eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2015, 3 (1): 83-93 ISSN 2355-5408, ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015
ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTOSA DI SAMARINDA Muhammat Syafriansyah 1 Abstrak Tujuan peneliti ini adalah untuk: (a) mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda, (b)persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengajukkan pinjaman kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Dan informan yang digunakan adalah anggota Koperasi dan dan Staf Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sentosa masih terdapat kekurangan dari standar prosedur pemberian kredit menurut Menperindagakop tentang Standar Operating Procedure Koperasi Simpan Pinjam tahun 2004. Sedangkan masalah-masalah utama yang terdapat dalam prosedur pemberian kredit di Koperasi Smpan Pinjam Sentosa adalah tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit dan adanya perangkapan fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Simpulan dan Saran utama yang dapat diberikan pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda adalah sistem dan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam proses pemberian telah mengikuti standar pemberian kredit yang ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarindderhanaa, namun prosedur pemberian kredit masih sangat sederhana. Saran yang penulis bisa ajukkan adalah (a) sebaiknya KSP Sentosa mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindagko, (b) KSP Sentosa sebaiknya lebih konsisten dalam menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit, (c) KSP Sentosa sebaiknya tidak hanya menggunakan BPKB sebagai jaminan, tapi juga memerhatikan kejelasan persyaratan jaminan lainnya. Kata Kunci : sistem dan prosedur, pemberian kredit, Koperasi Simpan Pinjam Pendahuluan Dengan adanya perkembangan dibidang ekonomi saat ini. Penyedia modal sangat dibutuhkan. Adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah 1
Mahasiswa Program S1 Ilmu Admistrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[email protected]
eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 2015: 83-93
Kopersi Simpan Pinjam Sentosa Samarina. Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 mendefinisikan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebegaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Sehingga tujuan dari koperasi itu sendiri ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotaanggotanya dan memenuhi kebutuhan para anggotanya. Perkembangan dalam usaha koperasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ketahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ketahun maka dapat dikatakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungannya yang diperoleh menurun. Disamping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelansungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Dimana menurut Kasmir (2007:102) definisi kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan maksud setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan koperasi dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa mengganggu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama dalam pencapaian keuntungannya. Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi Simpan Pinjam lebih murah dan mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit, masyarakat umum menjadi lebih mudah bertransaksi dengan Koperasi Simpan Pinjam karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan kredit lebih mudah daripada badan kredit lainnya. Dalam Koperasi Simpan Pinjam, tanpa jaminan anggota bisa mendapatkan kredit tetapi bagi masyarakat umum bisa hanya menggunakan BPKB dan surat dasaran usaha. Sehingga peluang untuk pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Samarinda cukup besar 84
Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP (M.Syafriansyah)
karena melihat banyak masyarakat yang bergerak dibidang UMKM. Koperasi Simpan Pinjam Sentosa merupakan salah satu koperasi di Samarinda yang bergerak dalam pemberian kredit. Sama halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam lain, Koperasi Simpan Pinjam Sentosa memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota dan masyarakat umum yang membutuhkan dana. Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota dan masyarakat umum. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan dengan kata lain bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya sehingga koperasi harus melakukan beberapa prosedur pemberian dengan baik. Dalam kegiatan pemberian kredit, kendala yang biasanya dihadapi dalam pemberian kredit adalah kredit macet dan kemungkinan terdapat kendala-kendala yang lain. Begitu juga di Koperasi Simpan Pinjam Sentosa, menurut survey awal hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bertugas mengawasi kinerja karyawan, Koperasi Simpan Pinjam Sentosa juga terdapat beberapa masalah karena tidak menerapkan prosedur sebagaimana mestinya, seperti ada saja debitur yang kabur atau melarikan diri dari tanggungjawabnya dan banyak pula debitur yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya atau tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak, atau biasa disebut dengan kredit macet. Akibatnya, Koperasi tidak dapat memperoleh keuntungan secara maksimal. Berikut tabel perkembangan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda dari semester I tahun 2012 sampai dengan semester I tahun 2014 ( lima smester). Tabel Perkembangan anggota KSP Sentosa Samarinda Smester/Tahun Jumlah Anggota/Debitur I/2012 302 II/2012 341 I/2013 419 II/2013 486 I/2014 576 Sumber: Koper KSP Sentosa Samarinda Berdasarkan uraian di atas, dan melihat betapa pentingnya untuk menerapkan prosedur pemberian kredit yang baik, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda” 85
eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 2015: 83-93
Kerangka Dasar Teori Pengertian sistem dan prosedur Berikut ada beberapa definisi atau pendapat para ahli ekonomi mengenai sistem dan prosedur. Menurut Mulyadi (2001:5) Sistem didefinisikan sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” Selanjutnya definisi sistem menurut Cole, dikutip oleh Baridwan (2002) “adalah kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan fungsi utama dari perusahaan.” Sementara Mclead (2001:9) mengemukakan: “sistem is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving and objective.” Kemudian Krismiaji (2002) menjelaskan bahwa sistem merupakan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi prosedur menurut beberapa pakar sistem. Berikut pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001:5) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal,biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, sedangkan definisi prosedur menurut Cole, dikutip oleh Baridwan (2002:3), “prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan karena biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang berulang-ulang”. Kredit Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere”, yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank atau koperasi pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama dikembalikan pada kreditur setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur. Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya menurut Hasibuan (2008:87), “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sementara Menurut Rivai dan Veithzal (2006:4), “kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Komaruddin (2004:151) menyebutkan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam 86
Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP (M.Syafriansyah)
antara bank dan peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu”. Menurut pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001:II.8A.1) mengartikan kredit sebagai, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Unsur-unsur kredit Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit Kasmir (2002 : 94) membagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu (1) Kepercayaan, Kepercayaan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah, baik secara interen maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. (2) Kesepakatan, Kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.(3) JangkaWaktu, Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. (4) Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit yang dapat menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Dan (5) Balas Jasa, Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Pengertian Koperasi Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu Cum yang berarti “dengan” dan aperari yang berarti “bekerja”. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata Co Operation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalan87
eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 2015: 83-93
kan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Pramono 1986:9, Sutyanta R 2000:2). Dijelaskan di dalam undang-undang koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata sususnan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargan. Metode Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Menurut Sugiono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi”. Jenis Data dan Sumber Data Data primer. Menurut Umar (2003:56), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang diwawancarai. Wawancara dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan pedoman (interview guide) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-pesoalan yang diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara. Data Skunder.Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan data tersebut diperoleh melalui orang lain. Teknik Pengumpulan Data Teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:158) menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, laporan keuangan koperasi berupa neraca dan laporan laba-rugi, serta catatan atas laporan keuangan.” Teknik Wawancara Sugiyono (2004:130) menyatakan bahwa, “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 88
Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP (M.Syafriansyah)
untuk menemukan masalah yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Model Analisis Data Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu satu metode analisis data dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi Alat Analisis Data Untuk menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam Sentosa Samarinda digunakan metode deskriptif komparatif, yaitu membandingkan teori dengan praktek yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Kep. Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standard Operating Procedure (SOP) pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP Sentosa Samarinda. Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda: (1) Calon Peminjam menyiapak persyaratan seperti (a) foto copy KTP dan foto copy BPKB; (b) Menerima Formulir Permohonan Pinjaman dari Bagian Administrasi; (c) Mengisi Formulir Permohonan Pinjaman; dan (d) Menyerahkan Formulir Pinjaman yang telah diisi ke bagian administrasi beserta syarat-syaratnya. (2) Bagian administrasi menerima (a) Formulir Permohonan Pinjaman dan Persyaratannya dari calon peminjam; (b) memeriksa kelengkapan persyaratan dan melakukan pencatatan atau pembukuan berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan; dan (c) menyerahkan formulir permohonan Pinjaman dan Persyaratan Pinjaman kepada petugas survey. (3) Survey menerima formulir : (a) Permohonan Pinjaman dan Persyaratan Pinjaman dari bagian administrasi; (b) melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kebenaran adanya jaminan berdasarkan persyaratan yang diajukan dan mengenal karakter calon Peminjam melalui keluarga dan kerabat; (c) membuat data berita acara untuk melengkapi format Taksasi/penilaian jaminan; (d) menganalisis dan merangkum persyaratan Pinjaman, Formulir Permohonan pinjaman dan data berita acara dalam bentuk Aplikasi Pinjaman; dan (e) dan menyerahkan Aplikasi Pinjaman tersebut kepada Komite Kredit. (4) Komite Kredit menerima (a) berkas-berkas Aplikasi Pinjaman hasil survey dari Petugas Survey; (b) melakukan verifikasi dan seleksi kelayakan dari berkas-berkas pemohon kredit dengan faormat taksasi/penilaian dari petugas survey; dan (c) jika telah layak untuk diberikan kredit, maka aplikasi pinjaman ditandatangani dan diserahkan kebagian Pengurus Koperasi. (5) Pengurus Koperasi menerima (a) berkas aplikasi pinjaman dari Komite Kredit; (b) memeriksa hasil dari Komite Kredit; (c) mengambil keputusan untuk menerima 89
eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 2015: 83-93
atau menolak permohonan kredit; (d) jika permohonan ditolak, maka berkas dikembalikan ke Bagian Administrasi untuk dibuatkan surat penolakan dan diserahkan kepada Calon Peminjam; (e) jika permohonan diterima, maka Pengurus Koperasi menandatangani berkas permohonan pinjaman (aplikasi pinjaman) tersebut; (f) mengkonfirmasi pemberian pinjaman kepada bendahara untuk melakukan penarikan uang, dan (g) berkas aplikasi pinjaman dan uang diserahkan ke Bagian Administrasi untuk melakukan proses realisasi pemberian kredit. (6) Bagian Administrasi menerima (a) berkas aplikasi pinjaman dan uang dari Pengurus Koperasi; (b) membuat pembukuan pinjaman berdasarkan identitas peminjam dan persyaratan jaminan pinjaman kemudian menyimpan data tersebut kedalam file kredit anggota; (c) membuat kartu angsuran untuk anggota, nota dan surat perikatan kredit atau surat perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh peminjam; (d) setelah semuanya telah siap, bagian administrasi menyerahkan kartu angsuran kredit beserta uang kepada peminjam; (e) setelah itu bagian administrasi melakukan pencatatan berdasarkan nota dan menyimpannya ke dalam file pengeluaran kas serta mengarsip surat perikatan kredit; dan (f) kemudian bagian administrasi menerima jaminan berupa BPKB atau sertifikat lain dari peminjam sebagai pegangan. Pembahasan Dilihat praktek sebenarnya prosedur pemberian kredit pada KSP Sentosa Samarinda dalam melayani jasa pemberian kredit sudah mendekati standar umum prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Prosedur pemberian kredit KSP Sentosa dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu dalam pelaksanaan pemberian kredit serta mengatasi masalah yang timbul khususnya bagi pengurus dalam menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kredit anggota atau calon anggota yang mengajukan pinjaman kredit tersebut. Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pengurus di KSP Sentosa, maka dilakukan analisis pada KSP Sentosa dimana masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dalam persyaratan prosedur pemberian kredit, KSP Sentosa tidak memakai foto copy kartu keluarga sebagai persyaratan permohonan pinjaman. Seharusnya menurut prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa, kartu keluarga harus dicantumkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kaburnya peminjam. (2) Dalam kegiatan survey lapangan terkadang petugas survey tidak benar-benar melakukan pengecekan terhadap kebenaran jaminan maupun kelayakan jaminan yang diajukkan peminjam. (3) Dalam persyaratan permohonan pinjaman kredit untuk seorang pegawai tidak menggunakan SK atau slip gaji sebagai jaminan, seharusnya jaminan tersebut perlu dicantumkan untuk mengantisipasi biaya kerugian jika peminjam tidak melunasi kewajibannya. (4) Ketika peminjam telah melunasi pinjamannya, biasanya KSP Sentosa langsung memberikan atau menawarkan pinjaman berikutnya tanpa menjalankan prosedur pemberian kredit, dan (5) Selain itu di KSP Sentosa masih memiliki kelemahan dalam pembagian fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit, dimana 90
Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP (M.Syafriansyah)
terdapat perangkapan fungsi yaitu bagian administrasi yang bertugas mencatat dokumen-dokumen sekaligus sebagai kasir yang bertugas menyerahkan uang kepada peminjam. Dari hasil analisis perbandingan antara prosedur pemberian kredit pada KSP Sentosa Samarinda dengan prosedur pemberian kredit menurut SOP KSP yaitu Kek.Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Operating Procedure (SOP) pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih terdapat kekurangan dari prosedur pemberian kredit yang ada di KSP Sentosa, yaitu: (1) KSP Sentosa Samarinda memiliki struktur organisasi yang sederhana dalam fungsinya untuk menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit, berbeda dengan pembagian fungsi dalam prosedur pemberian kredit dalam SOP KSP tahun 2004, hal itu seperti: (a) KSP Sentosa Samarinda tidak memiliki staf hukum dan dokumentasi yang berfungsi untuk melakukan analisis yuridis dan melakukan dokumentasi yang sekaligus membuat surat perikatan pinjaman kepada peminjam, (b) KSP Sentosa Samarinda tidak memiliki staf khusus yang bertugas sebagai pencairan dana pinjaman kepada peminjaman, dan (c) KSP Sentosa Samarinda tidak memiliki staf pembukuan yang khusus bertugas untuk membuat pembukuan pengeluaran atas pemberian kredit. (2) Dalam alur prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa Samarinda, bagian administrasi tidak melakukan persetujuan atas berkas-berkas pelepasan pinjaman kepada pengurus. Tahap ini harus dilakukan untuk memastikan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan mencegah adanya manipulasi data, dan (3) Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa, bagian administrasi melakukan perangkapan fungsi. Dimana dalam prosedur pemberian kreditnya bagian administrasi yang umumnya bertugas untuk melakukan pembukuan data-data peminjam juga menyiapkan surat perikatan kredit, melakukan pencairan pinjaman dan melakukan pembukuan pengeluaran kas. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam prosedur dan kelemahan prosedur di KSP Sentosa Samarinda. Penutup Sistem dan prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa Sudah mengikuti Standar Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di KSP Sentosa. Namun prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa masih sangat sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkahlangkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa menjadi lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Dengan kemudahan persyaratan dalam permohonan pinjaman seperti foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Identitas Diri (KTP) dan bunga pinjaman yang rendah sehingga menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahunnya, jumlah anggota KSP Sentosa mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dalam prosedur pemberian kredit di KSP 91
eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 2015: 83-93
Sentosa juga terdapat masalah-masalah yang menghambat kelancaran dalam prosedur pemberian kredit, yaitu tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Namun masalah-masalah tersebut tidak mempengaruhi proses pemberian kredit di KSP Sentosa. Sebaiknya KSP Sentosa mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindagkop Tahun 2004, terutama dalam hal pembagian fungsi dan tugas untuk menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit.KSP Sentosa sebaiknya lebih konsisten lagi di dalam menjalankan sistem dan prosedur pemberian untuk mencapai hasil yang lebih baik. KSP Sentosa sebaiknya tidak hanya menggunakan BPKB sebagai jaminan, tapi juga memperhatikan kejelasan persyaratan jaminan lain seperti surat tanah, surat usaha, dan lain-lain, sehingga dapat melakukan seleksi permohonan pinjaman dengan baik dan memiliki pengganti jika terjadi kerugian.Untuk menjaga kelansungan usaha sebaiknya KSP Sentosa tetap menjalankan prosedur pemberian kredit dengan melakukan survey secara berkala dalam upaya mencegah terjadinya kredit macet. KSP Sentosa sebaiknya melakukan pemisahan fungsi antara bagian pencatatan, dokumentasi dan bagian keuangan. Dalam konteks ini dimaksudkan bahwa memberikan wewenang khusus kepada kasir untuk bagian keuangan, bagian pembukuan kepada staf pembukuan, dokumentasi, perikatan kredit pada staf hukum dan dokumentasi serta pencatatan kepada bagian administrasi sehingga ada kejelasan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit seharusnya pengurus KSP Sentosa melakukan pemerikasaan berkas-berkas pelepasan pinjaman terlebih dahulu dari bagian administrasi untuk mencegah kesalahan pencatatan dan pencairan pinjaman kepada anggota. Pengurus KSP Sentosa sebaiknya membuat satu kebijakan untuk mendorong para karyawan di KSP Sentosa agar dapat bekerja sesuai peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Daftar Pustaka Abdullah; Faisal. 2005. Manajemen Perbankan, Cetakan Ketiga, UUM Press, Malang. Bastian; Indra dan Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan, Buku 1 dan 2, Salemba empat, Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2012. Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Proposal Sekripsi dan Skripsi), Samarinda. Hasibuan; Melayu. 2001. Dasar-dasar Perbankan, Edisi Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hendrojogi. 2007. Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kasmir. 2003. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
92
Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP (M.Syafriansyah)
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 (Revisi 1998) Akuntansi Perkoperasian, Jakarta. Rivai; Veithzal dan Adriana. 2006. Credit Management Handbook, Edisi Pertama, Jakarta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis,Cetakan Kesembilan, CV. Alfabeta, Bandung. Suhardjono. 2003. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Unit Penerbitdan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta. Sutantya; Rahardja. 2000. Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tjoekam, Moh. 1999. Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil: Konsep,Teknik & Kasus, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Tohar, Moh. 2000. Permodalan dan Perkreditan Koperasi, Kanisius, Yogyakarta. Widjaja, Amin. 1995. Akuntansi Untuk Koperasi, Udang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. PT Rineka Cipta, Jakarta..
93
