Pelaksanaan Klaim Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya oleh Perusahaan Asuransi Jasa Raharja (Persero) di Pekanbaru TANGKAS PS Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Kampus BinaWidya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277 Abstract: Victims of traffic accidents increased led to the filing of a claim for compensation for traffic accident insurance to PT Jasa Raharja (Persero), also increased . But the problem that arises is that not all victim and/ those who inherit the victims of traffic accidents claim managed to get it.Whereas government has issued Governmental Act No. 33 of 1994 on Indemnify Cost of Passenger Accidents and Governmental Act No. 34 of 1964 on Traffic Accidents Financial Aid by means of a state-owned entity, which runs in insurance field, namely PT Jasa Raharja (Persero). Duties and Responsibilities of this institution are to administer fund raising, and to provide obligatory financial aid to those who are victims and/or those who inherit the victims of traffic accidents. The purpose of this research is to know how the implementation of compensation for claims procedure insurance highway traffic accident by PT Jasa Raharja in Pekanbaru. The concept of the theory that researchers use is the implementation of public policy. This research uses qualitative research methods, descriptive and in data collection, researchers use interview techniques, observation and study of librarianship. The results of this study indicate that the implementation of compensation for accident insurance claims traffic highway in accordance with Governmental Act No. 33 of 1964 and 34 of 1964 is still insufficient.
Keywords: Claim Procedure, Financial aid, Kejadian kecelakaan yang terus meningkat menyebabkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah mengalami penigkatan juga. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferri/Penyeberangan, Laut dan Udara telah membentuk perusahaan negara yang bergerak dibidang perasuransian yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawab pokok PT. Jasa Raharja adalah memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, dengan cara menghimpun dan mengelola iuran wajib dari penumpang alat angkutan umum darat, laut, dan udara serta sumbangan wajib dari pemilik kendaraan bermotor kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.
1
Tabel 1.2. Jumlah kejadian dan korban kecelakaan lalu lintas di Pekanbaru No
Korban
2007
2008
2009
2010
1
Kejadian Kecelakaan
327
376
412
817
2
Meninggal Dunia (Org)
136
103
86
1.425
3
CacatTetap (Org)
485
453
306
1.833
114
211
543
4
96 Luka Ringan (Org) Sumber : Data Primer Sekunder yang diolah
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kecelakaan di Pekanbaru mengalami peningkatan tiap tahun, dan merupakan angka kecelakaan tertinggi di Provinsi Riau. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat danahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluanpengobatan maupun biaya pemakaman, oleh karenanya santunan asuransikecelakaan lalu lintas harus diberikan dalam waktu dan jumlah yang tepat,untuk itulah perlu peningkatan pelayanan santunan. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat danahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman, oleh karenanya santunan asuransi kecelakaan lalu lintas harus diberikan dalam waktu dan jumlah yang tepat, untuk itulah perlu peningkatan pelayanan santunan. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah bahwa setiap korban kecelakaan/ ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengajukan klaim santunan asuransi tidak selalu memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas lintas jalan raya sebagaimana mestinya. Hal tersebut jelas menjadi masalah bagi pemerintah melalui PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi sesuai Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.37/PMK.010/2008 yang mengatur tentang santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Tabel 1.3. Jumlah korban/ahli waris korban yang mengajukan klaim asuransi serta yang berhasil mendapatkan asuransi Yang Yang MendapatAsuransi No Uraian MengajukanKlaimAsuransi 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 MeninggalDunia 92 65 45 1.121 76 55 35 616 (Org) 2 CacatTetap (Org) 458 397 265 1.582 381 387 255 1.096 3 Luka Ringan 2 3 6 2 3 4 (Org) 4 BiayaPenguburan 1 6 1 4 (Org) Jumlah 551 464 313 2.715 465 444 293 1.720 Sumber : Data Primer Sekunder yang diolah Pada tabel diatas terlihat bahwa tidak semua korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengajukan klaim berhasil mendapatkan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. 1. Pada tahun 2010, dari 1.121 korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mengajukan klaim santunan asuransi kecelakaan jalan raya, maka hanya 616
2
korban/ahli waris korban (55%) saja yang berhasil dan mendapatkan asuransi kecelakaan jalan raya. 2. Pada tahun 2010, dari 1. 582 korban luka-luka yang mengajukan klaim asuransi kecelakaan jalan raya, maka hanya 1.096 korban (69%) yang berhasil dan mendapatkan asuransi kecelakaan jalan raya. 3. Pada tahun 2010, dari 6 korban cacat tetap yang mengajukan klaim asuransi kecelakaan jalan raya, maka hanya 4 korban (67%) yang berhasil dan mendapatkan asuransi kecelakaan jalan raya. 4. Pada tahun 2010, dari 6 ahli waris korban yang mengajukan klaim asuransi kecelakaan jalan raya untuk biaya penguburan, maka hanya 4 ahli waris korban (67%) yang berhasil mendapatkan asuransi kecelakaan jalan raya. Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyakkorban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengajukan klaim asuransi kecelakaan jalan raya, namun belum mendapatkan haknya untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008. Mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah melalui PT Jasa Raharja (Persero) dituntut untuk lebih giat dalam melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat terutama masyarakat pedalaman melalui sosialisasi maupun penyuluhan mengenai santunan kecelakaan jalan raya hingga kepada syarat administratif yang harus dipenuhi masyarakat dalam dalam pengajuan klaim asuransi jasa raharja. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.Menurut Riant Nugroho (2003: 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuanya. Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan. Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) dari interventasi itu sendiri. Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2003: ) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi implementasi kebijakan dalam langkah urutan sebagai berikut: 1. Identifikasi masalah yang harus diintervensi 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai 3. Merancangs truktur proses implementasi Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), pengendalian (controlling). Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut: 1. Tahap implementasi strategi a. Menyesuaikan struktur dengan strategi b. Melembagakan strategi c. Mengoperasionalkan strategi d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi 2. Pengorganisasian (organizing) a. Desain organisasi dan strukturor ganisasi b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan c. Interaksi dan koordinasi 3
d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia e. Budaya organisasi 3. Penggerakan dan kepemimpinan (leading) a. Efektivitas Kepemimpinan b. Motivasi c. Etika d. Mutu e. Kerjasama Tim f. KomunikasiOrganisasi g. Negosiasi 4. Pengendalian (controlling) a. Desain pengendalian b. Sistem informasi manajemen c. Pengendalian anggaran atau keuangan d. Audit Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Maksudnya, untuk menempatkan suatu keputusan otoriatif awal dari legislative pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi adalah kinerja (performance) yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkat abtraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masala-masalah besar yang menjadi sasaran program (Lister,1980: 32). METODE Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Menurut Nazir (2003: 54), penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa masa sekarang. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (key informan) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik snowball samplingyaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian jumlahnya membesar (Sugiyono: 2003). HASIL Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang bagaimanapelaksanaan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat 4
Angkutan Umum oleh Perusahaan Asuransi Jasa Raharja (Persero) serta bagaiamana tanggung jawab Perusahaan Jasa Raharja (Persero) apabila korban/ahli waris korban mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan asuransi lain dalam kasus yang sama karena masih banyak korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengajukan klaim santunan asuransi kecelakaan jalan raya namun tidak berhasil mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Meter and Horn dalam Sujianto (2008: 34-37) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut: 1. Standar dan tujuan kebijakan Yaitu memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja. Maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting karna indikator ini menilai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan. 2. Sumber daya kebijakan Yaitu kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standard dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sum ber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainya yang akan mendukun gimplementasi secara efektif. 3. Karakteristik pelaksana Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompentensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. 4. Aktifitas pengamatan dan Komunikasi antar organisasi Yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. 5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Yaitu pengaruh variable lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumberdaya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sikap opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menujang keberhasilan program. 6. Disposisi sikap para pelaksana Yaitu persepsi pelaksana dalam organisasi dimana Program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan denga sistim nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya. PEMBAHASAN I. Pelaksanaan Klaim Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya oleh Perusahaan Asuransi Jasa Raharja (Persero) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh Perusahaan Asuransi Jasa Raharja di Pekanbaru serta bagaiamana tanggung jawab Perusahaan Jasa Raharja (Persero) apabila korban/ahli waris korban mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan asuransi lain dalam kasus yang sama, penulis akan menggunakan indikator sesuai dengan kerangka pikir yang digunakan sebagai berikut : 5
1. Kemampuan operasional implementasi program dalam mencapai tujuan Dalam hal ini dibutuhkan segala dukungan dalam bentuk sumber daya, ekonomi dan politik dalam tujun keberhasilan program santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya. Namun yang terjadi adalah bahwa sumber daya yang dimilki oleh Perusahaann Asuransi Jasa Raharja tidak memadai dan mencukupi untuk melaksanakan tugasnya menangani permasalahan pengajuan klaim santunan jasa raharja yang diajukan oleh masyarakat Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan kurangnya tenaga sumber daya manusia dalam melaksanakan program santunan asuransi kecelakaan jalan raya. 2. Misi program yang didukung oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi-organisasi dari tingkat atas sampai pada level bawah. Hal ini menyangkut tentang prosedur dan ketentuan yanga jelas serta kesatuan pandangan terhadap siapa dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran program. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa belum jelasnya prosedur dan ketentuan yang diberikan kepada masyarakat mengenai santunan kecelakaan lalu lintas jalan raya. Harusnya pelaksana kebijakan yakni Perusahaan Asuransi Jasa Raharja yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru serta Dinas Perhubungan Pekanbaru memiliki pandangan dan prinsip yang sama menyangkut apa dan bagaimana kecelakaan serta korban kecelakaana lalu lintas jalan raya yang patut dan berhak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya. Adapun yang disebut korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berhak mendapatkan Santunan asuransi kecelakaa lalu lintas jalan raya menurut Undang-undang Nomo 33 Tahun 1964 adalah sebagai berikut : 1. Korban yang berhak atas santunan yaitusetiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang sangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan 2. Jaminan GandaKendaraan diberikan kepada penumpang kendaraan bermotor Umum (bis) yang berada dalam kapal ferry, yang manaapabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda 3. Penumpang mobil plat hitam, yang mana kendaraan mobil plat hitam tersebut mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain, terjamin oleh UU Nomor 33 Tahun1964 4. Korban yang mayatnya tidak diketemukan.Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Selanjutanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 mengatur bahwa yang berhak mendapatkan Santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah sebagai berikut : Korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu : a) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor b) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi 1. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor a) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Keasuransian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik
6
pengemudi mapupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undangundang Nomor 34 Tahun 1964 b) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Keasuransian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan Sedangkan yang disebut sebagai korban yang tidak berhak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Undang-undang adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan a) Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU No 33 atau 34 Tahun 1964 b) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris c) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain. 2. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan a) Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan b) Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain. c) Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain. d) Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang e) Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut. f) Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfliksi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atas g) Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata. h) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom Selanjutnya Undang-undang yang mengatur mengenai pengajuan serta pembayaran santunan asuransi kecelakaa lalu lintas jalan raya menyatakan bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah sebagai berikut : 1. Ketentuan Ahli Waris dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahliwaris korban yang sah, yaitu : a) Janda atau dudanya yang sah b) Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah
7
c) Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orangtuanya yang sah 2. Disamakan kedudukannya dengan anak dan orangtua sah a) Pengertian dari anak dan orangtau sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orangtua kandung, akan tetapi anak tiri dan orangtua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahliwaris sah b) Demikian juga anak angkat dan orangtua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahliwaris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya. II. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain dengan PT Jasa Raharja (Persero) Kepada Korban/Ahli Waris Korban dalam Kasus yang Sama Hubungan Perusahaan Asuransi Lain dengan PT Jasa Raharja (Persero) dalam kaitannya dengan korban dan atau ahli waris korban akan ditelusuri dahulu dari, ketentuan: dasar Perjanjian atau perikatan yaitu Pasal 1313 KUH Perdata. Namun demikian dalam hubungan tersebut tidak ditemukan hubungan perjanjian kerjasama antara masing-masing perusahaan asuransi dalam kaitannya dengan asuransi atau pertanggungan menyangkut kecelakaan lalu lintas yang sama di jalan raya. Semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri. Jika Perusahaan swasta, maka mereka tunduk sekali pada ketentuan Rapat Anggota Pemegang Saham yang dituangkan dalam AD/ART. Sementara jika Perusahaan Asuransi ini adalah Badan Usaha Milik Negera BUMN, selain tunduk pada AD/ART juga tunduk pada pemegang mayoritas saham yakni Pemerintah yang mana pelaksana adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian maka PT Jasa Raharja (Persero) tetap sebagai Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perasuransian. Namun jika terdapat korban yang ada hubungan hukum dengan asuransi lain, maka cara penyelesaiannya adalah dengan carasebagaimana dijelaskan diatas yaitu dengan persyaratan yang cukup menyulitkan korban/ahli waris korban yang mengalami musibah kecelakaan di jalan raya, karena syarat yang diminta oleh kedua lambaga asurnasi tersebut harus menyertakan kwitansi asli dari dokter atau Rumah sakit, sementara pikah dokter dan Rumah sakit hanya memberikan satu lembar kwitansi asli. Persyaratan yang di tentukan baik oleh PT Jasa Raharja (Persero) atau asuransi lain baik BUMN maupun swasta, ini juga patut untuk dicurigai sebagai politik asuransi, agar korban/ahli waris korban tidak mengurus santunan asuransi sebagai haknya. KESIMPULAN I. Pelaksanaan Klaim Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya sesuai Undangundang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 oleh PT Jasa Raharja (Persero). Dari semua indikator yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan 34 Tahun 1964 masih “kurang maksimal”. Dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan berpedoman pada konsep teori kriteria implementasi kebijakan publik oleh Riant Nugroho dan, yaitu : 1. Dari segi kemampuan operasional implementasi program dalam mencapai tujuanpelaksanaan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan 34 Tahun 1964 belum maksimal. Jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu penyebabnya. 2. Dari segi misi program yang didukung oleh kemampuan yang tinggi pada organisasiorganisasi dari tingkat atas sampai pada level bawah. Hal ini terjadi karena tidak semua korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengajukan 8
klaim berhak mendapatkan asuransi Jasa Raharja. Ini tergantung kepada keputusan kepolisian dan Jasa Raharja mengenai jenis kecelakaan dan penyebab kecelakaan terjadi. 3. Dari segi komunikasi antar organisasi pelaksanaan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan 34 Tahun 1964 masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan tidak terbukanya komunikasi antara PT Jasa Raharja dengan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menyangkut kecelakaan yang terjadi. Tidak sepahamnya arti dari kecelekaaan lalu lintas jalan raya antara PT Jasa Raharja dengan Resort Kota Pekanbaru juga menyebabkan komunikasi tidak lancar. 4. Dari segi kondisi ekonomi, sosial politik, pelaksanaan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan 34 Tahun 1964 oleh PT Jasa Raharja masih belum maksimal. Tidak adanya ketentuan yang mengikat antara Perusahaan Asuransi Jasa Raharja dengan Perusahaan Asuransi Swasta menyebabkan hal ini terjadi. II. Tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi lain dalam kasus yang sama. Tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak asuransi lain tidak ada ketentuan yang memprioritaskan, karena setiap perusahaan asuransi telah mempunyai AD/ART serta ketentuan masing-masing. Namun demikian korban/ahli waris koraban diberikan kesempatan untuk mengurus kepada asuransi yang lain dengan cara persyaratannya dilegalisasi atau sebaliknya. Korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mempunyai hubungan hukum dengan asuransi lain proses penentuan santunan juga menjadikan kendala bagi korban. Perusahaan asuransi membutuhkan bukti administrasi asli (khususnya kwitansi aslidari rumah sakit, apotik ataupun jasa dokter). PT Jasa Raharja(Persero) meminta bukti yang asli dan asuransi lainnya juga meminta buktiyang asli, sementara pihak rumah sakit, apotik dan dokter hanya mengeluarkan 1 (satu ) lembar bukti kwitansi asli. Dikarenakan antara Perusahaan Asuransi satu dengan lainnya tidak ada pengaturan yang jelas atas santunan ganda, kecuali yang diatur khusus oleh Perusahaan asuransi itu sendiri sehingga PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi hanya sesuai dengan hak yang harus diterimannya. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau perusahaan terkait dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai berikut: 1. PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat solid karena Pemerintah memberikan fasilitas berupa Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 dan PP No. 17 dan 18 Tahun 1965, untuk itu diharapkan untuk lebih melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat menyangkut santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya hingga kepada syarat ketentuan serta prosedur pengajuan yang menjadi kewajiban masyarakat termasuk korban/ahli waris korban jika ingin mengajukan klaim santunan kecelakaan lalu lintas jalan raya di Perusahaan Asuransi Jasa Raharja (Persero) 2. Santunan jasa raharja yang disalurkan kepada ahli waris korban meninggal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah ) dan korban luka berat sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah tidak memadai. Keputusan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2008 sudah waktunya untuk di tinjau kembali dengan formulasi baru, agar fungsi sosial dapat tercapai. Disarankan korban meninggal dunia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan luka berat atau cacat 9
3.
tetap sebanyak banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Biaya penguburan bagi korban tanpa ahli warisRp.2.000.000 (dua juta rupiah) tidak layak, sebaiknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Salah dan benar atau sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak lagi dipergunakan sebagai alasan untuk menggugurkan hak atas santunan jasa raharja ini tindakan tidak adil. Karena peristiwa kecelakaan adalah risiko yang tidak bisa dihindari dan bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa diketahui terlebih dahulu. Sehingga untuk menentukan dapat dan tidaknya hak santunan atas jasa raharja dari setiap risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya bukan dari benar atau salahnya korban. Kecuali dalam hal-hal yang bersifat perkecualian umpamanya bunuh diri atau karena mabuk ini perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian maka tanpa kecuali setiap korban kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan hak atas santunan jasa raharja, yang perlu dipertimbangkan adalah besar dan kecilnya jumlah santunan jasa raharja. Egrasia bukan menjadi alasan pembenar bagi PT Jasa Raharja untuk korban guna membuat permohonan bantuan sosial jasa raharja. Korban/ahli waris korban harus diberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan atas santunan jasa raharja.
DAFTAR PUSTAKA Agus Prawoto. 2003. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC). BPFE: Yogyakarta Bumi, Darma. 2001. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Prestasi Pustaka: Jakarta Darmawi, Hermawan. 2000. Manajemen Asuransi. Bumi Aksara: Jakarta Dr. Iskandar, M.Pd. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Gaung Persada: Jakarta Hartono, Sri Redjeki. 2001. Hukum Perusahaan dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika: Jakarta Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Impelentasi, dan Evaluasi. PT. Elek Media Komputindo: Jakarta Said Zainal Abidin. 2002. Kebijakan Publik. Yayasan Pancuran Curah: Jakarta Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit Alaf Riau: Pekanbaru Suryabrata, Sumadi. 1994. Metodologi Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Utara
10
