AN GGARAN DASA R PERKUMPULAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE ROYALE SPRINGHILL APARTEMENT
PPSRS "TRSA" - 2015
ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE ROYALE SPRINGHILL APARTEMENT
PPSRS “TRSA”
MUKADIMAH Atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan bersama Pemilik dan Penghuni Rumah Susun The Royale Springhill Apartement di Jakarta dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, kemitraan, netral, profesional dan independen, dengan tujuan untuk memberikan manfaat kenyamanan dan keamanan yang sebesar-besarnya kepada Pemilik dan Penghuni The Royale Springhill Apartement di Jakarta yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 maka para Pemilik dan Penghuni The Royale Springhill Apartement di JAKARTA sebagai orang-seorang warga negara Indonesia secara sukarela sepakat untuk membuat Organisasi bernama PPSRS “THE ROYALE SPRINGHILL APARTEMENT” di JAKARTA dengan anggaran dasar sebagai berikut :
BAB I. KETENTUAN UMUM PASAL 1 NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN 1.
Organisasi ini bernama PERKUMPULAN PENGHUNI Satuan Rumah Susun THE ROYALE SPRINGHILL APARTEMENT selanjutnya disingkat menjadi PPSRS “TRSA”.
2.
PPSRS “TRSA” didirikan di JAKARTA pada tanggal 21 Juli 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3.
PPSRS ”TRSA” ini berkedudukan di Apartemen Springhill Jalan Benyamin Sueb, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Utara, dengan perwakilanperwakilan di tempat lain yang dianggap perlu di kemudian hari. PASAL 2 AZAS DAN LANDASAN
1.
PPSRS ”TRSA” berazaskan Pancasila
2.
PPSRS ”TRSA” berlandaskan: a) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSRS “TRSA” sebagai landasan operasional.
3.
PPSRS ”TRSA” Bersifat Netral dalam berpolitik dan tidak memihak kepada satu politik
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 3 VISI DAN MISI 1.
PPSRS ”TRSA” mempunyai VISI: a) Melakukan pengawasan Dan Pelaksanaan terhadap pengelolaan The Royale Springhill di Kemayoran Jakarta Pusat dan/atau bekerja sama dengan badan pengelola dari Pengembang dan/atau pihak lain. b) Memastikan Kenyamanan, Keamanan, Kedamaian bagi seluruh penghuni The Royale Springhill Apartement. c) Melakukan Efisiensi dan Efektifitas pada pelayanan yang utama, demi terwujudnya Layanan yang prima dengan Harga pelayanan yang Logis bagi seluruh penghuni The Royale Springhill Apartement.
2.
PPSRS “TRSA” mempunyai MISI: a) Melakukan pengelolaan yang profesional secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak badan pengelola dari pengembang agar terwujudnya pelaksanaan kerja secara JUJUR,TRANSPARANT dan BERTANGGUNG JAWAB. b) Melakukan upaya mempersatukan komunitas anggota PPSRS ”TRSA” dalam wadah komunikasi yang baik dan terpadu secara baik, sehingga tercapainya Kenyamanan, Keamanan, Kedamaian bagi seluruh penghuni The Royale Springhill Apartement. c) Melakukan upaya dan terobosan yang kreatif dan inovatif didalam mencapai terlaksananya pelayanan yang Efisien dan efektif dan dengan berbiaya rendah demi seluruh penghuni The Royale Springhill Apartement. PASAL 4 TUGAS PPSRS “TRSA”
PPSRS “TRSA” mempunyai tugas:
1.
Melakukan pengawasan dan Pelaksanaan terhadap Pengelolaan Apartement The Royale Springhill sesuai dengan Undang Undang NOMER 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN, Berikut seluruh Peraturan Pemerintah dan seluruh Keputusan keputusan dari instansi yang berwenang terkait dalam peraturan Tentang Rumah Susun yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia.
2.
Melakukan koordinasi dan komunikasi serta persatuan yang kokoh, kompak, penuh persaudaraan dalam wadah PPSRS ”TRSA” agar terlaksananya kenyamanan, keamanan, Kedamaian bagi seluruh penghuni The Royale Springhill Apartement.
3.
Melakukan upaya dan terobosan yang kreatif dan inovatif didalam mencapai terlaksananya pelayanan yang Efisien dan efektif dan dengan berbiaya rendah demi seluruh penghuni The Royale Springhill Apartement.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 5 STATUS SEBAGAI BADAN HUKUM PPSRS “TRSA” Berstatus sebagai badan hukum sebagaimana di maksud pada Undang Undang No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Pasal Ayat Juncto Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, Pasal 54 Ayat (2) Juncto Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Permen Nomer 15 Tahun 2007 Pasal 22 Ayat (1) Tentang Tata laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik BAB II KEANGGOTAAN PPSRS TRSA PASAL 6 KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN 1.
Anggota PPSRS “TRSA” terdiri atas: a) Anggota Tetap Tidak Terbatas b) Anggota Tetap Terbatas c) Anggota Tidak Tetap
2.
Yang dimaksud dengan Anggota Tetap Tidak Terbatas adalah Pemilik Sekaligus Penghuni dan pemilik usaha non penghuni (Townhouse, Perkantoran, restaurant, Caffe dan sejenisnya) sekaligus pelaksana usaha The Royale Springhill Apartement.
3.
Yang dimaksud dengan Anggota Tetap Terbatas adalah Pemilik namun bukan Penghuni dan pemilik usaha non penghuni (Townhouse, Perkantoran, restaurant, Caffe dan sejenisnya) sekaligus bukan pelaksana usaha The Royale Springhill Apartement.
4.
Yang Dimaksud dengan Anggota tidak tetap adalah Penghuni dan non penghuni (Townhouse, Perkantoran, restaurant, Caffe dan sejenisnya) yang kedudukannya sebagai penyewa The Royale Springhill Apartement.
5.
Setiap Pemilik dan Penghuni Wajib menjadi Anggota PPSRS “TRSA” dan di tentukan berdasarkan Kriteria keanggotaan yang di maksud dalam pasal ini. PASAL 7 PENGESAHAN KEANGGOTAAN
1.
Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus dan/atau melalui Pengurus/Perwakilan PPSRS “TRSA” setempat.
2.
Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus.
3.
Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 1.
Anggota Tetap Tidak Terbatas mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
2.
Anggota Tetap Terbatas mempunyai hak Bicara, hak memilih,
3.
Anggota Tidak Tetap mempunyai Hak Bicara , hak memilih namun dengan surat kuasa dari pemilik.
4.
Setiap anggota PPSRS “TRSA” berhak atas 1 suara.
5.
Seluruh Anggota Tetap, dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6.
Seluruh Anggota berhak mengikuti setiap Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
7.
Seluruh Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8.
Seluruh Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan PPPSRS TRSA.
9.
Hak dan kewajiban lainnya diuraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan penjelasan lainnya.
sebagaimana
PASAL 9 PEMBERHENTIAN ANGGOTA Setiap Anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota:
1.
Menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan PPSRS “TRSA”.
2.
Karena melakukan perbuatan tindakan pidana dan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan.
3.
Karena merugikan atau mencemarkan nama baik PPSRS “TRSA” tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagai anggota atau tidak memenuhi persyaratan keanggotaan.
4.
Anggota yang tidak memenuhi ketentuan ayat (3) pasal ini, khususnya kewajiban Iuran keanggotaan, baik seluruh maupun sebagian, Anggota tersebut tidak diperkenankan menjadi Anggota kembali dan kehilangan hak atas anggota PPSRS “TRSA”, kecuali telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
5.
Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Tangga.
atau lagi
Anggaran Rumah
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 10 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA Status keanggotaan Anggota Tetap tidak terbatas dan anggota tetap terbatas dan anggota Tidak Tetap dapat hilang, karena : 1.
Melakukan tindak pidana atau perdata disertai Keputusan Pengadilan.
2.
Karena yang bersangkutan meninggal dunia sehingga tidak dapat lagi aktif dalam keanggotaan PPSRS “TRSA”.
3.
Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota, termasuk dalam hal kewajiban iuran keanggotaan.
4.
Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik PPSRS “TRSA”.
5.
Apabila yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di PPSRS “TRSA”.
6.
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. PASAL 11 KARTU TANDA KEANGGOTAAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Setiap Anggota PPSRS “TRSA” yang telah di terima diberikan Kartu tanda keanggotaan dan untuk Anggota PPSRS “TRSA” yang diputuskan untuk diberhentikan keanggotaannnya diberikan Surat Keputusan pemberhentian keanggotaan. Ketentuan pemberian Kartu keanggotan dan surat Keputusan pemberhentian keanggotaan di atur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 12 SANKSI DAN DENDA Setiap Anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan PPSRS “TRSA” dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:
1.
Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis dari Dewan Pengurus.
2.
Penghentian pelayanan organisasi yang semula sebagai seluruh Anggota.
3.
Pemberhentian sebagai Anggota secara tertulis dan diumumkan kepada seluruh Anggota.
4.
Terhadap penyelenggaraan kegiatan PPSRS “TRSA”. Denda di berlakukan bagi anggota PPSRS “TRSA”. Baik anggota pengurus maupun anggota pengawas serta Anggota Pembina apabila terbukti melakukan tindak pidana atau perdata tentang penyalahgunaan keuangan atau pun wewenang dengan disertai putusan pengadilan.
merupakan
haknya
PPSRS ”TRSA” O 2015
5.
Denda bagi anggota PPSRS “TRSA” yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (4) dalam pasal ini adalah sebesar 20 Kali dari nilai kerugian material yang di derita PPSRS TRSA.
BAB III ORGANISASI PASAL 13 PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT KERJA PPSRS “TRSA” 1.
RAPAT UMUM Pertama dalam rangka pembentukan PPSRS “TRSA” tanggal 21 Juli 2015 telah meratifikasi AD/ART pendirian organisasi.
2.
Penyempurnaan AD/ART akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan melalui RAPAT UMUM dan/atau RAPAT UMUM Luar Biasa. PASAL 14 SUSUNAN ORGANISASI
1.
Perangkat PPSRS “TRSA” terdiri dari: a. RAPAT UMUM Besar b. RAPAT UMUM Besar Luar Biasa c. Rapat Kerja
2.
Struktur PPSRS “TRSA” terdiri dari: a. Dewan Pembina b) Dewan Pengawas c) Dewan Pengurus d) Seksi Seksi
3.
Dewan Pembina adalah perwakilan anggota yang terdiri dari: a. Seorang ketua; b. Seorang sekertaris; c. 3 (Tiga) anggota yang berasal dari unsur pemilik, dan/atau penghuni, wakil instansi pemerintah, dan pelaku pembangunan.
4.
Dewan Pengawas adalah perwakilan Anggota yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil RAPAT UMUM oleh Dewan Pengurus terdiri dari: a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua Merangkap anggota; b. 3 (tiga) orang anggota dari pemilik dan/atau penghuni.
5.
Dewan Pengurus adalah pelaksana kebijaksanaan dan hasil RAPAT UMUM PPSRS “TRSA”, terdiri dari: a. b. c. d.
Ketua; wakil ketua sekertaris dan wakil sekertaris; bendahara dan wakil bendahara;
PPSRS ”TRSA” O 2015
e. seksi seksi 6.
Seksi seksi sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri: a. Seksi Pemeliharaan; b. Seksi Kependudukan; c. Seksi Keamanan; d. Seksi Hubungan kelembagaan dan masyarakat. e. Seksi Bidang Hukum
7.
Badan-badan pelaksana lainnya dalam bentuk tim atau kelompok kerja dan yang sejenis lainnya bisa dibentuk atas prakarsa dan keputusan Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan.
8.
Uraian hak dan kewajiban serta penjelasan lainnya dari setiap anggota Dewan Pengurus maupun setiap personil Badan Pelaksana lainnya serta badan/tim atau kelompok kerja yang dibentuk kemudian, diuraikan dalam lembar terpisah berbentuk Uraian Jabatan (Job Description), dan mempunyai kekuatan hukum karena merupakan lampiran kelengkapan Anggaran Rumah Tangga. PASAL 15 PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAN LEMBAGA LAIN
1.
Di luar perangkat dan struktur PPSRS “TRSA” yang sudah disebutkan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, PPSRS “TRSA” dapat membentuk badan atau lembaga, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain untuk memenuhi misi, tujuan, ataupun tugas pokoknya.
2.
Pembentukan badan hukum atau lembaga ini peraturan perundangan yang berlaku.
3.
Pembentukan badan hukum atau lembaga harus melalui persetujuan dan disahkan oleh RAPAT UMUM Besar atau RAPAT UMUM Besar Luar Biasa.
4.
Pimpinan badan hukum atau lembaga diangkat oleh dan jawab kepada Dewan Pengurus.
5.
Masa jabatan pengurus badan hukum atau lembaga tidak tergantung dari masa jabatan Dewan Pengurus TRSA.
harus
sesuai
dengan
bertanggung
BAB IV SYARAT, TUGAS,TATA KERJA, PENGGANTIAN, ANGGOTA DEWAN PEMBINA, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DEWAN PENGURUS. PASAL 16 PERSYARATAN 1.
Anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia yang sah.
PPSRS ”TRSA” O 2015
b. Memiliki hubungan kerja yang baik dan tertib dengan sesama Anggota PPSRS “TRSA”, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta yang terkait. c. Tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang. d. Memiliki dedikasi dan komitmen kepada PPSRS “TRSA”. e. Berdomisili dan berusaha di dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan di lingkungan Apartemen The Royale Springhill Kemayoran Jakarta Pusat. 2.
Dipilih dalam RAPAT UMUM berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3.
Seorang Anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus hanya diperkenankan memangku jabatan yang sama sebanyakbanyaknya dalam 2 (dua) masa kerja kepengurusan; 1 (satu) masa kerja kepengurusan adalah selama 2 (dua) tahun.
4.
Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 11 dan Pasal 12 Ayat (3)
5.
Untuk khusus anggota dewan pembina dari unsur pelaku pembangunan dan unsur pemerintah dalam hal ini pemda DKI Jakarta, tidak di pilih melalui proses pemilihan, hal terperinci akan di rumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga PPSRS “TRSA”. PASAL 17 TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Dewan Pembina, dewan pengawas, dewan pengurus serta seksi seksi sebagaimana di maksud dalam pasal 14, melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut; 1. Tugas Pokok : a. Dewan pembina melaksanakan pembinaan baik terhadap dewan Pengawas, Dewan pengurus dan/atau Badan pengelola The Royale Springhill Apartement maupun terhadap Organisasi PPSRS “TRSA” agar mempunyai wawasan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dalam menjalankan visi dan misi PPSRS “TRSA” sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengurusan dan/atau pengelolaan yang di lakukan dewan pengurus dan/atau pengelola The Royale Springhill Apartement, agar berjalan sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta sesuai dengan Visi dan Misi PPSRS “TRSA”. c. Dewan Pengurus melaksanakan kepengurusan dan/atau pengelolaan The Royale Springhill Apartement. d. Seksi seksi didalam kepengurusan PPSRS “TRSA” melaksanakan tugas sebagai berikut: I. Seksi pemeliharaan menangani masalah pemeliharaan gedung, sistem utilitas, sistem elektrikal,sistem transportasi gedung, dan kebersihan;
PPSRS ”TRSA” O 2015
II. Seksi kependudukan menangani masalah kependudukan dalam hal pembentukan RT/RW, hubungan dengan pihak kelurahan/kecamatan, dan hal hal berkaitan lainnya. III. Seksi keamanan menangani masalah keamanan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat atau lainnya dalam rangka keamanan lingkungan. IV. Seksi hubungan kelembagaan dan masyarakat menangani masalah hubungan antar lembaga dan masyarakat serta melayani informasi dari dan ke warga; e. Tugas pokok seluruh Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan seksi seksi di rumuskan secara rinci dalam anggaran rumah tangga PPSRS “TRSA”.
2.
Fungsi Pokok: a. Fungsi Dewan Pembina adalah membina kepada dewan pengurus dan/ atau badan pengelola agar tercapainya visi misi PPSRS “TRSA” melalui kinerja dewan pengurus dan/atau badan pengelola sesuai dengan Anggaran dasar ini. b. Fungsi Dewan Pengawas adalah mengawasi kepada dewan pengurus dan/atau badan pengelola agar tercapainya visi dan misi PPSRS “TRSA”melalui kinerja dewan pengurus dan/atau badan pengelola sesuai dengan Anggaran dasar ini. c. Fungsi Dewan Pengurus adalah melaksanakan kepengurusan dan/atau pengelolaan The Royale Springhill Apartement agar tercapainya visi dan misi PPSRS “TRSA” melalui kinerja dewan pengurus dan/atau badan pengelola sesuai dengan Anggaran dasar ini. d. Fungsi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan seksi seksi dalam PPSRS “TRSA” dirumuskan secara terperinci dalam anggaran rumah tangga PPSRS “TRSA”.
3.
Kewenangan: a. Kewenangan Dewan Pembina adalah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada dewan pengawas maupun dewan pengurus agar berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSRS “TRSA”. b. Kewenangan Dewan Pengawas adalah mengawasi jalan pelaksanaan tugas dewan pengurus agar berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPSRS “TRSA”. c. Kewenangan Dewan Pengurus adalah menjalankan dan membuat peraturan dan ketetapan dan organisasi kerja beserta seluruh seksi seksi nya agar berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPSRS “TRSA”. d. Kewenangan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan seksi seksi dalam PPSRS “TRSA” dirumuskan secara terperinci dalam anggaran rumah tangga PPSRS “TRSA”.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 18 TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS 1.
Untuk pertama kali Dewan Pengurus menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran untuk disetujui oleh Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
2.
Dewan Pengawas menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan RAB yang diterima dari Dewan Pengurus selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus terbentuk.
3.
Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kelender setelah terbentuknya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus sudah menyusun dan mengesahkan berlakunya Tata Tertib Kerja Kepengurusannya, yang paling sedikit berisikan: a) Uraian Tugas dan Tanggung Jawab setiap Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. b) Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. c) Tolok ukur kinerja masing-masing Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. d) Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. e) Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. f) Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. PASAL 19 PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS
1.
Anggota Dewan Pembina , Anggota Dewan Pengawas , Anggota Dewan Pengurus dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, apabila: a) Yang bersangkutan mengundurkan diri. b) Yang bersangkutan meninggal dunia c) Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ini. d) Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pembina , Anggota Dewan Pengawas , Anggota Dewan Pengurus sesuai dengan Tata Kerja kepengurusan Anggota Dewan Pembina , Anggota Dewan Pengawas , Anggota Dewan Pengurus seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar PPSRS “TRSA” ini.
2.
Apabila oleh salah satu sebab yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua dewan Pengurus tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut Rapat Dewan
PPSRS ”TRSA” O 2015
Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yang khusus untuk itu dapat memilih Calon Pengganti diantara Anggota Dewan Pembina, Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengurus untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas . 3.
Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dapat menetapkan penggantinya, sejauh orang pengganti tersebut memenuhi syarat-syarat pengurus seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar PPSRS “TRSA”.
4.
Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, untuk penggantian Ketua dan/atau Anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
5.
Pergantian Anggota Dewan Pembina, Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan pengurus harus dilaporkan pada Rapat Kerja dan/atau RAPAT UMUM terdekat.
BAB V PEMILIHAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 20 PEMILIH DAN HAK SUARA 1.
Yang berhak memilih Dewan Pembina, Pengurus adalah Anggota PPSRS “TRSA”.
Dewan
Pengawas,
Dewan
2.
Setiap Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing 1 orang anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Pengurus dan 1 orang anggota Dewan Pengawas. PASAL 21 CALON DAN PENCALONAN
1.
Setiap Anggota yang memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus seperti yang diuraikan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar PPSRS “TRSA” ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas.
2.
Setiap Anggota berhak mengajukan 1 (satu) orang calon anggota Dewan Pembina, 1 (satu) orang calon anggota Dewan Pengawas, 1 (satu) orang calon anggota Dewan Pengurus kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
PPSRS ”TRSA” O 2015
3.
Calon Anggota dewan Pembina, Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota dewan pengurus yang sah adalah calon yang sudah menyampaikan persetujuan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan dan di usulkan pencalonan sebagai angota dewan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4.
Panitia Pemilihan menetapkan tata cara dan jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif, yang menjamin: a. Diketahuinya jadwal dan tata cara pencalonan dan pemilihan calon definitif oleh Anggota dengan tenggang waktu yang cukup. b. Diterimanya surat-surat pencalonan dan pemilihan calon definitif dari anggota yang memilih dan konfirmasi persetujuan oleh calon yang bersangkutan. c. Diketahui oleh Anggota, daftar seluruh calon yang masuk melalui pencalonan diri maupun dicalonkan. d. Didapatnya daftar calon yang sah disertai keterangan yang cukup mengenai calon-calon tersebut oleh seluruh Anggota dan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota untuk menilai dan memilih.
5.
Seorang calon hanya dapat menjadi salah satu calon anggota Dewan Pembina atau calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Dewan Pengurus sejauh pencalonannya memenuhi ketentuan yang disebut pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dalam pasal ini. PASAL 22 WAKTU DAN CARA PEMILIHAN
1.
Nama-nama calon anggota Dewan Pembina, calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Dewan Pengurus sudah dapat diumumkan oleh Panitia Pemilihan sejak awal dimulainya RAPAT UMUM, setelah mendapat persetujuan tertulis dari calon.
2.
Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan melalui sistem demokrasi dan terbuka yang di hitung dengan suara terbanyak yang masuk berdasar usulan dari anggota PPSRS “TRSA”.
3.
Setiap pemilih mempunyai hak 1 (satu) suara untuk memilih masingmasing 1 orang anggota Dewan pembina, 1 Orang Dewan Pengawas dan 1 orang anggota Dewan Pengurus dengan menuliskan nama dan posisi/jabatan pada kertas suara yang telah disediakan.
4.
Tata cara pemilihan diatur oleh Panitia Pemilihan yang harus dapat menjamin : a. Tingkat kerahasiaan suara pemilih. b. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang dimasukkan/dikirim telah diterima oleh Panitia Pemilihan. c. Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak. d. Cukup waktu bagi pemilih untuk memasukkan dan atau mengirim suaranya. e. Terbuka dalam perhitungan suara yang masuk. Panitia Pemilihan harus sudah mengumumkan susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada acara sidang terakhir dari Musyawarah, untuk kemudian diangkat oleh Musyawarah.
5.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 23 PANITIA PEMILIHAN 1.
Panitia Pemilihan dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
2.
Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Panitia, seorang Sekretaris panitia dan 3 (tiga) orang anggota.
3.
Dalam pelaksanaan tugasnya panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Badan Pelaksana Harian.
4.
Biaya pelaksanaan “TRSA”.
5.
Panitia Pemilihan bertanggung tugasnya kepada RAPAT UMUM.
6.
Yang dapat diangkat sebagai panitia pemilihan adalah Anggota PPSRS “TRSA”.
7.
Panitia pemilihan sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum RAPAT UMUM yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru itu diadakan.
8.
Panitia Pemilihan dalam pertama kali rapat terbuka PPSRS “TRSA” akan di pilih oleh anggota PPSRS “TRSA” menyimpang dari Ayat (1) dan dan di pilih sesuai dengan ayat (2) berdasarkan suara terbanyak secara aklamasi dari jumlah yang hadir.
pemilihan
pengurus jawab
merupakan dan
biaya
melaporkan
PPSRS
pelaksanaan
PASAL 24 SERAH TERIMA
1.
Panitia pemilih harus sudah mengumumkan susunan Dewan Pengurus inti sebelum Sidang RAPAT UMUM ditutup.
2.
Dalam Dewan Dewan Dewan
3.
Serah terima Antar Dewan yang disebut pada ayat 2 pasal ini sekurangkurangnya menyangkut pemindahan yang jelas dari: a. Keuangan organisasi b. Inventaris organisasi c. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan d. Permasalah Permasalahan. e. Hal hal lain berkaitan dengan PPSRS “TRSA”.
4.
Selama masa antara terpilihnya Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Baru dan serah terima tersebut, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Lama tetap bekerja dan mendampingi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Baru dalam rapat-rapat
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RAPAT UMUM memilih Pembina baru, Dewan Pengawas Baru, Dewan Pengurus baru, Pengurus Lama harus menyerah-terimakan kepengurusan kepada Pembina, Dewan Pengawas, dewan Pengurus Baru.
PPSRS ”TRSA” O 2015
yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan organisasi dan hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan.
sikap
BAB VI FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT PASAL 25 BENTUK DAN PENJADWALANNYA PPSRS “TRSA” memiliki beberapa bentuk rapat anggota dan/atau forum pertemuan dengan penjelasan personil dan jadwal kegiatannya sebagai berikut : 1.
RAPAT UMUM 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
2.
RAPAT UMUM LUAR BIASA .
3.
Rapat Kerja 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
4.
Rapat Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5.
Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus minimal 1 dalam 3 (tiga) bulan.
6.
Rapat Dewan Pengawas minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
7.
Rapat-rapat lain disesuaikan dengan kebutuhan.
(satu)
kali
PASAL 26 RAPAT UMUM 1.
RAPAT UMUM adalah kekuasaan tertinggi PPSRS “TRSA”.
2.
RAPAT UMUM diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan apabila ada halangan dalam penyelenggaraannya, maka RAPAT UMUM yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal yang telah dijadwalkan.
3.
Bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan RAPAT UMUM tersebut, dikerjakan dan disiapkan oleh Dewan Pengurus dan di periksa kebenarannya oleh Dewan Pengawas, serta didistribusikan kepada seluruh Anggota pada saat RAPAT UMUM diselenggarakan.
4.
Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Badan Pengurus sebagaimana disebutkan pada ayat 3 pasal ini, maka Dewan Pengurus akan membentuk: a) Panitia Pengarah (Steering Committee) b) Panitia Pelaksana (Organizing Committee) PASAL 27 PESERTA RAPAT UMUM
1.
Peserta RAPAT UMUM adalah: a) Anggota Tetap Tidak Terbatas; b) Anggota Tetap Terbatas; c) Angggota Tidak terbatas.
PPSRS ”TRSA” O 2015
2.
Hak Anggota Tetap Tidak Terbatas sebagai peserta RAPAT UMUM adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
3.
Hak Anggota Tetap Terbatas sebagai peserta RAPAT UMUM adalah mempunyai Hak Suara, dan hak bicara.
4.
Hak Anggota Tidak Tetap sebagai peserta RAPAT UMUM adalah mempunyai Hak Suara, dan hak bicara, dengan di sertai surat kuasa dari pemilik.
5.
Kewajiban peserta RAPAT UMUM adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib Munas dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas.
6.
Apabila seorang Anggota tidak dapat hadir dalam RAPAT UMUM, maka kehadiran dan hak suaranya dapat dikuasakan kepada Anggota lain yang hadir dengan memberikan Surat Kuasa. PASAL 28 WAKTU, TEMPAT, DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
1.
RAPAT UMUM diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dengan waktu yang ditetapkan oleh RAPAT UMUM sebelumnya.
2.
RAPAT UMUM diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana diangkat oleh Dewan Pengurus untuk menyusun acara dan materi RAPAT UMUM serta melaksanakan RAPAT UMUM. Biaya penyelenggaraan RAPAT UMUM diatur dan dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pengurus. PASAL 29 PIMPINAN SIDANG, ACARA, DAN TATA TERTIB
1.
Pimpinan Sidang pada RAPAT UMUM dipilih oleh sidang RAPAT UMUM yang dipimpin oleh Panitia Pelaksana.
2.
Pimpinan Sidang sebanyak-banyaknya terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan Sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris Sidang.
3.
Rencana acara dan tata tertib sidang yang disusun oleh Panitia Pengarah adalah usulan untuk disetujui/diperbaiki oleh sidang RAPAT UMUM PASAL 30 RAPAT UMUM LUAR BIASA
1.
RAPAT UMUM Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada mendesak yang memerlukan keputusan se tingkat RAPAT UMUM.
hal
2.
RAPAT UMUM Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 2 dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut:
PPSRS ”TRSA” O 2015
a) Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus. b) Diusulkan oleh Dewan Pengawas yang diputuskan oleh suatu Sidang Dewan Pengawas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas. c) Diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/25 (satu per dua puluh lima) dari jumlah Anggota yang terdaftar. 3.
Undangan Khusus dan/atau Peninjau ditiadakan dalam penyelenggaraan RAPAT UMUM Luar Biasa.
4.
RAPAT UMUM Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan yang sah sesuai ayat 2 pasal ini diterima oleh Dewan Pengurus.
5.
Tata cara dan pelaksanaannya penyelenggaraan RAPAT UMUM.
dikerjakan
sama
sebagaimana
PASAL 31 RAPAT KERJA UMUM 1.
Rapat Kerja UMUM TAHUNAN diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2.
Rapat Kerja UMUM TAHUNAN diselenggarakan dan disiapkan oleh Dewan Pengurus demikian pula tata cara pelaksanaannya.
3.
Rapat Kerja dihadiri oleh: a. Dewan Pembina b. Dewan Pengawas c. Dewan Pengurus d. Seksi Seksi Anggota PPSRS “TRSA”.
d)
PASAL 32 RAPAT DEWAN PEMBINA a. b. c.
Rapat Dewan Pembina dapat diadakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) Bulan. Rapat Dewan Pembina di pimpin oleh ketua Dewan Pembina. Bila Diperlukan Rapat apat di hadiri oleh Dewan Pengawas dan dewan Pengurus. PASAL 33 RAPAT DEWAN PENGAWAS
1.
Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2.
Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pengawas.
3.
Bila diperlukan rapat dapat dihadiri oleh Dewan Pembina dan/atau Dewan Pengurus.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 34 RAPAT DEWAN PENGURUS 1.
Rapat Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2.
Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
3.
Bila diperlukan rapat dapat dihadiri oleh Dewan Pembina dan/atau dewan pengawas. PASAL 35 RAPAT-RAPAT LAIN
1.
Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh badan-badan/tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus tidak diatur secara khusus di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.
Tata cara pelaksanaan dan bahan diatur secara tersendiri oleh masingmasing badan/tim/kelompok kerja, sesuai dengan kebutuhan.
3.
Hasil rapat disampaikan kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir.
PASAL 36 QUORUM DAN KEABSAHAN RAPAT
1.
Selain yang ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar, RAPAT UMUM dianggap sah bila: a) Kepada Seluruh Anggota PPSRS “TRSA” melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum mulainya RAPAT UMUM. b) Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu). c) Dalam hal quorum tidak tercapai, maka RAPAT UMUM ditunda tiap 60 (enam Puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam (dua kali penundaan). d) Bila sesudah penundaan 2 X 60 (enam puluh) Menit, quorum belum juga tercapai, RAPAT UMUM dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.
2.
Selain yang ditentukan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar, Rapat Kerja dianggap sah bila: a) Kepada peserta rapat melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Kerja. b) Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu).
PPSRS ”TRSA” O 2015
c) Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Rapat Kerja ditunda tiap 60 (enam puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 2 X 60 menit (dua kali penundaan). d) Bila sesudah penundaan selama 2 X 60 Menit quorum belum juga tercapai Rapat Kerja dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah. 3.
Selain yang ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, Rapat Dewan Pengawas adalah sah bila: a) Kepada Anggota Dewan telah dikirimkan undangan disertai acara dan materi rapat, 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Dewan. b) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah Anggota Dewan ditambah 1 (satu). c) Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Rapat dewan pengawas ditunda tiap 60 (Enam puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 2 X 60 menit (dua kali penundaan). c) Bila sesudah penundaan selama 1 jam quorum belum juga tercapai Rapat Kerja dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah. PASAL 37 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1.
Setiap forum pertemuan dan rapat-rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2.
Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya ½ (setengah) dari jumlah yang hadir ditambah 1 (satu) orang Peserta yang memiliki hak suara.
3.
Pemungutan suara mengenai orang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi.
4.
Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan rapat berhak menunda keputusan tersebut selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak tidak tercapainya keputusan dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengambil ulang keputusan pada pertemuan berikutnya. Dan Pengambilan keputusan pada waktu setelah penundaan 24 Jam adalah sah, BAB IV KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 38 SUMBER KEUANGAN
1.
PPSRS “TRSA” memperoleh dana Dari: a. Uang Pangkal Anggota. b. Uang Iuran Anggota.
PPSRS ”TRSA” O 2015
c. Uang Iuran Penggunaan Layanan. d. Uang dari hasil pendapatan Lain secara Sah. e. Uang Hasil Sumbangan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.
9.
Uang Pangkal, Uang Iuran, dan Uang Iuran Penggunaan Layanan ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan di setujui dewan Pengawas. Uang Pangkal dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan. Uang Iuran Anggota dibayarkan paling sedikit tiap 3 (tiga) bulan sekaligus, selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan terkait. Uang Iuran Penggunaan Layanan dibayarkan pada saat ditagih oleh PPSRS “TRSA” kepada Anggota PPSRS “TRSA”. Uang dari hasil pendapatan lain diterima paling lambat 3 (lima belas) hari kerja sesudah kegiatan selesai diselenggarakan. Kriteria Uang dari hasil pendapatan lain diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. Uang Hasil sumbangan di terima oleh Dewan Pengurus dan di serahkan ke Bendahara. Untuk memperkuat keuangan PPSRS “TRSA”, Dewan Pengurus dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan PPSRS “TRSA” serta ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan pemanfaatannya diserahkan kepada Dewan Pengurus dengan sepersetujuan dewan Pengawas. Uang yang merupakan sumber pemasukan PPSRS “TRSA” dibayarkan kepada bendahara wajib di pertanggungjawaban secara akuntable dan transparant ke Dewan Pengurus. PASAL 39 SUMBER PEMBENDAHARAAN
Perbendaharaan PPSRS “TRSA” terdiri dari: 16.1. Uang tunai dan saldo bank. 16.2. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik PPSRS “TRSA”. 16.3. Hutang-piutang. 16.4. Segala aset yang sah yang dikelola oleh PPSRS “TRSA”. 16.5. Sanksi denda bagi anggota pengurus dan angota pengawas. PASAL 40 PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DEWAN Penetapan Anggaran Belanja Dewan di keluarkan dari dana PPSRS “TRSA” Usulan dan Pengajuan Anggaran Belanja Dewan dilakukan oleh Dewan Pengurus dan ditetapkan melalui Rapat kerja Dewan Pengurus dan ketentuan tersebut diatur dalam keputusan tersendiri dengan persetujuan Oleh Rapat Dewan Pengawas, termasuk masalah Tahun Pembukuan, Lalu Lintas dan Mutasi Keuangan Kas dan bank, Audit , Gaji anggota Pembina , Gaji anggota Pengawas dan Gaji Anggota Pengurus, dan lain sebagainya.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 41 PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA 1.
Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana PPSRS “TRSA” dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan pertanggungjawaban tertulis Dewan Pengurus dan Bendahara.
2.
Dewan Pengawas menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan (financial audit) setiap tahun.
3.
Laporan Keuangan harus dilaporkan Dewan Pengurus paling sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas.
4.
Setiap rapat tingkat Dewan Pengurus maupun Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus, laporan keuangan wajib disampaikan sebagai salah satu pemantauan kegiatan PPSRS “TRSA”.
5.
Dewan Pengurus wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan PPSRS “TRSA” kepada seluruh anggota melalui Rapat Kerja dan/atau RAPAT UMUM sebagai kelengkapan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus. PASAL 42 PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAANNYA
1.
Perbendaharaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik PPSRS “TRSA” diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus.
2.
Daftar Inventaris/perbendaharaan PPSRS “TRSA” wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus dalam setiap Laporan Pertanggungjawaban di Rapat Kerja maupun RAPAT UMUM.
3.
Apabila PPSRS “TRSA” dibubarkan, maka tata cara likuidasi ditetapkan oleh RAPAT UMUM Luar Biasa yang diselenggarakan untuk keperluan khusus tersebut.
4.
Rekening Bank menggunakan nama PPSRS “TRSA”. dan Pengeluaran Cek Tunai dan Cek Giro di tanda tangani oleh Bendahara bersama ketua Dewan Pengurus dan/Atau wakil ketua Dewan Pengurus. BAB V PENUTUP PASAL 43 PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
1.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSRS “TRSA” untuk pertama kalinya ditetapkan atas keputusan RAPAT UMUM Besar pada tanggal Dua Puluh satu juli tahun Dua Ribu Lima Belas (21 Juli 2015).
2.
Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh RAPAT UMUM Besar dan/atau RAPAT UMUM Besar Luar Biasa.
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 44 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA Setiap keperluan penyesuaian terhadap perubahan dan penyempurnaan anggaran dasar dan rumah tangga ini dapat di lakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam tata laksana Rapat UMUM Anggaran Dasar PPSRS “TRSA”.
PASAL 45 PEMBUBARAN ORGANISASI 1.
RAPAT UMUM Luar Biasa untuk keperluan pembubaran PPSRS “TRSA” dapat dilaksanakan atas usul 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota.
2.
Dalam hal RAPAT UMUM Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk memutuskan pembubaran PPSRS “TRSA”, maka akan dibentuk Panitia Likuidasi oleh Dewan Pengawas untuk mengurus harta benda PPSRS “TRSA”.
3.
Bila terdapat harta milik PPSRS “TRSA” pada saat pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi kewenangan untuk menyerahkan harta benda PPSRS “TRSA” tersebut sesuai dengan keputusan yang ditetapkan melalui RAPAT UMUM Luar Biasa tersebut.
4.
Bila terdapat hutang yang menjadi beban tanggungan PPSRS maka pembebanan hutang merupakan tanggung jawab seluruh secara merata dan berimbang.
“TRSA”, Anggota
PASAL 46 SUSUNAN DEWAN PENGURUS dan DEWAN PENGAWAS Untuk pertama kalinya dewan pengurus dan dewan pengawas di bentuk berdasarkan keputusan rapat umum tanggal 21 Juli 2015 dengan susunan sebagai berikut : A. SUSUNAN DEWAN PENGURUS : • • • • • • • • • •
PEMBINA 1 PEMBINA 2 KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA SEKSI KEPENDUDUKAN SEKSI KEPENDUKUKAN
: TONY DJUMADI : BASUKI SUKO SUPARLIAN : CHRISTIAN LEE : ANTONY LEONARDI : ANNA WIBOWO : LAY ANDERSON : SUMITHA DEWI : MIA ANGELA : SWENDY REINALDO/WASLI : AJUN
PPSRS ”TRSA” O 2015
PASAL 47 PERATURAN PELAKSANAAN
1.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui keputusankeputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSRS “TRSA”.
2.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPSRS “TRSA” pertama kali disahkan pemakaiannya sejak tanggal 25 JULI 2015 disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asli.
3.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud Ayat 2 Pasal ini tetap berlaku kecuali adanya atau berlakunya perubahanperubahan sebagian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Asli, disebut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perubahan.
4.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang dimaksud Ayat 3 Pasal ini dijadikan landasan kebijakan operasional bagi Anggota PPSRS “TRSA”, serta Pengurus Terpilih melalui RAPAT UMUM sesuai dengan periode-periode operasionalnya atau antar waktu.
PPSRS ”TRSA” O 2015
Demikian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pemilik dan Penghuni Rumah Susun The Royale Springhill APARTEMENT “PPSRS TRSA” di setujui dan di sahkan dengan tanda tangan dengan seluruh pengurus Anggota Tetap dibawah ini pada hari Senin tanggal 21 July 2015 di Jakarta.
PERHIMPUNAN PENGHUNI PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN THE ROYALE APARTEMEN SPRINGHILL KEMAYORAN , JAKARTA UTARA. KETUA
SEKRETARIS
DISAHKAN DI
:
NOMOR
:
TANGGAL
:
OLEH
:
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BASUKI TJAHAJA PURNAMA
PPSRS ”TRSA” O 2015
