PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG
USAHA KESEHATAN SEKOLAH ( UKS ) DI KABUPATEN WONOSOBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO, Menimbang
:
a. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) di Kabupaten Wonosobo perlu dikembangkan secara lebih mantap mencakup pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat ; b. bahwa pengembangan dan pemantapan usaha kesehatan sekolah (UKS) dapat dimanfaatkan untuk memasyarakatkan dan meningkatkan usaha pembinaan kesehatan keluarga dan masyarakat melalui para siswa/peserta didik di sekolahsekolah ; c. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah .
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 ) ; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ) ;
2. 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 9 ) Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN WONOSOBO . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d.
Daerah adalah Kabupaten Wonosobo ; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ; Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo ; Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disebut UKS adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan membentuk perilaku sehat, yang akan menghasilkan kesehatan yang optimal bagi anak sekolah ;
3. e. Anak sekolah adalah anak-anak sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak atau yang sederajat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat baik Negeri maupun Swasta dan Perguruan Tinggi ;
f. Kartu UKS adalah kartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan / pengobatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Kabupaten Wonosobo secara cuma-cuma atau penggantian sejumlah uang ; g. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pemeriksaan berobat jalan serta perawatan yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan Daerah ; h. Instansi Kesehatan Daerah adalah Unit-unit Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Wonosobo ; i.
Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Wilayah Kabupaten Wonosobo ;
j.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
k. Dana sehat anak sekolah adalah Dana Pra Upaya Kesehatan.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan UKS adalah : 1. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajad kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya . 2. Tujuan Khusus Untuk memupuk kebiasaan hidup bersih, sehat dan mempertinggi derajad kesehatan peserta didik, yang didalamnya mencakup : a. Memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat di lingkungan sekolah dan masyarakat ; b. Sehat, baik dalam arti fisik, mental maupun sosial ; c. Memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya , alkohol, rokok dan sejenisnya .
4. BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH
Bagian Pertama Umum Pasal 3 Penyelenggaraan UKS berupa paket program, yang mencakup : a. b. c. d.
Penyelenggaraan pendidikan kesehatan ; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ; Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat ; Pengadaan sarana dan prasarana UKS . Pasal 4
Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan oleh : a. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wonosobo ; b. Dinas Pendidikan ; c. Departemen Agama .
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Instansi Pembina Pasal 5 Tugas dan Fungsi Instansi Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 4 sebagai berikut: (1) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur ekstrakurikuler, termasuk didalamnya ; a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kesehatan sekolah ; b. mengembangkan sistem pembinaan kesehatan sekolah ; c. melaksanakan supervisi, pengawasan pemantauan dan evaluasi; d. penelitian dan pengembangan . (2) Dinas Pendidikan membina dan mengembangkan program UKS pada sekolahsekolah yang dalam lingkup Dinas Pendidikan yang meliputi ; a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan kesehatan; b. mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan ; c. melaksanakan supervisi, pengawasan pemantauan dan evaluasi; d. penelitian dan pengembangan . 5. (3) Kantor Departemen Agama membina dan mengembangkan Program UKS pada sekolah-sekolah dalam lingkup departemen agama, meliputi:
a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kesehatan sekolah ; b. mengembangkan sistem pembinaan kesehatan sekolah ; c. melaksanakan supervisi, pengawasan pemantauan dan evaluasi; d. penelitian dan pengembangan . Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Pasal 6 Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan dilaksanakan sebagai usaha berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada anak agar dapat melaksanakan cara hidup sehat meliputi seluruh aspek pribadi ( badan / fisik, mental dan sosial ) agar dihasilkan kepribadian yang baik . Bagian Keempat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pasal 7 Pelayanan kesehatan dalam rangka UKS dilaksanakan berdasarkan kebijakan operasional sebagai berikut : a. Pelayanan kesehatan dalam rangka UKS adalah bagian dari fungsi PUSKESMAS sebagai pusat pengembangan , pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan dalam wilayah kerjanya b.
Pelayanan kesehatan dalam rangka UKS terutama dilakukan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit , yang diselenggarakan secara terpadu dengan upaya penyembuhan dan pemulihan;
c.
Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka UKS diusahakan melalui peran serta masyarakat serta pendelegasian kepada tenaga bukan tenaga kesehatan ;
d.
Mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka UKS ditingkatkan secara bertahap. 6. Pasal 8
Pelayanan kesehatan dalam rangka UKS sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini , mencakup :
a. b. c. d. e. f. g. h.
Peningkatan gizi ; Kesehatan lingkungan ; Pencegahan dan pemberantasan penyakit ; Penyuluhan kesehatan ; Pengobatan / termasuk rujukan ; Kesehatan gigi dan mulut ; Kesehatan jiwa ; Laboratorium sederhana ; Pasal 9
Pemberian pelayanan kesehatan kepada anak sekolah tidak termasuk : a. b. c. d. e.
Biaya perjalanan / angkutan penderita ; Pelayanan kesehatan diluar Instansi kesehatan daerah ; Biaya pembelian obat di Apotik ; Biaya pengobatan dari Dokter yang berpraktek swasta ; Biaya pondokan / rawat inap .
Bagian kelima Pembinaan Sekolah Sehat Pasal 10 Pembinaan Sekolah Sehat bertujuan untuk : a. Menunjang terwujudnya sekolah sebagai wawasan wiyata mandala ; b. Menunjang terwujudnya sekolah sebagai sarana pembinaan kesehatan sekolah ; c. Meningkatkan kemampuan masyarakat sekolah, membina lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat .
7. BAB IV PENDANAAN
Pasal 11 Sumber dana UKS : a. Pungutan peserta UKS ; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Wonosobo ; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) yang tersalur lewat anggaran Instansi terkait . Pasal 12 (1) Bagi siswa peserta UKS diberikan pelayanan kesehatan berupa : a. Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di PUSKESMAS ; b. Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Wonosobo, yang diwujudkan dengan penggantian biaya untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dengan ketentuan sebesar-besarnya Rp.50.000,(2) Besarnya biaya penggantian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini diberikan sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah ; (3) Semua siswa sekolah wajib menjadi peserta UKS.
Pasal 13 (1) Peserta UKS dikenakan biaya pertahun sebagai berikut : a. Tingkat Taman Kanak-kanak, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah); b. Tingkat Sekolah Dasar (SD), sebesar Rp. 1.000,00 ( Seribu Rupiah ) ; c. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah ) ; d. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA),sebesar Rp. 2.000 ( Dua Ribu Rupiah ). (2) Jika dipandang perlu Bupati dapat memberi keringanan atau pembebasan atas biaya sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini terhadap anak sekolah pada sekolah yang berada di Desa / Kelurahan yang dipandang kurang atau tidak mampu . (3) Keringanan atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 8. Pasal 14 Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetorkan Kas Daerah .
BAB V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah : a. Pelaksana Pungut adalah Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Wonosobo ; b. Pelaksana Program adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Wonosobo.
Pasal 16 Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum, Kantor Satpol PP dan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI SANKSI Pasal 17 Bagi sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi para siswa sekolah yang bersangkutan tidak mendapat pelayanan kesehatan . Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) di Kabupaten Wonosobo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .
9. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo . Disahkan di Wonosobo pada tanggal 30 Nopember 2002 BUPATI WONOSOBO Drs. TRIMAWAN NUGROHADI Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 16 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH
Drs. MUNTOHAR, MM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 41 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN WONOSOBO I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan derajad kesehatan anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa , maka perlu adanya suatu pembinaan untuk menuju terbentuknya perilaku hidup sehat di kalangan peserta didik . Berkaitan dengan hal tersebut telah dikembangkan kegiatan pembinaan perilaku hidup sehat dengan membentuk Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) Dalam rangka mendapat kemantapan pembinaan Usaha Kesehatan sekolah (UKS) secara terpadu, maka telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan, Menteri Kesehatan , Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984 Nomor : 0408a/U/1984 Nomor : 319/Men.Kes/SKB/IV/1984 Nomor : 74/TH/1984 Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah . Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini muungkin . Secara umum Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat atau derajad kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia indonesia seutuhnya . Dalam pelaksanaan kegiatannya Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) diselenggarakan dalam paket program yang disebut TRIAS UKS, yang mencakup : a. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan ; b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ; c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat . Dalam rangka lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha kesehatan Sekolah (UKS) diperlukan adanya dukungan dana, sehingga penyelenggaraan kegiatannya dapat berjalan sebagaimana mestinya . Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicari upaya untuk mengatasi masalah peningkatan dana Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) yaitu dengan pengadaan Kartu UKS peserta didik . Kartu UKS yang berlaku selam 1 (satu) tahun pelajaran ini wajib dimiliki oleh semua anak sekolah , dimana hasilnya akan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat . Bagi peserta didik yang memiliki Kartu UKS, maka kepadanya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada Instansi Kesehatan Daerah (Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Wonosobo )
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas Pasal 13 ayat (2) : Pengurangan atau pembebasan biaya kartu UKS ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk Sekolah Dasar, SMTP dan SMTA atau Kepala Departemen Agama Kabupaten Wonosobo untuk lingkungan Departemen Agama . Pasal 13 s/d Pasal 20 : Cukup jelas
