AKSELERASI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH ( UKS ) DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan wahana atau kendaraan yang dapat ditumpangi oleh berbagai program seperti Kesehatan Reproduksi, Gizi, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pengobatan sederhana dan lain – lain. Wahana ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS tentu akan lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS telah dikenal sejak lama, dan pertama kali diujicobakan pada tahun 1956. Sejak tahun 1984, pelaksanaan UKS dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian diperbaharui pada tahun 2003 sesuai dengan perkembangan program di era Otonomi Daerah. Awalnya UKS dilaksanakan pada tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, kemudian dikembangkan pada tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah, SMA dan Madrasah Aliyah. Berdasarkan hasil Rakernas UKS tahun 2002 di Mojokerto Jawa Timur, pelaksanaan UKS mulai dikembangkan di tingkat Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal, termasuk Sekolah Luar Biasa, Pondok Pesantren dan Kelompok Belajar Masyarakat. Dasar pelaksanaan UKS adalah Undang Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 45 ayat 1, yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 79 yang berbunyi: Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Anak Usia Sekolah merupakan bagian dari anak, berusia 6 sampai 18 tahun yang jumlahnya mencapai seperempat dari total penduduk Indonesia dan 80 % diantaranya ada di sekolah, dan ini berarti mencakup lebih dari 50 juta
peserta didik. Mereka adalah sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena teroganisir dengan baik. Sifat keingin tahuan yang tinggi dan kecenderungan untuk mencoba - coba, menyebabkan mereka mudah dimotivasi dan cepat menerima dan mengadopsi hal-hal baru termasuk pesan – pesan kesehatan. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agen agent of change (pengubah) dilingkungannya masing-masing. Oleh karena itu, berbagai terobosan harus dilakukan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya secara optimal yang difokuskan pada pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah yang efektif (Focusing Resources on Effective School Health – FRESH), karena hampir bisa dipastikan bahwa semua upaya kesehatan, akan lebih cepat berhasil kalau dikembangkan di sekolah dan madrasah serta akan berdaya ungkit besar karena selain diadop oleh peserta didik sendiri, juga akan disebarluaskan dimasyarakat sekitar khususnya dilingkungan keluarga peserta didik dan masyarakat sekitar. Untuk mendorong dan memacu pelaksanaan UKS, ditingkat sekolah dan madrasah dibentuk Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (Timlak UKS), sementara di tingkat yang lebih tinggi mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) yang bertugas untuk membina, mendorong, memfasilitasi dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan UKS di wilayah kerjanya. Mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan UKS ini, sejak tahun 2003 ditetapkanlah penjaringan kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal UKS yang diatur berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota , Oleh karena itu pelaksanaan penjaringan kesehatan sebagai salah satu kegiatan UKS, wajib dilaksanakan di semua Kabupaten di seluruh Indonesia. Mengacu pada SPM tersebut Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten berkewajiban menyediakan dana dalam Angaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Propinsi, Kabupaten dan sumber lain untuk melaksanakan UKS di wilayah kerjanya, memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal secara Nasional tersebut, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan Bupati kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing – masing. Namun kenyataannya, hampir semua Propinsi dan Kabupaten belum menyediakan anggaran dalam jumlah yang memadai untuk pelaksanaan UKS, bahkan di daerah tertentu anggaran untuk pelaksanaaan UKS semata – mata bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) –yakni dana BOK melalui dana dekonsentrasi, tanpa dukungan yang memadai melalui APBD Propinsi dan Kabupaten atau sumber lainnya. Oleh karena itu bisa difahami hasil evaluasi yang menyatakan bahwa walaupun UKS telah dilaksanakan sejak hampir 57 tahun yang lalu, pencapaian
masing – masing Propinsi dan Kabupaten khususnya pelaksanaan penjaringan kesehatan belum memenuhi target yang sudah disepakati dengan hasil yang tidak merata serta sangat tergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen dari Gubernur dan Bupati masing – masing terhadap UKS. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan upaya terobosan untuk mempercepat pencapaian tujuan UKS melalui “Akselerasi pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah”, dengan menggali, memanfaatkan dan memaksimalisasi semua potensi sumber daya yang tersedia serta memperkuat kemitraan dengan semua pemangku kepentingan. B. Analisis Situasi Sebagai salah satu indikator SPM Pencapaian hasil pelaksanaan UKS ( Penjaringan Kesehatan ) sangat bervariasi antara satu Puskesmas satu dengan Puskesmas lainnya, bahkan antar Kabupaten dalam satu Propinsi. Untuk cakupan penjaringan kesehatan di tingkat SD/MI misalnya, pada tahun 2013 pencapaiannya secara Kabupaten Trenggalek sebesar 100 %, dengan sebaran antar Puskesmas, namun demikian untuk hasil penjaringan di tingkat SLTP / SMA sederajat pencapaian kabupaten hanya 98,8 %. Dengan sebaran capaian Puskesmas yang tidak merata.Sehingga hal demikian masih perlu mendapatkan dukungan dan komitmen kita semua untuk bisa mencapai 100 % . Puskesmas yang pencapaian UKS-nya bagus pada umumnya mendapatkan dukungan komitmen pelaksanaan dan perencanaan penganggaran dari Kepala Puskesmas yang cukup dan pengelola program dan pihak sekolah setempat juga mempunyai komitmen untuk pembangunan kesehatan peserta didiknya. Pada tahun 2013-2014 untuk mendukung pelaksanaan UKS, di Kabupaten mendapatkan anggaran dari APBD kabupaten dan di beberapa Puskesmas selain disediakan dana melalui APBD ditunjang pula dana dari Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) yang merupakan dana tugas Pembantuan dari APBN . Namun sampai saat ini masih sangat kecil dukungan sumber dana lain yang digali untuk pembiayaan UKS dari masyarakat melalui swasta antara lain termasuk Corporate Social Responsibility (CSR), LSM, Komite Sekolah, dana mandiri dan lain – lain. Saat ini di tingkat Kabupaten dan beberapa Puskesmas , pengelola program di sektor kesehatan, pendidikan, dan agama masih menemukan berbagai hambatan untuk mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Kabupaten dan di tingkat Puskesmas , karena UKS diposisikan sebagai suatu kegiatan yang bukan prioritas. Sehingga kondisi saat ini ,perlu dimaklumi kalau pencapaian UKS belum optimal. Untuk mendapatkan gambaran keadaan yang sesungguhnya dilapangan pada tahun anggaran 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tenggalek , Kemenag dan Bagian Kesra Setda Trenggalek serta Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan
Tim Pembina UKS Propinsi Jawa Timur , menunjuk 10 sekolah sebagai sekolah yang menjadi “Sekolah Model Akselerasi UKS “ di kabupaten Trenggalek tahun 2014, dari 3 wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Karangan , Puskesmas Trenggalek , dan Puskesmas Baruharjo. Dari 10 sekolah yang ditunjuk untuk menjadi Model Akselerasi UKS dimaksudkan lebih mengintensifkan dalam hal pembinaan ,secara khusus kita kembali ke makna “ Akselerasi “yang dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan terencana dan terarah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan. Sebagai langkah awal persiapan maka dari Tim Puskesmas dan Tim Pelaksana UKS di sekolah mengadakan Kajian Mandiri ( Self Assesment ) untuk mengetahui Strata pelaksanaan UKS di sekolahnya . Penilaian utamanya dilakukan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT), terhadap tiga komponen utama yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan sarana/prasarana. Adapun 10 sekolah yang dijadikan Model Akselerasi UKS di kabupaten Trenggalek tahun 2014 antara lain : 1. SDN 1 Buluagung Kec. Karangan 2. SDN 1 Karangan Kec. Karangan 3. SDN 1 Kerjo Kec. Karangan 4. SDN 2 Kamulan Kec. Durenan 5. SMPN 2 Durenan kec. Durenan 6. SMPN 2 Karangan Kec. Karangan 7. SMPN 1 Trenggalek Kec. Trenggalek 8. SMAN 1 Karangan Kec. Karangan 9.SMAN 2 Karangan kec. Karangan 10. SMAN 1 Trenggalek kec. Trenggalek Hasil pengkajian menunjukkan bahwa, dari sisi sumber daya manusia diperoleh gambaran antara lain: masih banyak guru UKS belum dilatih / diorienyasi tentang UKS, ada Kepala Sekolah dan Madrasah tidak menunjang UKS, sekolah dan madrasah belum memiliki dokter kecil atau kader kesehatan remaja, kurangnya motivasi guru sebagai pelaksana UKS karena belum ada kredit point untuk guru UKS, belum ada buku pedoman materi kesehatan untuk pegangan guru, dan masih banyak tenaga kesehatan yang belum dilatih UKS. Dari sudut manajemen beberapa hambatan yang ditemukan adalah: tidak berfungsinya kelembagaan TP UKS, Sekretariat tetap TP UKS, kurang optimalnya dukungan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah dan legislatif terhadap UKS, belum adanya dukungan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembinaan UKS, dan belum optimalnya koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program. Sementara ditinjau dari segi penyediaan sarana dan prasarana ditemukan bahwa: masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang UKS, sekolah kesulitan air bersih, jamban tidak memadai (ratio dan kebersihan), kantin sekolah dan madrasah yang tidak sehat, kesulitan penggandaan format penjaringan kesehatan, belum semua sekolah dan madrasah memiliki Kit UKS, media KIE, phantom kesehatan reproduksi.
Dari hasil pengkajian awal seperti diuraikan tersebut diatas, selama 6 ( enam) bulan sejak Mei s.d Desember 2014 telah ditindak lanjuti dan diintervensi melalui sejumlah strategi operasional dan langkah-langkah kegiatan yang ternyata setelah dievaluasi masih banyak hal yang belum bisa dicapai yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dan komitmen dari beberapa pihak yang terkait , namun demikian hal tersebut tidak menjadikan lunturnya semangat kita semua untuk terus melanjutkan pengembangan Akselerasi Program UKS ini di Kabupaten Trenggalek. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan Akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS meliputi penyediaan tenaga, sarana, prasarana dan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Kesehatan baik ekstra maupun intra kurikuler, Pelayanan Kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat baik fisik, mental maupun sosial.
II. TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan 1. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya jumlah guru UKS dan kader kesehatan di sekolah/madrasah. b. Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan. c. Meningkatnya jumlah TP UKS dan Sekretariat TP UKS yang berfungsi. d. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelaksanaan UKS. e. Meningkatnya kompetensi psiko-sosial peserta didik dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kemampuan menghindari perilaku berisiko. f. Meningkatnya peran aktif peserta didik dalam UKS sebagai Agen Pengubah (Agent of Change). B. Sasaran 1. Peserta didik mulai dari jenjang TK sampai SMA termasuk Pondok Pesantren dan Kelompok Belajar yang setara. 2. Guru, Orang tua murid, Komite Sekolah, dan masyarakat. 3. Pemangku kepentingan. 4. Penentu kebijakan.
III. STRATEGI OPERASIONAL Agar tujuan pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah seperti diuraikan diatas dapat diwujudkan secara optimal, perlu dirancang beberapa strategi operasional, dan untuk masing-masing strategi dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah kegiatan kongkrit yang perlu dilakukan semua pemangku kepentingan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan. A. STRATEGI Ada beberapa strategi yang perlu dilaksanakan secara simultan dalam akselerasi Program UKS, sebagian besar diantaranya merupakan strategi konvensional yang memang sudah dilaksanakan selama ini dan dikombinasi dengan tambahan strategi baru sebagai upaya terobosan. Strategi dimaksud adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Memperkuat dasar hukum. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personil TP UKS. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKS. Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS. Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat. Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat. Memfasilitasi kearifan lokal (local wisdom).
Strategi 1 sampai 6, adalah strategi konvensional yang selama ini sudah dilaksanakan dan masih akan tetap digunakan untuk memacu akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS dengan berbagai penguatan dan lebih fokus dalam implementasinya. Pelaksanaan ke enam strategi ini tidak dengan serta merta segera bisa dilakukan, dan sangat tergantung pada komitmen penentu kebijakan terhadap pelaksanaan dan penganggaran kegiatan. Strategi ke 7, merupakan upaya terobosan karena dapat segera dilaksanakan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada masyarakat setempat termasuk pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai dunia usaha. Pelaksanaan kegiatan bisa menggunakan potensi budaya, agama, adat istiadat dan nilai-nilai lokal.
B. KEGIATAN Kegiatan Akselerasi Pembinaan dan pengembangan UKS di kabupaten Trenggalek dimulai dengan kegiatan Sosialisasai pada bulan Mei 2014 ke lintas sektor terkait , dan 10 sekolah yang menjadi model baik pengelola dan Komite sekolah yang diharapkan mendukung kegiatan ini
Doc. Sosialisasi Akselerasi Program UKS Mei 2014 bersama Tim Dinkes Propinsi dan TP UKS propinsi Jawa Timur
Pelaksanaan 7 strategi dalam Akselerasi program UKS : 1. Memperkuat dasar hukum a. Ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Pembina UKS kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/1121/406.004/2014,dan Sekretariat tetap UKS kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/1120/406.004/2014 yang ditetapkan Tanggal 18 Nopember 2014. b. Melaksanakan advokasi terpadu terhadap penentu kebijakan dan pengambil keputusan. c. Memfasilitasi penerbitan berbagai Peraturan di Daerah tentang UKS d. Memfasilitasi pembuatan regulasi melalui Surat Keputusan pejabat berwenang tentang UKS dan pelaksanaan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS. e. Membuat Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan UKS dengan Pemangku kepentingan diluar 4 unsur yang ada dalam SKB 4 menteri, termasuk sektor swasta. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personil TP UKS a. Memperkuat TP Kabupaten Trenggalek dengan TELAH TERBITNYA SK Bupati Trenggalek tentang Tim Pembina Uks kabupaten Trenggalek , Merumuskan kembali peran TP Kabupaten, dan Kecamatan. b. Membentuk dan Memfungsikan Sekretariat TP UKS Kabupaten, dan Kecamatan.
c. Menempatkan sumber daya di TP UKS Kabupaten dan Kecamatan. d. Melatih personil TP UKS di setiap tingkat pemerintahan. e. Memperkuat dan merumuskan kembali peran Timlak UKS di sekolah. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKS a. Melatih tenaga kesehatan pengelola UKS. b. Melatih kader kesehatan sekolah (dokter kecil, kader kesehatan remaja, konselor sebaya). c. Melatih guru UKS dan Kepala Sekolah. d. Melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petugas lainnya seperti orientasi, on the job training, pelatihan kalakarya dan lain-lain. e. Menunaikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan, orientasi dan pembinaan di jajarannya. 4. Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS a. Melibatkan siswa dalam pelaksanaan UKS mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. b. Memantapkan peran peserta didik dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala serta kegiatan UKS lainnya. c. Memfasilitasi kader kesehatan sekolah dan konselor sebaya untuk berperan sebagai nara sumber dan agen pengubah bagi teman sebaya, keluarga dan masyarakat sekitar. d. Memfasilitasi kerjasama antar organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka khususnya Saka Bakti Husada, Palang Merah Remaja) dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan UKS, memberikan masukan untuk perbaikan dan inovasi. e. Mengembangkan program dari anak untuk anak (child to child program) termasuk melaksanakan kegiatan kelompok sebaya. 5. Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat a. Meningkatkan peran aktif guru dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelayanan kesehatan lainnya. b. Memfasilitasi peran guru dalam memberikan materi kesehatan dan pemantauan PHBS dan kompetensi psikososial peserta didik. c. Meningkatkan peran orang tua dalam pemantauan pelaksanaan PHBS dan kompetensi psikososial anak. d. Meningkatkan peran Komite sekolah, dan masyarakat. e. Melibatkan institusi pendidikan kesehatan di wilayah kerjanya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan UKS.
f. Memfasilitasi agar sekolah dan madrasah swasta mampu melaksanakan UKS secara mandiri, termasuk penyediaan tenaga pelaksana. g. Memfasilitasi penyampaian pesan kesehatan melalui media tradisional, acara-acara keagamaan dalam bentuk ceramah agama dan khutbah. 6. Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat a. Meninjau ulang dan merumuskan kembali peran pemangku kepentingan. b. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UKS. c. Merevitalisasi konsep dan pelaksanaan UKS. d. Memperluas jejaring kemitraan UKS. e. Merevitalisasi dan merumuskan kembali peran TP UKS di semua tingkatan. f. Memperkuat peran ”core kemitraan” (4 kementerian). g. Melaksanakan advokasi terpadu kepada penentu kebijakan/pengambil keputusan, untuk mengarus-utamakan UKS dalam tatanan Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten. h. Melaksanakan sosialisasi terpadu terhadap mitra/calon mitra potensial. i. Melaksanakan forum komunikasi berkala lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan UKS. j. Melaksanakan forum komunikasi berkala lintas Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan UKS. k. Memfasilitasi pemberdayaan, dan pemanfaatan forum koordinasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan melalui TP UKS. l. Memfasilitasi pihak swasta, BUMN, BUMD, berperan sebagai bapak angkat pelaksana UKS. m. Membuat MoU dengan mitra potensial (misalnya: BKKBN, LSM, Dunia Usaha). n. Merencanakan kegiatan terpadu yang saling melengkapi dan saling mendukung pencapaian tujuan bersama berdasarkan prinsip kemitraan. o. Melakukan pembinaan terpadu secara berkala. p. Mengembangkan percontohan pelaksanaan UKS di Propinsi, Kabupaten, Kecamatan Sekolah dan Madrasah tertentu, untuk direplikasikan ditempat lain. 7. Memfasilitasi kearifan lokal (local wisdom). a. Memanfaatkan CSR sesuai kondisi lapangan. b. Meningkatkan peran institusi pendidikan kesehatan dalam pelaksanaan UKS.
c. Memfasilitasi dan meningkatkan peran institusi pelayanan kesehatan; dokter, bidan dan perawat praktek swasta, dalam pelaksanaan UKS. d. Memfasilitasi sekolah swasta dan negeri yang mampu untuk melaksanakan UKS secara mandiri termasuk penyediaan tenaga pelaksana, dibawah koordinasi puskesmas. e. Memfasilitasi sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka penerapan PHBS dan kompetensi psikososial peserta didik (misalnya pendekatan lewat ceramah keagamaan, media sosial, tayangan dan siaran TV dan radio lokal, konsultasi interaktif, dan media tradisional) f. Memanfaatkan budaya lokal dan acara keagamaan. g. Membuat kebijakan inovatif lokal yang memiliki daya ungkit terhadap akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS.
Selain itu jajaran Kementerian Kesehatan berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang berbasis sekolah sesuai permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pemeliharaan kesehatan di sekolah dan madrasah. Pelaksanaan upaya kesehatan yang dititik beratkan pada aspek promotif dan preventif yang didukung aspek kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas merupakan tanggung jawab utama dari Kementerian Kesehatan. Upaya dimaksud antara lain mencakup: 1. Promosi Kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan dari anak untuk anak melalui kelompok sebaya, dan lain – lain. 2. Pencegahan Penyakit, mencakup Immunisasi, diare dan kecacingan, demam berdarah dengue, malaria, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, dan lain – lain. 3. Pembinaan Kesehatan Lingkungan mencakup higiene perorangan, penyediaan dan penggunaan fasilitas jamban dan air bersih, pengawasan kebersihan dan keamanan makanan jajanan dan lain – lain. 4. Gizi, mencakup pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan, pemberian makanan di sekolah dan madrasah (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah – PMT AS; makan siang di sekolah dan madrasah; pemberian susu di sekolah dan madrasah; dan lain - lain). 5. Kesehatan Ibu dan anak, termasuk persiapan pranikah. 6. Pengobatan. 7. Kesehatan gigi dan mulut, kampanye gosok gigi, pemeriksaan dan perawatan gigi di sekolah dan madrasah. 8. Kesehatan Jiwa termasuk pencegahan penyalahgunaan NAPZA. 9. Kesehatan indra, penyuluhan tentang kesehatan mata dan telinga, pemeriksaan kelainan refraksi dan pendengaran. 10. Dan lain – lain.
Dokumentasi : kegiatan pemeriksaan kesehatan siswa dalam kegiatan penjaringan kesehatan
1. Pemangku Kepentingan Lainnya Selain empat empat pemangku kepentingan utama tersebut diatas, masih banyak pemangku kepentingan lain yang berpotensi untuk berperan dalam pembinaan dan pelaksanaan UKS, misalmya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta termasuk dunia usaha, dan lain-lain. Peran mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diformulasikan dalam bentuk MoU baik secara bilateral, maupun secara multilateral.
A. Peran Kabupaten, dan Kecamatan 1. Kabupaten Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan UKS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat. Khusus untuk pelayanan kesehatan pembinaan dan pelaksanaanya secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Berkaitan dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Kepmenkes RI No.1457/ MENKES/ SK/X/2003, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan anggaran yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Untuk mengamankan penyelenggaraan UKS sesuai dengan SPM dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten bersama mitra kerja lainnya berkewajiban untuk mengarusutamakan UKS di wilayahnya antara lain dengan memfasilitasi penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang UKS, sehingga pembiayaan pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS terjamin dalam APBD Kabupaten. Selain itu Forum Kemitraan Kabupaten harus sudah melaksanakan berbagai upaya menfokuskan sumber daya yang ada secara maksimal untuk melaksanakan UKS yang efektif (Focusing Resources on Effective School Health – FRESH) antara lain dengan: maksimalisasi anggaran dan optimalisasi pelaksanaan oleh masing – masing pemangku kepentingan, proaktif menggali potensi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan UKS dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, biaya operasional dan penyediaan tenaga teknis khusus di sekolah dan madrasah. Potensi masyarakat ini mungkin bisa muncul dari Komite Sekolah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Swasta, Usaha Mandiri Sekolah (kebun sekolah, kolam sekolah, usaha produktif lainnya), Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain – lain. a) Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten bersama – sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan Kabupaten berkewajiban untuk mengamankan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan UKS di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan melaksanakan monitoring, evaluasi. Peranan Pemerintah Kabupaten secara rinci adalah:
1) Mengkoordinir pelaksanaan UKS termasuk akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di wilayah kerjanya. 2) Memperkuat dasar hukum dan kelembagaan UKS termasuk TP UKS Kabupaten dan Kecamatan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, Nota Kesepahaman/MoU, dan lain-lain. 3) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten. 4) Membuat surat edaran kepada camat untuk mendukung pelaksanaan UKS termasuk akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS. 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kabupaten, bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 6) Membuat surat penegasan berdasarkan surat dari sektor terkait kepada semua pemangku kepentingan dan Camat untuk mendukung akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS. 7) Melakukan revitalisasi dan optimalisasi fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Kabupaten, Kecamatan dan Timlak UKS. 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS di semua kecamatan. b) Dinas Pendidikan Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembi naan lingkungan sekolah sehat; serta menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah – sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan. Kegiatannya mencakup: 1) Menggandakan, dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media KIE lainnya, termasuk penyebarluasan melalui website/internet, untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum di bawah binaan Dinas Pendidikan. 2) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk biaya nara sumber/pelatih pada pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), konselor sebaya; dan mengoptimalisasikan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) duni usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya. 4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, bahan habis pakai, reagen, peralatan/ perlengkapan/obat-obatan sederhana. 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kabupaten, bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 6) Membuat surat edaran ke seluruh Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan sekolah tentang kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali di sekolah. 7) Memfasilitasi sekolah untuk membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan pelayanan kesehatan lainnya. 8) Memfasilitasi pelaksanaan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lainnya, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masingmasing. 9) Memberdayakan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, konselor sebaya dalam melakukan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kapasitasnya. 10) Menyediakan anggaran untuk pengadaan reagen untuk pemeriksaan tinja guna kebutuhan penjaringan kesehatan, penyediaan tablet tambah darah. 11) Menyediakan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidentil ke Puskesmas dan Rumah Sakit. 12) Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, higiene sanitasi pangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan sarana sanitasi, pengelolaan limbah, penghijauan, dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah oleh Timlak UKS. 13) Memfasilitasi agar semua sekolah melaksanakan KIE tentang lingkungan sekolah sehat terhadap masyarakat sekolah termasuk produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.
14) Mengembangkan model Kantin sehat sekolah untuk dapat direplikasikan di sekolah lain. 15) Menyediakan perlengkapan sarana Kantin sehat sekolah. 16) Memfasilitasi sekolah untuk melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. 17) Menyediakan sarana sanitasi sekolah sehingga ratio WC dengan jumlah peserta didik dan masyarakat sekolah terpenuhi. 18) Menyediakan sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas. c) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; serta menyediakan anggaran melalui APBN Kementerian Agama dan APBD Kabupaten/Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren. Kegiatannya mencakup: 1) Menggandakan, dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media KIE lainnya, termasuk penyebarluasan melalui website/internet, untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren. 2) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kantor Kementerian Agama dan APBD Kabupaten untuk biaya nara sumber/pelatih; pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), konselor sebaya; dan mengoptimalisasikan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat. 3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya. 4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, bahan habis pakai, reagen, peralatan/ perlengkapan/obat-obatan sederhana. 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kabupaten, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 6) Mengkoordinasikan ke seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pengawas Madrasah dan madrasah/pondok pesantren, tentang kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan
siswa baru dan pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali di madrasah dan pondok pesantren. 7) Memfasilitasi pelaksanaan penjaringan kesehatan pada murid kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lainnya, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masingmasing. 8) Memberdayakan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, konselor sebaya dalam melakukan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kapasitasnya. 9) Memfasilitasi madrasah dan pondok pesantren untuk membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan lainnya, di semua madrasah dan pondok pesantren. 10) Menyediakan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidentil ke Puskesmas dan Rumah Sakit. 11) Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, higiene sanitasi pangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan sarana sanitasi, pengelolaan limbah, penghijauan, dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan madrasah oleh Timlak UKS. 12) Memfasilitasi agar semua madrasah dan pondok pesantren melaksanakan KIE tentang lingkungan madrasah sehat terhadap masyarakat sekolah termasuk produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua. 13) Mengembangkan model Kantin Sehat madrasah untuk dapat direplikasikan di madrasah lain. 14) Menyediakan perlengkapan sarana Kantin Sehat madrasah dan pondok pesantren. 15) Memfasilitasi madrasah dan pondok pesantren untuk melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 16) Menyediakan sarana sanitasi madrasah sehingga ratio WC dengan jumlah peserta didik dan masyarakat sekolah terpenuhi. 17) Menyediakan sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas.
d) Dinas Kesehatan Mengkoordinir, mengembangkan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dan madrasah; dan secara bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten, mengembangkan UKS melalui jalur ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perannya secara rinci adalah: 1) Menyebarluaskan media KIE, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, antara lain berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten melalui website internet sehat dan aman (Insan). 2) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dengan menyelenggarakan pelatihan tenaga pelaksana UKS di Puskesmas. 3) Menyediakan biaya transport petugas kesehatan ke sekolah untuk pembinaan kegiatan promotif dan preventif sesuai kalender UKS termasuk Penjaringan Kesehatan. 4) Membuat surat edaran kepada semua Puskesmas tentang kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali di sekolah dan madrasah. 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kabupaten, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 6) Memfasilitasi semua Puskesmas untuk melaksanakan penjaringan kesehatan pada kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lainnya, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. 7) Memfasilitasi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyediakan anggaran pengadaan reagen antara lain untuk pemeriksaan tinja dan Hb pada saat penjaringan kesehatan; penyediaan tablet tambah darah dan obat cacing. 8) Memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan di lapangan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang ingin dicapai.
9) Memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidentil ke Puskesmas dan Rumah Sakit. 10) Melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan menjamin ketersediaan vaksin, jarum suntik yang memenuhi standar untuk keperluan BIAS. 11) Berkoordinasi dengan sektor tekait untuk mendapatakan dukungan untuk penyelenggaraan PMT-AS. 12) Memastikan Puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, antara lain: pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); pertolongan pertama pada penyakit (P3P); PHBS 13) Melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih; sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah dan madrasah oleh Timlak UKS. 14) Menfasilitasi terlaksananya akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan pedoman. 15) Melaksanakan kebijakan teknis, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi yang terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. 16) Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS kerjasama dengan sektor terkait dalam TP UKS. 17) Memfasilitasi pengembangan jejaring atau kemitraan melalui TP UKS 18) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
1. Pemangku kepentingan lainnya Selain empat empat pemangku kepentingan utama tersebut diatas, masih banyak pemangku kepentingan lain yang berpotensi untuk berperan dalam pelaksanaan UKS, misalmya Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia Resort, Dinas Pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta termasuk dunia usaha, dan lain-lain.
Pemangku kepentingan dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dapat dilibatkan dalam keanggotaan TP UKS Kabupaten. Kerjasama yang lebih intens dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk MoU baik secara bilateral, maupun secara multilateral.
2. Kecamatan Kecamatan merupakan garda terdepan dalam pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS, oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan UKS di suatu Kabupaten sangat dipengaruhi oleh hasil kerja TP UKS di semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kecamatan juga memiliki potensi besar untuk menggali sumber daya yang berasal dari masyarakat untuk keberhasilan UKS. Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan pengelola UKS di tingkat Propinsi dan Kabupaten, ternyata tidak banyak kecamatan yang memiliki anggaran yang memadai untuk pelaksanaan UKS melalui APBD Kabupaten/Kota, oleh sebab itu agar pelaksanaan UKS di Kecamatan dapat berhasil dengan baik, perlu diupayakan alokasi anggaran dalam APBD dan berbagai sumber lainnya. a. Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan bersama – sama dengan Cabang Dinas Pendidikan; Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pengawas Madrasah; dan Puskesmas, berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan, Sekolah dan Madrasah; serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Peranan Pemerintah Kecamatan secara rinci adalah: 1) Mengkoordinir pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UKS termasuk akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatannya. 2) Memperkuat dasar hukum dan kelembagaan UKS termasuk TP UKS Kecamatan melalui Surat Keputusan Camat, dan lain-lain. 3) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. 4) Membuat surat edaran kepada semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan UKS termasuk akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS.
5) Melakukan revitalisasi dan optimalisasi fungsi dan peran (TP) UKS, sekretariat TP UKS Kecamatan dan Timlak UKS, termasuk personilnya. 6) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan, bersama-sama dengan Puskesmas, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama Kecamatan. 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS di kecamatan, sekolah dan madrasah.
b. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembi naan lingkungan sekolah sehat; serta mengusulkan penyediaan anggaran APBD Kabupaten untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah – sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Cabang Dinas Pendidikan. Kegiatannya mencakup: 1) Mengajukan kebutuhan buku-buku materi pendidikan kesehatan buku-buku UKS, dan media KIE lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten, dan mendistribusikannya ke sekolah umum yang memerlukan. 2) Mengusulkan kebutuhan pelatihan dan berperan aktif dalam pelaksanaan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya. 3) Mengusulkan penyediaan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, bahan habis pakai, reagen, peralatan/perlengkapan/obat-obatan sederhana. 4) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan, bersama-sama dengan Camat, Puskesmas, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 5) Membuat surat edaran ke seluruh sekolah tentang kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali. 6) Memfasilitasi pelaksanaan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lainnya, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan
wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masingmasing. 7) Memberdayakan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, konselor sebaya dalam melakukan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kapasitasnya. 8) Memfasilitasi sekolah untuk membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan lainnya. 9) Mengkoordinir dan memastikan pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, higiene sanitasi pangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan sarana sanitasi, pengelolaan limbah, penghijauan, dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah oleh Tim Pelaksana UKS. 10) Memfasilitasi agar semua sekolah melaksanakan KIE tentang lingkungan sekolah sehat terhadap masyarakat sekolah termasuk produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua. 11) Berperan aktif dalam pengembangan model Kantin sehat sekolah untuk dapat direplikasikan di sekolah lain. 12) Memfasilitasi sekolah untuk melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. 13) Mengusulkan pengadaan sarana sanitasi sekolah sehingga ratio WC dengan jumlah peserta didik dan masyarakat sekolah terpenuhi. 14) Mengusulkan penyediaan sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas. c. Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pengawas Madrasah dan Pendais Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan madrasah sehat; serta mengusulkan penyediakan anggaran melalui APBN Kementerian Agama dan APBD Kabupaten untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren. Kegiatannya mencakup: 1) Mengajukan kebutuhan buku-buku materi pendidikan kesehatan buku-buku UKS, dan media KIE lainnya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan mendistibusikannya ke madrasah dan pondok pesantren yang memerlukan.
2) Mengusulkan kebutuhan pelatihan, dan berperan aktif dalam pelaksanaan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya. 3) Mengusulkan penyediaan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, bahan habis pakai, reagen, peralatan/perlengkapan/obat-obatan sederhana. 4) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan, bersama-sama dengan Camat, Puskesmas, dan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. 5) Mengkoordinasikan ke seluruh madrasah dan pondok pesantren, tentang kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali. 6) Memfasilitasi pelaksanaan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lainnya, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masingmasing. 7) Memberdayakan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, konselor sebaya dalam melakukan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kapasitasnya. 8) Memfasilitasi madrasah dan pondok pesantren untuk membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan pelayanan kesehatan lainnya, di semua madrasah dan pondok pesantren. 9) Mengkoordinir pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, higiene sanitasi pangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan sarana sanitasi, pengelolaan limbah, penghijauan, dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan madrasah oleh Timlak UKS. 10) Memfasilitasi agar semua madrasah dan pondok pesantren melaksanakan KIE tentang lingkungan sekolah sehat terhadap masyarakat sekolah termasuk produsen/penjaja makanan, siswa, guru, orang tua.
11) Berperan aktif dalam pengembangan model Kantin sehat madrasah untuk dapat diimplementasikan di madrasah dan pondok pesantren lain. 12) Memfasilitasi madrasah dan pondok pesantren untuk melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. 13) Mengusulkan penyediaan sarana sanitasi madrasah sehingga ratio WC dengan jumlah peserta didik dan masyarakat madrasah terpenuhi. 14) Mengusulkan penyediaan sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas.
d. Puskesmas Melaksanakan pelayanan kesehatan di sekolah; dan secara bersamasama dengan Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama dan Kecamatan, mengembangkan UKS melalui jalur ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perannya secara rinci adalah:
1) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas, dengan menyelenggarakan pelatihan kala karya, on the job training, dan sosialisasi. 2) Mengusulkan kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten. 3) Mengunakan media KIE, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan dalam pelaksanaan UKS. 4) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan, bersama-sama dengan Camat, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama Kecamatan. 5) Menggunakan dana yang tersedia misalnya APBD, Biaya Operasional Kesehatan (BOK), CSR untuk biaya transport petugas kesehatan ke sekolah untuk pembinaan kegiatan promotif dan preventif sesuai kalender kegiatan UKS termasuk Penjaringan Kesehatan. 6) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
7) Menindaklanjuti dan melakukan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidentil ke Puskesmas dan Rumah Sakit. 8) Memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan di semua sekolah dan madrasah dapat terlaksana dengan baik. 9) Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan menggunakan vaksin, jarum suntik yang memenuhi standar. 10) Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan sekolah untuk mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan PMT-AS. 11) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, antara lain: pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); pertolongan pertama pada penyakit (P3P); PHBS 12) Melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih; sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah dan madrasah oleh Timlak UKS. 13) Melaksanakan UKS mengacu pada kebijakan teknis, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi yang terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. 14) Memfasilitasi pengembangan jejaring atau kemitraan melalui TP UKS 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 3. Sekolah Keberhasilan pelaksanaan UKS di sekolah dan madrasah sangat ditentukan oleh seberapa besar komitmen kepala sekolah dan madrasah serta masyarakat sekolah terhadap pentingnya pelaksanaan UKS; dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Peran sekolah dan madrasah dalam pelaksanaan UKS antara lain: 1) Membentuk dan memberdayakan Timlak UKS di sekolah dan madrasah. 2) Memfasilitasi Komite Sekolah untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan UKS, misalnya dalam hal pendanaan, penyediaan tenaga, sarana dan prasarana. 3) Mengusulkan dan mengupayakan penyediaan fasilitas UKS yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan
kesehatan, buku pemantauan kesehatan peserta didik, bahan habis pakai, reagen, peralatan/perlengkapan/obat-obatan sederhana. 4) Membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan pada kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas, dan pelayanan kesehatan lainnya, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil atau kader kesehatan remaja) sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. 5) Melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih; sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, penyediaan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah dan madrasah oleh Timlak UKS. 6) Melaksanakan KIE tentang lingkungan sekolah sehat terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua. 7) Mengupayakan dan membina pelaksanaan Kantin sehat. 8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 9) Mengusulkan dan mengupayakan penyediaan sarana sanitasi sehingga ratio WC dengan jumlah peserta didik dan masyarakat sekolah terpenuhi. 10) Mengusulkan dan mengupayakan penyediaan sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas. Masalah kesehatan yang dihadapi anak usia sekolah saat ini dan masa depan adalah masalah hygiene perorangan pada periode pra-remaja dan masalah perilaku berisiko pada periode remaja yang sangat berkaitan erat dengan lingkungan fisik, mental dan sosial, perlilaku guru, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian bisa difahami bila penanganan masalah kesehatan anak usia sekolah memerlukan penanganan terpadu melalui kerjasama multisektoral dan multi dimensional dengan intervensi utama pada aspek promotif dan preventif yang didukung upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara komprehensif. Kita sadar bahwa anak usia sekolah merupakan calon orang tua, tenaga kerja dan pemimpin dimasa depan. Ini berarti bahwa kepada merekalah kendali kualitas bangsa ini akan diserahkan. Oleh karena itu mereka harus dipersiapkan dengan sebaik – baiknya sejak dini agar mereka dapat diha-rapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu membawa bangsa ini kearah yang lebih baik dan bermartabat.
Untuk mewujudkannya tentu bukanlah merupakan hal yang mudah, melainkan memerlukan kerja keras dan dukungan semua pihak, mulai dari penentu kebijakan, semua stakeholder, pengelola program, masyarakat sekolah, swasta, Lembaga Sosial Masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu marilah kita dukung dan kita komitmen bersama untuk pelaksanaan akselerasi pembinaan program UKS ini dari seluruh sekolah yang ada di kabupaten trenggalek , tentunya secara secara bertahap sehingga diharapkan seluruh sekolah di kabupaten trenggalek mampu mencapai strata pelaksanaan UKS yang Optimal ataupun paripurna. Namun berhasil tidaknya UKS di suatu daerah, antara lain tidaka hanya tergantung pada seberapa besar perhatian dan komitmen penentu kebijakan di daerah saja ,namun komitmen kita semua seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mendukung dan berperanserta aktif dalam setiap kegiatan UKS adalah merupakan satu hal yang diperlukan untuk suksesnya program ini..
