ANALISIS AUDIT OPERASIONAL MENGENAI PEMBAYARAN SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG DKI JAKARTA
Findy Widya Lucznika Novianti Dosen Pembimbing : Ahmad Adri , Drs., Ak., MBA Binus University,
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this study was to determine the extent to which the effectiveness of accident insurance compensation payment of PT. Jasa Raharja, so that payment of compensation can be made in accordance with procedures adopted and also the submission of claims to insurance compensation payment received by the person entitled to such victims or heirs. From the research, there is a compensation payment which has not been carried out in accordance with existing procedures, this is due to the presence of a file that was not created by the computer system and still not at the finish. In addition, PT. Jasa Raharja is less active in service to the community, leaving many communities, victims or heirs who do not know the procedure for filing accident compensation insurance. Employee surveys as direct victims or heirs residence called 'Jemput Bola' is still not optimal. Keyword PT. Jasa Raharja: Operational Audit, Compensation Accident Insurance ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan dari pembayaran santunan asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja, sehingga pembayaran santunan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang diterapkan dan juga pengajuan klaim sampai dengan pembayaran santunan asuransi diterima oleh pihak yang berhak seperti korban ataupun ahli waris. Dari hasil penelitian terdapat pembayaran santunan yang belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini disebabkan masih terdapatnya berkas yang belum di buat dengan sistem komputer dan masih juga belum di tuntaskan. Disamping itu PT Jasa Raharja masih kurang aktif dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masih banyak masyarakat, korban atau ahli waris yang belum mengetahui tata cara pengajuan santunan asuransi kecelakaan. Kegiatan survey karyawan langsung kediaman korban atau ahli waris yang disebut dengan ‘jemput bola’ juga masih belum dilakukan secara optimal.
Kata Kunci PT. Jasa Raharja : Audit Operasional, Santunan Asuransi Kecelakaan PENDAHULUAN Latar Belakang Kecelakaan lalu lintas di negeri ini seakan sudah biasa terjadi. Tahun ke tahun angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Dilihat dari berbagai media televisi maupun media cetak dan lainnya, setiap hari seakan memberitakan adanya kecelakaan lalu lintas dan itu sangat merugikan bagi segala pihak. Beberapa penyebab dari kecelakan lalu lintas, yaitu masih sangat kurangnya pemahaman berlalu lintas dan tidak disiplin dalam berkendara atau berlalu lintas, misalnya dalam hal ketaatan terhadap rambu lalu lintas, selain karena faktor manusia, juga karena faktor kondisi jalan yang buruk, trotoar yang diambil alih oleh pedagang kaki lima, alam, kendaraan yang tidak layak tetapi tetap dipaksakan pengendaranya, minimnya penerangan jalan dan sebagainya. Sejauh ini, seluruh pengguna stakeholder’s lalu lintas seperti masyarakat, polisi, termasuk pemerintah juga masih terkesan menyepelekan masalah ini. Pemahaman para pemimpin, baik pemerintahan, swasta, dan sebagainya, mengenai keselamatan berlalu lintas masih minim. Contohnya, umumnya perusahaan atau lembaga negara, hanya memberlakukan syarat dapat mengemudi bagi seorang pengemudi dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dalam pembuatan SIM, mereka melanggar batasan umur yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan seseorang yang belum layak mengemudi mendapatkan izin mengemudi. Hal lain yang dapat menyebabkan meningkatnya kecelakaan yaitu jumlah kendaraan yang semakin banyak dari tahun ke tahun, khususnya kecelakan pada sepeda motor. Data saat ini menunjukan bahwa kecelakaan jalan raya di Indonesia memakan korban 380.000 pertahun. Fakta yang terjadi saat ini akan lebih tragis, bila ditambahkan dengan korbankorban dalam berbagai insiden yang terjadi dengan menggunakan alat transportasi laut maupun udara. Dengan begitu program asuransi tersebut dituntut untuk terus bekerja secara konsisten dalam memberikan kepastian dan pemerataan perlindungan dasar kepada para korban-korban kecelakaan transportasi. Semakin meningkatnya jumlah korban kecelakaan, maka secara langsung meningkat pula jumlah santunan yang harus dikeluarkan. Jumlah pengeluaran yang tidak sedikit untuk dana santunan yang harus diserahkan pada tiap tahunnya, dan mengalami peningkatan tiap tahunnya tentunya diperlukan sistem yang baik, dengan demikian diperlukan audit operasional untuk tersampainya dana pada pihak yang berhak. Untuk memeriksa dan meneliti apakah pembayaran santunan asuransi kecelakaan pada perusahaan sudah memenuhi tingkat efisiensi dan efektivitas yang memadai, diperlukan audit operasional atas pembayaran santunan. Audit operasional merupakan suatu proses yang sistematis dari penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi suatu organisasi yang ada di bawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan. Penilaian kinerja didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan kemudian dibandingkan dengan kriteria aktual yang ada dalam organisasi tersebut. Audit operasional yang dilakukan terhadap pembayaran santunan asuransi kecelakaan ini bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas, untuk memberikan saran atau rekomendasi terhadap setiap temuan audit agar dapat diambil tindakan perbaikan. Berdasarkan alasan dan masalah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “ANALISIS AUDIT OPERASIONAL MENGENAI PEMBAYARAN SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG DKI JAKARTA”
Identifikasi Masalah Adapun identifikasi penelitian ini adalah : 1.
Apakah pelaksanaan pembayaran santunan asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja sudah dilaksanakan secara efisiensi dan efektif ?
2.
Bagaimanakah penerapan prosedur santunan asuransi kecelakaan yang terdapat di PT. Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta ?
3.
Apakah tindakan solusi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi atas pembayaran santunan asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja ?
Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian yang diharapkan bisa tercapai dalam penulisan ini adalah: 1.
Untuk mengetahui pelaksaan pembayaran santunan asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2.
Untuk mengetahui penerapan prosedur santunan asuransi kecelakaan yang terdapat di PT. Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta.
3.
Untuk mengetahui solusi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi atas pembayaran santunan asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja
METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, dalam menyusun proposal ini peneliti harus mengetahui jenis yang akan digunakan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, dalam menyusun proposal skripsi penulis yang berjudul Analisis Audit Operasional Mengenai Pembayaran Santunan Asuransi Kecelakaan adalah jenis penelitian deskriptif, untuk membantu dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode studi kasus. 1.
Jenis dan sumber Data
Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualilatif. Data yang diperlukan terdiri dari dua jenis sekunder dan primer, yang sumbernya masing – masing sebagai berikut : a.
Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka, buku – buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
b.
Data Primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak – pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
2.
Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara ke salah satu karyawan PT. Jasa Raharja dan melakukan analisis data berupa dokumen, melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. 3.
Metode Penyajian Data
Data yang peneliti sajikan dalam penelitian ini berupa kata, objek, laporan penerimaan santunan, tabel, dan dokumen pendukung lain serta penjelasan yang mendukung proses penelitian.
HASIL PENELITIAN Prosedur Memperoleh Santunan 1.
Santunan Bagi Masyarakkat
Pemerintah menyediakan santunan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun korban kecelakaan yang berhak santunan adalah :
a.
Penumpang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang sah seperti bis, kereta api, kapal laut, pesawat udara, kapal angkutan sungai, danau dan ferry.
b.
Korban tertabrak kendaraan bermotor seperti pejalan kaki, penumpang kendaraan tertabrak kendaraan lain, tertabrak kereta api.
2.
Cara Memperoleh Santunan
a.
Menghubungi kantor jasa raharja.
b.
Mengisi formulir pengajuan santunan dengan melampirkan.
a)
Laporan kecelakaan dari polisi lalu lintas, syahbandar/PT. KAI atau instansi berwenang lainnya.
b) Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat. c)
3.
Keterangan ahli waris dari pamongpraja (Lurah atau kepala desa), bagi korban meninggal dunia. Ketiga keterangan tersebut dapat diurus secara terpisah. Formulir pengajuan santunan keterangan kesehatan korban dan keterangan ahli waris diberikan secara Cuma-Cuma.
Bukti Lain Yang Diperlukan
Dalam hal korban luka – luka a.
Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
Dalam hal korban meninggal dunia a.
Foto copy kartu keluarga / foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah).
b.
Dokumen lainnya (sesuai ketentuan).
Dalam hal cacat tetap a.
Surat keterangan dokter yang merawat korban tentang presentase tingkat cacat tetap yang diderita korban.
4.
Ketentuan Lain
a.
Ahli waris a)
Janda atau dudanya yang sah.
b) Anak – anaknya yang sah. c) b.
Orangtuanya yang sah.
Kadaluarsa
Hak santunan menjadi gugur/kadaluarsa jika: a.
Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
b.
Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah pengajuan santunan disetujui oleh Jasa Raharja.
Audit Operasional Atas Pengajuan Klaim
Audit pengajuan klaim bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menilai daya guna dan kehematan dalam pengguna sarana yang tersedia dan menilai hasil guna atas kegiatan atau program bidang pelayanan klaim. Rencana Kerja Audit Operasional Pengajuan dan Pembayaran Santunan PT Jasa Raharja melakukan perencanaan audit yang dikerjakan oleh Kantor Pusat dan dilakukan di Kantor Cabang. Perencanaan audit dilakukan dalam setahun sekali yang disebut Rencana Kerja Audit Tahunan. Perencanaan kerja tersebut yaitu : 1.
Tahap Persiapan Audit
Setiap tahun seluruh kepala sub unit audit internal (setingkat kepala urusan) menyusun URKAT (Usulan Rencana Kegiatan Audit Tahunan) dan disampaikan kepada pemimpin unit audit interal. URKAT harus sudah diterima oleh pimpinan unit audit internal pada awal bulan oktober. Pimpinan unit audit internal mempelajari atau menelaah dengan penekanan prioritas audit, sifat audit, jenis audit, sasaran audit, anggaran biaya audit, dan tumpang tindih audit, selambatlambatnya sampai dengan akhir bulan oktober dan melakukan pembahasan URKAT dan penetapan RKAT yang dimulai sejak awal sampai dengan sebelum akhir bulan November. 2.
Audit Pendahuluan
Aspek – aspek manajemen yang bertujuan adanya kelemahan yang harus diatasi. Kegiatan yang dilakukan seperti menelaah prosedur – prosedur yang berlaku di PT Jasa Raharja. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam menelaah atau mereview prosedur kerja yaitu : 1.
Review peraturan atau ketentuan yang menjadi landasan pada proses pengajuan klaim.
2.
Identifikasi kelemahan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan identifikasi pengaruh terhadap pelaksanaan proses pengajuan klaim.
3.
Review prosedur kerja yang disusun secara tertulis maupun tidak tertulis.
4.
Identifikasi kelemahan prosedur kerja yang diterapkan dan identifikasi pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengajuan klaim.
5.
Menguji dan mengevaluasi Informasi.
3.
Tahap Pengujian
Audit menguji terbatasnya pengendalian manajemen. Tahap ini auditor menelaah struktur organisasi dan uraian tugas untuk memastikan kelayakan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Beberapa langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian terbatas atas pengendalian internal, adalah sebagai berikut:
4.
1.
Lakukan analisis secara teliti mengenai pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam tahapan pengajuan klaim.
2.
Lakukan analisis mengenai ketepatan penempatan personel dalam sub bagian penanganan pengajuan klaim.
3.
Lakukan pengujian secara terbatas atas proses pelaksanaan suatu kegiatan dan atau program dari awal hingga akhir.
4.
Susun simpulan hasil audit pendahuluan.
5.
Susun program kerja audit lanjutan (tambahan). Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pengajuan Santunan
Tahap ini adalah tahap penilaian tindak lanjut atas proses pengajuan klaim. Berikut adalah beberapa langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian terhadap pengajuan santunan adalah sebagai berikut : 1.
Pastikan kembali, jika terdapat ketentuan atau peraturan atau prosedur yang mengandung kelemahan dan yang tidak ditaati.
2.
Dapatkan penyebab kelemahan dan ketidaktaatan tersebut.
3.
Rumuskan akibat yang terdapat diderita perusahaan atas kelemahan dan tidak ditaati peraturan atau ketentuan atau prosedur yang berlaku.
4.
Rumuskan akibat yang dapat diderita perusahaan atas kelemahan dan tidak ditaatinya peraturan atau ketentuan atau prosedur yang berlaku
5.
Tindak Lanjut
Selanjutnya auditor melaksanakan tindak lanjut temuan hasil audit dalam pelaksanaan pengajuan klaim, tahap ini auditor meneliti temuan dan saran hasil audit SPI (Satuan Pengendalian Internal) yang lalu telah ditindaklanjuti dengan cara: 1.
Melakukan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan saran yang disampaikan untuk perbaikan prosedur pengajuan klaim.
2.
Menyampaikan pernyataan tertulis mengenai tindakan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi atau saran tersebut. Audit Program Pengajuan Klaim
Untuk mengetahui apakah prosedur pengajuan klaim telah dijalankan sesuai dengan kriteria yang ada dan megevaluasi hal tersebut. Dalam penyusunan pengajuan klaim, dilakukan beberapa langkah – langkah audit, diantaranya yaitu : 1.
Dapatkan tanggal pengiriman laporan bulanan klaim dan teliti kelengkapan dokumennya apakah sesuai dengan Manual Administrasi.
2.
Dapatkan jadwal pengambilan data laka yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari polres/polsek.
3.
Dapatkan berkas pengajuan klaim yang belum diselesaikan/diproses sampai saat audit.
4.
Bandingkan pengajuan klaim dengan survey yang dilakukan, apakah cukup lama antara pengajuan dengan proses survey.
5.
Dapatkan pengiriman berkas pengajuan klaim dari Samsat ke Perwakilan.
6.
Susun simpulan hasil audit dan buat daftar temuan hasil audit dan dibicarakan untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan obyek yang di audit. Pelaksanaan Audit Operasional Pengajuan Klaim
Dalam pelaksanaan audit operasional pengajuan klaim penulis melakukan penelitian dalam periode berkas tahun 2013. Pelaksanaan tersebut antara lain : a.
Kelengkapan Dokumen
Berdasarkan data tahun 2013 triwulan I jumlah pengajuan klaim untuk semua jenis kecelakaan yaitu : Tabel 4.1 Pengajuan Klaim Tahun 2013
No
Nomor Berkas
Nama Korban
Md/LL
1
2-008-00-02-00-05-2013
Maryam
Md
2
2-007-01-02-00-05-2013
Prayitno
Md
3
2-044-00-02-00-04-2013
Maryatun
Md
4
2-005-00-02-00-05-2013
Nur Puji Rahayu
Luka Berat
5
2-027-01-02-00-03-2013
Sidianto
Luka Berat
6
2-067-00-02-00-04-2013
Hardin Rahmadi
Luka Berat
Berdasarkan data diatas, penulis mengambil 6 sampel pengajuan klaim yang telah terjadi pada tahun 2013. Setelah melakukan penelitian, kelengkapan dokumen pada 6 sampel kasus diatas sudah di lengkapi dan telah sesuai dengan manual administrasi yang ada. Atas kondisi tersebut, maka berkas pengajuan tersebut dapat diproses lebih lanjut dan bisa segera dibayarkan kepada korban atau Ahli waris. b.
Berkas yang belum diproses
Dari hasil penelitian terhadap berkas klaim pelimpahan, penulis mengambil 3 berkas yang belum diproses, dengan tanggal waktu surat pengiriman sampai dengan pemeriksaan yang berkisar memakan waktu paling lama yaitu 64 hari dengan data sebagai berikut : Tabel 4.2 Berkas Yang Belum Diproses No
Nama Korban
Tgl Surat Pelimpahan
Md/LL
Lama berkas mengendap
1
Yahya Kristianto
15-3-2013
Luka Berat
41
2
Pantun H. Aritonang
21-2-2013
Luka Berat
50
3
Muhammad Iklas
11-1-2013
Md
64
Hal di atas bisa disebabkan oleh : a)
Adanya kemungkinan surat pemberitahuan kepada ahli waris atau korban tidak sampai atau mungkin tidak diterima oleh klaimen.
b) Apabila klaimen dalam beberapa hari tidak juga hadir maka petugas mengupayakan kembali untuk memberitahukan pengajuan berkas tersebut. Maka sebaikanya perusahaan dengan cepat melakukan pemberitahuan proses santunan kepada klaimen yang diabaikan dan cabang sebaikanya melakukan survey langsung ke alamat korban, hal ini dikhawatirkan bahwa alamat korban yang ada diberkas ternyata tidak sesuai dengan alamat yang sesungguhnya. Audit Operasional Pembayaran Santunan
Audit pembayaran klaim bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menilai daya guna dan kehematan dalam penggunaan santunan yang tersedia dan menilai hasil guna atas kegiatan dan atas program bidang pelayanan klaim. Audit Program Pembayaran Santunan Audit program pembayaran santunan bertujuan untuk memastikan apakah pembayaran atas santunan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan untuk memastikan apakah santunan sudah dibayarkan dan sampai kepada orang yang tepat menerima santunan. Dalam penyusunan pengajuan klaim, sebagaimana termuat dalam RKAT, dilakukan beberapa langkah – langkah audit, diantaranya yaitu : 1.
Dapatkan data realistis pembayaran santunan dan jumlah korban sesuai periode audit tahunan berjalan dengan tahun lalu.
2.
Evaluasi nilai sasaran kecepatan penyelesaian santunan yang telah ditetepkan Kantor Pusat dan data kecepatan penyelesaian santunan yang diukur dari tanggal kecelakaan maupun dari tanggal pengajuan klaim.
3.
Teliti secara sampling terhadap prosedur pengadminitrasian berkas klaim.
4.
Dapatkan arsip berkas santunan yang telah diselesikan, untuk memastikan proses penyelesian santunan telah sesuai petunjuk kerja/peraturan perusahaan yang berlaku.
5.
Lakukan survey setelah pembayaran santunan dilakukan secara sampling sesuai periode audit untuk mengatahui kebenaran pembayaran dana santunan.
6.
Susun simpulan hasil audit dan buat daftar temuan hasil audit dan dibicarakan untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan obyek yang di Audit. Audit Operasional Atas Jumlah Kecelakaan
Data statistic angka proses klaim kecelakaan dapat dilihat pada table 4.3 berikut : Tabel 4.3 Data Jumlah Kecelakaan Periode 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
Tahun
Belum ada pengajuan
Dibayar
Ditolak
Dilimpahkan
Penyelesaian pada (Bulan +1)
Penyelesaian > (Bulan +1)
Jumlah
2008
785
1.965
5
1.131
80
22
3.988
2009
1.120
2.020
12
1.225
110
30
4.517
2010
1.319
2.138
31
1.127
60
33
4.708
2011
1.052
2.056
21
1.226
114
52
4.521
562 1.800 4 1.160 Dari hasil peneliti periode 5 tahun di atas, yaitu :
100
58
3.684
2012
1.
Belum ada pengajuan dari para korban/ahli waris yang mungkin disebabkan oleh sudah berdamai dan juga di cover asuransi lain.
2.
Berkas dilimpahkan di kirim kembali kepada ahli waris sesuai dengan domisili. Seperti waktu kecelakaan dan diajukannya klaim berbeda dengan alamat ahli waris sehingga berkas dilimpahkan di daerah ahli waris dan di bayarkan di kantor cabang PT Jasa Raharja.
3.
Penolakan pembayaran dana santunan di lakukan oleh PT. Jasa Raharja. diakibatkan pemohon mengalami kecelakaan tunggal yang di akibatkan oleh kesalahan sendiri. Kesalahan dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak termasuk dimana kendaraan tersebut mengalami kecelakaan sendiri seperti menabrak pohon, menabrak trotoar. Sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan oleh PT. Jasa Raharja.
4.
Berkas klaim yang di ajukan dapat diselesaikan dalam periode bulan yang bersangkutan dan berkas yang di selesaikan di atas satu bulan. Persentase penyelesaian klaim yang melebihi standar waktu selama 7 hari meningkat, sebagai
berikut : Table 4.4 Persentase Penyelesaian Klaim Tahun
Jatuh tepat Waktu
1 bulan
>1 bulan
Total Pembayaran
Total Keterlambatan
Persentase Keterlambatan
(3)
(4 = 1+2+3)
(5 = 2+3)
(6 = 5/4)
(2) (1) 2008
1.965
80
22
2.067
102
4%
2009
2.020
110
30
2.160
140
6%
2010
2.138
60
33
2.231
93
4%
2011
2.056
114
52
2.222
166
7%
2012
1.800
100
58
1.958
158
8%
Dari hasil analisa peneliti, kinerja PT Jasa Raharja dalam penyelesaikan pembayaran belum efektif dan efisien di karenakan perbedaan persentase dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dengan demikian di perlukan lagi perbaikan dalam pengerjain proses penyelesaian klaim demi meningkatkan kinerja perusahaan. Pelaksanaan Audit Operasional Pembayaran Santunan Tabel 4.5 Dana Santunan yang Telah Diterima No
No Berkas
Nama Korban
MD
LL
CT
Santunan(Rp)
1
2.002.01.02.01.03.2013
Azmi Azizi
X
25.000.000,-
2
2.083.01.02.03.02.2013
Mulyono
X
25.000.000,-
3
2.003.01.02.02.02.2013
Rezfani Nurhadi
X
X
35.000.000,-
4
2.030.03.03.03.03.2013
Dedeh R
X
X
35.000.000,-
5
2.024.01.02.01.03.2013
Yasin Yusuf
X
25.000.000,-
6
2.004.01.02.01.04.2013
Widi Sutisna
X
7
2.014.00.02.01.03.2013
Erwanda R
X
25.000.000,-
8
2.039.01.02.01.02.2013
Prayogo
X
25.000.000,-
X
25.000.000,-
9
2.028.02.02.00.02.2013
Supendri
X
25.000.000,-
10
2.023.02.03.07.02.2013
Marzuki
X
25.000.000,-
Pada korban yang meninggal dunia pembayaran santunan yang diberikan sebesar Rp 25.000.000, korban cacat maksimal pembayaran santunan sebesar Rp 25.000.000 dan korban luka – luka pembayaran santunan maksimal Rp 10.000.000. Dengan dana tersebut pembayaran yang dilakukan pihak Jasa Raharja kepada korban/ahli waris dilakukan dengan cara melalui transfer sesuai jumlah di atas Rp 5.000.000 dan di bawah 5.000.000 bisa dilakukan dengan cara kas maupun transfer. Dari hasil survey klaim tersebut diketahui hal – hal sebagai berikut : a.
Tidak ditemukan adanya pembayaran klaim fiktif, rekayasa kasus kecelakaan, maupun ketidak absahan ahli waris.
b.
Kasus kecelakaan yang dialami oleh korban benar – benar terjadi.
c.
Bahwa jumlah santunan yang diterima oleh ahli waris atau korban dari petugas PT Jasa Raharja dalam keadaan utuh, tidak ada yang melakukan pemotongan ataupun pemberian dari klaimen kepada petugas PT Jasa Raharja.
d.
Dengan adanya santunan dari PT Jasa Raharja, korban maupun ahli waris sangat terbantu dalam hal financial terutama untuk menyelenggarakan acara selamatan korban maupun untuk meringankan biaya perawatan yang telah dikeluarkannya selama di rumah sakit.
e.
Ahli waris atau korban belum semua dapat mengetahui cara dalam mengurus berkas klaim, karena pengurusan tersebut tidak dilakukan sendiri akan tetapi dibantu oleh polisi atau orang – orang yang memang mencari keuntungan pribadi.
f.
Sebagian informasi tentang santunan Jasa Raharja diperoleh dari Kepolisian, Rumah Sakit, dan tetangga yang pernah mengurus Jasa Raharja.
g.
Pada umumnya ahli waris maupun korban merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas, dari segi penerimaan ahli waris/korban maupun dalam memberikan penjelasan kepada korban atau ahli waris.
h.
Masih dirasa perlu adanya sosialisasi yang terus menerus melalui berbagai media atau tatap muka dalam berbagai kesempatan, supaya masyarakat dapat mengerti serta memahami hak dan kewajiban tentang Jasa Raharja. Sehingga bisa lebih tahu langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengurus santunan Jasa Raharja.
i.
Korban atau ahli waris belum semua mengetahui keberadaan petugas Jasa Raharja di Samsat sehingga dalam proses pengajuan klaim masih terdapat ahli waris atau korban yang langsung mengajukan ke Kantor Cabang.
j.
Belum semua kasus meninggal dunia dilakukan jemput bola sehingga ada peluang bagi oknum-oknum tertentu yang membantu pengurusan santunan untuk membuat suatu kesepakatan meminta imbalan apabila telah menerima santunan PT Jasa Raharja.
Dengan kondisi seperti itu sebaikanya perusahaan melakukan jemput bola dengan lebih efektif untuk menghindari adanya pemotongan dari pihak – pihak lain. Perusahaan harus lebih intensif memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan klaim berkas pada saat berkas pertama di ajukan di Cabang atau di Samsat. Jadi dapat disimpulkan perusahaan sudah melakukan pelayanan yang dinilai cukup baik oleh Ahli Waris maupun korban, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan prestasi yang sudah didapat.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
PT Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransi kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas dan merupakan Badan Usaha Milik Negara. PT Jasa Raharja mendapatkan premi dan Iuran Wajib yang dibebankan kepada penumpang angkutan umum dan sumbangan wajib dari kendaraan bermotor. Jasa Raharja juga serta merta bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat Indonesia yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas dalam bentuk berupa santunan dana.
2.
Pengajuan dan pembayaran santunan di Jasa Raharja telah memiliki prosedur yang cukup baik dan telah dilaksanakan dengan baik oleh karyawan perusahaan. Dengan melakukan survey langsung ke tempat kejadiaan kecelakaan tersebut, penyerahan berkas – berkas seperti kwitansi rumah sakit, surat dokter dan laporan dari pihak kepolisian dan penelitian kembali kelengkapan berkas agar dana yang diberikan diterima langsung oleh yang berhak.
3.
Masih terdapat berkas – berkas pengajuan yang dilimpahkan yang belum diproses, hal ini dikarenakan, kemungkinan surat pemberitahuan kepada korban atau ahli waris tidak sampai atau tidak diterima oleh klaimen.
4.
Dari program ‘jemput bola’ belum sepenuhnya terlaksanakan. Sehingga peluang bagi oknum yang membantu pengurusan santunan untuk membuat suatu kesepakatan meminta imbalan apabila telah menerima santunan PT Jasa Raharja.
5.
Masih terdapat oknum – oknum yang memalsukan kwitansi maupun jumlah angka hasil pengobatan demi mendapatkan dana yang lebih.
6.
PT Jasa Raharja dalam penyelesaikan pembayaran belum efektif dan efisien di karenakan perbedaan persentase dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi
7.
Belum semua korban atau ahli waris mengetahui keberadaan petugas Jasa Raharja di Samsat sehingga masih terdapat korban atau ahli waris mengajuan pengajuan langsung ke Kantor Cabang.
Saran 1.
Sebaiknya perusahaan lebih luas memperkenalkan peran PT Jasa Raharja pada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat dari perusahaan dengan cara yaitu informasi dapat dilakukan menggunakan iklan, dan juga billboard jalan.
2.
Sebaiknya PT Jasa Raharja mengawasi dan mengevaluasi data pembayaran santunan secara konsisten, sehingga dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kecurangan dalam proses pengurusan klaim baik dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern.
3.
Lebih sering memberikan penjelasan tata cara pengurusan santunan, bahwa dalam hal ini tidak ada pemotongan maupun pemberian uang terhadap siapapun.
4.
Pada umumnya ahli waris maupun korban merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas, dari segi penerimaan ahli waris/korban maupun dalam memberikan penjelasan kepada korban atau ahli waris.
5.
Di perlukan perbaikan dalam pengerjain proses penyelesaian klaim demi meningkatkan kinerja perusahaan.
6.
Perusahaan harus melakukan jemput bola dengan lebih efektif untuk menghindari adanya pemotongan dari pihak – pihak lain. Perusahaan harus lebih intensif memberikan informasi
mengenai prosedur pengajuan klaim berkas pada saat berkas pertama di ajukan di Cabang atau di Samsat.
REFERENSI Agoes, S., & Hoesada, J. 2012. Bunga Rampai Auditing (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance (Jilid1). Edisi 12. Jakarta: Penerbit Erlangga Boyton, W.C., & Johnson, R.N. 2003. Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting, 8th Edition. Jakarta: Penerbit Erlangga IBK Bayangkara 2008. Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi. Jakarta : Salemba Empat Islahuzzaman. 2012. Istilah – Istilah Akuntansi & Auditing. Jakarta: Bumi Aksara Muthohari, N. 2012. Panduan Praktis : Membeli dan Menjual Asuransi. Jakarta : PT. Suka Buku Prakoso, D.2004. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Sumardjo. 2012. Auditing : Strategi Menyiasati Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintahan, BUMN/BUMD, Proyek, Rutin, dan Laporan Keuangan. Jakarta: BP. Cipta Karya Tunggal, A. W. 2013. Pengantar Audit Operasional dan audit Lingkungan. Jakarta: Harvarindo Tunggal, A. W. 2011. Operational Auditing : Meningkatkan Efisiensi Operasi dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: Harvarindo http://www.jasaraharja.co.id/ http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-asuransi-kecelakaan-diri.html http://jabar.tribunnews.com/2012/11/12/korban-keecelakaan-lalin-380-ribu-per-tahun
RIWAYAT HIDUP Findy Widya Lucznika Novianti lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 November 1991. Penulis menamatkan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013.
