ALOKASI DANA PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

ALOKASI DANA PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

Elizar Sinambela, SE. MSi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara [email protected]

BIDANG KAJIAN Akuntansi Manajemen Dan Keperilakuan (AKMK)

KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI I IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK (IAIKAPd WILAYAH JAKARTA BANTEN) UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA 26 – 27 FEBRUARI 2014

Sinergi Peran Akuntan Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

ALOKASI DANA PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

Elizar Sinambela, SE. MSi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara [email protected]

ABSTRACT The purpose of this study would like to know the effect of the allocation of development funds small and medium enterprises in improving the welfare of the people in the city of Medan . In addition, research is also expected to be useful for local governments , especially the city of Medan in an attempt not only a capital increase but at the same time fostering SME development efforts to improve the activities of SMEs .. Respondents in this study were consisting of small and medium businesses who have earned a coaching fund small and medium businesses. Techniques of data collection using the survey method. The results showed that the allocation of small and medium enterprise development fund has done well enough so that the public welfare is increasing despite a bit . The results also show that there is a significant effect of the allocation of development funds small and medium businesses to the welfare of the people in the city of Medan . This suggests that the higher allocation of development funds are channeled to small and medium businesses , the higher the level of social welfare . Keyword : SME Development Fund Allocation and Welfare Society .

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Awal tahun 2011 yang lalu pemerintah mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami menurunan, hal ini sejalan dengan banyaknya program yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Selain itu program pengentasan kemiskinan ini bukan hanya pemerintah yang meluncurkan tetapi juga didukung oleh banyak pihak baik badan usaha milik pemerintah, perusahaan perusahaan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Namun penurunan angka kemiskinan ini banyak dibantah oleh berbagai pihak terutama lembaga – lembaga masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang merasakan hidup dalam kemiskinan. Banyaknya Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


program pengentasan kemiskinan yang telah di luncurkan oleh pemerintah maupun swasta seakan – akan belum menyentuh seluruh masyakat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu rasanya dilakukan pengkajian ulang atas program – program yang telah ada. Salah satu program yang ada berupa penaggulangan ekonomi masyarakat lewat usaha kecil menengah (UKM). Agenda pemberdayaan UKM dewasa ini masih terjebak pada problem klasik yaitu mekanisme perencanaan dari atas ke bawah yang tidak efektif untuk mengatasi detail-detail problematika faktual yang dihadapi UKM. Perumusan program yang tidak terkait dengan prakondisi dasar pemberdayaan ekonomi rakyat menyebabkan masih adanya kelompok - kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan hingga jaring-jaring korupsi, kolusi dan nepotisme yang belum terbongkar, sementara problem diatas sangat potensial daiam mengurangi efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbiaya mahal tersebut. Sisi pemerintah atau birokrasi disamping itu juga memiliki berbagai hambatan seperti masalah keterbatasan anggaran, yang memaksa pemerintah mengenakan pungutan-pungutan yang kadangkala artifisial, mentalitas yang cenderung merugikan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan invisible cost atau biaya siluman sehingga pelaku birokrasi umumnya merasa puas kalau sudah memperbesar masalah sampai munculnya kesalahpahaman komunikasi yang membuat esensi debirokratisasi ditingkat pusat yang tidak sesuai dengan implementasi di tingkat daerah. Kesenjangan informasi dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi terhadap berbagai fenomena ekonomi. Masalah ini membawa akibat baik secara makro maupun mikro, secara mikro mengakibatkan proses pengambilan keputusan tentang berbagai hal akan menjadi bias sementara secara makro dapat menimbulkan kecurigaan atau kesalahfahaman yang tidak perlu terhadap suatu kebijakan atau kondisi ekonomi yang telah terjadi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menghindari implikasi negatif terhadap kesenjangan informasi ekonomi antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Bila kesenjangan informasi ekonomi ini dapat semakin ditekan dengan sendirinya pengambilan keputusan pada skala mikro dapat menghasilkan keputusan yang strategic dan kesalahan interpretasi terhadap kebijakan ekonomi pada skala makro tidak perlu terjadi terutama menyangkut masalah peran serta dalam perguliran dana Pembinaan Usaha Kecil Menengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Trihandayani; 2003) Potensi penyaluran kredit Usaha Kecil Menegah (UKM) di Sumut dinilai masih cukup besar. Hal ini tercermin dari realisasi kredit yang sudah disalurkan oleh perbankan. Deputi Bank Indonesia wilayah Sumut dan NAD Ahmad Fauzi mengatakan, hingga akhir Juli 2011,penyaluran kredit UKM di Sumut sudah mencapai Rp26,37 triliun. Angka ini memang mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp31,75 triliun,namun potensi penyaluran kredit masih dianggap cukup besar. Menurut dia, secara kualitas pertumbuhan Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


ekonomi Sumut membaik. Perkembangan dana masyarakat Sumut juga naik 18,6% dibanding tahun lalu. Dan pertumbuhan aset perbankan meningkat hingga Rp148,43 triliun. “Kinerja bank secara nasional meningkat 15,4%. Dan kinerja paling tinggi di Sumut sebesar 53%. Ini menunjukkan potensi ekonomi Sumut sangat bagus, termasuk potensi kredit UKM,”ujarnya saat peresmian Ladies Branch Bank Pundi Medan, (Arsip Berita; 2011) Berdasarkan hal diatas, penelitian ini dirasakan sangatlah penting mengingat beberapa permasalahan yang terjadi, dimana permasalahan mendasar terletak pada masih belum optimalnya penyaluran dana UKM pada masyarakat karena pengembangan UKM belum dilakukan secara independen, keberadaan Pembina Usaha Kecil Menengah (PUKM) sebagai penyalur dana pembina usaha masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan berupa adanya alokasi dana pembinaan UKM yang dapat menimbulkan sejumlah kekecewaan bagi masyarakat itu sendiri karena selama ini kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak dilakukan transparansi informasi dalam bentuk komunikasi publik kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan dana tersebut tidak akan terangkul dan akan mengakibatkan alokasi dana tidak cukup optimal untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran atas dikeluarkannya dana tersebut. Dengan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh alokasi dana pembinaan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memperkuat pernyataan bahwa penyaluran dana pembinaan bagi UKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dikota Medan. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang perlunya kebijakan pemerintah dan lembaga Pembina UKM dalam mengelola dana pembinaan UKM. Hal ini agar program pembinaan usaha kecil dan menengah dapat berjalan optimal, selain itu pengawasan atas alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, kajian ini dirasakan sangatlah penting untuk dapat menemukan fakta bahwa dengan adanya alokasi dana pembinaan UKM maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kota Medan. Hal ini dimaksudkan agar dana yang sudah dialokasikan untuk membina UKM benar-benar telah dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya sehingga dengan berkembangnya usaha tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari uraian ini maka penulis merumuskan masalah penelitian ini

Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


sebagai berikut ; “Apakah ada pengaruh alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan ?” 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Usaha Kecil Menengah (UKM) Ada dua defenisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, defenisi usaha kecil menurut Undang – Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 Miliyar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 Juta. Kedua, menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS) usaha kecil identik dengan industry kecil dan industry rumah tangga. BPS mengklsifikasikan industry berdasarkan jumlah pekerjanya yaitu ; (1) industry rumah tangga dengan pekerja 1 – 4 orang ; (2) industry kecil dengan pekerja 5 – 19 orang ; (3) industry menengah dengan pekerja 20 – 99 orang ; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. (Kuncoro ; 2003) Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15, 635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS dari jumlah perusahaan kecil sebanyak sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi). Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu,bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga (ISIC33) masing-



masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%. 2.2. Pembinaan UKM Pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber – sumber daya yang penting. Tentu saja sebuah usaha pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia, bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerjasama dan toleransi terhadap sesama, dengan menyadari potensi yang dimiliki. Fokus pemberdayaan UKM yang hanya pada segi permodalan mengesankan sebagai sebuah upaya simplifikasi karena permodalan menempati urgensi tersendiri karena menjadi hambatan ekspansi UKM, akan tetapi permodalan hanyalah satu dari sekian titik pemberdayaan UKM. Sebetulnya diluar dimensi permodalan banyak persoalan lain yang dihadapi UKM diantaranya masalah Upgrade kapabilitas teknis dan manajerial (Mariarosa Dalla Costa, 2000:35 ). Peranan pemerintah dalam mengembangkan UKM sebetulnya telah dilakukan tetapi sampai sejauh ini keberhasilan yang telah dicapai belum menunjukkan basil ya n g menggembirakan karena pengembangan potensi ekonomi rakyat membutuhkan biaya awal yang tidak kecil selaih prakondisi perpolitikan yang memadai dalam arti ada dukungan dari elit politik selaku pembuat kebijakan dibutuhkan pula biaya awal dalam pengertian finansial karena selama ini pelaku ekonomi rakyat sering menjadi tak berdaya ketika berhadapan dengan lembaga financial. Upaya pemerintah mengembangkan kredit bagi UKM selama ini bukan tidak pemah dilakukan, Bank Indonesia pernah menetapkan empat strategi dasar menurut Mukhlis Rasyid (1999:203): 1. Mendorong komitmen perbankan dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil

(KUK) 2. Melaksanakan berbagai kredit untuk mendorong swasembada pangan,

pengembangan koperasi dan peningkatan investasi sektor tertentu. kelembagaan bank dengan memperluas jaringan perbankan untuk mendorong kerjasama antar bank dalam menyalurkan KUK 4. Memberikan bantuan teknis melalui proyek pengembangan usaha kecil, proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat dan proyek kredit mikro. 3. Mengembangkan



Agenda pemberdayaan UKM dewasa ini masih terjebak pada problem klasik yaitu mekanisme perencanaan dari atas ke bawah yang tidak efektif untuk mengatasi detail-detail problematika faktual yang dihadapi UKM. Perumusan program yang tidak terkait dengan prakondisi dasar pemberdayaan ekonomi rakyat menyebabkan masih adanya kelompokkelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan hingga jaring-jaring korupsi, kolusi dan nepotisme yang belum terbongkar, sementara problem diatas sangat potensial dalam mengurangi efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbiaya mahal tersebut. Sisi pemerintah atau birokrasi disamping itu juga memiliki berbagai hambatan seperti masalah keterbatasan anggaran, yang memaksa pemerintah mengenakan pungutan-pungutan yang kadangkala artifisial, mentalitas yang cenderung merugikan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan invisible cost atau biaya siluman sehingga pelaku birokrasi umumnya merasa puas kalau sudah memperbesar masalah sampai m u n c u l n y a k e s a l a h p a h a m a n komunikasi yang membuat esensi debirokratisasi ditingkat pusat yang tidak sesuai dengan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, prinsip yang senantiasa harus dipegang oleh birokrasi adalah bahwa peraturan atau regulasi hanya bersifat administrative. Jadi proses perizinan dan kredit hendaknya tidak mempersulit ruang gerak UKM, bila peraturan terasa berat bagi unit-unit mikrobisnis berskala kecil, maka pemerintah harus slap dengan solusi yang ideal, sehingga misi regulasi dan misi pengembangan UKM bisa sama-sama berjalan. Berdasarkan persetujuan Menteri BUMN bahwa diharusnya menyisih 2,5 % dari keuntungannya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui PUKK. Ada semacam pesimisme tersendiri yang menghantui upaya konseptualisasi dan imlplementasi, kebijakan-kebijakan pengembangan UKK, dimana modal dominan pembentuk daya saing institusional, masa dapan UKK terkesan suram, sehingga UKK dicemaskan "mati" karena terdesak oleh pelaku-pelaku ekonorni lainnya yang lebih progresif. Meskipun pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi BUMN, swasta (besar, menengah, kecil) dan koperasi namun dalam realita terdapat ketidaksamaan kontribusi perekonomian nasional, kontribusi usaha menengah, kecil dan koperasi (UKK) hanya berkisar 30-40 % walaupun dalam pendayagunaan SDM telah menyerap lebih dari 60 % tenaga kerja di Indonesia (Loekman Soetrisno, 1995:43) Keberhasilan yang belum optimal dari UKK, bila dicermati karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: usaha yang dilakukan bersifat padat karya, teknologi masih sangat sederhana, belum dapat mencapai Skala ekonomis usaha, dukungan modal sendiri yang kecil dan memiliki kendala terhadap akses Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


sumber permodalan, kondisi inilah yang menyebabkan PUKK harus dapat memprioritaskan UKK melalui alokasi modal dan pembinaan sehingga kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur pulih dan membaik, karena mereka sebagai basis perekonomian yang menopang kekuatan industri besar dari bawah. PUKK sebetulnya selaih perlu memberikan jaminan kepada UKK atas kredit yang diberikan untuk menunjang pengembangan usaha, memenuhi sebagian pembiayaan pengembangan usaha, juga harus memberikan jaminan untuk memperbaiki manajemen dan konsultasi bisnis melalui berbagai bentuk pembinaan. Oleh karena itu PUKK perlu didampingi jasa perantara yang dapat dijadikan perpanjangan tangan bagi PUKK untuk mencapai kebutuhan yang diharapkan oleh m a s y a r a k a t , s e h i n g g a p o l a pembangunan yang dilakukan melalui dana PUKK lebih bersifat berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (people Oriented) dan bukan terhadap program kerja yang dibuat berdasarkan keinginan dan pola pikir pembuat kebijakan. Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama, bagi PK dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan PinjamKUD) amat membantu modal kerja mereka. Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan



untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh PK jenis ini adalah (Kuncoro, 1997): (1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi; (3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat; (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah; (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga bahan baku; (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti; (7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Strategi pemberdayaan diklasifikasikan dalam:

yang

telah

diupayakan

selama

ini

dapat

• Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia. • Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU). • Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilirhulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak. • Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri). • Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan). Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern dengan pengembangan



usaha kecil. Hanya saja, upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau sector oriented, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal: (1) ketidakefektifan arah pembinaan; (2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masingmasing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. Karena egoisme sektoral/departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya "persaingan" antar organisasi pembina. Bagi pengusaha kecil pun, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan "obyek" binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka secara langsung. Dalam konteks inilah, untuk mengembangkan interorganizational process dalam pembinaan usaha kecil menarik untuk kita simak. Dalam praktek, struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha kecil semacam ini dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis dan PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil). PKPK adalah ide dari Departemen Koperasi dan PPK, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan pengusaha kecil menjadi tangguh dan atau menjadi pengusaha menengah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan koordinasi antar instansi. 2.3. Kesejahteraan Masyarakat Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Agustus 1997 telah menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Diawali dengan nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS, mengakibatkan kinerja kegiatan produksi menurun tajam karena sebagian bahan bakunya berasal dari luar negeri. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar. Tercatat sedikitnya dua puluh lima juta orang pengangguran baru yang dihasilkan oleh krisis ini. Tentunya terdapat puluhan juta jiwa yang menggantungkan hidup pada pekerja-pekerja yang di-PHK itu. Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah sosial yang penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah meningkat tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan. Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memprihatinkan. Kenyataan ini harus diantisipasi untuk menghindari terdapatnya "generasi yang hilang" beberapa dasawarsa mendatang. Pasal 34 undang-undang dasar 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


kemanusiaan. Fakir miskin dapat juga berarti orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara. Bagaimanakah sebenarnya relisasi pemeliharaan oleh negara yang dikehendaki oleh konstitusi? Penjelasan pasal 34 UUD 1945 berbunyi "Telah cukup jelas, lihat di atas". Yang dimaksud oleh kalimat "di atas" itu tidak lain adalah penjelasan dari pasal 33 UUD 1945 yang memang masuk dalam bab yang sama dengan pasal 34 yaitu bab mengenai kesejahteraan sosial. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama kekeluargaan. Dari penjelasan UUD 1945 tersebut terlihat jelas relevansi dari sistem ekonomi dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak merupakan bentuk ideal yang seyogianya dan wajib diciptakan oleh negara. Dengan berjalannya mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan yang adil terhadap sumber-sumber modal, maka kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Masyarakat tidak dapat disalahkan atas kemiskinan yang dideritanya. Peningkatan kesejahteraan sebenarnya adalah hak mereka, sementara di lain pihak, negara (pemerintah) berkewajiban dan memiliki kapasitas untuk menciptakan mekanisme yang kondusif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pemerintah ternyata tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai hal itu. Akumulasi modal yang hanya berputar pada segelintir kalangan masyarakat pada masa orde baru tak ayal lagi merupakan kejahatan terstruktur yang tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan akhir-akhir ini dapat disambut positif sebagai wujud tanggung jawab negara memelihara kesejahteraan rakyatnya. Pasal 34 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 UU 6/1974 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usahausaha kesejahteraan sosial". Selain usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat sesegera mungkin mengantisipasi keadaan sosial yang memprihatinkan ini. Pengaturan yang bersifat lebih teknis di bawah UU 6/1974 Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Pasal 2 ayat (1) dari PP 42/1981 di atas menyebutkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah. Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses rehabilitasi sosial ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran berswadaya, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat. Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan dapat diberikan bantuan permodalan oleh Departemen Sosial guna meningkatkan taraf kesejahteraannya. Berdasarkan rumusan masalah dan telaah literatur yang ada maka hipotesis yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah : “Alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan”. 2.4. Pengukuran dan Defenisi Operasional Variabel Varibel penelitian terdiri dari : a. Alokasi Dana pembinan UKM ; yang merupakan penyaluran dana bagi usaha kecil menengah yang diukur dengan besarnya dana yang diterima UKM, prosedur penerimaan dana UKM, dan pembinaan UKM. b. Kesejahteraan Masyarakat ; yang merupakan peningkatan perekonomian baik dilihat dari peningkatan penghasilan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tempat tinggal. Masing – masing variabel diukur dengan model skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang



diajukan dengan skor 4 (SS = Sangat Setuju), 3 (S = Setuju), 2 (TS = Tidak Setuju) dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh alokasi dana pembinaan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat yang menerima alokasi dana pembinaan UKM di kota Medan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan survey-explanatory. Populasi dalam penelitian ini masyarakat yang menerima alokasi dana UKM di kota Medan. dengan sampel penelitian yang diambil adalah sebanyak 35 UKM. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu uji Validitas (test of validity) dan uji reliabilitas (test of reliability). Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana pembinaan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan mayarakat kota Medan digunakan alat statistik regresi sederhana. Hal-hal yang akan dianalisis adalah koefisien regresi, koefisien determinasi (r-square), dan uji hipotesis. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Data Hasil Penelitian Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha kecil dan menengah yang berjumlah 35 orang. Dengan karakteristik Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, Lama Usaha, Besarnya modal usaha. Dari 35 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, diantaranya 15 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, rata – rata berusia 30 – 49 tahun ( 72%) selebihnya berusia dibawah 30 tahun (17 %) dan diatas 50 tahun sekitar 11%. Untuk pendidikan rata – rata berpendidikan rendah yakni SD, SMP dan SMA (77%) selanjutnya akademi dan sarjana (23%). Bila dilihat dari lama usaha sebahagian besar lebih dari satu tahun (91%) sedangkan yang kurang dari satu tahun hanya 7 %. 4.1.1.

Alokasi Dana Pembinaan UKM Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, dapat diketahui bahwa untuk Alokasi Dana Pembinaan UKM sebahagian besar (57,1 %) pelaku usaha menyatakan sangat setuju dan sebahagian lagi (42,9 %) menyatakan setuju untuk pernyataan pertama yang berarti bahwa semua pelaku usaha mengetahui tentang adanya alokasi dana untuk pembinaan usaha kecil menengah. Dana untuk pembinaan tersebut juga sudah dialokasikan kepada para pelaku usaha, hal ini terlihat dari pernyataan responden tersebut yang sama dengan pernyataan tentang mereka mengetahui adanya informasi alokasi dana pembinaan dimana sebahagian besar (54,3 %) juga menyatakan setuju dan yang menyatakan sangat setuju sebesar 31,4 % hal ini Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


menunjukkan bahwa para pelaku usaha tersebut telah memperoleh dana pembinaan untuk usaha mereka. Dalam mendapatkan dana pembinaan ternyata responden atau para pelaku usaha memiliki pengalaman yang hampir sama dimana sebahagian besar dari penyataan mereka menjawab tidak setuju (45,7%) bahkan sangat tidak setuju (8,6%), walaupun sebahagian lagi menyatakan setuju. Hal ini menunjukan bahwa untuk mendapatkan dana pembinaan untuk usaha kecil menengah tersebut para pelaku usaha masih mengalami kesulitan. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian, atau harus dicari akar penyebabnya, apakah karena informasi yang belum jelas, persyaratan yang belum lengkap atau prosedur belum berjalan sebagaimana mestinya. Alokasi dana yang diterima ternyata sudah sesuai dengan usaha yang dijalankan, walupun jawaban mereka sangat bervariasi hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden yang sebagian besar menyatakan setuju (85,7%) bahkan pernyataan sangat setuju (5,7%) juga mereka berikan, walaupun masih ada juga ternyata yang mendapatkan dana pembinaan tersebut belum sesuai dengan usaha yang dijalankan (8,6%). Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa dana pembinaan untuk usaha kecil menengah dialokasikan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Jawaban responden tentang mendapatkan dana pembinaan sesuai dengan kebutuhan ternyata bertolak belakang dengan pernyataan mereka tentang dana pembinaan dialokasikan sesuai usaha yang dijalankan hal ini terlihat dari penyataan mereka menyatakan setuju (42,9%) lebih kecil dari yang menyatakan tidak setuju (57.1%). Penyataan ini mengindikasikan bahwa walupun mereka mendapatkan dana pembinaan yang sesuai dengan usaha yang mereka jalankan namun jumlah yang mereka peroleh belum sesuia dengan dana yang mereka butuhkan untuk melakukan pengembangan usaha. Sehingga tujuan dana pembinaan tersebut untuk mengembangkan usaha yang ada belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dan perhatian dari para pembina usaha kecil menengah agar dana yang dialokasikan tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. 4.1.2. Kesejateraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat meliputi peningkatan penghasilan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal serta adanya kemapuan untuk memnuhi kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat yang akan dinilai dalam penelitina ini adalah peningkatan kesejahteraan yang akan terlihat dengan adanya peningkatan penghasilan, dari adanya peningkatan penghasilan tersebut maka secara otomastis dapat mendorong peningkatan terhadap kindikator kesejahteraan hidup lainnya. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden para pelaku usaha kecil menengah dapat diketahui bahwa alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan lewat pernyataan para pelaku usaha tersebut bahwa rata-rata mereka menjawab setuju dan sangat setuju. Pernyataan untuk bagaimana usaha yang dijalankan setelah mendapatkan alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah ternyata mereka rata – rata menjawab lebih banyak setuju dan sangat setuju sebesar 85% . Hal ini menunjukkan bahwa Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


usaha menjadi lebih besar dan maju setelah mendapat alokasi dana pembinaan. Sedangkan 15% lagi mereka menjawab tidak setuju, hal ini disebabkan karena dana yang mereka terima belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Para pelaku usaha yang telah mendapatkan dana pembinaan juga menyatakan bahwa pendapatan mereka menjadi lebih tinggi setelah mendapat alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah, hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang sebagian besar menjawab setuju (77,1 %) dan sangat setuju (14,3 %) sedangkan sisanya menjawab tidak setuju (8,6 %). Pendapatan mereka yang meningkat tersebut disebabkan karena omset penjualan mereka mengalami peningkatan setelah mendapat alokasi dana pembinaan UKM. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan setuju (85,7%) sedangkan tidak setuju (14,3%). Senjutnya dengan meningkatnya omset penjualan maka juga meningkatkan keuntungan mereka. Pernyataan tentang hal ini di tunjukan dengan pernyataan setuju hampir oleh semua para pelaku usaha hal ini juga berdampak pada peningkatan penghasilan mereka perbulannya. Adanya peningkatan pendapatan yang mereka alami ternyata belum berdampak pada peningkatan indicator kesejahteraan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pernyataan mereka tentang apakah dengan adanya alokasi dana pembinaan UKM dapat membiayai pendidikan anak-anak, mereka rata – rata menjawab tidak setuju (68,6%) yang mana pernyatan ini lebih besar dari yang menyatakan setuju (31,4%). Berdasarkan data ini maka dapat di nyatakan bahwa dengan adanya alokasi dana pembinaan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kegiatan untuk pendidikan masyarakat. Demikian pula halnya dengan pernyataan mereka dengan tingkat kesehatan yang mereka rasakan, alokasi dana pembinaan yang mereka terima belum dapat meningkatkan kesehatan mereka secara tidak langasung hal ini dapat dilihat pada pernyataan meraka yang menyatakan tidak setuju sebesar 71,4% sedangkan selebihnya menyatakan setuju sebesar 28,6%. Dalam memenuhi kebutuhan hidup maka para pelaku usaha rata – rata menyatakan bahwa dengan adanya alokasi dana pembinaan yang mereka terima ternyata dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka hal ini terlihata dari banyaknya mereka yang menyatakan setuju sampai pernyataan sangat setuju (97%), dan hanya 3% yang menyatakan tidak setuju. Untuk indikator kesejahteraan hidup lainnya, responden atau para pelaku usaha masih menjawab berimbang (± 50%) hal ini dikarenakan mereka masih merasakan bahwa dana pembinaan yang mereka peroleh sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Berdasarkan data yang telah diperoleh diketahui bahwa belum sepenuhnya alokasi dana pembinaan yang diterima usaha kecil menengah dapat meningkatkan seluruh indikator kesejahteraan masyarakat. 4.1.3

Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini peneliti mengukur validitas berdasarkan Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


validitas item. Validitas item ini ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengerelasikan antara skor item dengan skor total item. Analisis ini dikenal dengan Bivariate Pearson (Korelasi Produk Momen Pearson). - Alokasi Dana Pembinaan UKM Setelah dilakukan analisis perhitungan mengenai validitas variabel Alokasi Dana Pembinaan UKM dalam penelitian dari 5 pertanyaan tersebut dinyatakan bahwa butir intrumen tersebut valid, dimana nilai Sig. setiap butir lebih kecil dari 0.05. Ini terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.1.3.a (1) Validitas Instrumen Penelitian Butir pertanyaan Koef. Korelasi ® Sig. Keputusan Butir 1 0.699 0.000 < 0.05 Valid Butir 2 0.345 0.045 < 0.05 Valid Butir 3 0.563 0.000 < 0.05 Valid Butir 4 0.522 0.001< 0.05 Valid Butir 5 0.514 0.002 < 0.05 Valid Sumber : Data Diolah (Lampiran -

Kesejahteraan Masyarakat kota Medan Setelah dilakukan analisis perhitungan mengenai validitas variabel Kesejahteraan Masyarakat kota Medan dalam penelitian dari 10 pertanyaan tersebut dinyatakan butir pertanyaan yang valid secara statistik karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Ini terlihat dalam tabel berikut : Tabel 4.1.3. a (2) Validitas Instrumen Penelitian Butir pertanyaan Koef. Korelasi ® Sig. Butir 1 0.843 0.000 < 0.05 Butir 2 0.910 0.000 < 0.05 Butir 3 0.952 0.000 < 0.05 Butir 4 0.952 0.000 < 0.05 Butir 5 0.952 0.000 < 0.05 Butir 6 0.448 0.007 < 0.05 Butir 7 0.437 0.009 < 0.05 Butir 8 0.470 0.004 < 0.05 Butir 9 0.360 0.034 < 0.05 Butir 10 0.532 0.001 < 0.05 Sumber : Data Diolah (Lampiran) b.Uji Reliabilitas


Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid


Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukur tersebut diulang. Perhitungan ini dengan menggunakan metode Alpha (Cronbach’s) Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0, 690 untuk variabel Alokasi Dana Pembinaan UKM dan 0,888 untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat. Jika dibandingkan dengan asumsi yang menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alphanya lebih besar dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan melalui instrumen-instrumen tersebut adalah reliable. Tabel 5.2.1.b (1) merupakan out-put dari perhitungan Cronbach Alpha. -

Alokasi Dana Pembinaan UKM Tabel 4.1.3.b (1) Reliabilitas Jawaban Responden Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

.690 Sumber : Data Diolah (Lampiran)

5

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Alokasi Dana Pembinaan UKM adalah reliable, karena memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0.690 > 0.5. -

Kesejahteraan Masyarakat Tabel 4.1.3. b (2) Reliabilitas Jawaban Responden Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

.888 Sumber : Data Diolah (Lampiran)

10

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Alokasi Dana Pembinaan UKM adalah reliabel, karena memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0.888 > 0.5. 4.2.Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh alokasi dana pembinaan UKM dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut : Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


-

H0:=0 (Tidak ada pengaruh signifikan alokasi dana pembinaan UKM dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat) - H1:0 (Ada pengaruh signifikan alokasi dana pembinaan UKM dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat) Asumsi untuk pengujian hipotesis di atas adalah sebagai berikut:  Terima H0, apabila nilai probabilitas korelasi (sig-2-tailed) > tingkat signifikan () sebesar 0,05  Tolak H0, apabila nilai probabilitas korelasi (sig-2-tailed) < tingkat signifikan () sebesar 0,05 Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Dari hasil pegolahan data untuk uji hipotesis maka diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.2.2 (1) Analisis Determinasi (R2)

Model

R .366a

1

Adjusted R Square

R Square .134

Std. Error of the Estimate

.108

2.00732

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Pembinaan UKM Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R Square sebesar 0.134 atau 13,4 %. Hal ini menunjukkan Alokasi Dana Pembinaan UKM mampu menjelaskan sebesar 38.6 % Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat kota Medan. Tabel 4.2.2 (2) Uji F (Uji Signifikansi Simultan) ANOVAb Model 1

Sum of Squares Regression

20.575

Df

Mean Square 1

Residual 132.968 33 Total 153.543 34 a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Pembinaan UKM

F

20.575 5.106

Sig. .031a

4.029

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar 5.106, sedangkan F tabel dengan taraf 5% ketentuan numerator = variabel -l, dan denumertor = kasus -4 sebesar 4.160, maka dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar 5.106 > F tabel sebesar 4.160, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya Ada pengaruh Alokasi Dana Pembinaan UKM terhadap peningkatan



Kesejahteraan Masyarakat di kota Medan. Dengan tingkat probabilitas 0.031 (signifikansi), karena probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Alokasi Dana Pembinaan UKM bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat kota Medan. Tabel 4.2.2 (3) Uji F (Uji Signifikansi Parsial) Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients B Std. Error

Standardized Coefficients Beta

1

T

Sig.

(Constant) 8.827 3.582 2.464 .019 Alokasi Dana .555 .246 .366 2.260 .031 Pembinaan UKM a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Untuk pengujian hipotesis pengaruh Alokasi Dana Pembinaan UKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2.260 dengan nilai signifikansi 0,031 < 0,05, sedangkan nilai t tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 1.692, oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi berpengaruh secara signifikan atau alokasi dana pembinaan UKM sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Dari tabel diatas diperoleh Nilai B konstan sebesar 8.827 menyatakan bahwa jika variabel alokasi dana pembinaan UKM diabaikan, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan adalah 8.827, sedangkan nilai B untuk variabel alokasi dana pembinaan UKM sebesar 0.555 menyatakan bahwa setiap peningkatan alokasi dana pembinaan UKM maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan nilai B konstan dan nilai B pada variabel alokasi dana pembinaan UKM, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : Y= a +bX Y = 8.827 + 0.555X Dengan demikian alokasi dana pembinaan UKM diperlukan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti alpha yang digunakan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan jika sigf atau p-value < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 4.2.Pembahasan



Hasil dari hipotesis dapat dilihat bahwa alokasi dana pembinaan UKM berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,031. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.134 artinya semakin tinggi alokasi dana pembinaan UKM yang diberikan maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Dilihat dari koefisien determinasinya, pengaruh alokasi dana pembinaan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 13,4 % atau 13 % yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh alokasi dana pembinaan UKM sedangkan sisanya 87% (100% - 13%) dijelaskan oleh faktor lain yang berasal dari luar model regresi ini. Bila dilihat dari nilainya mungkin pengaruh dengan nilai13% sangat kecil terhadap kesejahteraan masyarakat kota Medan. Namun kondisi ini mengisyaratkan bahwa alokasi dana pembinaan UKM di kota Medan sudah dijalankan, begitu juga pembinaan atas UKM sudah berjalan walaupun masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya informasi pada para pelaku UKM, birokrasi yang terkadang belum jelas, dan persyaratan-perayaratan yang ditentukan. Merujuk dari Trihandayani (2003) yang menyatakan bahwa peran serta dalam perguliran dana Pembinaan Usaha Kecil Menengah sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam pembinaan usaha kecil menengah harus memberikan dukungannya kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat kita ketahui bahwa ada pengaruh alokasi dana pembinaan UKM terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di kota Medan. Ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya alokasi dana pembinaan kepada UKM maka para pelaku UKM tersebut dapat menjalankan usahanya dengan modal yang cukup. Dengan modal yang cukup maka para UKM tidak perlu melakukan peminjaman dana untuk modal usaha sehingga mereka tidak perlu memikirkan pengembalian pinjaman dan bunganya. Dengan demikian maka keuntungan yang diperoleh dapat dikelola untuk meningkatkan usahanya dan juga kesejahteraan pelaku UKM tersebut. Bila pelaku UKM tersebut sejahtera maka masyarakat juga akan meningkat kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah maupun swasta masih sangat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap alokasi dana pembinaan UKM ini, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berbagai tahapan penelitian telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dari hasil perolehan data dan pengolahan data, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah di kota Medan telah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari pernyataan responden yang telah menerima dana Konferensi Ilmiah Akuntansi 1 – 2014, IAIKAPd Jakarta Banten Di Universitas Mercu Buana Jakarta 26-27 Februari 2014


usaha kecil menengah. Pernyataan mereka sebahagian besar setuju dan menyatakan sangat setuju. 2. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat juga sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini terlihat dari pernyataan para responden yang menyatakan sangat sangat setuju dan setuju sedangkan selebihnya menyatakan sangat tidak setuju tentang kesejahteraan masyarakat mulai dari peningkatan pendapatan, peningkatan kesehatan samapai kemapuan memenuhi kebutuhan hidup. 3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alokasi dana pembinaan UKM berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan. 5.2. Saran Sebagaimana diketahui bahwa alokasi dana pembinaan usaha kecil menengah memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya lebih meningkatkan pengawasan dalam melakukan alokasi dana untuk pembinaan UKM tersebut. Selain itu juga harus ditingkatkan kegiatan untuk pembinaan usaha kecil menengah yang ada sehingga dana yang dialokasikan tersebut benar benar dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Dengan meningkatnya usaha tersebut diharapkan dapat pula meningkatkan penghasilan masyarakat baik itu pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area survey dan jumlah sampel yang digunakan atau mencoba dengan responden yang lebih banyak atau para pelaku usaha kecil menengah diluar kota Medan. DAFTAR PUSTAKA Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bazwir, Revvisoynd, 1999. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi Tiga BPFE Yogyakarta. Ichsan,M, Ratih., dan Trilaksono,N, 1997. Administrasi Keuangan Daerah: pengelolaan dan penyusunan APBD. Brawijaya University Pers, Malang. Indra ismawan, 2001. Sukses diEra Ekonomi Liberal. Grasindo, Jakarta. Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE, Yogyakarta. Loekman Soetrisno, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogjakarta. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. _________, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta. Mariarosa Dalla Costa, 2000. Politik Strategi Ekonomi Internasional.Kalianamita, Jakarta. Muklis Rasyid, 1998.KUK ditengah gejolak moneter. Jakarta. Mohammad IkhSan, 1997. Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia. LPM FE - UI, Jakarta.



Republik Indonesia, 2001. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolahan dan Pertanggung Jawaban Anggaran. http://www.bakd.depdagri.go.id ________________ , 2001. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. http://www.bpkp.go.id , 2004. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pustaka Pergaulan. Jakarta.


ALOKASI DANA PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

Recommend Documents