ALIH STATUS PNS SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh : Dr. Akhmad Syauki, SH, MH Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hak dan Pemberhentian Pegawai ASN Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DA S A R P E N G A L I H A N P E G AWA I N E G E R I S I P I L
BKN
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BKN
Penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren 1. Bidang Pendidikan Menengah 2. Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B 3. Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan 4. Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan) 5. Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB 6. Bidang penyuluh perikanan nasional 7. Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan 8. Urusan pemerintah umum
BKN
Substansi Peraturan Kepala BKN tentang Pengalihan PNS a) Kriteria PNS/ pejabat yang dialihkan;
b) PNS yang dialihkan ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi urusan yang diserahkan dan untuk pejabat fungsional harus tetap menduduki jabatan fungsional sebelum dialihkan;
c) Pelaksanaan pengalihan ditetapkan 01 Oktober 2016; d) Pembebanan gaji dari PNS yang dialihkan pindah ke instansi baru mulai 1 Januari 2017;
e) Pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang dialihkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2016 tetap dibayarkan Instansi lama; f) Prosedur pengalihan.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERHUBUNGAN
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (Lampiran Romawi I Huruf O angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2014) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam : a. Pengelolaan terminal penumpang tipe A. b. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan adalah: A. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang: 1. menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A; 2. menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; 3. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A; dan 4. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B.
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL B. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang: 1. menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan 2. mengisi kebutuhan jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor. Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. PNS Kabupaten / Kota
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan yang : a. menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A b. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A; 2. PNS Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
yang : a. menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan b. mengisi kebutuhan jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor. Angka 1 dan 2 Dialihkan menjadi menjadi PNS Kementerian Perhubungan
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 3. PNS Kabupaten / Kota
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan yang : a. menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang
melaksanakan
tugas
Pengelolaan
Terminal
Penumpang Tipe B;
Angka 3 Dialihkan menjadi menjadi PNS Daerah Provinsi
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. PNS yang telah dialihkan ke Kementerian Perhubungan ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan terminal penumpan tipe A atau tugas dan fungsi penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor. 2. PNS yang telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan terminal penumpang tipe B. 3. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan Fungsional. 4. Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. 5. Pemberian gaji dan tunjangan PNS yang dialihkan ke Kementerian Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. 6. Pemberian gaji dan tunjangan PNS yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 7. Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi 2. Sekda Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif PNS Daerah Kab/Kota yang : menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang
melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A; mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A
yg akan dialihkan menjadi PNS Kementerian Perhubungan kepada kepada Pyb pada Kementerian Perhubungan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Sekda Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif PNS Daerah Kab/Kota yang : menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
yg akan dialihkan menjadi PNS Daerah Provinsi kepada Pejabat yang berwenang pada
Pemerintahan Daerah Provinsi.
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Sekda Provinsi wajib menyampaikan daftar nominatif PNS Daerah Provinsi yang : menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan mengisi kebutuhan jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor. yg akan dialihkan menjadi PNS Kementerian Perhubungan kepada kepada Pyb pada Kementerian Perhubungan
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masingmasing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masingmasing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Kepala BKN menetapkan keputusan pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A; mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Serta Kepala BKN menetapkan keputusan pengalihan PNS DaerahProvinsi yang: menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan mengisi kebutuhan jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penetapan Lokasi dan Pengoperasian atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor. Yang Akan dialihkan menjadi PNS Kementerian Perhubungan
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menetapkan keputusan pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang : menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada unit kerja yang melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B mengisi
kebutuhan
Jabatan
Fungsional
pada
unit
kerja
melaksanakan tugas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B. Yang Akan dialihkan menjadi PNS Daerah Provinsi
yang
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menetapkan keputusan pengalihan berdasarkan usul dari PyB.
Dalam menetapkan keputusan pengalihan, Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala BKN disampaikan kepada pejabat yang berwenang pada Kementerian Perhubungan untuk diteruskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN disampaikan kepada pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk
diteruskan kepada Bupati/Walikota Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan kepada PNS yang bersangkutan
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan, dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN atau Keputusan Menteri Perhubungan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN/pejabat lain yg ditunjuk membuat daftar nominatif PNS yang telah dialihkan
TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penguji kendaraan bermotor tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B atau tugas dan fungsi penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermeterai cukup. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis transportasi darat tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B atau tugas dan fungsi penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermeterai cukup.
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI*)
[
NO
1
NAMA
2
NIP
3
TEMPAT TANGGAL LAHIR
4
PANGKAT TERAKHIR JENIS KELAMIN
5
JABATAN TERAKHIR
6
GOL RUANG
TMT
7
8
PENDIDIKAN TERAKHIR
UNIT ORGANISAS I LAMA
KETERANGAN
9
10
11
………………………, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan / Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*),
*) Pilih salah satu ...................................................... NIP.
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI*)
NO.
1
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
TANGGAL
2
3
NAMA
NIP
TANGGAL LAHIR
PENDIDIKAN TERAKHIR
4
5
6
7
PANGKAT/ WILAYAH GOL.RUANG/ TMT PEMBAYARAN
8
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK,*)
9
NEGARA/
*) Pilih salah satu .......................................................................................................
BKN
Badan Kepegawaian Negara
