ANALISIS ALOKASI DANA HIBAH DI PROPINSI BANTEN Oleh Heni Rohaeni, Arenawati STMIK Bina Sarana Informatika dan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ABSTRACT Finance is important object in government . Finance managing is foundation to manage a country. Finance allocation must describe citizens need ,government need in public service and equity. Finance allocation can’t describe political interesting of the man who row the power. Grant fund is one item in budgeting. The Allocation of grant fund in Banten provience in 2013 is Rp. 415.451.525.000,00. It is 20,1 % from total budget in Banten provience. The proportion of Indirect funding is 39%, and 107 % of direct funding. This policy describe that funding for community development and infra strcture is less than grant fund. Fact, many organization which receiving grant fund is not accountabel and fictive, so if the alocation of grant fund too big its cause dis-oriented and manipulating in public budgeting. Key words ; Budgeting , Funding, Proportionality
21
kembali
Latar Belakang Masalah Keuangan adalah kunci dalam penyelenggaraan
pemerintahan
pemegang
dan
dari
ketersediaan
sejauhmana
penting
memiliki
tersebut
digunakan,
dan
masyarakatnya.
bagaimana
dalam
anggaran
daerah
peruntukannya
dapat
dipertanggungjawabkan
yang bersangkutan.
dan
sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Persoalan paling penting dalam
Sehingga anggaran tersebut memiliki
pengelolaan Keuangan Daerah adalah
dampak
akuntabilitas merupakan kata kunci
bagi
kesejahteraan,
peningkatan kualitas, pembangunan dan
yang dibutuhkan dalam pengelolaan
pengembangan sumber daya manusia.
keuangan daerah, mengingat instrumen
Berkaitan dengan akuntabilitas
keuangan daerah merupakan bagian
keuangan daerah, Provinsi Banten pada
penting yang paling menyita perhatian
saat ini banyak mendapat sorotan
publik dewasa ini. Secara moral,
berkaitan
pentingnya manajemen keuangan yang menjadi
pada
Akuntabilitas akan lebih diarahkan
mengejawantahkan kepentingan daerah
profesional
anggaran
diharapkan
pengelolaan dan distribusi keuangan
peranan
mengacu
menghasilkan luaran dan manfaat yang
untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam
APBD
untuk
direncanakan,
APBD keuangan Daerah dianggarkan,
Sehingga
mandat
Akuntabilitas
keuangan, dana atau anggaran. Melalui
daerah.
selaku
kesejahteraan rakyat.
dalam pemerintahan dan pembangunan bermuara
pemerintah
menggunakannya bagi sebesar-besarnya
pembangunan. Karena semua kegiatan
akan
oleh
dengan
temuan
ICW
(Indonesia Corruption Watch) dan BPK
keniscayaan
(Badan Pemeriksa Keuangan) terkait
mengingat bahwa keuangan daerah
dengan penggunaan Dana Hibah dan
pada dasarnya bersumber dari pajak dan
Bansos (Bantuan Sosial) tahun 2011-
retribusi daerah yang dibayarkan oleh
2013. Berdasarkan temuan dari ICW ,
masyarakatnya sesuai ketentuan yang
dari 391 milyar dana Hibah dan Bansos
berlaku, sehingga harusnya digunakan
yang disalurkan pada tahun 2011, 30% 22
diantaranya
tidak
jelas
dana
hibah
pada
tahun
2012,
pertanggungjawabannya.
ditemukan sebanyak 629 penerima
Penyelewengan Dana Bansos ini diduga
hibah
merugikan keuangan negara sebesar
pertanggungjawabannya dan sebanyak
34,9.
1.284 penerima bansos yang belum
milyar
yang
belum
melengkapi
http://www.tempo.co/read/news/2013/
melengkapi
laporan
10/12/063521269/Kejanggalan-Dana-
pertanggungjawabannya.Menurut
Bansos-Ratu-Atut-Versi-ICW.
BPK, sebanyak Rp 82,414 miliar dana hibah Provinsi Banten pada tahun
BPK
Laporan
hasil
pemeriksaan
terhadap
laporan
anggaran
keuangan
yang
bisa
pada
tahun
m/nasional/145734-dana-hibah-
2010
provinsi-banten-sebagian-besar-
terdapat 229 penerima dana bansos
mengalir-ke-dinasti-atut.html
senilai Rp. 3,87 miliar dan 197
Indonesia
penerima dana bansos tahun 2011
menemukan
senilai Rp. 3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi
bahwa
terjadinya penyimpangan dan praktik bansos
penyimpangan
1. Terdapat 10 lembaga fiktif , setelah
Langkun : “Sehingga kuat dugaan
dan
lima
Watch
Bansos di Provinsi Banten :
Menurut Pemeliti ICW, Tama Satya
hibah
Corruption
dalam penyaluran dana hibah dan
telah
menerima bansos dari Provinsi Banten.
korupsi
dinilai
kewajarannya.http://www.beritasatu.co
dana hibah senilai Rp.68,3 miliar. lagi
bisa
9,993 miliar dana bansos yang belum
belum
mempertanggungjawabkan pengunaan
Ditambah
tidak
dipertanggungjawabkan dan senilai Rp
APBD Banten tahun 2011, ada 92 lembaga
2012
diadakan
uji
petik
alamat,
keberadaan
berdasarkan lembaga
tersebut tidak ada. Total dana hibah
yang
dan bantuan social yang disalurkan
bersumber dari APBD Banten”.
adalah sebesar 4,5 milyar.
Sementara pada tahun 2012 dalam
2. Terdapat 12 lembaga yang memiliki
LHP BPK dijelaskan bahwa untuk
Nama dana Alamat yang sama, hal 23
ini merugikan keuangan Negara
pengelolaan
sebesar 28,9 milyar
sehingga akuntabilitas uang Negara
3. Terdapat 14 lembaga penerima
yang
keuangan
sebenarnya
Negara,
adalah
hak
dana hibah dipimpin oleh keluarga
masyarakat tidak tepat sasaran, dan
gubernur
hanya menumpuk pada keluarga dan
Ratu
Atut
Chosiyah
nilainya sebesar 29,5 milyar. 4. Ketidak
sesuaian
dana
organisasi yang memiliki kepentingan yang
secara
politis
keluarga
diterima oleh lembaga dengan pagu
Berdasarkan
yang
misalnya
diatas, maka judul makalah ini adalah :
Lembaga kajian Politik dan Sosial
Akuntabilitas Dana Hibah dan Bantuan
Kabupaten Pandeglang, seharusnya
Sosial di Provinsi Banten.
ditetapkan,
uraian
gubernur.
permasalahan
menerima 500 juta, tetapi hanya menerima 35 juta.
PEMBAHASAN
5. Penerima dana hibah tidak jelas.
1.
Tinjauan Pustaka
Dana Bansos tahun 2011 terdapat
Menurut UU Nomor 17 Tahun
51 milyar yang disalurkan kepada
2003 Keuangan Negara adalah semua
160 lembaga, hanya 30 lembaga
hak dan kewajiban negara yang dapat
saja yang dicantumkan, sementara
dinilai dengan uang, serta segala
sisanya tidak jelas, hanya tertulis
sesuatu baik berupa uang maupun
“daftar terlampir” tetapi daftar tidak
berupa barang yang dapat dijadikan
ada.
milik Berdasarkan lima temuan ini
negara
pelaksanaan
berhubung hak
dan
dengan kewajiban
jika dihitung kerugian Negara tidak
tersebut. Berdasarkan definisi tersebut
hanya 34,9 milyar tetapi lebih dari itu,
dana hibah adalah milik Negara dalam
penyimpangan dana bansos dan hibah
rangka pelaksanaan hak dan kewajiban
sekitar 113,9 milyar. Besarnya angka
Negara, oleh karena itu penggunaan
penyimpangan dana hibah dan bansos
uang Negara haruslah sesuai dengan
tersebut tentunya tidak terlepas dari
peraturan perundangan yang berlaku.
rendahnya
pengawasan
dalam 24
Berdasarkan Kepmendagri Nomor
terdiri urusan wajib dan pilihan.
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Urusan wajib terdiri dari pendidikan,
Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
kesehatan,
dijelaskan
lingkungan
Dana
Hibah
adalah
pekerjaan hidup,
umum,
pemberdayaan
pemberian uang/barang atau jasa dari
masyarakat. Sedangkan urusan pilihan
pemerintah daerah kepada pemerintah
berkaitan dengan potensi apa yang
atau
yang menjadi unggulan yang perlu
pemerintah
daerah
lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan
dikembangkan di
organisasi
yang
Sehingga seharusnya belanja hibah
ditetapkan
lebih diperuntukkan untuk menunjang
peruntukannya, bersifat tidak wajib
terselenggaranya urusan wajib dan
dan tidak mengikat, serta tidak secara
urusan pilihan di daerah.
terus menerus yang bertujuan untuk
Manajemen Belanja Daerah
secara
kemasyarakatan,
spesifik
telah
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.
Bantuan
sosial
bantuan
berupa
adalah
daerah tersebut.
Manajemen
Belanja
Daerah
Sedangkan
tidak lebih merupakan instrument,
pemberian
teknik atau metode. Oleh karena itu
uang/barang
dari
manajemen
belanja
akan
pemerintah daerah kepada individu,
menyesuaiakan dengan arah kebijakan
keluarga,
anggaran,
kelompok
dan/atau
khususnya
kebijakan
masyarakat yang sifatnya tidak secara
otonomi yang ditempuh pemerintah
terus
daerah.khususnya kebijakan ekonomi
menerus
bertujuan
dan
untuk
selektif
yang
melindungi
dari
yang
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
ditempu
Sebagai
Dari pengertian tersebut jelas
pemerintah
daerah.
alat
untuk
mengimplementasikan
kebijakan
bahwa tujuan dari dana hibah adalah
ekonomi, maka manajemen belanja
untuk
penyelenggaraan
daerah juga harus berorientasi untuk
urusan pemerintah daerah. Dalam UU
mewujudkan tiga tujuan kebijakan
nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan
ekonomi,
bahwa
pemerataan dan stabilitas ekonomi.
menunjang
urusan
pemerintah
daerah 25
yaitu
pertumbuhan,
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, manajemen
belanja
daerah
1. Belanja Tidak Langsung (Indirect
harus
Cost)
difokuskan pada pelaksanaan disiplin
Adalah belanja yang tidak terkait
anggaran, sedangkan untukmencapai
dengan
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
kegiatan.Dalam
maka manajemen belanja harus focus
langsung manfaat belanja kurang
pada efesiensi dan efektifitas alokasi
dari
anggaran
pemeliharaan dan tidak dilaporkan
pada
pembangunan. sejalan
dengan
berbagai Dengan
program
kata
tujuan
lain,
satu
dalam
kebijakan
program
atau
belanja
tahun,
neraca.
tidak
bukan
Yang
obyek
termasuk
Belanja Tidak langsung adalah :
ekonomi, manajemen belanja daerah
1) Belanja Pegawai, dengan obyek
memiliki tiga tujuan pokok, yaitu :
belanja : gaji dan tunjangan,
1.
tambahan
Menjamin fiscal
2.
3.
dilakukan
melalui
disiplin
pengendalian
belanja
penghasilan penerimaan
PNS, lainnya
belanja
pimpinan dan anggota DPRD,
Alokasi anggaran sesuai dengan
Biaya pemungutan pajak daerah
kebijakan dan prioritas anggaran
2) Belanja Bunga
(alokasi strategis)
3) Belanja Subsidi
Menjamin efesiensi dan efektifitas
4) Belanja Hibah
alokasi anggaran (Mahmudi, 2010
5) Belanja Bantuan Sosial
: 79-80)
6) Belanja Tak terduga 2. Belanja langsung
Klasifikasi Belanja Daerah Dalam Struktur APBD yang
Yaitu belanja yang terkait langsung
mengacu pada PP no. 58 tahun 2005
dengan program kegiatan. Belanja
dan Permendagri Nomor 59 tahun
Langsung dirinci sebagai berikut :
2007belanja dikelompokkan menjadi
1) Belanja Pegawai, dengan obyek
Belanja Tidak langsung dan Belanja
belanja meliputi : honorarium
Langsung.
PNS, honorarium non PNS, uang lembur, belanja Beasiswa 26
Pendidikan
PNS,
Belanja
kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS. 2) Belanja
Barang
dan
Jasa,
dengan obyek belanja antara lain : -
Belanja bahan habis pakai Belanja bahan/material Belanja jasa kantor Belanja premi asuransi Belanja perwatan kendaraan bermotor - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa rumah/ gedung/gudang/parker - Belanja sewa sarana mobilitas - Belanja sewa alat berat - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - Belanja makanan dan minuman - Belanja pakaian dinas dan atribut - Belanja pakaian kerja - Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu - Belanja perjalanan dinas - Belanja perjalanan pindah tugas - Belanja Pemulangan pegawai 3) Belanja Modal, dengan obyek belanja antara lain : - Belanja modal pengadaan tanah - Belanja modal pengadaan alat-alat besar
-
27
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor - Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor - Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan laut bermotor - Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan laut tidak bermotor - Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara - Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel - Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian - Belanja modal pengadaan peralatan kantor - Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor - Belanja modal pengadaan computer - Belanja modal pengadaan mebel - Belanja modal pengadaan peralatan dapur - Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga - Belanja modal pengadaan alat-alat studio Belanja modal pengadaan alatalat komunikasi Belanja modal pengadaan alatalat ukur Belanja modal alat-alat kedokteran Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
-
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan - Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air. - Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan Hutan Kota - Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon - Belanja modal pengadaan Konstruksi /pembelian bangunan - Belanja modal pengadaan Buku/kepustakaan - Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan - Belanja modal pengadaan Hewan/Ternak dan tanaman - Belanja modal pengadaan alatalat persenjataan/keamanan Operasionalisasi Dana Hibah
(3) Pemberian
Dalam Permendagri Nomor 32
tahun
tahun
2011
dijelaskan
untuk
pemerintah memperhatikan kepatutan,
(4) Pemberian
daerah
dengan
asas
keadilan,
rasionalitas,
dan
hibah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: i. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; ii. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap anggaran,
kecuali
ditentukan lain oleh peraturan
beberapa
perundang-undangan; dan iii. memenuhi
persyaratan
penerima hibah. daerah
dapat
hibah
sesuai
Penerima Hibah Dalam pasal 5 Kepmendagri
kemampuan keuangan daerah. hibah
Nomor 32 tahun 2011 disebutkan
sebagaimana
bahwa Hibah dapat diberikan kepada:
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
pencapaian
manfaat untuk masyarakat.
berikut :
(2) Pemberian
menunjang
sasaran program dan kegiatan
hibah oleh pemerintah daerah sebagai
memberikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan
ketentuan berkaitan dengan pemberian
(1) Pemerintah
hibah
a. pemerintah;
memprioritaskan
b. pemerintah daerah lainnya;
pemenuhan belanja urusan wajib.
c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau 28
e. organisasi kemasyarakatan. Hibah
kepada
sebagaimana kepada
Pemerintah
dimaksud
satuan
Hibah kepada masyarakat
dengan persyaratan paling sedikit:
diberikan
a. memiliki
dari
jelas; dan
kerja
diberikan
kementerian/lembaga pemerintah non
kepengurusan
b. berkedudukan
dalam
yang
wilayah
kementerian yang wilayah kerjanya
administrasi pemerintah daerah
berada
yang bersangkutan.
dalam
daerah
bersangkutan.
yang
Hibah
kepada
Hibah
kepada
organisasi
pemerintah daerah lainnya diberikan
kemasyarakatan
kepada daerah otonom baru hasil
persyaratan paling sedikit:
pemekaran
daerah
sebagaimana
diamanatkan
peraturan
diberikan
dengan
a. Telah terdaftar pada pemerintah
perundang-
daerah
setempat
undangan. Hibah kepada perusahaan
kurangnya
daerah diberikan kepada Badan Usaha
ditentukan lain oleh peraturan
Milik Daerah dalam rangka penerusan
perundang-undangan;
hibah yang diterima pemerintah daerah dari
Pemerintah
ketentuan
sesuai
peraturan
3
sekurang-
tahun,
b. berkedudukan
dengan
kecuali
dalam
wilayah
administrasi pemerintah daerah
perundang-
yang bersangkutan; dan
undangan.Hibah kepada masyarakat
c. memiliki sekretariat tetap.
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian,
Penganggaran Dana Hibah
pendidikan,
Dalam pasal (80 Kepmendagri
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat
Nomor 32 tahun 2011, dijelaskan
istiadat,
penganggaran dana
dan
keolahragaan
non-
hibah sebagai
profesional. Hibah kepada organisasi
berikut :
kemasyarakatan
(1) Pemerintah, pemerintah daerah
organisasi dibentuk
diberikan
kepada
kemasyarakatan berdasarkan
yang
lainnya,
peraturan
perusahaan
masyarakat
perundang-undangan.
kemasyarakatan 29
dan
daerah, organisasi dapat
menyampaikan
usulan
hibah
secara
kepada
kepala
tertulis
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam
daerah.
(2) Hibah berupa barang atau jasa
terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana
dicantumkan dalam RKA-SKPD.
dimaksud
(3)
pada ayat (1).
dimaksud
RKA-PPKD
dan
RKA-SKPD
menjadi dasar penganggaran hibah
(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana pada
menyampaikan berupa
(Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah)
(2) Kepala daerah menunjuk SKPD
usulan
RKA-PPKD
ayat
dalam APBD sesuai peraturan
(2)
perundang-undangan.
hasil
evaluasi
(4) Hibah berupa uang dianggarkan
rekomendasi
kepada
dalam kelompok belanja tidak
kepala daerah melalui TAPD.
langsung, jenis belanja hibah,
(4) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah
obyek, dan rincian obyek belanja
Daerah)
memberikan
berkenaan pada PPKD.
pertimbangan atas rekomendasi
(5) Hibah berupa barang atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat
dianggarkan
(3) sesuai dengan prioritas dan
belanja
kemampuan keuangan daerah.
diformulasikan kedalam program dan
Rekomendasi
kepala
SKPD
dalam
kelompok
langsung
kegiatan,
yang
yang
diuraikan
dan
kedalam jenis belanja barang dan
pertimbangan TAPD smenjadi dasar
jasa, obyek belanja hibah barang
pencantuman alokasi anggaran hibah
dan jasa berkenaan kepada pihak
dalam rancangan KUA dan PPAS.
ketiga/masyarakat,
Pencantuman
obyek belanja hibah barang atau
alokasi
anggaran
rincian
meliputi anggaran hibah berupa uang,
jasa
barang,
ketiga/masyarakat berkenaan pada
dan/atau
jasa.
Dengan
ketentuan :
SKPD.
30
kepada
dan
pihak
(6)
Rincian
dicantumkan
obyek
nama
belanja
penerima
e. tata
dan
cara
penyaluran/penyerahan hibah;
besaran hibah.
dan f. tata cara pelaporan hibah. (3) Kepala daerah dapat menunjuk
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaksanaan
dan
Penatausahaan
pejabat yang diberi wewenang
Belanja Hibah diatur sebagai berikut :
untuk menandatangani NPHD.
Pasal 12
Proses Penetapan Penerima dan
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa
penyaluran Dana Hibah
uang
berdasarkan
atas
DPA-
(1) Kepala daerah menetapkan daftar
PPKD.
penerima hibah beserta besaran
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa
uang atau jenis barang atau jasa
barang atau jasa berdasarkan atas
yang akan dihibahkan dengan
DPA-SKPD.
keputusan
kepala
daerah
Pasal 13
berdasarkan
peraturan
daerah
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan
tentang
APBD
dan
peraturan
dalam NPHD (Naskah Perjanjian
kepala daerah tentang penjabaran
Hibah
APBD.
Daerah)
ditandatangani
yang
bersama
oleh
(2) Daftar
kepala daerah dan penerima hibah.
ayat
(1)
paling
hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada
penerima
(1)
sedikit
menjadi
dasar
penyaluran/penyerahan hibah.
memuat ketentuan mengenai:
(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari
a. pemberi dan penerima hibah;
pemerintah
b. tujuan pemberian hibah;
penerima hibah dilakukan setelah
c. besaran/rincian
penandatanganan NPHD.
penggunaan
hibah yang akan diterima;
daerah
kepada
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang
d. hak dan kewajiban;
dilakukan
dengan
mekanisme
pembayaran langsung (LS). 31
(5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka
hibah
barang dan jasa dalam program
sebagaimana
dan kegiatan pada SKPD terkait.
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Pertanggungjawaban
berpedoman
daerah atas pemberian hibah meliputi:
pada
peraturan
perundang-undangan.
pemerintah
a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; b. keputusan kepala daerah tentang
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
penetapan daftar penerima hibah;
Dana Hibah Pelaporan dan pertanggungjawaban
c. NPHD;
dana hibah diatur dalam pasal 16-18
d. pakta integritas dari penerima
Kepmendagri Nomor 32 Tahun 2011
hibah yang menyatakan bahwa
sebagai berikut :
hibah
(1) Penerima hibah berupa uang
digunakan sesuai dengan NPHD;
menyampaikan
laporan
yang
diterima
akan
dan
penggunaan hibah kepada kepala
e. bukti transfer uang atas pemberian
daerah melalui PPKD dengan
hibah berupa uang atau bukti serah
tembusan SKPD terkait.
terima barang/jasa atas pemberian
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa
menyampaikan
hibah berupa barang/jasa.
laporan
Pertanggungjawaban Penerima Hibah
penggunaan hibah kepada kepala daerah
melalui
kepala
(1) Penerima hibah bertanggungjawab
SKPD
secara formal dan material atas
terkait.
penggunaan
(3) Hibah berupa uang dicatat sebagai
dalam
tahun
yang
diterimanya.
realisasi jenis belanja hibah pada PPKD
hibah
(2)
anggaran
Pertanggungjawaban
penerima
hibah meliputi:
berkenaan.
a. laporan penggunaan hibah;
(4) Hibah berupa barang atau jasa
b. surat
pernyataan
dicatat sebagai realisasi obyek
jawab
belanja hibah pada jenis belanja
bahwa hibah yang diterima 32
yang
tanggung menyatakan
telah
digunakan
sesuai
daerah dengan tembusan kepada
NPHD; dan
SKPD yang mempunyai tugas
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap
dan
sah
peraturan undangan hibah
dan fungsi pengawasan.
sesuai
Pasal 41
perundangbagi
berupa
Dalam
penerima uang
hal
hasil
monitoring
dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
atau
Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan
salinan bukti serah terima
hibah atau bantuan sosial yang tidak
barang/jasa
sesuai dengan usulan yang telah
bagi
penerima
hibah berupa barang/jasa.
disetujui, penerima hibah atau bantuan
(3) Pertanggungjawaban disampaikan kepada
kepala
daerah
sosial yang bersangkutan dikenakan
paling
sanksi
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
berikutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai
Analisis Data
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Keputusan Menteri
(4) Pertanggungjawaban disimpan dan
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
dipergunakan oleh penerima hibah
Dana
selaku obyek pemeriksaan.
uang/barang atau jasa dari pemerintah
Monitoring
Dan
Evaluasi
daerah
Dana
Hibah
adalah
kepada
pemberian
pemerintah
atau
Hibah dan Bansos
pemerintah daerah lainnya, perusahaan
Pasal 40
daerah, masyarakat dan organisasi
a.
b.
SKPD
terkait
melakukan
kemasyarakatan, yang secara spesifik
monitoring dan evaluasi atas
telah
pemberian hibah dan bantuan
bersifat
sosial.
mengikat, serta tidak secara terus
Hasil monitoring dan evaluasi
menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat
menunjang penyelenggaraan urusan
(1) disampaikan kepada kepala
pemerintah 33
ditetapkan tidak
peruntukannya,
wajib
yang
dan
bertujuan
daerah.
tidak
untuk
Sedangkan
Bantuan
sosial
bantuan
berupa
adalah
pemberian
uang/barang
Dana Bantuan sosial menurut
dari
pengertian kepmendagri nomor 32
pemerintah daerah kepada individu,
tahun 2011 berupa uang dan barang.
keluarga,
Penerima
kelompok
dan/atau
dana
Bansos
adalah
masyarakat yang sifatnya tidak secara
individu, keluarga, kelompok atau
terus
menerus
bertujuan
dan
untuk
selektif
yang
masyarakat. Penentuan siapa penerima
melindungi
dari
bansos harus selektif, jadi harus benar-
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
benar diterima oleh orang memiliki
Berdasarkan pengertian diatas ,
resiko sosial.
Resiko sosial adalah
maka dana hibah dapat berupa uang,
kejadian atau peristiwa yang dapat
barang ataupun jasa. Penerima dari
menimbulkan
hibah diantaranya pemerintah daerah,
kerentanan sosial yang ditanggung
perusahaan daerah, masyarakat dan
oleh individu, keluarga, kelompok
organisasi kemasyarakatan yang secara
dan/atau masyarakat sebagai dampak
spesifik
ditetapkan
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
peruntukannya. Dari penjelasan ini
politik, fenomena alam dan bencana
sudah jelas bahwa lembaga, organisasi
alam yang jika tidak diberikan belanja
penerima
sebelumnya
bantuan sosial akan semakin terpuruk
memberikan proposal yang secara
dan tidak dapat hidup dalam kondisi
terinci /spesifik menjelaskan untuk apa
wajar.
dana tersebut digunakan. Sehingga
Anggaran Dana Hibah di Provinsi
penyaluran dana hibah tidak asal
Banten
menunjuk,
telah
hibah
member,
tetapi
ada
Anggaran
potensi
dana
terjadinya
hibah
di
dasarnya. Bahkan dalam keputusan
Provinsi Banten termasuk 6 besar
kemendagri nomor 32 tahun 2011
provinsi
disebutkan
tersebut
Hibah..pada tahun 2013 . Berikut ini
menunjang
adalah daftar Daerah dengan Belanja
penyelenggaraan urusan pemerintah
Hibah terbesar . pada semester I tahun
daerah.
2013 :
bertujuan
dana untuk
hibah
34
untuk
Alokasi
belanja
Tabel 1. Alokasi APBD Provinsi Untuk Belanja Hibah Tahun 2012 No
Provinsi
Belanja Hibah
Alokasi APBD
Semester I 1
Sumatra Utara
1,22 trilyun
2,17 trilyun
2.
Jawa Timur
2,3 trilyun
4,19 trilyun
3.
Jawa Tengah
1,9 trilyun
3,97 trilyun
4..
Jawa Barat
2,3 trilyun
5,3 trilyun
5.
Banten
629 milyar
1,34 trilyun
6.
Sulawesi Selatan
552 milyar
1,2 trilyun
http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/14/pemda-dengan-belanja-hibahterbesar-598866.html Dari tabel tersebut sangatlah wajar
Anggaran untuk Belanja Hibah
apabila Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Provinsi
Jawa
perbaikan
Barat
dan
Sumatra
Utara
Banten APBD
adalah
setelah
berjumlah
Rp.
mengalokasikan dana hibah cukup
415.451.525.000, (empat ratus lima
besar, karena keempat provinsi ini
belas milyar empat ratus lima puh satu
memiliki jumlah kabupaten/kota yang
juta lima ratus dua puluh lima ribu
relatif
rupiah.
banyak,
lebih
dari
20
Peruntukan
belanja
hibah
kabupaten/kota. Sementara provinsi
secara global terdiri dari Hibah kepada
Banten
8
Pemerintah (SKPD), hibah kepada
secara
Pemerintah Daerah lainnya, hibah
provinsi
kepada Perusahaan Daerah, hibah
hanya
kabupaten/kota. proporsional
memiliki Sehingga
dana
hibah
Banten lebih besar.
kepada masyarakat dan hibah kepada organisasi kemasyarakatan.Berikut ini 35
adalah besar belanja hibah di Provinsi Banten berdasarkan peruntukannya :
Tabel Rincian Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013 P AP BD
APBD NO
RINCIAN OBYEK BELANJA
PAGU ANGGARAN
PAGU
1 2 3 4 5
JUMLAH
PAGU ANGGARAN
358,500,000,000
( +/- )
JUMLAH
415,451,525,000
HIBAH KEPADA PEMERINTAH HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA HIBAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
27,350,000,000
HIBAH KEPADA MASYARAKAT HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
255,060,500,000
319,112,025,000
64,051,525,000
76,089,500,000
70,389,500,000
(5,700,000,000)
358,500,000,000
415,451,525,000
56,951,525,000
JUMLAH
-
25,950,000,000
(1,400,000,000)
0
0
0
0
0
0
Sumber : Lampiran Nota Pertimbangan Pemberian Dana Hibah Tahun 2013 Berdasarkan data tersebut sebagian
pada masyarakat secara individu dan
besar dana hibah diberikan kepada
kelompok masyarakat, dana hibah
masyarakat
yaitu
sekitar
77
yang diperuntukkan pada masyarakat
selanjutnya
dana
hibah
terbesar
diberikan
kepada
%,
juga
organisasi
dipergunakan
pembangunan
untu
program
masyarakat,
seperti
kemasyarakatan yaitu sekitar 17 %.
pembangunan jalan desa, perbaikan
Data ini menunjukkan bahwa belanja
rumah dan lain sebagainya.
hibah lebih dikonsentrasikan kepada
Besarnya
peruntukan
dana
kebutuhan masyarakat, baik dalam
hibah pada masyarakat memang dapat
sebuah
Majelis
langsung pada sasarannya, peruntukan
Taklim, DKM, KSM dan Kelompok-
ini akan efektif apabila masyarakat dan
kelompok masyarakat lainnya. Selain
kelompok masyarakat untuk tujuan
kelompok,
seperti
36
produktif, bukan bersifat konsumtif.
untuk usaha tetapi dibelikan barang-
Karena berdasarkan observasi yang
barang elektronik, kebutuhan rumah
dilakukan
tangga.
pemberian
dana
hibah
kepada masyarakat seringkali tidak
Kurang bertanggung jawabnya
dimanfaatkan untuk kegiatan produksi,
masyarakat atas dana hibah yang
tetapi digunakan untuk hal-hal yang
diberikan padanya , dikarena mereka
bersifat konsumtif. Misalkan dana
menganggap bahwa dana hibah adalah
hibah untuk majelis taklim, seringkali
pemberian, hadiah, sehingga tidak
hanya
perlu
seragam
digunakan
untuk
pengajian,
meningkatkan
membeli
tidak
kapasittas
untuk
dikembalikan
dan
dipertanggungjawabkan.
organisasi
Alokasi
belanja
hibah
di
dan kualitas anggotanya. Begitupula
Provinsi Banten setiap tahunnya selalu
dalam
mengalami kenaikan, kenaikan alokasi
pemberdayaan,
program-program dana
hibah
yang
dana hibah tersebut dapat dijelaskan
diberikan pemerintah tidakdigunakan
pada grafik di bawah ini :
Sumber : Data diolah dari berbagai sumber Alokasi Dana Hibah dan Bansos
adalah sebesar 74 milyar rupiah terdiri
provinsi Banten pada tahun 2009
dari belanja hibah 14 milyar dan 37
bansos 60 milyar . Pada tahun 2010
sedangkan dana bansos mengalami
anggaran hibah dan bansos mengalami
penurunan sekitar 14 %. Pada tahun
peningkatan
2011
yang
sangat
drastis
alokasi
dana
untuk
Hibah
menjadi 239,2 milyar untuk hibah dan
meningkat menjadi 340,4 milyar dan
51,4
Dari
51 milyar untuk Bansos. Dana hibah
anggaran ini menjadi agak janggal,
mengalami kenaikan sebesar 42% dari
karena
tahun sebelumnya, sementara dana
milyar
untuk
belanja
bansos.
hibah
mengalami
kenaikan mencapai 17 kali lipat dari
bansos
dana
sekitar.0,8 %.
1)
hibah
tahun
sebelumnya,
Proporsi Hibah dibandingkan APBD Tahun 2012-2014 Proporsi
Provinsi
Banten
dengan
Dana dengan
dana
hibah
dapat
dijelaskan
mengalami
penurunan
membandingkan
besarnya
belanja hibah dengan total keseluruhan
di
Belanja
Daerah
APBD
Banten.
Berdasarkan
olah
diperoleh
hasil sebagai berikut :
Grafik 1. Proporsi Belanja Hibah dibandingkan dengan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2014
38
Provinsi data
Sumber ; LAKIP, APBD diolah Dari grafik tersebut dapat
adalah dari Pusat untuk Dana Bantuan
dijelaskan bahwa proporsi dana hibah
Operasional Sekolah..
terhadap keseluruhan Belanja APBD
tahun 2013 sebesar 20,1% dan pada
2) Proporsi Belanja Hibah Terhadap Belanja Tidak Langsung Belanja Hibah dalam struktur
tahun 2014 sebesar 19,47 %.
APBD adalah termasuk dalam Belanja
pada tahun 2012 sebesar 5,6 %, pada
Dari tabel ini juga terdapat
Tidak Langsung. Proporsi Jumlah
kenaikan yang cukup drastis di tahun
Belanja Hibah terhadap Belanja Tidak
2013 sebesar Rp. 1.288..000.000 atau
Langsung pada tahun 2011 sebesar
sekitar
Berdasarkan
16,7 %, pada tahun 2012 naik menjadi
keterangan dari DPKAD Provinsi
39% dan pada tahun 2013 sebesar 29,6
Banten dari total dana Hibah tahun
%.
2012 sebesar 1.288.00.000.000
dilihat pada grafik berikut :
330
persen.
dan
tahun 2013 sebesar 1.046 milyar
39
Gambaran lebih jelasnya dapat
Grafik Proporsi Belanja Hibah terhadap Belanja Tidak Langsung Provinsi Banten Tahun 2011-2013
Sumber : LAKIP, APBD diolah Berdasarkan
grafik tersebut
dijelaskan bahwa
dapat
pada tahun 2012
menunjukkan
bahwa
pemerintah
akomodatif
dalam
memenuhi
terjadi peningkatan belanja hibah,
kebutuhan masyarakat dari berbagai
sehingga perbandingan belanja hibah
segemen.
terhadap dana APBD untuk belanja
diberikan pada organisasi pemerintah,
tidak langsung mencapai 39% pada
kelompok
tahun 2013 sebesar . Ini menunjukkan
organisasi kemasyarakatan yang telah
bahwa
diberikan
mengajukan proposalnya . Sehingga
pemerintah kepada kantor pemerintah
dapat saja sebagian besar dana hibah
lain, lembaga swadaya masyarakat,
diperuntukkan
lembaga kemasyarakatan, kelompok
kebutuhan.
bantuan
yang
masyarakat, kelompok profesi dan
Karena
belanja
masyarakat,
sesuai
hibah
LSM,
dengan
Di sisi lain, meningkatnya
organisasi kemasyarakatan semakin
belanja hibah
meningkat. Di satu sisi peningkatan ini
pembangunan karena belanja hibah
40
mengurangi belanja
dipergunakan bukan untuk kegiatan
dapat
pembanguan
membuat masyarakat, LSS, Ormas,
tetapi
diberikan
bermanfaat,
bukan
berdasarkan kepentingan politis suatu
Kelompok
organisas, Pemberian belanja hibah
masyarakat dan kelompok keagamaan
seharusnya didasarkan pada penting
menjadi tidak kreatif, karena hanya
tidaknya keberadaan lembaga tersebut
mengandalkan dana dari pemerintah
bagi pembangunan , baik spiritual,
dalam rangka menjalankan kegiatan
mental maupun fisik. Pemberian dana
organisasinya.
hibah harus jelas peruntukan dan
3) Proporsi Belanja Hibah Terhadap Belanja Langsung Belanja hibah di Provinsi
pertanggungjawabannya,
sehingga
dana
memiliki
hibah
benar-benar
Banten
manfaat bagi pengembangan kapasitas
pembangunan,
meningkatkan
sangat
,
kelompok
besar
dan
tidak
proporsional jika dibandingkan dengan
masyarakat, meningkatkan partisi[asi dalam
Profesi
malah
Belanja Langsung, yang dimasukkan
dan
kesejahteraan
masyarakat. Sehingga nilai rupiah
sebagi
belanja
program
alokasi
belanja
hibah
kegiatan,
proporsinya
cukup besar, hal ini dapat dijelaskan
yang sangat besar tersebut benar-benar
pada grafik berikut :
Sumber : LAKIP, APBD Provinsi Banten 2013 diolah 41
Berdasarkan
grafik
tersebut
belanja
hibah
menjadi
lebih
dapat dijelaskan bahwa pada tahun
diprioritaskan
2011 proporsi belanja hibah terhadap
belanja langsung. Dimana belanja
belanja langsung hanya sekitar 19 %,
langsung
tetapi sejak
mempengaruhi
tahun 2012 terjadi
dibandingkandengan
dapat
secara
langsung
kinerja
peningkatan belanja hibah, sehingga
kinerja
proporsi belanja hibah terhadap dana
pelayanan,seperti
APBD
sistem, pembelian alat kesehatan dan
untuk
mencapai
belanja
hamper
perbandingan
64
yang
langsung
organisasi
individu,
Maka
dan
kinerja
pengadaan
sudah
ICT
%,
suatu
lain-lain.
seharusnya
cukup
besar.
belanja langsung secara proporsi lebih
Bahkan pada tahun 2013 jumlah
besar dibandingkan belanja hibah.
belanja
4) Proporsi
hibah
melebihi
belanja
langsung, yaitu : 107 % atau 7 persen
seperti
Hibah
Terhadap Belanja Urusan Wajib
lebih besar dari total belanja langsung. Proporsi
Belanja
Urusan wajib adalah urusan
tentunya
yang sangat mendasar yang berkaitan
secara rasional tidak menggambarkan
dengan hak dan pelayanan dasar warga
efesiensi dan efektifitas anggarran..
Negara, antara lain perlindungan hal
Bagiamanapun
konstitusional,
belanja
langsung
perlindungan
seharusnya lebih besar karena dalam
kepentingan nasional, kesejahteraan
belanja langsung meliputi beragam
umum
belanja seperti : belanja pegawai di
keutuhan
luar gaji, belanja alat , barang, belanja
komitmen nasional yang berkaitan
modal dengan lebih dari 20 obyek
dengan
anggaran. Proporsi belanja tersebut
internasional.
juga
menggambarkan
dalam
kerangka
NKRI
dan
menjaga pemenuhan
perjanjian
bahwa
Urusan
pemerintah Provinsi Banten belum
kewenangan
dapat
provinsi merupakan urusan dalam
menentukan
skala
prioritas
dalam penyusunan anggaran. Sehingga
42
wajib
yang
konvensi
pemerintahan
menjadi daerah
skala provinsi terdapat pada pasal 13
11. Pelayanan pertanahan termasuk
Bab III UU No. 32/2004 meliputi : 1.
Perencanaan
dan
lintas kabupaten/kota;
pengendalian
12. Pelayanan
pembangunan; 2.
Perencanaan, pemanfaatan
Penyelenggaraan umum
dan
13. Pelayanan
ketertiban
dan
administrasi
umum
pemerintahan 14. Pelayanan
ketentraman
administrasi
penanaman modal termasuk lintas
masyarakat; 4.
dan
catatan sipil
pengawasan tata ruang; 3.
kependudukan
kabupaten/kota;
Penyediaan sarana dan prasarana
15. Peneyelenggaran pelayanan dasar
umum;
lainnya
5.
Penanganan bidang kesehatan;
dilaksanakan oleh kabupaten/kota
6.
Penyelenggaraan pendidikan dan
; dan
alokasi sumber daya manusia
7.
16. Urusan
9.
wajib
belum
lainnya
potensial;
diamantkan
Penanggulangan masalah sosial
perundang-undangan
lintas kabupaten/kota; 8.
yang
Jika
oleh
dapat
yang
peraturan
dibandingkan
dengan
Pelayanan bidang ketenagakerjaan
urusan wajib yang lain, alokasi belanja
lintas kabupaten/kota;
hibah jauh lebih besar, hal ini dapat
Fasilitas pengembangan koperasi,
dijelaskan pada grafik berikut :
usaha
kecil
dan
menengah
termasuk lintas kabupaten/kota: 10. Pengendalian lingkungan hidup; Grafik. 4 Proporsi Alokasi Dana Hibah dengan Urusan Wajib Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013
43
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan grafik tersebut, sangatlah
anggaran
jelas
alokasi
pendidikan dan kesehatan, maka dapat
anggaran, dimana anggaran hibah jauh
meningkatkan kualitas sumber daya
melebihi anggaran untuk pendidikan
manusia, sementara besarnya dana
dan kesehatan sebagai bagian dari
hibah
urusan wajib, yang saat ini mendapat
terhadap peningkatan kualitas sumber
banyak perhatian. Dari grafik tersebut
daya manusia juga kualitas organisasi.
dijelaskan bahwa anggaran pendidikan
5) Proporsi Alokasi Belanja Hibah
di Provinsi Banten adalah 17,4 % dari
Pada SKPD Provinsi Banten 2013
total dana hibah. Anggaran kesehatan
Sebagian Alokasi belanja hibah
hanya sebesar 18,04 % dari total
dimasukkan dalam rencana anggaran
alokasi dana hibah. Urusan pendidikan
belanja hibah pada setiap SKPD.
dan kesehatan adalah kebutuhan yang
Berdasarkan RKA Provinsi Banten ,
mendasar
sudah
alokasi dana hibah dari 20 SKPD yang
seharusnya mendapatkan porsi yang
ada di Provinsi Banten dapat dilihat
besar pula dari anggaran. Dengan
pada tabel berikut :
ketimpangan
bagi
dalam
masyarakat,
44
yang
tidak
besar
banyak
di
bidang
berpengaruh
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Tabel Alokasi Belanja Hibah Per-SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 SKPD Jumlah (Rp) Balitbangda 10.000.000 Biro Kesra 78.485.072.000 Biro Pemerintahan 3.200.000 BLHD 25.000.000 BPAD 60.000.000 BPPMD 24.137.083.000 Dinas Pendidikan 6.587.500.000 Dinkop 1.375.000.000 Dinas Sosial 605.000.000 Disbudpar 357.000.000 Dishubkominfo 3.000.000.000 Disnakertrans 20.000.000 Disperindag 100.000.000 Dispora 1.753.415.000 Distanak 2.443.525.000 DKP 617.000.000 Kesbangpol 2.890.000.000 Ketapang (Ketahanan pangan) 10.000.000 SDAP 3.532.500.000 Dinas Kesehatan 1.015.000.000 Sumber : Rekap Hibah SKP, berbagai sumber diolah
45
Berdasarkan
data
tersebut
pada
kedua
SKPD
.
Untuk
maka proporsi alokasi belanja hibah
menjelaskan keefektifan dana hibah ,
terbesar adalah pada Biro Kesra
dapt dilihat dari peruntukan dana
Provinsi Banten, dengan total belanja
hibah pada kedua SKPD tersebut.
Hibah sebesar
Rp.
Dari berbagai penjelasan dan
puluh
gambaran mengenai alokasi dana
delapan milyar empat ratus delapan
hibah di Provinsi Banten, dapat
puluh lima juta tujuh puluh dua ribu
disimpulkan
rupiah)
adalah
Alokasi Dana Hibah tidak realistis,
BPPMD ( Badan Pemberdayaan
pertanggungjawaban tidak akuntabel,
Perempuan dan Masyarakat Desa)
tidak
dengan jumlah Rp. 24.137.083.000 (
kebutuhan.
Dua puluh empat milyar seratus tiga
anggaran tidak memberi manfaat dan
puluh tujuh juta delapan puluh tiga
berdampak
ribu rupiah). Sebagian besar dana
daerah
hibah pada SKPD terkonsentrasi
kesejahteraan masyarakat.
Analisis Keuangan Negara Dalam
Negara, oleh karena itu penggunaan
Alokasi dana Hibah
uang Negara haruslah sesuai dengan
78.485.072.000
dan
(
Tujuh
selanjutnya
di Provinsi
bahwa
didasarkan
Besarnya
pada
analisis
Sehngga
besarnya
terhadap dan
kemajuan peningkatan
peraturan perundangan yang berlaku.
Banten 17
Berdasarkan Kepmendagri Nomor
Negara
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
adalah semua hak dan kewajiban
Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
negara yang dapat dinilai dengan uang,
dijelaskan
serta segala sesuatu baik berupa uang
pemberian uang/barang atau jasa dari
maupun berupa barang yang dapat
pemerintah
dijadikan milik negara berhubung
pemerintah atau pemerintah daerah
dengan
lainnya,
Menurut Tahun
2003,
UU
Keuangan
pelaksanaan
kewajiban
Nomor
tersebut.
hak
dan
Dana
daerah
dan
adalah
kepada
perusahaan
masyarakat
Berdasarkan
Hibah
daerah, organisasi
definisi tersebut dana hibah adalah
kemasyarakatan, yang secara spesifik
milik
telah
Negara
pelaksanaan
hak
dalam dan
rangka kewajiban
bersifat
46
ditetapkan tidak
peruntukannya,
wajib
dan
tidak
mengikat, serta tidak secara terus
urusan wajib dan urusan pilihan di
menerus
daerah.
yang
bertujuan
untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.
Indikasi
Sedangkan
keberhasilan
otonomi daerah dan desentralisasi
Bantuan sosial adalah pemberian
adalah
bantuan berupa uang/barang dari
pelayanan
pemerintah daerah kepada individu,
masyarakat (social welfare) yang
keluarga,
kelompok
semakin baik, kehidupan demokrasi
masyarakat
yang
dan/atau
sifatnya
tidak
terjadinya
peningkatan
dan
kesejahteraan
yang semakin maju , keadilan,
secara terus menerus dan selektif
pemerataan
yang bertujuan untuk melindungi
Keadaan
dari kemungkinan terjadinya resiko
tercapai
sosial.
public
Dari pengertian tersebut jelas
serta
antar
tersebut apabila
daerah.
hanya
akan
lembaga
sektor
dikelola
dengan
memperhatikan konsep value for
bahwa tujuan dari dana hibah adalah
money.
untuk menunjang penyelenggaraan
Dalam
konteks
otonomi
urusan pemerintah daerah. Dalam
daerah, value for money merupakan
UU nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan
jembatan
bahwa urusan pemerintah daerah
pemerintah derah mencapai good
terdiri urusan wajib dan pilihan.
governance.
Urusan wajib terdiri dari pendidikan,
tersebut harus dioperasionalisasikan
kesehatan,
dalam
lingkungan masyarakat.
pekerjaan hidup,
umum,
pemberdayaan
Sedangkan
untuk
menghantarkan
Value
pengelolaan
for
dana
money
public
(public money) yang mendasarkan
urusan
konsep value for money , maka
pilihan berkaitan dengan potensi apa
diperlukan
yang yang menjadi unggulan yang
Keuangan Daerah dan Anggaran
perlu
Daerah
dikembangkan
tersebut.
Sehingga
di
daerah
seharusnya
Sistem
yang
baik
Pengelolaan
(Mardiasmo,
2004:29)
belanja hibah lebih diperuntukkan
Laporan
untuk menunjang terselenggaranya
keuangan
untuk
mendukung pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik tersebut
47
meliputi informasi yang digunakan
investasi
untuk
untuk :
sistem
informasi
a. Membandingkan
kinerja
akuntansi
pemerintah daerah.
keuangan actual dengan yang
Salah
dianggarkan
satu
alat
memfasilitasi
b. Menilai kondisi keuangan dan
untuk
terciptanya
transparansi dan akuntabilitas public
hasil-hasil operasi
adalah melalui penyajian Laporan
c. Membantu menentukan tingkat kepatuhan
pengembangan
terhadap
Keuangan Pemerintah Daerah yang
peraturan
komprehensif. Dalam era otonomi
perundangan yang terkait dengan
daerah dan desentralisasi anggaran
masalah keuangan dan ketentuan
(Perhitungan APBD), laporan aliran
lainnya
kas dan neraca. (hal 37).
d. Membantu dalam mengevaluasi
Tujuan penyajian laporan
tingkat efesiensi dan efektivitas.
keuangan oleh pemerintah daerah
(Mardiasmo, 2004: 31).
secara umum (37-38) :
Pemerintah daerah selaku
a. Untuk
memberikan
informasi
pengelola dana public harus mampu
yang digunakan dalam pembuatan
menyediakan
keputusan ekonomi, social dan
yang
informasi
diperlukan
keuangan
secara
akurat,
politik
serta
sebagai
bukti
relevan, tepat waktu dan dapat
pertanggungjawaban
dipercaya. Untuk itu, pemerintah
(accountability0 dan pengelolaan
daerah
(stewardship)
dituntut
untuk
memiliki
sistem informasi akuntansi yang handal.
Jika
sistem
b. Untuk
informasi
yang
memberikan
informasi
digunakan
untuk
akuntansi yang dimiliki masih lemah,
mengevaluasi kinerja manajerial
maka
yang
dan organisasional
tersebut
Tujuan secara khusus
kualitas
dihasilkan
informasi
dari
sistem
kurang handal. Oki dalam rangka
a. Memberikan informasi keuangan
memantapkan otonomi daerah dan
untuk
desentralisasi
daerah
memprediksi aliran kas, saldo
hendaknya sudah mulai memikirkan
neraca, kebutuhan sumber daya
pemerintah
48
menentukan
dan
financial
jangka
pendek
unit
aktivitas
pemerintah.
menentukan
memprediksi suatu
unit
kondisi
perlu
dan
harus
pemerintahan
adanya
berbagai
penyempurnaan , perubahan dan
ekonomi
–perubahan
perubahan
penambahan
dan
pada
instrument
pengelolaan Keuangan Daerah pada
yang
umumnya,
terjadi di dalamnya.
dan
Anggaran
pada
khususnya. Setidaknya terdapat dua
c. Memberikan informasi keuangan untuk
yang
diberikan pada masyarakat. Untuk itu
b. Memberikan informasi keuangan untuk
pelayanan
mendasar
yang
kinerja,
dibutuhkan, yaitu : Perlunya Standar
kesesuaiannya dengan peraturan
Analisa Belanja (SAB) dan perlunya
perundang-undangan,
reformasi
yang
memonitor
perubahan
telah
kontrak
disepakati
dan
daerah
ketentuan lain yang diisyaratkan. d. Memberikan
informasi
pengelolaan dan
keuangan
anggaran
daerah.
(Mardiasmo, 2004 175).
untuk
1. Standar
Analisa
Belanja
perencanaan dan penganggaran,
Standard
serta
(SSA) sebagai dasar penetuan
untuk
pengaruh pembelanjaan ekonomi
memprediksi
Assesment
pemilikan
dan
alokasi dana untuk tiap kegiatan
sumber
daya
pemerintah daerah. SAB adalah
terhadap
pencapaian
perkiraan
tujuan operasional e. Memberikan
Spending
atau
pengeluaran
(alokasi dana) untuk setiap unit untuk
kerja Pemerintah Daerah, program
mengevaluasi kinerja manajerial
kerja dan atau unit kegiatan
dan organisasional.
Pemerintah
Implikasi
informasi
jumlah
dan
yang
dibutuhkan untuk menghasilkan
Strategi
suatu tingkat pelayanan public
Pemecahannya Berbagai
Daerah
kelemahan
dan
tertentu sesuai dengan tuntutan
permasalahan yang ditemui dalam
dan
perencanaan pengeluran Pemda akan
Dengan
berimplikasi pada rendahnya kinerja
dimungkinkan
Pemda dalam melaksanakan berbagai
identifikasi kebutuhan dana yang
49
kebutuhan SAB
masyarakat. itu,
akan
munculnya
–ukuran
lebih akurat, baik untuk kegiatan
menghasilkan
rutin,
pembangunan.
kinerja untuk mengetahui “how
Identifikasi input, teknik produksi
do we know if we are on the right
pelayanan
track
maupun
kualitas
public minimal
dan
tingkat
Dengan
demikian,
harus
Anggaran Daerah adalah desain
dihasilkan oleh suatu unit kerja
teknis atau cetak biru (blue print)
menjadi syarat untuk menentukan
pelaksanaan
alokasi dana yang optimal untuk
mencapai visi daerah dengan cara-
setiap unit kerja pelayanan public.
cara yang benar. Karenanya bila
Dari identifikasi ketiga hal ini
kualitas Anggaran Daerah rendah,
akan diketahui jumlah kebutuhan
maka kualitas pelaksaan fungsi-
riil setiap unit aktivitas pelayanan
fungsi Pemerintah Daerah juga
dan terukurnya standar kinerja,
cenderung lemah. Bila hal ini
yang dapat dijadikan acuan untuk
terjadi, maka wujud daerah dan
mempermudah
langkah
Pemerintah Daerah di masa yang
evaluasi
akan dating sulit untuk dicapai.
pengendalian
yang
?”.
ukuran
dan
kebijakan Pemerintah Daerah.
strategi
(Mardiasmo, 2004:176).
2. Reformasi Pengelolaan Keuangan
Sebagai instrument kebijakan ,
Daerah dan Anggaran Daerah
Anggaran
Salah satu aspek Pemerintahan
posisi
Daerah yang harus diatur secara
pengembangan
hati-hati
efektifitas
adalah
untuk
pengelolaan
daerah
sentral
menduduki
dalam
upaya
kapabilitas
Pemerintah
dan
Daerah.
Keuangan Daerah dan Anggaran
Pengembangan
Daerah.
diartikan sebagai upaya untuk
Anggaran
daerah
kapabilitas
memainkan peranan yang sangat
memperbaiki
penting dalam mendukung siklus
pemerintah Daerah menjalankan
perencaan
fungsi
startegik
daerah.
kemampuan
dan
perannya
secara
Anggaran Daerah dalam kaitan ini
efesien, sedangkan peningkatan
merupakan jawaban “what is our
efektivitas
blueprint
upaya
for
Setelahnggaran
action Daerah
?”. akan
diartikan
untuk
sebagai
menyelaraskan
kapabilitasnya dengan tuntutan
50
dan kebutuhan public (World
Pemerintah
Bank, 1997) dalam Mardiasmo
dengan preferensi dan prioritas di
(2004:177). Dalam kaitan ini,
daerah
Anggaran Daerah harus mampu
(Mardiasmo, 2004:177).
secara
optimal
Daerah
yang
sejalan
bersangkutan
difungsikan
sebagai alat untuk menentukan
Manajemen Biaya Strategik Untuk
besar
Mengendalikan
pendapatan
pengeluaran, pengambilan
dan membantu
keputusan
perencanaan
Pengeluaran
Daerah
dan
Penggunaan
pembangunan,
Daerah
yang
Anggaran
berorientasi
pada
otorisasi pengeluaran di masa
kinerja memberikan implikasi bagi
yang
sumber
Pemerintah Daerah untuk melakukan
ukuran-ukuran
efesiensi dalam pengeluaran Daerah.
akan
dating,
pengembangan
standar untuk evaluasi kinerja,
Untuk
alat
dituntut
untuk
memotivasi
para
itu
Pemerintah
menerapkan
Daerah
manajemen
pegawai dan alat koordinasi bagi
biaya strategic dengan memfokuskan
semua aktivitas dari berbagai unit
pengurangan biaya secara signifikan.
kerja (Jones & Pendlebury, 1996).
Pengurangan biaya pelayanan public
Dengan perubahan ini diharapkan
merupakan
penentuan strategi, prioritas serta
kinerja
kebijakan alokasi anggaran akan
Kegagalan Pemerintah Daerah dalam
lebih berorientasi pada tuntutan
program
dan kebutuhan public. Mekanisme
Daerah di masa lalu disebabkan oleh
perencanaan pembangunan dan
beberapa
juga
Mardiasmo, 2004:178) :
karenanya
Anggaran
perencanaan
Daerah
hasil
dari
perbaikan
Pemerintah
efesiensi
faktor,
Daerah.
pengeluaran
antara
lain
(
harus
a. Pengeluaran belum berorientasi
merupakan proses yang mengakar
pada kinerja dan kepentingan
(bottom up planning). Dengan
publik
sistem bottom up planning ini
b.
Pengeluaran
daerah
yang
diharapkan berbagai jenis barang
dilakukan berorientasi jangka
dan jasa public yang disediakan
pendek
51
c.
d.
Pemerintah
Daerah
bersifat
penentu
efektivitas
program
reaktif, tidak proaktif untuk
pengurangan biaya karena pada
mengeliminasi
dasarnya
sumber
manajemen
biaya
pemborosan keuangan daerah.
startegik merupakan tone from
Tidak adanya pengetahuan yang
the top.
memadai mengenai sifat biaya. Pendekatan
Strategik
pengurangan biaya
Penurunan biaya pemerintah Daerah
dalam
dapat dilakukan melalui perencanaan
biaya
(manajemen
dan pengendalian aktivitas . yaitu
strategic)
memiliki
karakteristik
sebagai
dengan cara :
berikut
a.
Pilihan Aktivitas. Strategi yang
(Mardiasmo, 2004:178) :
berbeda memerlukan aktivitas
1.
Berjangka panjang, manajemen
yang berbeda. Aktivitas yang
biaya strategic merupakan usaha
berbeda
jangka panjang yang membentuk
yang
kultur organisasi agar penurunan
Daerah
biaya
strategi yang memerlukan biaya
2.
menjadi
budaya
yang
menyebabkan berbeda.
biaya
Pemerintah
hendaknya
memilih
mampu bertahan lama.
terendah untuk mencapai tujuan
Berdasarkan kultur perbaikan
Pemerintah Daerah.
berkelanjutan
(continuous
b.
Pengurangan
Aktivitas,
improvement) dan berfokus pada
Pengurangan biaya dapat dicapai
pelayanan
dengan mengurangi aktivitas.
masyarakat.
Manajemen biaya strategic harus dilandasi oleh semangat untuk melakukan
perbaikan
secara
1. Kebijakan Belanja Hibah dan
atas
kinerja
Bansos di Provinsi Banten
Daerah
dalam
tidak didasarkan pada analisis
berkelanjutan Pemerintah
3.
4.
II. Kesimpulan
melakukan pelayanan public.
kebutuhan
Pemerintah
ditujukan untuk menunjang
Daerah
harus
dan
bersifat pro-aktif
penyelenggaraan
Keseriusan manajemen puncak
pembangunan
(kepala
dikarenakan
daerah)
merupakan
52
tetapi
bukan
lebih
kepentingan
politis penguasa. Besarnya
Pengelolaan
kewenangan Kepala Daerah
dan
dalam menentukan penerima
memperhatikan
dana Hibah
prinsip manajemen belanja,
yang tertuang
belanja
bansos
,
yaitu :
32
a. Perencaan belanja
2011
Tentang
belum prinsip-
dalam Kepmendagri Nomor Tahun
hibah
Pedoman Pemberian Hibah
b. Pengendalian Belanja
dan Bansos yang bersumber
c. Akuntabilitas Belanja
Dari APBD, menyebabkan
d. Auditibilitas Belanja
peluang
Dengan menerapkan prinsip-
terjadinya
penyimpangan dalam alokasi
prinsip
Hibah.
belanja
2. Proporsi belanja hibah tahun
dalam
terjadi
manajemen
diharapkan kesalahan
sasaran
2013 atas Belanja APBD
penerima
Provinsi Banten Tahun 2013
penyimpangan dalam alokasi,
sebesar
20,1%.
Proporsi
pertanggungjawaban
belanja
hibah
terhadap
jelas
Belanja
Langsung
APBD
belanja
langsung
transparan
yang atas
bansos.
sebesar 29,6 %, Proporsi hibah
peruntukan,
penggunaan dana hibah dan
Provinsi Banten Tahun 2013
belanja
dan
dan
tidak
4. Alternatif pemecahan untuk
terhadap
permasalahan belanja Hibah
APBD
di provinsi Banten adalah
Provinsi Banten Tahun 2013
dengan :
sebesar 107%.
a. Standar Analisa Belanja
3. Besarnya
Belanja
Hibah
atau Standard Spending
dan
Assesment (SSA) sebagai
peruntukannya tidak efesien
dasar penetuan alokasi
dan
dana untuk tiap kegiatan
berdasarkan
jumlah
efektif
karena
manajemen Belanja Hibah di Provinsi dilakukan
Banten dengan
pemerintah daerah.
belum baik.
53
b. Reformasi Keuangan
Pengelolaan Daerah
Mahmudi, 2010, Manajemen
dan
Keuangan Daerah,Jakarta,
Anggaran Daerah perencanaan
Erlangga
Anggaran
Mardiasmo , 2004, Otonomi dan
Daerah harus merupakan
Manajemen Keuangan
proses yang mengakar
Daerah, Yogyakarta, Andi
(bottom up planning).
Rochmansyah, Sholeh,
c. Menerapkan manajemen biaya
strategik
untuk
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
mengendalikan
Pemerintahan Daerah
pengeluaran.
Dalam
management
biaya
Keuangan Negara
dapat
Keputusan Menteri Dalam Negeri
startegik
,
dilakukan
UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
pengurangan
Nomor 32 tahun 2011 tentang
pengeluaran apabila pos
pengelolaan Dana Hibah dan
belanja
Bansos
tersebut
tidak
efesien.
http://www.beritasatu.com/nasional/ 145734-dana-hibah-provinsi-banten-
DAFTAR PUSTAKA
sebagian-besar-mengalir-ke-dinasti-
Harahap , Sofyan Syafri , 2009,
atut.html
Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo
54
