ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN UKM PADA BMT TAMZIS DAN BANK SYARIAH MANDIRI Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)Gelar Sarjana Ekonomi S yarh (S
Oleh :
Masitoh 206046103843
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................................
iv
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
vii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.......................................................
10
D. Review Studi Terdahulu.................................................................
11
E. Metode Penelitian ..........................................................................
14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.........................................................
18
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN UKM A. Usaha Kecil Menengah (UKM) 1. Pengertian Usaha Kecil Menengah ...........................................
19
2. Jenis-Jenis Usaha Kecil Menengah...........................................
20
3. Kelemahan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah................
23
4. Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah...........
25
B. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan ...........................................................
28
2. Jenis-Jenis Pembiayaan ............................................................
30
C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan ....................................................
37
BAB III BMT DAN PERBANKAN SYARIAH A. BMT 1. Perkembangan BMT Tamzis ....................................................
45
2. Produk dan Jasa BMT Tamzis ..................................................
47
3. Struktur Organisasi BMT Tamzis.............................................
49
B. Perbankan Syariah
BAB IV
1. Perkembangan Bank Syariah Mandiri ......................................
51
2. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri ....................................
55
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri ...............................
72
PERBEDAAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN BMT DAN PERBANKAN SYARIAH A. Prosedur Pembiayaan Yang Benar Secara Teoritis ......................
75
B. Aplikasi Prosedur dan Proses Pengajuan Pembiayaan UKM di BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri ..............................................
81
C. Analisis Kesesuaian antara teori dan praktek ............................
92
1. Kelebihan dan Kelemahan di BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri...................................................................................
98
2. Kendala-Kendala Yang Ada Dalam Pengajuan Pembiayaan BMT Tamzis danBank Syariah Mandiri ..................................
100
3. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak memilih bank dalam pembiayaan .............................................................................
100
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan
............................................................................
102
B. Saran
............................................................................
105
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
107
LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Swt. Penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semua. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri” bukan semata-mata atas usaha penulis sendiri namun juga karena bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Yth: 1.
Prof. Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Dr Euis Amalia, M.Ag Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Ah Azharuin Latief, M.Ag., MH Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4.
Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA Koordinator Teknis Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus sebagai penguji Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
5.
Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag Sekretaris Koordinator Teknis Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6.
Dr. H. Anwar Abbas, M.Ag selaku dosen penguji II yang telah membantu memberikan masukan-masukan pada skripsi penulis sehingga menjadi skripsi yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak.
7.
Dr. H. Fuad Thohari, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membantu, memberikan pengarahan dan saran-saran kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8.
Al Fitra SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membantu, memberikan pengarahan dan saran-saran kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
9.
Mufidah SEI dan Syafi’i SEI yang telah banyak membantu memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Staf perpustakaan Syariah dan Hukum, Bapak Zuhri S.IP dkk. Trimakasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini. 11. Untuk Orang kedua Tuaku Tercinta H. Intolib dan Ari Hartiningsih, Mbh, de’aAz, maS iys, de’baim pa’nano bude nur dan seluruh keluarga besar penulis atas curahan cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti mendoakan, menyemangati baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Manager Area BMT Tamzis Bpk. Edy Riyanto dan segenap karyawan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini. 13. Personal Relation Ship Bank Syariah Mandiri Ibu Rossy Mercia Adam dan Ir. Sri Wahyuni serta segenap karyawan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini. 14. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2006 PS A, PS B, PS C non Reguler yang dengan sepenuh hati mencurahkan dan membantu penulis dengan memberikan motivasi, saran dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk mereka semua, penulis pribadi tidak dapat membalas kecuali dengan ucapan ”Jazakumullah Khaira al-Jaza”. Semoga Allah SWT yang membalasnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Jakarta, Oktober 2010
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kegiatan perekonomian saat ini terus berkembang dan berubah sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Pada masa sekarang ini perekonomian tidak lepas dari peran dan jasa Perbankan. Sebagai lembaga keuangan, Bank mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuansatuan kelompok masyarakat dan unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui Bank kelebihan-kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.1 Setiap usaha yang dilakukan pada dasarnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Begitu pula pada sektor Perbankan, yang dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan dana dan dana tersebut dioperasikan dalam bentuk pembiayaan yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. 2 Salah satu tugas pokok Bank adalah melakukan kegiatan pembiayaan (financing), sebagai fasilitas pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak1
Tim Pengembangan Perbankan Syariah: Institusi Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), cet. Ke-2, h.10 2 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), edisi IV, h.88
1
2
pihak yang merupakan defisit unit. Perbedaan pokok antara kredit pada Perbankan Konvensional dengan pembiayaan pada Perbankan Syariah adalah dilarang riba (bunga). Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga atau riba maka Perbankan Syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (financing) berdasarkan atas prinsip Syariah Islam. 3 Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dalam dunia Perbankan Konvensional berasal dari hasil operasional dengan memanfaatkan dana yang ada dan tingkat suku bunga. Sedangkan pada Bank Syariah adalah tingkat margin bagi hasil. Selisih suku bunga atau margin yang diterima bank dari debitur dan suku bunga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah yang dapat dijadikan sebagai patokan dari keuntungan. Keungulan Perbankan Syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan bagi resiko (Profit and Loss Sharing). Sistem ini diyakini oleh pakar ekonomi islam sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembiayaan bunga yang diyakini tergolong riba-riba.4 Bank syariah yang hadir sebagai representasi kebutuhan masyarakat muslim dalam sektor keuangan, secara konseptual akan selalu mengacu pada upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara utuh. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat multidimensional, bukan hanya bersifat finansial. 3
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-3, edisi.1, h.103 4 ibid, h.25
3
Salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM). Mengingat UKM ini merupakan cerminan dari perekonomian rakyat. Karena kelompok usaha ini merupakan yang dominan, maka upaya peningkatan kesejahteraan kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan upaya penyejahteraan umat. Sebagian besar UKM di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat multidimensi dan membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak. Meski keberadaan Usaha Kecil Menengah di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah. Hal yang umum dihadapi adalah keterbatasan modal kerja, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi) informasi khususnya mengenai pasar dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi). Akibatnya, Usaha Kecil Menengah ini tidak bisa mengembangkan usahanya ke arah yang lebih luas lagi. Permasalahan pembiayaan UKM seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi pihak Lembaga Keuangan seperti Perbankan dan Lembaga Keuangan non Bank seperti Baitul mậal wa al-tanwîl (BMT). Lembaga
4
intermediasi ini seharusnya melihat kondisi UKM sebagai suatu peluang yang sangat besar untuk melakukan ekspansi usaha.5 Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencangkup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu kegiatan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan sedekah yang dapat di bagikan atau di salurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan dan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada namanya yaitu Baitul mậal wa al-tanwîl merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Baitul tanwîl merupakan cikal bakal lahirnya Bank Syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan Bank. 6 BMT dalam operasionalnya disamping menghimpun uang orang-orang yang menitipkannya, juga mengadakan pembiayaan bagi mereka yang memerlukan dana (modal) untuk melakukan usaha (niaga) dengan ketentuan yang telah disepakati. BMT yang saat ini akan dibahas adalah BMT Tamzis. BMT Tamzis ini memberikan wacana baru bagi Lembaga Keuangan yang nota bene bermisi finansial, maka BMT menyediakan seperangkat mode finansial dan program-
5
M. Umar Chapra, The Future Of Ekonomics; An Islamic Perspective, (Jakarta: Sharia Economic and Banking Institute, 2001), h.273 6 Muhammad, “Bank Syariah: Analisis kekuatan, Peluang, kelemahan dan Ancaman”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), cet pertama, edisi. ke-2, hal. 135
5
program yang berorientasi pada pengembangan usaha kecil dan sangat kecil. BMT Tamzis hadir dengan berbagai ciri yang dimilikinya untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil dan sangat kecil yang besar dan tersebar serta beragam. Karena salah satu kegiatan BMT Tamzis adalah menyediakan seperangkat mode finansial seperti pembiayaan maka secara otomatis hal tersebut sangat membantu mereka. Mereka yang memiliki kemampuan berusaha akan tetapi dari segi dana kekurangan atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka bisa mengajukan permohonan pembiayaan yang pembayarannya sangat fleksibel (tidak memberatkan) dibandingkan dengan Lembaga Keuangan pada Perbankan. Disinilah alasan masyarakat lebih banyak memilih Lembaga Keuangan Syariah non Bank seperti BMT dari pada di Perbankan itu sendiri. Permasalahannya adalah praktek pembiayaan (kredit usaha) dalam Perbankan belum berhasil menyentuh kebutuhan para usahawan kecil dan menengah. Banyak masyarakat yang tidak terlayani lembaga keuangan Perbankan baik karena alasan teknis maupun biaya operasional karena dilihat dari banyaknya persyaratan yang diajukan oleh Bank untuk memperoleh pembiayaan tersebut.7 Kondisi ini mengakibatkan sektor UKM pada Perbankan lemah yang semestinya menjadi tulang punggung ekonomi yang kuat meskipun UKM atau ekonomi rakyat memang tidak diandalkan sebaga penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan tumpuan untuk keluar dari krisis ekonomi yang
7
Muhammad Irkham, “Kemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah”, Tamaddun edisi XXV/th.V/ Maret-April 2010, h.6
6
berkepanjangan. Tanpa disadari ekonomi rakyat dapat memberikan sumbangan penting. Dalam hal peningkatan konsumsi masyarakat, ekonomi rakyat dapat meningkatkannya karena distribusi pendapatan yang lebih merata dan kemampuan daya beli masyarakat yang lebih meningkat. Jika kesulitan mendapatkan permodalan untuk meningkatkan usahanya, sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan dalam pendistribusian modal. Pemberi pinjaman modal menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis adalah irasional baginya. Untuk memberi pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya dengan orang yang diberikan kepada orang-orang kaya dengan persyaratan yang sama. Ketidak tersentuhan masyarakat oleh lembaga keuangan disebabkan oleh banyak faktor. Dari perspektif Bank, untuk melayani unit-unit usaha yang kecil dan banyak tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang besar dan jaringan kantor yang banyak. Hal ini dianggap tidak efisien. Belum lagi jaminan keamanan dan tingkat pengembalian modal dari unit usaha mikro dan kecil yang kebanyakan tidak memiliki administrasi yang baik dan tidak memiliki sesuatu untuk diagunkan. Ditinjau dari persepektif masyarakat, berhubungan dengan Bank dinilai sangat rumit, berbelit-belit dengan segudang persyaratan yang kadang tidak mereka mengerti.8 Tidak heran jika Koperasi-Koperasi Syariah yang dikenal dengan BMT kini menjadi andalan dan harapan umat dalam membangun kemakmuran melalui
8
Muhammad Irkham, “Pemberdayaan Umat melalui Pembiayaan Mikro Syariah,” Tamaddun edisi XXIV/th.V/Februari 2010, h.4
7
Pembiayaan Mikro Syariah. BMT yang dahulu lahir hanya bermodalkan semangat, kini mulai mempersenjatai diri dengan profesionalisme dan performance usaha yang bagus. 9 Permasalahan yang timbul adalah masih banyak masyarakat terutama kaum muslimin yang belum mengetahui banyak tentang produk-produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan non Bank seperti BMT terutama mengenai produk pembiayaan. Salah satu strategi pengembangan UMKM ialah bekerja sama dengan berbagai instansi melalui program pembiayaan, antara lain program debt for nature swap dan kredit usaha rakyat (KUR). Sejak pemerintah meluncurkan program KUR pada Bank Syariah Mandiri (BSM) contohnya tapi entah mengapa program ini kurang menunjukan
hasil.
Bank-bank
penyelenggara
seperti
kurang
antusias
melaksanakannya. Walaupun jumlah kredit yang tersalurkan sudah lumayan besar tetapi tetap belum menyentuh masyarakat dengan unit-unit usaha mikronya. Per Oktober 2008, pembiayaan UMKM BSM mencapai Rp 7,72 triliun atau 56 persen dari total pembiayaan BSM. Porsi tersebut meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2007 yang sebesar 46,82 persen senilai Rp 4,83 triliun. BSM mencatat penyaluran KUR per akhir Oktober 2008 sebesar Rp 327,14 miliar, yang disalurkan kepada 6.296 nasabah. KUR merupakan pembiayaan untuk usaha produktif bagi UMKM yang layak, tetapi tak memiliki 9
ibid, h.5
8
jaminan tambahan.10 Sedangkan pada BMT Tamzis sebesar 73 miliar. 11 Salah satu faktor yang menentukan jumlah pembiayaan yang hasilnya tinggi adalah karena adanya analisa komparatif antara penerapan prosedur pembiayaan yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan adalah prosedur, karena prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan terlaksananya pemberian pembiayaan yang baik dan sehat. Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi persetujuan pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan.12 Proses realisasi pembiayaan di Bank Syariah adalah tidak semulus yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pejabat bank syariah dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu
10
www.SyariahMandiri.co.id Laporan keuangan Baituttamwil Tamzis tahun 2008 hal.13 12 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), hal.202 11
9
keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkannya di Bank Syariah.13 Dengan demikian baik di Bank Syariah maupun di BMT masalah prosedur dan pengendalian sangat mempengaruhi baik dan buruknya hasil dari pelaksanaan pemberian pembiayaan itu sendiri. Apabila prosedur baik, maka diharapkan suatu manfaat yang baik pula bagi perkembangan perusahaan atau nasabah yang memperolehnya. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba memecahkan masalah yang berada pada proses pengajuan pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan secara mikro (UKM). Dengan tanggapan masyarakat selama ini bahwa dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan sering ditemukan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dimana letak kesulitan dalam mengajukan pembiayaan. Disini peneliti
13
Muhammad, op cit. hal.163
10
melakukan analisa komparatif dengan membandingkan dua lembaga ekonomi syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis. 2. Perumusan Masalah Dari persoalan-persoalan yang telah dideskripsikan (gambaran) sesuai dengan latar belakang maupun pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Yang Benar Secara Teoritis b. Bagaimanakah Aplikasi Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Mengetahui prosedur dan proses pembiayaan UKM pada Perbankan Syariah dan BMT secara benar. b. Mengetahui Aplikasi Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri 2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, tokoh masyarakat atau ulama, pelajar, dan masyarakat pengusaha kecil pada umumnya yang konsen terhadap usahanya yang kekurangan modal.
11
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembiayaan UKM bagi Perbankan Syariah dan BMT. c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi masyarakat dalam masalah peminjaman modal yang tidak menyulitan dirinya dan lembaga keuangan.
D. Review Studi Terdahulu Kajian dan penelitian tentang “Pembiayaan UKM pada Perbankan Syariah dan BMT’ cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Tabel 1.1
No
Nama
Isi Skripsi
Perbedaan dengan
Penulis/Judul
Penulis
Skripsi/Tahun 1.
Ria
Komposisi pembiayaan UKM Komposisi semua
Juliyanti/Kebijakan
serta pertumbuhan rata-rata pembiayaan
Bank
Muamalat perbulan pada pembiayaan UKM
Indonesia Pembiayaan
dalam musyarakah
untuk
UKM pada
tahun 2004 serta proporsi Syariah
Kepada
UKM pembiayaan
UKM dengan
Tahun
2003- berdasarkan
jenis Tamziz
2008/2008
pembiayaannya
yang ada Bank Mandiri BMT
12
2.
A. Fauzan/Alokasi Penulis
memaparkan Disini
penulis
Penyaluran
Dana pembiayaan
Pebiayaan
pada memajukan UKM dari hasil Masyarakat yang
UKM
BRI penelitian melalui dua faktor cenderung
Syariah
oleh
untuk akan memaparkan
lebih
cabang Eksternal dan Internal. Faktor memilih
Tangerang/2009
Eksternal
berisi
potensi pembiayaan
masyarakat Tangerang yang UKM pada BMT cenderung
memperoleh dari pada Bank
pembiayaan
hanya
kemudahan
untuk Syariah
mandiri
dalam dengan
alasan
prosedurnya sedangkan yang masyarakat kecil menjadi
ancaman
utama dan
adalah kurangnya pembinaan tidak
menengah memiliki
dari BRI pada UKM dalam jaminan menyusun pembiayaan
untuk
proposal melakukan sedangkan pembiayaan yang
Internalnya adalah dukungan ada pada Bank pemerintah daerah maupun Syariah Mandiri pusat
untuk
memajukan
UKM serta BRI dikenal oleh
13
masyarakat
sebagai
Bank
yang pro UKM sedangkan kelemahannya banyak UKM yang
belum
Bankable,
sehingga sulit bagi UKM untuk
memenuhi
dalam
jaminan
memperoleh
pembiayaan. 3.
Selfie
Isinya
mengenai
Rahayu/Analisis
penyalurannya
Pembiayaan Usaha ditetapkan Mikro Syariah pada mulai Bank Syariah/2010
dari
strategi Membandingkan yang cara
secara analisa
strategi
teratur prosedur pasar panyaluran
Mega dengan menganalisa kondisi yang
dana
dilakukan
apa yang terjadi pada pasar dengan yang akan dijadikan target
menganalisa kondisi yang yang terjadi pada pasar sehingga
saya
mengetahui alasan banyak
mengapa
14
masyarakat lebih memilih melakukan pembiayaan UKM pada BMT dari pada di Bank Syariah 4.
Abing
Abdul Penulis
memaparkan Saya juga menulis
Kabir/Pola
mengenai
prosedur
yang mengenai
Pembiayaan
ditetapkan oleh ke tiga BMT prosedur
yang
Mudharabah Pada itu serta kebijakan masing- ditetapkan 3 BMT di Jakarta
masing BMT
Bank
oleh Syariah
Selatan (al-Karim,
Mandiri dan BMT
El-Syyifa,
serta
Ta’awun)/2010
proporsi
batas
nominal
yang
mengenai
diberikan kepada nasabah pembiayaan
15
E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, setelah itu data dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai apa adanya. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research) dimana penulis langsung terjun pada objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Interview (wawancara) Yaitu dengan melakukan wawancara denagn pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada: 1) Pegawai Bank Syariah Mandiri, yaitu Rossy Mercia Adam (Personal Relation Officer) dimana mereka mempunyai wewenang dan keahlian khusus mengenai pengaruh pembiayaan UKM pada Bank Syariah Mandiri.
16
2) Pegawai BMT Tamzis, yaitu Edi Ryanto (Manajer Area) dimana mereka mempunyai wewenang dan keahlian khusus mengenai pengaruh pembiayaan UKM pada BMT Tamzis. 3) Nasabah Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis, yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan melalui Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan UKM pada Bank Syariah Mandiri dan BMT terhadap nasabah itu sendiri. b. Dokummentasi Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditunjukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku tahunan, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. 14 2. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu dan BMT Tamzis yang beralamat Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan. 3. Sumber Data Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:
14
Sukandarrumidi, “ Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis VI Peneliti Pemula”, (Yogyakarta, Gajah Mada University Pess), cet pertama, h.10
17
a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan melalui wawancara mengenai pembiayaan UKM di Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis, juga wawancara kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. 4. Teknik Analisa Data Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap pegawai Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis, nasabah Bank Syariah Mandiri, nasabah BMT Tamzis, dokumentasi, dan data-data yang telah didapatkan dari Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis yang berupa laporan tahunan, data rincian pendanaan dan pembiayaan kemudian data-data tersebut diolah dengan pendekatan deskriptif analisis. Data-data yang telah dikumpul diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsisten jawaban atau informasi yang biasa disebut editing. Adapun teknik penulisan skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulis skripsi pada buku “Pedoma Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta 2007
18
F. Sistematika Penulisan Untuk dapat memperjelas dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisannya, yaitu:
BAB I
Pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian dan teknik penulisan, serta sistematika penulisan.
BAB II
Tinjauan umum tentang pembiayaan, usaha kecil menengah, jenisjenis usaha kecil menengah, kelemahan dan keunggulan usaha kecil menengah, kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah.
Bab III
Gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan BMT, yang berisikan sejarah berdiri dan perkembangannya, visi dan misi, produk dan jasa, dan struktur organisasi.
BAB IV
Perbedaan pembiayaan ukm pada Bank Syariah Mandiri dengan BMT TAMZIZ, memaparkan prosedur dan proses pembiayaan yang ada pada bank Syariah Mandiri dengan BMT TAMZIZ, kendala dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan BMT TAMZIZ.
BAB V
Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DAN UKM
A. Usaha Kecil Menengah (UKM) 1. Pengertian UKM a) Usaha Kecil Usaha kecil merupakan bagian integral dan usaha nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Mengacu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria Usaha Kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 Milliar 1 Tahun. b) Usaha Menengah INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 Juta sampai maksimal 10 Milliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). 1
1
Titik Sartika, “Ekonomi Skala Menengah dan Koperasi” (jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),
hal.27-28
19
20
Untuk kriteria Usaha Menengah: 1) Untuk Sektor Industri, memiliki total asset paling banyak Rp. 5 Milliar, 2) Untuk Sektor non Industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan termpat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 Milliar. Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945, khususnya Pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih di utamakan di bandingkan kemakmuran orang perorang. Bumi, air serta kekayaan alam serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus di kuasai dan di atur oleh negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.2 2. Jenis-jenis UKM Pembagian jenis-jenis usaha kecil dan menengah dilihat dari bentuk usahanya, Drs. Soetrisno P.H., menerangkan bahwa struktur ekonomi Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral berdasarkan yuridiskonstitusional yaitu pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha
2
Thohir Luth, “Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia” (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005), hal.16
21
pembangunan nasional dibidang ekonomi. Adapun bunyi pasal 33 sebagai berikut: a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3 Yang termasuk dalam sektor ekonomi antara lain: a. Sektor Koperasi b. Sektor Negara Sektor Swasta, terbagi antara lain: a. Perseroan Terbatas b. Perseroan Komanditer c. Firma Usaha Perseorangan d. Perusahaan Internasional Berdasarkan bentuk hasil produksi, perusahaan terbagi atas enam bagian, antara lain: a. Perusahaan Industri b. Perusahaan Niaga c. Perusahaan Agraris d. Perusahaan Jasa e. Perusahaan Ekstraktif
3
Edillius, et. All., “Pengantar Ekonomi Perusahaan” (jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.12
22
f. Perusahaan Kredit 4 Ada salah satu sub bagian kecil UKM yang memiliki enterpreneurship (kewirausahaan), tetapi ada pula yang tidak menunjukan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kita dapat membedakan UKM dalam empat kelompok atau empat jenis sebagai berikut: a. Livelihood Aktivities, Usaah Kecil dan Menengah (UKM) yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. b. Micro Enterprises, UKM ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat wirausaha. c. Smaal
Dynamic
Enterprises,
UKM
jenis
ini
cukup
memiliki
kewirausahaan. d. Fast Moving Interprises, ini adalah UKM asli yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar Sedangkan berdasarkan laporan kelompok pakar UKM, APEC dimana Indonesia menjadi motornya telah di identifikasi empat UKM di lingkungan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), yaitu:5
4 5
Ibid h.15 Hasan Amin, “Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan” (Jakarta: Pradiya Utama, 1976)
23
a. Kelompok A UKM yang telah memiliki pasar global. Kelompok ini telah menjadi subkontrak dari perusahaan multi-nasional terutama di sektor otomotif dan elektronik. Jumlah mereka sekitar 3-4 % b. Kelompok B UKM yang telah memasuki pasar Internasional. Kelompok ini sudah mengekspor, tetapi atas dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya pemasaran yang agresif, berbeda dengan kelompok A, kelompok B tidak kontinue. Di Indonesia kelompok ini banyak terdapat di Bali dimana para importer asing (yang datang sebagai turis) telah melaksanakan order bisnis yang cukup lumayan. Bahkan produk yang di ekspornya bukan dari Jawa Tengan dan Jawa Barat. Jumlah mereka 5-7%. c. Kelompok C UKM yang belum pernah melakukan transaksi Luar Negeri, tetapi memiliki potensi yang besar. Jumlah mereka sekitar 30%. d. Kelompok D UKM yang tidak ada orientasi ke pasar Luar Negeri. Mayoritas UKM Indonesia berada di kelompok ini dan jumlah mereka sekitar 60%.
3. Kelemahan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
24
perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi peungusaha kecil, yaitu:6 a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa
pasar. b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh
jalur terhadap sumber-sumber permodalan. c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil. e. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling
mematikan. f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya
kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
6
http://diswandi..ntbblogs.com/2009/10/02/strategi-pengembangan-usaha-mikro-kecil-danmenengah-umkm-di-indonesia/, Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010, Pukul 15.45
25
Sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh UKM dibandingkan dengan usaha besar antara lain: a. Peran UMKM yang ternyata mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan. b. Inovasi dalam teknologi telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan modal. c. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perubahan skala besar yang umumnya birokratis. e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.7
4. Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional RI menyampaikan bahwa peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian indonesia pada dasarnya sudah besar sejak dulu, namun sejak krisis ekonomi indonesia, peran UKM meningkat tajam yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Meskipun peran UKM dalam perekonomian indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukung ukm sampai sekarang dirasa belum maksimal. Demikian juga kebijakan yang diambil yang
7
14.30
http://www.harryazharazis.com/dok-26.html, Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010 Pukul
26
cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah. Krisis ekonomi hebat yang melanda negeri ini selama beberapa tahun terakhir dapat menimbulkan pening-katan angka kemiskinan sangat tajam. Walaupun kini sedang berupaya untuk menata kembali, hal itu tidak semudah seperti yang diperkirakan. Justru menjadi suatu paradoks yang patut dicermati, selama krisis ekonomi berlangsung sektor usaha kecil dan menengah survive dan diakui bisa bertahan untuk menggerakan perekonomian nasional. Selama krisis usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi primadona yang diharapkan bisa membangkitkan kembali perekonomian. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah sampai seberapa jauh dapat diusahakan pembinaan UKM yang komprehensif dan integral dalam kerangka ketahanan nasional, dengan semangat ”good corporate governance” sehingga UKM
dapat
memberikan
kontribusi
maksimal
terhadap
suksesnya
Pembangunan Nasional (triple track strategy).8 Disini
Pemerintah
memainkan
suatu
peran
penting
dalam
menyediakan suatu lingkungan makro ekonomi yang mendukung dan dengan cepat meningkatkan infrastruktur. Hampir semua jenis intervensi untuk pertumbuhan industri kecil telah dicoba di Indonesia, antara lain kredit bersubsidi, program pelatihan (dalam keahlian teknis dan kewiraswastaan), 8
Roundtable Discussion Tentang Usaha Kecil Menengah http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/19/47/ , Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010 Pukul 15.40
27
penyuluhan, input bersubsidi, bantuan pemasaran, pengadaan infrastruktur, fasilitas umum, industri perkebunan, dan seterusnya. Ada banyak program bantuan keuangan dan teknis menyebar di berbagai Kementerian dan sistem Perbankan. Pembinaan (bimbingan) terhadap golongan ekonomi lemah adalah konsep dasar di masa lampau, masa kini dan mungkin masa depan dalam pendekatan kebijakan pemerintah. Sulit menyempurnakan suatu perubahan dalam pendekatan kebijakan, terutama jika ada informasi yang sedikit tentang efektivitas dari program yang ada. Namun demikian, bukti dari lapangan menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak valid. Mayoritas perusahaan kecil tidak pernah menerima bantuan keuangan maupun teknis. Tingkat ke ikutsertaan perusahaan kecil dalam program bantuan sangat rendah. Bantuan keuangan dan teknis kepada enam kluster industri kecil mengungkapkan sedikit bukti dukungan pemerintah terhadap generasi tenaga kerja dan pertumbuhan perusahaan. Untuk menerapkan kebijakan barunya untuk UKM, pemerintah telah menyetujui perubahan kebijakan industri sehingga pertumbuhan UKM lebih lanjut dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. Perubahan yang dilakukan antara lain, pemerintah telah mengefektifkan bentuk kredit yang disubsidi untuk UKM dan menyiapkan suatu kebijakan investasi kompetitif. 9
9
http://diswandi..ntbblogs.com/2009/10/02/strategi-pengembangan-usaha-mikro-kecil-danmenengah-umkm-di-indonesia/, Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010, Pukul 15.45
28
B. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Keduanya disebut dengan istilah “pembiayaan”.10 Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yan g telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.11 Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 12
10
Zainul Arifin, Op Cit. h.185 Muhammad, Op Cit. h.17 12 Ibid., hal.25
11
29
Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.13 Berbeda dengan Bank konvensional, pada Bank Syariah penyaluran dana kemasyarakat dikenal dengan istilah pembiayaan atau financing, karena dalam perbankan syariah akad pinjam meminjam bukanlah akad komersial melainkan akad sosial, maksudnya apabila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh di isyaratkan untuk memberikan tambahan pokok pinjaman, sehingga dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit, melainkan dengan pembiayaan. 14 Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh berupa bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan ke pembiayaan dan keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua yaitu nasabah dan bank. 15
13
Muhamad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia” cet ke-1 (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hal.57 14 M. Syafi’i Antonio, “Bank Suatu Pengenalan Umum” (Jakarta: BI dan Tazkia, 1999) hal.130 15 Sunarto Zulkifli, “Panduan Praktis Transaksi Pembiayaan Syariah” (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) hal.138
30
Pembiayaan menurut Muhammad, sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 16 Dalam arti sempit,
pembiayaan dipakai untuk
mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan sebagai suatu fasilitas yang diberikan bank islam dari masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank islam dari masyarakat yang surplus dana. 17 Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bank syariah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pihak-pihak yang memerlukan defisit unit. Dalam hal ini, yang membutuhkan dana tersebut dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya di bank.
2. Jenis-jenis Pembiayaan Salah satu dari sekian upaya untuk tetap yang menjadi bank yang mampu survive dan terpercaya adalah bagaimana bank syariah dapat mengelola dana yang diterima dari masyarakat secara baik dan sempurna sehingga bisa memberikan bagi hasil yang besar bagi para nasabah serta memberikan layanan pada nasabah secara optimal.
16 17
Muhammad, Op Cit. hal.260 Ibid., hal.102
31
Diantaranya adalah memberikan nisbah yang tinggi dari bunga dibank konvensional. Besarnya bagi hasil yang didapat dari nasabah tidak terlepas dari seberapa besar bisa mampu menyalurkan dana-dana yang ada untuk usaha-usaha produktif sehingga menimbulkan efek yang luar biasa (multiplayer effect) bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian indonesia. Macam-macam pembiayaan tersebut yaitu:18
a) Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan produk diantaranya: 1) Bai al murabahah (Deffered Peyment Sale), adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Aplikasinya dalam perbankan dengan bentuk pembiayaan untuk pembiayaan barang-barang inventory, baik produksi maupun konsumsi. Bank sebagai penjual nasabah sebagai pembeli sedangkan keuntungan dengan harga pokok disepakati diawal.
18
Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, h.92
32
2) Bai al-salam (in front payment sale) yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Aplikasinya dalam perbankan adalah untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Bank sebagai pemesan (pembeli) dan nasabah sebagai penjual (pembuat). Ketika barang akan atau sudah selesai bank boleh menjualnya secara rinci kepada nasabah lain.
b) Pembiayaan Produktif19 Dalam penggolongannya pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas pembiayaan modal kerja yaitu pembiaayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja dalam memenuhi kebutuhan produksinya yaitu untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif serta untuk keperluan perdagangan misalnya pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan dan lain-lain. Bank konvensional memberikan pembiayaan modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu tertentu dan keuntungan yang diperoleh oleh bank adalah imbalan berupa bunga. Beda halnya dengan bank syariah, sistem ini dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan 19
Ibid., h.92
33
dana melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama usaha atau partnership dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Pembiayaan ini berupa produk mudharabah dan musyarakah. Fasilitas yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati diawal. Selain pembiayaan modal kerja terdapat juga pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (caiptal goods), yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan pembelian barang modal itu disebut capital atau expenditure.20 Dalam produk pembiayaan produktif ini ada dua skim yang banyak dipakai dalam bank syariah yaitu pertama adalah mudharabah yang merupakan prinsip bagi hasil dengan cara bank membiayai penuh 100% usaha nasabah yang memiliki profesionalisme dan business plan. Produk yang kedua adalah musyarakah yang merupakan produk bagi hasil dengan cara penyertaan modal kepada nasabah. Pengembalian hasil usaha tergantung pada nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perbedaan antara pembiayaan konsumtif dengan pembiayaan produktif terletak pada metode 20
Ibid., h.92
34
pendekatan analisanya. Pada pembiayaan konsumtif fokus analisanya pada kemampuan finansial seseorang mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji pendapatan perbulan. Sedangkan pada pembiayaan produktif fokus analisanya terletak pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diajukan. Dari sisi proses analisanya pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan konsumtif. Adapun yang sesuai dengan ragam dan jenis usaha yang digeluti nasabah, bank syariah sebagai lembaga pembiayaan berusaha memenuhi kebutuhan
finansial
nasabahnya.
Karena
itu
bank
syariah
juga
menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan itu.21 Beberapa produk pembiayaan produktif yang terkait sebagai berikut:22 1) Mudharabah Mudharabah merupakan kontrak dalam suatu kekayaan (property) atau persediaan tertentu ditawarkan akan berbagai keuntungan dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan suatu akad pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak yang memiliki modal untuk membiayai proyek yang memerlukan pembiayaan, pihak ini disebut shahibul maal
21
Ibid., h.92 Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia” (Jakarta, PT.Pustaka Utama dan Grafiti, 1999), hal.29 22
35
sedangkan pihak yang memerlukan modal sekaligus yang menjalankan usaha disebut mudharib.
(20
:
)... ...
Artinya:“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”
Yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan dari shahibul maal kepada mudharib, karena dalam transaksi mudharabah tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur dalam mengelola usaha, yang menjalankan dan mengelola tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Dengan demikian mudharabah merupakan instrumen utama bagi lembaga keuangan untuk memobilisasi dana nasabah untuk menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan bagi para pelaku usaha.
2) Musyarakah Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah
36
suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.23 ( 12 : ) اﻟﻨﺴﺎ ء... ...
Artinya: “... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ... (QS. AnNisa: 12) Jadi secara substansial, syirkah (musyarakah) itu merupakan terjadinya hubungan antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan ketentuan umum musyarakah antara lain: a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal usaha tertentu dan dikelola bersama-sama. b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan usaha harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kegiatan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang disalurkan. c. Usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam kontrak, setelah usaha selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. 24
C. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah 23
Rachmat Saleh, “Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah” (Jakarta, Penerbit Djambatan, 2003), cet ke-2, hal.180 24 Muhammad, OP Cit. hal.201
37
Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. 25 Tujuan pelaksanaan prosedur adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha antara lain sebagai berikut: 1) Aspek hukum Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen-dokumen surat lainnya. 2) Aspek pasar dan pemasaran Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai kemampuan calon nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang. 3) Aspek keuangan Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 4) Aspek operasi atau teknis
25
Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode, (Yogyakarta, BPFE, 1992), hal.3
38
Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya. 5) Aspek manajemen Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 6) Aspek ekonomi atau sosial Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. 7) Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.26 a. Prosedur Pembiayaan Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan.
b. Proses Pembiayaan 26
Kasmir, Op Cit. h. 94-95
39
Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar dibawah ini, yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.27 Tabel 2.1
Aplikasi Pembiayaan
Analisis Pembiayaan Evaluasi Masing-masing Permohonan Evaluasi Kesesuaian dengan Kebijakan
Struktur Pembiayaan
Realisasi Pembiayaan
Pembinaan & Pengawasan (Monitoring) Kesesuaian dengan Peraturan dan Kebijakan
Penyelesaian Pembiayaan Review Pembiayaan Pemecah Masalah Pembiayaan
c. Prosedur Analisis 27
Zainul Arifin, OP Cit. h.202-203
40
1) Berkas dan pencatatan 2) Data pokok dan analisa pendahuluan (a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan (b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan (c) Jaminan (d) Laporan keuangan (e) Data kualitatif dari calon debitur 3) Penelitian data 4) Penelitian atas realisasi usaha 5) Penelitian atas rencana usaha 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan 7) Laporan keuangan dan penelitiannya d. Keputusan Permohonan Pembiayaan 1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan 2) Wewenang pengambilan keputusan28 e. Penyidikan dan Analisis Kredit 1) Yang dimaksud dengan pemohon (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: (a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur (b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern 28
Muhammad, OP Cit. hal 61
41
(c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh (d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. 2) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: (a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek (b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian-penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk
pengambilan keputusan
pimpinan dari
permohonan kredit nasabah (c) Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidik dan analisis seperti butir (1) dan (2) (d) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan untuk kredit analisis. 29
f. Pedoman Memorandum Pembiayaan
29
Ibid., hal.61
42
Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut:30 1) Tujuan pembiayaan Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat dicapai. 2) Latar belakang calon nasabah Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah yang penting untuk keperluan analisis. 3) Kondisi usaha Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang dijalankan nasabah. 4) Analisis keuangan calon nasabah Analisi keuangan ditujukan untuk mencermati laporan keterangan perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba-rugi sampai pada arus kas. 5) Analisis jaminan (agunan) Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijaminkan nasabah harus memperhatikan hal-hal tersebut: marketability dan nilai agunan, ciri khusus dari barang agunan, cover asuransi yang memadai dari 30
Ibid., hal.61
43
barang agunan baik dari segi jenis resiko, nilai penutupan maupun bonafiditas perusahaan asuransi. 6) Analisis resiko pembiayaan Pada analisis resiko pembiayaan, diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat resiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah sejauh mana resiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. 7) Kesimpulan dan rekomendasi Kesimpulan dari seluruh analisis harus bersifat ringkas dan jelas serta memuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang diusulkan untuk ditempuh oleh bank. 31
31
Ibid., hal.61
BAB III GAMBARAN UMUM
A. BMT (BAITUL MAAL WATTAMWIL) TAMZIS 1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BMT Tamzis Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Tamzis dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kretek Wonosobo Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan di sentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah. Pada tanggal 14 November 1994, Tamzis mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi. Berkat ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai pihak, Tamzis kini memiliki lebih dari delapan ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya kini telah memiliki kantor pusat yang cukup representasif dengan berbagai kantor cabang dan kantor pembantu. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yamg terus meningkat Tamzis mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo, Tamzis kini memiliki kantor
45
46
di Yogyakarta, Klaten, Banjarnegara dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.1 Visi dan Misi BMT Tamzis Visi Menjadi lembaga keuangan syariah utama, terbaik dan terpercaya. Misi a. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya. b. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermartabat. c. Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama. d. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan bersih sesuai dengan syariah. e. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.
1
BMT Tamzis, Company Profile Baituttamwil Tamzis
47
2. Produk dan Jasa BMT Tamzis a. Produk Penghimpunan Dana2 No
Nama Produk
Akad
Kegunaan
Keterangan
Produk 1.
2.
Simpanan
Dapat di setor dan
Mutiara
ditarik kapanpun
Simpanan
Hanya dapat di
Qurma
ambil
saat
diperlukan
atau
sesuai kesepakatan. 3.
Simpanan Haji
Pengambilan dana
Shafa
dilakukan sesuai dengan jadwal.
4.
Ijabah
Hanya dapat di ambil
sesuai
jangka
waktu
yang di pilih 3, 6, 12, 24 bulan. Tabel 3.1
2
Ibid.,
48
b. Produk Penyaluran Dana No
1.
Nama
Akad
Produk
Produk
Kegunaan
Keterangan
Pembiayaan
Mudharabah
Untuk
Pembiayaan Keuntungan
Modal Usaha
Muqayyadah
Modal Usaha Secara dibagikan sesuai Penuh.
2.
nisbah.
Pembiayaan
Bai Bitsaman Pembiayaan
Bai’u
Ajil
Bitsaman
Beli
Jual Pokok
dan
Kendaraan keuntungan
Bermotor.
diangsur sesuai
A’ajil
dengan kesepakatan.
3.
Tamzis
Fast Mudharabah
Untuk
Pembiayaan Jangka
Service (TFS) Muqayyadah
Cepat, Produktif dan pembiayaan
/
Keuntungan Tinggi.
Bridging
Loan 4.
waktu
Pembiayaan Musyarakah
Tabel 3.2
minimal
1
bulan. Musyarakah
Untuk
Penyertaan Keuntungan
Sebagian
dibagikan sesuai
Pembiayaan Proyek.
kesepakatan
49
c. Produk Pelayanan Jasa 1. Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon Jasa pembayaran rekening dapat di debet dari simpanan mutiara nasabah dan Baituttamwil Tamzis mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. 2. Jual Beli Valuta Asing (Ash-Sharf) Produk ini digunakan untuk melayani kebutuhan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terhadap valuta asing, BMT melayani jual beli valuta asing meskipun jumlahnya besar. 3. Produk Unit Baitul Maal Pada sisi ini Tamzis menerima dana zakat, infak, dan sedekah dari karyawan, nasabah dan masyarakat sekitar dan pentasyarufannya dilakukan melalui kerjasama dengan Tamaddun sebagai divisi sosial dari Baituttamwil Tamzis.
3. Struktur Organisasi BMT Tamzis a. Perijinan Pada tahun 2009 yang lalu Tamzis telah mendapatkan perijinan atas pembukaan kantor cabang baru yang diajukan yaitu cabang Kroya dan cabang Ahmad Dahlan.
50
b. Keanggotaan Pada tahun ini pengurus masih melanjutkan program tahun lalu untuk tidak menambah jumlah anggota baru koperasi kecuali anggota luar biasa, dan lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan pemupukan modal dan pembinaan anggota yang sudah ada. c. Pengurus Susunan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis untuk masa bakti 2008-2012 adalah sebagai berikut:3 Keterangan:
3
1. Ketua
: Ir. H. Saat Suharto
2. Wakil Ketua I (Bidang Organisasi)
: H. Mudasir Chamid
3. Wakil Ketua II (Bidang Usaha)
: Ir. H. Sholeh Yahya
4. Sekertaris
: Yusuf Effendi, S.Ag.
5. Wakil Sekertaris
: Drs. H. Khozin (Non Aktif)
6. Bendahara
: H. Aswandi Danoe S.Sos. MM
7. Wakil Bendahara
: H. Subakdo
8. Ketua Pengawas Syariah
: H. Teguh Ridwan, BA
9. Wakil Ketua Pengawas Syariah
: Habib Maufur
Laporan Tahunan KJKS Baituttamwil Tamzis Tutup Buku Tahun 2009
51
B. PERBANKAN SYARIAH 1. Sejarah berdiri dan perkembangan Bank Syariah Mandiri Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut
memungkinkan bank
beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. PT. Bank Susila bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkahlangkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bank Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri
52
(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).4 Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung poliitik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (Dual Banking System).5 Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bahti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris: Ny.Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui
4
http:/www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan consumer/syariahmandiri-pembiayaan-kunsumer/pembiayaan-dana-berputar/ 5 www.syariahmandiri.co.id
53
Akta No.23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gurbernur
Bank
Indonesia
No.1/24/KEP.
BI/1999
telah
memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gurbernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah dilingkungan PT Mandiri (Persero). PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilainilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik
54
Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Visi Menjadi Bank Syariah Mandiri Terpercaya pilihan mitra usaha Misi a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan. b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UKM. c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat. d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar Perbankan yang sehat.6 Nilai-nilai perusahaan a. Excellence: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. b. Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. c. Humanity: Menjunjung tinggi niali-nilai kemanusiaan dan religius. d. Integrity: Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji. e. Customer Focus: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.7
6 7
ibid Laporan tahunan BSM 2008
55
2. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri a. Produk Dana8 Tabungan BSM Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang di sepakati. Fitur dan Syarat: 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah 2) Minimum setoran awal: Rp 80.000 3) Minimum setoran berikutnya: Rp 10.000 4) Saldo minimum: Rp 50.000 5) Biaya tutup rekening: Rp 20.000 6) Biaya administrasi per bulan: Rp 6.000 7) Syarat: kartu identitas seperti KTP/SIM/Paspor nasabah. Manfaat: 1) Aman dan terjamin 2) Online diseluruh outlet BSM 3) Bagi hasil yang kompetitif 4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan debit 5) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. 8
ibid
56
b. Produk Jasa9 BSM Card BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada anjungan ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bank Card. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan Electronic Data Capture (EDC) Prima- Bank Central Asia (BCA). Ragam layanan: 1) Kemudahan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Prima-BCA, ATM Bersama dan ATM Bank Card 2) Kemudahan
berbelanja
di
lebih
dari
20.000
merchant
yang
menggunakan EDC Prima-BCA 3) Pemindah bukuan antar rekening BSM 4) Transfer uang antar Bank secara real time melalui jaringan ATM Bersama dan Prima-BCA 5) Pembayaran tagihan ponsel, Telkom, PLN, dan IM2 di ATM BSM 6) Pembayaran zakat dan infaq di ATM BSM dan ATM Mandiri 7) Layanan informasi saldo dan penagihan PIN.
9
ibid
57
Syarat: 1) Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BSM 2) Mengisi formulir kartu ATM 3) Peruntukan perorangan. c. Layanan10 Layanan Syariah Mandiri Prioritas (Karena Anda Pribadi Istimewa) Hanya dengan menempatkan dana minimal RP 250.000.000, Anda berhak mendapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non finansial. Personal Relation Officer kami akan membantu Anda menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, wakaf hingga pembagian harta waris. Fasilitas Fisik a) Ruang Layanan Priority Ruang Layanan Priority terdapat di Kantor Cabang: 1) Jakarta - Thamrin 2) Jakarta - Pondok Indah 3) Jakarta - Rawamangun 4) Medan 5) Pekanbaru 6) Palembang 10
ibid
58
7) Makassar b) Safe Deposit Box Safe Deposi Box terdapat di Kantor Cabang 1) Jakarta - Thamrin 2) Jakarta - Pondok Indah 3) Jakarta - Hasanudin 4) Banda Aceh 5) Medan 6) Pontianak c) Check in counter dan baggage handling Check in counter dan baggage handling berada di beberapa bandara berikut ini: 1) Bandara Soekarno Hatta - Jakarta 2) Bandara Ngurah Rai - Denpasar di terminal domestik 3) Bandara Juanda - Surabaya di terminal domestik 4) Bandara Adisucipto Yogyakarta 5) Bandara Sepingan Balikpapan 6) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Fasilitas Non Fisik11 Finansial
11
ibid
59
a) Dana dan Investasi Tabungan, Giro, Deposito, Bancassurance, Reksa Dana dan Sukuk Negara Ritel. b) Jasa-jasa BSM Priority Card, Mobile Banking, Net Banking, Sentra Bayar, Transfer Valas dan Laporan Keuangan terpadu. c) Pembiayaan Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan agunan tunai. Non Finansial a) Undangan acara khusus b) Special offer c) Majalah ekonomi dan bisnis syariah d) Layanan Duka e) Penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf f) Reservasi perjalanan umroh dan haji plus. d. BSM Implan12 BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang di berikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak 12
ibid
60
memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan sejumlah karyawan terbatas. Peruntukan: a) Untuk pembelian barang konsumer (halal) b) Untuk pembelian atau memperoleh manfaat atas jasa (contoh untuk biaya dana pendidikan). Benefit atau manfaat: a) Bagi perusahaan 1) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan 2) Outsourcing sumber dana dan administrasi pinjaman. b) Bagi karyawan 1) Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan. Akad Pembiayaan:13 a) Untuk pembelian barang digunakan akad Wakalah wal Murabahah b) Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad Wakalah wal Ijarah.
Fitur: a) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumer dengan pola channeling kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan.
13
ibid
61
b) Limit pembiayaan minimum sebesar Rp 5.000.000 dan maksimum sebesar Rp 250.000.000 per calon nasabah 1) Limit pembiayaan konsumer tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp 50.000.000 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil atau BUMN atau TNI Polri, limit pembiayaan konsumer tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp 100.000.000 c) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sebagai berikut: 1) Untuk pembelian keperluan konsumer dengan limit pembiayaan hingga Rp 50.000.000 (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil atau BUMN atau TNI POLRI dengan limit pembiayaan hingga Rp 100.000.000 (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun 3) Untuk pembelian keperluan konsumer dengan agunan (selain untuk pembelian rumah atau mobil) dengan limit di atas Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun 4) Untuk pembelian kendaraan mobil dengan limit di atas Rp 50.000.000 – Rp 200.000.000, jangka waktu pembiayaan minimal 5 tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun
62
5) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM. Pengajuan Pembiayaan: a) Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif b) Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 orang calon nasabah atau sebesar Rp 100.000.000 c) Pengelompokan
calon
nasabah
disesuaikan
dengan
jenis
pembiayaannya, yaitu pembelian atau pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil e. Pembiayaan Dana Berputar14 Pembiayaan Dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Akad Pembiayaan15 a) Akad yang digunakan adalah akad musyarakah
14 15
ibid ibid
63
b) Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif Manfaat a) Membantu menanggulangi kesulitan likuidiitas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek b) Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan Fitur a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan dan perusahaan c) Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang d) Menggunakan 2 (dua) rekening, yaitu giro dan rekening pembiayaan e) Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro. Transfer dengan menyertakan cek atau Bilyet Giro Persyaratan a) Merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar, dan koperasi b) Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan c) Fasilitas di berikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk permanent working capital, dimana bersifat self liquidating
64
d) Seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis pada masa bersangkutan e) Setiap periode penggunaan fasilitas pembiayaan dana berputar harus digunakan untuk pencapaian realisasi sales sehingga bagi hasil dapat dibagikan sebaik mungkin f) Memiliki aktifitas rekening koran yang aktif berkaitan dengan kegiatan bisnisnya Program KUR16
Tabel 3.3
Fitur Program
Investasi
Target Market
1. Semua sektor industri yang tidak bertentangan dengan syariah. 2. UKM dan koperasi yang tidak sedang menerima Kredit dari Perbankan atau Kredit Program, kecuali Kredit Konsumtif.
Limit
1. Segmen mikro: sampai dengan Rp 5 juta (margin
Pembiayaan
22% - berlaku per 12 Februari 2010) 2. Segmen Ritel: Rp 5 juta – Rp 500 juta (margin 14% - berlaku per 12 Februari 2010)
Coverage Area
Diseluruh cabang
Jangka Waktu
1. Jangka waktu investasi maksimal 5 (tahun) tahun 2. Maksimal 3 (tiga) tahun
16
Laporan tahunan BSM 2008
65
Agunan
1. Agunan Utama: objek yang dibiayai 2. Agunan Tambahan: bersifat kebendaan
Pola Pembiayaan
Inti – Plasma 1. Terdapat keterikatan produksi antara perusahaan inti 2. Perusahaan inti sebagai penjamin pembelian atas hasil usaha plasma 3. Jaminan pembiayaan dari perusahaan inti dan atau end user Kemitraan 1. Terdapat
pola
kemitraan
terpadu
antara
perusahaan atau kelompok atau koperasi dengan end user atau yang dibiayai 2. Terdapat hak dan kewajiban yang jelas antara perusahaan atau kelompok atau koperasi dan atau end user
f. Warung Mikro17 Limit pembiayaan sampai Rp 100 juta 1. Perorangan
17
ibid
66
Golongan berpenghasilan tetap (Golbertab) seperti PNS, Pegawai swasta, Wiraswasta atau Profesi 2. Badan Usaha Produk: a) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) 1) Limit pembiayaan: minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 2) Jangka waktu: maksimal 36 bulan 3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM b) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) 1) Limit pembiayaan: di atas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 2) Jangka waktu: maksimal 36 bulan 3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM c) Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) 1) Limit pembiayaan: di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2) Jangka waktu: maksimal 48 bulan 3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM Persyaratan:18 a) Wiraswasta atau Profesi 18
ibid
67
1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas 3) Surat keterangan atau ijin usaha b) Perorangan Golbertap 1) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun 2) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan 3) Surat keterangan atau ijin usaha c) Badan usaha 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun 2) Surat keterangan atau ijin usaha g. Produk Pembiayaan19 1. Musyarakah Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat: a) Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil b) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha 19
ibid
68
Fasilitas: a) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode) b) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing c) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar Persyaratan Pembiayaan
tabel 3.4
Keterangan
Badan Usaha
Perorangan
Identitas diri dan pasangan
_
v
Kartu keluarga dan surat nikah
_
v
Copy rekening Bank 3 bulan terakhir
v
v
Akte pendirian usaha
v
_
Identitas pengurus
v
_
Legalitas usaha
v
v
Laporan keuangan 2 tahun terakhir
v
v
Past performance 2 tahun terakhir
v
v
Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
v
v
Data objek pembiayaan
v
v
2. Mudharabah Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.
69
Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat: a) Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah b) Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah c) Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (revenue sharing). Fasilitas: a) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar b) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan c) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode) d) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing e) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar Persyaratan Pembiayaan20 Keterangan
20
Badan Usaha Perorangan
Identitas diri dan pasangan
_
v
Kartu keluarga dan surat nikah
_
v
Copy rekening bank 3 bulan terakhir
v
v
Akte pendirian usaha
v
_
Laporan tahunan BSM 2008
70
Identitas pengurus
v
_
Legalitas usaha
v
v
Laporan keuangan 2 tahun terakhir
v
v
Past performance 2 tahun terakhir
v
v
Rencana usaha 12 bulan yang akan
V
v
V
v
datang Data objek pembiayaan Tabel 3.5
3. Murabahah Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Manfaat: a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, dan barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Fasilitas: a) Periode kontrak ditentukan nasabah
71
b) Pembiayaan dalam valuta Rupiah atau US Dollar Persyaratan Pembiayaan21
Tabel 3.6
Keterangan
Konsumer Pegawai
Produktif
Wirausaha
Pegawai
Wirausaha
Identitas diri dan pasangan v
v
_
v
Kartu keluarga dan surat v
v
_
v
nikah Slip gaji 2 bulan terakhir
v
_
_
_
SK pengangkatan terakhir
v
_
_
v
Copy rekening bank 3 v
v
_
v
bulan terakhir Akte pendirian usaha
_
_
v
_
Identitas pengurus
_
_
v
_
Legalitas usaha
_
v
v
v
Laporan keuangan 2 tahun _
v
v
v
v
v
v
v
v
v
terakhir Past performance 2 tahun _ terakhir Rencana usaha 12 bulan _ yang akan datang
21
ibid
72
Data objek pembiayaan
v
v
v
v
3. Struktur Organisasi Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis BSM sendiiri, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Untuk tujuan itulah maka manajemen BSM melakukan restrukturisasi organisasi. Tujuannya untuk menjadikan organisasi BSM lebih fokus dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat. Adapun struktur organisasi BSM sebagai berikut:22 Tabel3.7
22
ibid
73 45 RUPS Shareholder General Meeting
Presiden Direktur President Director
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Council
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Council
Komite Audit Audit Commitee Pengawas Intern Internal Audit
Direktur Pembiayaan Korporasi Corporate Financing Director
Direktur Treasury & Pembiayaan UKM Treasury & SME Financing Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Compliance & Risk Managent Director
Direktur Human Resources & TI Human Resources IT Director
Pembiayaan Korporasi I Corporate Financing I
Pembinaan Cabang Branch Development
Manajemen Resiko Pembiayaan & Investasi Financing & Investment Risk Management
Sumber Daya Insani Human Resources
Pembiayaan Korporasi II Corporate Financing II
Internasional Banking International Banking
Manajemen Resiko Pasar & Operasional Market & Operation Investment Risk Management
Sarana dan Logistik Equipment & Logistics
Central Operation
Pembiayaan mikro Micro – Financing
Kepatuhan & Penerapan Prinsip Pengenalan
Treasury & Dana Treasury & Fund
Perencanaan & Pengembangan Planning & Development
Akuntansi & SIM Accounting & MIS Penyelesaian Pembiayaan & Hukum Financing Settlement & Legal
Corporate Secretariat
Card Centre & Haji Card Centre & Haj
Direksi Audit, Pembiayaan/ISO Director BOD, Audit, Financing/ISO
Staff Khusus Direksi Komunikasi Produk Special Staff for BOD for Product Communication
4574
struktur organisasi cabang 23 Kepala Cabang
DKP
Sekretaris
DKP Officer PKP Pelaksanan
Marketing Manager
Operation Manager
Account Officer
Finding Officer
KCP
CSO
Head Teller
Loan admin & Trade Service
Domestic & Clearing Officer
CSR
Teller
Pelaksanan admin pembiayaan
Pelaksanan D&C
Pelaksanan Marketing Support
BO Officer
IT Coordinator
Tabel 3.8
23
ibid
Pelaksanaan SDI & GA
Pelaksanaan Accounting
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Secara Teoritis Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha antara lain sebagai berikut: 1) Aspek hukum Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen-dokumen surat lainnya. 2) Aspek pasar dan pemasaran Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai kemampuan calon nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang. 3) Aspek keuangan Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. 4) Aspek operasi atau teknis Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
75
76
5) Aspek manajemen Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 6) Aspek ekonomi atau sosial Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. 7) Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.1
a. Prosedur Pembiayaan Prosedur
pembiayaan yang sehat,
yang
meliputi prosedur
persetujuan pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. b. Proses Pembiayaan Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar dibawah ini, yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi 1
Kasmir, Op Cit. h. 94-95
77
pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.2
Aplikasi Pembiayaan
Analisis Pembiayaan Evaluasi Masing-masing Permohonan Evaluasi Kesesuaian dengan Kebijakan
Struktur Pembiayaan
Realisasi Pembiayaan
Pembinaan & Pengawasan (Monitoring) Kesesuaian dengan Peraturan dan Kebijakan
Penyelesaian Pembiayaan Review Pembiayaan Pemecah Masalah Pembiayaan
c. Prosedur Analisis 1) Berkas dan pencatatan Berkas dan pencatatan yaitu surat-surat yang diperlukan oleh Bank kepada nasabah sebagai dokumen yang diperlukan oleh Bank.
2
Zainul Arifin, OP Cit. h.202-203
78
2) Data pokok dan analisa pendahuluan (a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan (b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan (c) Jaminan Jaminan itu berupa barang atau surat-surat penting seperti sertifikat rumah, BPKB yang diterima oleh bank yang digunakan sebagai alat jika terjadi gagal pembayaran atau kredir macet. (d) Laporan keuangan Laporan keuangan juga diperlukan oleh Bank, agar Bank dapat menilai usaha nasabah ini kedepan (e) Data kualitatif dari calon debitur 3) Penelitian data Penelitian yang dilakukan oleh Bank mengenai data-data yang diberikan oleh nasabah, apakah data yang dikumpulkan oleh nasabah sudah lengkap atau belum. 4) Penelitian atas realisasi usaha 5) Penelitian atas rencana usaha Penelitian yang dilakukan oleh Bank atas rencana usaha yang dijalankan oleh nasabah.
79
6) Penelitian dan penilaian barang jaminan Penelitian yang dilakukan oleh Bank mengenai barang jaminan yang diberikan oleh nasabah, karena pinjaman yang diberikan oleh bank juga berpengaruh dari jaminan yang diberikan oleh nasabah. 7) Laporan keuangan dan penelitiannya Laporan keuangan usaha nasabah juga diteliti oleh bank sebagai bahan pertimbangan atas pinjaman itu. d. Keputusan Permohonan Pembiayaan 1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan Bahan pertimbangan pengambilan keputusan ini ditangani oleh komite pembiayaan apakah nasabah ini diterima permohonannya atau ditolak atau ditunda. 2) Wewenang pengambilan keputusan Wewenang pengambilan keputusan ditentukan oleh direksi atau pimpinan cabang atau kepala divisi. e. Penyidikan dan Analisis Kredit 1) Yang dimaksud dengan pemohon (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: (a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur (b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern
80
(c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh (d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. 2) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: (a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek (b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian-penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk
pengambilan keputusan
pimpinan dari
permohonan kredit nasabah (c) Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidik dan analisis seperti butir (1) dan (2) (d) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan untuk kredit analisis. 3
3
Ibid., hal.61
81
B. Aplikasi Prosedur pengajuan pembiayaan UKM 1. Prosedur Pembiayaan di Bmt Tamzis Syarat mengajukan pembiayaan di BMT adalah BMT itukan Lembaga Keuangan non Bank yaitu koperasi, koperasi disini hanya melayani anggota jadi dia tidak boleh melayani masyarakat seperti masalah pembiayaan umum terutama jika ada penyimpangan dana di Tamzis. Syarat utama pengajuan pembiayaannya adalah: a) Harus menjadi anggota yang memiliki tabungan di BMT Tamzis b) Mengisi formulir yang telah disediakan. Syarat layak atau tidaknya itu dilihat dari: (1) Baitul Maal, pembiayaan ini untuk memberdayakan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan usaha, caranya adalah diberikan pembiayaan qardul hasan atau pembiayaan yang tanpa bagi hasil. Contoh pinjaman Rp 1 juta pengembaliannya pun 1 juta. Dalam pembiayaan ini pihak BMT tidak menunggu mereka yang mengajukan. Jika dilihat dari usahanya memang harus dibantu, dibantulah dengan memberikan
pembiayaan
kepada
mereka.
Pihak
BMT
yang
menawarkan kemudian dilihat sampai bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan usaha yang ditanyani oleh divisi tammadun. (2) Baituttanwil, menangani orang-orang yang memiliki kemampuan usaha tetapi kekurangan modal. Mereka ini jika tidak dilayani maka akan lari
82
ke rentenir, karena jika mereka lari ke Bank tidak mungkin karena persyaratan yang terlalu sulit untuk mereka jangkau. c) Di survey oleh marketing BMT mengenai layak atau tidaknya untuk dibiayai d) Usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan (jika lolos survey) e) Dilihat jumlah pembiayaannya. Jika dibawah 2 juta tidak memakai persyaratan apa-apa hanya fotocopy kartu keluarga dan KTP tetapi jika pengajuan pembiayaannya di atas 5 juta menggunakan surat nikah. Pinjaman lebih dari 10 juta menggunakan BPKB motor atau sertifikat rumah yang buat jaminan. Jaminan ini hanya digunakan sebagai alat pengaman bagi pihak BMT jika suatu saat mengalami kredit macet namun sekalipun macet jaminannya tidak di manfaatkan oleh pihak BMT f) Jika surveynya bagus kemudian di cairkan.4
2. Bank Syariah Mandiri a. Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri FLOW OF WORK (Wide Manual Mutu dan Manual Prosedur)5 tabel 4.1
4 5
Wawancara pribadi dengan BMT Tamzis Op cit.,
83
PROSES PEMBIAYAAN
Tahap Solitisasi + Permohonan Pembiayaan
Tahap Investigasi
Tahap Analisa
Tahap Persetujuan Penetapan Limit Penetapan Persyaratan Akad Pembiayaan
Tahap Pencairan
Tahap Monitoring
Tahap Pembayaran Angsuran/Pelunasan
Prosedur Tahap Solitisasi + Permohonan Pembiayaan Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Prosedur Tahap investigasi Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Prosedur Tahap Analisa Pembiayaan Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Prosedur Tahap Persetujuan Prosedur Rencana Kerja & Anggaran Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Prosedur Tahap Pencairan Prosedur Penilaian Ulang Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Prosedur Tahap Monitoring Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan Prosedur Penilaian Ulang Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan Prosedur Pembayaran Angsuran/ Pelunasan
84
1) Tahap Solitisasi + Permohonan Pembiayaan Solitisasi adalah proses mencari nasabah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Tahapan solitasi: a) Penetapan target market, misal sektor industri b) Penetapan sektor bisnis, misal industri bidang semen c) Penetapan Risk Acceptance Assets Criteria (RAAC), misal resiko di bidang semen beserta turunannya d) Penetapan nasabah yang dibiayai Syarat kelayakan permohonan pembiayaan a) Status Hukum (1) Berusia minimal 21 tahun maksimal 55 tahun (2) Berakal sehat (3) Tidak dalam keadaan bangkrut (4) Sebagai nasabah PT atau badan usaha haruslah sesuai dengan syariah (Hukum Islam) baik secara organisasi maupun aktivitasnya seperti memegang prinsip Syariah yang meliputi tiga hal yaitu: dilarangnya bunga (riba), dilarangnya usaha yang Spekulatif dan adanya pengakuan posisi zakat. b) Kemampuan Membayar (1) Kemampuan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran.
85
Hal ini bertumpu pada kualitas produk dan layanan, efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen. (2) Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban finansialnya. (3) Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak ada perbedaan dari hasil bank checking BI yang dilakukan oleh Compliance Support Director, juga berpengalaman masa silam yang bersangkutan. (4) Pemegang rekening nasabah yang bersangkutan harus memiliki rekening di BSM (Giro, tabungan atau deposito minimal enam bulan terakhir). Untuk giro jumlah uang yang tersimpan hendaknya memadai sesuai dengan pembiayaan yang diperoleh, karena giro baru bisa ditarik bila sudah jatuh tempo (sesuai kesepakatan waktu yang dibuat diawal). c) Margin Pembiayaan (1) Nasabah dapat menanyakan nisbah (rasio bagi hasil) sebelum penandatangan pembiayaan kemudian menyepakatinya bersama. (2) Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan besarnya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional lainnya.
86
(3) Jumlah keuntungan yang akan dibagikan untuk perjanjian kerjasama murni dalam bentuk proyek, menggunakan perhitungan keuntungan sebelum kena pajak. d) Agunan Secara prinsip dalam konsep Mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagi agunan. Namun dalam dunia perbankan demi pengamanan dana masyarakat maka bank islam meminta jaminan atau agunan pada pemakaian dana sesuai dengan petunjuk, seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: “Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. 2) Tahap Investigasi Dalam tahap investigasi diperlukan data-data: a) Data pinjaman untuk nasabah pegawai (1) Data investigasi nasabah dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari. Selain itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah. (2) Identitas pasangan (istri/suami) juga dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari
87
jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa
pasangannya
terlibat
hutang
dengan
bank.
Untuk
membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya, maka diperlukan data tambahan berupa surat nikah. (3) Sedangkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga dan untuk melakukan verifikasi dari alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah, maka dibutuhkan kartu keluarga. (4) Data tagihan telepon ataupun listrik juga diperlukan untuk mengetahui status kepemilikan rumah tinggal dan kebenaran alamat tinggal (5) Slip gaji terakhir diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran. Untuk memastikan hal ini, diperlukan surat refrensi perusahaan atau Surat Keputusan (SK) pengangkatan terakhir, karena slip gaji dapat saja direkayasa calon nasabah. (6) Salinan rekening 3 bulan terakhir untuk mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah. (7) Surat ijin usaha penerbitan (SIUP) dan surat izin praktik untuk mengetahui legalitas usaha calon nasabah, nomor pokok wajib pajak (NPWP) juga diperlukan untuk melakukan pengecekan data calon nasabah melalui proses BI checking (penelusuran data melalui database bank Indonesia)
88
(8) Lokasi jaminan yang dilengkapi dengan foto jaminan
b) Data pinjaman untuk nasabah perorangan (1) Akta pendirian usaha dan legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha dimaksud. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain. (2) Akta pendirian juga diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Hal ini kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor. (3) Laporan keuangan dan past performance terakhir dibutuhkan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah. Sedangkan bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan. Bisnis plan juga diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali (kontijensi plan). (4) Data identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
89
(5) Data objek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif. Setelah data di atas dipenuhi, bank akan melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah.
Investigasi
dapat
dilakukan
terhadap
nasabah
yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, seperti rekanan bisnis calon nasabah. 3) Tahap Analisa a) Tahapan dalam analisa pembiayaan (1) Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari nasabah (2) Ketahui sumber pengembalian pembiayaan (3) Lakukan penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan dalam proposal pembiayaan (loan evaluation) b) Pedoman analisa pembiayaan (1) Character (A) Tanggung
jawab
terhadap
kewajibannya
(kemampuan
memenuhi kewajibannya atau willingness to pay) (B) Kebiasaan pribadinya (apakah suka berjudi, spekulasi, bohong, hal lain yang buruk) (C) Kejujuran
90
(D) Bersifat terbuka atau tertutup (E) Tingkat religius (F) Jika nasabah terbukti memiliki modal atau collateral tetapi tidak mau menyerahkan untuk usahanya tentu hal lain dapat dijadikan salah satu kriteria penilaiannya. (2) Capital (A) Struktur Modal (B) Debt to Equity Ratio (C) Asset ti Liabilities Asset ti Liabilities (3) Capacity (A) Kemampuan Manajerial (B) Kemampuan Tekhnis, seperti produksi, pemasaran (C) Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya (Aspek Keuangan). (4) Collateral (A) First Way Out --- › Usaha itu sendiri (B) Second Way Out ---› Agunan atau asset lain di luar usaha (5) Condition Adalah kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau usaha itu sendiri. Selain itu juga termasuk di sini adalah peraturanperaturan atau ketentuan-ketentuan yang datang dari pemerintah, asosiasi, kelompok, dan lain-lain.
91
4) Tahap Persetujuan Proses persetujuan tergantung pada kebijakan bank yang dinamakan komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan proposal pembiayaan. Keputusan komite pembiayaan: a) DITOLAK, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan. b) DISETUJUI, Account Manager (A/M) membuat Offering Letter (OL) atau surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditanda tangani oleh Direksi atau Pimpinan Cabang atau Kepala Divisi. c) OL adalah dokumentasi legal berisi komitmen bank untuk membiayai usaha nasabah. 5) Tahap Pencairan Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai di posisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua telah di lengkapi, maka proses pencairan dapat diberikan.
92
Tahap Monitoring a) Reguler Monitoring (1) Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau call report kepada komite pembiayaan atau supervisor A/M (2) Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan b) Restrukturisasi Pembiayaan (1) Restrukturisasi, Rekondisi, Reschedule (2) Penjualan jaminan (sukarela atau litigasi) 6) Tahap Pembayaran Angsuran atau Pelunasan a) Jadwal yang tetap dan jelas dilaksanakan sebagaimana tertulis di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. b) Semua pembayaran akan diberikan oleh nasabah ke bank c) Kontrak mudharabah secara otomatis berakhir setelah terpenuhinya seluruh kewajiban nasabah tersebut kepada bank.
C. Analisa Kesesuaian Prosedur Pengajuan Pembiayaan Secara Teori dan Praktek yang ada Pada BMT Tamzis dan BSM Teori 1. Dalam prosedur pengajuan pembiayaan hal yang diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek
93
keuangan, aspek operasi atau teknis, aspek manajemen dan aspek ekonomi dan aspek mengenai dampak lingkungan. 2. Prosedur pembiayaan yang sehat menurut teori adalah prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi, prosedur pengawasan pembiayaan 3. Proses pembiayaannya meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyuusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah 4. Prosedur analisis meliputi berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa pendahuluan 5. Keputusan
permohonan
pembiayaan
ditentukan
berdasarkan
bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan wewenangnya dalam pengambilan keputusan tersebut 6. Penyidikan dan analisa kredit Penyidikan tersebut berisikan tentang wawancara dengan pemohon, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang di ajukan nasabah. 7. Pedoman memorandum pembiayaan Pedoman memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan yang berisikan tujuan pembiayaan, latar belakang calon nasabah, kondisi usaha, analisis keuangan calon nasabah, analisis jaminan, analisis resiko pembiayaan.
94
Praktek yang ada pada BMT 1. Harus menjadi nasabah terlebih dahulu Pada teori tidak mensyaratkan harus menjadi nasabah dahulu dalam pengajuan pembiayaan tetapi pada
prakteknya
prosedur
pengajuan
pembiayaan pada BMT Tamzis hal ini merupakan syarat utama yang ditetapkan oleh management karena jika sudah menjadi nasabah data mengenai nasabah sudah masuk ke dalam dokumen Tamzis. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan yang ada pada teori namun dalam kesamaan mengenai data diri nasabah masuk kedalam prosedur pengajuan pembiayaan pada aspek hukum, serta ada dalam hal penyidikan dan analisis kredit yaitu dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan pemohon. 2. Mengisi formulir yang telah disediakan Formulir yang disediakan berisikan jumlah permohonan pembiayaan, keperluan pembiayaan, dicantumkan agunan atau jaminan yang diberikan nasabah. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan pada teori pengajuan pembiayaan yang ada pada pedoman memorandum pembiayaan yaitu hal-hal yang meliputi tujuan pembiayaan, dan latar belakang calon nasabah. 3. Survey yang dilakukan oleh marketing Survey ini dilakukan guna mengetahui layak atau tidaknya usaha untuk di biayai karena bagi pihak BMT usaha mempengaruhi lancar atau tidaknya proses pengembalian pembiayaan tersebut yaitu dengan cara menanyakan pada tetangga sekitar usaha apakah usaha yang dijalankannya tersebut merupakan usaha milik sendiri atau nasabah ini hanya bekerja di tempat itu.
95
Hal ini tidak ada pada teori yang ada di teori hanyalah pengawasan mengenai usahanya saja apakah ramai atau sepi. Hal ini bagus dilakukan oleh BMT meskipun tidak sesuai dengan teori karena melihat pada pengalaman yang terjadi banyaknya penipuan bahwa usaha itu bukan miliknya melainkan si peminjam hanya bekerja di tempat itu dan nasabah ini hanya mengatas namakan dirinya di tempat itu, untuk menghindari hal tersebut maka pihak Tamzis melakukan hal ini. 4. Kriteria usaha Kriteria usaha yang dimaksud adalah lama beridirinya usaha tersebut, persyaratannya di sini adalah minimal usahanya sudah berjalan 6 bulan. Hal ini sesuai dengan yang ada pada toeri yaitu pedoman memorandum usaha mengenai konndisi usaha, ditentukan minimalnya pada BMT agar pihak BMT dapat melihat mengenai kesehatan usaha yang dijalankannya dilihat dari waktu usaha dan laporan keuangan jika nasabah memiliki laporan pencatatan usahanya. 5. Jumlah pembiayaan Jumlah pembiayaan menyangkut dengan jaminan, jika pembiayaan dibawah 10 juta persyaratannya hanya fotocopy KTP, kartu keluarga dan surat nikah namun jika pembiayaannya melebihi 10 juta maka nasabah harus memberikan jaminan. Hal yang dilakukan pada teori tidak melihat berapa jumlah pembiayaannya. Karena berapapun jumlah pembiayaannya jaminan tetap penting untuk menghindari terjadinya kredit macet.
96
6. Pencairan Proses pencairan ini bisa langsung didapatkan dengan jangka waktu paling lama 3 hari setelah divisi yang menangani pembiayaan telah memeriksa mengenai kelengkapan nasabah. Hal ini sesuai pada teori yaitu yang ada dalam prosedur pembiayaan yaitu tahap persetujuan yang kemudian bisa dicairkan.
Praktek Yang ada Pada BSM 1. Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan Tahap solitisasi tidak ada pada teori, bank yang mengadakan kegiatan ini dengan tujuan mencari nasabah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BSM. Sedangkan syarat kelayakan permohonan pembiayaan mulai dari aspek hukum, kemampuan membayar hingga agunan sama dengan yang ada pada teori karena bagi bank ini merupakan hal utama terpenting dalam hal pemberian pembiayaan. 2. Tahap investigasi Tahap investigasi adalah tahap untuk memenuhi data kelengkapan nasabah. Data kelengkapan nasabah dibedakan menjadi dua yaitu data pinjaman untuk pegawai dan data pinjaman untuk nasabah perorangan dengan persyaratan yang harus di cantumkan seperti 3. Tahap analisa Tahap analisa yaitu menganalisa berkas mengenai kelengkapan data yang diberikan oleh nasabah apakah sudah lengkap atau belum. Hal ini sesuai
97
dengan yang ada pada teori yaitu prosedur analisis yang berisikan tentang berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa pendahuluan, jaminan, laporan keuangan, penelitian realisasi usaha, dan penilaian barang jaminanannya. 4. Tahap persetujuan Tahap persetujuan juga sesuai dengan yang ada pada teori karena ini yang menentukan apakah nasabah ini diterima pengajuannya, atau di tolak atau ditahan. Keputusan permohonan pembiayaan ini Semua tergantung pada orang yang memegang wewenang dalam pengambilan keputusan. 5. Tahap pencairan Tahap pencairan ini dapat di berikan apabila semua data telah di lengkapi oleh nasabah. Tahap pencairan ini tidak di sebutkan dalam teori karena sudah termasuk ke dalam tahap persetujuan. 6. Tahap monitoring Tahap monitoring yaitu tahap memonitor pengembalian pembayaran nasabah kepada bank setiap akhir bulan bukan hanya itu pembinaan juga di berikan oleh pihak bank kepada nasabah peminjam. Tahap monitoring yang ada pada BSM sesuai dengan teori yang ada. 7. Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan Tahap pelunasan sesuai dengan teori yang ada yaitu jadwal yang tetap dan jelas yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan.
98
1) Kelebihan dan Kelemahan Mengenai Kesesuaian Antara Teori dan Praktek yang ada pada BMT Tamzis dan BSM BMT Tamzis Kelebihan 1. Memberikan kemudahan pada masyarakat yang membutuhkan modal namun tidak memiliki jaminan 2. Ada toleransi dalam hal pengembalian pembiayaan karena pengembaliannya bisa di cicil perhari, perminggu, perbulan tergantung kesanggupan nasabahnya. 3. Tidak ada biaya administrasi pada proses pinjaman tersebut. 4. Memberikan penawaran kepada nasabah yang tidak memiliki kemampuan usaha yaitu diberikan pinjaman pembiayaan qardul hasan atau pembiayaan tanpa bagi hasil Kelemahan 1. Tidak
memberikan
pengawasan
pembiayaan
pada
usahanya
karena
menurutnya mengambil cicilan dalam pengembalian pinjaman sudah cukup terawasi 2. Tidak ada jaminan untuk pembiayaan di bawah 10 juta 3. Tidak memperhitungkan resiko pengembalian pembiayaan jika suatu saat terjadi kredit macet pada usaha yang tidak memberikan jaminan. 4. Terlalu menganggap mudah dalam menangani masyarakat kecil. 5. Tingkat resiko lebih tinggi jika ada nasabah peminjam yang mengalami kegagalan dalam pengembalian.
99
Bank Syariah Mandiri Kelebihan 1. Sangat teliti dalam menilai nasabah 2. Tingkat resiko dalam hal kredit macet sedikit 3. Ada kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil sebelum penandatanganan pembiayaan 4. Ada tahap investigasi kelengkapan data untuk membedakan nasabah pegawai dan perorangan 5. Memahami alasan pada karakter seseorang sebagai bahan penilaian terhadap nasabah yang memiliki modal cukup tetapi lebih memilih melakukan pinjaman di bank 6. Untuk data kelengkapan nasabah, pada saat pihak bank melakukan survey tempat usahanya di foto dan di selidiki mengenai nasabah tersebut pada tetangga sekitar usaha dan rekan bisnisnya Kekurangan 1. Persyaratan yang diberikan oleh nasabah yang pinjamannya sedikit sama banyaknya dengan nasabah yang pinjamannya banyak 2. Tidak melayani pinjaman kepada masyarakat yang tidak memiliki jaminan. 3. Tidak mencantumkan proses administrasi namun di wajibkan untuk membayar administrasi pada saat proses pencairan sehingga adanya ketidak jelasan yang membuat seseorang berfikir negatif mengenai uang tersebut.
100
2) Kendala Yang Ada Dalam Pengajuan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) BMT Tamzis a) Diantaranya adalah belum memiliki sistem prosedur yang standar dan baik b) Kurangnya memanfaatkan teknologi c) Pendidikan masyarakat yang rendah Karena banyak masyarakat di pasar yang tidak berpendidikan sehingga masyarakat masih lebih memilih melakukan pinjaman pembiayaan pada rentenir-rentenir yang ada di pasar, padahal melakukan pinjaman di BMT Tamzis ini tidak sesulit melakukan pembiayaan pada bank-bank, namun karena kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Bank Syariah pada umumnya sehingga masyarakat masih saja berfikiran bahwa melakukan pinjaman di BMT masih sulit seperti yang ada pada Bank d) Rendahnya inovasi dalam produk e) Tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah Perkembangan BMT yang sangat beragam telah mulai menimbulkan masalah dalam hal kejelasan BMT itu sendiri. Karena, tidak sedikit BMTBMT yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak sedikit pula masyarakat yang berminat f) Kelembagaan legalitas g) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kompetensi SDM yang rendah
101
h) Kelemahan SDM dan sistem operasional6
Bank Syariah Mandiri a) Lemahnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses pembiayaan bank b) Terbatasnya jaminan dan modal sendiri yang bisa disediakan oleh pengusaha mikro dan kecil c) Sulitnya prosedur yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri d) Prosesnya sangat lama e) Masih banyaknya ketidaksesuaian skim pembiayaan dengan kebutuhan nasabah mikro dan kecil f) Infrastruktur bank yang ada juga tidak siap untuk menjangkau nasabah mikro dan kecil yang tersebar di banyak lokasi, sektor dan komunitas terkait dengan skala ekonomis pembiayaan.
Faktor yang menyebabkan nasabah tidak memilih bank dalam pembiayaan: a) Keterbatasan modal b) Tidak memiliki jaminan c) Persyaratan yang terlalu sulit dan berbelit d) Proses pencairan lama
6
Wawancara pribadi dengan BMT Tamzis
102
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Dari penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk pembiayaan usaha kecil yaitu pertama-tama nasabah mengajukan proposal permohonan pembiayaan yang berisi data-data pendukung seperti legalitas pribadi atau usaha, laporan keuangan usaha, data jaminan. Setelah pemohon melengkapi permohonan pembiayaan tersebut selanjutnya pihak BSM akan melakukan analisis dengan menggunakan wawancara, call visit (kunjungan laporan), membuat call report (laporan kunjungan). Selain itu BSM juga akan menganalisa keuangan, usaha, karakter manajemen, yuridis usaha dan jaminan. Jika kesimpulan analisis tersebut menyatakan bahwa calon nasabah layak diberikan pembiayaan maka pihak BSM akan membuat Offering Letter yaitu surat persetujuan prinsip pembiayaan. Sedangkan prosedur yang diterapkan pada BMT jauh lebih mudah, singkat, dan cepat. Prosedur yang ada pada BMT yaitu yang pertama dan wajib adalah menjadi anggota di Tamzis dengan mempunyai tabungan dengan begitu maka nasabah baru bisa mendapatkan pinjaman pembiayaan,
102
103
setelah itu di survey layak atau tidaknya nasabah itu untuk dibiayai. Syarat layak atau tidaknya itu dilihat dari: Baitul Maal, pembiayaan ini untuk memberdayakan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan usaha, caranya adalah diberikan pembiayaan qardul hasan atau pembiayaan yang tanpa bagi hasil. Contoh pinjaman Rp 1 juta pengembaliannya pun 1 juta. Dalam pembiayaan ini pihak BMT tidak menunggu mereka yang mengajukan. Jika dilihat dari usahanya memang harus dibantu, dibantulah dengan memberikan pembiayaan kepada mereka. Pihak BMT yang menawarkan kemudian dilihat sampai bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan usaha yang ditanyani oleh divisi tammadun. Baituttanwil, menangani orang-orang yang memiliki kemampuan usaha tetapi kekurangan modal. Mereka ini jika tidak dilayani maka akan lari ke rentenir, karena jika mereka lari ke Bank tidak mungkin karena persyaratan yang terlalu sulit untuk mereka jangkau. Kemudian juga dilihat dari lama berdirinya usaha, syarat minimal usaha pada BMT adalah enam bulan. Setelah itu Jika memang layak dibiayai dilihat kembali berapa pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Jika pembiayaan dibawah Rp 2juta tidak memakai persyaratan apa-apa hanya fotocopy, kartu keluarga dan KTP tetapi jika pengajuan pembiayaannya di atas Rp 5 juta menggunakan surat nikah. Pinjaman lebih dari 10 juta menggunakan BPKB motor atau sertifikat rumah yang buat jaminan. Jaminan ini hanya digunakan sebagai alat pengaman bagi pihak BMT jika suatu saat mengalami kredit macet namun sekalipun macet jaminannya tidak di manfaatkan oleh pihak
104
BMT.
Jika
surveynya
bagus
kemudian
di
cairkan.
Pengembalian
pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil, cicilannya tergantung kesanggupan nasabah ada yang menginginkan perhari, perminggu, atau perbulan. 2. Kendala yang terdapat pada BMT Tamzis dalam pengjuan pembiayaan UKM adalah belum memiliki sistem prosedur yang standar dan baik, kurangnya memanfaatkan teknologi, pendidikan masyarakat yang rendah karena banyak masyarakat di pasar yang tidak berpendidikan sehingga masyarakat masih lebih memilih melakukan pinjaman pembiayaan pada rentenir-rentenir yang ada di pasar, tingkat kepercayaan masyarakat tentang BMT masih rendah, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kompetensi SDM yang rendah, dan kelemahan SDM dalam sistem operasionalnya. Sedangkan kendala yang ada pada BSM adalah Lemahnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses pembiayaan bank, kemudian terbatasnya modal sendiri yang bisa disediakan oleh pengusaha mikro dan kecil sebagai jaminan, dianggap sulit prosedur yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri, proses mencairkannya pun sangat lama, masih banyaknya ke tidak sesuaian skim pembiayaan dengan kebutuhan nasabah mikro dan kecil, infrastruktur bank yang ada juga tidak siap untuk menjangkau nasabah mikro dan kecil yang tersebar di banyak lokasi, sektor dan komunitas terkait dengan skala ekonomis pembiayaan.
105
B. SARAN Saran-saran yang akan diberikan penulis terkait dengan pihak-pihak yaitu: 1. Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) diantaranya adalah: a. Hendaknya BSM dapat lebih cepat tanggap dalam menyikapi persoalan umat khususnya dalam permasalahan keuangan dan pembiayaan bagi UKM yang potensial dan juga dapat bersikap bijaksana serta tegas dalam menghadapi nasabah yang dinilai tidak memenuhi kewajiban atau role play pihak BSM sehingga ada nilai wibawa BSM itu sendiri oleh nasabah. b. Diharapkan kepada BSM agar lebih selektif dalam pendistribusian pembiayaan sehingga dana tersebut sampai kepada pihak nasabah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang produktif. c. Melakukan kerja sama pola kemitraan, dimana BSM berfungsi sebagai fasilitator usaha mikro dan kecil dengan pengusaha besar dalam pola kemitraan Inti-Plasma,
dimana
perusahaan
menjamin
pasar
dan
pendamping teknologi. d. Pihak BMT hendaknya mengembangkan sistem monitoring pembiayaan mikro dan kecil berbasis teknologi untuk mengefektifkan dan menurunkan biaya monitoring pembiayaan. e. Melakukan kerja sama pembiayaan program dengan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas penjaminan, likuiditas atau bantuan lainnya untuk meningkatkan pembiayaan ke segmen mikro dan kecil.
106
2. Saran bagi pihak Pemerintah adalah selalu memperhatikan para pedagang dan usaha kecil menengah (UKM) dalam hal pemberian dana atau pun fasilitas dan pelayanan yang mendukung berkembangnya UKM karena UKM merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang banyak memberikan sumbangsih bagi negara dan juga diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pihak bank dalam membantu tugas-tugas pemerintah dalam hal penanganan para pedagang kecil.
Diantara keduanya baik Bank maupun Lembaga Keuangan non Bank seperti BMT memiliki keunggulan masing-masing, sehingga nasabah dapat menyesuaikan akan kebutuhannya. Setelah melihat analisa komparatif baik dari sisi prosedur pengajuan pembiayaan maupun kendala-kendalanya ternyata banyak perbedaan, kekurangan dari perbedaan disini bukan dimaksud penulis untuk melemahkan atau menjustifikasi namun sebagai bahan perbandingan yang nantinya akan bermanfaat bagi Bank maupun BMT. Tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Dan kelebihan dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja keduanya di masa yang akan datang. Demikianlah penulisan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sehingga akan menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai Bank Syariah Mandiri dan Baituttamwil Tamzis.
94
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, Departermen Agama RI Adam, Mercya, Rossi, Wawancara Pribadi, 06 Oktober 2010-11-03 Amin, Hasan, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, Jakarta, Pradiya Utama, 1976 Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2005 Baridwan, Zaki, Sistem akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode, Yogyakarta, BPFE, 1992 Chapra, M. Umar, The Future Of Economic An Islamic Perspektif, Jakarta, Sharia Economic and Banking Institute, 2001 Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1993 Edillius, Pengantar Ekonomi Perusahaan, jakarta, Rineka Cipta, 1992 Irkam, Muhammad, Kemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah, Tamaddun edisi xxv/th.V/Maret-April 2010 -------------------------- // --------------------------Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000 ------------------------- // ------------------------
94
95
Luth, Thohir, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005 Muhammad, Bank Syariah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, Yogyakarta, Ekonisia, 2006, Cetakan Pertama, Edisi Kedua ------------------------- // -----------------------Ryanto, Edi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 25 Juni 2010 Saleh, Rahmat, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2003, Cetakan Kedua Sartika, Titik, Ekonomi Skala Menengah dan Koperasi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004 Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI, 1995, Edisi IV Sjahdeini, Sutan. Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka Utama dan Grafiti, 1999 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis VI Peneliti Pemula, Yogyakarta, Gajah Mada University Pess, Cetakan Pertama Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Pembiayaan Syariah, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003
96
---------- BMT Tamzis, Company Profile ---------- http://diswandi..ntbblogs.com/2009/10/02/Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia ---------- http://harryazharazis.com/dok-26.html ---------- http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/19/47 ---------- http://www. SyariahMandiri.co.id ---------- Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2008 ---------- Laporan Tahunan KJKS Baituttamwil Tamzis 2009 ---------- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institute Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan, 2003, Cetakan Kedua
Perundang-Undangan 1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah 3. Undang-Undang 1945 Pasal 33 dan 34 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
