ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI KABUPATEN NABIRE

Bunga Rampai Administrasi Publik

ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI KABUPATEN NABIRE Suripto Peneliti Muda Puslitbang. SIOAN-LAN Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Gedung B Lt. 5 Lembaga Administrasi Negara email : [email protected], [email protected], [email protected]

PENDAHULUAN Cita-cita besar Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan birokrasi Indonesia berkelas internasional tahun 2025, visi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk mencapainya, pemerintah telah menetapkan sasaran jangka menengah yang diatur dalam sebuah road map reformasi birokrasi periode tahun 2010 – 2014, periode tahun 2015 – 2019 dan periode tahun 2020 – 2024. Sasaran periode pertama yakni penguatan birokrasi pemerintah, hal ini tentunya tidak terlepas dari wajah birokrasi kondisi saat ini yang sering dianggap tidak professional, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mutu pelayanan rendah dan tidak memuaskan, serta tingkat transparansi yang masih rendah. Seiring dengan Grand Desain dan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas juga dirasakan Pemerintah Kabupten Nabire untuk menjadikan Kabupten Nabire yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing untuk menghadapi tantangantantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire, dimana pada akhir tahun 2025 di Kabupaten Nabire diharapkan dapat tersedia sumber daya manusia yang berkualitas dan

Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

31


berdaya saing. Salah satu misi kabupaten Nabire yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki

etos

kerja

dan

profesional

dalam

pembangunan

serta

meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang menguasai dan memanfaatkan iptek menuju masyarakat yang inovatif. Penguatan birokrasi menitikberatkan pada aspek penataan sumber daya aparatur (PNS). Ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan utama SDM aparatur yang terkait kuantitas, profesionalitas yang masih rendah, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen SDM Aparatur yang masih lemah.i Khusus terkait dengan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih rendah, dimana penyebab utamanya antara lain ketidaksesuaian

antara

kompetensi

pegawai

dengan

jabatan,

pendistribusian dan penempatan pegawai belum berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan berbagai permasalahan tersebut tentunya berdampak pada inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu daerah yang masuk dalam “daerah tertinggal”, Kabupaten

Nabire

menghadapi

permasalahan

yang

lebih

berat

dibandingkan dengan pemerintah daerah di luar papua. Selain luas wilayah 29.678 km2 atau hampir setara dengan luas Provinsi Jawa Tengah yakni 32.548 km² yang sangat luas, Pemerintah Kabupaten Nabire sampai akhir tahun 2012 juga hanya didukung oleh berjumlah 1.862 pegawai. Permasalahan tersebut lebih diperberat dengan kondisi kualitas SDM Aparatur yang relative sangat rendah. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM Aparatur tersebut juga dapat dilihat dari jumlah jabatan struktural yang tidak terisi sekitar 30 persen. Sehingga, kondisi tersebut tidak dapat menghidarkan orang memiliki rangkap jabatan. Beberapa pejabat yang merangkap jabatan antara lain Asisten Pemerintahan merangkap Kepala 32

| Lembaga Administrasi Negara, 2014


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Bagian Organisasi merakap Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Sub Bagian Organisasi merangkap Sekretaris Distrik, dll. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Nabire, jumlah PNS tahun 2012 sebanyak 1.862 orang dengan komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan menunjukan bahwa sebagian besar PNS berpendidikan ≤ SLTA yakni 49%, Sarjana (S-1) sebanyak 34%, diploma sebanyak 13% dan Pasca sarjana (S-2) sebanyak 4%. Sedangkan berdasarkan komposisi golongan, dimana jumlah PNS terbanyak adalah golongan III dengan jumlah 1002 orang PNS (52%). Jumlah PNS terbesar berikutnya adalah golongan II dengan jumlah 727 orang (37%), dilanjutkan dengan PNS golongan IV berjumlah 128 orang (7%). Jumlah PNS terkecil adalah golongan I dengan jumlah 82 orang (4%). Selanjutnya, berdasarkan jabatan, PNS yang menduduki Jabatan Non Eselon / Fungsional Umum sebanyak 1411 PNS (72%). Jumlah PNS terbesar berikutnya menduduki Jabatan Eselon 4 dengan jumlah 340 PNS (18%), dilanjutkan dengan PNS yang menduduki Jabatan Eselon 3 berjumlah 158 PNS (8%). Jumlah PNS terkecil yang menduduki Jabatan Eselon 2 dengan jumlah 43 PNS (2%). Dengan melihat kondisi tersebut, Kabupaten Nabire perlu melakukan penataan SDM Aparaturnya untuk menciptakan aparatur yang proposional dan professional. Hal ini sejalan dengan sasaran Refomrasi Birokrasi Nasional periode 2010-2014, serta amanat Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk melakukan “Rumuskan jumlah yang tepat untuk pegawai di daerah” ii . Amanat Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitnya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon


33


Pegawai Negeri Sipil. Beberapa pengaturan penting yang perlu diperhatikan adalah:iii 

Penundaan sementara penetapan formasi untuk penerimaan CPNS diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 atau sekitar 16 bulan, kecuali : pertama, Kementerian/Lembaga yang membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai : (1) Tenaga Pendidik; Tenaga Dokter dan Perawat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan serta Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak; (2) Memiliki lulusan ikatan dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan. kedua, Pemerintah Daerah yang anggaran belanja pegawai dibawah/kurang dari 50% dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai (1) Tenaga pendidik; (2) Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat; (3) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak. ketiga, Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007, sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi dan kemampuan keuangan Negara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)



Dalam masa penundaan dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk melakukan penataan organisasi (rightsizing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan PermenPANRB No 26 Tahun 2011 tentang perhitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat untuk daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat akhir bulan Desember 2011 34





Instansi Pusat dan Daerah selain menghitung jumlah kebutuhan PNS, juga menyusun kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun kedepan yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012.



Instansi Pusat dan Daerah yang belum menghitung jumah kebutuhan PNS dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi CPNS.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan kajian adalah Berapa Kebutuhan Ideal SDM Aparatur sesuai dengan beban kerja setiap Organiasi Perangkat Daerah Kabupten Nabire?

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE Tinjauan Regulasi dan Konsep meliputi berbagai peraturan perundangan yang mengamatkan dalam penataan sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Daerah serta beberapa konseptual tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja. 1. Tinjauan Peraturan Perundangan Dalam melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja merujuk peraturan perundangan antara lain sebagai berikut: 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Kepegawaian jo.Undang‐ Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974.



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan.


35




Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 31.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah 

Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 02/Spb/M.Pan-Rb/201, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/Pmk.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

2. Analisa Jabatan Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka aspek pokok yang dianalisis dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut. Aspek lain yang dianalisis antara lain bahan-bahan yang digunakan dalam bekerja berikut peralatan kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja. Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

Nomor

:

KEP/61/M.PAN/2004,

Analisis

Jabatan

mengandung informasi antara lain : nama jabatan; kode jabatan, unit kerja, kedudukan dalam unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat/alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan; kondisi lingkungan kerja; resiko bahaya; syarat jabatan; prestasi kerja yang diharapkan; dan butir informasi lainnya. Selanjuntya, hasil analisis

jabatan

dapat

dimanfaatkan

untuk

melakukan

penataan

manajemen kepegawaian, antara lain: Perencanaan pegawai, recruitment dan seleksi, perencanaan karier, pengangkatan dalam jabatan, penilaian 36



kinerja, remunerasi dan program diklat pegawai, serta sebagai bahan utama dalam melakukan analisis beban kerja pegawai. 3. Analisa Beban Kerja Peraturan yang menjadi landasan dalam melakukan Analisis Beban Kerja yakni Permen.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Kedua landasan kebijakan tersebut, sebagai pedoman instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penyusunan Analisis Beban Kerja. Teknik analisis beban kerja (workload analysis) memerlukan pendekatan rasio-rasio yang telah terpolakan dalam analisis jabatan dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pegawai. Analisis Beban kerja mengidentifikasi jumlah pegawai dan beban kerja organisasi. Pada hakekatnya pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja diharapkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan

untuk

menciptakan

efektivitas

dan

efisienasi

serta

profesionalisme sumber daya aparatur yang memadai pada setiap instansi pemerintah serta mampu melaksanakan tugasnya. Pelakasanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat menghasilkan tolok ukur yang rasional bagi pegawai atau unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Tolok ukur yang rasional tersebut berupa norma standar waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, standar beban kerja dan prestasi kerja, serta digunakan untuk menyusun formasi pegawai. Penilaian beban kerja dilakukan untuk memberikan gambaran beban kerja yang dipikul suatu jabatan dan unit organisasi. Untuk itu terdapat data dan informasi yang diperlukan, untuk mendapatkan hasil analisis beban kerja. Data dan informasi yang diperlukan antara lain: Nama jabatan, Satuan, Lembaga Administrasi Negara, 2014 |

37


Volume Kerja, Norma Waktu, Peralatan, Jumlah pemangku jabatan, dan Asumsi. Kata pengukuran mempunyai makna proses, cara, atau perbuatan mengukur dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Dalam hal ini metode pengukuran beban kerja berarti merupakan suatu metode, proses, cara untuk mengukur target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai organisasi. ABK dapat menghasilkan penilaian pada Prestasi kerja jabatan dan prestasi unit organisasi, Beban kerja jabatan dan unit organisasi dan Jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan unit organisasi. Dengan hasil tersebut, ABK dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal antara lain Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, Sarana peningkatan kinerja kelembagaan, Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai beban kerja, Program mutasi pegawai, Reward and punishment terhadap unit atau pejabat, Bahan penyempurnaan program diklat dan Penataan/penyempurnaan struktur organisasi. 4. Framework Framework

atau

kerangka

kerja

digunakan

untuk

mempermudah

memberikan pemahaman dalam alur kerangka pikir dalam study analisa kebutuhan pegawai Kabupaten Nabire. Dengan mendasarkan pada uraian penjelasan diatas, maka framework Analisa Kebutuhan Pegawai Kabupten Nabire seperti pada Gambar 1.

38



Gambar 1: Framework Analisa Kebutuhan Pegawai 5. Metode Study ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan ini didasarkan atas, study ini menggambarkan suatu fenomena dengan mendeskripsikan kebutuhan pegawai di Pemerintah Kabupten Nabire. Dalam menganalisa kebutuhan pegawai dilakukan dengan dua kegiatan analisa yakni analisa jabatan dan analisa beban kerja. Prosedur dan metode analisis jabatan dilaksanakan seperti seperti pada Table 1.


39


Table 1 Prosedur dan Metode Anjab Prosedur Pengumpulan Data

Metode    

Pengolahan Data

 

Verifikasi



Penyempurnaan Hasil Olahan



Penetapan hasil

 

Menyebarkan Daftar Pertanyaan untuk diisi oleh pegawai/pejabat Wawancara terhadap pegawai mengenai pekerjaan dan hal lain yang terkait Pengamatan langsung terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan pegawai yang sedang dianalisis Merujuk pada hasil analisis jabatan pada organisasi lain dengan karakteristik tugas dan lingkungan tugas yang sama pada suatu jabatan Pengelompokan daftar isian berdasarkan kesamaan deskripsi tugas, dan kaitan proses pelaksanaan pekerjaan Penamaan jabatan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas yang sama dengan mengacu pada syarat penamaan jabatan berikut : 1. Jumlah tugas antara 5 sampai 12 2. Jumlah tugas mengandung volume kerja yang cukup minimal untuk satu orang pegawai 3. Tugas-tugas yang dimiliki memiliki kaitan satu sama lain 4. Syarat jabatannya serasi, sejajar dan wajar Pimpinan pegawai yang sedang dianalisis memeriksa ketepatan hasil perolehan data lapangan untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Penyempurnaan data dan informasi yang diperoleh dari pencarian data lapangan sesuai masukan yang diperoleh Presentasi hasil kepada para pimpinan (sosialisasi dan masukan) Pengesahan hasil

Sumber: disarikan dari berbagai peraturan

Adapun proses dan metode pelaksanaan analisis beban kerja seperti pada Tabel 2.

40



Table 2 Prosedur dan Metode ABK Prosedur Pengumpulan data



   Pengolahan data

  

Verifikasi



Perbaikan data dan informasi



Hasil Pengukuran Beban Kerja



Penetapan hasil

 

Metode Menyebarkan formulir isian untuk diisi oleh setiap pejabat sebagaimana teridentifikasi dalam analisis jabatan, dan dikelompokkan berdasarkan unit organisasi dan jabatannya Wawancara dengan pegawai Pengamatan langsung (observasi) Merujuk pada hasil ABK di unit organisasi lain dengan pekerjaan dan pejabat yang memiliki pekerjaan dan uraian pekerjaan yang sama Melakukan rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan Melakukan perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan Melakukan rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit Menentukan rasionalitas hasil pengolahan data dengan melihat kecenderungan : 1. Di atas normal, yang disebabkan adanya mark up pada data volume kerja dan atau norma waktu yang dapat dicatat Analis/dilaporkan oleh responden atau sebaliknya. 2. Di bawah normal, yang disebabkan kurang lengkapnya produk dan kecilnya norma waktu yang dapat diinventarisir oleh Analis atau dilaporkan oleh responden. Dari verifikasi data dilakukan wawancara kembali dengan pegawa, cross check dengan pimpinan unit organisasi, dan pengamatan pelaksanaan pekerjaan Menentukan tingkat beban kerja tiap unit organisasi dan akumulasi unit organisasi sehingga menghasilkan beban kerja organisasi secara keseluruhan Tim analis melakukan presentasi untuk sosialisasi dan mendapatkan masukan Penetapan hasil oleh pimpinan organisasi yang berwenang

Sumber: disarikan dari berbagai peraturan

Dalam mengukur dan menghitung beban kerja menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :


41


1. Mengitung Jumlah Beban Kerja Jabatan

2. Mengitung Jumlah Beban Kerja Jabatan

3. Mengitung Efisiensi Jabatan / Unit

4. Menghitung Tingkat Prestasi Kerja Jabatan / Unit Prestasi Kerja Unit berpedoman : a. EU di atas 1,00

= A (Sangat Baik)

b. EU antara 0,90 – 1,00

= B (Baik)

c. EU antara 0,70 – 0,89

= C (Cukup)

42



d. EU antara 0,50 – 0,69

= D (Sedang)

e. EU di bawah 0,50

= E (Kurang)

ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI Berdasarkan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja menunjukan bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Nabire membutuhkan pegawai sebanyak 3.106 orang atau masih memiliki kekurangan 1.025 orang. Penyajian kebutuhan jabatan dan kebutuhan jumlah pegawai disajikan dalam empat Clauster meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; Dinas-Dinas; Lembaga Teknis Daerah; dan Distrik dan Kelurahan. 1.

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Hasil Analisa Anjab dan ABK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nabire, untuk efektifitas pelaksanaan beban tugas kedua SKPD tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 389 orang atau memiliki kekurangan sebanyak 134 orang. Rekapitulasi kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD seperti pada Tabel 3. Table 3 Pemangku dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan OPD

JUMLAH PEMANGKU 255 51

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

JUMLAH KEBUTUHAN 389 64.56

+/-134 -13.56

Sumber: Pengolahan Data Anjab dan ABK

2.

Dinas - Dinas

Hasil Analisa Anjab dan ABK Dinas-Dinas Kabupaten Nabire menunjukan bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan urusan di dinas-


43


dinas membutuhkan pegawai sebanyak 1.474 orang atau memiliki kekurangan sebanyak 535 orang. Rekapitulasi kebutuhan pegawai di lingkungan dinas-dinas seperti pada Tabel 4.

Tabel 4 Rekapitulasi Pemangku dan Kebutuhan Pegawai Dinas-Dinas SKPD

JUMLAH PEMANGKU JABATAN 76 58 67

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI 93.93 102 97.12

-17.93 -44.00 -30.12

Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata

36

98.4

-62.40

Dinas Kehutanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

58 60 85 72

86.43 94.47 120.08 109.86

-28.43 -34.47 -35.08 -37.86

Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendidikan

79 70

132.44 122.86

-53.44 -52.86

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

56

101.04

-45.04

79 48 41 54 939

92.68 67.06 64.04 92.03 1474

-13.68 -19.06 -23.04 -38.03 -535

Dinas Pertambangan Dan Energi Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dinas Pertanian Dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kesejahteraan Sosial Jumlah

+/-


3.

Lembaga Teknis Daerah Hasil Analisa Anjab dan ABK Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nabire menunjukan bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan urusan di Lembaga Teknis Daerah membutuhkan pegawai sebanyak 44



1.243 orang atau memiliki kekurangan sebanyak 356 orang. Rekapitulasi kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga Teknis Daerah seperti pada Tabel 5. Tabel 5 Jabatan Pemangku dan Kebutuhan Pegawai Lembaga Teknis Daerah SKPD

JUMLAH PEMANGKU JABATAN 65

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI 160.43

-95.43

46

64.97

-18.97

Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung

46 44

83.46 75.11

-37.46 -31.11

Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Inspektorat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

56

70.17

-14.17

54

67.03

-13.03

18 70 49

75.35 133.15 81.29

-57.35 -63.15 -32.29

Bakesbang Polinmas Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Rumah Sakit Umum Daerah

42 25 54

71.9 32.98 60.21

-29.90 -7.98 -6.21

62

77.33

-15.33

31 225

49.59 139.57

-18.59 85.43

Jumlah

887

1243

-356

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah

+/-



45


4.

Distrik Dan Kelurahan Hasil Analisa Anjab dan ABK Distrik dan Kelurahan Kabupaten Nabire menunjukan bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan urusan di Distrik dan Kelurahan membutuhkan pegawai sebanyak 754 orang atau memiliki kekurangan sebanyak 375 orang. Rekapitulasi kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga Teknis Daerah seperti pada Tabel 6. Tabel 6 Jabatan Pemangku dan Kebutuhan Pegawai Distrik dan Kelurahan JUMLAH PEMANGKU JABATAN 26 26 28

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI 56.52 51.48 44.85

-30.52 -25.48 -16.85

Distrik Makimi Distrik Nabire Barat Distrik Napan Distrik Nabire Distrik Siriwo Distrik Teluk Umar

25 25 26 26 26 25

33.62 54.71 53.78 49.01 48.08 41.21

-8.62 -29.71 -27.78 -23.01 -22.08 -16.21

Distrik Uwapa Distrik Wanggar Distrik Wapoga Distrik Yarokabisay Distrik Yaur Kelurahan

26 26 26 26 26 16

49.58 76.66 37.13 46.99 73.99 36.06

-23.58 -50.66 -11.13 -20.99 -47.99 -20.06

379

754

-375

SKPD Distrik Dipa Distrik Teluk Kimi Distrik Menau

Jumlah


46


+/-


5.

Kebutuhan Formasi 2013 - 2017

Sebagaimana telah di jelaskan pada Bab IV sebelumnya, Kabupaten Nabire memiliki kekurangan pegawai sebanyak 1.025 orang. Untuk lebih mempercepat pengefektifan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Nabire tentunya tidak terlepas dari terpenuhinya kekurangan pegawai yang dibutuhkan. Namun demikian pengisian formasi tersebut tentunya akan mempertimbangkan banyak aspek antara lain rasio anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire. Untuk itu ada dua skenario dalam pengisian formasi seperti pada Tabel 7 Tabel 7 Skenario Formasi Pegawai Model 1 Tahap 5 Tahap

2013 1.064 264

2014 43 243

2015 25 225

2016 31 231

2017 33 233

PENUTUP 1. Kesimpulan Analisis Jabatan di Kabupaten Nabire menghasilkan informasi antara lain Nama Jabatan, Kode Jabatan, Unit Kerja, Kedudukan dalam unit organisasi, Ikhtisar Jabatan, Uraian tugas, Bahan kerja, perangkat/alat kerja, Hasil kerja, Tanggung jawab, Wewenang, Korelasi Jabatan; Kondisi lingkungan kerja; Resiko Bahaya; Syarat jabatan; Prestasi kerja yang diharapkan; dan Butir informasi lainnya. Berdasarkan hasil informasi tersebut, observasi dan wawancara terdapat beberapa hal yang perlu di optimalkan dan atau diperhatikan sebagai berikut :  Uraian tugas Belum terdokumentasikannya uraian tugas dan rincian tugas dari setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.


47


 Perangkat /Alat Kerja Ketersediaanya Teknologi Informasi yang masing sangat terbatas  Syarat Jabatan Keterbatasan Sumber Daya Manusia / Pegawai Kabupaten Nabire yang memenuhi persyaratan dalam menduduki jabatan tertentu khususnya struktural. Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi antara lain Rincian Tugas Jabatan, Waktu Efektif Penyelesaian Pekerjaan, Jumlah Kebutuhan Pegawai, dan Jenis Pegawai yang dibutuhkan. Hasil ABK dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, antara lain: Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; Sarana peningkatan kinerja kelembagaan; Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan; Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai beban kerja; Program mutasi pegawai; Reward and punishment terhadap unit atau pejabat; Bahan penyempurnaan program diklat; dan Penataan/penyempurnaan struktur organisasi. Hasil ABK yang perlu diperhatikan yakni terdapat beberapa SKPD yang memiliki Overload Beban Kerja berlebih (Overload), sehinga perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensip. 2. Rekomendasi Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 2012, maka dalam rangka mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire direkomendasikan beberapa langkah sebagai berikut:  Melakukan Evaluasi Organisasi Seluruh SKPD terutama yang memiliki beban kerja berlebihan.  Mereformulasi kembali Uraian Tugas dan Rincian Tugas secara tepat setiap Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupten Nabire. Untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Bupati

48



 Menyusun Standar Kompetensi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Nabire  Menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai acuan setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupten Nabire.  Menyediakan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Nabire DAFTAR PUSTAKA Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Kepegawaian jo.Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 31.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 02/Spb/M.Pan-Rb/201, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor

141/Pmk.01/2011

Tentang

Penundaan

Sementara

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil


49


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Nabire Nomor

4 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. Peraturan Bupati Nabire Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor

5 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Dinas Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor

6 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Lembaga Teknis Daerah Jumlah

PNS

Disesuaikan

Kebutuhan

Daerah

http://www.seputar-

indonesia.com/edisicetak/content/view/342925/ diakses tanggal 24 Maret 2013 i

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Jumlah PNS Disesuaikan Kebutuhan Daerah http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/342925/ diakses tanggal 24 Maret 2013 iii Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. ii

50


ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI KABUPATEN NABIRE

Recommend Documents