Pelaksanaan Perjanjian Asuransi PT. Asuransi Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus di Kantor PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Surakarta) ERA WITA YUNIAR 11100053 Abstraction :The role of PT Asuransi Jasa Raharja is great for users of the highway because of
accident victims will get compensation from the insurance company, either the cost of hospital care, or if the victim becomes permanent disability and death of the victim will receive compensation from PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja. But there is another constraint is the lack of awareness or knowledge of the victims or their heirs that they have the right to financial compensation from PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Insurance is a non-bank financial institutions engaged in the field of insurance, it is essential presence in the community and is expected to improve the welfare of society in general and for particular customers. Keywords: Accident victims, Compensation.
LATAR BELAKANG Suatu kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya bukanlah menjadi sesuatu yang baru,sejalan dengan bertambahnya kemajuan jaman dan teknologi. Dengan semakin bertambah banyaknya jumlah kendaraan bermotor, maka mengakibatkan padatnya arus lalu lintas di jalan raya. Bentuk akibat yang ditimbulkan dari padatnya arus lalu lintas di jalan raya tersebut tentu saja terjadi kemacetan hingga kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya tentu saja dapat menimbulkan kerugian, antara lain korban jiwa maupun kehilangan harta benda. Pada dasarnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas adalah pihak yang akan bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan. Namun dalam hal pertanggung jawaban ini dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah Perusahaan Negara Asuransi Jasa Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965,
yang sekarang sudah berubah bentuk hukum menjadi Badan Usaha Milik Negara PT Asuransi Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini kedudukan PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) adalah sebagai penanggung. Jadi yang memperoleh jaminan ganti rugi dari PT Jasa Raharja bukan hanya pemilik kendaraan tetapi pemakai kendaraan pada saat terjadi kecelakaan juga akan mendapatkan ganti rugi, baik itu berupa biaya perawatan maupun santunan. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, akan diberi ganti kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.
PERUMUSAN MASALAH Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT Asuransi Jasa Raharja sudah memberikan santunan sesuai dengan Undang-Undang No 33 dan 34 Tahun 1964. 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT Asuransi Jasa Raharjaterhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya? 2.
Apa hambatan-hambatan yang dialamidari pelaksanaan perjanjian oleh para pihak korban dan PT Asuransi Jasa Raharja dalam pengajuan santunan?
METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, menjelaskan masalah yang dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kenyataan atau fakta sosial yang terjadi pada masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti, data tersebut meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di PT Asuransi Jasa Raharja Cabang Surakarta. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari : a). Bahan Hukum Primer, Merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau pengetahuan barutentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan, adapun bahan hukumya terdiri dari :Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja. b). Bahan Hukum Sekunder, berupa data-data yang mendukung sumber data primer termasuk didalamnya peraturan-peraturan hukum, dokumen-dokumen dan majalah yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi kecelakaan. Bahan-bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hasil bacaan hasil penelitian yang berwujud laporan dan data yang telah ada serta sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. c). Bahan Hukum Tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder yaitu Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam memberikan tanggung jawabnya terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan
mengetahuihambatan-hambatan yang dialami oleh korban dalam pengajuan santunan kepada PT Asuransi Jasa Raharja. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan Dari segi hukum, tanggung jawab urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda yang dapat dialaihkan kepada pihak lain, baik tersendiri terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Dari segi hukum, kekayaan yang berupa benda dapat dijadikan objek jual beli sewa-menyewa, dan ini diatur oleh hukum bagaimana cara melakukan jual-beli, sewamenyewa, dan caramelakukan penyerahan benda dan membayar harganya. Tanggung jawab perusahaan salah satu materi hukum yangdiperlukan dalam menunjang pembangunan nasional adalah ketentuan dibidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum lama. Dengan ketentuan baru ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadisalah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagaipengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tanggung jawab Perusahaan Asuransi dengan membelipolis asuransi, seseorang dapat memindahkan risiko yang dihadapinyakepada perusahaan asuransi dengan membayar premi. Oleh karena itu,apabila sebuah perusahaan asuransi menjual sebanyak polis 1000 poliskepada 1000 individu, maka perusahaan tersebut telah menerima total risikodari 1000
individu. Namun demikian, sesungguhnya perusahaan asuransi itumelalui suatu proses seleksi dan underwriting yang hati-hati, dapatmenerima total risiko itu dengan risiko yang sangat kecil di bandingkandengan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis kemungkinannya bahwatotal, jumlah risiko tersebut lebih kecil dari pada risiko seorang pemegangpolis manapun juga.Dengan demikian tanggung jawab perusahaanasuransi adalah menerima polis dan selanjutnya membayarkan premi kepada pemegang polis. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancangdan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan menerima risiko. Dengandemikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksisebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yangselanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.Guna mencapaitujuan tersebut, maka perusahaan akan mengajak setiap pihak untukbergabung dengannya secara spontan untuk bersama
menghadapikemungkinan-kemungkinan
kerugian
yang
terjadi
(atau
kemungkinankerugian timbul), biasanya tidak pernah disadari dan tidak siap dihadapioleh seseorang dengan baik. Tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) melakukan pemupukandana-dana dari masyarakat pengguna sarana angkutan umum danpengusaha/pemilik kendaraan yang selanjutnya dapat dinventarisasikan itu,diputuskan dalam suatu badan Pemerintah. Oleh sebab itu PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) mengemban tanggungjawab memupuk keuangan dari masyarakat melalui iuran wajib dansumbangan wajib dan selanjutnya menyalurkannya kembali melaluisantunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban yangmengalami kecelakaan di jalan raya. 2. Pengajuan Klaim Atas Santunan Asuransi
Tujuan Pemerintah mengadakan Asuransi kecelakan lalu lintas adalah untuk meringankan beban bagi orang yang mendapat musibah dari kecelakaan lalu lintas jalan. Tujuan ini dapat dicapai jika semua pihak memnuhi kewajibannya, demikian pula para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar sumbangan wajib yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hukum asuransi pada dasarnya penanggung wajib menanggung kerugian apabila kerugian yang diderita oleh orang yang berkepentingan adalah akibat langsung dari peristiwa yang menjadi tanggungannya, yang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 juga dipegang teguh karena di dalam kewajiban sebagai penanggung PT. Asuransi Jasa Raharja, memerlukan kepastian. Apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban mati, cidera atau cacat tetap telah terjadi dan berada di dalam tanggungannya. Ganti rugi diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Jo. PP. No. 18 Tahun 1965 kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, tetapi tidak untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya bagi korban guna menutup semua biayabiaya yanng dikeluarkan. Jadi ganti rugi disini hanyalah dimaksudkan untuk meringankan beban bagi korban atau ahli waris korban yang mendapat musibah. 3. Tata Cara Pengurusan Santunan Jasa Raharja Mengenai tatacara untuk memperoleh ganti kerugian atau santunan dari jasa raharja adalah sebagai berikut :Korban atau ahli warisnya datang ke kantor jasa raharja untuk meminta formulir K1 (untuk kecelakaaan ditabrak kendaraan bermotor) atau K2 (untuk kecelakaan penumpang umum). Formulir yang telah diisi wajib
dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain yang telah ditentukan oleh Jasa Raharja berdasarkan peraturan yang ada yaitu : a.
Keterangan kecelakaan dari kepolisian
b.
Keterangan pemeriksaan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban
c.
Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia
Apabila semua persyaratan terpenuhi dan dinilai memang pantas bagi korban untuk menerimanya maka ganti kerugian tersebut akan diberikan sebagaimana mestinya, tapi dengan catatan bahwa pengajuan permohonan tersebut tidak boleh lebih dari enam bulan sejak tanggal kecelakaan. Daftar isian model K1 tersebut garis besarnya berisikan : a.
Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban kecelakaan
b.
Keterangan pemeriksaan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban
c.
Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia Tetapi mengingat dengan hanya mengisi daftar isian model K1 masih
dimungkinkan terjadinya pembayaran klaimke alamat yang salah (yang tidak berhak), maka masih diperlukan persyaratan isinya yang harus dipenuhi sebagai langkah pengamannya. Setelah menerima berkas pengajuan santunan asuransi dari korban atau ahli warisnya sebagai diatas, maka oleh pejabat PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dilakukan penelitian untuk dapat menetapkan terjamin atau tidaknya korban kecelakaan tersebut oleh ketentuan yang diatur dalam undang-undang No.34
tahun 1964 maupun segala kelengkapan berkasa yang ditentukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan santunan asuransi.. Adapun korban kecelakaan yang tidak mendapatkan kecelakaan korban berada dalam keadaan sebagai berikut : a.
Bunuh diri
b.
Percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pada korban atau ahli warisnya
c.
Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar
d.
Melakukan perbuatan kejahatan
e.
Oleh karena korban mengalami cacat badan atau keadaan badaniah dan rohaniah luar biasa lain Pembayaran pemberian ganti rugi pada korban atau ahli warisnya itu
dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja, dalam hal ini diwakili petugas yang ditunjuk sesuai pasal 16 (1) PP No. 18 tahun 1965 yaitu persetujuan menteri. Adapun untuk mendapatkan penggantian kerugian tersebut dapat dilakukan secara otomatis, akan tetapi korban atau ahli warisnya harus mengajukan tuntutan atas penggantian kerugian yang diajukan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja. 4. Santunan Atas Kecelakaan Besarnya iuran wajib dan sumbangan wajib memang berbeda-beda, bahkan ada yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran wajib dan sumbangan wajib, namun santunan asuransi yang diberikan tidak dibeda-bedakan. Besarnya santunan asuransi bagi korban pejalan kaki atau penyeberang jalan yang ditabrak oleh kendaraan bermotor (UU No. 34 Tahun 1964) adalah sebagai berikut :
1) Bagi yang meninggal, santunan asuransi ditambah dengan jaminan ekstra (extra cover) sebesar Rp 2.500.000,00 diberikan kepada ahli warisnya. 2) Bagi yang cacat tetap (sesuai dengan tingkat cacat tetapnya), santunan asuransi ditambah dengan jaminan ekstra maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 diberikan kepada yang bersangkutan. 3) Bagi yang bukan cacat tetap (luka-luka, sakit) besarnya santunan asuransi sesuai dengan biaya pengobatan/perawatan yang sah, dengan maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 diberikan kepada korban yang bersangkutan atau kepada orang/badan yang telah membiayai pengobatan atau perawatannya. Dengan ketentuan bahwa korban yang bersangkutan telahmembayar iuran wajib melalui pemilik/pengusaha angkutan penumpang umum yang bersangkutan atau dengan menggunakan kupon iuran wajib Jasa Raharja. 5. Analisa Data Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kiasus klaim yang sudah ditangani oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja selama tahun 2014 telah tercatat sebanyak 501 kasus kecelakaan. Dari semua kasus tersebut tidak semuanya lamgsumg diterima oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja. Beberapa kasus yang ditolak oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja disebabkan karena kasus tersebut tidak terjamin oleh PT. Asuransi Jasa Raharja. Dalam satu tahun periode yaitu pada tahun 2014tidak semua permohonan pengajuan santunan ganti kerugian disetujui oleh PT.AsuransiJasa Raharja cabang Surakarta.Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah santunan yang sudah diberikan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : a.
Korban yang meninggal dunia
Jumlah santunan b.
Korban yang mengalami luka berat Jumlah santunan
c.
: Rp. 33.015.262,-
Korban yang mengalami cacat tetap Jumlah santunan
e.
: Rp. 6.694.747.344,-
Korban yang mengalami luka ringan Jumlah santunan
d.
: Rp. 4.300.000.000,-
: Rp. 172.500.000,-
Biaya penguburan: Rp. 10.000.000,Total dari semua jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 tersebut adalah sebanyak Rp. 11.210.262.606
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan data bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 PT. Asuransi Jasa Raharja memberikan jaminan biaya perawatan korban luka-luka atas nama Alexander Ivan Candra yang beralamat di Sumber RT 01/RW 06 Banjarsari Surakarta. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 3 Januari 2015 di Jl. Ahmad Yani Banjarsari Surakarta dan saat ini di rawat di Rumah Sakit Moewardi Surakarta. Korban diberikan jaminan biaya perawatan atau pengobatan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 18 Februari 2015 PT. Asuransi Jasa Raharja menerima klaim atas korban kecelakaan kendaraan bermotor. Korban kecelakaan yang bernama Bapak Surono, beralamat di Sabrang Lor RT 02/RW 08 Mojosongo, Surakarta. Korban mengendarai sepeda motor dengan temannya dan mengalami kecelakaan dengan motor yang berlawanan arah. Kecelakaan terjadi di jalan Karanganyar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 jam 12.45 WIB. Korban (Surono)
mengalami luka di kaki kiri dan tulang kepala bagian belakang. Saat melakukan pengurusan hak atas jasaraharja korban mengatakan semunaya berjalan lancar dan mudah tanpa ada kesulitan, hanya saja waktu melakukan visum di Rumah Sakit membutuhkan waktu yang sangat lama dan korban harus menunggu sekitar 2 minggu. Analisa terhadap kasus tersebut diatas adalah bahwa benar korban kecelakaan motor tersebut adalah sebagai pihak yang terjamin oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 sehingga berhak mendapatkan santunan dari PT. Jasa Raharja. Dalam proses pemberian santunan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ataupun kepada ahli waris dari korban yang meninggal dunia sering mengalami hambatanhambatan yang datang dari berbagai pihak, yaitu : 1. Hambatan Dari Pihak Korban Ataupun Ahli Waris Korban Hambatan ini timbul karena kurangnya kesadaran atau pengertian dari pihak korban atau ahli waris korban bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan santunan ganti kerugian. Hambatan lain yang datang dari korban atau ahli warisnya dapat berupa bahwa korban sebenarnya mengetahui kalau ia mendapat santunan ganti kerugian, akan tetapi ia tidak mengetahui bagaimana cara, proses atau prosedur dalam mengajukan tuntutan santunan ganti kerugian. Di samping itu, korban atau ahli waris yang tidak mengetahui cara mengajukan santunan ganti kerugian terkadang meminta bantuan kepada orang lain untuk mengurusnya. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan tidak lancarnya proses pengajuan santunan, karena mungkin juga orang lain yang diminta untuk mengurus pengajuan tersebut belum memahami benar akan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Selain itu jika meminta bantuan orang lain untuk mengurus pengajuan santunan ganti kerugian
dapat berakibat jumlah pembayaran santunan tersebut menjadi berkurang, hal ini karena seringkali orang yang diminta bantuan tersebut mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan dari korban atau ahli waris korban. 2. Hambatan Dari Pihak PT. Asuransi Jasa Raharja Pengajuan permintaan santunan ganti kerugian seringkali dari pihak korban atau ahli warisnya tidak dapat melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja. Syarat-syarat yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh korban atau ahli warisnya antara lain tidak dapat menunjukkan bukti diri yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang banyak terjadi apabila korban atau ahli warisnya berasal dari desa. Hal ini dikarenakan mereka menganggap KTP tidak begitu penting. Selain itu ahli waris dari korban yang meninggal dunia seringkali tidak dapat menunjukkan kartu keluarga atau surat bukti lainnya yang menerangkan bahwa ahli waris mempunyai hubungan keluarga dengan korban atau keterangan yang menerangkan bahwa ahli waris berhak untuk menerima warisan yang berupa santunan ganti kerugian. Hal-hal yang demikian itu mengakibatkan kesulitan dalam memberikan santunan ganti kerugian. Permasalahan seperti ini dapat berakibat permohonan santunan ganti kerugian ditolak atau tidak diterima sehingga pembayaran santunan ganti kerugian tidak dapat dilakukan dan para korban atau ahli warisnya mengalami kekecewaan. Korban atau ahli waris terkadang tidak mau lapor atau terlambat lapor. Apabila korban atau ahli warisnya terlambat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja, pihak PT. Asuransi Jasa Raharja masih bersedia untuk menerima permohonan santunan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau ahli
warisnya, hal ini dapat dilakukan dengan persyaratan permohonan santunan ganti kerugian tersebut disertai dengan syarat-syarat yang lengkap dan juga keterangan dari pihak
kepolisian
yang
menangani kecelakaan
tersebut mengenai sebab-sebab
keterlambatan pengajuan permintaan santunan ganti kerugian. Kemudian banyak dari masyarakat menginginkan biaya santunan naik.
KESIMPULAN Pelaksanaan dan tanggung jawab dari PT. Asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Surakarta khususnya dalam hal pemberian santunan ganti kerugian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Proses pengajuan santunan yaitu dengan cara : a).Korban atau ahli waris datang ke kantor Jasa Raharja untuk meminta formulir K1 (untuk kecelakaan lalu lintas jalan) atau K2 (untuk kecelakaan alat penumpang umum). b).Memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan antara lain : keterangan kecelakaan lalu lintas jalan oleh kepolisian, keterangan dokter, serta keterangan ahli waris apabila korban meninggal dan apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dengan benar, maka proses pemberian santunan akan dapat berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian santunan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya dapat datang dari pihak PT. Asuransi Jasa Raharja itu sendiri maupun datang dari pihak korban atau ahli warisnya.Hambatan yang datang dari pihak PT. Asuransi Jasa Raharja yaitu kurang lengkapnya syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pihak korban atau ahli warisnya dalam pengajuan santunan ganti kerugian sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak PT. AsuransiJasa Raharja, selain itu ahli waris dari korban yang meninggal dunia seringkali tidak dapat
menunjukkan kartu keluarga atau surat bukti lainnya yang menerangkan bahwa ahli waris tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan si korban atau keterangan lain yang menerangkan bahwa ahli waris tersebut berhak untuk menerima warisan yang berupa santunan ganti kerugian. Sehingga hal-hal yang demikian itu mengakibatkan kesulitan bagi PT. Asuransi Jasa Raharja dalam memberikan santunan ganti kerugian, dan akibatnya permohonan santunan ganti kerugian tersebut ditolak atau tidak diterima. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu kurangnya kesadaran dari pihak korban atau ahli warisnya bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan santunan ganti kerugian, serta kurang mengetahui mengenai bagaimana cara, proses atau prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ganti kerugian, sehingga hal ini mengakibatkan pihak korban atau ahli warisnya enggan untuk mengurus permohonan santunan ganti kerugian, selain itu pihak korban atau ahli warisnya kadang meminta bantuan kepada orang lain untuk mengurus permohonan santunan ganti kerugian, hal ini tentu saja dapat berakibat jumlah pembayaran santunan tersebut menjadi berkurang karena seringkali orang yang diminta bantuan tersebut mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan dari pihak korban atau ahli warisnya.
DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad. 2002. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. Subekti. 1996. Hukum Perjanjian.Jilid 16. Jakarta. PT Intermasa Wirjono Prodjodikoro. 2000. Azaz-azaz Hukum Perjanjian . Jilid 8. Bandung. Mandar Maju Abdulkadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan.Jilid 3. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 1999. Jakarta : Intermedia. Hal 218
Purwahid Patrik. 1982. Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian. Semarang : FH UNDIP Herry Pangabean. 1992. Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian. Yogyakarta : Liberty Drs. A. Abbas Salim, 1989, Dasar-Dasar Asuransi. Jakarta : Rajawali Djoko Prakoso, SH. 1989. Hukum Asuransi Indonesia. Bina Aksara Purwosutjipto, SH. 1993. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia. Jilid 6 (Hukum Pertanggungan), Jakarta : Djambatan Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,1995, Jakarta : Sinar Grafika Sri Redjeki Hartono, SH, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia, 1985 (IKIP Semarang) Soerjono Soekanta, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press Yogyakarta, 1984 Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja
