PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA KOTA SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA KOTA SURAKARTA

Oleh: IIS SUGIARTI K6403030

PROPOSAL SKRIPSI Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET commit to user SURAKARTA 2011


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Iis Sugiarti. PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT.JASA RAHARJA KOTA SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2011 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bagaimana proses pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta , 2) permasalahan yang timbul dalam pembayaran sejumlah uang atas klaim pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan menggunakan strategi studi kasus tunggal terpancang dalam arti lokasi yang di teliti hanya di wilayah Surakarta . Sumber data yang digunakan berupa informan , tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis data model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) proses pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT.Jasa Raharja kota Surakarta menggunakan dua langkah pokok yaitu penetapan premi dan penetapan klaim. Premi berasal dari dua sumber yaitu dari iuran Wajib yang dibebankan pada harga karcis penumpang alat angkutan umum dan berasal dari Sumbangan Wajib yang dibayar oleh para pemilik angkutan umum setiap satu tahun sekali pada waktu perpanjangan STNK di kantor Samsat. Sedangkan dalam penetapan klaim atau proses pencairan satunan tahapannya adalah korban atau ahli waris korban menghubungi kantor Jasa Raharja kemudian mengisi surat permohonan santunan. Setelah itu pihak Jasa Raharja melakukan pengecekan apakah korban layak menerima santunan. Apabila sudah sesuai dengan peraturan dan semua berkas telah dilengkapi maka , Jasa Raharja membayar santunan kecelakaan pada korban atau ahli waris korban dalam waktu satu hari saja yang besarnya sesuai dengan keputusan menteri keuangan. 2) permasalahan yang timbul dalam pembayaran sejumlah uang atas klaim pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta yaitu: (1) pembayaran premi menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh temponya, (2) kekeliruan informasi dari petugas dinas luar atau agen asuransi dalam hal pengisian surat permintaan, (3) calon tertanggung memberikan keterangan palsu pada saat mengisi surat permintaan misalnya tentang penyakit yang diderita, (4) pemanipulasian syarat-syarat pengajuan klaim asuransi jiwa oleh pemegang polis atau penerima manfaat. commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Iis Sugiarti. IMPLEMENTATION OF GRANTING COMPENSATION OF LIFE INSURANCE TO PASSENGER AND TRAFFIC ACCIDENTS IN PT. JASA RAHARJA OF SURAKARTA. Script. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Pedagogy. Sebelas Maret University of Surakarta, April 2011 The purposes of this study were to determine: 1) How does the implementation process of providing life insurance compensation in passenger and traffic accidents on PT.Jasa Raharja of Surakarta, 2) Problems that arise in payment of claims at PT. Jasa Raharja of Surakarta. This study used a qualitative descriptive method by using a single case study strategy rooted in the sense that the precise location only in the region of Surakarta. Data source use in the form of informants, places and events, and archives and documents. The sampling technique used was the purpose sampling. Data collection techniques used to obtain and compile research data is with interview technique, observation and document analysis. To obtain the data validity in this study used data triangulation. The analysis technique used is a data analysis of interactive analysis model. The results of this study concluded that: 1) The process of granting compensation insurance in passenger and traffic accidents in the PT. Jasa Raharja of Surakarta use two basic steps of setting premium rates and determination of claims. Premiums come from two sources i.e. from compulsory dues charged to passenger ticket prices of public transportation and comes from compulsory contributions paid by the owners of public transportation every once a year at the time of renewal of vehicle registration in the office SAMSAT. While the determination of the claim or granting compensation process, the stages are victims or heirs of victims contact the PT. Jasa Raharja office and then fill out request compensation. After that PT. JAsa Raharja checking whether the victim deserves compensation. Where is in conformity with the rules and all files have been completed then, PT. Jasa Raharja pay compensation for accident victims or heirs of victims in one day, that the amount in accordance with the decision of Finance Minister; 2) The problems that arise in the payment sum of money of the claim in the PT Jasa Raharja of Surakarta i.e. (1) premium payments overdue for more than 3 (three) months from the date of maturity, (2) errors of information from outside agencies or officers of insurance agents in terms of filling the request letter, (3) the insured candidate gave false information when filling a request letter for example about the illness, (4) manipulation of the terms of a life insurance claim by the policyholder or beneficiary.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (Menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “. (QS. AN.Nisa : 58)

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:  Bapak , Ibu untuk do’a , semangat dan kasih sayangnya  Mas Triyanto untuk semangat, kasih sayang, do’a dan bantuannya  Adik-adik tersayang  Teman-teman PPkn angkatan 2003  Teman-teman kost Panendran Ngesti Utomo (Titin, Diah, Yeni, Tini, Dwi, Kiki)  Almamater

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syujur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul pelaksanaan pemmberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT.Jasa Raharja kota Surakarta dapat dilaksanakan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi . Penulis menyampaikan terimakasih kepada 1. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS atas pemberian ijin penelitian 2. Bapak Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi ijin dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membeirkan ijin penelitian ini. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi ijin dalam penyusunan skripsi ini. 4. Drs. Utomo, M.Pd, Pembimbing I atas saran dan bimbingannya 5. Drs. E.S Ardinarto, M.Pd , Pembimbing II atas saran dan bimbingannya 6. Bapak Pietter Pattiasina, Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Perwakilan Surakarta 7. Bapak Sudiastoro,SE, Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo 8. Tertanggung/ahli waris, atas partisipasinya dalam penelitian 9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa . Walaupun disadari dalam skripsi ini masih ada kekurangan namun diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dunia pragmatika. commit to user

viii

Surakarta, April 2011 Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.............................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN..................................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................

iii

HALAMAN ABSTRAK.......................................................................................

iv

HALAMAN ABSTRACT ....................................................................................

v

HALAMAN MOTTO ...........................................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ...........................................................................

vii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

viii

DAFTAR ISI.........................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL.................................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................

xiv

BAB I

BAB II

BAB III

PEDAHULUAN ................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah...............................................................

1

B. Perumusan Masalah ......................................................................

3

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................

3

D. Manfaat Penelitian .......................................................................

4

LANDASAN TEORI ........................................................................

5

A. Tinjauan Pustaka ..........................................................................

5

1. Pengertian Asuransi ................................................................

5

2. Jenis Asuransi Jiwa .................................................................

8

3. Tujuan Asuransi Jiwa..............................................................

16

4. Tinjaunan Asuransi Kecelakaan Penumpang .........................

18

5. Tinjauan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ...................

24

6. Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Kecelakaan...............

27

B. Kerangka Berfikir..........................................................................

34

METODOLOGI PENELITIAN......................................................... commit to user A. Tempat dan Waktu Penelitian .....................................................

39

1. Tempat Penelitian....................................................................

39

ix

39


BAB IV

digilib.uns.ac.id

2. Waktu Penelitian .....................................................................

39

B. Bentuk dan Strategi Penelitian .....................................................

40

1. Bentuk Penelitian ....................................................................

40

2. Strategi Penelitian ...................................................................

41

C. Sumber Data.................................................................................

41

1. Informan..................................................................................

42

2. Tempat dan Peristiwa .............................................................

43

3. Dokumen .................................................................................

43

D. Teknik Sampling ( Cuplikan).......................................................

43

E. Tekik Pengumpulan Data.............................................................

44

1. Wawancara..............................................................................

44

2. Observasi.................................................................................

45

3. Analisis Dokumen...................................................................

45

F. Validitas Data...............................................................................

46

1. Trianggulasi Data ....................................................................

46

2. Informan Review.....................................................................

47

3. Member Cek............................................................................

47

G. Analisis Data ................................................................................

48

1. Pengumpilan Data ...................................................................

48

2. Reduksi Data ...........................................................................

48

3. Sajian Data ..............................................................................

48

4. Penarikan Kesimpulan ............................................................

49

H. Prosedur Penelitian.......................................................................

49

1. Tahap Pra Lapangan................................................................

50

2. Tahap Penelitian Lapangan .....................................................

50

3. Tahap Analisis Data ................................................................

50

4. Tahap Penulisan Laporan........................................................

50

HASIL PENELITIAN .......................................................................

51

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..........................................................

51

1. Sejarah singkat PT. Jasa Raharja (Persero)............................. commit to user 2. Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja (perseri) ..........................

51

3. Tinjauan Kantor PT.Jasa Raharja Kota Surakarta...................

60

x

51


digilib.uns.ac.id

4. Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa dalam Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan Yang

BAB V

berlaku pada PT. Jasa Raharja ...............................................

62

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian ..............................................

69

C. Proses Pencairan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) ...........

69

D. Temuan Studi ...............................................................................

75

KESIMPULAN , IMPLIKASI , SARAN ..........................................

81

A. Kesimpulan ..................................................................................

81

B. Implikasi.......................................................................................

81

C. Saran.............................................................................................

82

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Jadwal Kegiatan Penelitian ...............................................................

40

Tabel 2

Daftar Pengajuan Klaim .....................................................................

68

Tabel 3

Rincian Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) ................................

75

Tabel 4

Perbedaan Proses Pencairan Santunan di Perusahanaan Asuransi pada Umumnya dengan Proses Pencairan Santnan di PT. Jasa Raharja (Persero) .............................................................................................

commit to user

xii

78


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Bagan Kerangka Berfikir .................................................................

38

Gambar 2.

Analisis Data Model Interaktif.........................................................

49

Gambar 3.

Skema Proses Pencairan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Surakarta ..........................................................................................

commit to user

xiii

77


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pedoman Wawancara.........................................................

84

Lampiran 2

Hasil wawancara ...........................................................................

86

Lampiran 3

Trianggulasi Data .......................................................................... 124

Lampiran 4

Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan FKIP UNS .............................................................................................. 126

Lampiran 5

Surat Keputusan Ijin Penulisan Skripsi Dekan FKIP UNS........... 127

Lampiran 6

Surat Permohonan Ijin Research Kepada Rektor UNS................. 128

Lampiran 7

Surat Permohonan Ijin Research Kepada PT. Jasa Raharja.......... 129

Lampiran 8

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kepala PT.Jasa Raharja Kota Surakarta.................................................... 130

Lampiran 9

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 ...................................... 131

Lampiran 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ...................................... 131 Lampiran 11 Penjelasan...................................................................................... 139

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada hakikatnya, setiap manusia di dunia ini selalu mengalami berbagai kemungkinan, baik yang positif atau negatif, adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian. Setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti yang tidak bisa diketahui sebelumnya. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut resiko atau dengan perkataan lain resiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Resiko sebagaimana yang dimaksud di atas tidak hanya dihadapi oleh manusia pada masa sekarang saja tetapi jauh sebelumnya, yaitu sejak manusia itu pada hakekatnya selalu menghadapi resiko, tetapi dengan permulaan kegiatan manusia mulai ada di muka bumi ini. Meskipun manusia pada haakekatnya selalu menghadapi resiko tetapi dengan akal budinya ia juga berusaha mengatasi bagaimana caranya menanggulangi semua macam resiko yang dihadapi itu. Oleh karena itu manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya agar resiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat dikurangi dan dibagi dengan pihak lain yang bersedia ikut menanggung resiko tersebut. Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Meskipun perlindungan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis akan dipertimbankan usaha untuk mengurangi resiki yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah to user tangga, asuransi juga dibutuhkan commit untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang

1


digilib.uns.ac.id

2

akan dihadapi apabila ada salah satu a nggota keluarga menghadapi resiko kecelakaan baik cacat atau bahkan meninggal dunia. Tiap-tiap negara dijamin haknya oleh pemerintah. Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman kenegaraan. Jaminan atas hak warga negara termasuk dalam Pancasila sila ke-2 yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Implementasi terhadap harkat dan martabat warga negara diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap keselamatan diri dengan dibentuknya lembaga asuransi untuk mengurangi sejumlah resiko kerugian yang dialami oleh warga negara. Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung maka penanggung wajib membayar uang santunan atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadinya evenemen maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam menanggulangi resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggal. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Tetapi undangundang mengatur asuransi yang

bersifat

wajib (compulsary insurance), artinya

tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (Social Security Insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontibusi (semacam premi), tetanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapatkan musibah kecelakaan dalam pekerjaan atau selama angkutan berlangsung, mereka atau (ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN) atau commit to user Badan Usaha Milik Negara, yang jumlahnya telah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan auransi sosial menurut bentuk undang-undang adalah untuk


digilib.uns.ac.id

3

melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar sejumlah uang yang disepakati. Dalam hal ini sejumlah uang bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan uang, hanya saja untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan tersebut. Tetapi walaupun semuanya sudah jelas tertera pada UU No 34 Tahun 1964 pada prakteknya tetap saja mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena mereka kurang informasi tentang perasuransian. Karena kecelakaan sifatnya tidak dapat diprediksi maka masih terjadi ketidaktahuan terhadap hal-hal apa saja yang hendak diurus dalam hal klaim ke PT. Jasa Raharja Surakarta. Dalam asuransi sosial kecelakaan penumpang (ASKEP) diatur dalam UndangUndang No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Tetapi besarnya dana inilah yang menjadi masalah bagi Kepala bagian Klaim. Atas dasar itulah maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pelaksanaaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Dalam Kecelakaan Penumpang da Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan : 1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas PT. Jasa Raharja (persero) perwakilan wilayah Surakarta? 2. Permasalahan apa yang timbul dalam proses pengajuan klaim pada PT. Jasa Raharja (persero) perwakilan wilayah Surakarta? commit to user


digilib.uns.ac.id

4

C. Tujuan Peneliatian Berdasarkan uraian dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas PT. Jasa Raharja (persero) perwakilan wilayah Surakarta. 2. Untuk mengetahui Permasalahan apa yang timbul dalam pembayaran sejumlah uang atas klaim pada PT. Jasa Raharja (persero) perwakilan wilayah Surakarta D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial khusunya di bidang ilmu kewarganegaraan yang berkaitan dengan masalah perasuransian yang merupakan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang. b. Memberikan dasar-dasar dan landasan bagi penelitian mengenai proses perasuransian. 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan msukan kepada korban atau ahli waris tentang sebab dan akibat dari proses perasuransian. b. Memberikan masukan pada pihak lain yang berkepentingan dan ingin mengadakan penelitian sejenis.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asuransi Menurut Subekti dan Tjitrosudibio (1993: 74) Asuransi

adalah suatu

perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dia menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan dan kehilangan kuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Menurut Sri Rejeki Hartono (1992 : 82) Asuransi adalah suatu hubungan antara pihak, atas dasar nama pihak yang satu (yang berpiutang dengan kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan dengan debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi. Menurut Emmy Pangaribuan (1983 : 24) Asuransi adalah perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Menurut Radiks (1995 : 274) Asuransi adalah bentuk kerjasama orang-orang yang ingin menghindarkan resiko yang diakibatkan oleh peristiwa. Menurut Siti Soemarti Hartono (1986 : 81) Suatu perjanjian dengan mana seseorang

penanggung

mengikatkan

dirinya

terhadap

tertanggung

untuk

membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Menurut C. Arthur Williams Yr dan Richard M. Heins (1985 : 22) asuransi adalah cara terbaik untuk menangani resiko. Menurut James L. Athearn (1964 : 24) asuransi adalah alat sosial yang menggabungkan resiko-resoko individu pada kelompok, dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar kerugian. commit to user Menurut pasal 302 kuhd, asuransi jiwa adalah jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama


digilib.uns.ac.id

6

hidupnya jiwa itu, untuk suatu waktu yangn ditetapkan dalam perjanjian (subekti, tjitrosudibio, 1993:84). Menurut Pasal 1 angka (1) UU Usaha Perasuransian yang dipersempit melingkupi jenis asuransi jiwa, Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (Abdulkadir Muhammad, 1999:168). Menurut Mehr dan Cammerk (1991:81-82), Asuransi Jiwa adalah suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerjasama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelumnya (premature death) dari anggota kelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanannya dari hasil bunga minimum dan mendistribusikan keuntungan (benefity) kepada ahli waris yang meninggal”. Menurut Mollengraff, Asuransi Jiwa adalah semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran itu atau dua-duanya dengan suatu cara digantungkan pada masih hidupnya atau meninggalnya seorang atau lebih”. (Djoko Prakoso, I Ketut Murtiko, 1987:265). Menurut

H.M.N

Purwosutjipto

(1994:141),

Asuransi

Jiwa

adalah

Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan, membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau setelah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik commit to user Indonesia (Soeisno Djojosoedarso, 2003: 73), Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada


digilib.uns.ac.id

7

tertanggung dengan menerima suatu premi, atau memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan ataukehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu : a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. b. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu. c. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tertentu. d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Menurut Mehr dan Cammack (Soeisno Djojosoedarso, 2003: 74), Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit terkena resiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. Menurut Willet (Soeisno Djojosoedarso, 2003: 74), Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang. Menurut Mark R. Green (Soeisno Djojosoedarso, 2003:74), Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Menurut C. Arthur William Jr dan Richard M Heins (Soeisno Djojosoedarso, 2003: 74) : a. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan commit to user oleh seorang penanggung


digilib.uns.ac.id

8

b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial Menurut Molengraaff (Soeisno Djojosoedarso, 2003: 74), Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap orang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yangn dapat diterima oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Dari berbagai pengertian di atas secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan. Berdasarkan pengertian asuransi jiwa tersebut, dapat disimpulkan adanya 4 (empat) unsur dalam asuransi jiwa, yaitu sebagai berikut : a. Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung untuk jangka waktu tertentu b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung secara sekaligus untuk berangsur-angsur c. Pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk mambayar premi kepada penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur d. Pembayaran sejumlah uang didasarkan atas hidupa tau matinya seseorang jiwa atau yang dipertanggungkan

2. Jenis Asuransi Jiwa Pembagian jenis-jenis asuransi jiwa dapat dilihat dari unsur-unsurnya. Berdasarkan unsur-unsurnya asuransi jiwa dibagi menjadi : a. Ekaguna (Pure endowment) Ekaguna adalah jenis asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan jika commit to user badan tertanggung pada akhir masa pertanggungan masih hidup. Apabila pada akhir

masa

pertanggungan

tertanggung

sudah

meninggal,

maka

uang


digilib.uns.ac.id

9

pertanggungan tidak dibayarkan karena jenis asuransi ini hanya berguna sebagai proteksi saja dan jangka waktu asuransi ini hanya berlangsung tidak lebih dari 5 tahun. Untuk asuransi ekaguna yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) memakai nama Asuransi Jiwa Ekaguna Premi Tunggal sedangkan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surakarta menggunakan nama Asuransi Jiwa Ekaguna Bertahap Ideal. b. Anuitas (Annuity) Anuitas terdiri dari 2 (dua) yaitu : 1) Anuitas pasti Anuitas pasti adalah jenis asuransi jiwa yang deretan pembayarannya dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu yang tidak tergantung pada mati hidupnya seseorang tertentu, misalnya pembayaran dana beasiswa. Untuk asuransi jiwa anuitas pasti yang beredar saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Beasiswa Bersama, Pt Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menggunakan nama Asuransi Beasiswa eksklusif dan Asuransi Beasiswa Berganda sedangkan pada PT. Ekalife menggunakan nama Asuransi Siswa Emas. 2) Anuitas jiwa Anuitas jiwa adalah jenis asuransi jiwa yang deretan pembayarannya dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu atau selama hidup. Pembayaran uang asuransi dilakukan jika badan tertanggung masih hidup, misalnya pembayaran pensiun, pensiun dibayarkan secara berkala kepada tertanggung selama tertanggung masih hidup. Untuk asuransi anuitas jiwa beredar saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Program Pensiun Manfaat Pasti, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menggunakan nama Tabungan Pensiun Millenium. 3) Asuransi jangka waktu (Term Insurance) Asuransi jangka waktu adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan kepada yang ditunjuk oleh tertanggung jika tertanggung commit to user meninggal dalam masa pertanggungan. Uang pertanggungan tetap dibayarkan meskipun tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggungan. Dalam


digilib.uns.ac.id

10

praktek, asuransi jangka waktu dimungkinkan kurang dari 1 tahun sesuai dengan keperluan. Asuransi jangka waktu terdiri dari dua, yaitu : a) Asuransi Ekawarsa (one year insurance) Asuransi ekawarsa adalah asuransi yang masa pertanggungannya adalah 1 (satu) tahun. Jika masa pertanggungan 1 (satu) tahun berakhir, dapat diperbarui lagi dengan cara membayar premi untuk pertanggungan satu tahun berikutnya. Dalam praktek, asuransi jangka waktu dimungkinkan kurang dari satu tahun sesuai dengan kebutuhan. Untuk asuransi jiwa dengan jangka waktu yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal dan Asuransi Jiwa Ekawaktu Prima. b) Asuransi seumur hidup (Whole life insurance) Asuransi seumur hidup adalah asuransi jiwa yang masa pertanggungannya tidak terbatas, dalam arti adalah untuk seumur hidup. Asuransi jiwa seumur hidup menurut masa pembayaran preminya dapat dibagi menjadi: (1) Asuransi jiwa seumur hidup tanpa batasan Dalam asuransi jiwa seumur hidup tanpa batasan ini premi dibayarkan secara berkala selama seumur hidup. Untuk asuransi jiwa seumur hidup tanpa batasan yang beredar saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Tahapan Prima, PT. Ekalife menggunakan nama Dana Sejahtera sedangkan PT. Asuransi Jiwa Asih Jaya menggunakan nama Wasiat Seumur Hidup. (2) Asuransi jiwa seumur hidup dengan batasan Dalam asuransi jiwa seumur hidup dengan batasan ini premi dibayar secara berkala sampai umur 50, 55, 60 tahun, kecuali itu dimungkinkan pembayaran premi terbatas sampai jangka waktu tertentu. Untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan batasan yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama commit to user Tabungan Hari Tua Terjamin.


digilib.uns.ac.id

11

(3) Asuransi jiwa seumur hidup premi tunggal Asuransi jiwa seumur hidup premi tunggal adalah asuransi jiwa seumur hidup yang preminya dibayar sekaligus pada awal kontrak kemudian polis menjadi bebas premi. Untuk asuransi jiwa seumur hidup premi tunggal yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Jiwa Seumur Hidup Prima. 4) Asuransi jangka waktu dengan santunan menurun (Decreasing term insurance) Asuransi jiwa jangka waktu dengan santunan adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya menurun. Uang pertanggungan pada saat permulaan disebut uang pertanggungan awal. Asuransi jangka waktu dengan santunan menurun ini ada beberapa jenisnya, yaitu sebagai

berikut :

a) Asuransi jangka waktu kredit Asuransi jangka waktu kredit terjadi dari asuransi jangka waktu dengan santunan menurun yang dikaitkan dengan pinjaman (kredit). Jika badan tertanggung dalam masa pertanggungan meninggal dunia, maka penanggung melunasi secara tunai sisa pinjaman tertanggung yang belum dibayar. Untuk asuransi jiwa jangka waktu kredit yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Jiwa Kredit-2 sedangkan PT. Ekalife menggunakan nama Asuransi Jiwa Profile 20. b) Asuransi santunan penghasilan keluarga adalah asuransi jiwa dengan santunan menurun yang uang pertanggungannya dibayarkan setiap bulan sejak tertanggung meninggal dunia sampai akhir masa pertanggungan. Untuk asuransi santunan penghasilan keluarga yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Tabungan Plus Proteksi

Keluarga

sedangkan

pada

PT.

Jasa

Raharja

(Persero)

menggunakan nama Program Pensiun Keluarga. 5) Asuransi jiwa dengan santunan meningkat Asuransi jiwa dengan santunan meningkat adalah asuransi jiwa yang uang commit to user pertanggungannya meningkat, misalnya pengembalian uang premi dalam asuransi aneka guna, jika badan tertanggung meninggal dalam masa


digilib.uns.ac.id

12

pembayaran premi. Untuk asuransi jiwa dengan santunan meningkat yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Dana Bahagia dan Asuransi Jiwa Swadana. c. Polis Asuransi Jiwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi harus memuat : 1) Hari diadakan asuransi Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi. Hal ini penting untuk mengetahui kapan asuransi mulai berjalan. Dengan demikian, dapat diketahui pula sejak hari dan tangal itu risiko menjadi beban penanggung. 2) Nama tertanggung Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggugn sebagai pihak yang membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen, atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Pihak-pihak dalam asuransi jiwa, selain tertanggung dikenal juga adanya penikmat, yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan. 3) Nama orang yang jiwanya diasuransikan Obyek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Orang yang melekat pada badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan. 4) Saat mulai dan berakhirnya evenemen; Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung. commit to user Apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenemen, maka penanggung


digilib.uns.ac.id

13

berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yangn ditunjuk sebagai penikmat. 5) Jumlah asuransi Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yangn wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen. 6) Premi asuransi Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada sat diadakan asuransi. d. Evenemen dan Santunan Evenemen dan santunan dalam asuransi jiwa merupakan dua hal pokok dalam asuransi jiwa. Dengan terjadinya evenemen, maka penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar santunan kepada tertanggung. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : 1) Evenemen dalam asuransi jiwa Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya jiwa orang yang dipertanggungkan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yangn sudah pasti, tetapi kapan meninggalnya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Inilah yang dimaksud peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Evenemen dalam asuransi jiwa hanya satu, yaitu ketidakpastian meninggalnya seseorang. Oleh karena evenemen hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya dieprtanggungkan merupakan risiko yangn menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Evenemen meninggalnya tertanggung commit to user itu berisi dua, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-


digilib.uns.ac.id

14

duanya menjadi beban penanggung. Sebab-sebab meninggalnya seseorang yang

dipertanggungkan

juga

diperhitungkan,

apakah

meninggalnya

tertanggung disebabkan karena penyakit yang sudah diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung dan sudah dicantumkan dalam polis atau apakah kematian tertanggung terjadi dengan wajar dan bukan karena kesengajaan. Apabila tertanggung meninggal dunia karena suatu penyakit dan penyakit tersebut tertanggung sudah dicantumkan dalam polis, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang kepada tertanggung, namun apabila tertanggung meninggal dunia karena penyakit yang tidak dicantumkan dalam polis, maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung. Penanggung juga berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung apabila tertanggung meninggal dengan wajar dan bukan karena kesengajaan. Kesengajaan tersebut misalnya tertanggung meninggal karena bunuh diri dengan meminum racun. 2) Uang santunan dan pengembalian Uang santunan merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung oleh orang yang menjadi ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima dan menikmati sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlakunya asuransi jiwa, tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. e. Premi Asuransi Jiwa Dalam asuransi jiwa yang harus diperhatikan adalah penentuan tarif karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif commit to user atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi klaim serta biaya-biaya asuransi dan sebagian jumlah penerimaan perusahaan. Pembayaran premi dalam asuransi


digilib.uns.ac.id

15

jiwa biasanya dilakukan pada awal bulan setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, setahun sekali selama asuransi berlangsung berdasarkan kesepakatan para pihak dan telah dicantumkan dalam polis. f. Asuransi Jiwa Berakhir Perjanjian asuransi jiwa berakhir berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi. Ketentuan-ketentuan yang menyebabkan asuransi jiwa berakhir adalah sebagai berikut: 1) Karena terjadi evenemen Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dlaam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. 2) Karena jangka waktu berakhir Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi, bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlakunya asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. 3) Karena asuransi gugur Asuransi jiwa berakhir karena asuransi gugur ini diatur dalam Pasal 306 KUHD yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat asuransi ternyata meninggal, maka asuransi gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian kecuali jika diperjanjikan lain”. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 307 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: commit to user “Apabila orang yangn mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi gugur”.


digilib.uns.ac.id

16

3. Tujuan Asuransi Jiwa Menurut Drs. A. (Hasymi Ali, 1993 : 76) tujuan asuransi adalah “Untuk menjamin adanya suatu estate darimana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga (breadwinner) meninggal dunia yang kedua adalah “Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan di masa depan. Tujuan yang pertama disebut proteksi atau perlindungan sedangkan yang kedua dinamakan tabungan. Polis asuransi jiwa yang kita beli mengandung masing-masing tujuan ini dalam berbagai proporsi. Asuransi bermasa (term insurance) adalah semata-mata untuk kebutuhan proteksi. Asuransi bermasa tidak mempunyai nilai tunai dan karena itu tidak ada kemungkinan dipenuhinya kebutuhan menabung. Sebaliknya asuransi jiwa lengkap (whole life insurance) adalah untuk memenuhi kebutuhan menabung dan juga kebutuhan proteksi. Polisnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan menabung dapat dipenuhi menurut keinginan kita, dalam batas-batas tertentu polis dwiguna (endowment policies) menekankan kebutuhan menabung dengan hanya sedikit unsur proteksi. Selain untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan ada beberapa tujuan asuransi adalah a. Memberikan jaminan perlindungan dan resiko-resiko kerugian yang diderita suatu pihak. b. Meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakai banyak tenaga, waktu 2 biaya. c. Pemerataan biaya yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti / membayar sendiri. d. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. e. Sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan commit to user dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.


digilib.uns.ac.id

17

f. Menutup loss of earning power seseorang / Badan Usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi / bekerja. (http://etd.eprints.ums.ac.id/4151//) Menurut Soeisno Djojosoedarso (2003: 72-73) asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahan yang bermacam-macam, antara lain : a. Dari segi Ekonomi, maka : Tujuannya : mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan Tekniknya : dengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain dan pihak lain mengombinasikan sejumlah resiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadi kerugian b. Dari segi Hukum, maka : Tujuannya : memindahkan suatu resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain

Tekniknya : melalui pembayaran premi oleh tertanggun kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka resiko beralih kepada penanggung c. Dari segi Tata Niaga, maka : Tujuannya : membagi resiko kepada seluruh peserta program asuransi Tekniknya : memindahkan resiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan resiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi resiko keapda seluruh peserta asuransi yang ditanganinya d. Dari segi Kemasyarakatan, maka : Tujuannya : menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi

commit to user


digilib.uns.ac.id

18

Tekniknya : semua

anggota

kelompok

program

asuransi

memberikan

kontribusinya (berupa premi) untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh anggotanya e. Dari segi Matematis, maka : Tujuannya : meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi resiko kepada semua peserta program asuransi Tekniknya : menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan (Probability Theory), yang dilakukan oleh aktuaris maupun underwriter (penanggung)

4. Tinjauan Asuransi Kecelakaan Penumpang a. Peraturan Asuransi Kecelakaan Penumpang Di dalam penjelasan resmi atas Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Undang-undang ini dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1965, dijelaskan bahwa Pertimbangan Pemerintah dititik beratkan pada “Jaminan Sosial”. Berhubung dengan kemajuan teknologi modern di dalam penghidupan masyarakat sekarang sudah sedemikian meningkat sehingga tidak mustahil bahwa di dalam penghidupan masyarakat itu terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahan seseorang. Asuransi sosial kecelakaan penumpang termasuk jenis asuransi wajib (compulsary insurance). Dikatakan asuransi wajib karena : 1) Berlakunya asuransi sosial kecelakaan penumpang karena diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian. Undang-undangnya sendiri berjudul pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. 2) Asuransi sosial kecelakaan penumpang bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan. commit to user


digilib.uns.ac.id

19

3) Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi. b. Saat-saat terjadinya Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Sudah

barang

tentu

didalam

memenuhi

kewajibannya

sebagai

penanggung PT Jiwa Sraya, sangat memerlukan suatu kepastian tentang apakah kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan si korban mati atau cacat itu telah terjadi pada saat-saat yang telah ditentukan oleh Pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya juga saat terjadi kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah pihak penumpang yang mendapat kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada PT Jiwa Sraya atau tidak. Sehubungan dengan itu telah diadakan ketentuan mengenai saat-saat terjadinya kecelakaan itu, yaitu : 1) Dalam hal kendaraan bermotor umum Antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. 2) Dalam hal Kereta Api Antara saat naik alat angkut Perusahaan Kereta Api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkut Perusahaan Kereta Api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan. 3) Dalam hal Pesawat Terbang Antara saat naik alat angkut Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga Pesawat Terbang yang ditumpanginya di tempat tujuan menurut tiket yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkuan. 4) Dalam hal Kapal Antara saat naik alat angkut Perusahaan Perkapalan atau pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di daratan Pelabuhan tujuan menurut tiket yang berlaku untuk perjalanan Kapal yang bersangkutan. commit to user


digilib.uns.ac.id

20

c. Pihak-pihak dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang No. 33 tahun 1964, hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung memikul resiko kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayaran iuran sebagai tertanggung. Penguasa dara sebagai penanggung ditentukan dalam pasal 1 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965, menurut ketentuan pasal tersebut pertanggungan adalah hubungan hukum antara penanggung yaitu perusahaan negara yang dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah. Perusatraan negara yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 adalah perusahaan negara yang khusus ditunjuk oleh menteri keuangan. Perusahaan negan yang ditunjuk itu adalah perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Marga yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1965. Perusahaan negara ini sekarang berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero). Pembayaran iuran sebagai tertanggung, diatur dalam pasal 3 UndangUndang No. 33 tahun 1964 yang menentukan, setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor urnum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasionalperusahaan perkapalan dan pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Tetapi penumpang kendaraan bermotor umum dalarn kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah setiap penumpang yang sah, yang wajib membayar commit to user iuran melalui perusahaan angkutan yang bersangkutan, kecuali penumpang angkutan dalam kota.


digilib.uns.ac.id

21

Berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 1964 pihak-pihak yang terlibat dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang yaitu : 1. Pihak penanggung yang istilahnya disebut penguasa dana 2. Pihak tertanggung yang disebut pembayar iuran. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam pertanggungan wajib ini terjadi pengumpulan iuran wajib yang menjadi suatu dana yang dikuasai oleh negara. Iuran wajib dibayar oleh setiap peserta pertanggungan sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar iuran. d. Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965, untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional dan perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional untuk tiap perjalanan, wajib membayar suatu iuran. Jumlah iuran wajib yang dimaksud ditentukan oleh menteri keuangan menurut suatu tarif yang bersifat progesif. Dengan demikian, iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang jumlahnya ditentukan oleh menteri keuangan. Iuran asuransi kecelakaan penumpang harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada penguasa alat angkut penumpang umum yang bersangkutan. Penguasa atau pernilik alat angkut penumpang umum tersebut wajib memberi pertanggungiawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib pata penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank atau badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut cara yang ditentukan oleh Direksi (pasal 3 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965). Iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap atau cidera akibat dari kecelakaan penumpang. Menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 pasal 21 commit to user ayat (2) peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965, perusahaan angkutan penumpang umum bilamana melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya


digilib.uns.ac.id

22

tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan hukuman denda setinggi-tinggrnya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 menambah lagi sanksi pencabutan izin usaha untuk paling lama 3 (tiga) bulan bagi pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan. e. Evenemen Asuransi Kecelakaan Penumpang Evenemen adalah bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi kecelakaan penumpang yang dimaksud dengan bahaya adalah kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, yang mengancam keselamatan penumpang sebagai tertanggung. Apabila kecelakaan penumpang ini benar-benar terjadi, maka mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap atau luka yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung. Kerugian penumpang inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya sebagai penanggung, yang dimaksud dengan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, dalam undang-undang tidak ada penjelasan, namun yang menjadi perhatian adalah akibat dari timbulnya oleh kecelakaan itu, yaitu kerugian karena kematian, cacat tetap atau cidera yang diderita oleh penumpang sebagai tertanggung. Setiap penumpang sah dari kendaraan umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan oleh perusatraan angkutan, untuk jangka waktu saat penumpang naik alat angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis atau tiket yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan. f. Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Penumpang Dalam pasal 1l Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 menentukan, commit to user besarnya pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian, cacat


digilib.uns.ac.id

23

tetap maksimum penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter serta penggantian biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Apabila penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan pada korban sendiri. Tetapi kerugian penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian pertanggungan adalah : 1. Janda atau dudanya yang sah 2. Jika ini tidak ada, anak-anaknya yang sah 3. Jika ini tidak ada, orang tuanya yang sah. Hak untuk mendpat ganti kerugian pertanggulgan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat pertanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau menjalankan kepailitan. Menurut ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan atau pihak lain yang dapat bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini ganti kerugian pertanggungan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, atau perdata atau perjanjian international terhadap pihak lain yang dirugikan. Dalam hal ini yang mendapatkan ganti kerugian akibat kecelakaan adalah penumpang yang sah dari kendaraan bermotor, Kereta Api, Pesawat Terbang Perusahaan Penerbangan Nasional dan Perusahaan Perkapalan atau Pelayaran yang telah membayar iuran wajib sesuai ketentuan Menteri Keuangan. Tentukan ganti kerugian pertanggungan diajukan kepada PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya setempat dengan atau tanpa perantaraan penguasa atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan suratsurat bukti sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

24

a. Dalam hal kematian 1. Proses verbal polisi lalu lintas atau yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris penuntut. 2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang benangkutan 3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi. b. Dalam hal cacat tetap atau cidera 1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan yang cacat atau cidera pada penuntut. 2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cidera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan tersebut. 3. Surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap atau cidera yang terjadi. Apabila penanggung (Direksi PT. Kerugian Jiwa Sraya) telah memperoleh keyakinan tentang tuntutan secara lain dari yang disebutkan di atas tadi, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti dan kenyataan-kenyataan lain. Setelah pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, penanggung (PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya) tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan pembayaran selanjutan (pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 dengan kata lain asuransi kecelakaan penumpang ini sudah berakhir.

5. Tinjauan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan a. Pengaturan Asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia commit to user bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaankecelakaan di luar kesalahannya.


digilib.uns.ac.id

25

Demikian bunyi kalimat pertama dari bagian utama dari penjelasan resmi atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, Undang-Undang ini dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan termasuk jenis asuransi wajib (compulsary insurance). Dikatakan asuransi wajib karena : a. Berlakunya asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ini diwajibkan oleh undangundang, bukan berdasarkan perjanjian. b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (pasal 5 undang-undang No. 34 tahun 1964) c. Asuransi kecelakaan lalu lintas bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan. d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi. Sejalan dengan itu, oleh karena pemerintah telah menyerahkan segala pengurusan dan pengawasan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 kepada PT. Jiwa Sraya maka Materi Undang-Undang itu sebagai materi pertanggungan. Pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar sumbangan wajib di dalam UU No. 34 tahun 1964 kepada PT. Jiwa Sraya maka Materi Undang-Undang itu sebagai materi pertanggungan. Pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar sumbangan wajib di dalam UU No. 34 tahun 1964, berarti tidak lain daripada mempertanggungkan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang dimilikinya. Sebab, pemilik kendaraan tersebut commit to user bagaimanapun juga harus bertanggung jawab atas segala akibat-akibat cacat atau kematian yang diderita oleh orang lain di luar kendaraan itu yang disebabkan oleh


digilib.uns.ac.id

26

peristiwa tabrakan atau kecelakaan dari alat kendaraan bermotor yang bersangkutan. b. Pihak-pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Apabila dilakukan pengkajian dengan teliti terhadap materi UndangUndang No. 34 tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, tidak dipungkiri bahwa materi undang-undang tersebut termasuk lingkup asuransi sosial walaupun tidak tegas dinyatakan dengan istilah asuransi atau pertanggungan. Jika sudah dipahami demikian, maka sesuai dengan judul undang-undang yang mengaturnya, asuransi ini digolongkan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan sebagai pasangan dari asuransi sosial kecelakaan penumpang. Perbedaan terletak pada hal-hal sebagai berikut: a. Sumber (penyumbang) dana dalarn asuransi kecelakaan penumpang adalah penumpang sedangkan dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah pemilik dan pengusaha kendaraan bermotor. b. Yang diancam dalam bahaya kecelakaan pada asuransi kecelakaan penumpang adalah penumpang sedangkan pada asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah pejalan kaki, pengendara bermotor, pekerja perbaikan jalan raya dan orang yang menggunakan jalan tersebut. Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 34 tahun 1964 tiga pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu : 1. Pihak pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan. 2. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. 3. Pihak penguasa dana yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang No. 34 tahun 1964 penguasa atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan commit to user kepada korban atau ahli waris yang bersangkutan.


digilib.uns.ac.id

27

Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini pasar 2 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 menentukan jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Meteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif. Dari segi hukum asuransi tanggung jawab (solvability insurance), pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas miliknya. Sebagai wujud tanggung jawab itu, maka Undang-Undang mewajibkan mereka membayar iuran yang disebut sumbangan wajib, sumbangan wajib tetapi sepertinya tidak lazim. Biasanya yang dimaksud sumbangan itu sukarela (voluntary). Sumbangan wajib ini fungsinya sebagai premi. Dalam hukum asuransi, pembayaran premi itu disebut tertanggung. Dengan demikian kedudukan pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai tertanggung. Dalam hukum asuransi, korban lalu lintas itu berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang harus disebutkan dalam polis. Tetapi dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, Undang-undang menentukan bahwa pihak ketiga itu berhak atas ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 34 tahun 1964, setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, akan diberi ganti kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Dengan demikian, kedudukan pihak korban lalu lintas dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

6. Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Dalam pemberian santunan kecelakaan lalu lintas pihak PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan asuransi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah proses pencairan dana santunan kecelakaan untuk para korban commit to user atau ahli waris korban perlu meninjau mengenai beberapa hal yang menyangkut


digilib.uns.ac.id

28

tentang pemberian santunan tersebut. Hal-hal yang terkait dengan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas antara lain adalah : a. Pihak-pihak dalam Pertanggungan 1) Tertanggung (insured) Berdasarkan Pasal 246 KUHD maka tertanggung adalah pihak yang menerima penggantian kerugian namun sebaliknya dialah juga orang yang harus membayar premi. Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 maka tertanggung adalah : “Pengusaha atau pemiliki alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam pasal 1”. Pasal 3 UU No. 34 Tahun 1964 menentukan : “Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik atau pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri”. Dari kedua pasal diatas dapatlah disimpulkan bahwa pihak yang berposisi sebagai tertanggung adalah pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. 2) Penanggung (insure) Sesuai dengan Pasal 246 KUHD yang dimaksud penanggung (penguasa dana) adalah pihak yang memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung. Yang berkedudukan sebagai penanggung disini adalah perusahaan Negara yang khusus ditunjuk oleh Menteri berdasarkan UU No. 19 Prp Tahun 1960 perusahaan Negara tersebut adalah PT. Jasa Raharja (Persero) Surakarta. b. Hak dan Kewajiban Para Pihak 1) Hak dan Kewajiban Tertanggung (insured) Disini

tertanggung

mempunyai hak untuk menerima ganti commit to user kerugian/santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan sedang di sisi lain ia mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.


digilib.uns.ac.id

29

2) Hak dan Kewajiban Penanggung (insure) Dalam hal ini penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi dari para tertanggung dan disisi lain mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada korban kecelakaan yang menderita berupa cacat dan kematian akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan. c. Premi Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja (Persero) dikenal dengan dua bentuk yaitu : 1) Iuran Wajib (IW) Iuran Wajib dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No. 33/1964 jo pasal 2 (1) PP No. 17/1965). Sedangkan untuk pembayaran iuran wajib disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengambilan biaya premi ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. Khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.

2) Sumbangan Wajib (SW) Sumbangan Wajib dikenakan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No. 34/1964 jo pasal 2 (1) PP No. 1/1965). Sedangkan pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Pembayaran premi merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi tertanggung, maka yang mempunyai kewajiban membayar sumbangan wajib adalah pemilik atau pengusaha alat angkutan itu. Sumbangan wajib ini dengan demikian dapat kita sebut sebagai premi, hanya saja bahwa di dalam Undangundang No. 34 Tahun 1964 tidak terdapat suatu istilah premi. Memang tidaklah terdapat suatu pasal yang mengatur akibat hukum atau commit to user sanksi jika tertanggung tidak memenuhi kewajiban membayar premi. Apabila


digilib.uns.ac.id

30

tidak memenuhi pembayaran premi di dalam Undang-undang No. 34 tahun 1964 diatur didalam pasal 7 sebagai berikut : “Pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggitingginya Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).” d. Polis Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan harus dibuat suatu polis : “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis” (Subekti, R: Kitab Undang-undang Hukum Dagang)”. Meskipun demikian kedudukan suatu polis dalam perjanjian atau pertanggungan itu sangatlah penting yaitu sangat menentukan dalam hal pembuktian, jadi guna pembuktian ada atau tidaknya suatu perjanjian pertanggungan dibutuhkan suatu alat bukti khusus yang disebut polis. Fungsi polis yang utama sebenarnya adalah sebagai alat bukti tentang ada atau tidaknya perjanjian pertanggungan, sebagai alat bukti tentu saja polis mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam setiap perjanjian pertanggungan baik pihak penanggung dan terutama tertanggung. Sebagai

satu-satunya

alat

bukti

dalam

perjanjian

pertanggungan,

penanggungannya sebagai alat bukti harus diperhatikan”waktu” penerbitannya. Hal ini sangat penting karena pada umumnya terjadi kata sepakat tidak selalu sama dnegan saat diterbitkan polis. Disamping itu juga masih perlu diperhatikan bahwa terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian sehingga tertanggung mengajukan klaim, harus pula dibuktikan dengan adanya polis. Memang benar bahwa polis itu sangat penting kedudukannya, terutama bagi tertanggung dalam rangka pembuktian perjanjian e. Pihak-pihak yang Berhak Mendapatkan Santunan Pihak-pihak yang berhak mendapatkan santunan diatur dalam UU No. 33 commit to user Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 dan UU No. 34 Tahun 1964 jo No. 18 Tahun 1965.


digilib.uns.ac.id

31

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 korban yang berhak mendapatkan santunan yaitu : 1) Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. 2) Jaminan ganda Kendaraan bermotor umum (bus) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry dimaksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan jaminan ganda. 3) Penumpang mobil plat hitam Bagi penumpang mobil plat hitam yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain, terjamin oleh UU No. 33 jo PP No. 17/1965. 4) Korban yang mayatnya tidak ditemukan Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak ditemukan atau hilang berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri. Menurut UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 korban yang berhak atas santunan adalah : 1) Pihak Ketiga 

Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbilkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.



Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini commit to user para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.


digilib.uns.ac.id

32

2) Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor 

Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan terseut tidak terjamin dalam UU No. 34/1964 jo PP No. 18/1965.



Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No. 34/1964 jo PP No. 18/1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

3) Kasus Tabrak Lari Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya. 4) Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api 

Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban terjamin UU No. 34/1964.



Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila terabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU No. 34/1964.

f. Pihak-Pihak yang Tidak Berhak Mendapatkan Santunan Menurut Emmy Pengaribuan Simanjuntak, (1980: 48-50) pihak-pihak yang tidak berhak mendapat santunan adalah : 1) Sifat yang Terdapat pada Si Korban Sebagaimana diketahui bahwa di dalam pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, orang yang menerima ganti rugi adalah orang yang menjadi korban yang commit to user berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan.


digilib.uns.ac.id

33

Akan tetapi tidak setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban itu dengan sendirinya mempunyai hak atas ganti rugi itu, sebab dengan jelas tujuan pemerintah adalah membantu roang-orang yang mendapat kecelakaan lalu lintas karena diluar kesalahannya. Yang mendapat perlindungan dari pemerintah hanyalah orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Itulah sebabnya bahwa didalam pasal 13 No. 18 tahun 1965 tentang KetentuanKetentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal 48) ditentukan bahwa penggantian kerugian tidak akan diberikan apabila korban itu sendiri pada waktu kecelakaan terjadi berada dalam keadaan sebagai berikut : 

Bunuh diri



Percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pada korban atau ahli warisnya



Korban dalam keadaan mabok atau tidak sadar



Melakukan perbuatan kejahatan



Korban mempunyai cacat badan

2) Hal-hal di Luar Resiko Angkutan Lalu Lintas Jalan Di dalam Hukum Pertanggungan pada azasnya penanggung itu hanya wajib mengganti kerugian apabila kerugian yang diderita oleh orang yang berkepentingan adalah akibat langsung yang menjadi tanggungannya. Menurut PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal 49 hal-hal diluar resiko terebut adalah : 

Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.



Kecelakaan terjadi karena didekat alat angkutan itu ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain



Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan commit dengan tobencana, perang atau sesuatu keadaan user perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang


digilib.uns.ac.id

34

saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain 

Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang



Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.



Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan angkatan bersenjata



Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari reaksi atom

3) Telah Mendapat Bantuan Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Bahwa korban atau ahli waris telah mendapat ganti rugi berdasarkan pertanggungan kecelakaan penumpang alat angkutan umum, oleh pemerintah ditetapkan menjadi suatu faktor untuk menentukan supaya penanggung tidak memberikan ganti rugi kepada si korban. Hal ini dengan tegas ditentukan di dalam pasal 13 sub a dari PP No. 18 Tahun 1965 (Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal 50)

B. Kerangka Berfikir Setaraf dengan kemajuan teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkadang bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaankecelakaan diluar kesalahan para pengguna jalan. Menurut statistik Direktorat Lalu Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1995 sampai dengan 2003 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati 87.675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil.

commit to user Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap

kerugian yang diderita karena resiko-resiko yang dapat mencelakakan manusia seperti


digilib.uns.ac.id

35

contoh: terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan karena kelalaian pada pengendara sehingga menyebabkan luka parah bagi orang lain atau bahkan menyebabkan resiko kematian. Dari contoh resiko yang sering dialami oleh manusia kalau tidak ada ketentuan hukum, pengaturan perjanjian, atau usaha gotong-royong dari teman-teman dan tetangga, maka kerugian-kegurian ini akan dibiarkan saja dipikul oleh mereka yang terkena musibah. Hal ini yang mendorong mereka untuk mencari perlindungan yang dapat berupa pertanggungan, pengalihan atau yang biasa disebut dengan asuransi, sehingga orang atau keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhannya seperti sedia kala. Asuransi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang jasa yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada masing-masing anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal ini berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama. Disamping itu asuransi didefinisikan sebagai suatu alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit exposures yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual mereka secara bersama dapat diramalkan. Kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata diantara semua mereka yang bergabung. Definisi ini mengandung arti bahwa ketidakpastian dikurangi dan juga kerugian dibagi rata. Dari sudut pandang orang yang ditanggung, asuransi adalah alat yang memungkinkannya menukar (subtitute) biaya kecil tertentu (premi) dengan kerugian besar yang belum tentu (sampai sejumlah asuransi) dibawah suatu perjanjian dimana mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian yang mereka derita itu. Dewasa ini asuransi telah berkembang menjadi bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi, terutama dibidang pendanaan. Sumbangan asuransi commit to user terhadap masyarakat sangat penting, walaupun bukannya tanpa biaya. Akan tetapi, jika ditimbang manfaatnya jauh lebih besar dari pada biayanya.


digilib.uns.ac.id

36

Asuransi cenderung lebih mendekatkan masyarakat pada alokasi optimum faktor-faktor produksi. Selain itu asuransi melalui kegiatan-kegiatan pencegahan kerugian, juga memberikan sumbangan yang sangat penting bagi perekonomian dengan menurunkan kemungkinan kerugian. Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya mengganti kerugian. Banyak keluarga dan perusahaan sesudah terjadi ekrugian dapat hidup terasa secara utuh karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau sebagian oleh dana-dana asuransi. Dengan demikian asuransi memperkokoh stabilitas sosial dan bisnis. Perusahaan asuransi memainkan peranan yang aktif dalam lapangan keuangan. Pengaruhnya sangat terasa di pasar-pasar investasi dan pasar-pasar keuangan dunia. Perusahaan Asuransi adalah salah satu sumber dana terpenting untuk perekonomian. Sumber dana perusahaan asuransi untuk membayar kerugian adalah dari modal yang telah disetor, surplus dan premi yang telah dibayar dimuka untuk jasa-jasa yang dilaksanakan. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana ini diinvestasikan secara bijaksana. Orang-orang yang ahli dalam analisa investasi sangat penting bagi operasi perusahaan asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan yang sangat penting dan dengan demikian mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian. Bisnis asuransi diadakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan karena itu lebih diawasi oleh pemerintah dari pada perusahaan biasa. Hampir semua aspek bisnis ini diatur, termasuk organisasi dan likuidasinya. Pemerintah menetapkan standar-standar untuk ketentuan-ketentuan polis, tarif, pembatasan biaya, penilaian aktiva dan pasiva, investasi dana-dana, dan syarat-syarat bagi perwakilan penjualan (sales representatives). Dalam asuransi tertentu peraturannya lebih lengkap dari pada asuransi lainnya. Alasan pokok kenapa pemerintah mengawasi bisnis asuransi adalah untuk melindungi masyarakat dari operasi perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak kompeten dan curang. Bisnis asuransi seperti bisnis bank, membutuhkan kepercayaan masyarakat. Baik asuransi maupun bank tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan commit to user masyarakat. Dalam hal ini bisnis asuransi dan perbankan mempunyai fungsi ganda yaitu memberikan dua macam jasa-jasa kepada dua kelompok yang berbeda. Bank


digilib.uns.ac.id

37

memberikan jasa-jasa lain untuk para depositor dan meminjamkan uang untuk perseorangan dan perusahaan. Dengan syarat peminjam mempunyai asuransi. Perusahaan asuransi memikul resiko dan memberikan jasa-jasa untuk tertanggung disamping menyediakan dana-dana untuk dipinjam jadi, perusahaan asuransi adalah organisasi jasa-jasa dan juga keuangan. Perusahaan Asuransi sebagai organisasi jasa dan keuangan memberikan sumbangan penting bagi perekonomian dengan menurunkan kemungkinan kerugian dan meredakan kekhawatiran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dipekerjakannya insinyur-insinyur

untuk

mencari

sebab-sebab

kecelakaan

dan

bagaimana

mencegahnya. Bukti lain yang ditunjukkan asuransi adalah dengan menyediakan dana-dana santunan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Adapun korban kecelakaan yang berhak menerima dana santunan adalah para penumpang kendaraan bermotor dan pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor. Sebelum dana santunan korban kecelakaan diproses oleh pihak asuransi maka, korban harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan seperti surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan surat kesehatan dari dokter. Apabila semua prosedur tidak terpenuhi oleh korban dikhawatirkan dana santunan tidak dapat segera dicairkan dan sebagai akibatnya korban tidak dapat hidup terus secara untuk karena kerugian itu tidak diganti oleh asuransi. Dengan demikian korban harus memperhatikan prosedur-prosedur untuk memperoleh dana santunan. Pada umumnya, korban langsung menerima dana santunan setelah semua prosedur terpenuhi tanpa mengetahui bagaimana dana tersebut diproses. Seharusnya korban atau masyarakat mengetahui dasar-dasar yang dipakai oleh pihak asuransi untuk proses pencairan dana seperti peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menentukan besarnya dana yang diberikan kepada korban sesuai dengan jenis kecelakaan yang terjadi. Dengan adanya kejelasan tetnang peraturan, prosedur, dan proses pencairan dana diharapkan korban atau masyarakat dapat lebih cepat menerima dana santunan. Selain itu untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam hal besar kecilnya dana yang akan diproses oleh korban atau masyarakat. Dengan commit to user begitu korban atau masyarakat tidak akan dirugikan apabila terjadi kecurangan dan korban atau masyarakat dapat mengetahui langsung jumlah uang yang seharusnya


digilib.uns.ac.id

38

mereka terima sesuai dengan jenis kecelakaan yang mereka alami dan sesuai peraturan yagn telah ditetapkan. Melihat betapa pentingnya kejelasan prosedur dan proses pencairan dana bagi masyarakat. Tapi dalam prakteknya masih saja menimbulkan banyak kendala diantaranya adalah saat terjadi pengajuan klaim asuransi polis dalam keadaan kadaluwarsa, kekeliruan informasi dari petugas dinas luar atau agen asuransi dalam hal pengisian surat permintaan dari calon tertanggung. Calon tertanggung memberikan keterangan palsu pada saat mengisi surat permintaan, pemanipulasian syarat-syarat pengajuan klaim asuransi oleh pemegang polis/penerima manfaat. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa dalam Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Wilayah Surakarta”.

Kecelakaan

kecelakaan PT. Jasa Raharja kecelakaan

kecelakaan

Gambar 1 Kerangka Berfikir

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Dalam penelitian ini peneliti memilih tempat pemilihan di PT. Jasa Raharja Kota Surakarta yang berada di daerah Slamet Riyadi. Peneliti memilih lokasi penelitian di tempat tersebut, dengan beberapa pertimbangan antara lain : a. Slamet Riyadi merupakan daerah yang dekat domisili peneliti, sehingga memudahkan peneliti mengambil informan sebagai sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. b. Slamet Riyadi adalah daerah dimana sebagian yang mengurus pelaksanaan pemberian santunan asuransi, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi atau data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tempat penelitian merupakan suatu lokasi dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang diajukan. tempat yang akan dipakai dalam melaksanakan penelitian ini adalah PT. Jasa Raharja Kota Surakarta.

2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 7 bulan yaitu mulai Maret 2010 sampai September 2010. Secara rinci dapat ditulis pada tabel No.1 di bawah ini :

commit to user 39


digilib.uns.ac.id

40

Table 1. Jadwal Kegiatan Penelitian No

Kegiatan

1.

Pengajuan Judul

2. 3. 4. 5. 6.

2010 Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Penyusunan Proposal Ijin Penelitian Pengumpulan Data Analisis Data Penyusunan Laporan

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Berdasarkan tujuan yang dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta actual pada masa sekarang. Menurut Lexy J. Moleong (1995:137) yang mengutip pendapat Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebagai berikut “Metodologi kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian ini diperoleh dengan mempertimbangkan kesesuaian objek studi sehingga penggunaan metode penelitian dipilih secara mendalam agar sesuai dengan metode tersebut yaitu menggunakan metode deskriptif. Sesuai dengan pendapat Hadari nawawi 91993:63) metode deskriptif adalah “prosedur penyelidikan dengan menggambarkan atau melukiskan suatu

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya”. Penelitian berbentuk kualitatif ini dimaksudkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak menggambarkan angka atau jumlah pengukuran atau jumlah yang memiliki perbandingan, namun merupakan keterangan, konsep dan tanggapan atau respon yang berhubungan dengan objek. Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta.

2. Strategi Penelitian Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model tunggal terpancang H.B Sutopo (2002:41-42) menjelaskan sebagai berikut : ”Walaupun dalam penelitian kualitatif ditemuai adanya bentuk penelitian yang terpancang (embeded research) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan tujuan dan minat penelitiannya sebelum peneliti kelapangan studinya. Namun proposal, penelitian sudah menentukan fokus pada variabel tertentu. Namun dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel fokusnya (pilihannya) dari sifatnya yang holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti tetap diusahakan pada posisi keberkaitan dengan bagian-bagian konteks keseluruhannya guna menemukan maknanya yang lengkap”. Jadi maksud dari strategi tunggal terpancang dalam penelitian ini mengandung pengertian bahwa hanya ada satu lokasi di Slamet Riyadi Surakarta dan terpancang pada tujuan yaitu gambaran mengenai latar belakang dan dampak dari pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa.

C. Sumber Data Sumber data dalam peneitian deskriptif ini dapat berupa manusia, kejadian atau peristiwa dalam instansi yang bersangkutan, dokumen dan bendabenda lain. H.B. Sutopo (2002:50-54) menyatakan bahwa “Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan aktivitas, tempat atau

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen dan narsip”. Pendapat lain mengenai sumber data dalam penelitian kualitatif adalah yang diungkapkan oleh Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (1995:112) menjelaskan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti : dokumen dan lain-lain”. Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa informan, tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : 1. Informan Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 114) adalah “Sumber data yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angkat”. Informan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam data ini orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data adalah : a. Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Surakarta Pieter Pattiasina b. Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo Sudiastoro, SE c. Kepala Bagian Klaim Bapak Pri Susiladi d. Kepala Bagian Survey Bapak Suroso e. Warga masyarakat yang mengurus pemberian santunan asuransi jiwa. 1.

Andi Sulistyo

2.

Suradi

3.

Suratiman

4.

Eko Susanto

5.

Gatot Himawan

6.

Suratmi

7.

Kusmiati

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

8.

Sri Widati

9.

Suwanti

10. Sri Lestari 11. Sukir Ponco Saputro 12. Sartono 13. Febriata 14. Endah Erlita 15. Widodo 16. Deni 17. Galih

2. Tempat dan Peristiwa Tempat yang dijadikan sumber data di sini adalah kantor PT. Jasa Raharja Kota Surakarta. Sedangkan peristiwa yang menjadi sumber data adalah pelaksanaan pemberian santunan terkait dengan kendala yang sering ditemui dalam proses pemberian santunan asuransi jiwa.

3. Dokumen Dokumen yang digunakan adalah : a. Sejarah PT. Jasa Raharja Kota Surakarta b. Struktur organisasi PT. Jasa Raharja Kota Surakarta

D. Teknik Sampling (Cuplikan) Penelitian ini digunakan dengan mempertimbangkan sampel itu mengenai masalah yang diteliti, jujur, dapat dipercaya dan datanya bersifat objektif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan purpose sampling (sampel bertujuan) sehingga dalam penelitian ini cenderung memilih informasi dari orang-orang yang dijadikan informan kunci (key informan) dan dapat dipercaya. Adapun pihak atau orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku dari proses pemberian santunan sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Selanjutnya H.B. Sutopo mengemukakan : ”Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara tersruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup seperti di dalam penelitian kuantitatif, tetapi dilakukan secara tidak berstruktur atau sering disebut sebagai teknik “wawancara mendalam”, karena peneliti merasa “tidak tahu apa yang belum diketahui”. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open-ended”, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal tersruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bemanfaat utnuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam” (H.B. Sutopo, 2002:5). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan cara antara lain : a. Menggunakan metode diskusi yaitu antara informan dengan peneliti. b. Peneliti

memberikan

pertanyaan

kepada

informan

mengenai

pokok

permasalahan. c. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. d. Peneliti memberikan feedback atas jawaban dari informan mengenai permasalahan yang belum jelas. e. Informan kembali menjelaskan feedback dari peneliti. f. Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti kembali menegaskan jawaban yang diberikan oleh informan serta peneliti menanyakan kembali jawaban yang peneliti belum pahami. g. Wawancara diakhiri setelah peneliti benar-benar mendapatkan data yang dianggap oleh peneliti sudah mendukung penelitiannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

45

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajuan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang membebankan jawaban atas pertanyaan itu”. (Moleong, 2004: 135) Dalam kegiatan wawancara ini yang utama daam membuat daftar pertanyaan agar sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian didalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yang telah dipilihnya dan dianggap mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yanga akan diteliti.

2. Observasi Menurut Lexy J. Moleong (2001: 117) mengemukakan bahwa ciri khas penelitian kualitatif tidak dipisahkan dan pengamatan berperan serta, namun peran penelitianlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sedangkan menurut H.B Sutopo (2002: 64) “Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat dan lokasi serta rekaman gambar”. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati fenomena yang ada hubungannya dengan penelitian secara nyata dan mendalam karena peneliti tinggal di desa tersebut sehingga peneliti mengenal narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

3. Analisis Dokumen Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai data yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Teknik dokumentasi dapat berupa arsiparsip yang berupa catatan-cararan yang relevan serta benda-benda fisik lainnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

Menurut H.B Sutopo (2002: 54) yang berpendapat bahwa “Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu”. Analisis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah UndangUndang No.33 Tahun 1964 tentang Kecelakaan Penumpang, dokumen berasal dari arsip PT. Jasa Raharja Kota Surakarta mengenai proses pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas. Tujuan dari analisis dokumen tersebut yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta. Dokumen dalam penelitian ini diperoleh pada saat penelitian, ada beberapa dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, dokumen tersebut diperoleh pada tempat yang berbeda, yaitu : a. Sejarah PT. Jasa Raharja Kota Surakarta b. Struktur organisasi PT. Jasa Raharja Kota Surakarta

F. Validitas Data Suatu penelitian untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka validitas datanya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Trianggulasi Pengertian trianggulasi menurut Lexy J. Moleong (1995:178) berpendapat bahwa

“Trianggulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

datanya

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu”. Menurut H.B Sutopo menyebutkan bahwa ada 4 (empat) macam trianggulasi: a. Trianggulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. b. Trianggulasi Metode, jenis trianggulasi ini bias dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

c. Trianggulasi Peneliti, hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bias diuji validitasnya dari beberapa peneliti. d. Trianggulasi Teori, trianggulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. (H.B Sutopo, 2002: 78-82). Jenis Trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas data dalam penelitian ini adalah trianggulasi data. Adapun alasan peneliti memilih trianggulasi data adalah untuk menutup kemungkinan adanya kekurangan data dari salah satu sumber sehingga dapat dilengkapi dengan data dari sumber lain.

2. Informan Review Informan Review adalah laporan penelitian di review oleh informan khususnya kegiatan informan untuk mengetahui apakah yang akan ditelitii merupakan sesuatu yang disetujui mereka atau tidak.

3. Member Cek Member Cek adalah laporan hasil penelitian diperiksa oleh kelompok atau peneliti lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat atau mencantumkan kekurangan untuk lebih dimantapkan. Pada penelitian ini keabsahan data diperoleh dengan menggunakan teknik trianggulasi data, dimana data penelitian diambil dari berbagai sumber yang berbeda yaitu informan, dokumen, tempat dan peristiwa untuk menghasilkan data yang sejenis. Adapun yang menjadi alasan untuk memilih trianggulasi data adalah untuk memantapkan kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang digali dari sumber data yang lain yang berbeda. Jadi selain meminta keterangan dari responden atau informan yaitu pihak tertanggung peneliti juga menggali informasi dari instansi yang terkait dengan PT. Jasa Raharja perwakilan Kota Surakarta, rumah sakit dan kantor polisi terkait.

commit to user


digilib.uns.ac.id

48

G. Analisis Data Untuk mendapatkan data yang objektif dalam pengumpulan data, maka seorang peneliti harus melakukan teknik analisis data. Menurut Lexy J. Moleong (1995: 280)”Analisis data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data”. Sedangkan menurut H.B. Sutopo (2002: 91) berpendapat bahwa “Dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen utama itu adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data Merupakan kegiatan memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumen. Data yang diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur.

2. Reduksi Data Menurut H.B. Sutopo (2002: 92) berpendapat bahwa “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan megatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.

3. Sajian Data Merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa matriks, gambaran atau skema, jaringan kerja kegiatan dan tabel. Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

49

4. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan akhir diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan suatu verifikasi yang berupa pengulangan dengan melihat kembali field note (data mentah) agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bias dipertanggungjawabkan. Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif itu tidak dapat mengambil salah satu komponen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 1 Pengumpulan data

2 Reduksi data

3 Sajian data

4 Verifikasi/pengambilan kesimpulan Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif (H.B. Sutopo,2002 : 96)

H. Prosedur Penelitian Kegiatan penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: “(1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, dan (4) Penyusunan laporan penelitian” (H.B. Sutopo, 2002: 187-190).

commit to user


digilib.uns.ac.id

50

Untuk lebih jelasnya, masing-masing diuraikan sebagai berikut: 1. Persiapan a. Mengurus perijinan penelitian b. Menyusun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data dan menyusun jadwal kegiatan penelitian 2. Pengumpulan Data a. Mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan wawancara mendalam dan mencatat serta mereka dokumen b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan

3. Analisis Data a. Menentukan teknik analisa data yang tepat sesuai proposal penelitian b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian dicross check dengan temuan di lapangan c. Setelah dapat data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan proses verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang dianggap lebih ahli d. Setelah selesai baru dibuat kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian 4. Penyusunan Laporan Penelitian a. Penyusunan laporan awal b. Review laporan: pertemuan diadakan dengan mengundang kurang lebih 2 orang yang cukup memahami penelitian untuk mendiskusikan laporan yang telah disusun sementara c. Perbaikan laporan sesuai dengan rekomendasi hasil diskusi d. Penyusunan laporan akhir

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja (Persero) Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat korban kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah mendirikan perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas. Sebagai wujud dari realisasi tersebut adalah pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja (PN AKJR) pada tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya. Adapun tugas Jasa Raharja adalah melaksanakan UU No. 33 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, laut, dan udara dan UU No. 34 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas jalan akibat tertabrak kendaraan bermotor, tabrakan dua kendaraan atau lebih, dan tertabrak kereka api. Penunjukan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. Dikarenakan tugas yang diemban semakin berat seiring dengan kondisi perekonomian terkini, maka pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Badan Usaha Negara. Hingga akhirnya pada tahun 1980, berdasarkan PP No. 39 Tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan

commit to user 51


digilib.uns.ac.id

52

ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas fatimah, Sh No. 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No. 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaries yang sama. Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No. 34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yangn telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Atas amanat undang-undang, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU No. 33 tahun 1964 dan UU No. 34 tahun 1964. Sejarah berdirinya Jasa raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti. b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor LangeveldtSchroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi “Kali Besar”, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya. d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti. Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan pendapatan, Pembiayaan dan pengawasan RI No. 294293/BUM II TANGGAL 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) “Ika Karya”. Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya yang kemudian keempat perusahaan asuransi tersebut dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja yangn beroperasi sampai sekarang dengan status hukumnya sebagai perseroan terbatas dengan tugas dari pemerintah, untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan bergerak dalam bidang usaha penyelenggara program asuransi sosial yang menjalankan amanat undang-undang, yaitu : a. UU No. 33 tahun 1964 jo PP No. 17 tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. b. UU No. 34 tahun 1964 jo PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. c. Menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh perseroan.

2. Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) a. Tugas PT. Jasa Raharja Tugas PT. Jasa Raharja (Persero) selain membantu penyelesaian pengisian formulir model K sebaiknuya juga memberitahukan langkahlangkah apa yang harus diambil korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya agar mendapatkan santunan. Dengan demikian masyarakat yang sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan mendapat perlindungan adanya jaminan dan akan mendapatkan santunan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Tugas PT. Jasa Raharja (Persero) Surakarta memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut : 1) Secara rutin petugas Jasa Raharja mencari informasi tentang kasus kecelakaan dari kepolisian dan memperoleh laporan polisi atas kasus kecelakaan yang terjadi. 2) Membantu penyelesaian pengisian formulir model “K” untuk kasus-kasus terjamin berdasarkan laporan polisi atau instansi berwenang dan ditandatangani oleh petugas Jasa Raharja, kemudian diketahui oleh petugas lalu litnas atau instansi yang berwenang. Pengajuan berkas untuk mendapatkan santunan dapat dilakukan di kantor cabang atau kantor perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) di seluruh Indonesia. 3) Menginformasikan kepada korban atau hali waris tentang hak atas santunan serta persyaratan lainnya. b. Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Wilayah Surakarta dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut : 1) Tepat Informasi Diperoleh informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris korban tentang haknya dengan tepat dan jelas. 2) Tepat Jaminan Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris dipastikan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan, dengan berdasar pada : -

UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

3) Tepat Subyek Penerima santunan adalah korban atau ahli waris korban yang benar-benar berhak.

commit to user


digilib.uns.ac.id

55

4) Tepat Waktu Pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam batas waktu yang tepat serta menepati waktu yang dijanjikan yaitu dalam jangka waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan dinyatakan kadaluwarsa dan hak atas santunan menjadi gugur. 5) Tepat Tempat Penyelesaian santunan diupayakan sedekat mungkin dengan dmonisili resmi korban atau ahli waris korban. Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai tempat untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin sebaiknya diterapkan dengan baik karena berdasarkan penelitian yangn penulis lihat, PT. Jasa Raharja (Persero) memperoleh informasi kecelakaan lalu lintas setelah pihak kepolisian, korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan dan ahli warisnya menghubungi PT. Jasa Raharja (Persero). Pemberian santunan kepada korban atau hali waris korban harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Kepmen Keu No. 497/KMK.017/1991 tanggal 6 Oktober 1997. Dalam memberikan pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Apabila berkas-berkas (surat-surat bukti0 tuntutan dana santunan yangn diajukan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) ternyata kurang lengkap maka sebaiknya pegawai yang bersangkutan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan sebagaimana mestinya. Begitu dari pihak kepolisian di dalam memberikan pelayanan dalam mengurus surat-surat bukti dalam hal ini adalah laporan tentang kejadian kecelakaan, sket gambar ditempat kejadian, mengisi dan menandatangani formulir k.1 dan k.2 diusahakan secepatnya paling lama 2 minggu, agar pihak korban dan ahli warisnya mendapatkan santunan, karena kalu melebihi jangka waktu enam

commit to user


digilib.uns.ac.id

56

bulan sesudah terjadinya kecelakaan dinyatakan kadaluwarsa dan hak atas santunan menjadi gugur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) perlu memperhatikan : 1) Visi PT. Jasa Raharja (Persero) Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 2) Misi PT. Jasa Raharja (Persero) adalah “Catur Bakti Ekakarsa” 

Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.



Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.



Bakti

kepada

Perusahaan,

dengan

mewujudkan

keseimbangan

kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi keseinambungan perusahaan. 

Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

c. Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam mendirikan suatu organisasi sudah pasti mempunyai tujuan tertentu, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat tercapai oleh individu saja, tetapi oleh beberapa departemen. Untuk itu, organisasi yang bersangkutan perlu membuat batasan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Hal ini umumnya dirumuskan dan digambarkan dalam struktur organisasi. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, susunan dan struktur organisasi Jasa Raharja telah berulang kali mengalami penyempurnaan atau perubahan. Struktur organisasi yang sekarang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/77/XI/1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

Penyempurnaan Struktur Organisasi serta uraian pekerjaan dan persyaratan jabatan PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) terdiri dari: Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan membawahi semua cabang. Kantor cabang yang berkedudukan di daerah dan membawahi satu atau lebih kantor perwakilan. Status kantor cabang dibedakan Kantor Cabang Tingkat I dan Kantor Cabang Tingkat II. Status kantor perwakilan dibedakan Kantor Perwakilan Tingkat I dan Kantor Perwakilan Tingkat II. Penentuan tingkat kantor atau cabang dan perwakilan ditentukan dengan surat keputusan Direksi berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut : 1) Situasi dan kondisi sosial daerah 2) Sumber potensi dan sosial daerah 3) Kondisi geografis Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) dapat dilihat pada gambar III.1 yang terdapat pada lampiran. Dari struktur organisasi tersebut dapat dijabarkan pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan yaitu sebagai berikut : 1) Dewan Komisaris Sebagai pengawas terhadap kebijaksanaan perusahaan dan penasehat Direksi telah ditunjuk Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16/KMK.01/2000 tanggal 22 Mei 2000, memiliki tugas sebagai berikut : 

Melakukan tugas pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan kewajiban pengurusan perusahaan termasuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam RUPS.

commit to user


digilib.uns.ac.id

58



Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan direksi serta menandatangani Laporan Tahunan. Dalam hal anggota komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.

2) Direktur Utama Membidangi divisi penelitian dan pengembangan, system informasi perusahaan, dan satuan pengawasan intern. 3) Direktur Operasi Membidangi divisi asuransi dan divisi pelayanan dan secara fungsional bertindak sebagai koordinator bidang asuransi wajib dan aneka termasuk pemasaran

klaim

serta

bidang

perencanaan

dan

pengembangan

perusahaan. 4) Direktur Umum Membidangi sumber daya manusia, divisi umum, dan sekretariat perusahaan. 5) Direktur Keuangan Membidangi divisi keuangan, divisi akuntansi, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKKL). 6) Divisi Asuransi Melayani semua masalah yang berhubungan dengan asuransi seperti prosedur dan proses pencairan dana. 7) Divisi Pelayanan Melayani masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang ingin mengajukan dana santunan kecelakaan. 8) Divisi Sumber Daya Manusia Bertugas menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dengan cara melakukan pelatihan secara konsisten baik di dalam maupun luar negeri untuk menghadapi berbagai perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi perusahaan. 9) Sekretaris Perusahaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

59

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan strategis dalam operasional perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan tetapi untuk kepentingan mitra usaha, stakeholder, dan klien. Mengacu pada amanat manajemen bahwa Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab: 

Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya di dalam dan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya



Penyusunan

konsep-konsep

kebijakan

dan

peraturan-peraturan

perusahaan 

Penyusunan program kerja tahunan dan rencana jangka panjang perusahaan



Kelancaran kegiatan sekretaris dikantor pusat dan kegiatan pembinaan kearsipan dikantor cabang



Kelancaran kegiatan humas dikantor pusat dan kegiatan humas di kantor cabang



Kelancaran kegiatan hokum dikantor pusat dan pembinaan kegiatan bidang hokum dikantor cabang

Tugas-tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut : 

Memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran



Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan atas program kerja yang disusunnya



Memimpin, memotivasi, dan membina pegawai bawahannya



Merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia



Melakukan kerja sama dengan unit-unit kerja lain di dalam perusahaan



Membina hubungan baik dengan instansi luar Jasa Raharja



Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya



Memberikan saran-saran penyempurnaan kepada Direksi mengenai system prosedur dan tata kerja di dalam unit kerjanya

commit to user


digilib.uns.ac.id

60

10) Satuan Pengawasan Intern Melakukan audit, Survey Klaim Pasca Bayar, Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001: 2000 dan mengikutsertakan auditor dalam pendidikan dan pelatihan Qualified Internal Auditor (QIA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). 11) Kantor Cabang Kantor cabang dipimpin dan dikendalikan serta dikoordinir oleh seorang kepala. Kepala cabang dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pembantu di daerah dan secara struktural membawahi atau dibantu langsung oleh beberapa unit kerja setingkat seksi dan satu atau beberapa Kantor Perwakilan. 12) Kantor Perwakilan Tingkat I dan Tingkat II Perwakilan Tingkat I dan Tingkat II adalah satuan-satuan unit tak terpisahkan dari struktur organisasi cabang dengan fungsi operasional di wilayah kerja yang telah ditentukan.

3. Tinjauan Kantor PT. Jasa Raharja Kota Surakarta PT. Jasa Raharja merupakan lembaga profit yang bekerja sama dengan pemerintah memberikan proteksi dari resiko-resiko yang tidak diinginkan (resiko kematian, resiko hari tua, resiko kecelakaan), berada di wilayah Surakarta yang memiliki tugas dan fungsi : Tugas PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja adalah sebagai berikut : Buku PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, halaman 24). a. Secara rutin petugas Jasa Raharja mencari informasi tentang kasus kecelakaan dari Kepolisian dan memperoleh laporan polisi atas kasus kecelakaan yang terjadi. b. Membantu Penyelesaian pengisian formulir modul “K” untuk kasus-kasus terjamin berdasarkan laporan polisi/instansi berwenang dan ditandatangani oleh petugas jasa raharja, kemudian diketahui oleh petugas lalu lintas atau instansi yang berwenang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

c. Menginformasikan kepada korban/ahli waris tentang hak atas santunan serta persyaratan lainnya. Fungsi PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja adalah : (Buku PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, halaman 26). a. Tempat Informasi Diperolehnya informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris korban tentang haknya dengan tepat dan jelas. b. Tempat Jaminan Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban dipastikan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan. PT Jasa Raharja di Surakarta masuk dalam kantor cabang I. Kantor cabang Tingkat I dipimpin dan dikendalikan serta dikoordinir oleh seorang kepala. Kepala cabang tingkat I dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pembantu direksi di daerah, secara struktural membawahi/dibantu langsung oleh beberapa unit kerja setingkat Bagian I (satu) unit kerja setingkat seksi dan satu atau beberapa Kantor Perwakilan sebagai berikut : Bagian Asuransi Wajib dan Aneka, Bagian Klaim, Bagian Survey Bond, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Kepegawaian seksi pengawasan dan satu atau beberapa kantor perwakilan (Lembaran Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, halaman 9). Adapun visi dan misi dari PT Jasa Raharja serta tugas pimpinan, pegawai bagian klain serta bagian survey adalah sebagai berikut : (Hasil wawancara dengan bapak Pri Susiladi, tanggal 4 September 2010) Visi yang kemudian diemban adalah menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi kerugian, dengan mengutamakan pelayanan sejalan dengan tuntutan masyarakat. Karena di masa datang, masa abad 21 segala produk yang dihasilkan oleh perusahaan kembali kepada masyarakat. Maka budaya kerja dari Jasa Raharja terus digalakkan di kalangan karyawan dengan mengembangkan sikap (attitude) sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

4. Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa dalam Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan yang berlaku pada PT Jasa Raharja a. Dasar Hukum Pelaksana Pemberian Santunan Asuransi yang berlaku pada PT Jasa Raharja Kota Surakarta Pada PT Jasa Raharja kota Surakarta pemberian santunan semakin meningkat. Pemberian santunan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965. Dalam Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan penumpang. Adapun kendala yang sering ditemukan mengurus santunan asuransi jiwa pada PT Jasa Raharja adalah (wawancara dengan bapak Faisal tanggal 4 September 2010 1. Saat terjadi klaim asuransi , polis dalam keadaan kadaluarsa, yaitu premi menunggak lebih dari 3(tiga) bulan dari tanggal jatuh temponya. 2. Kekeliruan informasi dari petugas dinas atau luar atau agen asuransi dalam hal pengisian Surat Permintaan , misalnya tentang penyakit yang d derita. 3. Calon tertanggung memberikan keterangan palsu pada saat mengisi Surat Permintaan , misalnya tentang penyakit yang di derita . 4. Pemanipulasian syarat-syarat pengajuan klaim asuransi jiwa oleh pemegang polis atau penerima manfaat. b. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus besarnya santunan asuransi jiwa pada PT Jasa Raharja kota Surakarta Dalam proses pelaksanaan Jasa Raharja terlebih dahulu meminta surat tanda evakuasi dari instansi kepolisian dan rumah sakit yang menjelaskan bahwa korban baik kecelakaan penumpang yaitu UU No. 33 tahun 1964 dan korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu UU No. 34 tahun 1964 benar-benar mendapat kerugian akibat yang diderita dalam kecelakaan tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

63

Tata cara memperoleh santunan ataupun kerugian dalam asuransi kecelakaan adalah sebagai berikut : 1) Permintaan santunan baik asuransi kecelakaan penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan harus diajukan oleh korban atau ahli waris korban dengan menggunakan formulir pengajuan santunan. 2) Formulir pengajuan santunan tersebut dapat diperoleh dengan CumaCuma pada kantor-kantor : a) Kepolisian bagian lalu lintas setempat b) Rumah sakit-rumah sakit setempat c) Cabang dan perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) seluruh Indonesia 3) Pengisian formulir permohonan santunan Pada formulir permohonan santunan yang dimaksud, baik korban meninggal dunia atau mengalami luka-luka terdapat dua ruang yang harus diisi sebagai berikut : a) Pada ruang pertama diisi oleh korban atau ahli waris korban yang mangajukan santunan, yang berisi tentang identitas diri dari korban dan ahli waris korban secara lengkap. b) Pada ruang kedua diisi oleh petugas jasa raharja yang menerangkan tentang : (1) Kasus kecelakaan (2) Identitas dan sifat cidera korban akibat kecelakaan (3) Kesimpulan kecelakaan (4) Formulir permohonan santunan tersebut sebagai dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang terdekat untuk pembayaran penyelesaian santunan asuransi korban yang akan diterimakan langsung kepada korban atau ahli waris korban yang sah. Sebagai syarat pengajuan santunan, formulir permohonan santunan tersebut harus dilengkapi atau dilampiri dengan surat-surat penting lain, yaitu sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

64

1. Bila korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan meninggal dunia, maka harus melampirkan : a. Copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan b. Copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan c. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan d. KTP korban atau ahli waris korban e. Kartu keluarga f. Akta Nikah (bagi korban yang sudah menikah) g. Surat keterangan belum menikah (bagi korban dewasa yang belum menikah) dari kelurahan 2. Bila korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu

lintas

jalan

hanya

mengalami

luka-luka

harus

melampirkan : a. Copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan b. Copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan c. Surat keterangan (diagnosa) dari rumah sakit d. Surat rujukan dari rumah sakit pertama korban dirawat ke rumah sakit pindahan (apabila korban dirujuk) e. Kwitansi asli dari Rumah Sakit, apotek atau dokter -

Kwitansi diatas Rp. 250.000,- agar dibubuhi materai dan cap yang berwenang

-

Pembelian obat agar dilampiri copy resep atau kartu obat

f. KTP korban atau KTP pembelinya g. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dari korban untuk pembiaya (pihak pembiaya korban) h. Surat keterangan cacat tetap dari dokter bagi korban yang mengalami cacat tetap i. Foto copy dokumen tidak perlu dilegalisir

commit to user


digilib.uns.ac.id

65

j. Pengajuan dana santunan daluwarsa apabila dalam waktu enam bulan sejak tanggal kecelakaan tidak diajukan k. Ahli waris korban yang sah Ahli waris yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang dapat menerima santunan asuransi menurut urutannya adalah sebagai berikut : 1. Janda atau dudanya yang sah 2. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah 3. Dalam hal tidak ada anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah Untuk persyaratan penumpang angkutan umum yang berhak mendapatkan santunan asuransi bila terjadi kecelakaan adalah sebagai berikut : a. Penumpang sah yang telah membayar iuran wajib kecelakaan penumpang untuk tiap perjalanan yang ditempuhnya, dengan bukti kupon iuran wajib (kupon Jasa Raharja) yang ada pada penumpang yang bersangkutan b. Penumpang sah yang telah membayar karcis atau tiket yang iuran wajibnya telah disatukan pembayarannya dengan biaya angkutan c. Pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor penumpang umum atau alat angkutan penumpang umum yang telah membayar jatah kupon atau karcis iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang bagi para penumpang kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang dapat dibuktikan untuk tiap perjalanan yang ditempuh dengan kartu pertanggungan yang ada pada kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

66

Hal-hal yang tidak dapat dijamin oleh pihak penanggung adalah : 1. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain dari pihak korban atau ahli waris 2. Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar 3. Korban melakukan perbuatan kejahatan 4. Bencana alam Hak atas ganti kerugian pertanggungan menjadi gugur adalah sebagai berikut : a. Jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu 6 (enam)

bulan

sesudah

tuntutan

pembayaran

ganti

kerugian

pertanggungan di tolak secara tertulis oleh direksi c. Jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan Korban yang berhak mendapatkan santunan asuransi adalah sebagai berikut : a. Setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum b. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas yang menimbulkan atau menyebabkan kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan Dalam hal pemberian sumbangan pemilik atau penguasa alat angkutan lalu lintas bertanggung jawab terhadap akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat angkutan lalu lintas miliknya, maka Undang-undang mewajibkan membayar sumbangan wajib. Untuk prosedur dan cara penyelesaian klaim dalam asuransi kecelakaan penumpang dan lalu litnas jalan adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

67

1. Meminta berita acara kecelakaan dari instansi terkait dan meminta surat-surat kendaraan. Seperti : SIM, STNK 2. Pengisian formulir 3. Bila korban mengalami luka-luka, maka dapat dimintakan Surat Keterangan dari dokter dimana korban tersebut dirawat 4. Identitas diri dari korban 5. a. Bila korban meninggal belum menikah maka dapat meminta surat keterangan belum menikah yang diperoleh dari kelurahan b. Bila korban meninggal sudah menikah maka Surat Keterangan Nikah (akta) ditunjukkan 6. Diajukan ke Jasa Raharja setempat Dalam hal untuk penyelesaian klaim, jika pihak terkait untuk korban ataupun ahli waris telah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, maka korban ataupun ahli waris akan segera mendaaptkan Dana Santunan. Dalam hal ini proses Dana Santunan tersebut bisa terpenuhi maka PT. Jasa Raharja tidak bisa mengeluarkan Dana Santunan tersebut. Besarnya santunan bagi korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai berikut : a. Meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar Rp. 10.000.000,b. Cacat

tetap

mendapatkan

santunan

sebasar

(maksimum)

Rp. 10.000.000,c. Biaya

perawatan

mendapatkan

santunan

sebesar

(maksimum)

Rp. 5.000.000,d. Biaya penguburan (dalam hal korban tidak mempunyai ahli waris) mendapatkan santunan sebesar Rp. 1.000.000,Untuk pembayaran dana pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor wajib membayar meskipun kecelakaan terjadi akibat orang yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak membayar tetapi PT Jasa Raharja

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

telah mengeluarkan uang kepada korban maka pihak jasa Raharja akan meminta ganti rugi yang sebesar nilai yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja untuk korban atau ahli waris, bila kecelakaan disebabkan oleh : 1. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah 2. Pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal lain 3. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalu lintas jalan Jadi pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor wajib membayar dana tersebut kecuali jika pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi di luar tanggung jawab atau di luar kesalahannya. Setelah semua persyaratan dilengkapi mereka para korban atau ahli warisnya bisa menuju ke PT. Jasa Raharja Kota Surakarta untuk bisa mendapatkan santunan asuransi. c. Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi, peneliti mengadakan penelitian di PT. Jasa Raharja dengan diperoleh data sebagai berikut : Tabel 2. Daftar Pengajuan Klaim Tahun 2010

Jumlah Terlaksana pengajuan klaim September 41 41 Oktober 37 37 November 44 44 Desember 47 47 Sumber : PT. jasa Raharja Tahun 2010

Meninggal

Luka ringan

8 2 12 18

33 35 32 29

Dari data di atas dapat diketahui bahwa setiap bulan pada PT. Jasa Raharja banyak didatangi korban/ahli waris yang mengurus santunan asuransi. Artinya setiap ada pengajuan pemberian santunan dikabulkan oleh PT. Jasa Raharja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

69

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

1.Proses pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa pada PT.Jasa Raharja biasanya melalui 2 proses yaitu : 1. Penetapan tarif premi asuransi . Pembayaran premi merupakan kewajiban dan keharusan bagi tertanggung tanpa ada pemenuhan kewajiban tersebut tidaklah mungkin dapat di tuntut penggantian kerugian dari pihak tertanggung. 2.Penetapan klaim . Dalam penyelesaian proses pencairan santunan kecelakaan melalui langkah-langkah pokok yaitu a. pemberitahuan kerugian b. penyelidikan kerugian c. bukti kerugian d. pembayaran tolakan . 2. Permasalahan yang sering timbul dalam proses pemberian santunan adalah : 1.Saat terjadi klaim asuransi polis dalam keadaan kadaluarsa yaitu pembayaran premi menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh temponya. 2. Kekeliruan informasi dari petugas dinas luar atau agen asuransi dalam hal pengisian surat permintaan. 3.Calon tertanggung memberikan keterangan palsu pada saat mengisi surat permintaan misalnya tentang penyakit yang di derita. 4. Pemanipulasian syarat-syarat pengajuan klaim asuransi jiwa oleh pemegang polis atau penerima manfaat.

C.

Proses Pencairan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Proses pencairan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki

langkah-langkah sebagai berikut : 1. Penetapan Tarif Premi Asuransi Pembayaran premi merupakan kewajiban dan keharusan bagi tertanggung. Tanpa ada pemenuhan kewajiban tersebut, tidaklah mungkin dapat dituntut penggantian kerugian dari pihak tertanggung. Dalam asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) pemilik atau pengusaha alat angkutan umum adalah sebagai pihak tertanggung, maka yang mempunyai kewajiban membayar sumbangan wajib adalah pemilik atau pengusaha alat angkutan umum itu. Sumbangan wajib ini dengan demikian

commit to user


digilib.uns.ac.id

70

dapat disebut sebagai premi di dalam hukum pertanggungan, hanya saja dalam Undang-undang No. 34 tahun 1964 tidak terdapat suatu istilah premi. Berdasarkan pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang No. 34 tahun 1964 pihak tertanggung adalah pengusaha atau pemilik alat angkutan umum yang mempunyai kewajiban membayar uang premi sebesar Rp. 2000,(dua ribu rupiah) per orang setiap tahunnya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dan korban atau ahli warisnya mempunyai hak untuk menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Sedangkan yang berkedudukan sebagai penanggung dalam asuransi ini adalah perusahaan negara yang khusus ditunjuk oleh menteri keuangan. Perusahaan tersebut adalah PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 34 tahun 1964 berkedudukan sebagai penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi dari para tertanggung (pengusaha/pemilik alat angkutan umum) sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per orang stiap tahun dan mempunyai kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban atau ahli warisnya yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Di asuransi Jasa Raharja premi diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat pada saat pembelian harga tiket atau karcis angkutan umum dan diambilkan dari biaya pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pengurusan STNK setiap tahun yang tarifnya ditentukan oleh Menteri Keuangan kemudian diolah oleh PT. Jasa Raharja (Persero) untuk membayar santunan dan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Pembayaran premi di PT. Jasa Raharja (Persero) dikenal dalam dua bentuk yaitu : a. Iuran Wajib (IW) Pembayaran iuran wajib ini dikenakan pada para penumpang alat angkutan umum seperti bus, kereta api dan pesawat terbang. Sedangkan pembayaran Iuran Wajib disatukan dengan ongkos pembelian karcis atau tiket dan pengambilan biaya premi dilakukan oleh operatur alat angkutan umum yang bersangkutan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

71

b. Sumbangan Wajib (SW) Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pihak tertanggung berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pembayaran Sumbangan Wajib ini dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor pada saat melakukan perpanjangan STNK di Kantor Samsat setiap tahun. Apabila tertanggung tidak memenuhi kewajibannya membayar premi atau sumbangan wajib, maka akan dikenakan sanksi hukuman denda setinggitingginya Rp. 100.000,00 (Seratus Rubu Rupiah).

2. Penetapan Klaim PT. Jasa Raharja (Persero) sebelum menentukan apakah akan membayar atau menolak suatu klaim harus memperhatikan langkah-langkah pokok dalam penyelesaian proses pencairan santunan kecelakaan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemberitahuan Kerugian Langkah pertama yang harus dilakukan adalah korban kecelakaan atau ahli waris korban menghubungi kantor PT. Jasa Raharja (Persero) terdekat untuk mengajukan permohonan santunan kecelakaan. Kemudian mengisi surat pengajuan santunan yang disediakan Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya pengisian formulir santunan tersebut dapat dilakukan pada bagian pelayanan dengan melampirkan : 1) Keterangan kecelakaan lalu lintas yang ditandatangani petugas Jasa Raharja dan diketahui Kepolisian atau instansi berwenang lainnya 2) Keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat 3) Keterangan ahli waris, bagi korban meninggal dunia Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya memperoleh santunan, maka PT. Jasa Raharja (Persero) telah menyediakan formulir isian yang disebut dengan “Daftar Isian Pengajuan Santunan” dan merupakan dokumen dasar dalam proses penyelesaian permintaan santunan kecelakaan lalu lintas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

72

Dalam garis besarnya Daftar Isian Pengajuan Santunan berisi: 1) Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban kecelakaan yang diakibatkan 2) Keterangan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban kecelakaan 3) Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban meninggal dunia Sehubungan dengan tugas yang dibebankan pemerintah kepada PT. Jasa Raharja (Persero) untuk melaksanakan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, dengan demikian maka daftar isian untuk mendapatkan santunan disesuaikan dengan kedua undang-undang tersebut dan pengisiannya dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Daftar Isian Model K. 1 Untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu korban berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan atau menimbulkan kecelakaan (UU No. 34 tahun 1964) ketentuannya adalah keterangan kecelakaan alat angkutan umum diisi oleh salahs atu instansi atau badan yang berwenang dan melampirkan surat keterangan dokter dan keterangan ahli waris. 2) Daftar Isian Model K. 2 Untuk para korban kecelakaan alat angkutan umum, yaitu para penumpang umum yang menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari luar alat angkutan umum yang bersangkutan dalam perjalanan (UU No. 33 tahun 1964). Ketentuannya adalah : Dalam hal korban menderita luka-luka  Daftar isian model K1 dan K2 telah diisi lengkap oleh instansiinstansi yang berwenang sebagai dokumen dasar  Kuitansi-kuitansi yangn sah mengenai biaya-biaya perawatan dan pengobatan dari dokter atau rumah sakit dan apotik tempat pembelian obat

commit to user


digilib.uns.ac.id

73

 Bukti diri dari korban atau instansi yang mengajukan permintaan santunan untuk biaya perawatan Dalam hal korban menderita cacat tetap  Daftar isian model K1 dan K2 yang telah diisi lengkap oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar  Keterangan dokter yangn merawat korban tentang bagian tubuh korban yang mengalami cacat tetap  Bukti diri korban berupa kartu, atau keterangan tanda penduduk (KTP) dan keterangan instansi-instansi pemerintah lainnya yang sah, yang menyatakan kebenaran bukti diri korban b. Penyelidikan Kerugian Langkah kedua yang harus dilakukan setelah pengisian formulir pengajuan santunan adalah meneliti kembali formulir pengajuan santunan oleh petugas Jasa Raharja kemudian pihak asuransi bagian penelitian melakukan penyelidikan tentang peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut. Hal itu dilakukan untuk dapat menetapkan apakah jenis kecelakaan yang dialami oleh korban atau ahli waris korban layak atau tidak mendapatkan santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero). Jenis kecelakaan yang lintas yang berhak mendapat santunan meliputi :  Tertabrak Contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor  Tabrakan Contoh : 

Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor



Tabrak lari

c. Bukti Kerugian Langkah selanjutnya adalah Jasa Raharja menghubungi korban atau ahli waris korban untuk memberikan informasi tentang permohonan santunan dan setelah itu korban atau ahli waris korban menyerahkan bukti kerugian kerugian kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) tetnang semua

commit to user


digilib.uns.ac.id

74

hal yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan untuk mendapatkan dana santunan. Bukti tersebut berupa : 1) Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah apabila korban mengalami luka-luka. Biaya tersebut berupa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, obat-obat atas resep dokter, perawatan rumah sakit, dan lain-lain 2) Surat keterangan keluarga atau surat nikah (bagi yang sudah menikah) apabila korban meninggal dunia dan apabila tidak mempunyai ahli waris bukti dapat berupa rincian biaya penguburan 3) Surat keterangan dokter yang merawat korban tentang sifat cacat tetap yang diderita korban apabila korban mengalami cacat tetap. Yang artinya dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya d. Pembayaran atau Tolakan Apabila semua berjalan dengan baik maka langkah terakhir adalah pihak PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu bagian keuangan membayar santunan kecelakaan kepada korban atau ahli waris korban dengan menggunakan sistim one day service artinya proses pengajuan klaim sampai proses pencairan santunan dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari saja. Tetapi pada kenyataannya sistim tersebut belum diterapkan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Wilayah Surakarta. Hak atas santunan kecelakaan menjadi kadaluwarsa atau gugur apabila permintaan pengajuan santunan kecelakaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan dan tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja. Besarnya santunan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001, sehingga jika terjadi biaya yang melebihi dari santunan maksimal tersebut maka bukan

commit to user


digilib.uns.ac.id

75

tanggungan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Surakarta. Besarnya santunan tersebut dapat dilihat dalam tabel rincian dibawah ini :

Tabel 3 Rincian Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero). Jenis Resiko

Darat/Laut

Udara

Meninggal

Rp. 10.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

Cacat Tetap

Rp. 10.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

Biaya Perawatan

Rp. 5.000.000,-

Rp. 25.000.000,-

Biaya Kubur

Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Proses pencairan santunan di perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) hanya memakai dua langkah-langkah pokok yaitu penetapan tarif premi dan penetapan klaim.

D. Temuan Studi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan studi yaitu : 1. Pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan wilayah Surakarta hanya memakai 2 langkah-langkah pokok yaitu penetapan tarif premi dan penetapan klaim. Hal ini sesuai dengan pendapat (Soeisno Djojosoedarso, 2003: 74) : Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap orang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diterima oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. 2. Permasalahan yang sering timbul Permasalahan yang sering timbul dalam pembayaran sejumlah uang atas klaim asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja

commit to user


digilib.uns.ac.id

76

seperti saat terjadinya klaim asuransi polis dalam keadaan sudah kadaluarsa , kekeliruan informasi dari petugas dinas luar atau agen asuransi dalam hal pengisian Surat Permintaan dari Calon Tertanggung , Calon tertanggung memberikan keterangan palsu pada saat mengisi Surat Permintaan , Pemanipulasian syarat-syarat pengajuan klaim asuransi jiwa oleh pemegang polis penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mehr dan Cammerk (1981: 81-82) Asuransi Jiwa adalah suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerjasama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelumnya (premature death) dari anggota kelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanannya dari hasil bunga minimum dan mendistribusikan keuntungan (benefity) kepada ahli waris yang meninggal.

commit to user


digilib.uns.ac.id

77

(1)

Korban/ Ahli Waris

Jasa Raharja (2) Divisi Pelayanan Mengisi Formulir Santunan (3)

(5) Meneliti Formulir (6) (4)

Divisi Penelitian Melakukan Survey TKP

Menyerahkan bukti kerugian pada Jasa Raharja

(7)

Memproses Data

(8)

Bagian Keuangan (9)

Pembayaran Santunan

Sumber: Diolah oleh penulis Gambar 3. Skema Proses Pencairan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Surakarta

commit to user


digilib.uns.ac.id

78

Dalam proses pencairan santunan di perusahaan asuransi pada umumnya dengan proses pencairan santunan di asuransi Jasa Raharja terdapat beberapa perbedaan yang dijelaskan pada tabel IV.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Perbedaan Proses Pencairan Santunan di Perusahaan Asuransi Pada Umumnya dengan Proses Pencairan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Proses Pencairan Santunan di Perusahaan Asuransi

Proses Pencairan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero)

pada Umumnya

1. Premi berasal dari uang yang 1. Premi berasal dari iuran wajib dibayarkan oleh bertanggung tiap

dan sumbangan wajib

bulannya. 2. Penetapan tarif premi besarnya 2. Penetapan tarif premi besarnya ditentukan oleh penanggung dan

ditentukan

tertanggung

Keuangan

3. Pengajuan

klaim

dan

proses 3. Pengajuan

oleh

klaim

Menteri

dan

proses

pencairan santunan dalam waktu

pencairan santunan dalam waktu

tujuh hari setelah berkas lengkap

satu hari atau one day service

diajukan

setelah berkas lengkap diajukan

4. Besarnya santunan yang diterima 4. Besarnya santunan yang diterima sesuai

dengan

premi

yang

sesuai dengan jenis kecelakaan

dibayar dan jumlahnya telah

yang dialami dan jumlahnya

disepakati oleh kedua pihak

sesuai dengan keptusan Menteri Keuangan RI

Sumber: Diolah oleh penulis

Contoh proses pencairan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Surakarta yaitu pada waktu terjadinya kecelakaan Kereta Api Senja Bengawan jurusan Tanah Abang (Jakarta) – Solo pada tanggal 15 Januari 2007 di Banyumas memakan korban 5 orang meninggal dan 113 orang korban luka-

commit to user


digilib.uns.ac.id

79

luka-luka. Salah satu korban meninggal dan kecelakaan Kereta Api Senja Bengawan adalah Dina Erfiati (3 tahun) dan Klaten yang merupakan puteri dari Haerudin yang juga menjadi salah satu korban luka kecelakaan KA tersebut. Karena tidak mengerti tentang bagaimana prosedur pengajuan klaim maka, Haerudin mempertanyakan tentang penggantian biaya perawatan sebesar Rp.300.000,- yang telah dikeluarkan sebelumnya. PT.

Jasa

Raharja

(Persero)

sebagai

asuransi

sosial

yang

menyelenggarakan Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, memberi santunan bagi setiap korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas. Begitu juga pada peristiwa kecelakaan Kereta Api Senja Bengawan, PT. Jasa Raharja (Persero) membayarkan santunan bagi korhan luka-luka dan korban meninggal. Salah satu korban adalah Haerudin dari Klaten yang mendapatkan santunan kecelakaan dan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Surakarta. Dalam kecelakaan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Surakarta memberikan santunan kepada korban kecelakaan menggunakan sistim jemput bola yaitu petugas Jasa Raharja terjun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan dan pelayanan pengajuan klaim kepada korban kecelakaan. Misalnya, petugas Jasa Raharja sudah menyiapkan formulirformulir pengajuan santunan untuk para korban. Dengan begitu para korban atau ahli waris dapat mengajukan klaim tanpa harus datang langsung ke kantor Jasa Raharja. Bagi korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit, maka PT. Jasa Raharja (Persero) akan membayarkan santunan kepada pihak rumah sakit yang merawat korban sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan tingkat cidera yang dialami. Salah satu korban luka Haerudin yang telah mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar perawatan di rumah sakit, PT. Jasa Raharja (Persero) menjamin seluruh korban yang telah mengeluarkan biaya perawatan dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sehingga korban termasuk Haerudin dapat menerima ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

80

Setelah Haerudin yang menjadi salah satu korban sekaligus sebagai ahli waris dari Dina Erfiati yang menjadi korban meninggal mengajukan klaim dan sudah memenuhi syarat-syarat pengajuan santunan yaitu surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian, surat keterangan dan dokter atau rumah sakit yang merawat dan KTP atau kartu identitas korban/ahli waris kemudian pengajuan klaim tersebut diproses oleh pihak Jasa Raharja. Pembayaran santunan kepada korban Kereta Api Bengawan Senja termasuk salah satunya Haerudin korban luka sekaligus ahli waris dari puterinya Dina Erfiati diberikan oleh Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Surakarta kepada masing-masing korban atau ahli waris korban di Kantor Jasa Raharja Surakarta JI. Slamet Riyadi, Solo pada tanggal 18 Januari 2007

sebesar

Rp.25.000.000.-.

Perincian

santunan

tersebut

adalah

Rp.10.000.000,- dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan Rp.15.000.000,- dari Jasa Raharja Putera. Sedangkan, PT. Kereta Api Indonesia hanya membantu biaya pemakaman saja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan Proses pencairan santunan pada PT. Jasa Raharja menggunakan 2 langkah pokok saja yaitu Penetapan tarif premi dan Penetapan klaim . Premi berasal dari dua sumber yaitu iuran wajib yang di bebankan pada harga karcis penumpang alat angkutan umum setiap tahun sekali pada waktu perpanjangan STNK di kantor samsat, sedangkan penetapan klaim tahapannya adalah korban atau ahli waris korban menghubungi kantor Jasa Raharja kemudian mengisi surat permo honan santunan. Adapun kendala yang di hadapi dalam pemberian santunan adalah: 1) Saat terjadi klaim asuransi polis dalam keadaan kadaluarsa yaitu pembayaran premi menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh temponya; 2) Kekeliruan informasi dari petugas dinas luar atau agen asuransi dalam hal pengisian surat permintaan; 3) Calon tertanggung memberikan keterangan palsu pada saat mengisi surat permintaan misalnya tentang penyakit yang diderita; 4) Pemanipulasian syarat-syarat pengajuan klaim asuransi jiwa oleh pemegang polis atau penerima manfaat.

B. Implikasi

1. Proses pencairan santunan di PT. Jasa Raharja merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi warga negara, kalau tidak ada prosedur yang jelas akan menyebabkan kekeliruan informasi. Untuk itu tertanggung harus wajib menghubungi instansi mana saja yang bisa membantu pelaksanaan pemberian santunan tersebut. 2. Karena kemungkinan kendala yang akan dihadapi beragam maka sistem jemput bola pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan wilayah Surakarta harus lebih ditingkatkan

commit to user 81


digilib.uns.ac.id

82

C. Saran

1. Bagi Tertanggung Aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang cara mengurus santunan asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan wilayah Surakarta. 2. Bagi PT. Jasa Raharja Dalam proses pencairan santunan sebaiknya PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan wilayah Surakarta segera meningkatkan sistem one day service dengan memberikan brosur secara cuma-cuma tentang proses pengajuan santunan asuransi.

commit to user

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA KOTA SURAKARTA

Recommend Documents