KINERJA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK Oleh: ROPINUS NIM. E01110012 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Dekrnasda belum optimal memberikan pembinaan UMKM sehingga Dekranasda hanya menjadi tempat penitipan produk bukan pelaku pembinaan, sedangkan pembinaan UMKM dilakukan Disperindagkop & UKM. Belum optimal kinerja ini disebabkan pengurus Dekranasda memiliki tugas pokok baik sebagai PNS dan pelaku UMKM mengakibatkan belum optimalnya dalam melaksankan fungsinya sebagai pengurus Dekranasda Kota Pontinak. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak dengan mengunakan penilaian kinerja organisasi dengan mengunakan 3 (tiga) indikator menurut Dwiyanto (Pasolong, 2010:178) yaitu: Produktivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Produktivitas Dekranasda Kota Pontianak dalam pembinaan belum optimal. Hal ini terlihat dari target-target yang telah ditetapkan oleh Dekranasda Kota Pontianak belum tercapai secara optimal. Responsivitas Dekranasda Kota Pontianak dalam pembinaan UMKM disumpulkan belum baik, rendahnya pemahaman untuk dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada Dekranasda. Akuntabilitas Dekranasda Kota Pontianak cukup baik, walaupun belum adanya anggaran dana tetap dari pemerintah namun setiap bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan saran untuk penelitian adalah meningkatkan produktivitas, pengurus mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mendata UMKM dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga terwujud tujuan dan tercapainya produktivitas.Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku UMKM maka sikap responsivitas perlu ditingkatkan terutama pelaku yang mempunyai kendala, Dekranasda memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM cara menyampaikan permasalahan kepada Dekranasda. Untuk meningkatkan kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak perlu anggaran dana dari pemerintah. Kata-Kata Kunci: Kinerja, Pembinaan dan UMKM

Abstrack Dekranasda (Regional National Craft Council) has not been optimal in fostering small and middle micro enterprises. It is becoming a place where the enterprises put their product to be sold. In it industry, trade and coorperative and small and middle enterprises that foster the small and middle enterprises. Non optimal performance is due to dual main duties that the administrators of that council both as civil servant and as the enterpreneur. This study investigates Regional National Craft Council performance in giving guidance to small and middle micro enterprises in Pontianak. This performance was rated using organizition performance indicators that is productivity, responsivity, and accountability (Pasolong, 2010:178). It is a descriptive study using qualitative data analysis. The result shows that Regional National Craft Council productivity has not been optimal yet. It can be seen from non-optimal achievement of the target determined by Regional National Craft Council of Pontianak City. The responsiveness of Regional National Craft Council of Pontianak City to cultivate the enterprises is not good as well. Low understanding to and how to expres their aspirations to the council is one of the couse. Nevertheless the council has good accountability. Any financial assistance is accountable although there is not static budget from the government. It is suggested that to in order to increase the productivity, the council administrators should empowerits human resources maximally tp data and guide the small and middle micro business, the council needs to be more responsive,especially to those who had problems. Also, it is necessary to have routine budget. They need to teach to the entrepreneurs on how to express complain

1 ROPINUS, NIM. E01110012 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


to the council. Moreover, government should grant some budget to the coucil so that they can improve their performance. Keywards : Performance , Development and UMKM

perusahaan-perusahaan skala sedang dan

A. PENDAHULUAN

besar terdampak pengurangan pendapatan, Kota Pontianak memiliki potensi Usaha

Mikro

(UMKM)

Kecil

cukup

dan

Menengah

banyak,

pengurangan karyawan, dan pengurangan sift kerja akan tetapi pelaku sektor UMKM

perlu

mampu bertahan dan bahkan menjadi

dioptimalkandengan pembinaan yang baik

sumber peluang untuk bisa memperoleh

ditengah

melemahnya

perekonomian.

devisa negara sebagai bahan ekspor dari

Dampak

pelemahan

perekonomian

Non migas.

berimbas kesemua sektor kehidupan, disaat

Dasar hukum Dewan Kerajinan

kondisi perekonomi nasional dan daerah

Nasional adalah Keputusan Menteri Dalam

yang tidak stabil, UMKM mampu memberi

Negari Nomor : 537/5038/Sospol, tanggal

jawaban

terjaga

15 Desember 1981, pada tingkat daerah

eksistensinya.Karena produk UMKM tidak

berdiri Dewan Kerajinan Nasional Daerah

tergantung pada luar negeri, kebutuhan

dibentuknya Dekranasda dalam upaya

akan bahan pokok UMKM hampir bisa

menggali potensi kerajinan dari setiap

dipenuhi dari dalam negeri sendiri.

daerah di seluruh wilayah Indonesia, maka

riil

dengan

tetap

Besarnya kontribusi UMKM bagi

Dekranasda dibentuk disetiap Provinsi,

perekonomian nasional dan daerah, sektor

Kabupaten/Kota

UMKM perlu mendapat dukungan semua

Kepengurusan Dekranasda tingkat Provinsi

pihak

dilantik oleh Ketua Dewan Kerajinaan

dalam

memiliki

pembinaan.

peranan

Dekranasda

pembinaan

sektor

Nasional

di

seluruh

(Dekranas),

Indonesia.

Pengurusan

UMKM perlu dioptimalkan kinerjanya,

Dekranasda Kabupaten/Kota dikukuhkan

sehingga produk mempunyai daya saing

Ketua Dekranasda Provinsi atas usulan

harga dan kualitas di pasaran. UMKM

daerah.

Kepengurusan

sebagai

langsung

dipimpin

roda

pengerak

ekonomi

istri

Dekranasda Gubernur,

masyarakat perlu terus digerakkan untuk

Walikota/Bupati. Kepengurus Dekranasda

menjadi pilar perekonomi masyarakat Kota

terdiri dari PNS di lingkuangan SKPD

Pontianak.Melambatnya

serta pelaku UMKM kerajinan di Kota

nasional

perekonomian

mengakibatkan

banyak

Pontianak,

kepengurusan

Dekranasda 2

ROPINUS, NIM. E01110012 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


dibentuk sesuai kebutuhan dan tujuan

3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan

organisasi. Dekranasda Kota Pontianak

yang

bagian dari mitra pendukung Pemerintahan

bagaimana perubahan dan pembaharuan

Kota Pontianak, terkhusus memperhatikan

yang berencana serta pelaksanaannya.

potensi kerajinan yang ada di daerah.

normatif,

yakni

menjelaskan

4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, perubahan

efisiensi dan

dalam

suatu

pembaharuan

yang

dilakukan tanpa mengenal berhenti.

B. KAJIAN TEORI

Menurut Pasal 16-20, Undang – Pembinaan kegiatan

merupakan

yang

pengaturan

meliputi

dan

totalitas

perencanaan,

penggunaan

SDM

Undang

Nomor

Pembinaan ruang

20

UMKM

lingkup

Tahun adalah

2008,

mengenai

pembinaan

dan

sehingga menjadi SDM yang mampu

pengembangan meliputi Bidang Produksi,

mengemban tugas menurut bidangnya

Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya

masing-masing, supaya dapat mencapai

Manusia dan Teknologi.

prestasi kerja yang efektif dan efisien.

Pertama, bidang produksi adalah

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai

identifikasi potensi dan masalah yang

suatu

dihadapi oleh usaha kecil, penyiapan

tindakan,

proses,

hasil

atau

pernyataan lebih baik. `Usaha

pembinaan

persoalan

yang

menjelaskan perubahan

program pembinaan dan pengembangan normatif

mengenai dan

merupakan yakni

bagaimana

pembaharuan

dalam

sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, pelaksanaan program pembinaan melaksanakan

dan

pengembangan

pemantauan

dan

pembinaan. Miftah Thoha (1997:16-17).

pengendalian

dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan

pembinaan dan pengembangan bagi usaha

Organisasi” mendefinisikan, pengertian

kecil.

pembinaan bahwa : 1. Pembinaan

pelaksanaan

program

Kedua, bidang pengolahan adalah

adalah

suatu

tindakan,

meningkatkan

kemampuan

manajemen

proses, atau pernyataan menjadi lebih

serta teknis produksi dan pengolahan,

baik.

meningkatkan kemampuan rancang bangun

2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang

unik

dari

suatu

sistem

pambaharuan dan perubahan (change).

dan

perekayasaan,

memberikan

kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan, 3



menyediakan tenaga konsultan profesional

lingkungan

di bidang produksi dan pengolahan.

kerjasama dan alih teknologi.

Ketiga, bidang pemasaran adalah

hidup,

Kriteria disetiap

meningkatkan

negara berbeda

melaksanakan penelitian dan pengkajian

tentang

pemasaran,

kemampuan

Indonesia sesuai dengan Pasal 6, Undang –

pemasaran,

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

dukungan

UMKM, kriteria UMKM didefinisikan

meningkatkan

manajemen

dan

menyediakan promosi

teknik

sarana

dan

serta

uji

coba

pasar,

kriteria UMKM, Namun di

sebagai berikut:

mengembangkan lembaga pemasaran dan

1. Usaha mikro adalah usaha produktif

jaringan distribusi, memasarkan produk

milik orang/perorangan dan/atau badan

usaha kecil, menyediakan tenaga konsultan

usaha

profesional

kriteria

di

bidang

pemasaran,

menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil, memberikan peluang pasar. Keempat,

sumber

Usaha

yang

mikro

memenuhi sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi

daya

produktif yang berdiri sendiri, yang

manusia adalah memasyarakatkan dan

dilakukan oleh orang/perorangan atau

membudayakankewirausahaan,

badan usaha yang bukan merupakan

meningkatkan

bidang

perorangan

ketrampilan

teknis

dan

anak

dan

perusahaan yang dimiliki,dikuasai,atau

pendidikan,

menjadi bagian baik langsung maupun

pelatihan dan konsultasi usaha kecil,

tidak langsung dari usaha menengah

menyediakan

atau

manajerial,

membentuk

mengembangkan

lembaga

tenaga

penyuluh

dan

perusahaan/bukan

usaha

besar

kriteria

manajemen usaha kecil, menyediakan

dimaksud dalam undang-undang ini.

magang,

studi

banding,

dan

konsultasi untuk usaha kecil. Kelima,bidang meningkatkan

sebagiamana

3. Usaha menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

teknologi

kemampuan

kecil

memenuhi

konsultan usaha kecil, menyediakan modul

tempat

usaha

yang

cabang

di

adalah

dilakukan oleh orang perorangan atau

bidang

badan usaha yang bukan merupakan

teknologi produksi dan pengendalian mutu,

anak

meningkatkan

bidang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

penelitian untuk mengembangkan desain

menjadi bagian baik lansung maupun

dan teknologi baru, memberikan insentif

tidak lansung dengan usaha kecil atau

kepada usaha kecil yang menerapkan

usaha besar dengan jumlah kekayaan

teknologi

bersih atau hasil penjualan tahunan

kemampuan

baru

dan

di

melestarikan

perusahaaan

atau

cabang



sebagaimana

diatur

dalam

undang-

undang ini.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar

Berdasarkan kekayaan dan hasil

lima ratus juta rupiah) sampai dengan

penjualan, Menurut Undang – Undang

paling banyak Rp. 50.000.000 (lima

Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria

puluh milyar rupiah).

usaha mikro yaitu: 1. Memiliki

Menurut pendapat Hill;Sandee &

kekayaan

bersih

paling

Wengel, (dalam Margono & Kusumasari,

banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh

2015:2-3).Kebijakan

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

mengembangkan

bangunan tempat usaha; atau

dikelompokkan

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling

kebijakan

untuk UKM

kedalam

finasial,

dapat tiga

kebijakan

jenis: bantuan

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

teknis dan regulasi (Hill, 2001.p250).

juta rupiah).

Pertama,

Kriteria usaha kecil adalah sebagai

kebijakan bantuan finasial

menyangkut pemberian subsidi, kredit,

berikut:

persyaratan

bahwa

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp

mengalokasikan

Bank

sejumlah

wajib

persentase

50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai

tertentu dari portofolio mereka untuk

paling banyak

membantu usaha kecil. Kedua, bantuan

Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

teknis

yang

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

pemberian

berhubungan

training,

dengan

penyuluhan,

dan

2. Memiliki hasil penjualan tahunan labih

advokasi pemasaran. Ketiga, regulasi yang

dari Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta

bersangkutan dengan berbagai kebijakan

rupiah) sampai paling banyak Rp,2.

dengan tujuan. usaha kecil yang mandiri

500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

adalah

juta rupiah).

kemampuan memecahkan masalah dengan

usaha

bertumpu Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

kecil

pada

yang

memiliki

kepercayaan

dan

kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari

Bagi

setiap

organisasi

penilaian

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

terhadap kinerja merupakan suatu hal yang

rupiah) sampai paling banyak Rp.

sangat penting untuk mengetahui sejauh

10.000.000.000,00

mana tujuan dari

rupiah)

tidak

(sepuluh

termasuk

milyar

tanah

bangunan tempat usaha; atau

dan

organisasi

berhasil

diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Secara umum kinerja 5



adalah

perpadaan

“performence”.

dengan Konsep

kata kinerja

Responsibilitas

dan

5.

Akuntabilitas

sebagai berikut penjelasannya:

didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau

Pertama, Produktifitas konsep tidak

the degree of accomplisment dalam rangka

hanya mengukur efesiensi, tetapi juga

pencapaian tujuan organisasi atau instansi

efektivitas pelayanan, produktifitas pada

(Keban 2005:1). Dengan kata lain, kinerja

lainnya difahami sebagai rasio antara input

merupakan

dan output.

tingkat

pencapaian

tujuan

organisasi.

Kedua,

Berdasarkan dijelaskan dengan

pendapat

bahwa kinerja berhubungan bagaimana

melakukan

pekerjaan

dan

pekerjaan

berdasarkan

namun

diatas

harus

kualitas

lebih

pelayanan

penting

dalam

menjelaskan ukuran kinerja organisasi

suatu

publik.

hasil

terhadap kualitas pelayanan publik lebih

tanggungjawab

mudah diperoleh dari media massa dan

menyempurnakan

tetap

cenderung

isu

mentaati

segala

peraturan – peraturan moral maupun etika. Lebih jauh lagi terlihat nilai kinerja tidak

Informasi

mengenai

kepuasan

diskusi publik yang sifatnya mudah dan murah. Ketiga,

Responsivitas

adalah

hanya terbatas pada organisasi tetapi

kemampuan organisasi untuk mengenali

budaya organisasi dan kualitas sumber

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda

daya manusia yang dimiliki organisasi dan

prioritas pembinaan dan mengembangkan

kepemimpinan yang efektif. Kesediaan dan

program- program pembinaan

keterampilan seseorang tidaklah cukup

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa

Keempat,

pemahaman yang jelas tentang apa yang

pelaksanaan

akan

dikerjakan

mengerjakannya.

kerja

Dekranasda

untuk

Menurut

organisasi

itu

dilakukan harus sesuai dengan kebijakan

Kinerja

merupakan

organisasi, baik yang eksplisit maupun

pencapaian

tujuan

mengekplorasi

kerajinan di Kota Pontianak.

publik,

kegiatan

bagaimana

dalam

Pengukuran

Responsibilitas

dan

perilaku nyata yang ditampilkan melalui pola

sesuai

kinerja

inplisit. Kelima,

Akuntabilitas

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan

organisasi

Dwiyanto

(dalam

konsep

dan

kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak kebutuhan masyarakat.

Pasolong, 2010:178) ada lima indikator

Manajemen berbasis kinerja juga

yaitu: 1. Produktifitas 2. Isu Kualitas

memerlukan alat yang di sebut dengan

Pelayanan,

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

3.

Responsivitas

4.



digunakan sebagai dasar untuk melakukan

dan tanggungjawab atau sebagai gambaran

penilaian kinerja, yaitu untuk menilai

mengenai tentang besar kecilnya hasil yang

sukses atau tidaknya suatu organisasi,

dicapai dari suatu kegiatan baik dillihat

program, atau kegiatan yang dilakukan.

secara kualitas maupun kuantitas sesuai

Menurut

juga

dengan visi dan misi organisasi tersebut.

menyebutkan pengukuran kinerja paling

Dengan demikian perlu kiranya menilai

tidak mencakup 3 (tiga) variabel penting

kinerja dari Dekranasda Kota Pontianak

yang

sebagai

Mahmudi

harus

(2007:6)

dipertimbangkan,

yaitu:

suatu

organisasi

publik

perilaku (proses), output ( produk langsung

mempunyai

suatu aktivitas/program), dan outcome

pembinaan UMKM yang ada di Kota

(dampak aktivitas/ program).

Pontianak. Dengan ini harapan mampu

Pengukuran kinerja sangat penting dalam

rangka

pencapaian

kinerja

wewenang

terhadap

menjawab apa yang menjadi tujuan apakah Dekranasda melakukan pembinaan secara

organisasi yang telah ditetapkan sesuai

optimal

dengan misi organisasi. Kinerja organisasi

Pontianak.

yang dikemukakan oleh Bastian ( dalam

terhadap

UMKM

Kinerja dalam

Kota

organisasi

publik

sebuah

kinerja

tidak

optimal.

Tangkilisan, 2005:175) adalah berbagai

dapat

gambaran mengenai tingkat organisasi,

tersebut

dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan,

Kinerja Dekranasda sebagai organisasi

misi

publik dapat dilihat dari kuantitas dan

dan

misi

organisasi

tersebut.

diukur

di

apakah

optimal

atau

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:21)

kualitas yang dikerjakan

bahwa kinerja organisasi pada dasarnya

waktu yang telah disepakati oleh organisasi

menjadi tanggungjawab setiap pegawai

sesuai dengan visi dan misi dari organisasi.

yang ada didalam organisasi tersebut. Jika

Berdasarkan riview literatur ditemukan

dalam organisasi tiap-tiap pegawai kerja

adanya beberapa indikator penyusunan

yang baik, prestasi, bersemangat, dan dapat

kinerja. Indikator – indikator ini sangat

memberikan kontribusi terbaik terhadap

bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks

organisasi

kinerja

penelitiaan yang dilakukan dalam proses

dapat

penemukan dan penggunaan indikator

organisasi

tersebut, secara

maka

keseluruhan

dikatakan baik.

dan ketepatan

tersebut.

Berangkat dari beberapa pendapat pakar di atas,dapat ditegaskan bahwa kinerja adalah hasil karya yang dicapai oleh organisasi, sesuai dengan wewenang 7 ROPINUS, NIM. E01110012 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Kecil

Gambar Alur Pikir Penelitian Berikut

adalah

kerangka

pikir

penelitian dalam penelitian ini :

dan

Menengah.

bagaimana

Kemudian

keberadaannyayang

ada

kaitannya dengan kinerja Dekranasda.

Dasar Hukum Dekranasda Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor : 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981

Sehingga penelitian lebih berorientasi pada keadaan yang benar–benar nyata terjadi dilapangan secara menyeluruh, luas dan mendalam. Kemudian, data yang diperoleh

Fokus: Kinerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menegah di Kota Pontianak.

akan

mendreskipsikan

Penelitian

jenis

dianggap

Masalah: 1. Pembinaan dan pengembangan 2. Penyaluran Aspirasi dan saran komunikasi 3. Menghimpun segala pontensi daerah.

Teori: Dwiyanto (dalam Pasolong: 2010:178) Indikator ukuran kinerja organisasi. 1. Produktifitas, 2. Responsifitas, 3. Akuntabilitas.

Kualitatif

yang

penelitiaan

ini

melalui

paling karena

kata.

deskriptif

tepat

untuk

untuk

melihat

fenomena apa saja yang telah dialami oleh subjek

penelitian

misalnya

perilaku,

persepsi, motivasi tindakan dan lainlainnya secara menyeluruh. Teknik

yang

digunakan

peneliti

dalam pengumpulan data ada tiga. Adapun teknik tersebut: 1. Wawancara Teknik wawancara yang digunakan

Output: Kinerja Dekranasda lebih baik.

dalam

penelitian

wawancara

tidak

ini

adalah

terstruktur.

teknik Adapun

wawancara menurut Moleong (2013:191) wawancara

tidak

terstruktur

adalah

wawancara yang bersifat jauh lebih bebas

C. METODE PENELITIAN

iramanya yaitu pertanyaan biasanya tidak Jenis penelitian ini adalah penelitian

disusun

terlebih

dahulu,

melainkan

deskriptif dengan analisis data secara

disesuaikan

kualitatif.

pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti

Artinya

menggambarkan

penulis

fakta

mencoba

yang

terjadi

dengan

keadaan

dan

percakapan sehari-hari.

sekarang sebagai realistis natural tanpa

Pada saat melakukan wawancara

adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu

dengan teknik wawancara tidak terstruktur,

mendeskripsikan kegiatan atau kinerja

ada hal yang harus diperhatikan oleh

Dekranasda dalam pembinaanUnit Mikro

peneliti. Adapun hal itu adalah peneliti 8



harus memperhatikan arah pembicaraan

untuk merekam Kinerja Dekransda dalam

sehingga harus memiliki arah pembicaraan

pembinaan UMKM di Kota Pontianak.

yang jelas dengan tujuan awal dari

Teknik ini digunakan agar mempermudah

wawancara.

agar

peneliti dalam pentranskripsian kinerja

penelititi tidak terbawa arus pembicaraan

karena dalam hal ini peneliti bisa saja lupa.

yang tidak relevan dengan tujuan awal

Jika

wawancara. Oleh karena itu, peneliti perlu

menanggulangi

membuat pertanyaan dasar yang menjadi

memutar ulang hasil rekaman tersebut.

acuan dalam proses wawancara.

Proses perekaman dilakukan peneliti ketika

2. Catatan Lapangan

peneliti melakukan wawancara dengan

Hal

ini

dilakukan

Langkah-langkah penulisan catatan lapangan dalam penelitian ini ada tiga langkah.

Adapun

demikian,

maka hal

peneliti

tersebut

bisa

dengan

narasumber dan ketika peneliti melakukan observasi.

langkah-langkahnya

adalah sebagai berikut. a. Pencatatan awal yaitu pencatatan yang

D. PEMBAHASAN

dilakukan sewaktu berada di latar penelitian dengan jalan menuliskan

Pengukuran kinerja merupakan suatu

hanya kata-kata kunci saja pada buku

kegiatan yang sangat penting karena dapat

nota.

digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan

b. Pembuatan catatan lapangan lengkap

suatu

organisasi

dalam

mencapai

setelah kembali ke tempat tinggal.

tujuannya. Organisasi pelayanan publik

Tahapan ini dilakukan dalam suasana

dalam mengukur kinerja sangat berguna

tenang, tidak ada gangguan. Hasilnya

untuk menilai seberapa jauh kinerja yang

sudah berupa catatan lapangan lengkap.

diberikan organisasi tersebut, sehingga

c. Sewaktu

ke

lapangan

penelitian,

sesuai

dengan

harapan

dan

kemudian teringat bahwa masih ada

memuaskan

yang belum dicatat dan dimasukkan

melakukan

dalam catatan lapangan, dan hal tersebut

upaya untuk memperbaiki kinerja bisa

harus dimasukkan.

dilakukan

peneliti

pengukuran

secara

Dengan

kinerja,

lebih

terarah

maka

dan

sistematis.

3. Perekaman Teknik

masyarakat.

dapat

lain

dalam

yang

digunakan

pengumpulan

data

Kinerja Dekranasda Kota Pontianak perlu

diukur

dalam

memberikan

penelitian ini adalah teknik perekaman.

pembinaan UMKM di Kota Pontianak.

Teknik

Pada

perekaman

digunakan

peneliti

Penelitian

Kinerja

Dekranasda, 9



diperlukan alat pengukur kinerja, peneliti

Produktivitas menunjuk pada kegiatan

mengunakan pengukuran kinerja menurut

membandingkan

pendapat

Pasolong:

sebenarnya diperoleh di lapangan dengan

2010:178) ada lima indikator sebagai alat

target yang telah ditetapkan. Sasaran yang

ukuran

1.

ingin dicapai organisasi diteliti. Demikian

Produktifitas, 2. Isu Kualitas Pelayanan, 3.

pula produktivitas di Dekranasda dapat

Responsivitas

dilihat dengan cara membandingkan antara

Dwiyanto

kinerja

organisasi

yaitu:

4. Responsibilitas dan 5.

Akuntabilitas. mengunakan

(dalam

Namun 3

peneliti

indikator

yaitu;

1.

antara

hasil

yang

hasil yang diperoleh dilapangan dengan target

yang

telah

ditetapkan

oleh

Produktifitas, 2. Resposivitas, dan 3.

Dekranasda dalam pembinaan UMKM di

Akuntabilitas.

Kota Pontianak.

Lebih

lanjut

dijelaskan

sebagai berikut:

Perbandingan target yang ingin dicapai dalam pembinaan UMKM dan realisasi adalah ukuran kinerja Dekranasda Kota

1. Indikator Produktivitas Konsep

produktivitas

pada

Pontianak, jumlah UMKM yang dibina

umumnya dipahami sebagai rasio antara

Dekranasda berjumlah 18 dari Target 66

input dan output, artinya sejauh mana

UMKM.

upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya

dalam

periode

tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target yang

Namun konsep produktivitas diperluas

telah

dengan seberapa besar pelayanan publik itu

optimal, target berjumlah 66 UMKM

memiliki hasil yang diharapkan sebagai

namun, pada realisasi hanya berjumlah 18

salah satu indikator kinerja penting. Pada

UMKM. Berdasarkan

penelitian

produktivitas

target dapat dilihat masih rendahnya

ditekankan pada sejauh mana upaya yang

kinerja Dekranasda dalam upaya mencapai

dilakukan Dekranasda dalam pembinaan

tujuan organisasi.

ini,

konsep

ditetapkan

Dekranasda

belum

jumlah pencapian

UMKM di Kota Pontianak dan apakah hasilnya sesuai dengan target yang telah

2. Indikator Responsivitas

ditetapkan sebelumnya. Kesesuaian antara

Responsivitas

merupakan

hasil yang diperoleh dengan target yang

kemampuan organisasi untuk mengenali

telah

kebutuhan pelaku

ditetapkan

sebelumnya

melalui

UMKM, menyusun

berbagai kegiatan atau program yang

agenda dan prioritas

pembinaan dan

dilakukan oleh Dekranasda. Penjelasan

mengembangkan program-program sesuai

lebih lanjut adalah sebagai berikut:

dengan kebutuhan dan aspirasi UMKM. 10



Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang

rendah

pula.

Berdasarkan apa yang diungkapkan

Responsivitas

diatas, kinerja Dekransda dalam merespon

dimasukkan sebagai salah satu indikator

dan memberikan solusi kepada pelaku

kinerja

responsivitas

UMKM belum optimal, disebabkan faktor

menggambarkan kemampuan organisasi

internal belum siap melaksanakan tugas

Dekranasda Kota Pontianak memberikan

dari Dekranasda secara optimal karena

solusi terhadap aspirasi. Responsivitas

organisasi belum berjalan sebagaimana

Dekranasda

tingkat

tugas dan fungsinya. Pengurus belum

penanganan atas keluhan dan tuntutan

fokus mengelola Dekranasda dengan baik,

masyarakat

sehingga

karena

diukur

dari

pelaku

usaha

terhadap

pembinaan UMKM.

aspirasi

ditindaklanjuti

Kemampuan pengurus

Dekransda

dalam merespon dan memberikan solusi

Disperindag

yang

dengan &

diterima

program

UKM

karena

dari belum

terealisasinya program dari Dekranasda.

kepada pelaku UMKM belum optimal, disebabkan faktor internal belum siap melaksanakan

tugas

dari

Dekranasda

3. Indiktor Akuntabilitas Akuntabilitas dalam penelitian ini

secara optimal karena organisasi belum

menekankan

berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya.

kebijakan dan kegiatan organisasi publik

Pengurus

mengelola

tunduk pada pejabat politik yang dipilih

Dekranasda dengan baik, sehingga aspirasi

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para

yang

pejabat politikyang telah dipilih oleh

belum

diterima

fokus

ditindaklanjuti

dengan

pada

rakyat

belum

kepentingan rakyat. Dengan demikian,

program

dari

Dekranasda.

konsep

selalu

besar

program dari Disperindag & UKM karena terealisasinya

akan

seberapa

akuntabilitas

mengedepankan

publik

dapat

Aspirasi yang diterima berkaitan

digunakanuntuk mengetahui seberapa jauh

dengan kebutuhan UMKM dalam upaya

kebijakan dan kegiatan organisasi publik

meningkatkan

tersebut

pembinaan

kualitas yang

produknya,

dimaksud

adalah

masyarakat

sejalan

dengan

kehendak

publik. Kinerja organisasi

pembinaan dalam pengolahan produk baik

publik tidak hanya dapat dilihat dari

dan benar, sertifikasi SNI, sertifikasi halal

ukuran internal yang dikembangkan oleh

dan kemasan produk, bantuan modal dan

organisasi publik itu sendiri maupun

promosi melalui kegiatan baik ditingkat

pemerintah

daerah maupun nasional.

Kinerja juga harus dinilai dari ukuran

seperti

pencapaian

target. 11



eksternal seperti nilai dan norma yang

kendala Dekrnasda dalam melaksanakan

berlaku

Adapun

kegiatan pembinaan. Namun akuntabilitas

indikator akuntabilitas dalam penelitian ini

cukup baik, karena setiap bantuan dana

diukur dari kesesuaian antara prinsip

hibah

pelayanan

diberikan

dalam

masyarakat.

yang

dilaksanakan

oleh

Dekranasda Kota Pontianak, terhadap nilai

transparansi

pelayanan

dan

bantuan

sosial

Pemerintah

yang selalu

dipertanggungjawabkan.

dan norma yang ada dalam masyarakat meliputi

maupun

Berdasarkan penjelasan diatas maka akuntabilitas Dekranasda Kota Pontianak

orientasi pelayanan dikembangkan guna

dikatakan

memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Pola

mengindikasikan bahwa Dekranasda Kota

pelayanan yang akuntabel adalah yang

Pontianak

mengacu pada kepuasan publik sebagai

kepuasan masyarakat sebagai pengguna

pengguna jasa.

jasa. Hal ini terbukti dengan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat

cukup

sudah

baik.

berorientasi

pertanggungjawaban

keuangan

Hal

pada

adanya yang

diketahui bahwa pada dasarnya Pemerintah

digunakan pada pembinaan ini menjadi

Kota Pontianak belum mengalokasikan

contoh yang baik dalam tranparansi publik

dana untuk melakukan pengawasan dan

di Dekranasda.

pembinaan. Belum adanya alokasi dana dari pemerintah untuk pembinaan tentu berdampak pada pencapian produktivitas

E. KESIMPULAN

organisasi, karena program yang telah direncanakan memerlukan Kendala

dan dana

yang

target

organisasi

1.

Kesimpulan Produktivitas Dekranasda

dalam

realisasinya.

belum

optimal,

dialami

Dekranasda

tercapainya

karena

target

yang

belum telah

berpengaruh kepada pembinaan secara

ditetapkan dan SDM yang menjadi

mandiri, dengan alasan minimnya dana dan

pengurus

digabungkan

di

menjalankan tugasnya dengan optimal

Disperindag & UKM mengingat untuk

karena terikat tugas utama sebaagi

efektivitas dan efisiensi tetap berdampak

PNS, sehingga Dekranasda belum

pada kurang optimal kinerja Dekranasda.

memiliki

dalam

pembinaan

belum

pola

pembinaan

belum

secara

mandiri.

Dari pendapat yang disampaikan di atas, adanya dukungan namun

Dekranasda

2.

Kesimpulan Responsivitas Dekranasda

optimal. Bantuan yang diberikan bersifat

masih rendah, pemahaman masyarakat

sementara dan tidak rutin ini menjadi

masih rendah tentang menyampaikan 12



kendala kepada UMKM dan pelaku

G. REFERENSI

UMKM mengalami kendala belum menggerti

bagimana

cara

menyampaikan permasalahnya. 3.

Kesumpulan

bahwa

akuntabilitas

Dekranasda cukup baik karena setiap bantuan dana dipertanggungjawabkan kepada

pelaku

UMKM

dan

Pemerintah yang memberikan bantuan kepada Dekranasda Kota Pontianak

Buku-Buku:

Dharma, Agus. 1991. Manajemen prestasi kerja, pedoman praktis bagi para penyedia untuk meningkatkan prestasi kerja. Cetakan kedua. Jakarta: Cv. Rajawali. Dwiyanto, Agus. 2006, Penilaian Kinerja Organisasi pelayanan Publik, makalah seminar kinerja organisasi sektor publik kebijakan dan persiapannya. Yogyakarta: Jurusan IAN Fisipol UGM Keban, T. Yeremias,2005. Kinerja Organisasi Publik, Yogyakarta: Fisipol UGM

F. SARAN

1. Untuk

1.

meningkatkan

produktivitas,

Mahmudi. 2007. Manajemen kerja sektor publik. Cetakan kedua (revisi) Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Pengurus Dekranasda Kota Pontianak mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk

mendata

UMKM

dan

memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga terwujud tujuan dan tercapainya produktivitas. 2. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku

UMKM

responsivitas terutama

maka

perlu

pelaku

yang

sikap

Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran kerja sektor publik. Yogjakarta :BPFEYogyakarta Mangkunegara,A. A. Anwar Prabu.2005. Evaluasi kinerja SDM. Bandung: PT. Refika Aditama Margono,S. Agus & Kusumasari, B. 2015. Manajemen Publik Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.

ditingkatkan mempunyai

Miftah Thoha, 1997, Pembinaan Organsiasi. Jakarta : Mutiara Ilmu

kendala. Dekranasda mengoptimalkan dalam memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM dan cara menyampaikan permasalahan kepada Dekranasda. 3. Untuk

meningkatkan

kinerja

Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak perlu anggaran dana

Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Pasolong, Harbani.2010. Teori Administrisi Publik. Jakarta. Alfabeta Payaman, Andi. 2005. Manajemen personalia: Bandung: Remaja Rosdakarya

dari pemerintah. 13 ROPINUS, NIM. E01110012 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2013. Manajemen Pelayanan. Yogjakarta: Pustaka Pelajar Ruky, Achmad S. 2001. SistemManajemen Kerja. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Karya. Subando A.M & Kusumasari.B. 2015.Manajemen Publik Kontemporer. Yogjakarta. Penerbit Gava Media. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Tangkilisan, Russel S. Nogi 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo http://kamusbahasaindonesia.org/pembinaa nKamusBahasaIndonesia.org di akses pada Kamis 3 September 2015 Pukul 20:32 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/ar ticle/view/478 di akses pada Kamis 3 September 2015 Pukul 21: 05 http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publi ka/article/view/610 di akses pada Rabu 20 Januari 2016 pukul 20:28 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah di akses pada Senin 12 Oktober 2015 Pukul 21:09 Perwali No. 270 Tahun 2012 Tentang Produk unggulan Kota Pontianak


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I

PENGELOLA

TINGGI

JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof. Dr. D. Dadari Nawawi, Pontianak !'f)tak Pos 78124 Homerage: http://urmans.untan.ac.id LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP

: ~.~~~~.~~ : ~J?'~l~.9..~1..l..~L : M~.~t.~~'?. : .~~~t .. ~~t:!: : ..\~~~ : .. ~~.~~~.~~~~:.9.?~

.;?

.

.. . .

l..

~.~.~~r.~~ t:'.'7~~~x:l;~~.~

~':\!

.

:

..

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .p~~u\-...A *) pada Program Studi ~~.l~~~~ ~~~Ml' Fakultas Ilmu sosial dan IImu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) : .

\\.m~

\LiV\etltA

Qw>titN'

~('~\V\Il\"'"

~c:t~OYlCll\

'Dctef'~

(A\#(WI-

~e..wt'oI"tOl.GlL-\

::v.~:~~::::::ryii;;ii.:::::~~\:::&~:::::~~~~~;;:::::'ii.:::::~;::::~~~~~~~~::::::::::: beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan nienampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

c:::J

uzf

Secara fulltex . content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di

:

:~~.~

?o"l<\\(;1V1.AU-

...::

...~b

NIM. t;·oUIOO\'2. Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

(Publika/Govemance/. 'Aspirasi/Sociodev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

KINERJA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK

Recommend Documents