pengelolaan drum..........................

Prinsip-prinsipPNPM-MPD Monitoring clan evaluosi 2.1.3.5 Kajian kcuangan dan audit 2.2 Landasan Teori

20 21 23 24

25 26

vii

2.2. l Kemiskinan ·····················2.2.1.1 Definisi kemiskinnn 2.2.1.2 Penyebab kemiskin.an ..............•.............. 2.2. l J Garis kemiskinan 22.2 Pendapatan 2.2.3 Kredit Mikro 2.2.J.1 Definisi kredit mikro 2.2.3.2 Poran kredit mikro 2.2.3.3 Kredit mikro unruk perernpuan 2.4 Hipotesis 2.5 Alat Analisis 2.5.1 Analisis kuantitauf 2.2.5. l Uji beda rata-rata 2.2.5.2 lndikator poverty reduction

BAB Ill ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..................................... '.l.1 Cara Peoelitian... 3.1.1 Definisi operasional variabel 3.1.2 Dara clan sumber data 3.1.1 Meto
Persepsi respooden terhadap PNPM MPD

26 26 28

JO 32 35 35 35

37 39 40 40 40 42

44 44 44 45 46 47 48 50 50 SO 51 53 54 54 55 55 56 58

Vlll

3.3 Hasil Analisis Data dan Pembabasan

60

3.3.l Uji beda rata-rata pendapatan rumah tangga

60

3.3.2 Lji One-way anova terhadap pendapatan rumah tangga perempuan penerima kredit berdasar jangka woktu pemberian kredit 3.3.J Uji One-way anova terhadap pcndapatan rumah tangga perempuan percrima kredit bcrdesar jwnlah kredit

62

. YD.Ilg diJterunn

H

.

3.3.4 Uji One-way anova terhadap pcadapatan rumah tangga perempuan penerima kredit berdasar tingkat pendidi.kan 3.3.S lndikator pover·ty reduction

BAB IV KESIMPULANDAN SARAN.......................................................

64

67 69

72

4.1 Kesirnpulan

72

4.2 Saran

73

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................

75

LAMPIR.t\.N'

80

ix

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1:1

Perkembangan Aset UPK PNPM-MPD Kabupaten Sleman...........

6

Tabel 1.2

Penelitian tentang Dampak Pemberian Kredit .........••.....................

9

Tabel 2.1

Peta Lembaga Keuangen Mikro di Indonesia

Tabel 2.2 Pcrbandingan Garis Kemiskinan dan Penduduk Indonesia antara RPS dan Bank Dunia Tahon 2006

Tabel 3.1 Data Responden Menurut Umur

18 Miskin

di 3l

.,..

48

Tabel 3.2 Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan

49

Tabel 3.3 Data Responden Menwut Mata Pencaharian...................................

50

Tabel 3.4 Pembagian Administratif Keeamatan Gamping...............................

Sl

Tabel 3.5 Hasil Uji Beda Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga

59

Tabel 3.6 Hasil Uji One-Way

Anovl\ Rata-Reta terharlap Pendopntnn Rumah Tangga berdasar Jangka Waktu .Kredit.....

61

Tabel 3.7 Hasil Uji One-Way Anova Rata-Rata terhadap Pendapatan Rumah Taugga berdasar Jumlah Krc:J.il yang Diterima ... . .. .. ..... .. ....

63

Tabel 3.8 Hasil Uji One-W11y Anova Rata-Rata ternadap Pendapatan Rwnah Tangga bcrdasar Tingkat Pendidikan

65

x

DAITAR GAMBAR

Halaman Gambar L l J umlah Rumah Tangga Miskin .Kabupaten Sleman ......•.............

7

Gambar 3.1 Jwnloh Penduduk Ke=t311 Gamping......................................

52

Gamber 3.2 Jumlah Rwnah Tangga Miskin Kccamatan Gamping.................

54

Gamber 3.3 Persepsi Responden Terhadap Prosedur Pemberian Kredit.........

53

Gambar 3.4 Persepsi Responden Terhadap Pelayanan UPK...........................

59

Gambar 3.5 Persepsi Responden Terlladap Sukn Bunga Kredit

60

DAYf AR LAMPIRAN

Balaman Lampiran I

Berkns formulir Peminjaman Kredu SPP..................................

80

Lampiran 2 PanduanWawancaraPerempuanPenerima Kredit....................

87

Lampiran 3 Panduan Wawancara Perempuan Bukan Penerima Kredit

88

Lampiran 4

89

Kompilasi Data Rumah Tangga Perempuan Penertma Kredit...

Lampiran 5 K.ompilasi Dara Kumah Tangga Perempuan Bulan Penerima Kredit.........................................................................................

90

Larnpiran 6

Hasil ludependent-Samples1 Test..............................................

92

Lamp!ran 7

Basil Uji One-Way Anova Rata-Rata terbadap Pendapatan Rumnh T1JJ1gga berdesar Jangb Wakiu J
93

Hasil Uji One-Way Anovo Rota-Rata teriuldop Peadapatan Rumah Tangga berdasar Jumlah Kredit yang Diterima.............

94

Lampiran 8

Lampiran 9

Hasil Uj! One-Way Auova Rara-Rata te:rhadap Peodapatan

Rumah Tangga becdasar Tingkat Pendidikan Lampiran 10 Basil Penghitungan lndikalOr Poverty Reduction......................

95

96

INTISARl

Penelitian ini bertujuan untuk mengetl!hui apakah terjadi peningkatan peadapatan rumab tangga bagi pcnerima kredit simpan pinjrun khusus perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM MPD), mengetahui pengaruh jeujang pendidikan, jangka waktu, dan jumlab kredit yang diberilcan terhadap pendapatan rumah 111ngga miskin penerima kredit, dan mengetabui penurunan kemiskinan di Kabupeten Sleman. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleb dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengsmbilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah S3111pel sebanyak 78 rcsponden, yang teediri dari 43 respoodcn peocrima krcdit dan 35 rcsponden yang tidak tneaerima kredit. Responden yang tidak menerima kredit digunakan sebagai control gl'up dalarn penelitian ini. Analisi:s data menggunalcan uji beda rata-rata, dan indikator poverty reduction. Hasil pedutungan menunjukbn bahwa pemberlan kredir SPP berpengaruh terhadap pendapatan rurnah tangga miskin penerima !credit di Kabupaten Sleman. Rata-rata pendapatan r:umah tangga miskin peaerima kredir sebesar Rp677.209,30 lebih besar 13,3 persen dibanding pendapatan miskin yang tidak menerima kredit yaitu Rp597.571,43. Pendapatan rumah tangga rniskin penerima kredit dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tetapi tidak dipengaruhi oleh jangka wakm dan jumlab .kredit yang diberikan. Pemberian kredit juga berpengaruh terhadap pengurnngan kemiskinan rernah taaggn responden. Hal tersebut dibuktikan dengan penghitungan indikator poverty reduaion sebesar 0,0957, yang berarti tcrjadi pengurangaa kemiskinen sebern 9,57 persen pada rumah tangga responden penelitian. Kata-kata kunci: kredit mikro, lembago keuangan mikro, kemiskinan,pendapotan;

kredn uniuk perempuan, kredir simpan pinjam khusus perempuan, I'NP/'.1Mandiri Perdesaon

JOU

ABSTRACT

This study aims to determine whether there was an increase in household income for recipient sovin~ and loan credit for wom
micro credit, microfinanc« inslitutions, poverty, household income, credit for women, savings and loon credil jor women

xiv

BAHi

PENG.A.""ITAR

1.1. Latar Bt>Jakang Sekitar separuh penduduk dunia atau tak kurang dari 3 milyar orang hidup dalam kemiskinan (Barr, 2005). Kemiskina.n adalah permesalahcn global yang harus

dipecahkan

secara

pemerintah, dunia usaha,

bersame-sama

d1111

olch pcmcrintah,

organieasi

non

masyarakat. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB) menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pertama Sasaran Pembangunan Millennium (Mi/Jenium Development Goals!.MDG) yang ditfllgetkan tercapai pada 1ahllll 20 IS. Pengentasan kemiskinan dalam MDG

memiliki dua sasaran utarna, yaitu

pertama,

menurunkan menjadi separuh dari

proporsi penduduk yang pendapatannya kurang dari 1 dolar AS per hari, Kedua,

menurunkan menjadi separo dari pcnduduk yang menderita kelaparan, MDG juga menggambarkan komitmen seluruh negara untuk mengakhiri lc.emiskinan yang ekstrem dan ketimpangan yang rnencolok (Todaro dan Smith, 2006; 232). Pencnggulongan kemiskinan dDD ketimpangan distribusi pendaparan rnerupakan inti dari semua masalah pembangunan dan rnerupakan tujuan utama

kebijakan pcmbangunan Ji berbagai negara, Kemiskinan distribusi pendapatan secara tidak langsung juga merupakan

d<\11

ketimpangan

ketidakrnerataan

sumoer-sumber atau faktor-faktor produksi yang antara lain rendahnya akses pendidikan, kesehatan, gizi, akses terhadap kepemilikan tanah, modal serta

fasilitas lain yang digunakan untuk mengembangkan pendapatan masyarakat. Ketimpangan pendapatan

dapat

semakin besar

sejalan

dengan

proses

l

2

pembangunan dan polarisasi pertumbuhan antar sektor modem yang wnwnnya berada di perkotaan dan sektor tradisional yang kebanyakan di perdesaan (Swnodiningrat, 1997:35-42). Keberhanlan pembanguaan terutama di perdesaan menurut Tudaro dan Smith (2006:546) selain sangat tergantung pada kcmajuan petani, juga ditenrukan oleh hal-hal penting lainnya, yaitu, ( l) npaya umuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat perdesaan. baik di sektor pertanian rnaupun non pertanian melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi perdesaan, dan pembenahan pendidikan, kesehatan serta penyediaan berbagai bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan lainnya, (2) masalah penanggulangan ketimpangan distribusi pendapatan dan

kesempatan ekonomi antara daerah perdesaan dengan wilayah perkotaan, (3)

pengembangan kapasitas daerah pcrdesaan itu sendiri dalam rangka menopang dan memperlancer lnngkah-langkah perbaikan ckonomi masyorakat pcrdesaan tersebut dari waktu ke waktu. Berbagal kebijakan pembangunan dilakukan oleh berbagai negara untuk

mencapai tujuan MDG dalam hal pengentasan kemiskinan. Indonesia telah mulai melakukan progn1m pengentasan kemiskinan sejak awal tanun 1970 diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes)

(Remi dan Tjiptoherijanto, 2002: 1). Pemeri.ntah pada dekade 1990-an memperkenalkan berbagai program pengentasan kemiskinan,

diantaranya

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) den Kredit Kcluarga Sejahtera (Kukesra).

3

Saat ini, menurut Tim ~asiooal Percepetan Penanggulangan Kemiskinan, program-program penanggulangan kemiskinao di Indonesia terbagi ke dalam tiga klaster (TN2PK, 2010). Klaster pertama yakni merupakan kelompok program bantuan dan perlindungan

sosial. Program ini bertujuan untuk melal:ukan

pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup rnasyarakat miskin. Fokus program ini ptidu pcmenuhan hak dasar utama, yang

ditujukan untuk mempcrbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin uutuk kchidopan lebih baik, seperti perueuuhau hak a!A:I pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Knrakterislik dari. prov.un klaster pertama adalah mekanisme pelaksanaan

kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan lang.o;nng oleh masyarakat miskin,

Sao;arnn kelompok program klaster ini ndalah masyaoikat

sangat mislcin, hal ini dikarenalcan masyamkat sangat miskin bersifat rentan, serta belurn marnpu mengupayakan dan memenuhi bak dasar seeara Juyak dan mandiri. Kloster kedua merupakan kclompok program pemberdayaaa masyarakat, Pendekatan

pernberdayaan

masyarakat dimaksudkan

agar masyarakat

miskin

dapat keluar dari kerniskinan dengsn menggunakan potensi dan surnberdaya yang dimilikinya. Karakterisnk program pada kelompok program penanggulangan ini

adalah sebagai berikut, Pertama, menggunakan pendekatan partisipatif tidak hanya dalam dalam pclaksanaan program, tetapi juga sampai tahapan proses pelcstarian dari program tersebut. Kedua, penguatan kopasitas kelembagaan rnasyarakat untuk meningkatkan pa.rtisipasi scluruh elemen masyarakat, sehingga

masyarakat marnpu sccera maudiri wrtuk pengembangan pembangunan yang

4

diinginkannya. Ketiga, pelaksanaan berkelompok 1cegiatan olch masyarakat secara swakelola

dan

berkelompok.

Keempat,

pcrencanean

pembangunan

yang

berkelanjutan. Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh rnasyarakar, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desarkelurahan, kecamatan, kabupaten,

provinsi, dan nasional, Klaster ketiga merupakan kelompok program berhasis pemberdayaan u.«aba rmkro dan kecil. Program ini berminan untuk memberikan akses dan

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan ekses seluas-luasnya

kepada masyarakat

miskin untuk dapal. berusaha dan meningkatkan kuahtas hidupnya. Kamkteristik program

pada

kclompok

program

pcnanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: Pertama, memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro dengaa kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil 111\tuk mendapaiken kemudahan tambaban modal melalui \ernbaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh pemerintah,

Kedua,

memperkuat

kemandirian berusaha dan akses pada pasar. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga lcemudahan dalam berusaha. Ketiga, meningkatkan keterampilan dan manajcmen usaha. Langkah

yang dilakukan

ada)ah dengan

memberikan

pelatihan

dan

pendampingan untuk meningkatkan keterampilaa dan manajemen berusaha kepada pelak.u-pclaku usaha kccil dan mikro. Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro

s

dan kecil dapat dibagi atas tiga hal, yaitu: pembiayaan atau bantuan permodalan, pembukaan

akses

pada

perrnodalan

maupun

pemasarao produk,

dan

pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha, Sedangkan · sasaran kelompok progrrun berbasis pernberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat harnpir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro


kegiatan ckonomi.

Selanjutnya, dalam usaha po:nanggulangan .kemiskinan di Kabupaten Steman telah dilaksaaakan berbagai program diantaranya Bantuart Langsung Tunai (BJ;!), Asuransi Kcsebatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), Beras untulc. Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Biaya Operasional Sekolah (ROS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaae (PNPM-MPD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

(PNPM-MPK), Program Nasional Pernberdayaen Masy:irakat Mandiri Pariwisata (PNPM-MPR), Kclompok Usaha Uersama (KUDU), Usahe . Peningkataa Pendapatan Keluarga Stjahtern (UPPKS), Pengembangan Usaha Agribisnis

Pedesaan (PUAP) dan lain-lain. Salah satu program penanggctangan kemiskinan sdalah Program Nasional Pemberdayaun Masyarakat Mandiri Perdesaasn (PNPM-MPD) yang awalnya bemama Program Pengembengan Kecamatan (PPK). Program terdiri dari 3 kegiatan, yakni pengadaan prasarana dan sarana dasar, peningkatan kapasitas

hidup, serta pcmberian kredit simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Program

6

PNPM-MPD di Kabupaten Sleman dimulai sejak tahun 2006 sebagai program banruan pengentasan kemiskinan pasca bencana gempa bumi Jawu Tengah-DJY 27 Mei 2006, yang mencakup 9 kecamatan, dan bertambah I kecamaten pada tahun 2009. Bantwm dana dari pernerintah pusat diberikan selama 2 sampai 3 tahun, yang sebagian

besar digunakan

infrastruktur, pendidikan

pembangunan

sebagai

bantuan langsung

untuk

dan pelatihan, pemberian hantuan

kesehatan, dan lain-lain. Sekitar 25 persen dari banruan dibJtmak.an untuk pemberian kredit mikro bagi kelompok perempuan yang dikelola oleh UPK

PNPM-MPD. Perkembangon Asel UPK PNPM-MPD di Kabupatcn Sleman dapat dilihat peda Tabel I yang mcncapai rata.-rata 42,41 persen, Tabel I.I

Perkembangan Asel UPK PNPM-MPD Kabupaten Sleman No

-

Kecamatao

--

Bcrbah

I

. Cai>glcringon

2

Depok

3 4

Modal

Awa!

( Jlp) m.lSS.900

AJ<el Total

( "llp ) l.l 72.6 I 8A70

%

213.738.391

I. 7J3.GCl9.672

394.309 672

29,44

761.991.713 9.613.754.364

254.966 713

50,29

2.837.411.414

42,41

S41.43S>.864 924.008.814

643. 750.00Q

s 6

Kalasan

637 .521.?SQ

990.533.834 1.040.911.190

7

Mi•ggir

~ 9

Mlati

514.975.000 517.223.400

744.648.167 '130.961.791

Prambanan

1.339 300.000

Seyegan

501.025.000 6.776.342.950

Kabupaten Sleman

lRp) 400.062.570 S2.198.864 280.25&.914 31 J.963.799 34
51,78 10,67 43,54 47,20 ~3,87 ~l,41 44,60 41,32

489.241.000 643.749.900 661.000.000

Gamping Godcan

10

Perlcc,mbllae-n As+t UPK

m.963.199

Sumber: .Laporan Keuangan UPK Kabupaten Sleman, Maret 2010

Pemberian kredit mikro yang dikelola oleh UPK PNPM-MPD merupakan dana bergulir (revolving fu11d) yang ditujukan bagi perernpuan dengan nama

7

Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Selain untuk mcngakomodir usulan kegiatan ekonomi dari kaum perempuan. skema ini juga diharapkan menjadi salah

satu katalisator bagi peningkatan perekonomian rumahtangga miskin (RTM) di lokasi program. Jumlati J<eluarga Miskin Kabupaten Sleman 70000

--··-

....

60000 50000 -40000 30000 --···· ...

~

20000

>('

~ !!!'

..

10000 0

~

·-·· 2002 2003 2004 2005

-.

.

2006 2007 200& 2009

1-sleman 49669 53567 53875 60609 62518 58101 56867 65151

Sumber: Dinas NakerSosKB .Kabupa!en Sleman, 2.010 Gambar 1.1 Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Sejalan dengan program pengeutasan

kemiskinan yang dllaksanaken,

jurnlah kelnarga mi skin di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami tren penlngkataa seperti terlihat pada Gambar 1.1. Pada tahun 2002, jumlah kcluarga

miskin di Kabupaten Sleman mencapai 49 .669 kepala keluarga, dau terns meningkar dari tahun ke taheu, Sc:teMt sempat mengalami penurunan pada tahun

2007-2008, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman kembali mengalami

peningkatan pad a tahun selanj utnya. Berdasarican Iatar belakang seperti yang telah diielaskan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman meski berbagai program kemiskinan telah

8

dilaksanakan. Penelitian ini akan mengestimasi apakah program penanggulangan kemiskinan berupa pemberian kredit Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

1.2 Keaslian Penelitian Bvaluasi terhadap dampal( pemberian kredh menjadi studi yang penting,

karena pemberian kredit diasumsikan sebagai suatu intervensi yang diharapkan mengubah perilaku penenma kredit agar mcningkatkan kesejahteraan dau ketuar dari kerniskinan. Penelitian dampak pemberian kredn dapat bermacam-macam tmgkatannya, yskni dapat dilakukan pada level perseorangan, nnnah tangga, kelompok, ataupun masyarakat (Hulme, 1997).

Jika dilihat dari jenisnya, rnaka indikator-mdikator ekoeomi merupakan variahel yang secara konvensional

sering digunakan dalam penelitian tentang

dampak pemberian kredit. Variabel ekonomi tersebut, meliputi voriabcl pc:rubahan pendapatan, pengeluaran, konsurnsi dan kepemilikan aset, Scdangkan indikatorindikator sosial menjndi populcr pada awal 1980-an. Indikator tersebut misalnya, status pendidikan, akses layanen kesehatao, tingka; gi:.ci, ukuran antropomebik

dan penggunaan kontrasepsi, Dalam perkembangannya, penelitian tentang dampak pemberian kredit sernakin diperluas menggunakan indikator sosial-polink

dengan menilai apakah keuangan mikro dapat meningkatkan pemberda.yaan (Mayoux, 1997; Goetz dan Sen Gupta, 1996; Schuler dan Hashemi, 1994; Hashemi dkk 1995) (lihat Hulme, 1997). Terdapat dua metode analisis dalam penehtian ten tang dampak pemberian

9

kredit (Armendariz de Aghion clan Mordnch, 2005: 203-204). Metode anallsis pertama adalah menggunaan perbandingan sebelurn (before) dan sesudah (after). Metode ini menggunakan perbandingan pendapatan rumahtangga sebelum dan sesudah pemberian krcdit,

Metede kedua dalam penelitian terhadap dampak

pemberian kredit adalah dengan rnenggunekan perbandingan

treatmens group

dan

control group. Treatment gro'llp adalah kelompok yang mendapatkan kredit,

sedangkan control f(rQUp edalah kelompok yang tidak rnendapatkan kredit. Beberapa penelitian tentang dampak pemberian kredit yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

label 1.2 Penelitian teniang Dampak Pemoerian Kredit Peneliti

Hulmedan Mosley (1996)

lihat Weiss, dkk (2003)

MetO()e

Lokwli

Indonesia (BKK, KURK, BR[), India (Regional Rural Banks) Bangladesh

Perbandingan peminjam dan non pemiqjam scbagai sampel kontrol, sebelurn dan sesudah kredit.

{Grameen,

'DRAC, 1RDEP) ~ .. -·· . ---. Khandker {1998) Bangladesh Perbandingan antara ' lihat Weiss, dkk (Grameen, rumnh tengga ymg (2003) BRAC) memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat S<-'IU an1ata dcsa ya~g mendapat program dan desa yang tidak mendapat i . program . Chen dan

Snodgrass (2001) I

'

Sewa Bank (India)

Grup dari daerah yangsama ConrrQf

Hasii Penumbuhan pendapatan peminjam selalu melebihi kelompok kontrol. Peminjam yang lebih kaya mengalami kenaikan pendapatan yang lebih besar. Sebanyak 5% dari rumsh 1Jo11gg11 pesena dihapus dari kemiskinan setiap tahun. Tambahan konsumsi 18 taka (mata uang Ranglade<(h) llntuk seriap pinjaman 100 taka. Pendapatan rata-rata lebih be= kc)ompok yang mendapatk.an pinjaman daripada con1rof group.

JO

Coleman (2002)

Thailand (Bank Dcsa)

Esrjmatj Regresi antara anggou don non anggota serta desa dengan dan laopa ~an1 keuangan mikro,

Program tidalc menjangkau masynruknt miskin

Sebclum dan Sesedah,

Semakin miskin, maka prosentase peningkatan

'

Abbas, dkk

NBP (Pakistan)

(2005)

mengelompolckan respoodc:u dalam tiga kelompolc sangat miskin, rniskin, dao tidak m iskin

sebanyak mereka mencapai

orang yang relatif kaya, Derepek lebih besar pada anggota yang lebih kaya.

pendepeian semakm besar.

Kuhinurdan

Grameen Bank

Uji Korelasi Sebelum dan

Tidak sda bu bungan

R.okonuz:zaman

(Bangladesh)

Sesudah

signifikan sebelum dan setelah penyaluran kredil

(2009)

dengan perubahan lahan dan perumaban, kesehatan, serta pendapatan kcluarga Brau, dkk (2009)

ME,FGE,

CORO, FIACG, .MUDE

Uji Korelasi Sebelum dan Seswlnh

(GW1U;mah1)

Pem berian !credit bcrdampsk pada pcrbaikan perumaban, keseharan, dan

pem berdayaan klien tapi tidak bemubungan dengan

peningkatan pendapatan, : Haque dan • Yemao (2009)

. Grameen Bank, BRAC, ASA, TMSS

(Uangla
dan tingkat kerniskinan Sehelum clan Sesudah,

Kelompok sangar miskin

mengelompoklam re.
dan cukup miskin memiliki pengeluaran yang lebib

besar dsri pada pendapatan.

cukup miskin, dan rentan mi skin.

Sumber : Chen dan Snodgrass (2001), Weiss, dkk (2003), Coleman (2002), Abbas, dkk (2005), Kuhinur dan Rokonuzzaruau (2009). Brau, dkk (2009), Haque dan Yamao (2009)

Dalarn upaya penanggulangan

pro~

masalab kemisklnan, maka telah banyak

yang dijalankan di Kabupaten Sleman, Berbagai program tersebut

dengan karakteristik penanganan banruannya, baik bergulir maupun stimulant

bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara absolut.

II

Mengaeu pada penelitian-peoelitiaa terdahulu, maka penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mcngambil model seperti yang· dilakuksn Chen dan Snodgrass (2001) dengan perbandingan peminjam dan non peminjem (sebagai sampel kontrol) peda wilayah

yang sama. Perbedaan penelitian yang dilalruka11 penulis dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya adalab sebagai berikut. I. Perbedaan Iokasi penelitian (hx:u.1). Penelitian ini mengambil lokasi di

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dan selama ini belum ada penelitian serupa yang di !alrukan di lokasi tersebut, 2. Perbedaan waktu penelitian, Penelitian Hulme dan Mosley dilakukan pada

1996, Khandker tahun 1998, Cheo dan Snodgrass tahun 2001, Coleman

tahun 2002, Abbas, dick tahun 2005, Kuhinur dan Rokonuzzaman tahun 2009, Brau, dkk tahun 2009, Haque dan Yamao tahun 2009.

3. Penclitian ini juga berupaya mclakukan modifikasi dengan menganalisis dampak

pemberian

kredit tedtadap pengurangan kemiskinan,

serta

menganalisis pengaruh tingkst pendidikan, jengka walctu, dau jurnlah kredit terhadap pendaparan rumah tangga penerima kredit.

1.3Tujuan Ptllditiao Penelitian dampak pemberiao kredit Sirnpan Pinjam khusus Perempnan (SPP) ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui apakah terjadi peningkataa pendapatan bagi rumah tangga

miskin penerima kredit SPP.

12

2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, jangka waktu kredit, clan jumlah kredit terhadap pendapatan rumah cangga penerima kredit.

3. 'vfeogetahui penurunan j wnlah rumah tangga miskin penerirna kredit SPP.

1.4 Manfaat l'enel.iliao M~nfaat penelnian ini adaleh untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebiiakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kepustakaan dal am topik penanggulangan kemiskinan dan sehagai rererensi atau bahan perbandingan untuk penyempumaan metode aaalisis program PNPM-MD bagi peneliti selanjutnya

1.S Sistemaliks Peo11lli2n Sistematika penulisan yang dire:ncanakan adalah sebagai berikut : BAB I Pengantnr,

memu.at tentaag latar bclakang, perurnusan

masalah. keaslian

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sisrematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis,

mengeraikan teniang tinjauan pustaka,

landasan teori dan alat analisis yang digunakan. Bt\B UI Analisis Data dan Pcmbahasan, rnenguraikan tentang cara penelitian dan hubungan antar variabel yang diamart, hasil analisis data dan pembahasan . .l:lAB l V Kesimpulan dan Saran, mernuat kesimpelan dan saran yang merupakan kesimpulan dari analisis data serta saran-saran atau

rekomendasi sesuai dengan basil penelitian.

BABII TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT ANALISIS

2.1 Tiojauao .Pwtaka

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tinjauan pustaka yang berhubuagen dengan masafah da!am penelitian ini. Kcmudian, akan dipaparkan landasan teori tcntang kemiskinan dan hubunganaya deugau variabel

lht.111111

penclitian ini yaifu krcdit

mikro, pemberian kredit untuk perempuan, dan pendapatan rumah tangga. Selanjutnya akan disajikan hipotesis dan alat enatisis,

2.1.l PeneJitian sebelumnv2

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2000) di Jayapura. tentang dampak pemberian

Kredit

Pengembangan

X:emitrann

Usaha

(KPKU)

dengan

menggunakan metode Ordinary Least Sq11are (OLS) menyimpulkan bahwa

jumlah kredit, tingkat pendidikan, basil pemasaran, dan jangkauan po:isar berpengaruh secara positif dan sigmfikan meaaikkan pendapaten rnasyarskat. Ismail melnkukan pcnclitiannya dengan membandmgkan kondisi rnasyarakat scbelum dan sesudah krcdit diberikan.

Penelitian lain yang dilakukan Sahid (2005) tentang dampak pemberian kredit Program Pcrnbinaan Peningkatan Pendapatan Petani-petani Kecil (1'4K} di Rembang, Jawa Tengah menemukan fakta bahwa terjadi pengurangan kemiskinan

sebeser 54,SS persen, dengan perbandingan pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 76,19 persen, wilayah teagah sebesar 66,67 persen, dan wilayah

13

14

pedalarnan atau tepi hutan sebesar 12,50 persen. Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pemberian kredit telah meningkalkan pendapatan riil masyarakat peserta program sebesar Rp236.236,62 atau meningkat sebesar 34,47 persen.

Pcnelitian yang dilakukan oleh Santoso (2000) tentang program lnpres Desa Ternnggal (IDl), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kcmiskinan Perkotaan (P2KP) menemukan fakta bahwa bahwa setelah pelaksanaan program JDT selama 8 tahun, pendapatan peserta IDT meningkat rara-rata sebesar 36,4 persen, Sedangkan untuk PPK menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar I I persen, berkebalikan dengan P2KP yang justru menghasilkan penurunen pendap!lt!lll sebesar 11 pcrsen. Fakta lain yang dipaparken

adaleh terjadinya

penurunan jwnlah

penduduk

miskin

setelah

dilaksauakan program JOT sebesar 15 persen, sedangkan PPK menghasil.kan penurunan penduduk miskln peserta program sebesar 13,4 persen. Penelitian yang dilakukan Kaplan (2006} menyimpulkan bahwa pemberian kredit mikro berdampak posinf bagi rnasyarakat terutama dalam meningkatkan skala bisnis clan tarsf hid up penerima kredit. Peningkatan skala bisnis kcmudian

berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan (Ii hat Salam, 2008: 14). Penehtian yang dilakukan oleh Suman (2007) terhadap pernberian kredit

SPP dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamaran (PPK) di Jawa Timur menyimpulkan bahwa I unit kredit yang diterima, dapat menurun.kao kemiskinan sebesar 0, 12 unit pada derajat kesalahan sebesar 0,5

15

persen. Selain itu, jika dilihat dari segi produktifitas kredit, pemberian kredit terhadap perempuan lebih mampu mengentaskan kemiskinan daripada pemberian kredit terhadap laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Shirazi dan Khan (2009) di Pakistan memberikan kesimpulan bahwa pembcrian kredit mikro telah mcngurangi tingkat kcmiskinan sebesar 3,07 pcrscn sclama pcriodc pcnclitian. Akan tetapi bagi masyarakat sangat miskin (the poorest of the poor); pembenan kredit mikro hanya

mempengaruhi peningkatan status kemiskinan sebesar 0,63 persen, y.uig disimpulkan sebagai tidak

adanya dampak kredit mikro terhadap status

kemiskinan rumah tangga sangar miskin.

2.1.2. Lembaga keuangan mikro Pemhentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dianggap sebagai

instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan oleh banyak negara, organisasi internasional dan lembaga donor (Tilakaratna dan Wickramasinghe, 2005). LKM menurut Khandker (2003) dinilai telah merubah sikap lembage pemberi bantean dalam usaha memperbaiki pendapatan dengan rnemberikan arus kredit yang besar

pada numb tangga miskin, Bangladesh adalah contoh sebuah ncgara sangat miskin yang saat ini kira-kira seperempat dllri rumah tangga pedesaannya adalah penerima manfaat langsung dari program LKM seperti Grameen Bank, BRAC, dan lain-lain (lihat Weiss. dkk, 2003}. Sejak kemunculannya pada tahun 1970, LKM telah berkembang sehingga pada tahun 2000 diperkirakan terdapar 13 juta peminjam di seluruh dunia yang

16

dilayani oleh lebih dari 7.000 LKM. Jumlah pinjaman yang beredar di masyarakat [outstanding lnans) diperkimkan sebesar 7 nn1iar dollar Amerika, dengan jumlah ornset kas (total cash hlmoi-er) diperkirakan sebesar 2,5 miliar dollar Amerika

dan tingkat pcngcmbalian 97 persen (Ashla, 2007). Kebcradaan LKM penting aninya bagi masyarakat miskin, hal ini dikarenakan masyarakat miskin dianggap oleh lembaga keuangan formal (bank) sebagai tidak layak bank (1101 bankable). Penilaian

ini dikarenakan

mereka tidak

memiliki

agunan,

kemarnpuan

pengembaliao pinjaman rendah, dan Jcesadaran mC1111bungjuga rcndab. Saru contobnya, para perempuan pembnat malcanan kecil yang dititipkan

di warung-warung yang pada saat tertencu harus meminjam modal untuk membeli bahan makanan saat pcsonan datang tibo-tiba. Bank formal akan kerepotan untuk mengurusl pcrcmpuan pembuar makanan kecil tersebet, kiil'elus :selain tiilak memiliki agunan, secara ckonumi juga menghasilkan blaya rransaksi tinggi.

Da.lam k.eadaan scperti itu, maka biasanya perempuan tersebut akan mencari swnber keuangan yang cepat, tidak birotratis, tidak berbelit-belit, sehingga bunga tidak meajadi persoalan, yang pcn!ing, pinjaman lekas dikucurkan dan gampang didapat.

Kondisi

seperti itu, selama ini biasanya dimanfaatkan oleh para

tengkulak, Oleh karena itu, untuk menanggulangi posisi tengkulak yang memberi bunga sangat tinggi, peranan LKM menjadi somber altematif keuangan menjadi

sangat peering. LKM didefinisikan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, terutama

simpanan dan kredit serta jasa keuaagan lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat mis.kin serta berpengha.silan rendah yang tidak memiliki akses

17

terhadap bank komersial (Arsyad, 2006). ADB (2010) rneudefinisikan LKM

sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, transfer uang, serra asuransi unmk rumah tangga

berpendapatan renduh dan miskin serta usaha mikro mcreka. Perkembangan LKM di Indonesia menurut Suharto (I 988) relah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu, diawali dengan penc\irianHulp en Spaar Rank

Der Jnlandsche Bes1uurs Amtenaren oleh Raden Aria Wirjaatmadja di Purwokerto pada bulan Descmbcr 1895 yang awalnyn bertujuan membebaskan pegawai pemerintah (pribumi Indonesia) dari cengkeraman para rentcnir (umumnya dari keturunan Cina Jan Arab). Bank tersebut kemudian di.kembangkan dan diorganisasl kembali oleh Pejabat Pemerintah Belanda saat itu, Wolff van

Wersterrode, untuk menjangkau dan membantu lebih banyak klien, terutama dari sek:tor pertanian, dengan nama baru Poerwokenosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank. Bank tersebut tak hanra memberikan kredit konsumtif untuk pegawai pemerintah tetapi juga unruk orang-orang biasa, termasuk kredit

pertanian yang murah untuk para petani pribumi (lihat Arsyad, 2008:72·73). Sesuai dengan perkembangan zaman, LKM di Indonesia menurut Ledgerwood (1999) terus berkembang sehingga terdapat berbagai macam lembaga

keuangan

mikro

yang

dikelompokkan menjadi tiga bentuk

berdasar

tingkat

formalitasnya, dapat

(lihat Arsyad, 2008: 83-85). Tabet 2.1

menunjuldcan gambaran LKM di Indonesia berdasarkan lingkat formalitasnye, Intitusi formal terikat oleh peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan institnsi informal beroperasi di luar kerangka peramran

18

dan pengawasan pemerintah, diantara kedua bentuk tersebut terdapat institusi

semi-formal terdiri dari lembaga-lembaga yang tidak diatur oleh otoritas perbankan tetapi terdaftar dan atau memperoleh izin dari otoritas atau pemerintah.

Tabel 2. l Peta Lemb11g11 Keuengan Mikro di Indonesia

Bank·bal'lk Jcomel"$ial;

Kopcrasi: (Dialur dmgan UU Koper.i.si

Arisan

(Diatur dengan UU Perbsnkan No.7/92j" UU No.10/98)

No.2$192)

• Si.>u:mBRI Unit Desa

• Koperasi Siropan Pinjam

Pcmberi Pinjaman Pc:nocorangan (Komersial dan

• Banlc Dagaog Bali

(KSP)

• Kop:nsi Unit Deea (KUO) Bllllk-bank perdesaan: (Diatur denwin UU Pcrbankan

Lembaga Swadaya Masyarakal

No.7/92jo UUNo.10/9&)

(LSM)

• Bank Pcckrcditan JWcyac

• Proyck PHBK

Non K.omerswJ Penjual Been..., iJao Pc1mlil. Toki>

( Pengembangan Hubungan Lembaga-lernbaga keuangan Non-Bani<: (Diatur dengan UU Perbanbn

No.10/98) • 8.KD • Leimaga Dana Kredit Perdesaao: BKK (Jawa

Rank det1ean Kelnmpnlc

SwQdaya M3$yil11lka1) • Proye.k Mi.kro .Kredit

Proyek -Proyek Pernerinmb: • Program IDT •

Program K•lnarga Sejahtero

Tenph), LPK (Jawa

Bant). LPN (Sumatra Sant), KU.KK (Jawa

Timur), J.PD (Bali) Swnber. Arsyad (2008) dan Salam (2008)

Ledgerwood ( 1999) menegaskan bahwa tujuan LKM sebsgai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak

terlayani sebagai salah sam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pcmbangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membamu usahausaha yang telah ada untuk meaingkatkan kegiatannya, memberdayakan

19

perempuan atau kelompok masyarakat Iainnya yang kurang beruntung, dan

mendorong peogembangan usaha baru (lihat Arsyad, 200R: 1). Alan tetapi, studi yang dilakukan Sebstad dan Cohen (2000) pada LKM telah menunjukkan bahwa benyak LKlvl ccndcrung mclayani masyarakat yang cukup miskin (moderate poor) dan masyarakat kategori uon-miskin yang reutan (the vulnerable non-poor i:ategQries) danpada kelornpok yang termisk.in (poorest of the poor) (lihat Tilakaratna dan Wickramasinghe, 2005). Hal ini bisa jadi

disebabkaa karena permintaan kredit dari masyarakat termiskin yang terbatas dan sedik:it. Peoyebabnye, mnsyarakat termiskin sering tidak memllil
2.1.3 Program oasiooal pemberdayaan masyarakat maodiri perdesaan

Program Nasional Pemherdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNP.M MPD)

rnerupakan

program

pemberdayaan

masyarakat

yang

bertujuan

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah

perdesaan. Program ini dipcrkcnelkan 3cjak I September 2006, dan secara resmi diluncurkan olch Presiden RJ di Kola Poso, Sulawesi Tengah, 30 April 2007. PNPM J\fPD mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (Pl'K) yang telah dilaksanakan sejak tahuo 1998.

20

2.1.J.l Tujuan. PNPM MPD meropakao suaru program yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunao dalarn rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran di wilayah

perdesaan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan, Tahap-tahapan tersebut adalah. 1. Diseminasi informasi clan sosialisasi, Tabapan ini dilaku.kan dalam beberapa cara, lokakarya di berbagai level pemerintaban, hearing anggota legislatif di berbagai jenjang, dan furum-foruw musyawarah masyarakat, Setiap desa diJengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi, serta membuka keriasama antar Jembaga (media massa, LSM, akademisi,

DPR). 2. Proses perencanaan partisipatif. Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun. desa dan kecamatan.

Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) unruk

mendampingi proses sosialisasi dan pereneanaan. FD mengatur pertemuan

kelompok, termasuk pertemuan l:husus perempuan, untuk mernbahas kebutuhan dan prioritas usulan desa, Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bcrmusyawarah mcncntukan jcnis kcgialan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan tcknis di tingkat

kecamatan dan kabupaien untuk membantu sosialisasi, pereoeanaan chm pelaksanaan kegiaian. 3. Seleksi proyek di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat rnelakukan

musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) uniuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarab terbuka bagi segenap anggota

21

masyarakat unruk menghadiri dan meruutuskan jenis .kegiatan. Forum

antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah open menu untuk scmua investasi produkti(. kecuali yang tcreantum dalam daflar

laran gan, 4. Ml!Syarakat rnelaksanakan proyek. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih aaggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kcgiatan (TPK) di desa-

desa yang tcrdanai, Pasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kcgiatan, vcrifikasi mulU dan supervisi, Para pekerja umnmnya berasal dari desa penerima manfaat, 5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan, Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan pcrkembaagan kegiatan dua kali dalam perternuan terbuka di desa, yakni scbelum proyek mencairkan dana rahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakulcan serah terima proyek kepada masyarakat. desa, dan Tim Pemelihara kegiatan. 2.1.3.1 Sumbcr dan pengefolaan dana. PNPM MPD merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Terbesar karena caknpan wilayah, serapan dana, kegiaten yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya. Sumbcr dana program ini ber11S11l deri pinjaman Bank Dunia, dengan skema

pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besar cost sharing tergantung kapasitas fiskal setiap dacrah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Program ini menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat

22

yang besamya Rp250 juta - Rp3 miliar per kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk dan kondisi wilayah, Program ini mengusung sistem pembangunan bottom up planning sesungguhnya, aninya selurnh kegiatan diusulkan lnngsung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat desa bersama-sama terlibat dalam proses perencanaaa partisip11tif dan pcngnmbilDn keputusan penggunaan dana. Penggunaan dana dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dao prioritas yang ditenrukan bersama dalam forum rnusyawarah. Masyarakai diajak terlibai, mulai dari tabap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, serta pengelolaan dim pemanrauannya. Pengelolaan l'N.l'M MPO berada dibawah binaan Direktorat Jeruleral Pemberdayaan Masyarakar dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Dalam membantu pengelolaan program secara nasional,

dibentuk Tim K.oordinasi (lX) yang terdiri dari Kantor Menke Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, di berbagai level pemerintahan. Di tingknt Kecamntan, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan bertindak sebagai Pimpinan Proyck (Pimpro) program atou disebut Penanggung Jawab Operasional Kegialan(P JOK).

Pada level kecamatan, pengelolaan dilimg1U1i oleh Unit Pengelela Kegiatan (UPK) yang terdiri dari kerua, sekretaris, dan bendahara. UPK dibentuk oleh masyarakat

dan

bertanggungiawab

kepada

masyarakat

melalui

forum

Musyawarah AntDJ Desa (MAD). UPK bertugas dan benanggungjawab untuk rnulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelalcsanaan yakni berupa mencatat,

mendokumentasikan

kegiatan,

membulcukan

dan

mengelola

23

penggunaan

dana. UPK juga bermgas memherikan

bantuan teknis langsung

kepada kelompok usaha produlctif yang menjadi kelompok binaannya. 2.1.J.3 Prinsio-prinsiD PNPM MPD. Pelaksanaan kegiatan PNPM MPD berpegang

pada prinsip-prmsip

yang dilaksanakan

untuk

mencapai

tuj uan

program. Prinsip-prinsip tersebut adalah. I. Bertumpu pa.Jis pembangunan

manusia, Setiap kegiatan diarahkan

untuk

meningkatkan harkat dan manabat manusia seutuhnya.

2. Otonomi. Mosyaraknt diberi kewenangan secara mandiri untuk berpertisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembanguaan secara swakelola. 3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai

dengan kapesitasnya. 4. Beroricatasi

pada masyaralcat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan,

hams mengutamakan kepentingan dan kcbutuhan rnasyarakat miskin dan

kelompok rnasyarakat yang kurang beruntung. S. Partisipasifpelibatan masyarakat, Mesyarakat terlibat secara aktif dalam setiap prosc:s pengambilan

kepumsan

pembangunan

dan sccara. gotong-royong

menjalankan pembangunan, 6. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai

kesetaraan dalam perannya

di setiap

tahap

pembangnnan

dan

dalam

rnenikmati secara adil manfaat kegiaran pembangunan tersebut, 7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan

dilakukan secara

musyawarah Jan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepcntingan

24

masyarakat miskin.

8. Transparansi dan akuntabel. Masyarakat hams memiliki akses yang memadai terhadap segala infonnasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipenanggunggngatkan, baik secara moral, teknis, lega.sl maupun administratif. 9. Pnoritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat

bagi seuanyak-banyaknya masyaraklll,

dengau mendayagunaken secara

opumal berbagai sumberdaya yang terbatas.

10. Kolaborasi, Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kerniskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangbn kepentingan peningkatan kesejahleraen masyarakat, tidak banya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, deegan tetap menjaga kelestarian Iingkungan. 2.1.3.4 Monitoring dan evaluasi.

Dalam memastikan peuggunaan dana

sesuai dengan scmcstieya, program mcnerapkan sistcm pcngawasan bcrlapis sebagai bcnkut.

1. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan paling efektif adalah pemantauan

oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat, Program

mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemamau untuk mcngawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek di Jokasinya. Setiap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing desa

25

berkewajiban rnelaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat musyawarah pertanggungjawaban.

dalarn forum

Program mewajibkan semua informasi

terkoit proyek harus diumurnkan pada Papan Iaformasi di setiap desa, 2. Pemantauan oleh pemcrintah, Dana progmm merupakan dll!lil publik, sehingga pemerintah ruemiliki kewenangau dilaksanakan

untuk memastikan

kegiatan ini telah

sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana

tersebut dimanfaatkan

sebagalmana

mesrinya. Semua jajaran pemerintah

(!)PRO, Tim Koordinasi Provinsi dan l<Jlbupaten. Bupati, Camat, PJOK) memiliki tanggung jawab

sama untuk memantau pelsksanaan

kegiatan

program di wilayah masing-masing. 3. Pemantauan

oleh

konsultan.

Pemantauan kegia1an

merupakan tanggung jawab bmama

program

teatunye

koDSUlt1111 dan .tilsilitator di berbagai

j enjang. Para konsuhan dan fllSilitator rnelakukan kwljuugan rutin kc Iokasi

kegiatan unruk xnemberikan pendampingan teknis dan supervisi. 2.1.3.5 Kfili.._an keuangan dan audit. Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program, yaknj. I. BP.KP (Badan Pcngawas Keuangan dan Pembangunan), lernbaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit lima persen sampel kegiatan program, 2. Unit pelatihen dan supervisi keuangan, Program mcmiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan kt:UlIDgan/on-the-job training bagi Unit Pengclola

Keuangan

(UPK), TPK daa kelompok pernanfaet

piniaman

26

ekonomi. 3. Misi supervisi Bank Dunia Bank Dunia bersama-sama Konsultan Man11jemen Nasional PNPM-MPD dan pemerintah melakukan misi supervisi per semester. Misi tersebut membantu ideotifikasi isu-isu manajemcn dan mcngcvaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa. 4. Audit silang oleh pelaku PNPM-MPD di DeS&' Kecamatan, Para pelaru program di lapangan juga kerap melakukan antark:ecamatan.

Baik flnturlcsa dalarn ~

audit silang antardesa

atau

lcecematan maupun kecamatan

lain, atau antarkecamatan di sam bibupnten atau kabupmen berbeda, Audit

meliputi kemlljlWI dan kualitas kegiatan, pengelolaan

keuaagan

dan

pembukuan, Audit silang ini efektif dalam menjaga konsistensi pelnksllIUWl

clan pengawasaa kegiatan secara partisipatjf olch masyarzW.t, serta menjedi media saling bertukar pengalaman anbupl>laku program.

2.2 L•ndasan Teori 2.2.J Kemisklnan 2.2.1. l meliputi

Oelinisi

dimensi

Kemiskinan

lcemislcinan.

Kemiskinan

menurut

Ravallion

(2001)

politik, sosial budayn, dan ekonomi yang saling terk.ait.

adalah kctidakberdayaan, terpinggirkan, dan tidak memiliki rasa

bebas (lihat Sumedi dan Supadi, 2004). Kemiskinan dapat diartikan sebagai

simasi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan perumahan dalam tingkat minimum yang sangat dipedukan untuk sekedar hidup.

Kemiskinan juga bisa dilihat sebagai kondisi ketidak.berdayaan suatu masyarakat

27

untuk memilil:i akses terhadap sarana kesehatan, akses sarana pendidikan dasar, dan bahkan ekses politik terhadap pengnmbilnn keputusan yang menyanglcut hidup mereka. Bappenas (2004) mendefinisikan kemlskinan sebagai kondisi dimana

seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya umuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yAng bermanabat. Hakhalc dasar yang dimaksud antara lain; terpenuhinya kebutuhan pengan, kesehatan,

pendidikan, pekcrjaan, perumahan, air bersih, pertonehan, sumbcrdaya alam, dan lingkungan hidup. Selaln itu mencakup pula Mk mendapatkan rasa aman darl perlakuken atau ancaman tinda.k kekerasan, serta IW: untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosil pvlitik. Meski demiklao, kemiskinan lebih sering dUlhat dari irulikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, clan k:epemilikan asset (lihat Suhamo, 2008). Definisi

atau pengertian

kerniskinan

perlu pula dibedakan

antara

kemiskinan relatif (relative p11vP.rty) dan kemislinan absolut (absolute poverty). Kemislcinan

absolut diindikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan ylUlg

ditentukan oleh kcrnampuan memcnuhi kcbumban fisik dasar mimmum untuk bertehan hidup yang tcrdiri dari makanan, pakaian, Jan perumahaa (Todaro dan Smith, 2006:67). Adapun mHSiilttlt yang timbul belakangan ini adalah sulimya

menenrokan ungkat hidup minimum, karena tingkat tersebut berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan

perbedaan

psikologi~, sosial, dan ekonomi dari setiap orang. Oleh

karena iru ahli ekonomi cenderung membu.at perkiraan yang sederhana tentang

28

kemiskinan yang populer dengan sebutan garis kemiskinan. Kemiskinan relatif bcrsifat dinamls karena tergantung perbandingan pendapatan sescorang dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya (Arsyad,

2010). Hal ini dikarenakan meski pendapatan seseorang telah mencapai tingkar kehntuhan dasar minimum, narnun temyata pendapatan orang tersebut masih jauh

lebih rendah dibandingkan dengan pendepatan masyarakat di sekltarnya, meka orang tersebut masih dalam kategori miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif, garis kemiskinon akan mengalami perubehan jika tingknt hidup masyarakatnya

berubah. Olch karena itu, kcmiskinan relatif bersitar dinamis,

sehingga kemiskinan akan selalu ada, 2,2.1.2 Penyebab

kemisklnan,

Sharp, dkk (1996)

menyatakan

bahwa

kemiskinan disebabkan oleh, pcrtama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksarnaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, Pendudulc miskin hanya memiliki somber

daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan rnuncul akihat perbedaan dalam kualitas snmber daya manuasia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upah yang diterirna juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena rendahnya pendidikan, diskriminasi, atau karena keturunon. Ketiga, kemiskinan muncul karena adanya pcrbcdaan akscs dalam modal (lihar Kuncoro, 2006: l 57).

Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004) berupa; kemiskman yang diakibatkan gk>balisasi berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan

29

berupa rendahnya parti si pasi dalam pembangunan

dan perninggiran proses

pemhangunan, kerniskinan sosial yang yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelornpok minoritas karena ketidakberdayaan mereka; dan kemiskinan karena faktor-faktor cksternal scpcrti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungnn dan tingginya jumlah penduduk,

Pendapat lain diberikan oleh Todaro dan Smith (2006;262-268) yang

menyatakan bahwa penyebab kemislcirum di sebuah negara berasal dari berbagai permasalahen yang timbul dalam negara inl sendiri, sehingga pemerintah seharusnya mengambil peran ut.ama dalam penanggulangan kerniskinan, salah

satunya dcngan cara intervensi rnelalui regulasi dari pemerintah seperti mengubah disrribusi fungsional, memeniW:an distribusi uk.uron, memeratakan pendapatan. Sejalan dcngan pcmikiran Todaro
berlcaitan dengau kepemilikan atas faktor

produksi, produktivltas, dan tingkat perkembangan masyarakat ltu sendir], serta

berkaitan dengan kebijalaUJ pembangnnan nasional yang dilaksanakan. Atau dengan kata lain, kcmiskinan selain dapat ditimbulkan oleh bal yang bersifat alarniah

atau lmltural, juga dapat disehabkan oleh miskinnya strategi dan

kebijukan pembangunan yang ada, sehingga oleh para pemikir masalah kerniskinan sering disebut sebagai kemiskinan struktural. 2.2.1.3 Garis kemjskinan, Bank Dunia mendcfinisikan kemiskinan scbagai ketidakmrunpuan mencapai kehidnpan yang layak dengan penghesilan I hingga 2

dollar AS per hari, Paritas Daya Beli (Purchosi"gPower Parity/PPP)dan bukan nilai tukar US$, angka tersebut yang kemudian populer sebagai garis kemiskinan

30

internasional (Prihartini, 2009). Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jurnlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US$! di Amerika, Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing aegara yang dikumpulkan dalam suaru survei yang biasanya dilakukan setiap lirna tahun sekall,

Garis kemisk.inan yang banyak dikutip diajukan oleh :Sajogyo pada talnm 1971 (Fammchman dan Molo, 1994). Pada awalnya garis kemiskinan adalah

setera dengan barge 240 kilogram beras per orang per tahun untuk pedesaan dan 360 kilogram per orang per tahun untuk perkotaan, Perkembangan selanjutnya ketentunn garis kemisl
240, 240-320, 320-480, dan lebih dari 480 kilogram ekuivalen beras. Sedangkan BPS rnengukur kemiskinan dengan menggunakan koosep kemampuan memenuhl k.ebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan lni, kerniskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 1mtuk mcmenuhi kebutuhan dasar makanan clan. bukan rnakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dimana keburuhan dasar makanan disetarakan dengan pemeouhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari, sedangkan kebutuhan dasar bukan makaoan disetarakan dengan kebutuhan minimum untuk perumaban, sandang, pcndidikan, clan kesehatan (Suhamo, 2008).

BPS kemudian menetapkan garis kemiskinan yang terdiri dari garis kcmiskinan perdesaan dan perkotaan tiap provmsi, dmyatakan dalam satuan pengeluaran per kapita per bulan. Seseorang dianggap miskin apabila pengeluaran

31

per kapita per bulan berada di bawah gans kemiskinan. Perbedaan penetapan garis

kemiskinan antar lembaga, atau negara membuat jumlah penduduk miskin pada wilayah dan waktu yang sama otomatis akan berubah mengikuri garis kerniskinan yang di pakai. Sebagai perbandingan, pada tabel 2 2 Pcnduduk miskin di Indonesie pada tahun 2006 berjwnlah 7,4 persen jika menggunakan gllfi• kcmiskinan Bank Dunia I dollar AS, PPP. Jika menggunakan i:1aris kemiskinan BPS yang setara dengan

J,55 doUar AS, PPP, jumlah penduduk mikiD menjadi 17,8 persen. Jumlah penduduk miskln di Indonesia akan melonjak meniadi 49 persen jik.a menggunakan garis kemiskinen Bank Dunia 2 dollar AS, PPP. T~bel.2.2 Perbandlngan Garis Kemiskinan dan Pendnduk Miskin di Tndonesia Antara BPS dan Bank Dunia Tahun 2006 Sum her

BPS

Garis Kemisklnan

rr~entaae

per Bari

per Bulan

l'cndlldull Miskin

Rp.151.997,-

17,8%

Rp. 97.218,·

7.4%

Rp. 194.4:39,-

49,0%

Rp ..5.066, 57 - US $1,.55 PPP US $1 PPP

BankDunia

.•.

Garia Kemisldnan

- Rp. 3.240,60 US$2 PPP -Rp. 6.481,30

Swnber: Suharno (2008)

l

Pendekatan pengeluaran per k.apita yang digunakan dalam pcnentuan garis kemiskinan dinilai merupakan pendekatan yang pas untuk menggambarkan pcndepatan per kapita masyarakat miskin, Hal ini dikarenakan berdaserkun survei

32

PBB. Bank Dunia, clan lembaga intemasional lainnya, ditemukan fakta bahwa mssyarakat miskin biasanya tidak tahu persis berapa banyak pendapatannya, tetapi mereka tahu berapa pengeluaran dalam sehari, seminggu, atau sebulan (Brau, dkk, 2009). Hal ini karena orang miskin berpendapatan tidak terap,
lcali

meuerima

pendapatan,

segera

dibelanjakan

untuk

makanan,

pendidikan, perumahan. dan keburuhan Jainnya.

2.2.2 l'endapafan Pendapatan menumt Samuelson dan Nordhaus (2005:226) adalah jumlah selwuh uang yang diterima seseorang atau rumsh tnngga selama jangka waktu

tertente, pendepaten tersebut dapet berupa upah ateu penerlmaan renaga k~ja. Pendapatan yang dimaksud edalah pendapatan yang terdirl peuedmaan kotor dan pcnerimaan bersih (Sudannan,1984:20).

Pendapatan kotor adalah besamya

keselwuhan penerimaan (total revenue • TR) yang diperoleh rwnah tangga yang merupakan [urnlah produksi (Q) dikahkan dengan harga jual (P). Sedangkan pendapatan bersih adalah keseluruhan penerimaan (101aJ revenue "' TR) setelah

dikurangi keseluruhan biaya (total cost= TC). Menurut Widodo ( L 990:32) berdassrkan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, poln pendapatan

rumah tangga terdiri dari upah dan gaji.

Sclain itu pendapatan tidak tcrlepas dari akumulasi modal rumah rangga dan pembayaran menggunakan

transfer, Arti akurnulasi

modal

seluruh aktivitas produksinya saat

ialah bahwa masyarakat

tidak

ini untuk kebutu.han konsurnsi,

tetapi sebagian tmtuk pembemuken modal ..ehingga memunglc.inkan perleasan

33

output yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang pokok, selain factor

produksi lainnya seperti tanah dan tenaga kerja. Modal biasanya berujud uang yang bersama sama faktor produksi yang lain menghasilkan barang baru, modal sebagai alat untuk meningkatkan pendapaten, maka ada keinginan untuk selalu menambah modal usaha.

Modal merupakan faktor penting yang diburuhkan dalam kegiatan usaha el.onomi produktif, di sampan factor produksi yang lain. Keberhasilan dalam kegiatan usaha ekonomi, baik melalui peningkatan efisiensi maupun produktifitas sangat clitunjang oleh keberadaan modal yang diperoleh dari diri seodiri maupun dari pinjarnan (kredit). Keterbatasan modal di masyarakat sangat membatasi ruang gerak usaha ekonominya yang ditujukan untuk meningkatk.an pendapatannya, T erdapat perbedaan karakteristik mssyarakat di perdesaan dan perkotaan

dalam usaha mcningkatkan pendapatan. Rumah tangg11 perkotaan lebih banyak mengandalkan penghasilan dari sektor jesa, sedangkan rumah tangga di perdesaan mcngandalkan pertanian sebagai pckerjaan utama, Akan tetapi, usaha-usaha non

pem111ian terap menjadi sumber pendapatan komplementer atau ancmatif bagi keluarga (Dillon dan Hermamo, 1993). Penclitian yang dilakukan oleh Hardono dan Saliem (2006) dengan menganalisis data Susenas lahun 1996-2002 menemukan gambaran bahwa pendapatan rurnahtangga

di perdesaan dari usaha pertanian mengalami

trend

penurunan dari 39, l persen pada tahun 1996 menjadi 34,2 persen pada tahun 2002. Pendapatan

dari upahlgaji mengalami peningkatan dari 27,80 persen

34

menjadi 31,02 persen Sumber pendapatan yang tidak banyak berubah adalah pendapatan dari usaha non pertanian yang berkisar pada angka 20 persen dalam periode penelitian, Penunman kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumahtangga di perdesaan, dikarenakan menyusutnya kcpcmilikan lahan pertanian pangan maupun non pangan, dan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak

berpihak pada sektor pertanian. Pendapatan yang rendah akan menyebabkan kemiskinan. Rendahnya pendapatan tampaknya berkaitan dengan usaha yang kurang produktif seperti buroh dan di sektor pertan.ian di Jawa (Famrocbme» clan Molo, 1994). Pendapatan yang rendah ini Win lebih kecil lagi porsinya bila dibagi anggeta ru.mah tangga yeng banynk dan tidak produktif, Kondisi kemiskiaan suotu rumah tangga tidllk

terlepas dari pcrbandingan jumlah aoggota rumah tangga yang menjndi beban (dependan1s) dan penyumbang pendapstan (eurn~r3). Agar pendapatan rumah tangga meningkat, maka anggota rwnah tangga yang menjadi beban haru.s menjadi lebih produknf Akan tetapi, usaha ini akan terbentur oleh beberapa masaleh. Di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah dan terbatasnya modal untuk meojangkau sektor ekonomi

yang produktif. Karena sumber daya mrumsia yang terjun dalam dunia kerja relatif sulit ditingkatkan,

jalan yang lebih besar kcmungkinan berhasilnya

adalah

membuka akses bagi mereka untuk menjangkau sektor-sektor produktif dengan memberikan modal (Faturochrnan dan Molo, 1994).

35

2.2.3 Kredjt Mik.ro 2.2.3.l Definisi kredit mikro. Berdasarkan Undang-undang No.IO Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-uodang No.7 tentang Perbankan, yang

dimaksud dengan krcdit adalah pcnycdiaan uaag atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkaa pcrsetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antarn bank dengsn pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

rnelunasi utangnya setelaa jangka walctu ter:rentu dcngan pemberian bunga. Kredit mikro menurut definisi yang dipakai oleh Microcredit Summit ( l 997) adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kc warga paling miskin untuk. mernbiayai proyek yang dia l::erjakan seodiri asar menghasilkan pendapatan, yong memungkinkan merclcu peduli terhadllp diri sendiri dan kclW11ganyo (lihat Wijono, 2005). Bank Indonesia (2010) membagi definisi kredir pengembangau usaha kecil kc dalam beberapa karegori, yakni kredtt mikro, kredir kecil, dan kredit menengah. Pembaglan tersebut didasailcan atas besarnya pemberian kredit yang diberikan . Kredit rnikro mcnurut Bank Indonesia adalah kredit dengan plafon Rp.O sampai dengan maksirnurn Rp50 juta, kredit kecil memiliki plalon RpSO juta sampai RpSOO juta, sedangkan kredit menengah merupakan kredit dengan plafon RpSOO juta sampai RpS Milyar.

2.2.3.2 Peran kredit mikro. Kurangnya kesempatan atau akses terhadap kredit merupakan salah satu penyebab langsuug dari kemiskinan, Oleb kareua itu,

pemberian kredit dinilai sebagai salah saru cara tepat dalam pengentasan kemiskinan. Bank Dunia membagi kegiatan peogentasan kemiskinan menjadi tiga

16

kategori, yaitu, pertama, menghidupkan petuang atau kesempatan, kedua, memfasllitasi pemberdayaan, dan keriga, memperhsas jaminan. Pemherian kredit

mikro dianggap oleh Bank Dunia sebagai langkah tepat dalam menghidupkan peluang masyarakat miskin dalarn usaha mcningkatkan pcndapatan dan kcluar dari kemiskinan (Wijooo, 2005). Peranan

kredit

mikro

dalam

proses

pembangunan

ekonorni clan

pengurangan kemiskinan merupak.an tema yang rnasih diperdebatkan. Bagi yang mengkritik peran !credit mikro, pemberian kredit hanya memperburuk inerisiensi di sektor keuangan dnn memperdalam masalah moral hazard, karena adanya ketergantungan terhadap kredit yang diberilcan (ZarozUa, 2007). Kritik lain terhndop pemberian kredit berknit maselah pemboynran pinjmnnn, suku bunga yang tinggi, eksploitasi terhadap peminjam, penyediaan kredit yang tidal: efektif kepada kelompok ~~w~

k.c:g<1gal1W merubah ti11gk<11 keruiskiaan dan kei,:agdau

unruk melayani secara efek:tifmasyare.kat miskin (Hossain dan Knight, 2008). Pemyaraan berbeda dikemukakan Robinson (2000) yang menyatakan bahwa pinjaman dalam bentuk kredit mikro rnerupakan salah satu upaya yang

arnpuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan klasifikesi rnasyarakat miskin yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (Iha extreme poor) yakni mcreka yang tidak bcrpcngheailan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (ecrm11micallyactive working puur), dan kenga, masyarakat yang berpenghasilan rendah {lower income) yakni mereka yang

memiliki penghasilan meskipun tidak banyak (lihat Wijono. 2005).

:n

Pendekatan

yang

dipakai

untuk

mengatasi

Ice mi skinan pada ketiga

kclompok rnasyarakat tersebnt tenm berbeda-beda. Ragi kelompok pertama aken lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program subsidi pangan atau pcmbcrian pck.ajaan. Scdangkan bagi kclompok kcdua dan kctiga, lcbih efektif jiku digunakan pendekatan tidal:: langsung misalnya mendorong mereka

unruk berwirausaha, stau dcngan mcngembangkan berbagai usaha mikro, Definisi usaha mikro secara statistik berbeda-beda di tiap-tiap negara dan

biasanya berdasarkan pada jumlah

peketja atau nilai aset, BPS (1996)

mendefinisikan usaha mikro atau rnmah lllngga sebag11i pemsahaan yang memperlcerjakan kurang dari S pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang merupakan

anggota kehwga dim tidllk menerima up:Ui (liha.t AJsynd,

2008:9). 2.2.3.3 Kscdjt mj!go UQ!uk ocremm!iln, Mayoritas penduduk miskin di

dunia adalah perempuan. Menurut data dari Badan PBB unruk urusan program pembangunan (Uniled Notions Devetopment Programme!UNDP), sekitar 70 persen dari masyarakat miskin di dunia adalah perempuan. Menurut Bank Dunia, lebih banyak perempuan yang menganggur dibandingknn pria, dan sebagian bessr perempu.an bekerja di sektor infocmal yang tidalc terorganisir serta mcnjadi pekerja rumah tangga (Islam dan Miah, 2008). Rendahnya

kesempatan

dan kapasitas

perempuan

dalam

memiliki

pendapatan sendiri, serta terbatasnya kootrol mereka terhadap penghasi Lan suami, merepakan sebab-sebsb pokok atas tcrjadinya fenomena tersebut (Todaro dan Smith, 2006:270). Selain itu, akses perempuan lebih terbatas untuk memperoleh

311

kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, berbagai tunjangan sosial, dan program-program peaciptaan lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pemcrintah. Dudaya masyarakat yang patriarki, membuet pcrernpuanmemiliki posisi

yang suburtlinal dalam rumah taogga dan masyarakat. Mereka tidak berdaya d.alam rumah tanl:ula dalam kaitannya dengan suami mereka, dan tidak berdaya di masyarakar dalam usaha mencari tambahan pendapatan, Hal ini bisa dilihat misalnya, dengan adanya prosedur izin dari suami bagi perempuan yang

mengajukan kredit pada bank komersial. Oleh karena itu sebagian besar LKM menjadikan perempuan sebagai

sasaran pemberian kredit untuk membentu perempuan memllikl pendapata.u sendiri dan keluar dari kemiskinan. Dcbcr11p11 penclitiaa (Pit dan Khondker, 1996;

Kabir, 2001) pendapatan

mcounjukkan bahwa perempuan ceoderung menghabiskan

mereka untuk kesejabteraan rumah tangga daripada laki-lal
Arnn, dkk, 2008). Pendapatan yang dimiliki oleh perempuan banyak digunakan untuk pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi anak-anak mercka, Oleh karena itu, membantu perempuan melalui pembiayaan mikro menghasilkan beberspa darnpak yang baik pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara

kesel uruhan. Selain itu pemberian kredit pada percmpuan juga dikarenakan alasan emansipasi dan pemberdayaan po:rcmpuau. Berbagai peaelitian meuemukan fakta

bahwa perempuan yang mempunja! pendapatan dari usaha atau pekerjaannya lebih memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan di keluarga. Perempuan

39

yang bekeria lebih dihargai pendapatnya oleh suami, sebingga membuat kondisi yang demokratis dalam kehidupan keluarga, Alasan lain mengapa perempuan menjadi sasaran pemberian kredit adalah

catatan pembayaran dun pengembnlian kredit yang bagus, Banyak penelitian mcnunjukkan catetan pengembalian kredit perempuan jauh Jcbih tinggi daripada

laki-taki. Pada wanita umumnya jujur, kooperatif, dan tidak menghindar dari kewajiban membayar pcngcmbalian kredit yang membuat LKM dapat mencapai rujuan pemberian kredit dan menjaga keberlangsungan dana. (Islam dan Miah, 2008). Beberapa penelitian lain (Kabeer, 2001; Hashem.i, Schuler, dan Riley 1996; Todd, 1996; Dowla, 2005) juga menemukan fakta babwa pemberinn kredit mikro tidak honyn menyedink.on modal untuk inveswi

kesempatan perempuan bersosialisasi, sepeni rueningkatken

tcUlpi juga mcmberi

membuat jariugan soslal,

mobilitas, dan akses pada pasar. Hal-ha) tersebut memberikan

kontribusi pada pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga (lihat Islam dan Miah, 2008).

2.4. Hipott'llis Dalam

penelitian

tentang

dampak

penyaluran

kredit

SPP terhadap

pendapatan rumah tangga miskin ini tcrdapat bcbcrapa bipotesis yang akan diuji, mcliputi.

I. Pemberian kredit SPP berpengaruh terbadap pendapatan rumah tangga miskin. 2. Jangka waktu pembenan kredit Sl'P, jumlah kredit SPP, dan tingkat

40

pendidikan penerima kredit SPP berpengsruh terhadap pendapatan tangga mi skin. 3. Pemberian kredit SPP berpengaruh terbadap penurunan jumlah rumah tangga

mi skin.

2.5 Alai Allalisis 2.5.1 Anati.sjs Kuantitatif Analisis yang digunakan untuk menjawab tnjuan dalarn penelitian ini

adalah enalisis kuantitatif

Analisis kuantitatif menekankan pengujian teori

melalui pengukuran variabel penelitian dtog;in angkA dan melnkubn lll'Ul!isis deta

dcngan prosedur statistik. 2.5.1.1 Uii bcda rato·rata. Vntuk mcnganallsis dampak penyaluran k.rcdit

terhedap peniogkatan pendapatan rumab taogga. digun.akan alat analisis uji beda rara-rata. Uji bcda rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t dua

sampel bebas (independen-sample t test) dan analisis varian satu variabel bebas (one-way anova). I.

Uji-t dua sampel bebas

(Jnde.-pendent sample I-test). Uji-t dua

sampel bebas atau independen digunakan uotu.L: menguji signifikeasi rata-rata dua kelompok

sarnpcl

(Trihcndradi,

2004).

Sampcl

yang

digunakan

bersifat

independen atau bebas. Sampel yang independen terjadi pada saat sampe] yang

satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan sampel yang lain.

Penelitian ini menggunakan uji-t dua sampel bebas antara pendapatan rumah tangga penerirna kredit dan yang tidak meoerima kredit.

41

Hipotesis yang digunakan dalam Uji-t dua sampel bebas secara umum dinyatakan sebagai berikut:

Ho: µ1 ~ µi atau µ, - µ2 - 0 )L2 arau ~t1 - )12

H1 : ~L1 j

Dengan

derajat

keyakinan

#- 0

tertentu,

kriteria

pengambilan

keputusan

yang

digunalcan adalah sebsgai berikut:

Ho diterima

apabila t 1abet 5 ti.n.n, 5 t t>bd

H1 diterirna apabila t ~2.

>

t .. , atau

t 1u1...,

< t 1obc1

Analim11 varian satu variahel behas {One-way annva). Anali~i~

varian saru variabel bebas atau independe» digunakan untuk meeenrukan apakah rata-rara dua atau lcbih kclompok berbeda secsra nyata (Tribendradi, 200<1).

Analisis ini biasanya digunakan untuk menguji J)CX)gQIUh pcrlllkuan dengan menggunakaa I faktor, dirnana 1 faktor tersebut memiliki 2 tingkatan (kelompok)

atau lebih. One-way anova sering juga disebut analisis varian satu arah ka.rena penelitian hanya berkepentingan dengan I faktor saja.. Anallsis varian satu arah dalam penelitian ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan ratarata pendapatan rumah tangga penerima lr.redit berdasarkan tingkat pendidikan, jangka wnktu penerimaan kredit, dan jumlah kredit yang diterima.

Hipotesis yang digunakan da1am one-way anova secaca urnurn dinyatakan scbagai bcrikut:

Ho:µ,= µ2= µ3 H1 : µ1

.f

µ2 atau

µ, #

µ3 atau µ2 / µ3

42

Krneria pengambilan kepuiusan yang digunakan adalah sebagai berikut: J' hitung < F kritis atau prob> a, maka Ho diterima. F hilling > F kritis atau prob
2.5.1.2

Ho ditolak.

fndikator Pengumngan Kemisk.inan fPovertv Reduaion). Untuk

menganalisis pengurangan kemiskinan

dilakukrul dengan mengukur presentase

perubahan jumlah penduduk miskin yang menjadi pemanfaat krcdit sebelwn dan

sesudah kredit diberikan. Penduduk miskin sebelum program diketanui dengan

melak:ukan pengecekan terhadap daftar rumah taogga miskin BPS. Ruman tangga miskin setelah program diketahui dengan rnenghitung perulapatan pcrkapita maslng-masing rumah tangga, dengan membag] pendapatan dengsn jumlah

anggota keluarga,

Setelab dikel
kcmudian
HCR

= Presentase Penduduk Miskin

Q

=

Jwnlah Penduduk Miskin

n

=

Populasi

(2.1)

43

Secara matematis, perhitungan pengurangan pendudul:: miskin dilakukan dengan formula yang dikenal sebagai metode ESCAP sepeni daiam penelitian yang dilakukan o)eh Sanloso, dkk (2003) yaitu: PR= (HC~-IICR1)/HC~

(2.2)

Di mana: PR

=Poverty Reduction atau Pengurangap Kemiskinan

HC~ = Head Count Ratio atau Presentase penduduk miskin pemanfaat kredit sebelum menerima kredit HCR1 = Head Count Ratio atau Presentase penduduk miskin pemanfaat kredit sesudsh rnenerima kredit

BABm

ANALJSIS DATA & PEMBAHASAN 3.1 Car~ Penelitia11

3.1.1 Definisi operasional variabcl Unruk menyamakan persepsi clan pernahaman dalam penelitian ini maka dipandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai indikator dan

tolok ukur dari konsep-konsep yang telah dijelaskan pada penulisan sebelumnya, sebagai berilcut. I. Kredit adalah pcnyediaan uang atau tagjlwHagiban yang dapat dipeesamakan

dengan itu, bcrdasarkan perscl\!j1Jan atau kesepakatan pinjam mcminjom antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pilmk peminjarn melunasi

utangnya sctelahjangka wuktu tcr1cntu dcngan pemberiaa bunga. 2. Program Nasional Pemberdayaaa Mli)'arabt Mandiri Pedesaan adalah program'

pemberdayaau

masyarakat

yang

bertujuan

mempercepat

penanggulangan kemiskinan dan pengaogguran di wilayah perdesaan. Scbelumnya, program ini disebu: Program Peogembangan Kecamatan (PPK). J. Pendapatan Rum.ah Tangga adalah jumlah seluruh wing yang diterima seseorang alau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan tersebut
yang berada di bawah garis kemiskinan,

44

45

S. Garis Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh stander hidup yang mencukupl di suatu wilayah. Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan perdesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakana tahnn 2009 yang ditetapkan oleh BPS, yaknl Rpl82.706,-/kapita per bulan.

3.1.2 Data dan sumber data

Peuelitian ini menggunekan data primer dan data sekunder, pengwnpulan data dan informasi diperoleh dengan cara sebagai berikut.

I. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan rnenggunakan pedoman

wawancara yang meliputi data tentang pendapatan rumahtangga, jumlah pinjaman, jangka wa.k.tu piniaman, tingkat pendidikan dan lain lain. Data

primer juga dipcroleb dengan wawancara dengan staf Unit Peagelola Kegiatan, Tim Verifikasi Calon peminjam, Wm Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan (P JOK) unruk mengetahui syarat mtulc mendapatkan kredit,

2.

011111

sekunder berupa laporan alokasi dana kredit dan realisasi dana diperoleh

dari Unit Pclaksana Kcgiatan (UPK) PNPM-MD Kecamatan Gamping. Data sekunder lain berupa garis kemiskman dipcroleh dari B11d11J1 Pusat Stntistik

(BPS} Kabupaten Sleman, sedangkan jumlah

d0111

dattar rumah tangga miskin

Kecamatan Gamping diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan KB Kabupaten Sleman.

46

3.1.3 Metnde nengarobilan sampel Penentuan daerah penehtian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakana dengan pertimbangan tren jumlah penduduk miskin di Kecamatan Gamping sama dcngan tren penduduk misk.in di Kabupaten Sleman. Selain itu, lokasi penelinan merupakan wilayah kcrja peneliti

sehingga peneliti telah mengenal karakter wilayahnya dan diharapkan memberikan manfaat bagi evaluasi program pengentasan kemiskinan di wilayah kerja peneliti.

Metode yang digunakan

dalam pengambilan sampel adalah 11on

probabflity sampling yaitu purposive samplingatau sampel bertujuan. Soeratno dll.!I Arsyad ('2004:119) mcnyotokon bahwa sampel yangpurpoJlve adalah sampel yang dipilih dcngan cerrnar sehlngga rclcvan dengan rancangan pcnclitian. Snmpel yang diteliti dalam adalah percmpuan peuerima k.redit dan yang tidak menerima kredit dengan syarat-ayarat tenentu yang sesuai dengan tujuan penelitiM ini. Syarat responden penerima kredir minimal telah 3 tahun mendapatkan kredit, terdapat dua anggota kchiarga yang bekesja, dan psda saai menerima krcdit merupekan rumah tangga miskin sesuai dengan daftac rumah tangga miskin

Kabupaten Sleman. Jangka waktu minimal 3 tahun dimaksudkan untuk dapat mengukur dampak pemberian kredit. Syarat yang hampir sama berlaku untuk responden yang tidak menerima kredu, yak.ui tertlapat dua auggota keluarga yang bekerja, dan merupakan nunah tangga miskin. Jwnlab respooden dalam penelitian im direncanakan sebanyak 90

47

respondea, terdiri dari 4S responden penerima kredit dan 45 responden yang tidak rnenenma lrredit. Akan tetapi setelah dilakukan penccnnatan alas basil wawancara rnaka ditentukan sebanyak 78 responden yang memenuhi syarat responden penelitian, yang terdiri dari 43 responden penerimn kredit dan 35 responden yang tidak menerima kredit.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lni adalah: I. Metode Wawancara

Untuk mendapatlcan data primer, metode yang digunakan adalah wawancara langs1UJg dengan responden menggunakan pednman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus ditanyakan, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah ditanyakan. Kekuatan metode wawaneara adalah mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaen yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipm;i oleh inler~iewtrdengan

memberlkau

penielasau.

Selain

itu,

wawancara

bersifat

flcksibel,

pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu, rnengingat tingkat pendidikan dan pemahaman responden yang berbeda-beda, 2. Metode Dokumentasi, Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidilci benda-

benda tertulis seperti bnku-bnku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, norulen, rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, J 998: Ji19). Metode

48

ini digunakan unruk mendapstkan infonnasi yang diperlukan yang berasal dari

dokumen yang berada dalam UPK PNPM-MPD

Kecamatan Gamping,

berkaitan dengan informasi tcntang lembaga itu sendiri maupun infonnasi

yang berkaitan dengan pemanfaat kredit, yakni jumlah pernanfaat kredit, jumlah pinjrunan maupunjenis usahanya.

3.1.5 KarakteriUik responden penelitiaa

Karakteristik responden mengpmbarkan kondisi perempuan respcnden yang terdiri rlari kondisi dcmograii rc.~pnnden dan kondlsi sosial ekonomi respondeo. Kerakreristik responden dapat dibagi ~jadi dua bagian, yakni perempuan penerima kredit dan buknn penerima kredit. Tabcl 3.1

Data Responden menuru.t Umur

No

Umur

l 2

Pcnerima Kredit

Buken Penerima Kredit

Jwnlah

Perseatase

Jumlah

Persemase

<30 tahun

I

2,33

3 0-40 tahun

21

5,72 40

)

41-50 tahun

15

48,84 34,aS

2 14

37,14

4

50 tah n n ke ata s

6

13,95

13 6

43

100

35

100

Jumlah

!7,14

Sum ber : Dnta primer ( d ioloh) Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dijclaskan bahwa perempuan penerirna

kredit menurut klasitikasi wnur di bawah 30 tahun sebanyak 1 orang atau 2,33 persen, umur 30-40 tahun sebanyak 21 orang atau 48,84 persen, umur 41-50 tahun sehanyak 15 orang aiau 34,88 persen, dan umur di atas 50 tahun sebanyak 6

49

orang atau l3, 95 persen, Sedangkan klasifikasi umur untuk perempuan yang bukan penerima kredit adalah di bawah 30 tahun sebanyak 2 orang atau 5,72 per~en, umur 3~40 tahun sebanyak 14 orang atau 40 persen, urnur 41-50 tahun sebanyak 13 orang atau 37,14 persen, dan wnur di alas 50 tahun sebanyak 6 orang atau 17, 14 persen,

Tabel3-2 Data Responden Menurut Tiagksr Pendidikan ··-

No

Umur

I 2 ~ .)

4

Pt:nc:1:ima Kn:iWt

. ·Bukan Penerima Kredit

··---

Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase

TamatSD

5

11,6

TamatSLTP

n

25,6

6 11

17 ,1 31,4

TamatSLTA Perguruan · Iinggi

26

60.S

17

48,6

I

2,3

l

2,9

43

100

35

JOO

Jumlah Swnber: Data primer (diolah}

Berdasarkan tabe l 3. 2 dapat dijelaskan bahwa perempuan penerima kredit menurut klasifikasi tingkat pendidikaa, responden dengan ringkar pendidikan Sckolah Dasar sebanyak 5 orang atau 11,6 persea, SLTP sebanyak 11 orang atau 25,6 persea, SLTA sebanyak 26 orang atau 60,5 persen, dan perguruan tinggi sebanyak I orang at
li~l

pendidikan unruk

perempoan yang bukan penerima kredit adalah berpeodidikan SD sebanyak 6

orang atau 17,I persen, SLTP sebanyek 11 orang atau 31,4 persen, SLTA sebanyak 17 orang atau 48,6 persen, dan perguruan tinggi I sebanyak orang atau

2, 9 persen.

50

Tabel 3.3 Data Responden Menurut Mata Pencaharian Penerima Kredit

No

Umur

I 2

!bu Rumah Tangga

Jumlah

Perscotase

Ruruh

2:l 4

3

Pedagang

4

Kary a wan

5

Lainnya

Jumlah

Bukan Penerima Kredit

Persentase

62,79

Jumlah 20

9.JO

5

14,29

8

l&,60

7

20

3 I

6,98

3

8,57

2,33

0

43

100

35

0 100

57,14

Sumber : Data primer ( diolah)

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan perempuan penerima kredit menurut klasifikasi mata pencaharian, responden dengan mata pencaharian ibu rumah tangga sebanyak 62,79 persen, buruh 9,30 persen, pedagang 18,60 persen,

karyawan 6,98 persen, dan Jainnya 2,33 perseo. Klasifikasi mata pencaharian

untuk perempuan yang bukan penerima kredit adalah ibu rumah tangga sebanyak 57,14 persen, b1.1ruh 14,29 persen, pedagang 20 perse:n, Win karyawan 8, 57

person.

3.2 Aspek-aspek pen ting yang berkaitan dengan Obyek Penelitian 3.2.1 Lokasi peoelitian 3.2. 1.1 Kondisj

geografis.

Wilayah

kecamatan

Gamping

rnerupakan

kawasan kawasan aglomerasi kota Yogyakarta kearah barat. Batas-batas wilayah

Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut: sebelah barat: Kecamatan Godean, utara: Kecamatan Mlati, timur; Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta,

sedangkan sebelah selatan; Kecamatan Kasihan, Kabopaten Baatul. Kecamatan

51

Gamping terbagi dalam 5 desa, )9 dusun, 187 Rukun Warga (RW), clan 542 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah lrurang lebih 2683 Ha. Pembagian odministrmif dapat dilihat pada tabel berikut. Tabd.3.4 Pembagian Administratif Kecamatan Gamping Jumlah Du.sun

Jumlah RW

Jumlah RT

Bnlecatur

18

54

137

Ambarketawang

13

38

115

3

Banyuraden

8

22

75

4

Nogotirtn

8

117

5

Trihanggo

l2

38 35

--· 98 -

59

187

542

Nama Desa

No I

-2

-·

Jumlah

--·--Gamping dalam Ans)ca, 2008 Sumber: Kecamaran

i

Asal usul nama Kecamatan Oamping talc: hiss dilepaskan dari keberadaan Gunung Gampiog (Batu l<Jlpur/Kalsit) yang dahulu terletalc membujur dari timur ke barat dari Kampung Dclingsari, Gamping Kidul hinggii Padukuha.n Tlogo, Desa Ambarketawang, Gunung Gamping tcrsebut menurut hosil penelitian Direktorai Oeologi Bandung diperkirakan berumur sekiter 50 juta tahun, Hingga tahun 1937, Gunung Gamping masih berdiri memanjang, namun karena kegiatan pettambangan maka saat ini tinggal menyisakan sebeah gundukan bukit yang tcrsisa. Secara topografi, wilayab Kecamatan Gamping relatif dstar kecuali di sebagio.n wilayah sclatan desa Balecatur dan Ambarketawang yang berupa pcgunungan. Sebanyak l.348 Ha tanah terletak dibawah 100 mdpl, 1.577 ha lain.nya terletak di ketinggian 100.499 mdpl Sejumlah sungai yang melintasi

52

wilayah

Kecamatan

Gamping

adalah

Sungai Kenteng, Nglarang, Bedog,

Denggung, daa Winongo. 3.2.1.2 Demografi. Penduduk Kecamatan Gamping pada tahuo 200& tidak kurnng dari 76.948 jiwa, yang tcrdiri dari 38393 laki-laki, dan 38.555 perempuan, dengan

17.782 Kepala Kemarga,

deagau tingkat

kepadatan

sekitar 2.631

jiwa/krn", Sebagai wilayah aglomerasi kota Yogyakana, perpindahan penduduk

per tahtul cukup tinggi dengan jumlah pc:nduduk yang masuk 2.380 jiwa dan penduduk yang keluar 1.201 jiwa pada tahun 2008, belum termasulc penduduk

musiman. Banyaknya kelahiran pada tahl.m 2008 sebanyak 649 jiwa, dan kematian sebanyak 355 jiwa,

---------------·---·--·

·-

90000

800()0 70435 71531 72811 73341 7547; 76948 70000 ~977 64828 65789 66870 6!142S 60000 50000 40000

30000 20000 10000

0 1998 199~ 1000 11JCJI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

•11w•

Oambac.3 .I Jumlah Pendnduk Kecamatan Camping

Perkembangan jurnlah penduduk selama lrurun waktu tahun 1998-2008 dapat dilihat pada gambar 3.4, dimana poda tahun 1998 penduduk Kccamatan Camping bcrjwnlah 63.977 jiwa, meningkat ~jadi 76.948 jiwa pada tahun

2008. Selama kurun waktu tersebur terjadi peaingsatan j wulah penduduk sebesar 20,27 persen, dengan Jaju perrumbuhan pendnduk penahun mencapai 1,86 persen.

53

J .2.1.2 Kondisi s0sial ekonomi. Dua sektor yang berperan peruing dalarn

perekonomian di Kecamatan Gamping adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Gabungan dua sektor tersebut mampu

menciptakan nilai tambah hampir seteogab dari total PDRB Kecamztan Gamping pada tahun 2008. Kondisi ini sangst dimungkinkan sebab terdapat 2 pasar yang cukup besar yakni Pasar B uah dan P1131ll Gamping sebagai pcnunjang kegiatan

perdegangan, Selain itu, tcrdapat jalan-jalan

besar yang melewati wilayah

Kecamatan Gampiog yakni Jalan Kabupa1i:n, Jalan Godean, Jalan Wates, clan

Jalan Lingkar Barat, Berbagai waruoglruko/resroranldangudang rnarak dibangun di berbagai ruas jalan tersebur, dan menjadi peaggerak perekonomiao Kecarnatan

Gamping.

..

4.SOO

J

4,000

3,500 3,000

~

2,500

§ .:z:

-i

2,000 1,SOO 1,000

500

-1.BalEUtur

478

478

508

552

577

573

628

sos

-

524

544

SSS

691

718

801

l,022

-3. Banyuraaen

388

4SS

490

488

515

921

-4. Nogotlrto

368

445 429

735 524

493

!>01

526

525

593

650

-s. Trihanggo

389

•28

4SO

510

535

536

501

689

2,147

2,324

2,49t

2,144

3.038

4,087

2. Ambarketawang

-GIMPING

2,898 2,840

Garnbar.3.2 Jumlah Ruman Tangga Miskin Keeamatan Gamping Meski berada di kawasan aglomerssi Kota Yogyakarta, jwnlah peoduduk miskin di Kccamatan Gamping menWljukkao trcn yang terus mcningkat scpcrti

'i4

terlihal pada gambar 3.2. Pada tahun 2002,jumlah keluarga miskin di Kecamaran Gamping rnencapai 2.147 rumah tangga, dan terus meningkat dari tabun lee tahun. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2007-2008, jurnlah rumah tangga miskin di Kecamatan Gamping kembali mengnlami peningkatan pada tahun seillnjutnya. Desa dcngan rumah tangga miskin terbanyek adalah Desa Ambarketawang.

3.2.2 rronam

nasinna! pemberdayaan m.asyarakat mandiri

nerde~aan

Kecamatan G11mping. 3.2.2.1 Profil moqrnm. Program Nasional Pemberdayean Masyarakat Mandiri Perdesaan di K.eaunatan Gwping dimulai sejllk bulan Juli 2006 scbagni bagian dari progrwn reb4bilitosi dan rekonstruksi pasca beocana gcmpa bumi yang mclanda Provins] Jawa Tengah dan Oaerah lstimcwa Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Pada iawalnya program ini bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pada a.val pelaksanaan program, dana yang dlberikan oleh pemenntah pusat sebanyak Rpl.750.000.000 yang digunakan untuk kegiatan, yakni;

pernbangunan prasarana fisik sejumlah Rp629. 918. 500, peningkatan

kapasitas hidup berupa pembeoan makanan tambahan

1UJtuk

balita sebesar

Rp695.555.SOO, penyaluran kredit SPP Rp423.500.000, dan sisanya untuk operasional, Pada tahun 2007, pemcrintah kcmbali mengucurkan dana sebesar

Rpl.000.000.000 yang alokasi dananya digunakan untuk pembangunan prasarana fisik Rp553. 513.500, peningkatan kapasitas hidup berupa pelatihan ketrampilan Rp 158.986.500, penyaluran kredit SI'!' .Kp237500.000 serta operasiooal program.

55

J.2.2.2 Kredit simpan J)injarn kh1.1sus oerempuan (SPP)_ Pemberian krcdit dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan disebut sebagai Kredit Simpan Pinjam untuk Kclompok Pcrempuan. Terdapat kriteria balm dalam penyaluran dana kredit ini, yak.ni: 1) Pinjaman disalurkan melalui kelompok; 2) Kelompok minimal sudah terbentuk selama satu tahun; 3) Kelompok memiliki pembukuan sederhana dan simpanan anggota; 4) Kelompok

memiliki kepengurusan yang jelas (Ketua/Bendahara/Sekretari~) serta jadwal pertemuan rutin; S) Anggota keloropok berse
kelompok

minimal

5 orang.

Adapun

kelompok yang berhak

rnendapatkan kredit adalah Kelompok simpan piaj11111 dan kclompok usaha bersama. PNPY.I MPD di Kecamatan Gamping sampel bulan Maret 2010, t.clllh memberikan kredit kepsda J 13 kelompok pau.i.njam YWll! terdiri dari: 6 kelompolc

pemiqjam bidang aneka jasa, 8 I kelompok peminjam bidang perdagangan umum, 23 kelompok peminjam bidang aneka industri, dan J kelompok perninjam bidang pertanian & perernakan. 3.2.2.3

Pro~rlur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit pada

PNPM-MPD di Kecamatan Gamping dimulai dengan pengajuan berkas usulan kredit dari kelornpok perninjam. Berkas tersebut meliputi swat permohonan kredit, swat rckomcndasi dari kcpala desa, rencana kegiatan kclompok, surat pernyataan kesanggupan pengcrubalian kredit, surat

pemyataan

kesediaan

tanggung renteng, fotokopi kartu tanda penduduk, swat pemyataan bahwa anggota kelompok tidak mempunyai kredit pada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, rekapitulasi calon peminjam, clan surat persetujuan

56

suami/keluarga.

Selanjutnya

berkas usulan kredit diserahkan kepada UPK PN1'M-

MPD. untuk kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas, hasi] survey lapangan, dan wawaocara dengan calon peminjam. Verifikasi meliputi aspek administrasi dan kegiatan kelompok, yang dimaksudkan

untuk mencari gambm= tentang aktifitas kegiatan kelompok,

pengalaman kredit, jcnis clan kapasitas usaha, kesesuaian usaha dengan jurnlah pinjaman, dan kemampuan pengembalian kredit, Sctelah diverifikasi, tim

verifikasi akan memberikan rekomendasi atas ketayakan berkas usulan kredi t kepada UPK PNPM-MPD. Jika layak, maka UPK PNPM-MPD dapat meocairkan dana dengan rnemperhitungkan Jcetersediaan dana. 3.2.2.4

K~Jembagaal\. Lembaga tertinggi dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gamping sdalah Badan Koocdinasi Antar Desa (BICAD) yang merupakan representasi dari masyarakat desa. BKAD berwenang menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi dalam PNPM-MPD yang diikuti oleh wakil-wakil lembaga pelaksana program, wakil pemerimah baik tingkat desa clan kccarnatan, wakil tokoh percmpuan, waki1 Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD) serta walcil dari rumah tangga miskin baik perempuan dan leki-laki, MAD dlselenggarakan untuk pelaporan pestangguogja waban, peoetapan anggota lembaga-lernbaga

pelaksana

program,

dan evaluasi

kegiatan.

Sedangkan

pelaksanaan kegiatan program dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang

terdiri dari Kerua, Sekretari s dan Bendahara.. UPK bertugas sebagai unit pengelola operasional pelalcsanaan kegiatan PNPM-MPD

yang diantaranya melipuli

57

pengelolaan edminisirasi dan keuangan, penagihan terhadap tunggacan, dan pembinaan terhadap kelompok pemmjmn. UPK menyampaikan laperan hu!anan kepada Konsultan Manajemen Kabcpaten {KMK), Penanggungjawab Operasional

Kegiatan (PJOK), dan Badan Pengawas UPK. Laporan terdiri dari neraca keuangan, Iaporan operasional, laporen peekembangan pinjaman, dan laporan kolektibilitas. Pengawasan dilakukan oleh Badao Pengawas (BP) UJ>K yang bertugas

melalcukan pengawasan baik secara adminisuasi, keuangan maupun kegiaran yang dilakukan oleh UPK. BP UPK seeara beckala melakukan audit keuangan dan

pemeriksaan administrasi UPK. Lembaga lain yang terdapat dalam PNPM·MPD di Kecamatan Gamping adalah Tim Verifikasi yang bertugas mela.kukan seleksi

pengajuan !credit. Tim verifikasi dibentnk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan simpan pinjam. Selain itu terdapat Tim Pelestari yang bertugas melakukan pendampingan terhadap kelompok peminjam, dan melakukan inventarisasi pennasalahaa kelompok peminjam,

Anggota UPK,

BP UPK, Tim Ycriflkesi, clan Tun Pclcstari djpilih dan ditetapkan melalui forum

MAD. Se lain lembaga-lembags tersebut, Pemetintah juga membentuk Konsultan Manajemen

Kabupeten (KMK} yang merupakan pendamping dan pengawas

pelaksanaan program pada tingkat kabupaten, dan Penanggungjawab Operasional

Kegiatan (PJOK) yang bertanggung jawab atas penyeleaggaraan operasional kegiatan di tingkat kecamataa, 3.2.2.4 Persepsi respooden terhadap PNfM MPD. Sebe!um kredit SPP

diberikan, maka terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui oleh calon

58

penerima kredlt yang menyangkut kelengkapan persyaratan, fonnulir permintaan kredit, dan verifi kasi. Berdasarkan basil wawancara terbadap responden tentang persepsi terhadap prosedur pemberiao kredit SPP seperti terlihat pada gambar 3 ..~, maka sebanyak 27,9 pcrsen responden mengenggap prosedur pemberian kredit mudah, sebanyak 7 persen responden menganggap prosedur pernberian kredit sukar, sedangkan 65, 1 persen responden menganggep prosedur pembcrian krcdit cukup, artinya ada tahapen pcmberian kredit yang mudah dan sulit dilelui,

Prosedur yang diaaggap sulit aUalah menjawab pertanyaan dari tirn verifikasi.

.· . . ·;

_i ~1

:.

GambarJ.3 Persepsi Responden terhadap Prosedur Pemberian Kredit SP P Penerima kredit SPP berhubungan dengaa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program PNPM MPD baik dalam hal proses pengajuan kredit, pencairan, pembayaran angsuran, dan pembinaan kelompok. Berdasarkun cesil wawancara terhadap rcsponden tentang persepsi t«hadap pelayanan UPK sepetti terlihat pada garnbar 3.4, maka sebanyak 4,7 persen responden menganggap pelayanan UPK

59

kurang, 76,7 persen responden menganggap pelayanan UPK cukup, sedangkan 1 R,6 persen responden menganggap pelayanan UPK bagus, Meski memiliki jam kerja tetap, namun anggota UPI< bersedia melayani berbagai kebutuhan penerima kredit SPP di luar jam kerja, seperti pencairan dana langsung ke rnmah ketua

kelompok, pengambilan angsuran, dan lain sebagainya. Hal ini yang tarnpaknya mcrnbuat responden cukup puas dengan pclayanan UPK •

.,

..... Gambar3.4

Persepsi Responden terhadap Pelayanan UPK Berdasarkan kctentuan, tingkat bunga kredit SPP sebesar 18 persen pertahun, atau 1,5 persen perbulan. Pendapatan atas bunga terscbut digunakan

sebagai dana operasional, penambahan modal, dan cadangan resiko, inenginga; pemberian kredit SPP tidak menggunakan agunan, Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden tentang persepsi terhedap suku bunga kredit SPP seperti terlihat pada gambar 3.S, maka sebanyak 16,3 persen responden menganggap suku bunga kredit SPP cukup, sedangkan 83,7 persen responden menganggap suku

60

bunga kredit SPP terlalu tinggi. Sebagian besar responden berharap suku bunga kt-edit SPP dimrunkan terutama hagi penerima kredit yang memiliki catatan pembayamn angsuran yang baik.

".

····; ..

Gambar3.S Persepsi Responden terhadap Suku Bunga Kredit SPP

3.3 Hasil Aoalisis Data dan Pembahasan 3.3.1 Uii beda rata-rata pendapatan rumalt tango Pcn
miskin dari perempuan yang tidak mendapatkan kredit. Rumah tangga penernna kredit disyaratkan haoya menerima kredit SPP dan tidak mendapatkan kredit dari

program atau lernbaga lainnya. Rumah tangga yang tidak menerima kredit disyaratkan tidak atau belum pemah mendapatkan bantuan kredit. Pendapatan

rumah tangga dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan pendekatan rata-mUI pengefuaren bulanan rumah tangga yang berupa kebutuMn makanan dan

61

non makanan. Untuk menguji tingkat perbedaan rata-rata pendapatan, maka dilakukan

dengan bantuan komputer melalui program SPSS 17,0 sepcrti terlihat pada tabel di bawah ini, Hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut, Ho : Pembcrian Kredit tidak bcrpcngaruh terhadap pendapatan rumahtangga penerima kredit

H1

:

Pemberian Kredit berpengaruh tethadap pendapatan rumahtangga penerima kredit

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. t hitung t

< t kritis atau prob > a, maka Ho diterima

hitung > I kritis atau prob < c, maka Ho ditolak. Tahel 3.S Hibil Uji Beda Rata-Rala Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan Rumah Tansza Perempuan Penerima Kredl t

Perempuan Bukan Penerima Kredi t

Rata-eaia 677.209,30

St.

Deviasi

1.254

St. Error

t

h•blng

19175,49 3,029

597.571,43

1,014

·-

2,000

17133,16

.

Sumber: Lampiraa 6 (diolah)

Sesuai pengujian dari tabel 3.5, nilai rata-rata pendapatan rumah tangga miskin yang menerima kredit sebesar Rp677.209,30 clan nilai rata-rata pendapatan

rurnah tangga miskin yang tidak menc:rima krcdit scbcsar Rp597 .571,43. Dari analisis tcrhadap standar deviasi dan standar error terlihat nyata perbedaan kedua

kelompok sarnpel tersebut, hal ini terlihal dari nilai t bitung yan!J; sebesar 3,029 masih lebih besar dari nilai

t

tabel 2,000 yaitu pada dera,iat kepercayaan alfa =

0,05 pada sampel (nl= 43) + {n2 =35) = 78 dan df (43+35-2) = 76 dengan kriteria

62

kepurusan ai tidak dapat ditolak clan H1 tidak dapat didukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapaian mmah tangga antara rumah tangga miskin yang mendapatkan kredit SPP dengan rata-rata pendaparan rumah tangga dari miskin yang tidak mendapatkan kredit. Hasil pcngujian mcmbuktikan bahwa rumahtangga miskin yang mencrima kredit memiliki rata-rata pendaparan 13,3 persen lebih besar dibanding pendapatan rumahtangga miskin yang tidak rnenerima kredit. Fakta ini menegaskan basil penelitian serupa yang dilakukan oleh Hulme (1996), Chen dan

Snodgrass (200 I) yang menyatakan bahwa rumahtangga penerima kredit memiliki rata-rata pendapatan lebih besar dibandmg pendapatan nunahtangga yang tidak menerima kredit (lihat Weiss, dkk, 2003). Pemberian kredit telah membuka kesempatan bagi rumah tangga penerima untuk mengembangkan usaha mereka.

3.3.2 Uji One-way anova tcrhadap pcndapafan rumah tangga pcrcmpuan

penerima kredit berdasn jangka waktu pemberian kredit Pembcrian Kredit SPP sudah dimulai sejak Lahun 2006. Penehtian ini

membagi sampel perempuan penerima kredit menjadi 2 kelompok berdasarkan jangka waktu penerimaan kreditnya yaitu jangka waktu 3 tahun dan 4 tahun.

Untuk melihat pengaruh jangka waktu pemberian kredit terhadap pendapatan rumah tangga dila.lcukan uji anova satu arah (one-way anova) aotara rata-rata pendapatan rumah tangga miskin penerima kredit dari kedua kelompok tersebut.

Uji anova (analysis of vwiance) dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 17 .O. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

63

Ho

Jangka waktu

pemberian kredit tidak berpengaruh terhadap

pendapatan rumah tangga.

H1 : Jangka waktu pemberian kredit berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berilrut. F hitu.ng<JI kritis atau prob> a, maka Ho diterima.

F hitung > F kritis atau prob < a, maka Ho ditolak. Tabel3.6 Hasil Uji One-Way Anova Rata-Rata Pendapatan Rwnah Tangga berdasar Jangka Waktu Kredit Pendapatan

NilaiRata·

Rwno.h Tnn""ll rat a Kredit 3 tahun 718636.36 Kredit 4 tahun 662968.75 Sumber: Lampiran 7 (diolah)

Std.

Deviation

Std. Error

1.327() 40040.26 1.22124 ···-1....- 21588.<19

Fhitung

Prob

l.628

0.209

·---- ----L-- ...

.J

Hasil pengujian yang dapal dilihat pada tabel 3.6 menunjakkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga miskin yang menerima kredit selama 3 tohun

sebcsar Rp7l8.636, Icbih tinggi dibaruiing pcndapatan rumah tangga perempuan yang rnenerima kredit selama 4 tahun sebesar Rp662.%8. Secara nominal, ada perbedean diantara kedua kelompok tersebut walaupun jumlahnya tidak terlalu bCSlU'.

Secara statistik, basll analisis terhadap standar deviasi dan standard error

menuniukkan tidak ada perbedaan nyata antara ketiga kelompok tersebut. Hal ini terliha; dari nilai F hitung 1,628 yimg lebih keeil dsri F kritis sebesar 4,08 pada a = 0,05 (5%), dfl (2·1) =I, dan df2 (43-2) =41 atau dari nilai probabilitas 0,209 yang lebih besar dari a = 0,0S, dengan kriteria kepulusan Ho diterima dan H1

64

ditolak. Secara statistik ketiga kelompok memiliki rata-rata pendepatan bersih yangsama.

Hasil ini sesuai hipotesis yang menyatakan bahwa jangka waktu pemberian kredit tidak berpeogaruh terhadap pendapatan rumah tangga miskin, Hal ini dikarenakan jenis usaha yang dijalankan oleh penerima kredit memiliki karakteristik yflllg bervariasi. Terdapat jeais menghasilkan keuntungan dan

usaha tertcntu yang ccpal

sebaliknya. terdapat

jenis

usaha

yang

membutuhkan waktu yiiug lebih lama untuk mengbasilkan keuntungan,

3.3.3 Uji One-war ano11a terhadap terhadap peodanatan rumab tangga

perempuan penerinu kredit berdaur

jumJab

kredit yang diterlma

Jumlah kredit yang diberikan ditmtukan oleb beberapa faktor, diantaranya

adalah pengaiuan kredit, pengalaman kredit, jenis dan kapasitas usaba, kesesnaian usaha dengan jumlah pinjeman, dan kemampuan pengembalian kredit, Oleh karena itujumlah kredit yang diterima betbeda antara satu dengan yang Jain meski

dalam saru kelompok. Adapun pagu pemberian kredit adalah 3 juta per tahun, Deri sampel penelitian, terdapat 5 kclompok rcsponden bcrdasar jumlah krcdit yang ditcrima, yakni kelompok yang telah menerima kredit sebesar 4,5 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta dan 9 juta,

Untuk melihat pengarun jurnlah pemberian kredit terhadap pendapatan

rumah tangga dilakukan uji anova saru arab {one-wcy anova) antara rata-rata peodapatan rumah tangga miskin penerima kredit dari kelima kelompok tersebut, Uji anova (analysis of variance) dilakukao dengan baatuan program komputer

65

SPSS 17.0. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut, Ho : Jurnlah kredit tidak berpengaruh terhadap pendapatan nnnah tangga. H, : Jumlah kredit berpengaruh terhadap pendapatan tu1Mh tangga,

Kriteria yang digunakan adalah sebagai benlrut. F hi tung< F kritis atau prob> a. maka Ho diterima. F hitung > F kritis atau prob
..

Pendapatan Rumah

Nilai Rata-

Std.

Tanooa

r!llll

Kredir RD. 4.5 Juta

657500.00

Deviadon 1.24529

Kredit Rn. 5

Juta • 636875.00

.._!Yedit Rp. 6 Jut a 694500.00 Kredit Rn. 7 Juta 668636.36 Kredit Ro. 9 Juta 722500.00 Sumber: Lampiran 8 (diolah)

Std. Em>r

F hih111&

J>mh

508)8..79

0.537

0.709

1.13670

40188.59

1.34401 1.25082

. 42501.30

1.421n

··-

37713.57

50267.14

Hasil pengujian yang dapat dilihat pada label 3.7 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga misktn yang mcnerima kredit Rp4,S juta seoesar Rp657.500, scdangkan kelompok penerima kredit Rp5 juta berpendapatan sebesar Rp638.87:'>.

Sementam rata-rata pendapatan rumah tangga kelompok

perempuan yang menerima kredit Rp6 juta sebesar Rp694.500, kelompok penerima kredit Rp7 juta berpendapaten sebesar Rp66&.636, dan kelompok pcncrima krcdit Rp9 juta berpcndapatan scbeser Rpm.soo. Secara nominal, ada perbedaan diantara ketiga kclompok tersebut walaupun jumlahnya tidak terlalu

besar. Secara statistik, hasil anaiisis tetbadap standar deviasi dan standard error

mcnunjulckan tidak ada perbedaan nyata antara kelima kelornpok terse but. Hal ini

66

tcrlihat dari nilai F hitung 0,537 yang ldJih keeil dari F kritis sebesar 2,64 pada a = 0,05 {5%), dtl (5-1) = 4, dan dl2 (43-5} =38 atau dari nilai probabilitas 0,709

yang lebih besar dari a

=

O,OS, dengan- lcri1etia kepumsan Ho direrima dan H1


yang

sama. Dari hasi l penguj ian terlihat rata-rata pendapatan rumah tangga kelompok penerima kredit Rp9 juta berpendapatan 1Ctbesar, berturut-turut diikuti kelompok Rp6 juta, kelompok Rp7 juta, kelompok Rp4,5 juta dan kelompok Rp5 juta. Hasil

pengujian menunjukkan kesesuaian hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah kredit yang diberikan tidak menyebabkan perbedaan pendapatan yang signifikan diantara keenam kelompok tersebut, Hal ini .kemungkinan disebabkan oleh pengalokasian digunakan

kredit yang berbeda, sehingga tidak semua kredit yang diterima

untuk peogembangan usaha, Dalam amran program PNPM MPD,

pemanfaat kredit rnemang diperbolehkan meoggunakan sebagian kredit untuk peningkatan kapasitas hidup, seperti membayar biaya sekolah, pembelian makanan tambahan, ataupun pembangunan .sorona fisik. Hasil penelitian ini bcrtentengan dcngan basil penelitian yang dilakukan olch Suman (2007) terhadap pe!aksaoaan PNPM-MPD di Jawa Timur. Suman yang rnenggunakan analisis regresi ioenemukan fakta bahwa scliap pemberian kredit sebesar Rp 1 Jura, akan meningkatkan pendapetan sebesar Rp I 20 ribu. Sehingga sernakin besar jumlah kredit yang diberikan.. akan semakin besar pula

peningkatan pendapatan penerima krcdit.

67

3.3.4 U ii One-w!TI'

anQVll

terhadap

terhadao pendapatan rum:ah tanm

nertmpuan nenerima kredit berdaur mmt pendidikan Pemherian kredit SPP dilakukan dengan tidal memberlakukan syarat tingkat pendidikan minimal pada penerima kredit. Meski demikian, tingkat pendidikan diyakini berpengaruh terhadap kecakapan penerimn kredit dolcm meaggunakan, memanfaatkan den mcngcmbangkan kredit yang diberikao. Dari sampcl penelitian, terdapat 4 kelompok respoodea berdasar tingkat pendidikan

penerima kredit, yakni kelompok yang respooden ~didikanSD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Uniuk melihat tangga

pengaruh tingkat

paididikan terhadap pendapatan rumah

dilakukan uji anova satu arah (one-way anova) antara rata-rata pendapatan

rwnah tangga miskin penerima kredit dari keempat kelompok tersebnt. Uji anova (analysis of variance) dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 17.0.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Ho : tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan nunah tangga.

H1

:

tingkat pendidikan berpengaruh terbadap pendapatan rumah tangga,

Kriteria yang digunakan edalah .sehagai berikut F hi tung< F kritis atau prob> o, maka Ho diterima. F hirung » F kriiis atau prob< a., maka Ho ditolak.

68

Tabel 3.8 Hasil Uji One-Way Anova Rata-Rata terhacbp Pendapatan Rumah Tangga berdasar Tingkat Pendidikan Pendapatan

Nilai Ralarata

Deviation

Srd. Error

f hitung

Prob

547000.00

1-09350

4&902.96

3,035

0,040

694545.45 SMA 700769.23 Pereuruan Tinazi 525000.00 Sumbcr: Larnpiran 9 (diolah)

1.15833

34924.94 23415.46

Rumah Taneza SD

SMP

Std.

1.19396

-

.

Hasil penguj ian yang dapai dilihat pada rabel 3.8 menunjukkan bahwa raea-rata pendapatan rumah tangga kelompok yang berpendidikan SD sebesar Rp547.
berpendidikan SMA berpendapatan Rp700.769, dan kelompok berpendidikan Perguruan Tinggi berpendapazan Rp525.000. Secara nominal, ada perbedaan diantara ketiga kelompok tersebut walaupun jwnlahnya tidak rerlalu bcsar,

Secara statistik, basil analisis terhadap standar deviasi clan standard error menunjukkan terdapat perbedaan nyata antara ketiga kelompok tersebut. Hal ini terlihat dari nilai F hitung 3,0}5 yang lebih besar dari F kritis sebesar 2,87 pada =

a

0,05 (5%), dfl (4-l) = 3, dan df2 (43-4) =39 atau dari nilai probabilitas 0,040

yang lcbih kecil dari er."" 0,05 dengan kriteria keputusan H.i tidak dapat ditolak dan H1 tidak dapat didukung, Secara statistik ketiga kelompok memiliki rata-rata pendapatan bersih yang berbeda,

Dari hasil pengujian ter\ihat rata-rsta pendapatan rumah tangga kelompok pendidikan SMA berpendapatan paling besar, disusul kcmudian kelompok

berpendidikan SMP, dan SD. Hasil pengujian meaunjukkan kesesuaian hipotesis yang menyatak.an bahwa tingkat pendiilikan menyebabkan perbedaan pendapatan

69

yang signifikan diantara ketiga kelompok tersebut. Hasil ini sesuai dengan basil penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2000) di Jayapura, yang menemukan fakta bahwa tingkat -pendidikan berpengaruh

t.erhadap secara positif dan signifikan

dalam pemnnfoatan program kredit.

3.3.5 Uii indikator poverw reduction

Pengurangsn kemiskinen merupakan tujuan urama dalam Program Nasional

Pemberdayaen

kegiatan.

lndikator

Masyarakat

pengurangan

Mandiri

Perdesaan

melalui beroagai

kemiskinan

digunakan

umuk mengukur

perseatase perubahan jumJah penduduk miskin yang menjadi peserta program. Perhitungan dilalcukan dengan membandingkan jwnlab pcndudulc mis.kin sebelum

program dan jwnlah penduduk miskin sesodeh program. Unluk mengetahui seberepa besar pengurangan kcmiskiuau

sebagai

pengaruh pemberian k.redit dalam PNPM MPD di Kecamatan Oamping, malca dilakukan peughitungan pendapatan perkapita, yang dilakukan dengan rnembagi pendepatan rumah tangga responden dengan jum.lah anggota rwnah tangga (lampiran I 0). Dari perhitungan diketahui tcrdapat 6 rumah tangga responden yang memiliki pendapatan perkapita di atss garis kemiskinan. Sedangkan 37 rumah tengga responden dengan 170 anggota rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kerrnskinan. Sebehunnya, tclah diketahui bahwa dari jurnlah 43 rwnah tangga responden merniliki jwnlah anggota rumah tangga sebanyak 188 orang.

Sehllljutnya dihitung

Head Count Ratio (HCR) penduduk

misldn

pemanfaat !credit l'NPM-MPD dengan menggunakan fonnulasi sebagai berikut:

70

HCR1 "'QI n = 170/ 188 = 90,42

Di mana:

HCR

=

Prcsentase Pcnduduk Miskin

Q

=

Jumlah Penduduk Miskiu

n

= Populasi

Setelllh Head Count Ratio diketahui, maka dapat dilakukan penghitungan pengurangan kemiskinan yang secara matematla dilakukan dengan formula: P'R

"'(HCRo-HC.R1) I HCR.o ... (100-90,42) / l 00 -0,0957

Di mena: PR

- Pengurangan Kemiskinan

HCR.o ~ Presenrase penduduk miskin pemanfaat krcdit sebelum

menenma

krcdl;

HCR1 = Presentase penduduk miskin pemanfaat kredit scsudah menerima kredit

Dengan

demikian,

pemberian

bantuan

kredit

PNPM·MPD

telah

menurunkan kemiskinan responden penerima kredit sebesar 9~7 persen. Hasil

penelitian ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilaksanekan Santoso (2003) 1e1hadap pengurangan kemiskina11 program PPK (sekarang menjadi PNPM-MPD) dan P2:KP di Yogyakarta yang menemukan falcta bahwa

71

pengurangan kemiskinan sebagai dampak Program PPK sebesar 13,4 persen, sedangkan pengurangan kemiskinan Program P2KP sebesar 50 persen. Akan

· tetapi basil ini berbeda jauh dengan penelilian Sahid (2005) terhadap pengurangan kemiskinan Program P4K di Kabupaten Rembang yang mencmukan fakta bahwa pengurangan kemiskinan sebagai dampak Program P4K sebesar 54,55 persen, Pengurangan kemisklnan yang cukup besar ini menurut Santoso (2003) dapnt mempunyni dun arti, pertama, terjadi peningkatan pendapatan setelah adanya program, kedua, karena jumlah peserta program yang tergolong miskin

.k.ecil (program tidak tepat sasaran), sehi.ngga ukuran ini bisa menyesaikaa jika tidak dicermati proporsi penduduk miskin yang mengilruti program.

BABIV KESIMPULA.~DAN SARAN

4.1 K..sirnO!l)an

Penelitian mengenai pengarnh pemberian kredit simpan pinjam khusus perernpuan Program PNPM-MPD terhadap

pendapatsn

rumah tangga di

K.abupaten Steman menghasilkan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada basil analisis, Kesimpulen-kesimpulan dari penelitian ini melipuri. 1. Pcmberian kredit SPP Program PNPM-MPD berpengaruh terhadap

peodapatan rumah tangga miskin yang menjadi responden penelitian. Basil uji beda dua rata-rata menunjuilan rata-rata pendapa:tan rumah tangga miskin yang mencrima kredit Jebib tinggi sebesar 1.3,3 persen yakni Rp. 677.209,30 dibanding rara-rata pendapatan nuuah tangga rniskin yang

tidak menerima kredrt sebesar Rp, 597.571,43.

Hasii

pengujian

mernbuktikan pemberian kredit SPP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

2. Berdasarkan pengujian terhadap pengaruh jangka waktu pernberian kredit, jumlab kredit yang diberikan, danjenjang peodidikan perempuan penerima

kredit terhadap pendapatan rumah tangga miskin, maka dspat disimpulkan bahwa.

a. Jangka

waktu

berpengaroh

pemberian

kredit dan jumlah kredit SPP tidal

pada pendapatan rumah tangga miskin yang menj:Kfi

rcspondcn penelitiao. Hal ini dibulctikan mclalui basil one-way anova yang mcrn:mjukkan tidak ada perocdaan rata-rata pendapatan rumah 72

73

tangga perempuan penerima kredit selama 3 rahan dan 4 tahun, dan tidak ada perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin penerima kredit sejumlah 4,5 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan 9 juta rupiah, b. Tingkat pendidikan penerima kredit berpengarun signifikan clan positif terhadap pendapatan nnnah tangga miskin yang menjadi

responden penelitian. Hal ini dibukrikan rnelalui hasil one·Wo/ anova yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangsa perempuan penerima

kreclit yang berpendiclikan SD, SMP,

uanSMA.

3. Pemberian kredit SPP PNPM-MPD berpengaruh terhadap pengurangan kemlskinan rumah tangga responden. Hal tersebut dibuktikan dengan penghitung11.11 lndikator poverty reduction mclalui pcngukuran pcndapatan perkiipi11;1. rwmih 1angga responden sehiugga didapatkllJ.l indikawr poverty reduction sebesar 0,0957. Hal ini bererti terjw.li pt;ngurangim kerniskinan sebesar 9,57 persen pacla rumah tangga responden penelitlan,

4.2Saran Berdasarkan basil penelitian di lapangan clan basil analisis, diperoteh beberapa saran yang diharapkan

dapat rnemperbaiki

pelaksanaan

pemberian

Kredit Simpan Piniam khusus Perempuan (SPP) PNPM-MPD di Kabupaten Sleman. Saran-saran tersebut meliputi, I. Pemberian Kredit SPP di Kabupaten Sleman terbukti mampu mempengaruhi secara positif pendapatan rumah tangga miskin sehingga kebijakan pemerintah terkan dengan pemberian Kredit SPP perlu dilanjutkan dan

74

dikembangkan dengan memberikan kesetnpatan bagi rumah tangga miskin

yang belum menerirna kredit untuk mendapatkan kredit SPP. 2. Pernberian kredit SPP di Kabupaten Steman tidak terbukti dipengaruhi oleh jumlah dan jangka waktu kredit, sebingga perlu diambil kebijakan oleh

pengelola kredit SPP untuk menambah plafon kredit lebih besar dari yarig saat ini telah ditetapken, 3. Pemberian kredit SPP di Kabupaten Sleman terbukti dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penerima kredit, sehingga kebijakan pengelola kredit SPP tcrkait dcngan pemberian krcdit SPP perlu diprioritaskan untuk calon

penerima kredit berpendidikan SMA, atau me\akukan upaya pendampiugan, pelatihan m
jumlah rumah tangga miskin sehingga pemberian Kredit SPP perlu dikembangkan dengan penamhahan modal kredit dan perluasan cakupan wilayah.

DAFfARPUSTAKA

Abbas, F., Sarwar, M.N., clan Hussain, S. 2005. "Microfinance Route to Income Generation and Poverty Reduction: Evidence from District Faisalabad, Pakistan". Journal of Agriculture & Social Sciences, VoLI, Issue.Z, 144147. Afrin, S., Islam, N., dan Ahmed, S.U. 2008. "A Multivariate Model of Micro

Credit and Rural Women Entrepreeeurship Development in Bangladesh". International Journal of Business and Managcme7lt, Vol.3, No.8, 169-185. Arikunto, S. 199&. Prosedur Peneluian: Sttatu Pendekatan Praaek. Jakarta: Rincka Cipta. Armendariz de Aghion, B dan Motduch, J. 2005.

The Economics of Microfinance.

Cambridge, Massacbusens: TI!e MIT Press. Arsyad, L. 2006. "How Do Microfimncc Institutions Cope with Risk & Uncertainty? ", Jumal Ekonom! & Bmw Indonesia, Vol. 2 l, No.I, 22-16. Arsyad,

L. 2008. Lembaga Keuanga» Milrro: Institusi, Kinerja; dan Sustanabilitas. Yogyakarta; Pcnerbit Andi.

Arsyad, L. 2010. Ekonomt Pembangunan. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM

YKPN. Arsyad, L., dan Soeramo. 20-04. Metodologi Penelitionuntuk Ekonom! dan Bisnis. Y ogyakarta: UPP AMP YKPN. Asian Development Bank. 2009. "Microfinance: FinancialServicesfor the Pour", diakses pad a 23 April 2010 pukul 21.30 W IB, dari

www.adb.org/microfinanceidefaultasp Ashta, A. 2007. "An introduction to Microcredit: Why Money is Flowing from The Rich to The Poor". Working paper in "Cahiers du Ceren" Nu.21, diakses pada 22 April 2()10 www. ssru.com/abstract= I 090195.

pukul

l 5.30

WIB,

dari

Bank Indonesia. 2010. "Pengertian dan Definisi Kredit UMKAr. diakses pada 22

Mei 2010 pukul !2.05 WU:!, dari www.bi.go.id/sipuk. Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah,

Kecamatan

Camping dalam Anglea. 2008. BPS Kabuparen Slcman. Sleman. Barr, M.S. 2005. "Microfinance and Financial Development". Michigan Journal of International law, Vol. 26, 271-279. Bran, JC., Hiatt, S., dan Woodworth, W. 2009. "Evaluating Impacts of Microfinance Institutions Using Guatemalan Data". Journal Managerio! Finance, Vol. 35 Issue, 12, 953-974.

75

76

Chen, YI.A., dan Snodgrass, D. 2001."Managing Resources, Activities, and Risk in Urban India: The Impact of SEWA Bank". USAID: AIMS Project, diakses pada 22 Juli 2010 pukul 12.25 WIB, dari hnp://www.usaidmicro.org/ pubs/a.Um. Cox, David. 2004. "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in Asia Pacific Region." Makalah disampaibm pada International Seminar on Curriculum Develompent for Social Work Education in Indonesia. R1md11ng: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004. Coleman, B.E. 2002. "Microfinance in Northeast Thailand: Wbo Benefits and How Much?", ERD Working Paper Series, Asian Development Bank, diakses pada 12 Mei 2010 pukul 12.00 WJR, dari wv;w.adb.org!Docum:nt;/ERD/ Working_Papers/wp009 .pdf, Dillon, H.S. dan Hermanto. 1993. "Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah

Konseptual Global", Prisma,3: 11-22. Faturochman, dan Molo, M. 1994. "Karaktcristik Rwnah Tangga Miskin di Daerah lstimewa Yogyakmta",Juma/ Populasi;No.5 Vol.L, 1-28. Haque, M.S., dan Yamao, M. 2009. "Can Mkru..:n:dit Alleviate Rural Poverty? A Case Study of Bangladesh", ImemationolJournal of Business, Economics, Finance and ManagemeruSciences,VoL l Number.I, 11-19. Hardono, G.S. daa Saliem, H.P. 2006. "Diveesifikasi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Data Susenas", Jumal MonographVol.27 No.5, 11199.

Hossain, F., dan Knight, T. 2008. "Financing The Poor: Can Microcredit Make a Difference? Empirical Observations from Bangladesh". Brooks World Poverty Institute Working Poper, University of Manchester, diakses pada 18 Mei 2010 pukul 16.00 WIB, dari www.bwpi.manchester.ac.uk/ resourees/Worki11g-Paperslbwpi-wp-3808 Hulme, D. 1997. Impact Assessment MethodologiesFor Microfinance: A Review. paper dipresentasikan pada The AIMS Project for the Virtual Meeting of the CGAP Working Group oo Impact Assessment Methodologies, 17-19 April 1997. (Tidak. dipublikasikan), diakses pada 23 April 2010 pukul 21 .00 WIB, dari WWYl2.ids oc.uklimpaczlfil•slintroducrion

!Hulme_ IA_metII_review pdj Islam, K., dan Miah, M. 2008. Impactof Micro-Crediton Women 's Empowerment in Bangladesh: What is the Evidence? paper dipresentasikan pada the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago. {tidak dipublikasiksn), diakses pada 28 April 2010 pulrul 21.00 WIB, dari www.allacademic.oomfmeta/p266743 _index.html

77

Ismail, M. 2000. "Pengaruh Program Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) dalam Meningkatkan Peodapetan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Scntani .Kabupaten Jayapura)". Tesis pada Magister Ekonomika Pembanguoan, Universitas Gadjah Mada. (tidak dipublikasikan),

Kuhinur, S., dan Rokonuzzaman, M. 2009. "Impact of Grameen Bank Micro Credit on Change in Livelihood Status of Women Beneficiaries", Journal Bangladesh AgriculturalUniversity.Edisi 7 Vol.2, 381-386. Kuncoro, M. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teort, ,lefasalah,dan Kebijakan.

Edisi Keempat, Y ogyakarta : UPP STIM YKPN. Maes, J. dan Vekaria. K., 2008. "Moving the World's Poorest Families Out of Poverty", USAID Poverty Outreach Progress Brief October 1008, diakses dari pada 1 Juni 2010 pukul 22.05 WIB, dari http://communities.seepnetw-Ork.org/edexchang~system/fileslPOWG-tBrie f+ l 0.10.08.pdf. Prihanini, D. A. 2010. "Petbandingan Total Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia clan Bank Dunia dengan Peran Strarcgis Dari Usaha Mikro Untuk Pengentasan Kemiskinan". diakses pada 23 Mei 2010 pukul 2205 WIB, d:ui www. ejournai.gimafiarma.ac.id!index.plrplugjoumal/

article/view/sl . Remi, S.S,

diu1

Tjlptoberijanto, P. 2002. lfrmiskinan dan Kettdakmerataan di

Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineb Cipta. Sahid, A. 2005. " Dampak Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan petani Nelayan Kecil (P4K) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", Tests pada Magister Ekonomika Pembangunan, Unrversitas Gadjah Mada. (tidak dipublikasikan).

Salam, A. 2003. Sustainabilitas umbaga Keuangan Mikro: Koperasi Simpan Pinjum. Edisi Kesaru, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM. Santosa, H., Hidayat D.G., dan Indroyono, P. 2003. "Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Provinsi D I Yogyakarta". Jurnal Ekonomi don Bisnis Indonesia.VoLIS, No.2, 2003, 144-160. Shirazi, N. M., dan Khan, A.U. 2009. "Role of Pakistan Poverty Alleviation fwiJ's (Pl'Af') Micro Credit in Poverty Alle>.ia[ion: a Case of Pakistan ". Pakistan Economic and S1Xia/ Review, Volume 47, No. 2 (Winter 2009), pp. 215-228. Sudarman, A. l 984. Teori Ekonomi Mikro, Edisi 3, Yogyakarta; Penerbit BPFE. Suharno. 2008. "Metode Pengukuran Kemiskinan Makro, Garis Kemiskinan di

Indonesia".

Maka/ah

seminar

dipresentasikan

di

Pusat

Studi

78

Kependudukan dan J(ehijalcan, Universiras Gadjah Mada, Yogyakara. (ndak dipublikasikan), Suman, A. 2007. "Pembcrdayaan Perempuan, Krcdit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Srudi Empiris". Jumal Manojemen don Kewirausahaan, Vol.9,

No.I, 67-72. Sumedi dan Supadi, 2004. "Kemiskimtn di Indonesia: Suatu Fenomcna Ekonomi", ICASERD Working Paper, Pusat Penelitian clan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, diakses pada 23 April 2010 pukul 19.00 WlB, dari p.w!.litbang.deptan.go id!imllpdffi/es!WP _ 2 !_2004pdf.

Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunon Daerah dan Pemberdaya
Economic Policy', Oah1.dwi Hotel, Colombo. (tidak dipublikasikan). diakses peda 23 April 2010 pukul 21.00 WTB, dari www.micronnancegareway.org Tim Nasionel Percepatan Penanggulangan Kemlskinan Republik Indonesia. 20 I 0. "Kinsler Penanggulangan Kemiskinen". diakses pada 22 Mei 2010 pukul 13.0S Wffi, darl http://tnp2k. wapresri.go.icl/program-penanggulangan· kcmiskinan.html Todaro, M.P. clan S.C. Smith. 2006. Pembang1man Ekonomt {Terjemahan).Edisi Kesernbilan, Jakarta: Penerbit Erlnngga. Trihendardi, C. S. 2004 .. '?tl'p Ry Step SPSS 16: Analisis Data Statisttk. Yogyakarta: Penesbir Andi. Weiss, J., Montgomery, H., dan Kurmsaalieva, E. 2003. "Microfinance and Poverty Reduction in Asia: What is the Evidence'! ", ADB Institute Research Paper Serie, diakses pada 17 April 2010 pukul 12.15 WIB, dari

www. unpan J .1111. org/ir.tradoc/groupsipublicldocumentslapcitylunpan0353 66.pdf

Widodo, T.S. 1990. lndikator Ekonomi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Widodo, T. 2007. l'ercncanuon Pembangunan. Apllkas! Komputer {F:ra Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Wijono, W.W. 2005. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebegai Sahib

Satu Pilar Sistem Keuangan Na.s.ional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan", .lurna/ Kojian Ekonomt dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005. Deparremen Keuangan,

79

World 1:1anl:: Institute. 2005. Imroduction to Poverty Anal~is. World Bank, diakses pada 20 April 2010 pukul 21.15 WlB, dari www.siteresources.worldbank.org/PGLP! Resources/PovenyManual.pdf. Zarazua, M, N. 2007. 'The Impact of Credit on Income Poverty in Urban

Mexico". Sheffield Economic Research Paper Series, Department of Economics University of Sheffield. diakses pada 20 April 2010 pukul 21.15 wm, dari www.mpra.ub.wu-muenchen.de/2367/

Lampiran l Berkas Fonnulir Peminjaman Kredit SPP PROGRAM NASIONAL PEMBEROAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MPD)/ PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMA.TAN (PPK) KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DESA ••• u

Nomor L..,p1.ra11 l'erihal

u

.

....

••2010

: 1 (satu) Bendel . Ptrinohonan Kredil Ktpada Vlh.

K
SURAT P.l.R.'10HONANKRIDIT

YOllg beNnda ~g)ln di bawah ini : Nam a A 1 am at !al>alin

.

.

. ••. ,.

AlamM Kllompok . ..

.

····· ······ ·· . .

.

..

Dalam ha! i!li bcr11ndak 1111tol< dan alas nama <elnnih "1\ggota kelompok . .. ( Da!W- Anssoia Terlampir ). Alamat: . Dc."lgan ini mCTJpjvkaal petinob(lu.an :Uedn sebc:s.cr Rp ·······~···· , .

.

(

)

Untuk memenuhi ke~ rambahan modlll usaha orang 1111ggota. Unluk stjwnlah lcrcdh tersebut kami kombal1kao daiam jana)(a waklu 12 buhm densan k d"" bw'f9I ).

Scb8il'i bahan pcitimbongan. boisomo mi kam1 lainput.n : I Dan..- n"""' "llggl) J)llSl\ngan 5. Swat pemyacaan mengaJukan pi•Jam'"1 6 Surot pemya•OM tesanggupan mcngc:nbaEkon pinJo.,,.. 1 1 Swat pern)•illawt 1unggung n:ntc:ng s, Rencana Kogjaian dGn Prom Kelotnpok SPP 9

l'olO cOpy KTP peminJam

Meagerahui,

Kenn Kclompok

Kcpala Dtsa

(

)

(

)

80

81

N""'" Ktlompoi( : ..

••. ..

. ..

Jumiah Aaggola

Alamat Kelompok :

... .

.. .

Jamlab C.tloo Ptminjam

N<>.

N:1G11•

r I

'!

-

·---·

I.

Ala a

1t

.

:Oran.It

.

Oraog

K&ter1npn

f'ialom I Tida k

-··

2. J. 4. 5.

6 1. 8.

9 10. ll. 12. I),

..

"·15 16. IT. ~· ···-18

_._

___ '

19.

20. l
M<:oyelujul

Ketua Tim Pcles:an liPP Des• ....

Be.od1har1

Mcn~tahui. Kepala Desa . . .... . .... ..••..

....

82

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAY AAN MASVARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MPD)/ PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPI() KECAMATAN GAMPING KABUPATE"' SLEMAN DESA .

DAFTAR ANGSURAN KREDIT N11ru1. Kt1
A Jamal JwnlahPMW>f.,.. · Jumlah rmisman .~p Runga ( IA % ) Rp Tut.i Pinjaman Rp

Orang .

.. .

>is1em Ang.101111 . Per Oufon . 12 Bu!M

JMgka Woklu

No.

Ta• ..••I

Pok•k I R1>}

Bun<•i Ru I

Total(Ro}

I.

2.

3. 4.

'·

6. 7.

.. .

3. 9.

10. JI.

,

.. ' .. .. _

_R_ ·- ·-

Ju111Jah Kelua Ktlompok

Bcrt1S1har1

Mcnyctuju1 :

Mcug.,;laltui .

Kctua lim Pelesten SPP !Jcsa

..

Kepala Desa

.

83

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MPO)/ PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (ppl() KECAMATAN GAMPlNG l
DESA

-

.

SURAl' J'.El:(SE'fWtJANPASANGAN

Yang bcrtanda aai~ ~..

di bowah iru ml.W. SUaJl'lld>li Yan&•~

N1mA

Alalftat

di bewail ini: S.1111i dari

Uaiur

T•n4• TP8JI•

'

I.

2. 3 4.

5.

-···

....

_._

6. 7. 8.

o. 10

11. 0cnjl!ll ini bmi 1MltJ'al41ainOillwa kami ll'ED>"IUjui -pmjaman l"•i diaj•hll olobUI<Ji alas.

Deso Tgl. BIJ>. Ibn

201

84

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MPO)/ PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN {PPKl KECAMATAN CAMPING KABUPATEN SLEMAN DESA •.••.•.....••.••••... , ..

SURAT PERNYATAANMEl\IBUTUHKAN PIN.JAMAN Ymg bcnanda 14ng,on di b•wah inl krimi;

No.

Nama

Alam•I

Umur

PekerjaH

Jumlah Pinjaman

Tanda Ta•pn

I 2.

..

··- ......

3. 4.

~. 6.

..

7.

8. 9. 10. II.

-

. •...

J\dalah anggota Kclompok .. .. • .OCsa • . .. Kecamat.ao Oa11ping. Kabupruen Slem110, Propimd Da6)'akuu. Berdosllllwi Musyaw11111h K.c:lompok yang dRal<sonlllw\ p.Ca tu>ggaJ .. KAmi mr:ny"ta.Jcan bah\vl luuni bmar~bm0t membutllhluat pJojlllJUUI dan1 dari .l'NPM MJ'D Kee Go.mpJn& dan ~nggupwitul 111e11sc111009ika11 pl14.lu jad\vaJyaog telah d1sepak11u SCJ'8 sc:suaa dcngan kcicntufU)hukum yang berlaku

Desa Tgl, Bin, TM

Kttt1111 K-e-Jomp.ok

201 S•b•laris

g5

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAVAAN MASVARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MPD}/ PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPIO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SL..EMAN DESA _. .

SURAT KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN PINJAMAN Vang henanda tang:m di b•wah in~ adalah anggora keloml>')k SPP .. .... . .................•• Kcc•u•.,..t G•n•ping, Kubupaicn Skman, !'mpin$i DJY dengan pcnjCl8S811 • Jumlah Pinj•man llwtg11

longl<.a Wakll> Pongomha!ian

: Rp

.

Rp

.

12Bul""

S1stem Angsunin

: PerBu1on

Dmgan ino onenyaiakan kcsanggupan Untllk noong<mbahkan sesuai deng,an perjanJian yang tolah disepalcllli. No. I.

N•ra•

A l•m at

··--

2. 3 4.

S.

--

6 7 8. 9.

10.

·-

11

~

D~rrukinn 5UHlt kesMggupan 1:•~ngt;mb~1hkoo plDJUTian ini dibuat dc1\gan sebcnamya. K
Sekntarit

Tan4aTHg ..

&6

Surat Pernyataan Tanggung Renteng dan Kuasa PemindahbukuanTabungan

Yang l>c:rtanda

tangAll

di bawall m1 kllllli para M~l4 . 11

(Sl'P)

Kelompok SilllJ)On Pill;am P•,.m{'1w•

i.

.

D""' .. ... . • . . . .........• Kocaro"""' Q.,,.ping. K>bupal"' Slem.n, rnasing-masins detem tcdudutan sebag,~i p11b:tdi ""118""' kelompok sccara sadaT dan penuh tanggung j•%b m::nyalala,, lklrl ""fllvl~ 4dolll{)<'A y11111 llJU llilpo/ kelltbali pi/!ilfnttlJI A<114d4 UPK ~bos/JJ!maM IHpu/11J1}/lt4A
-inMyar

Mmbc:rikon ku.,.. kOl)llda UPI<. Wltuk memlndahbulrol ~ pen aaggota dllam n:kkon se~agaijaniin6n kt ltlr•PO anpuran. 2.

McmbctiJiD pat& u.!wn n:k4'111ng l:eloOlpok .. ~ljllDD11111 dlsebut pad• oomor .l1Nll dJ aru, guna menul\lp siso Jcewojlban po.l.ot
).

Ap•bila pomlndahl>ulruM "''""'h ~WISllll ilu tidal< menovkvpl untvk m•lun.,I si"1 pGkok dan bunga krodit yang tcloh jmuh tempo pchu1as.aMy., moka:

"""°"' L

Kctua/ PcnlilJl'll.S kelompok ale.mt menjual Janiinan BllgV)ta yang tidok mcmcnuhi ko""'jibt.o tersebut don Win mompeirhlrunglo>n hasllnya Wltuk m•lllnasi also pokok dan bunga b-cdit. Kclebihan <WI jumloh tersebUl MAii dlirembtlits.n kcpado masJng•lllblu~youg bu1an!lkutai1.

b.

Apabila onggota paiwi888k Udale mcmUild jaminan. atau basfl peiUualen tmcbut 1idJIJ< mencukupi •1•tt1k mol•iwl pnkn~ ~.... bungJt laedil. roaka sedap k•lontp4>k di~ibkan """"' membk b
.._ta

Demikian surilt pomy•IWl kesanggupen ton.@&ung rent>eng ini dibuat Wlruk dapat dipagunalcan apal)ila diFcrlub.n.

Al1S.S<>ll K
Dcsa Tgl, Bir., Thn

2010

g7

L1mpirtn2

Pedornan Wawancara Untuk Pencrima Kredit Nama

..

I.

ller>p•kllh Usia And. ?

2.

Apnkoh Pcndidikan terekhir Nida?

J.

Berapilkah jumlah anggo1.a keluarp?

Desa

4. l:leraplll
Apakah ~elcorong menerimo b:m1Ull!l l!LTIRllskJn/Aske•l
7.

Apaknh Meniililci Pb~aman selain di PPK?

8.

Apakah Anda 5eonng Kepala Kel\larp?

9. AJ)8kah Pckerjaan Ando? 10. Apllkah Pektrjaan Suami ADd.1?

11.

J.m.. UsahA Ape y~

Anda Mllikl?

12. Apnknh Alida MemiljkJ Rda:olng BBllk? Ll. Berapale3h .R<\ia-1\ata Penge:uann Rudn Keluarga Anda? a. b

Belaltja Rumah Tancaa (DajNC/Sabun/dll) R.p Biaya Stkolah Analc Rp

c,

Uang Saku Anak

Rp

..

d.

Lisrrik

Rp

..

e.

Oas

Rp

..

f.

Bensin

Rp

.

g.

Rokok

llp

..

R.p

.

h. Pulsa

•&•

.

.

i.

Tabungan

Rp

..

J·

Lainnya

R.p

..

14. Bcrapa kali m•mll\jam Ktodil SPP" I~. Berapaksh total Kredit SPP yang Lelah Anda terima'! 16 Apa pendapst aTI
88

l .ampinu1 3 Pedoman Wawancara Untuk Non Penerima Kredit

Nama

Oesa

I. Berapal(ah Usia Anda ? 2.

Apakah Pcndidibn terakhir Anda?

3.

Berapakahjumlah

4.

Bcrnpakab jlHl!lah an,ggota kcluatga yang bekerja?

~.

AP')l<sth dAhulu pernah menaima bancu2n BLTllUtltin/AJlt.eski~?

6.

ApQJ
7.

A~

s.

Apaleah AM•

9.

Apelcah Pekajaaa Alida?

anggota keluarga?

MC111itiki Pinjaman?

seonng Kepala Kduarga?

I 0. Apakah Pelcerj&an SU111i Anda? 11. Jonis U..,ha Apa yang Anda Miliki? 12. Aptlludl Anda MemJ likl Rekenlng Blllk?

13. Berapokah Rata·!Wa P'ogclumn lWtin IWuarg.a Anda? a.

Belanja Rumah Tangp (Dapt ../Sabunldll)

Rp

.

b.

Biaya Sekolah Alla);

Rp

.

c.

Uaog Saku Anak

Rp

.

d.

Lislri.k

Rp

e.

o...

Rp

r. Bens in

Rp

g.

Rokok

h.

Pu.Isa

Rp llp.

i.

Tabuogim

xp ..

j.

Lolnnya

Rp

····················· . ·············•···· ····•·······.

.

a

l"'

Ii Ii ~ ~ ~~ ~

e

..

u.

:!'

d!

! Jll

c.

c.

" ii ~ d .l'.l B ~

.c:

s" s" !}8 j.. as "'"" s I

\.)

(.)

"' """ <.>~" ii:;" 0" 1 8 'Ill ·~ "' ~ ~ "' 0.

~

0.

-0

fr 0

C>

~

C>

c.

0.

0

0

•.

iiii

"'I i =c ::Ii

3 "a (.)

0

i=

8

~ t-

t-

~

tJ

..

"" li

l j~ ~"' ~ j l !

l

i "'

~ ~
32 ~ ~ 'E

8-

!·- I

j

..

Jj ~ ~ '3 " ~ Cl. w

I-

"

..,"

....

~ ~ ~ ~1il' il ~ If.

"" ...:; :; "' "' "'

D..

... ""

c

g J

...

~ o;

(/)

.... C)

::;

c

~

~il :;

....

c

{! {! ~

t-

1ij ~

"" 1a

J l .,, j j "'8l

1 i... 2

..,."' g~ "' .. "' .... ~

~

" ..." "" "" " '-'" o" '-' Cl.

c.

c.

CL

0

~ 8 ~

0

~

il B

:;; le CL

.l!! :; - ~ 0 ~ :?' ~ ~ ~

,.

!

{!

"'

., :;;:

"'

~

Iii

~ ~

l

iii

j

"' Bl s:"' s: ....ij ....Ii t-Iii ~ ~ ~

il i! i!

l'.L

:s

"'

.., a> "" "' "'
... "' ;;;

"'

(I)

.., .., "' ...

I

1

~

!

i

D.. :::; ::; ::; ":; (I)

:s

,.

"

.,

;;a

;;;: I=

~

~ ~

Q

It &: .2-

" 'II ! i !

....'SI

..

>:!

~ ~ 8. ,.._ ~ 8.

. 1 I :i

::Ii

"' c"' s "'c

I .. i s ... J

.,"" :;"" ~ "' "' "' "' "' ~ ....

u

I i

e

c

"i l

ii

::Ii ::;

~: "' ;"'

D.. ~ ~ :; :;

O>

0.

"'1 "'-~~ -~~"' "') :;; ""

"' "'

~ ~ g> g>

~

!s

~ t 'II -0 ~ I= j ~

.. .. .. .. "'

c

.c: "" li Ii

~

0.

i=

C)

"'

~ j

:;;

Ii

a

8. 0. 8. &,_ ~ .... .,. ~ ti Ii If If ~ It ~ & fl rt-

g ...

v

n

0.

-i 1 "" .. " i:a t 1 ~

g. !I:

!l l ! j § "'~" ait 8~"" """" ~"" ~ '!I" ~" J 'g ! 1 ~ ~ I g .=ill 1 I g, !J !a 1

'5'

Ij

..., ...,

.. "...

~ 0. ~ ~ ~"

lo

~ ~ ~ ~ § § ~ ~ ,.._ ~ ~ ~ ~ {i ~ &: ~ Ii ti

§sa

0.

~ ~

~ ~

J

! i g

u

~

If. ~

~ Cl) ~ ~

"' "'

"'

~ !:; ~~

"'

if

c

.. f I It... ii 11 Ii l. 11 .. .. j ... ~·1 :i Ji ~ i - l ~! .. ... : "' j i1 ~ i Ii" " ji = .9 l .1l ~

~ §

~ ~ ... t-

'C

....

{!

5

0

~

6 a; it i!O

~

e

,...

..,

~

~

.... .... "' .... .... "'

'E

:;;>

"' 'li"'...

~

~ l!l :;!

-e

N

.
'li

~ ~ OI ,§ -'" 3: ., ::E .... M i:t ::i ~ :ll ~ ...,

"'

~

,,,

.c:

~

i5 3: ~ ::; ~ !:I

"' M

'1!

"

91

L~mpiranS Kompilasi Data Rumah Tangga Percmpuan Bukan Penerirna Krc:Jit No

N"""'

1 HiW. 2 K
...

s

•Al'(3U

8 ~1miri 1 '911'.. 8 Soj)4i 9 HaiyaNJ

10

Mllj4a~

11 Sdlatsl

Alamat

1•

20 IMllBI>

21 Y\l\'un 2l

w.. ,,..,,

2J MU!Yanil 24 x...au 25 :fri< 28 i ... ldl 21 falmlh 28 PoM'•m '.19 Pal1illi JO Nuiyoml 31 Mu11rn~

32

Rff>o

33 Pa~ 34 S..ma.y>b ;)$ T1n1

lbu R•nn f1111gga 11iuR1nn r.. gga iblA RnhTa~a BuruhJaM tllu Rnh Tangga

00

T~liangQo ~INnggo

41 47

A-!r#ang

34

A-eta.. ng 81leca1w

53

Bany\ltaden

3a

Bl-

24

Ambo

54

$0

----

.18

SIAP

lbuRmllTa1199f ~rvawaoT~ Dog""fj 8uruh Tali

27 S3

SIM

&<.om

so

lbu RIM flMOI

)7

SMA

l2

SM-I SIM SIM £MP

lbuR.mT-• n lblcnw

,.,,,.....,

Banvuradan TnhanQtO

e_..,.

~

so SM~

PekelJOM

Nag-

12 !(a;,..,,, 13 Nuilael H wan"'"""'"' Safecalllr

15 Saldlnem 15 u-au 17 Komll 11 Mllnnah

Us1a PM1rl6:Jri

48

SW.

SM\

SM' SM\ SIM

Doo)ang

...Aml>lll
•t

"-"° rm.,11110

41

SMP

~

BanvJ...ieitl Ambl,_el.H.., Banj\1.-

43

SIM

80

so

:Ill 41

PT

40

"

bu Rlflh T•Mn.•

BuOJh

~•k•'l>on S...n

J~

Go11ng.Y>

;

~

4

lkiruh S.por Oiok P"1Ali Buruh

JwlPuls.a 81~n fter.ipeye\ TNIBk Warung Jual 8'1"11 Wal1Jf\ll Jual P\Jl!a

~

Jutt Gottngan

S.ruhTllli Sop•r

Tetnak Waru19 JullG<w.nnan Wwro Ji/415.W

&.11uh

Tu""1!1 BllnJll llilnJll

BllnAI

35

SW.

Baleca\\Jt Trf1""9!10 Bany1.a:h!o

4ti 48 34

SIM'

S>.11'

':>U Rmh Tarwa

O.ruh

SI.IA

lw Rmh Torgga

8\iruh

~"' li.W rm.~o Banvlll81en Banyuralen NcooilAo

4-0 :19 51 32 3G 55 11

SMP

16

SMP

SMP SD SM!\

SW.

SD

™'

•

4 4 4

4 3 4 4

T1e11u.1e-. Mlwii1111ci

Rp Rp

486,000 540.000

:1ilal-

Rp Rp Rp

&W,000

ntalMen'ililci Tmk ,,.,,,,.., To:likTclak ,,.,,rild TllakTilak-1 'RlekMemlll
- - Boruh Swula

931eC3Nr

T""""'••

Nooolillo

48

SM/I SMll

Anggola Kepemllan P~n Aurrah Rtl
Buru"

lbuRmhTonooo ICIURmhTaNX1a llluRmhTonooo IOIQang lbuRmhT...,oo Dlgang lbuRnlhT""""• lb\lRmhTalbu Rmh Ta"11!• lboRmhTerwa lbu Rmh Tarwa Buruh Buruh lbll Rmh T•")ga ~ ...l

BalecalUr Balocolur

JeriisUsN

Petano

s....i.

~·'""

Ptlol\l Buru~

r.. ao0P6ot Bl.NI SW-

°"""'

Tui
w.,,.,.

3

lldall-

Rp

T1oa*Memll
Ro 620000

•

4

•s

4

-

P•rl
°""'II'"

P
W
Ptta..

Jual Jaim Wtwuny Jual l'llfs1

Rp

580,000 475.000 ~.000 675.000

4

'

Mant
Temak \Varurg IVarurgMal
Rp Rp

5

•• 4

Jual &ibllr IV1ru119

'"°·""°

590.000 Rp 4ro.ooo Rp 650.000 Rp

Rp Rp 700,000 Memiltl Rp 750.000 TtMokMomlllr.l• Rp 600,000 TIJallMtmlll Ro Tllak ,,.,. Ro 680,000 1ldlil Men.al Rp SlSOOO

4

Wlllllll M8Mn Wsrum

Juol Per*anan Cuo Paka>an

81.'1~

J

6911,000

4

•s 4

5 4

• '

3 4

4

6~.ooo

Rp Rp ~ - Memll
llC!al-

Mem111d Rp Tod•k r.lomll1 Rp Tldlli<Momlll Rp Todal Memllo Rp

62S,OOO

715,000 450,WO 630.000 480,WO 470.000 425,000 565.000 520.000 610.000

92

Lampinn' Basil Independent t-Test Pendapatan Rumah Tangga Miskin Penerima Kredit dan Bukan Penerima Kredit

Bantuao Krodit Pendapalan

N

~ncnma Tld•k

Menenma

-

Std ErrorMean

Std Del'ialion

-43

677200.3023

125142ES

19175 •895e

35

597571428&

1 01361E5

t7133.155S2

-

l9'tennTec. IOf EQ•M1rol

Pord>pt'""

--....

[q11ll '4nwcts Eq..,..... ,. .. c:ee.

...,._.

r 1230

W8lilfor EQUMty ol fANl'li

Sf9

'

271 3.0lil )017

«

,,_"

-...

12· ........

96% Confldenct ~It

altlll D"'9ranct

MDllor""'*

$111 l!m>r

°"'"'"""

003 190'18'7375 ~Ile 10011

Lowtr

:m.oum

.,_.,,ams 2$11•&7l?O 2Sf228tal2

Upptr

131995£.6 I :l
93

Lampiran7

Hasil One- Way Anova Pendaparan Pendapa!an Rumah Tangga Miskin Berdasar Jangka Waktu Pemberian Kredit

Pendapatan

~

Me.in

Oe\oi3tl0n

l--

Me~

Sid

,..

Con&!....,. lnletvat tor

Std. Enor

7 I 8636 36:!6 1.3271l!IE5 40040.26899

M1n1mt.n1

Uppet llound

ao

Maximum

J

11

14

32 662968 75CO 1 22124E5 21585 e9C» ~

61---- ---- 7069991738

-

43 &77209.3023 1.25742E5 19175.'8951;

63&51 ;,5977 715907 .0070 465000.00 950000.00

....

629qJ.Oll4/

80n51 5426 480DOD

950000 llO

405000.00 92500000

Tt$t of Homogeneity of Variances Pendep.atan df1

ANO'IA

Pendapatan Sum of Squares

&.

IAe$> Square

Between Groups

2 537E10

1

2 S37E11

Wid'lin Groups

6 387E11

41

1 ssee1c

lrotal

6.641E11

~

F

Sig.

1.S2J

209

94

LampiranS

Hasil One-Way Anova Pendapatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Bcrdasar J umlah Kredit yang Dibcrikan

Pendapalan -

IAoao

Sid.

4500000

"

6()00000

6

"'"" 657600.0000

Oe•>*n

C""11deooo fnterval for

SUI t:ll'Or

LowerBounCI Upper Bound

Mlnmum Ml>ci'rttm

l.2•529F.5 !!0838.79752 ~28814.710• 788185.2&9S ~5000.00 84000000

8 6368750000 1.1l87CIE5 40188 59002 54180.0854 731905.9146 470000 00 780000.00

-~e

6()00000

10 6~0000

1.3'WOl[5 4250130717

5'9MS5..3636 7soe....GJ6< 52500000 95000000

7000000

11

I Wl&it!5 37713579\1

564605.2721

1A21TTES 5Wl5714349

603637.()83! e41362.9065 485000.00 925000.00

9()()0000

Total

8 7225000000

43 877209. 3023 I 267'12ES 19178-

T'.12961-5

46500000 870000.00

63$511 51171 716907 0070 46500000 9!!0000.00

Test of Homog.nelty of Varianc:M Pend•1)411en

cif1

Penda~n Sum of Squ•res

di

Mean Square

Between Groups

3.555E11

Wilhln Groupg

6 28~E11

3E

!Tot.al

6.641E11

~

"

8.888E9 1.654E10

F

Sig.

.S37

.70

95

Lampirm9

Hasil One· Way Anova Pendapatan Pendapatan Rumab Tangga Miskin Berdasar Tingkat Pendidikan Peminjam

Pendapatan -

Con6del>C8 ln-..i

Mean

$Id

N SD

Mean

~

O-ot1cn

547000.0000

1!

SMA

2G 7007692~08 1.19:l96E5

!Total

6!l4545A545 11S83:lE5

I

l...,e...nd

Sid Error

UpperBoond

411223.&019 682776.3982

,85(1296515

1093SJ8

Sl'.4P

PT

lor

34924.9490! 616727.3157 23-115.~

772363.1)904

6S2Sol-4.1769 74S9942M7

525000 0000 677:2~30Zl 125742ee

43

19176.-

SS8611.511n

7159C70070

M1nirru.lm

l\llo.><mvm

41SSOOO00

72500000

48500000

950000.00

.SS000.00

925000.00

52500000

625000.C(

465000.00

950000 00

Tesr or Homogeneity of Varianc:ea Pendapatan l.81i@ne Sllllistic

.344'

d12

df1

2

Sig.

33

.711

a. Groupe with only one case are ignored n compu§ng tile test of llo
A.tKJ'/A Pendapi!1an Sum of Squares

Between Groups

1 257E11

Within Groups Total

di

Mean Square 3

4.189E10

5 384E11

ss

1 3&1E10

6.641E11

42

F

3.030

Sig. 040

96

Lampiraa 10 Hasil Penghltungan lndikator Poverty Reduction

No

Nall'la

Sul Mah 2 Haryati 3 Dw1 Me.ryeti 4 Gnv.lh 1

5 6

.....L.

Sri Lestan Surall

S1tl

Pe1tdapatan Rumall Tan99a

Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp

8 Arni

Rp

9 Amlnah 10 Suhartlnl 11 Sri lndarti 12 Rita 13 Ambar 14 l!alhl l.estafl 15 Waainem 16 Roml 17 PU1Wanll

Rp

18 Suhertinl 19 Tut1K 20 Yanti 21 Ella

22 Yuliana 23 . 24 26 26

Hera Henv Wahvuni

Alfiy.oh

27 Jswanu 28 Uml 29 Marnanah 30 Naning 31 Um ayah 32. llJ'al!rn

33 Gunsr1i 34 Manni

35 Komenvah 36 Wantini 37 Sardinah 38 Mut1119ah 39 Suva ti

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp RD Rp Rn Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

670,000 780,000 8'10,000 650.000 725,000 950,000 620,000 745,000 480,000 625,000 760,000

Jumlah Anggota

Rumah Ta1199a

Pendipagn

Perleaplbi

RI> Rp

187,5000 195,000.0 210,000.0 162,500.0 145,000.0 237.500.0 155,000.0

Miskin Tidak Miskin Tidek Mi,kln Miskin Miskin Till<>k Miskin M!StJn

RI)

149,00Q.O

M•skin

RD

96,000.0 131,250.0

Ml!Skln Mi skill Tidak Miskin Mi$km Miskin MlsJun Mi•kln MisJcin Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin ndok Mi&kin Miskin Mskin M1sk1n r.tskin ndak Miskin Miskin Ms kin M&kin Miskin Ms kin Miskin Msk1n Miskin

4

Rp

4 4

Rp

4

5 4 4 6 5

•

Rp Rp Rp

Rp

ezo.coo

5

Rp 253,333.3 Rp 164,000.0

630.000

6

Rn

580,000

485,000 330.000 780,000

465.000 470,000

580,000 640,000 870,000 925,000 645,000 780,000 675,000 485,000 350,000 590.000 770,000 650.000 625,000 465.000 735.vOO 725,000 650,000 755,000 6-45,000 620.000

3

•

Rp

4 5 5 3 5 4 4 4

Rp Rn RD

•

Ro

4 5 3 5 7

Ro Ro

Rn RD Ro Ro

Fp Rp Rp Rp

4

-RD

5 3 4

Rp Rp Rp

3 5

-RP

8

4 5 4 4

Has I!

Rp Ro Rp Rp Rp

RD

105,000.0 1~5.000.0 121.250.0 166,000 0 166,000.0 155,000.0 &4.000.0 H5,000.0 160 000.0 217,500.0 2.31.250.0 161,250 0 156.000.0 225,000.0 97,000.0 121,428 6 147,500.0 1~.0000 216,666.7 156.250.0 155,000.0 147.000 0 120,833.3 162-500.0 151.000.0 161,250.0 155.000.0

40 Knol1dah

41 Mvly;mi 42 Dini•ah 43 Wal
Rp Rp Rp Rp

710,000 680,000 675,000 570,000

Gans Kem1skman Perdesaan DIY (BPS. 2009)

1n.sooo

4

Rn

4

Rp 170,000 0 RI> 135,000.0 Rp 142.500.0

5 ~

Mosl
Miskin Miskin

Rp. 182 706,-lk"pita per bulan